Hukum

  • M. Syawali: Asprumnas Siap Berkolaborasi Sukseskan Program Pemerintah

    BANDAR LAMPUNG, KORIDOR.ONLINE—Ketua umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhammad Syawali melantik dan mengukuhkan pengurus DPW Asprumnas Lampung masa bhakti 2022-2027 bertempat di ruang Randu Hill Chiff hotel Bukit Randu (30/03/2022).

    Pada kesempatan itu, Syawali mengucapkan selamat kepada pengurus Asprumnas Lampung yang baru dilantik. Dia berharap kepada semua pengurus agar lebih solid, kompak dan kuat, sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Saling membantu, baik membantu dalam hal perizinan, legalitas dan konsumen.

    Menurut Syawali, Asprumnas hadir sejalan dan mendukung program pemerintah. Jumlah anggota Asprumnas yang aktif menurut syawali sebanyak 983 perusahaan pengembang. Dengan jumlah itu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberi kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Karna ada 174 ndustri  turunan yang berdampak pada property ini.

    Harapan Syawali pemerintah dan Asprumnas terus berkolaborasi.

    “Kolaborasi  itu suatu hal yang sangat diharapkan, dianjurkan dan disarankan diera digitalisasi. Dengan demikian akan makin banyak rumah yang bisa dibangun,” ucapnya

    Pemerintah daerah diharapkan dapat mempermudah memberikan perizinan. Sedangkan perbankan juga mempermudah pencairan KPR nya. Sehigga sektor properti bisa berjalan, dan  menambah pertumbuhan perekonomian nasional.

    Pada kesempatan itu  Mustofa Endi Saputra S.H,MH, ketua DPD Asprumnas Lampung  mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anggota Asprumnas Lampung yang telah memilihnya sebagai ketua DPW. Ia bertekad untuk membuat Asprumnas sebagai asosiasi yang solid untuk memperjuangkan kepentingan dunia usaha.

    “Kita berharap terkait biaya balik nama yang selama ini belum ada standar yang pasti dan selalu berbeda di masing-masing developer bisa ada pastian standar harga. Dalam rangka menguatkan atau menjalankan transparansi keuangan di pemerintah. Buatlah standar yang pasti terkait biaya. Kepastian biaya bagi developer tentunya untuk menghitung biaya pokok, dan tentunya waktu nya cepat atau dengan kata lain ada kepastian waktu,” jelasnya

    Sudah hampir empat tahun harga perumahan subsidi belum berubah, belum ada peningkatan, padahal selama ini diketahui setiap tahun ada inflasi. Seperti contoh biaya atau harga semen, harga besi, keramik dan lain-lain, tentunya menambah biaya yang dikeluarkan developer.

    “Sehingga pengusaha developer semakin susah untuk berkembang, padahal kami sebagai pengembang menjalankan program pemerintah, kaitannya karna pemerintah mempunyai program sejuta rumah. Bagai mana bisa berkembang kalau dari sisi harga belum disesuaikan.
    Untuk perbankan tentunya kami berharap ada kemudahan syarat, jangan terlalu saklek dengan persyaratan sehingga menyusahkan konsumen ” pungkasnya.

    Berikut susunan pengurus DPW Asprumnas Lampung Priode 2022-2027 yang baru dilantik.

    Dewan pengawas:  Basri Julianto S.E,

    Ketua DPW Lampung: Mustofa Endi  Saputra S.H, M.H, M.M, M.BA, CTM,

    Wakil ketua: Rizki Apriadi S.Kom, Bastian Sofyan Almuin S.E, M.Aziz Zulthon S.H, Adam Kurniawan.

    Sekretaris : Ahsan Kamil S.E,

    Wakil sekretaris  Ricky Rianto, Nur Imam Hadyullah Alrasid S.P,  Arie Sarjono, Dhan Hidayat.

    Bendahara:  Lista Novianti S.Pd,

    Wakil bendahara Juli Hidayat, Endang Apriyanti

  • Cyber Crime: Studi Kasus Tiket.com dan Citilink Rugi Milyaran Rupiah Akibat Penyusup

    KORIDOR –  Cyber crime adalah nama lain dari kejahatan di dunia maya. Isu ini muncul ketika semua aspek kehidupan politik, militer, ekonomi, sosial dan budaya terhubung ke dunia maya. Ancaman cyber yang berpotensi sebagai ancaman adalah cyber terrorism, cyber crime dan cyber war. Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan penting di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak terlepas dari ancaman tersebut.

    Menurut Organization of European Community Development (OECD) cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan.

    Secara umum, pengertian cyber crime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cyber crime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin.

    Baca Juga: Dirjen Perumahan Sorot Peran Ibu Di Sektor Perumahan

    Biasanya, Target pelaku adalah device, hardware, software atau juga data personal dari korban. Sifat dari cybercrime ini adalah baik pelaku maupun korbannya sama-sama invisible atau tidak terlihat, sulit untuk membedakan keduanya karena ruang cyber yang cukup luas.

    Hal ini yang membuat jenis cyber crime ini punya kompleksitas sendiri. Pelaku potensial dari jenis cyber crime ini, dia bisa dari kelompok yang geologis ataupun kelompok yang berbisnis secara illegal dan individu tertentu.

    Kejahatan dunia maya ini sering kali menargetkan individu maupun perusahaan besar. Biasanya, penyerang menargetkan bisnis untuk keuntungan finansial langsung atau untuk menyabotase atau mengganggu operasi. Mereka menargetkan individu sebagai bagian dari scam skala besar, atau untuk membahayakan perangkat mereka dan menggunakannya sebagai platform untuk aktivitas jahat.

    Teknologi telah menjadi sumber kehidupan dalam peradaban manusia. Dengan adanya teknologi berupa internet, manusia menjadi terhubung satu sama lain, meskipun dalam keadaan jarak jauh dan tentunya sangat membantu dalam mengerjakan/mempermudah berbagai macam aktivitas yang ada.

    Baca Juga: Tahun Depan BP Tapera Salurkan KPR FLPP Sebesar Rp 22 Triliun

    Indonesia menjadi salah satu negara pengakses internet tertinggi di dunia dengan jumlah pengguna yang mencapai 196,7 juta atau 73,7 persen dari populasi.

    Pertumbuhan pengguna internet yang signifikan ini ternyata cukup mengkhawatirkan. Bukan lagi kejahatan di dunia nyata yang terjadi, kini dunia maya menjadi tempat beraksi para penjahat siber. Hal inilah yang kita ketahui dengan istilah cyber crime.

    Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia pada bulan Januari hingga Agustus 2020. Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kejahatan siber naik lebih dari empat kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu yang hampir mencapai 39 juta serangan siber.

