Aktual

  • Erfendi25 Juni 2020 17:14

    Pakar UI: Susun Dulu Indikator Keberhasilan BP Tapera

    Jakarta,koridor—Menyikapi kehadiran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Ruslan Prijadi, tenaga pengajar dari Universitas Indonesia berpendapat segenap pemangku kepentingan Perumahan Rakyat harus melihat ke depan bagaimana menyusun indikator supaya  peran, fungsi  dan layanan BP Tapera bisa berjalan optimal ke depan.

    Hal itu dilakukan dengan memberikan masukan terkait roadmap implementasi PP penyelenggaraan Tapera yang sudah diterbitkan pemerintah.

    “Kita lihat roadmap BP Tapera untuk Program jangka pendek/menengah dan panjang. Mulai dari soal pemupukan dana, pengerahan dana dan pemanfaatan dana bagi calon penerima manfaat. Penerima Manfaat awal adalah ASN, Anggota TNI/POLRI. Lalu penerima manfaat yang lain bagaimana?,” ungkapnya, pada acara seminar online yang diselenggarakan The HUD Institute dengan tema: “Optimalisasi Peran, Fungsi & Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) Bagi Penerima Manfaat Paska Pandemik COVID-19”, Rabu, 24/6.

    Ruslan Prijadi, tenaga pengajar dari Universitas Indonesia

    Ruslan juga mempertanyakan soal gaji penerima manfaat. Khususnya untuk ASN Rp4-8juta perbulan. Apakah benar? Karena untuk ASN golongan IVe, gajinya itu Rp5,9 juta/bulan.

    “Jangan-jangan media yang salah kutip,” imbuhnya.

    Ia juga mempertanyakan soal pengadaan lahan dan rumah MBR yang menurutnya harus diatur lebih lanjut oleh BP Tapera. Demikian dalam hal pemupukan dananya. Harus jelas, instrumen investasi seperti apa, profil dan manajemen risiko, serta benchmark yang digunakan.

    Selanjutnya, Ruslan menyebut harus ada indikator keberhasilan BP Tapera itu. Untuk jangka pendek/menengah. Mulai dari pengalihan dana dari sumber dana yang lalu. Harus transparan dan tanpa gejolak. Serta janji untuk menjaga hak-hak peserta lama, kejelasan hak-hak dan keadilan bagi semua peserta, maupun janji dari skema pemupukan dana. 

    Sedangkan untuk indikator keberhasilan jangka panjang adalah soal kejelasan strategi integrasi dana tapera ke dana pembiayaan perumahan nasional. Dan milestone tahapan pencapaian penyediaan dana murah jangka panjang, baik dari sisi waktu, biaya dana.

    Sebelumnya, Dr. Ir. Akbar Tandjung, Menteri Negara Perumahan Rakyat 1993-1998, founder dan deklarator The HUD Institute dalam kesempatan sebagai keynoted speaker menyampaikan pengalamannya.

    “Sebagai Menteri Negara yang portopolionya mengurusi perumahan rakyat maka koordinasi menjadi paling saya pentingkan baik di pusat maupun daerah. Bahkan  Presiden dalam merumuskan Keppres kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat  tugas dan wewenangnya  mencakup  pula mengkordinasikan Perumnas, REI, BTN, untuk memastikan pembangunan dan penyediaan perumahan diselenggarakan secara optimal”.  

    Dr. Ir. Akbar Tandjung, Menteri Negara Perumahan Rakyat 1993-1998

    Sehingga pada masa itu lanjutnya pembangunan perumahan yang ditargetkan 500 ribu unit Rumah Sehat (RS)/ Rumah Sehat Sejahtera (RSS) dalam RPJM  melampaui target pembangunan menjadi 600 ribu unit. Peranserta pihak pelaku usaha  juga digiatkan dengan kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang pola 1:3:6 dimana pelaku pembangunan yang membangun perumahan dengan  pola 1 rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 rumah sederhana–yang dimaksudkan bagi mendukung pemenuhan perumahan MBR.

    Terkait dengan keberadaan BP Tapera maka sebagai institusi Dana Amanat, maka tantangan serius BP Tapera ke depan menurutnya adalah membangun kepercayaan publik, membangun sistem  dan kultur yang sehat dengan menciptakan  mekanisme yang partisipatif dalam tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “BP Tapera harus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak berkepentingan (stakeholder)  seperti Pemilik Dana (pekerja dan pemberi kerja), pelaku pembangunan, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, bank dan bank daerah, Perum Perumnas. Termasuk kelompok MBR dan konsumen serta lembaga masyarakat seperti halnya HUD Institute,” ucapnya.

    Yang tidak dapat diabaikan lanjutnya adalah bagaimana BP Tapera  melakukan transformasi   kelembagaan termasuk BP Tapera dengan baik dan sempurna, juga penuntasan sekitar 300 ribu  hak-hak pensiunan  PNS yang sebelumnya diselenggarakan BP TAPERUM PNS.

    “Di sisi lain BP Tapera tidak  pula menunda  pelayanan pembiayaan yang murah kepada MBR formal dan informal agar segera memperoleh rumah yang kayak dan terjangkau,” tambahnya.

