Hukum

  • Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke Komisi Yudisial

    JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY), di Kantor Komisi Yudisial, Jln. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 18/11. Laporan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.

    Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu menyoroti sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan PT Cemerlang Biru Indonesia. Para pelapor menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama proses persidangan.

    Kuasa hukum para pelapor, Ferry Ricardo, menegaskan bahwa pengaduan kepada KY bukan merupakan upaya untuk menyerang pribadi hakim ataupun mengintervensi putusan pengadilan. Menurut dia, pengujian terhadap benar atau tidaknya substansi putusan merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding, sedangkan KY diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara.

    “Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY adalah pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini,” ujar Ferry dalam konferensi pers.

    Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diminta untuk diperiksa. Salah satunya terkait dugaan tidak dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan para tergugat, mulai dari sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), bukti pembayaran pajak, hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

    Para pelapor juga mempersoalkan dugaan ketidakseimbangan perlakuan terhadap para pihak serta penggunaan sejumlah rujukan dalam pertimbangan putusan yang menurut mereka bersumber dari tulisan jurnal dan unggahan internet, bukan dari peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

    Ferry turut menyoroti sejumlah pertimbangan putusan yang dinilai saling bertentangan. Di satu sisi, majelis hakim menyatakan Eigendom Verponding Nomor 54 tidak sah sebagai bukti kepemilikan pihak penggugat. Namun, di sisi lain, majelis tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 tertanggal 31 Agustus 2022 yang mendasarkan klaimnya pada dokumen tersebut.

    Selain itu, majelis hakim dinilai menghadirkan pertimbangan yang tidak konsisten karena menyatakan kerugian penggugat tidak terbukti, tetapi tetap menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta per hari.

    Pemilik Tanah Beberkan Dokumen Kepemilikan

    Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemilik tanah menyampaikan langsung riwayat perolehan dan dokumen legalitas kepemilikan mereka. Mereka menegaskan bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dimiliki berdasarkan sertifikat resmi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui prosedur hukum.

    Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta, misalnya, mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 7 Desember 1990. Sertifikat tersebut berasal dari proses perolehan tanah yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.176.S/AGR-DA/171-88 tanggal 31 Oktober 1988 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan BPKP.

    Sementara itu, PT Riscon Victory menyatakan memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB. Perseroan juga mengantongi izin lokasi seluas sekitar 415.890 meter persegi melalui keputusan Bupati Bogor pada 13 Juli 2015 serta pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada 27 Desember 2016.

    Pemilik perorangan lainnya, Awang Suwargha Roesli, menyebut memiliki dua bidang tanah dengan total luas 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766. Kedua bidang tersebut diperoleh melalui akta jual beli di hadapan PPAT pada 15 Juni 1993 dengan pembayaran yang telah dilunasi.

    Hal serupa disampaikan Chaerul Saleh yang memiliki tanah seluas 384 meter persegi di Blok N Nomor 01, Desa Cimanggis, berdasarkan SHM Nomor 2862. Tanah tersebut diperoleh melalui Akta Jual Beli Nomor 496/476-Bojonggede/1992 tanggal 19 Juni 1992.

    Adapun Asbay Lientje mengungkapkan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan kavling Koperasi Karyawan BPKP berdasarkan sejumlah SHM yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021.

    Dia juga menyebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut pada 2025. Hasil pengecekan, menurut keterangannya, menyatakan tidak terdapat sengketa, konflik, perkara, maupun tumpang tindih bidang tanah. Kewajiban pajak atas tanah-tanah tersebut juga telah dilunasi.

    Sekitar 700 Rumah Telah Terbangun

    Ferry menjelaskan, selain dokumen kepemilikan, para pelapor memiliki sejumlah bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah secara nyata. Di kawasan tersebut telah berdiri sekitar 700 rumah beserta jalan lingkungan dan berbagai sarana pendukung lainnya.

    Dokumen pendukung lainnya mencakup IMB yang telah terbit sejak 2017, izin lokasi pada 2015, serta pengesahan site plan pada 2016. Para pemilik juga mengklaim telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama bertahun-tahun.

    Bahkan, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.