    Kejahatan di Ruang Siber

    Cyber crime adalah Tindakan kejahatan atau kriminalitas yang terjadi diruang siber, dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat utamanya didukung dengan koneksi internet. Cyber crime didefinisikan perbuatan yang melawan hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis kecanggihan perkembangan internet.

    Baca Juga: Iwan Suprijanto Nahkoda Baru Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR

    A. Karakteristik Cyber Crime

    1. Ruang lingkup kejahatan

    Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cyber crime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yuridikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang melakukan aktivitas siber tanpa identitas (anonymous) memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum.

    1. Sifat kejahatan

    Bersifat non-violence, atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional sering kali menimbulkan kekacauan maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya.

    1. Pelaku Kejahatan

    Bersifat lebih universal, kejahatan dilakukan diruang siber dengan media komputer dan koneksi internet. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia dan stereotip tertentu, mereka yang sempat tertangkap remaja, bahkan beberapa di antaranya masih anak-anak.

    Baca Juga: Kadis Perumahan Rakyat DKI Jakarta Digugat Ketua PPPSRS Puri Kemayoran

    1. Modus Kejahatan

    Keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi, itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia cyber tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman dan seluk beluk dunia cyber.

    1. Kerugian yang ditimbulkan

    Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan siber pun beragam, bisa berupa material maupun non material. Seperti uang, nilai, jasa, barang, harga diri, martabat, dan kerahasiaan informasi.

    B. Jenis-jenis Cyber Crime

    Semakin hari, semakin banyak cyber crime yang merugikan pengguna komputer atau internet. Ada beberapa jenis cyber crime yang perlu di waspadai, di antaranya sebagai berikut:

    1. Peretasan

    Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Biasanya, peretas memiliki kemampuan atau pemahaman yang baik dengan komputer, namun hal ini sering disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

    1. Hacking

    Hacking adalah tindakan berbahaya yang sering kali dilakukan oleh para programer profesional untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan. Biasanya, para hacker akan mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi dari tindakan tersebut.

    Meski begitu, hacker tidak selamanya berkonotasi buruk. Banyak sekali hacker yang diberi tugas pihak berwenang untuk melacak keberadaan seorang buronan.

    1. Carding

    Carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya, para pelaku carding akan menggunakan akses kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Setelah itu, barang gratisan tersebut akan dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

    1. Menyebarkan Konten Ilegal

    Menyebarkan konten illegal merupakan kejahatan yang melanggar undang-undang. Biasanya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Adapun beberapa contoh konten iligal di antaranya yaitu jual beli narkotika, penjualan senjata api, menyebarkan video porno, dan konten ilegal lainnya.

    Baca Juga: Kasus Asabri: Kriminalisasi Pengusaha Ancam Iklim Investasi

    1. Phishing

    Phishing adalah kejahatan dunia maya dengan cara penggalian informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. Biasanya, penjahat dunia maya ini akan menyamar sebagai perusahaan yang sah dan dilakukan dengan spoofing email.

    1. Defacing

    Salah satu tindak kejahatan dunia maya yang masih tergolong ringan adalah defacing. Umumnya, jenis cyber crime satu ini menyasar website-website non-profit seperti situs sekolah, universitas, atau pemerintahan.

    1. Cyber Bullying

    Penindasan dunia maya mirip dengan penguntitan dunia maya, namun rentetan pesan dapat berbahaya, menyinggung, dan sepenuhnya menyinggung. Penindasan maya juga dapat dilakukan dengan memposting gambar dan video online yang akan menyinggung korban. Itu juga dapat mengecualikan orang secara online, membuat akun palsu untuk memposting konten yang merugikan atau menyedihkan, dan lagi mengirim pesan yang kasar. Secara keseluruhan itu adalah bullying tetapi biasanya online melalui saluran media sosial.

    Cyber Crime Tiket.com dan Citilink

    Pada kasus cyber crime yang saya ambil terjadi pada tahun 2017 dimana Tiket.com dan Citilink mengalami kerugian milyaran rupiah akibat ulah tiga hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang, SH. SH dkk melakukan illegal access pada sistem aplikasi Tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citilink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang membelinya.

    Ironisnya lagi, butuh waktu sebulan bagi Tiket.com untuk menyadari ada penyusup dalam sistem. Alhasil, Tiket.com boncos sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Citilink kehilangan 2 milyar rupiah. SH dkk sendiri sudah meraup keuntungan sampai 1 milyar rupiah. Menariknya, Ruby Alamsyah (ahli digital forensic) memaparkan bahwa aksi SH dkk itu sebenarnya masih ecek-ecek. Bahkan dengan teknologi hack yang bukan tingkat tinggi, ternyata dampak hacking bisa membuat perusahaan rugi miliaran rupiah.

    Kesimpulan

    Kejahatan di ruang siber masih sering terjadi di Indonesia, teknologi internet dan komputer yang berkembang pesat ini disalahgunakan oleh para hacker untuk meraup keuntungan pribadi ataupun untuk tujuannya sendiri.

    Menurut saya pemerintah harus lebih memperhatikan kasus-kasus tersebut dengan cara pengetatan cyber law mengingat cyber crime belum terakomodasi dalam peranturan/undang-undang yang ada, perlu adanya peraturan khusus yang diciptakan karena cyber crime bukan kejahatan yang konvensional.

    Lembaga juga berperan penting untuk memberikan informasi tentang cyber crime, melakukan sosialisasi dengan masyarakat, dan melakukan riset-riset cara mencegah tindak kejahatan cyber crime. (Penulis: Rifat Pahlevi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Komunikasi)***

  • Kadis Perumahan Rakyat DKI Jakarta Digugat Ketua PPPSRS Puri Kemayoran

    JAKARTA, KORIDOR  – Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ( PPPSRS) Apartemen Puri Kemayoran, Jakarta Pusat,  Faisal S, menggugat Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta,  Drs Sarjoko MM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat, 18 Desember 2021.

    Surat gugatan kepada Sarjoko itu didaftarkan langsung oleh kuasa Hukum PPPSRS Puri Kemayoran, Upa Labuhari SH MH dan diterima oleh Panitera Muda Pengadilan Jakarta Pusat, Rina Rosanawati ST SH MH dengan nomor registrasi  795 /PDT.G/2021/PN JAKPUS.

    Seusai mendaftarkan gugatan Ketua PPPSRS Puri Kemayoran di Pengadilan Jakarta Pusat, Upa Labuhari SH MH menjelaskan, bahwa gugatan itu dilakukan karena menilai Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta terlalu jauh mencampuri urusan intern organisasi PPPSRS  Puri Kemayoran yang masa berlakunya sudah berakhir di bulan April 2021.

    Baca Juga: Pembangunan One Avenue Batam On Schedule, Tower South Condo On Progress

    Karena masa kepengurusan organisasi ini sudah terlampaui maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Drs Sarjoko MM membuat kebijakan keliru yang  dilarang oleh Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor 70 tahun 2021, Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018, tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

    Di dalam peraturan itu disebutkan, kata Upa,  Pengurus dan Pengawas organisasi PPPSRS merupakan para pemilik yang sah menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, belum pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus atau pengawas periode masa jabatannya.