    Hal itu diperlukan dalam menjaring masukan, aspirasi dan pengalaman yang sangat  berguna disumbangkan bagi BP Tapera yang dalam masa membangun sistem, mekanisme dan prosedur serta tata kelola yang baik, untuk membangun kepercayaan publik dan ketangguhan institusi BP Tapera yang didukung dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada keterbukaan dan akuntabilitas sebagai modal utama membangun sistem pembiayaan perumahan rakyat.

    Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute, menyebut, kepentingan soal Tapera itu sudah lama ditunggu. Ia menyebutkan untuk Perumahan Prajurit sudah dimulai pada tahun 1974 dan 1977. Perumahan PNS tahun 1993/94. Tabungan Perumahan Pekerja Perusahaan/TP3 diinisiasi tahun 1995. Tabungan Perumahan Rakyat yang terintegrasi di inisiasi tahun 2006. Dan terakhir KPR FLPP diinisiasi tahun 2010.

    Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute

    “Semua hal tersebut di atas bermaksud menghadirkan peran negara guna mengatasi kekurangan permasalahan pembiayaan dalam skala besar, murah dan berkelanjutan. Karena itu Tapera terkait langsung dengan hajat warkat dan menggunakan paradigma kerakyatan. Tapera itu menjadi penting dan sebaliknya tidak akan menjadi “bola panas” jika Tapera tak dikaitkan dengan rakyat,” pungkasnya.

  • Zal hanif25 Juni 2020 14:46

    Krisis Korona: Mendesak Diperlukan Restrukturisasi Kredit Guna Hindari PHK Massal

    JAKARTA—KORIDOR: VIRUS Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu semakin menghantam perekaonomian dunia termasuk Indonesia. Hampir disemua sektor saat ini merasakan dampak dari virus yang konon berasal dari Wuhan (China) tersebut. Parahnya lagi, bahkan hingga saat ini puncak maupun akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia masih samar, sehingga membuat kalangan pengusaha semakin gamang.

    Dalam suatu kesempatan, Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan kondisi pengusaha di tengah wabah corona yang makin meluas di Indonesia. Menurutnya, kondisi pengusaha saat ini tidak mudah dan semakin berat.

    Rosan juga menilai di tengah wabah seperti ini semua industri ikut terkena dampak. Baik yang langsung maupun tidak langsung. “Kondisi pengusaha sekarang tidak mudah, berat. Kalau ditanya industri apa saja, saya katakan semua industri sudah terkena dampaknya, ” ujar Rosan.

    Penilaian Rosan ini tentu sangat beralasan. Lihat saja sektor perhotelan misalnya. Akibat dampak dari Corona setidaknya hingga awal April 2020 ini sebanyak 826 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia terpaksa menutup sementara operasionalnya.

    • Pengamat Ekonomi Prof.Dr. Hermanto Siregar

    Melansir detik.com Rabu (1/4), dengan kondisi tersebut, mau tidak mau para pengusaha hotel menerapkan cuti di luar tanggungan perusahan, unpaid leave, cuti yang tidak dibayarkan kepada ribuan karyawannya. “Kondisi ini harus dilakukan karena perusahaan tidak punya dana cash yang cukup,” ungkap Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani.

    Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami sektor properti. Asosiasi Pengusaha Realestat yang tergabung dalam Realstate Indonesia (REI) juga menyatakan kekhawatiran mereka akan perekonomian nasional ke depan khususnya sektor properti. “Beban yang dirasakan pengembang saat ini sangat berat. Karena itu kami berharap pemerintah terutama Kementerian PUPR memperhatikan betul kondisi ini. Pemerintah juga perlu lebih terbuka data bantuan dan mengcreate kondisi ini, sehingga dapat mengetahui kebijakan apa yang diperlukan,” ujar Totok Lusida, Ketua Umum DPP REI.

    Totok juga menuturkan, Pelaku usaha sektor property nasional dipastikan akan mengajukan restrukturisasi kredit akibat terdampak pandemic  Covid-19. “Saat ini kami sedang mendata jumlah anggota yang mengajukan rescheduling kreditnya. Data ini tentunya sangat penting bagi OJK agar dapat menentukan langkah berikutnya. Sedangkan bagi pengembang Anggota REI yang bermasalah untuk melakukan  rescheduling, kita akan melakukan pendekatan lebih lanjut,” jelas Totok.

    Pengusaha Lebih Mengutamakan Penyelamatan Karyawan

    Senada dengan itu juga diungkapkan Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Sederhana Indonesia (Apersi). Menurutnya kondisi saat ini pada semua sektor sangat berat. Dan harapannya perumahan yang masih bisa diandalkan untuk mendongkrak perekonomian. Tapi Ini perlu kerja keras semua pihak termasuk bagaimana memudahkan pelayanan dan kemudahan saat proses dan realisasi disaat wabah Covid-19 seperti ini.