    Menurut Ferry, kronologi dokumen tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat dasar klaim kepemilikan yang diajukan pihak penggugat. Sebab, 12 akta pelepasan hak yang menjadi dasar gugatan baru dibuat pada 31 Agustus 2022, sementara PT Cemerlang Biru Indonesia baru berdiri pada 15 Januari 2016.

    Para pelapor juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan, Kantor Pertanahan disebut menolak mendaftarkan akta pelepasan hak tersebut karena objek yang dilepaskan merupakan hak garap.

    Sudah Ajukan Banding, Minta Warga Tetap Tenang

    Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, para tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, perkara ini masih dalam proses hukum dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    Ferry menegaskan, majelis hakim dalam putusan tersebut juga menolak permintaan pelaksanaan putusan serta-merta. Menurut dia, sertifikat kepemilikan para pemilik tanah tidak pernah dinyatakan batal ataupun tidak memiliki kekuatan hukum.

    “Kami meminta warga tetap tenang. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena sudah kami ajukan banding. Kami juga berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa sertifikat para pemilik tanah telah dibatalkan,” katanya.

    Melalui laporan kepada KY, para pelapor berharap dugaan persoalan etik dalam penanganan perkara dapat diperiksa secara objektif dan berimbang sesuai kewenangan lembaga tersebut. Mereka juga meminta majelis hakim pada tingkat banding memeriksa seluruh memori banding beserta bukti-bukti yang telah diajukan secara saksama.

  • HIMPERRA Soroti Kasus Grand Riscon Padjajaran. Ancaman Terhadap Investasi dan Proyek Strategis Nasional

    JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY), di Kantor Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (18/11). Laporan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.

    Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu menyoroti sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan PT Cemerlang Biru Indonesia. Para pelapor menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama proses persidangan.

    Persoalan ini turut mendapat perhatian Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono. Menurut dia, sengketa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus keberlanjutan investasi sektor perumahan dan pembangunan infrastruktur.

    Ari menilai, munculnya klaim kepemilikan tanah yang hanya bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding di tengah keberadaan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun merupakan persoalan serius yang perlu dicermati.

    “Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada. Jika dokumen kepemilikan yang sudah jelas justru diabaikan, hal itu bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum,” ujar Ari.

    Dia mengingatkan, ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada konflik antara pihak-pihak yang berperkara. Apalagi, kawasan Grand Riscon Padjajaran memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.

    Menurut Ari, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut. Karena itu, persoalan kepemilikan tanah yang berlarut-larut berpotensi menghambat penyelesaian proyek infrastruktur sekaligus pengembangan kawasan perumahan.

    “Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional,” tegasnya.

    Ari menambahkan, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi industri properti. Pengembang membutuhkan kepastian terhadap status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan berkelanjutan. Apabila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan secara sah masih dapat menghadapi klaim yang tidak jelas dasar hukumnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di sektor properti.

    Dia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Menurut informasi yang disampaikan para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.

    “Ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek pembayaran PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.

    Ari berharap proses pemeriksaan laporan di Komisi Yudisial dapat berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangannya. Dia juga meminta agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama apabila menyangkut dugaan pengabaian bukti-bukti hukum yang telah dimiliki masyarakat.

    “Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Jangan sampai sesuatu yang secara hukum telah memiliki dasar dan bukti justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak,” ujarnya.

    Ari juga menyatakan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait agar mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing.

  • Siapkan Satgas Perumahan, Himperra Lampung Bidik Percepatan Program 3 Juta Rumah

    KOTA BATU, KORIDOR.ONLINE – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Lampung untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi dan menekan backlog perumahan. Inisiatif ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah.

    Ketua Himperra Lampung, Ir. H. Tri Joko Margono, M.M., mengatakan satgas tersebut memiliki dua sasaran utama, yakni mempercepat penyerapan program perumahan dan mengurangi backlog rumah secara signifikan.

    “Satgas Perumahan Lampung dibentuk untuk mempercepat penyerapan perumahan dan mengurangi backlog secara signifikan. Kita tidak bisa lagi memakai pola lama jika ingin menyukseskan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah,” tegas Tri Joko disela-sela kegiatan Rakernas Himperra ke-8 di Batu, Jawa Timur.

    Ketua DPD Himperra Lampung, Ir. H. Tri Joko Margono, M.M.,

    Satgas ini dirancang mengintegrasikan berbagai unsur ekosistem perumahan, mulai dari Direktorat Jenderal Perumahan, BP Tapera, perbankan penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga asosiasi pengembang seperti Himperra, APERSI, REI, Asprumnas, dan PI.