    “Namun pada kenyataannya, saat mengundang rapat monitoring kedua kesiapan pelaksanaan RUALB PPPSRS Apartemen Puri Kemayoran, Kadis Sarjoko juga mengundang kembali lima pengurus PPPSRS Puri Kemayoran yang sudah mengundurkan diri dua tahun lalu untuk kembali menjadi pengurus setelah mereka mengundurkan diri,” kata Upa.

    Baca Juga: Kasus Asabri: Kriminalisasi Pengusaha Ancam Iklim Investasi

    Merasa hal itu menyalahi peraturan, Ketua PPPSRS Puri Kemayoran langsung protes. Dalam suasana panas,  maka terjadi perkelahian antara ketua PPPSRS Puri Kemayoran Faisal S. dengan pengurus yang sudah mengundurkan diri itu.

    “Insiden perkelahian itu, terjadi di kantor Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jaya Jalan Jatibaru nomor 1 Jakarta Pusat, Selasa, 7 Desember lalu. Mereka yang pernah keluar dari organisasi PPPSRS Puri Kemayoran menyebutkan diri masih sah sebagai pengurus PPPSRS Puri atas kehendak Kadis Sarjoko,” kata Upa.

    Karena keributan itu,  maka Faisal S. melalui kuasa hukumnya menggugat Kadis Sarjoko, karena melakukan tindakan intervensi dan menyalahi Peraturan Gubernur Nomor 70/2021. Gugatan ini diambil, lanjut Upa, agar Kadis Sarjoko tidak mengulangi perbuatannya, tidak hanya kepada pengurus PPPSRS Puri Kemayoran, tapi juga kepada pengurus PPPSRS lainnya di ibu kota Jakarta.

    Baca Juga: Pengembang Properti Salurkan Bantuan Untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

    “Kami berharap, Kadis Sarjoko lebih memahami bahwa PPPSRS adalah organisasi mandiri dan berlandaskan hukum. Tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun,  termasuk dirinya, meski sebagai Kadis,” pungkas Upa. ***

  • Kasus Asabri: Kriminalisasi Pengusaha Ancam Iklim Investasi

    JAKARTA,KORIDOR— Pengusaha Swasta Lukman Purnomosidi (LP), Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan  dana PT ASABRI, menolak didakwa sebagai koruptor. Terdakwa juga menolak tuntutan 13 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Betul, saya menolak seperti yang saya sampaikan dalam pledoi pada Hari Senin kemaren,” ujar Lukman singkat, ketika ditanya para awak media di sela agenda Replik sidang kasus pidana dugaan korupsi PT. ASABRI, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, (15/12/2021).

    Alasannya menurut Lukman, dalam fakta persidangan tidak ada peran dan pengaruh dirinya dalam upaya-upaya negatif di PT ASABRI. “Dalam persidangan terungkap yang menjual saham LCGP kepada PT ASABRI (persero) adalah Danny Boestami melalui PT SMS dan PT Astromedia dan juga melalui nomine-nomine Bety atas perintah Danny Boestami. Danny juga sebagai penikmat aliran dana MTN Prima Jaringan sebesar Rp500 miliar dari ASABRI yang ditransaksikan oleh PT SMS. Bahkan hal ini sudah diakui sendiri oleh Danny Boestami, juga beberapa saksi lain yang memberikan keterangannya di bawah sumpah saat di persidangan perkara ini. Selain Danny Boestami, di persidangannya juga disebut nama dan perusahaan lain yang turut menikmati aliran uang ASABRI, antara lain pengusaha Jefri Nedi dan perusahan afiliasinya” papar Lukman.

    Dalam nota pembelaan atau pledoinya yang dibacakannya pada Senin, (13/12/2021), Lukman mengungkapkan, dirinya bukanlah seorang Koruptor atau Pejabat Negara yang dapat mencuri uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi saya adalah seorang pengusaha yang taat pajak dan melalui usaha saya, saya membuka banyak lapangan pekrjaan yang menggerakkan roda ekonomi, termasuk dimasa pandemi ini,” ujarnya.

    Untuk itu lanjut Lukman, dirinya memohon Kepada Majelis yang Mulia, kiranya diberikan Keadilan yang seadil adilnya dan diberikan Pembebasan dari Tuduhan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang nyata-nyata terbukti tidak berdasar.

    “Saya menolak seluruh tuntutan tim jaksa yang bertolak belakang dengan fakta selama masa persidangan. Sebab, dari berbagai bukti dan keterangan para saksi, dakwaan yang dituduhkan jaksa kepada saya tidak bisa dibuktikan. Saya tidak pernah ada masalah hukum, dan saya secara sukarela menyerahkan asset saya senilai Rp750 miliar. Hal ini menunjukan saya bertanggung jawab dan kooperatif dalam proses ini,” kata Lukman.

    Bahkan pada tahap penyidikan Lukman mengakui sudah menyerahkan asset secara sukarela yang dimana kemudian disita oleh Kejaksaan dan juga ada tambahan asset lain yang disita, sehingga nilainya sekitar Rp1 Triliun. “Kemudian kalau sekarang saya juga dituntut untuk mengembalikan Uang Pengganti dengan nilai Rp1,3 triliun, lalu pertanyaannya adalah, harta saya yang kemarin sudah saya serahkan dan ada yang disita juga itu untuk siapa?” tanyanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Lukman juga menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, dirinya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan “bersama-sama dengan Danny Boestami” terkait pembelian saham saham LCGP oleh PT ASABRI (Persero).

    Fakta persidangan, dalam berbagai keterangan saksi hal itu jelas terbukti adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Danny Boestami sendiri sejak tahun 2012. Dua tahun sebelum saya menjadi Direktur Utama Emiten PT Eureka Prima Jakarta Tbk. “Dakwaan ini sungguh tidak berdasar karena menghubung-hubungkan tindakan hukum orang lain (Danny Boestami) yang dikaitkan kepada saya,” ujar Direktur Utama PT. Prima Jaringan ini.

    Mengancam Iklim Investasi

    Hal yang lebih menyakitkan lagi, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut tindakan hukum kepada terdakwa. Sedangkan nama Danny Boestami yang di awal dakwaan sebagai subyek, menurut Lukman, hilang bagaikan di telan bumi.

    Lukman pun berharap, apabila dirinya didakwa bersama-sama Danny Boestami, seharusnya tuntutannyapun secara bersama-sama. “Begitupun sebaliknya, apabila Danny Boestami tidak dituntut dan dibebankan seluruh pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam tuntutan kepada saya, maka sayapun seharusnya tidak dituntut dan dibebani pertanggungjawaban pidana apapun” harapnya.