    “Saat ini cashflow operasional pengembang sangat sulit. Untuk operasional terutama gaji karyawan sangat tidak bisa ditunda, terkait bunga bank masih bisa kita diskusikan dengan pihak perbankan. Harapan pertama semoga pandemi covid -19 cepet berlalu yang kedua agar ekonomi tidak semakin parah industri perumahan harus dijaga dan dipertahankan. Selanjutnya agar realisasi KPR tetap berjalan, perbankan harus punya kreatifitas untuk tetap bisa menjalankan KPR,” terangnya.

    Hervian Taher, Praktisi Bisnis Properti yang juga Wakil Ketua DPP REI mengatakan, pihaknya tidak bisa membanyangkan jika kondisi ini akan berlanjut pada dua atau tiga bulan ke depan.

    “Kondisinya akan lebih berat berat lagi bagi kami sebagai pengembang. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, ini juga akan berpengaruh besar bagi pengembang. Kami harus menyelamatkan karyawan kami juga. Karena itu, perlu ada konsep stimulus ekonomi untuk restrukturisasi kredit, agar ekonomi bisa tetap berjalan,” harap Hervian.

    Sementara itu di daerah, Ketua Kadin Jawa Tengah, Ali Abdul Rohman mengakui bahwa pandemic Covid-19 cukup berat memukul semua sector ekonomi di daerah. Pengusaha katanya dalam posisi serba sulit. Jika melakukan PHK maka harus memberikan pesangon sesuai aturan ketenagakerjaan. Padahal perusahaan lagi butuh cash flow. Sehingga jalan yang dilakukan adalah bernegosiasi dengan karyawan.

    “Kalau disuruh memilih maka kami memilih menyelematkan SDM. Itu asset penting. Sedangkan untuk cashflow kami bias bernegosiasi dengan perbankan,” katanya.

    Menunggu Aksi Nyata Pemerintah

    Bank diharapkannya menunda penagihan kredit kepada pengusaha untuk waktu yang disepakati sehingga restruktrisasi bias diharapkan memperbaiki keadaan. Ia juga Meminta pemerintah tegas menerapkan aturan agar pandemic ini tidak terlalu lama dan dunia usaha kembali bergerak.

    Endang Kawidjaya, pemiliki kelompok usaha Delta Group yang sebagian besar usahanya dalam bidang pengembangan perumahan bersubsidi menganggap bencana Covid-19 berat bagi sektor yang digelutinya karena padat modal dan menggunakan dana perbankan dalam pengembangan proyek.

    Karena itu ia berharap layananperbankan memperlakukan aturan 60% dari kondisi normal. “Beri juga kesempatan pengusaha napas dulu. Sama-sama mengencangkan ikat pinggang kita. Sampai akhir tahun ini. Setelah itu saya yakin sejumlah stimulus yang diberikan mampu kembali menggerakkan bisnis. Roda usaha normal kembali,” tambahnya. Tentu dengan syarat, satu bulan kedepan wabah ini harus selesai.

    Pengamat Ekonomi Prof.Dr. Hermanto Siregar menjelaskan, yang dibutuhkan saat ini adalah aksi nyata dari pemerintah. Salah satunya adalah stimulus yang sudah diberikan pemerintah untuk menggerakan ekonomi agar segera dapat diimplementasikan di lapangan.

    “Sejumlah stimulus yang diberikan guna ‘mendoping’ dunian usaha di tengah pandemik Covid-19 sudah cukup baik. Justru yang perlu itu adalah rencana aksinya seperti apa. Apa upaya yang dilakukan agar stimulus yang diberikan efektif mendongkrak kembali ekonomi. Selama ini kan disitu kelemahan pemerintah itu, yakni ditingkat implementasi. Dan itu sebetulnya yang ditunggu pasar agar insentif yang diberikan efektif,” terangnya.

    Untuk itu Ia mendesak kepada Pemerintah dalam hal ini OJK akan segera menterjemahkan Stimulus yg sudah diumumkan Presiden sebesar Rp 405 Triliun dalam bentuk Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh Perbankan Nasional untuk menghindarkan PHK Massal setelah Lebaran.

    “Hal ini mendesak untuk dilakukan karena saat ini sudah lebih 1.100 Hotel yang sudah tutup dan merumahkan karyawannya, sesuai informasi dari PHRI. Paket Stimulus Rp 405 Triliun yang diumumkan Pemerintah akan tidak ada gunanya bila Perbankan terlambat melakukan Restrukturisasi Kredit,” kata Prof.Dr. Hermanto Siregar yang juga mantan Komisaris Bank BRI Tbk. itu.

    Hermanto yang juga Rektor Perbanas Institute turut menambahkan, jika Pemerintah tidak secara cepat melakukan aksi nyata maka stimulus yang diberikan itu tinggal janji. Nasibnya akan sama dengan paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya yang minim agenda aksi.

    “Apalagi pasar semakin sulit memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. Sejauh ini belum ada kebijakan tegas dan efektif yang bisa menurunkan wabah. Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) yang dipilih pemerintah guna mengurangi wabah, dianggap pasar tidak efektif,” Pungkas Hermanto. (***)

Back to top button