    Tri Joko mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk keterlibatan Dr. Anang Rizkianto dari Bappeda Provinsi Lampung dalam mengawal aspek perencanaan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat koordinasi terkait pemetaan zonasi, tata ruang, penyiapan lahan subsidi, dan insentif daerah.

    Menurutnya, koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk mengatasi kendala klasik, seperti keterbatasan lahan, lamanya proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan sinkronisasi aturan tata ruang.

    Dorong Pembangunan Rumah Baru dan Digitalisasi

    Tri Joko menilai penanganan backlog tidak cukup hanya mengandalkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Pembangunan kompleks perumahan baru yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dipacu agar kebutuhan hunian dapat terpenuhi.

    Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, Lampung juga disiapkan menjadi wilayah percontohan pemanfaatan platform terintegrasi rumah.go.id. Sistem ini diharapkan menghubungkan data kebutuhan riil masyarakat (demand driven) dengan ketersediaan stok rumah subsidi dari pengembang.

    Integrasi tersebut diharapkan membantu pemerintah, perbankan, dan pengembang menyelaraskan kebutuhan hunian, pasokan rumah, serta penyaluran pembiayaan secara lebih efektif.

    Menunggu SK Gubernur Lampung

    Saat ini, pembentukan Satgas Perumahan Lampung lanjut Tri Joko memasuki tahap finalisasi administratif dan menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas.

    “Begitu SK resmi ditandatangani Gubernur, Satgas Perumahan Lampung akan langsung bergerak untuk mengeksekusi target yang telah dicanangkan demi kepentingan masyarakat Lampung,” pungkas Tri Joko.

    Melalui satgas ini, Himperra berharap sinergi pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan asosiasi dapat mempercepat penyediaan rumah subsidi, memangkas hambatan pembangunan, serta memperluas akses MBR terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

  • KUR Perumahan Hampir Rampung, Menteri PKP Targetkan Finalisasi Akhir Juli 2025

    JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.

    “Progres penyusunan Permen KUR Perumahan semakin positif dan sudah mencapai 90 persen. Kami berkomitmen menyelesaikannya minggu depan agar bisa segera diimplementasikan,” ujar Maruarar usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (25/7).

    Maruarar menegaskan, KUR Perumahan merupakan terobosan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM sektor perumahan.

    “KUR Perumahan ini adalah yang pertama di era Presiden Prabowo. Saya yakin program ini akan menjadi penggerak ekonomi yang signifikan, mendorong masyarakat naik kelas, dan memperluas basis usaha rakyat,” jelasnya.

    Permen tersebut akan memuat skema menyeluruh: dari kriteria penerima manfaat, jenis profesi yang memenuhi syarat, batasan plafon, hingga durasi dan mekanisme pembiayaan.

    Dalam rapat yang dipimpin Menko Perekonomian, Menteri PKP juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis perumahan lainnya. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi, khususnya dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta pihak perbankan dan pengembang.

    “Kolaborasi sangat krusial. Dukungan dari perbankan untuk penyaluran KPR FLPP dan dari para pengembang dalam penyediaan rumah subsidi harus terus diperkuat,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan kuota KPR FLPP tahun ini menjadi 350.000 unit. Menurutnya, sosialisasi KUR Perumahan ke depan harus dilakukan secara masif dan tepat sasaran.

    “Kami ingin program ini menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan risiko kredit yang terkelola baik. Seperti pesan Ibu Menteri Keuangan, program ini harus mampu mendorong masyarakat meloncat naik kelas secara ekonomi,” pungkas Maruarar.

  • Aduh..Proyek Rusun di Sumatera Utara Diduga Dikorupsi. Ini Daftarnya

    MEDAN, KORIDOR.ONLINE — Dalam rangka pelaksanaan Program SeKop! (Serahkan Koruptor!), Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Pada pukul 11.00 WIB, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PKP secara resmi menyerahkan berkas dugaan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang diterima langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus).