    “Ijinkan saya pada kesempatan ini bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, cara penegakan hukum semacam ini berdasarkan hukum acara pidana yang mana?. Hukum jangan dijadikan Alat Kriminalisasi Pengusaha karena akan Mengancam Iklim Investasi. Penerapan Hukum yang salah akan mengancam Iklim Investasi Indonesia,” paparnya, lagi.

    Seluruh fakta persidangan menyatakan bahwa saham LCGP dijual kepada PT ASABRI (Persero) oleh Danny Boestami melalui PT SMS dan PT Astromedia. Selain itu, Danny juga dituding menjual saham melalui nomine Bety. Bahkan, Lukman menyebut hal itu telah diakui sendiri oleh Danny Boestami.

    “Bahwa tuduhan dalam dakwaan yang menyatakan saya, Danny  Boestami, Ilham W. Siregar dan Hari Setianto pernah melakukan kesepakatan terkait pembelian saham LCGP, hal tersebut jelas telah terbantahkan di persidangan dan secara nyata tidak terbukti di persidangan,” tuturnya.

    Sebelumnya Lukman mengklarifikasi bahwa beberapa hari lalu sempat terjadi kesalahan pengutipan berita yang seolah-olah ada pernyataan dari Penasehat Hukum. “Hal-hal yang kemaren sempat diberitakan semuanya adalah kutipan Pledoi saya, yang saya sampaikan di persidangan . Tidak ada satupun pernyataan pribadi dari penasehat/kuasa hukum saya,” sanggah Lukman.

    Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Lukman juga berharap majelis hakim melihat fakta-fakta persidangan secara objektif. “Kami yakin putusannya nanti akan sangat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, dan kami masih optimis kebenaran dan hukum masih ada di Indonesia,” pungkas Tim Kuasa Hukum Lukman.

  • Pakar Hukum: Rumah Sakit Butuh Pengaturan Soal Realestat Kesehatan

    JAKARTA,KORIDOR— Praktisi Hukum Muhammad Joni, SH. MH mengusulkan agar Peraturan Pemerintah (PP) No 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan perlu menambahkan pengaturan menyangkut realestat kesehatan. Alasannya, masalah pengelolaan rumah sakit (RS) sangat kompleks. Bukan hanya pelayanan medis dan non medis, namun insfrastruktur kesehatan yang mencakup realestat rumahsakit.

    “Oleh sebab itu, perlindungan terhadap RS mestinya mencakup pula infrastruktur kesehatan dan realestat kesehatan. Caranya dengan menyiapkan standardisasi atau NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sebagai pedoman dalam layanan medis dan non-medis di RS,” ujar Muhammad Joni dalam seminar virtual “Digitalisasi Transformasi dan Pembiayaan RS di Era Normal” yang diadakan Asosiasi  Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat dari tanggal 15-18 November 2021.

    Kompleknya masalah rumahsakit karena memiliki resiko hukum, terikat disiplin dan etika yang dapat diatasi dengan kepastian standar layanan dan aturan rumah sakit (hospital by laws). Karena itu Pengelolaan rumah sakit perlu perlindungan hukum yang pasti.

    “Rumah sakit itu menjalankan sebagian tanggungjawab dan urusan negara di bidang pelayanan kesehatan (public health services) sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 28I ayat 4,” tambah Kuasa Hukum ARSSI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.

    Menurut Joni, RS dalam operasionalnya tidak bisa lepas dan merupakan bagian utuh dari aspek lahan, bangunan, properti, arsitektur, zoning, infrastruktur dasar, pengelolaan limbah B3, serta tata kota. RS juga melekat erat dengan hospital estate management dan building management.

    Selain pembuatan standardisasi, rumah sakit dalam hal ini ARSSI selaku asosiasi sebaiknya mengagendakan advokasi hukum terstruktur melalui penguatan tim lawyer ARSSI untuk perlindungan hukum RS dan Manajemen RS. Bahkan jika perlu, tegas Joni, ARSSI dapat membuat tim advokasi yang proaktif memonitor dan melakukan litigasi, literasi dan advokasi RS, manajemen RS dan juga tenaga kesehatan yang mengalami masalah hukum

     

  • Milad 90 Tahun Srikandi Hukum Indonesia, Prof. Mariam Darus Badrulzaman

    JAKARTA,KORIDOR—Sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan kebanggaan,  terhadap Prof. Dr Mariam Darus Badrulzaman, SH, FCBArb, para kolega, mahasiswa dan sejawatnya menggelar syukuran Ulang tahun ke-90 Srikandi Hukum Indonesia, 12 November 2021.

    Istimewanya, acara syukuran tersebut juga dilakukan peluncuran buku berjudul: “Akademisi Tangguh yang tidak Henti Berkarya Sempena 90 Tahun Prof Mariam Darus”. Buku setebal 647 halaman itu, adalah persembahan para murid dan sejawat yang diinisiasi Prof Dr H OK. Saidin SH, M.Hum, sekaligus bertindak selaku editor buku tersebut

    Lebih dari 230 orang hadir melalui Zoom, diantaranya Rektor USU Dr Muryanto Amin, Wakil Rektor Dr Edy Ikhsan, Prof Remy Syahdeni, Prof Dr Tan Kamelo, Prof Dr Johar Arifin, Prof Muhammad Nur, dan para akademisi dari berbagai universitas di Indonesia. Masing-masing memberikan selamat dan bercerita ihwal pengalaman  bersama srikandi hukum Indonesia yang masih tampak energik itu.

    Muhammad Joni

    Muhammad Joni, SH. MH, — Praktisi Hukum yang juga Sekretaris The Housing and Urban Development (HUD) Institute, salah seorang murid beliau, turut hadir dan memberikan ucapan selamat atas berkah usia Prof. Mariam Darus yang ke-90.

    Alumnus Fakultas Hukum USU tahun 1992 yang sekarang menjadi pengacara sukses di Jakarta ini juga menyampaikan kesaksiannya terhadap jasa dan kontribusi pendidik sejati yang kini tetap aktif memberi kuliah Hukum Bisnis di Program Studi Pasca Sarjana Universitas Pajajaran Bandung dan Sekolah Tinggi Hukum Militer di Jakarta tersebut.

    Menurut Joni, prosesi peluncuran buku “Akademisi Tangguh yang tidak Henti Berkarya Sempena 90 Tahun Prof Mariam Darus” adalah bukti tanda bakti dan apresiasi seluruh murid dan kolega yang diracik elok substantif namun menyentuh rasa mulai dari judul, cover hingga isi buku.

    “Beliau adalah sosok yang sempurna sebagai akademisi. Tidak hanya mengajar namun membangun pengajaran hukum, menjadi praktisi dan juga hakim BANI (Badan Artbitrase Nasional Indonesia),” tegas advokat yang juga kelahiran Tanjung Pura, Langkat itu.

    Presiden Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera) itu menyebutkan berkaitan dengan sektor perumahan, buku Prof Mariam Darus soal Hukum Harta Kekayaan Indonesia Diluar KUHPerdata semisal perumahan, properti, dan realestat patut dicerna kalangan developer dan pelaku pembangunan perkotaan karena cukup rinci dan komprehensif.

    Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) itu menambahkan Prof Mariam Darus adalah sosok pendidik sejati yang mengayomi. Khusus bagi masyarakat Langkat, Guru Besar Fakultas Hukum USU itu pun menjadi kebanggaan untuk masyarakat Langkat yang sensitif pada ilmu dan pendidikan. Bahkan Prof Mariam Darus dianugerahi gelar Datuk dari Kekerabatan Adat Kesultanan Negeri Langkat pada 2013 langsung oleh Tuanku Azwar Abdul Djalil Rahmadshah Al Hajj.

    Menanggapi pernyataan Prof Mariam Darus mengenai banyaknya orang yang bertambah usia tapi kerangka berpikir tetap seperti biasa, kandidat doktor bidang hukum ini menilai ucapan tersebut menunjukkan adanya konsistensi dan ketabahan kepada ilmu pengetahuan dan pengajaran.

    “Juga sensitivitas beliau pada perubahan zaman dan kemajuan hukum. Misalnya Prof Mariam mengagas masyarakat elektronik yang membedakannya dengan masyarakat sosiologis pun masyarakat hukum yang selama ini dikenal sains hukum,” ucap Joni.

    Lebih Dekat Dengan Ibu Mariam

    Mariam Darus Badrulzaman, kelahiran Tanjungpura, Langkat, Sumatera Utara pada 12 November 1931. Selepas SMA di Medan, dia melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan selesai pada tahun 1961. Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Perdata diraih di Universitas Sumatera Utara (1978).

    Pendidikan tambahan diperolehnya dari beberapa lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri, antara lain di Rechsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden di Nederland (1975/76) di USA : mengenai University Management di Ohio University Athens (1978) dan Kentucky University (1982), American International Law, di Dallas, Texas (1981), serta Commercial Law di Hiroshima University, Jepang (1984).

    Dia bertugas sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, juga di dalam manajemen sebagai pembantu rektor bidang akademi (1978-1986). Disamping itu menjadi staf ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional, turut menyusun berbagai naskah Rancangan Akademik Undang-Undang, antara lain Jaminan Fidusia Perubahan UU Perseroan Terbatas, Balai Harta Peninggalan dan lain-lain.

    Dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dan Belanda di Bidang hukum, dia dipercayakan untuk melakukan penelitian di bidang hukum jaminan. Dia juga aktif di bidang konsultasi, antara lain mendirikan kantor konsultan hukum, serta Ketua Badan Nasional Arbitrase Indonesia (BANI) Medan.

    Pada tahun 1998, bersama Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH., mendirikan Law Offices of Remy & Darus di Jakarta. dan pada saat ini Prof. DR. Mariam Darus, SH masih aktif memberi kuliah Hukum Bisnis di Program PascaSarjana Unpad dan Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta.

  • KPR FLPP Bakal Dikelola BP Tapera, Ini 7 Saran Pengamat Perumahan Rakyat

    Jakarta,JPI— Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menutup penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan No. 111 tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah pada 31 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB.

    Muhammad Joni, Praktisi Hukum Perumahan/Ketua Umum Kornas PERA/Sekretaris Umum The HUD Institute. Dengan beralih ke “mesin baru” BP TAPERA menyelenggarakan pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka wajib lebih menghidup-hidupkan tanggungjawab konstitusi negara atas rumah. Bukan sebaliknya.

    Ini 7 hal Jangan, yang disarankan praktisi hukum perumahan dari Kornas PERA, yang juga Sekretaris Umum The HUD Institute, Muhammad Joni.

    1. Jangan BP TAPERA membawanya ke mekanisme pasar. Ini amanat konstitusi, relevan pesan Proklamator Bung Hatta dalam Kongres Perumahan di Bandung 1950.

    2. Jangan mesinnya bekerja “biasa-biasa”. Hak atas rumah itu kebutuhan dasar, hak dasar, HAM dan hak konstitusi sekaligus.

    3. Jangan stagnan dalam kuota, pasokan, dan pencapaian. Laju dan kualitas mesin tak bisa dipelankan, akan menggangu ritme pembangunan.

    4. Jangan pula biaya dan bunga makin mahal.Justru makin sensitif dan supportif ke MBR yang masih terimbas efek pendemi. Cerdaslah mencari cara meluaskan jangkauan bukan menaikkan laba dan getol pemupukan. Pembiayaan perumahan MBR itu inovative financing bukan ordinary action, business as usual.

    5. Jangan kebijakan tak sensitif affordable housing. Prinsip ini jadikan pertimbangan puncak (paramaount consideration).

    6. Jangan abaikan adequate housing (rumah layak huni). Terjangkau dan layak itu prinsip UU 1/2011. Public housing bagi MBR itu masuk ke dalam “ruang tengah” kesejahteraan sosial. Bukan hanya ada “diberanda”. Sebab itu ada Pasal 54 UU No.1/2011.

    7. Jangan abaikan perindungan konsumen cq peserta. Ingat! Dana TAPERA itu Dana Amanat dari Pekerja dan Pemberi Kerja –yang ajaibnya tak ada wakilnya di BP TAPERA.

  • Sejumlah Saksi Sebut, Saham LCGP Dijual Tidak Dalam Kondisi Rugi

    JAKARTA, KORIDOR— Sidang perkara dugaan Korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri (Persero) berlanjut pada pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (24/9). Sidang yang digelar terbuka untuk umum itu dipimpin oleh Ig Eko Purwanto selaku Hakim Ketua.

    Dalam sidang tersebut dihadirkan saksi-saksi dari PT ASABRI antara lain Izzatis Syifa (Kepala Bidang Transaksi Ekuitas pada Divisi Pelaksana Investasi PT ASABRI), beserta mantan-mantan Kepala Divisi Investasi Gustipar Pinayung, Hengky Effendi, Indah Kusumawati, serta pejabat ASABRI lainnya; Tri Yuwono, Herry Wahyuni, Yudha Gelorawan, dan Andri Arifianto. Sedangkan saksi lainnya adalah Danny Bustami (PT SMS), serta beberapa saksi-saksi lainnya dari perusahaan sekuritas.

    Dalam keterangan saksi Gustipar Pinayungan (Mantan Kepala Divisi Investasi PT ASABRI) dan Izzatis Syifa (Kepala Bidang Transaksi Ekuitas pada Divisi Pelaksana Investasi PT ASABRI) terkait pembelian saham PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) mengungkapkan, bahwa PT ASABRI sepengetahuan mereka telah memiliki portfolio investasi saham LCGP sejak tahun 2012.