    Kasus yang diserahkan mencakup tiga proyek rumah susun di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

    1. Rumah Susun Yayasan Maju Tapian Nauli (Tapanuli Tengah)
      Nilai proyek: Rp13,1 miliar

    2. Rumah Susun Yayasan Akademi Keperawatan (Tapanuli Utara)
      Nilai proyek: Rp18,7 miliar

    3. Rumah Susun Poltekes Deli Serdang (Kabupaten Deli Serdang)
      Nilai proyek: Rp28,05 miliar

    Berdasarkan hasil audit investigatif, diduga kuat YM—mantan Kepala Satuan Kerja P2P Provinsi Sumatera Utara—berperan sebagai pelaksana proyek secara tidak sah dan meminta imbalan kepada pihak penyedia jasa (PT STM) dengan skema pembagian hasil sebesar 70% dari nilai proyek. YM mengakui telah menerima uang sebesar Rp6,5 miliar dari JM selaku pemilik PT STM. Dalam aksinya, YM dibantu stafnya berinisial IL.

    Penyerahan kasus ini menjadi bukti konkret atas keseriusan Kementerian PKP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-7 mengenai pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, menyatakan: “Sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, tidak boleh ada tempat bagi korupsi di kementerian manapun. Dengan dukungan penuh dari Menteri PKP Bapak Maruarar Sirait, Inspektorat Jenderal akan terus menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan. Komitmen ini demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” ungkapnya dalam rilis yang diterima koridor.online.

    Sejak menjabat lima bulan lalu, Irjen Heri Jerman telah menyerahkan lima kasus korupsi ke aparat penegak hukum, antara lain:

    • Proyek Rumah Khusus di Ambon, Maluku (Rp2,8 miliar)

    • Rumah Swadaya BSPS di Sumenep (Rp109 miliar)

    • Rumah Khusus eks Pejuang Timor-Timur di Kupang (± Rp470 miliar)

    • Penyalahgunaan perjalanan dinas oleh eks Kepala Balai Perumahan Sulawesi Selatan (Rp1,1 miliar)

    • Dan terbaru, tiga proyek rumah susun di Sumatera Utara.

    Kementerian PKP menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan mandat negara untuk menyediakan hunian yang layak bagi rakyat Indonesia.

  • Kementerian PKP Ajukan Pembukaan Blokir Anggaran Rp1,8 Triliun, Ini Daftar Proyeknya

    JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar dapat mendorong Kementerian Keuangan untuk membuka blokir anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Anggaran tersebut dinilai krusial untuk mendukung kelanjutan sejumlah proyek strategis bidang perumahan yang menyasar kawasan prioritas nasional dan daerah tertinggal.

    “Mohon kiranya Komisi V DPR dapat memberikan dukungan agar blokir anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun dapat dibuka. Ini sangat penting untuk kesinambungan proyek-proyek yang telah dimulai,” ujar Ara dalam pembukaan blokir anggaran tersebut akan sangat membantu dalam mencapai target pembangunan hunian yang inklusif dan berkeadilan, terutama di wilayah prioritas dan 3T

    Ara merinci, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp910,30 miliar akan dialokasikan untuk melanjutkan proyek rumah susun (rusun) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersifat kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC). Selain itu, sekitar Rp86,83 miliar akan digunakan untuk merevitalisasi Wisma Atlet Kemayoran agar dapat difungsikan kembali sebagai hunian yang layak.

    Tak kalah penting, anggaran sebesar Rp136,92 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan Rumah Susun di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Ara menegaskan bahwa kelanjutan proyek ini akan tetap mempertimbangkan aspek keamanan. “Untuk yang Papua, kami rencanakan pertemuan dengan Kepala BIN pada tanggal 21 atau 22 Juli untuk memastikan kesiapan dan keamanan pelaksanaannya,” imbuhnya.

    Sementara itu, berdasarkan data Kementerian PKP, pagu anggaran efektif tahun 2025 tercatat sebesar Rp3,446 triliun. Hingga 30 Juni 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp970,46 miliar atau sekitar 28,2%, terdiri dari belanja pegawai Rp134,25 miliar, belanja barang Rp325,99 miliar, dan belanja modal Rp510,21 miliar.

    Ara menegaskan bahwa pembukaan blokir anggaran tersebut akan sangat membantu dalam mencapai target pembangunan hunian yang inklusif dan berkeadilan, terutama di wilayah prioritas dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

  • Pemerintah Matangkan Aturan KUR Perumahan

    JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempercepat penyusunan Peraturan Menteri (Permen) sebagai dasar pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Badan Pengelola Investasi (BPI) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan kredit dalam rangka merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, menegaskan bahwa pihaknya kini sedang menggodok draf aturan tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait.

    “Hari ini saya memimpin rapat pembahasan draf Permen KUR Perumahan. Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7).

    Meski belum merinci seluruh substansi aturan, Ara menyebut beleid ini akan memuat ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima fasilitas KUR Perumahan, baik dari sisi pengembang maupun masyarakat perorangan.

    “Detail lengkapnya akan kami umumkan setelah proses pembahasan selesai, agar tidak menimbulkan polemik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah telah resmi mengalokasikan KUR untuk sektor perumahan. Skema ini menyasar dua kelompok utama: pengembang dan masyarakat.

    Untuk mendukung sisi suplai, plafon KUR bagi pelaku usaha pengembang skala kecil dan menengah dinaikkan hingga Rp5 miliar—naik signifikan dari batas sebelumnya sebesar Rp500 juta. Dana tersebut diproyeksikan mampu membiayai pembangunan 38 hingga 40 unit rumah subsidi tipe 36 m², dengan tenor pembiayaan mencapai 4 hingga 5 tahun.

    “Tambahan plafon sebesar Rp117 triliun kami siapkan untuk sektor konstruksi skala kecil dan menengah,” ujar Airlangga.

    Sementara itu, di sisi permintaan, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp13 triliun bagi masyarakat umum yang ingin mengakses kredit renovasi rumah, termasuk rumah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

    KUR Perumahan ini akan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah sebesar 5%, sehingga beban bunga yang ditanggung debitur hanya berkisar 6% hingga 7%.

    “Kredit ini bisa digunakan untuk renovasi rumah pribadi maupun yang difungsikan sebagai tempat usaha,” jelas Airlangga.

    Kebijakan KUR Perumahan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak dan terjangkau, sekaligus mendorong sektor konstruksi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Soal Aturan Minimal Luas Tanah dan Bangunan, Ini Jawaban Kementerian PKP

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, merespons adanya pro dan kontra terkait draft Peraturan Menteri PKP tentang batasan luas lahan dan lantai rumah umum tapak. Ia menyatakan bahwa dinamika tersebut adalah hal yang wajar dalam proses penyusunan regulasi.

    “Pro kontra itu biasa. Sekarang masih dalam tahap pengumpulan masukan. Yang penting tujuannya baik, yakni agar semakin banyak masyarakat mendapat manfaat,” ujar Maruarar saat bertemu sejumlah Ketua Umum Asosiasi Pengembang di Bandung, Senin (2/6/2025).

    Menteri menegaskan keterbukaan Kementerian terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak. Menurutnya, hal ini akan membuat proses penyusunan aturan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

    “Saya sangat terbuka terhadap kritik. Justru lebih baik kalau dikritik di awal, agar hasilnya lebih matang dan nyaman dijalankan,” tambahnya.

    Maruarar menjelaskan bahwa rancangan peraturan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan dengan lahan terbatas. Ia optimistis, dengan adanya aturan ini, para pengembang akan terpacu menciptakan desain rumah yang lebih kreatif dan sesuai kebutuhan konsumen.

    “Nantinya masyarakat punya lebih banyak pilihan rumah subsidi di kota. Ini juga tantangan positif bagi pengembang agar tidak menjual gambar saja, tapi membangun dulu rumahnya sebelum ditawarkan,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP melindungi konsumen dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, regulasi ini disusun agar semua pihak memiliki dasar hukum yang adil dan kuat.

    “Tujuan saya jelas, supaya makin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Saya yakin, aturan ini tidak merugikan konsumen karena mereka tetap punya pilihan,” ujarnya.

    Maruarar menambahkan bahwa rumah subsidi dengan lahan terbatas tetap bisa dibangun secara vertikal atau bertingkat, selama desainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perkotaan.

    “Banyak pembeli rumah subsidi itu adalah pasangan muda atau individu. Tanah makin mahal, jadi harus ada solusi desain yang inovatif. Jangan sampai kita kalah dari masalah. Saya akan tampilkan desain-desain baru yang lebih baik,” kata Menteri.