    Selain dua saksi tersebut, ada 17 saksi lainnya yang diminta Jaksa Penuntut Umum untuk memberi keterangan dalam sidang untuk dua terdakwa, yaitu: Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera) dan Lukman Purnomosidi (Direktur Utama PT Prima Jaringan).

    Dalam persidangan, Jaksa penuntut Umum menanyakan peran dan tugas saksi dalam melakukan pengeloaan investasi saham yang dimiliki oleh PT ASABRI. Saksi Gustipar Pinayungan menjelaskan selama ia ditunjuk sebagai Kepala Divisi investasi di PT ASABRI selalu melakukan analisa sebelum mengambil kepusan jual atau beli saham, termasuk untuk saham LCGP.

    “Saham LCGP ketika dijual ASABRI kembali tidak dalam posisi rugi, justru menguntungkan,” jawab Gustipar Pinayungan.

    Senada dengan Gustipar, pejabat ASABRI lainnya; Izzatis Syifa, Andri Arifianto, dan Herry Wahyuni, juga menyampaikan bahwa investasi Asabri pada saham LCGP menguntungkan ASABRI.

    Jaksa Penuntut Umum Kemudian menanyakan, terkait mekanisme pembelian apakah sebelum memutuskan membeli saham sudah dilakukan analisa sebelumnya atau beli dulu baru dianalisa?

    “Ada yang dilakukan analisa dulu tetapi ada yang beli dulu baru kemudian dianalisa. Namun otoritas pembelian tetap berada di tangan direksi” ujarnya.

    Kepada saksi Izzatis Syifa Jaksa penuntut umum juga menanyakan saat ASABRI membeli saham-saham milik perusahaan Heru Hidayat dan Lukman Purnomosidi apakah lewat pasar reguler atau negosiasi.

    “Sepengetahuan saya keduanya. Ada yang di pasar reguler dan negosiasi,” ungkap saksi Izzatis Syifa.

    Saksi Syifa juga mengungkapkan, “Berdasarkan pembukuan di ASABRI tidak ada kerugian terkait saham LCGP”

  • Secure Tenure Rapihkan Kumuh Kota?Segerakan UU Perkotaan, UU Realestat, Dan …..

    Sudah berapa lama negeri ini dan warga masyarakatnya lahir, hidup, eksis, tumbuh, cari maka  dan berkegiatan dan bertumpu di kota? Namun sampai sekarang tanpa UU Perkotaan.

    Rasakan dan gelutilah masalah kota kini yang sudah akut,  dan mendesak diatasi. Tak hanya tambal sulam namun mendasar,  berkeadilan dan pasti. Termasuk soal Secure Tenure untuk memastikan hunian yang berkeadilan dan tentu layak ditinggali bukan hanya terjangkau dibeli.

    Aturan Secure Tenur dinilai tak ada, itu bukan salah UUPA  yang orisinal intennya cenderung ke agraris, bukan cenderung ke kota. Tak ada konsep dan diksi kota dalam UUPA

    UUPA hanya menjamin hak atas tanah, dan peruntukannya untuk “abc-fgh”, namun tidak ada persediaan, peruntukan, penggunaan untuk perumahan, permukiman dan perkotaan dalam UUPA. Padahal kua teknis dan historis, perumahan adalah mosaik utama pembentuk kota.  Beda dengan peruntukan bagi, misalnya perkebunan, pertanian, yang dibunyikan eksplisit sebagai norma aturan dalam Pasal 14 ayat 1 UUPA.

    Lebih lagi memang  karena tidak ada UU Perkotaan. Bukankah sudah watak dan cara pemerintah subsider birokrasi yang bekerja berdasarkan apa yang ada aturan –yang disuruhkan. Bukan bekerja atas apa yang boleh dan tak dilarang. Begitu kaidah bekerjanya birokrasi walau ada diskresi atau freis ermessen dengan syarat rechtmatigeheid dan doelmatigeheid.

    Berikut ini lain-lain alasan yang tak kalah penting perlunya sepaket UU yang mengeliatkan Housing and Urban Development termasuk Secure Tenur, namun bukan terbatas hanya UU Perkotaan, yakni:

    (1) Diatas tanah semua ada dan bertumpu: perkebunan, pertanian, hutan, lingkungan, bangunan gedung, infrastruktur jalan, trotoar, jalur peseda, stasiun kereta, baliho, iklan (bahkan iklan rokok).

    Tentunya pada ruang kota pasti ada  perumahan (bahkan di lingkaran inti kota),  pertokoan mewah, kedai kopi,  lalu lintas jalan, stadion bola, masjid, sekolah dan  juga monumen landmark kota, tugu peringatan, patung pahlawan, tugu pemberian negara bersahabat, dan segala macam karya peradaban, yang dinikmati demi kenyamanan sebagian besar warga yang beraktifitas di kota dan perkotaan

    Namun dan akan tetapi tak ada pengaturan dengan UU Perkotaan. Ajaib kan?

    (2) Kota yang ada sekarang ada ialah kota dari zaman ke zaman, yang masib ada dan bernama kota lama yang dibangun kolonial Belanda dan tak bisa dibawanya pulang.

    Juga ada dan menggejala kawasan  permukiman yang  bertumbuh mengkota menjadi perkotaan. Ada juga kawasan baru dibangun sistematis, megah dan mahal menjadi “kota baru” atau sebut saja new town walau ada pada tepian kota bahkan tepian jamak kota.

    Pun aliran uang berputar terbesar dari dan di kota, konsumsi listrik paling dominan di kota, arus lintasan penduduk bergerak ke kota sebagai perantau,  komuter,  urbanisasi, metropolitanisasi, bahkan tak terbantak kriminalitas masih ada.

    Juga, untuk sang  kota dan kita, maka berkembanglah profesi urban planner, perencana, developer, bahkan REI dimulai dari ibukota Jakarta,  sehingga tersebab itu kota termasuk zat buatan paling diperlukan manusia.  Demi mengurusi kota maka makin berkembang kota sebagai basis kemajuan sains dan profesi,  bahkan  paradigma pembangunan yang mencuatkan visi Housing and Urban Development (HUD paradigm).

    Juga, mesin ekonomi tumbuh di kota menjadi urban economics yang riuh dan menjanjikan.  Kota tak hanya jalan panjang dan pangkalan hunian. Kota tak hanya layanan (services) namun episentrum segala pertumbuhan. Namun, ajaibnya kita masih betah bertahan tanpa UU Perkotaan. Lebih lagi lita lupa dulu Belanda dan rezim awal negeri ini dibangun telah ada gagasan RUU Bina Kota yang mengatur hal ikhwal kota, tak hanya soal organisasi kuasa kota belaka.

    (3) Era moderen, dimana Indonesia 100 tahun 2045 kita butuh kota ditata moderen dan berbasis hukum kokoh  agar tak ada lagi — setidaknya terjawab–  kritik berulang dan berbilang pegiat HUD subsider pak Jehansyah Siregar.

    Membangun kota bukan hanya penjumlahan bangunan. Bangunan bukan pula hanya fisiknya saja. Kota dibangun dengan visi,  paradigma dan ilmu bahkan  profesinya demi memanusiakan manusia. Karena diisi manusia dan warga, dimana perumahan sebagai mosaik utama pembentukan kota,  bukan hanya perkantoran, pasar, dan jalan saja.

    Kota juga perlu bernafas dan berteduh, asri sehingga layak huni dan hijau, yang diisi penghuni manusia yang beragam rupa, berdaya, beradab, dan smart. Kota bukan hanya otoritas kota. Sebab itu kota dan warganya, juga masyarakat, dunia usaha, pemerintah, membutuhkan UU Perkotaan. Yang melengkapi  UU No. 1 Tahun 2011 (UU PKP) dan UU Rumah Susun.

    Membangun kota perlu paradigm, ilmu, teknik, teknologi dan profesional  serta melindungi konsumen dan masyarakat.  Sebab itu UU PKP, UU Rumah Susun, UU Bangunan Gedung, UU PA, bahkan UU Cipta Kerja, tidak memadai. Sepaket dengan perlunya UU Perkotaan,  saya mendorong UU Realestat.

    (4)  Karena semua yang ada diatas tanah yang sudah diatur UUPA, dimana tanah merupakan  hak menguasai negara, ada peruntukan,  titel haknya, dan ada wewenang pemerintah dalam persediaan, peruntukan,  penggunaan tanah versi Pasal 14 ayat 1 UUPA. Namun UUPA tak ada menyebut persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk perumahan dan permukiman.

    Inilah kausal mengapa tak ada jaminan persediaan tanah bagi perumahan rakyat, walau dalam pengaturan persediaan tanah dalam UU PKP, namun tidak dalam UUPA.

    Jangankan untuk perumahan warga masyarakat yang menempati tanpa sertifikat tanda bukti hak (kalau untuk lahan pertanian disebut penggarap), persediaan tanah untuk perumahan saja belum pasti sebagai kebijakan rencana persedian pun alokasi dalam UU. Artinya,  terkonfirmasi bahwa secara hukum belum ada Secure Tenur, padahal itu hak substantif dan kebutuhan dasar  jika mengacu konstitusi Pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

    Padahal jaminan hak perumahan itu adalah diakui universal sebagai hak substantif yang mendasar. Analog seperti hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan –dalam keadaan apapun–   bahkan sedia  obat, dokter dan rumahsakit.

    (5) Masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, bahkan negara membutuhkan “hukum prosedural” mengkonkritkan hak substantif bermukim alias secure tenur yang nota bene hak konstitusi itu. Seperti halnya hukum materil butuh hukum formil. Seperti KUHP dijalankan dengan KUHAP. 

    Sebab itu perlu ada UU yang memudahkan, aturan  prosedural memastikan tegaknya Secure Tenur cq. hak bermukim juncto hak perumahan itu.

    Usul saya perlu pengaturan UU yang memastikan tatacara persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk perumahan dan perkotaan yang menjadi National Grand Policy on Public Housing yang menjadi mandat, wewenang dan sekaligus tata kelola (governance) untuk melaksanakan hak substantif atas hak bermukim cq.hak perumahan yang merupakan hak konstitusional itu.

    Jadi juga perlu  didorong Good Agrarian Governance, melengkapi Good Governance, yang mengikuti dan kompatibel dengan agenda Reforma Agraria Perkotaan.

    Tak cukup dengan UUPA, tak memadai dengan UU Cipta Kerja Jo. PP Bank Tanah, sebab tidak ada wewenang materil dan formil badan bank tanah dalam PP 64/2021 menjawab dan intervensi Secure Tenur yang mandatnya bersumber dari konstitusi. Sebab ada gap institusional pun dalam analisa hirarkhi norma.

    Sekali lagi, tak bisa dengan Badan Bank Tanah yang hanya operator tak bisa mengambil alih wewenang BPN.

    Badan baru hasil dari UU Cipta Kerja tak bisa menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam bidang pertanahan yang dipegang Presiden –dan dilaksanakan Menteri Agraria/Kepala BPN– sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan amanat konstitusi.

    Lagi pula, Badan Bank Tanah hanya berwenang membuat perencanaan induk untuk melayani ranah urusannya sendiri, karena itu tak valid menjangkau, melayani dan menjawab soal mendasar  Secure Tenur.

    Dari 5 (lima) narasi dan justifikasi itu perlu sepaket UU Perkotaan, UU Realestat dan UU mengatur penyediaan tanah bagi HUD. Tabik.

  • Efektifkan Bank Tanah untuk Perumahan Rakyat

    Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang baru saja disahkan mengatur badan bank tanah. Menggunakan nama bank yang menjadi lembaga intermediari  yang  menjembatani “penabung” dengan pengguna dana. Dari manakah “penabung” sumber tanah  bank tanah?  Apa status tanah yang dikelola?  Akankah menyasar perumahan rakyat khususnya bagi mayarakat berpenghasilan rendah(MBR)? Langkah apa perlu disegerakan?

    Berikut wawancara redaksi Koridor.Online dengan Muhammad Joni SH MH, seorang praktisi dan profesional hukum perumahan dan pertanahan yang saat ini merupakan Sekretaris Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) di Jakarta, baru-baru ini.

    Bank Tanah disahkan dalam UU Cipta Kerja, komentar Anda?

    Institusi ini lama dinanti. Pernah hendak dimasukkan dalam RUU Pertanahan, pernah pula hendak dibuat dengan Peraturan Presiden. The HUD Institute menggemakannya sejak lama khususnya bank tanah  perumahan rakyat.

    Badan baru ini sebenarnya bukan “barang” baru, karena sudah lazim di banyak negara lain, Bahkan di Indonesia korporasi developer swasta maupun BUMN sudah mempraktikkan pengelolaan tanah layaknya bank tanah dengan versi berbeda.

    Sebagai badan baru  yang dibentuk Pemerintah Pusat  yang mengelola tanah  dalam rangka ekonomi berkeadilan, maka bank tanah ini kunci untuk membuka gembok permasalahan penyediaan tanah perumahan rakyat perkotaan.

    Muhammad Joni

    Apa nantinya status badan ini?

    Badan ini dibentuk sebagai  badan khusus, bukan BUMN, bukan pula badan layanan umum (BLU), yang tugasnya mengelola tanah seperti bunyi Pasal 125 ayat (2), walaupun dibagian lain dinormakan  bukan hanya land manager bahkan  lebih luas lagi, sebab  badan ini melakukan fungsi perencanaan, perolehan dan pengadaan. Juga, pengadaan, pemanfaatan dan pendistribusian yang diatur Pasal 125 ayat (4).