    Ke depan, setelah aturan rumah subsidi (FLPP) selesai, Kementerian PKP juga akan menyiapkan regulasi untuk rumah komersil yang mencakup aspek lahan, pembiayaan, desain, ukuran, dan harga.

    “DPR juga mendorong implementasi hunian berimbang segera dijalankan oleh para pengembang,” imbuhnya.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdullah, Ketua Umum Asprumnas, Ketua Umum Apernas Jaya, serta Komisioner BP Tapera.

    Sementara itu, Ketua Umum REI Joko Suranto mengingatkan pentingnya penyesuaian dengan standar SNI dalam penyusunan aturan ini. “Kami harap peraturan ini sejalan dengan SNI yang berlaku,” ujarnya.

  • Stakeholder Perumahan Bahas Perumusan Aset Negara Dukung Program Perumahan 3 Juta Rumah

    JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan di sektor perumahan, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta para pemangku kepentingan menggelar rapat pembahasan pada Selasa (27/5) di Kementerian Keuangan. Agenda utama rapat adalah pemaparan aset negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Bank Tanah sebagai potensi lahan untuk pembangunan perumahan subsidi.

    Rapat dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjowiharjo, pejabat dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, perwakilan Bank Tanah, bank penyalur FLPP, asosiasi pengembang, serta perusahaan properti.

    Menteri Maruarar menegaskan bahwa ekspose aset ini merupakan peluang besar bagi pengembang untuk memperluas pilihan lahan. Ia menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan pada minggu kedua, khusus untuk aset yang berada di bawah BUMN.

    “Kami ingin program 3 juta rumah benar-benar menjadi karpet merah bagi rakyat,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh menjadi penghambat.

    “Jika ada kendala, sampaikan kepada kami. Selama niatnya baik untuk rakyat, kami siap membantu,” lanjutnya.

    Wamen BUMN Kartika menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi aset BUMN di kawasan urban maupun TOD dan siap menindaklanjuti pembahasan lanjutan.

    Dukungan juga disampaikan oleh Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya yang menjamin pengawasan implementasi kebijakan hingga ke daerah.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengingatkan pentingnya dukungan semua pihak untuk merealisasikan target 350 ribu unit rumah, khususnya dari bank-bank BUMN sebagai penyalur utama dana FLPP. Ia berharap kebijakan yang dirumuskan mampu memperkuat komitmen dan kinerja bank penyalur.

    Menutup rapat, Dirjen Kekayaan Negara Rional Silaban menyatakan pentingnya akurasi dalam penyerapan target unit rumah dan menyambut kesiapan bank BUMN dalam mendukung program nasional 3 juta rumah.

  • Terkait Proses Hukum Fasilitas Kredit kepada PT Sritex, Begini Sikap Bank DKI

    KORIDOR.ONLINE, JAKARTA — Menyusul pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai proses hukum yang sedang berjalan atas pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) pada tahun 2020, Management Bank DKI menyampaikan sejumlah pernyataan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor jasa keuangan.

    Dalam Siaran Persnya, yang diterima Redaksi, Kamis, 22 Mei 2024, Bank DKI menyatakan menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung. Sebagai bagian dari penegakan hukum dan perwujudan tata kelola yang baik, Bank DKI berkomitmen untuk bekerja sama secara penuh dengan Aparat Penegak Hukum, termasuk dalam hal penyediaan data dan informasi yang diperlukan guna memastikan kelancaran serta objektivitas proses penyidikan.

    “Bank DKI senantiasa menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG), integritas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kami terus melakukan evaluasi serta penguatan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko dan menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan,” ujar perwakilan manajemen Bank DKI dalam pernyataan resminya.

    BACA JUGA: Sistem Berangsur Pulih, Layanan Transfer Antar Bank Real Time Online (RTOL) Melalui JakOne Mobile Kembali Dapat Digunakan

    Bank DKI menegaskan bahwa seluruh layanan dan kegiatan operasional perseroan tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses hukum ini. Dana nasabah tetap aman, dan seluruh layanan perbankan tetap tersedia sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat dan mitra usaha tetap menjadi prioritas utama perseroan.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap transformasi kelembagaan yang berkelanjutan, Bank DKI terus memperkuat manajemen risiko yang prudent serta tata kelola yang solid guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

    Bank DKI mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini sepenuhnya kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ***

Back to top button