    Jadi mirip seperti lazimnya bank keuangan, namun bank tanah bersifat nonprofit. Apalagi bank tanah ini dikaitkan dengan keadilan ekonomi dan agenda reforma agraria. Menurut hemat saya, badan bank tanah ini juga harus berperan dalam mengendalikan harga tanah. Jangan malah harga tanah  tetap saja tidak efisien setelah kehadiran  bank tanah.

    Dengan begitu, bank tanah ini benar-benar menjadi kunci mengatasi backlog dengan  ketersediaan perumahan rakyat yang layak, terjangkau dan untuk semua, tak ada yang tertinggal. Apa lagi bank tanah ini akan terkoneksi dengan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), badan khusus yang juga bakal segera dibentuk dengan Peraturan Presiden.

    Bank tanah ini apakah nantinya tidak tumpang tindih dengan Badan Pertanahan Nasional?

    BPN sebagai land regulator body dan menyelenggarakan administrasi pendaftaran tanah (national land administration), meski kalau menurut saya BPN seharusnya juga melakukan perencanaan kebijakan pertanahan (national land policy) dan mengembangkan sistem informasi pertanahan nasional yang dapat diakses publik secara terintegrasi.

    Artinya, BPN tidak bisa sebagai operator atau land manager. Badan bank tanah sebagai pengelola tanah dengan segenap fungsinya menjadi operator dan provider sesuai hukum yang berlaku. Periksalah UU Cipta Kerja, tidak ada fungsi regulator melekat pada badan bank tanah.

    Kaitannya dengan penyediaan tanah perumahan rakyat?

    Absolut, sebab itu mandat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. BPN harus meregulasi kebijakan nasional penyediaan tanah untuk perumahan rakyat, baik MBR maupun masyarakat miskin. Dasarnya bisa mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UUPA. Kini  diperjelas dengan Pasal 126 yang tugasnya menjamin ketersediaan tanah yang berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, yang tentu saja  dimaksudkan  untuk perumahan rakyat.

    Perlu dicatat, UU menyebut dengan menjamin dan ekonomi berkeadilan. Bukan dengan mekanisme pasar bebas. Justru disitu bedanya misi dan fungsi badan bank tanah.

    Konkritnya?

    Tanah untuk perumahan rakyat harus lebih mudah. Tanah untuk perumahan rakyat  dialokasikan signifikan dalam regulasi bank tanah, dan karenanya musti lebih mudah, murah dan harga jual perumahan rakyat bagi MBR lebih murah dan terjangkau, bukan justru semakin mahal. Karena badan ini bertindak sebagai pengendali harga tanah. Bagi rakyat dan dalam bahasa empiris, ya rumah lebih murah karena faktor tanah yang sulit sudah diatasi.

    Bank tanah perannya berat, ditengah  masalah akut kelangkaan tanah  dan rumitnya masalah perumahan rakyat.

    Sumber tanah yang dikelola bank tanah darimana saja?

    Ini soal yang penting, dan titik krusial. Jika ditelaah dari status tanah yang dikelola badan bank tanah disebutkan sebagai hak pengelolaan (HPL). UU juga memberi dasar HPL  kepada badan bank tanah. Namun, sepanjang saya periksa tidak eksplisit menyebut sumber tanah darimana?

    Maksudnya?

    Jika ditafsirkan dari Pasal 129 ayat (1), tanah yang dikelolanya dengan diberikan hak pengelolaan. Jika diasumsikan semuanya diberi hak pengelolaan, maka sumbernya bukan dari barang milik negara/ daerah (Barang Milik Negara/ BMN) ataupun Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah dikelola dan dimanfaatkan serta telah diberikan hak semisal hak pakai, hak guna bangunan.

    Kita ketahui BMN/BMD  tunduk pada ketentuan  rezim UU Perbendaharaan Negara.  Mari sama-sama kita periksa lagi, mengapa tidak ada dibunyikan dalam UU Cipta Kerja sumber tanah berasal dari BMN/BMD. Juga, tidak disebutkan frasa/norma tanah terlatar, tanah cadangan umum negara (TCUN), tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, atau tumbuh ataupun tanah bekas pertambangan  atau perkebunan. Tidak pula disebut karena perubahan tata ruang.

    Menteri ATR menyebutkan dari tanah terlantar, pendapat anda?

    Nah, itu yang harus dicarikan landasan normatifnya. Bisa jadi dilakukan legal improvement dengan merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur sumber kekayaan badan bank tanah dengan penyertaan modal negara, ataupun sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Karena status tanah terlantar maupun TCUN bahkan bekas perkebunan maupun pertambangan adalah domein otoritas BPN, yang lantas diberikan kepada bank tanah menjadi hak pengelolaan. Jadi tetap dikendalikan BPN.

    Hemat saya, sekalian saja BPN menyiapkan national land policy, sehingga ada kebijakan lebih pasti dan tinggi dari sekadar kebijakan parsial  pemberian hak tanah negara kepada bank tanah dengan HPL.

    Jadi BMN/ BMD tetap dikelola BUMN selaku pemegang haknya?

    Menurut saya, UU Cipta Kerja tidak mengalihkan itu ke badan bank tanah, kecuali sudah menjadi tanah negara karena jatuh jempo jangka waktu pemberian hak. Jadi bagi BMN/ BMD sistemnya tetap berjalan sedia kala.

    Anda optimis kepada badan bank tanah?

    Normatif sudah maju eksponental, tetapi penerapan hukum kan berada di ruang sosial, bersimpul dengan birokrasi dalam keadaan konkrit.  Hukum yang efektif itu adalah hukum dilaksanakan dan menjadi  hukum empiris, yang nyata  berlaku dan dirasakan hasil kemanfaatannya, kepastiannya, dan keadilannya. Bukan hanya eksis sebagai aturan hukum formal.

    Kita sama-sama lihat bagaimana kenyataan sosial dan realitas hukum empirisnya. Di situlah, hemat saya bukan hanya substansi hukum perlu di-OmnibusLaw-kan, namun juga kelembagaan yang efektif dan budaya hukumnya yang kokoh untuk kebahagian sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya dengan memastikan keadilan dan kepastian dalam keadilan.  Seperti pernah saya tulis dari Omnibus Law ke Omnibus “Happy” Law.

    Saran Anda?

    Ya, badan bank tanah musti memiliki tata kelola yang baik, dengan profesional judgement rules, dan komite, pengawas dan badan pelaksana diisi sumberdaya yang kapabel dan kredibel.

    Regulasi harus pasti dan harmonisasi efektif. Standar etiknya mutlak mesti terbangun dengan solid.  PP-nya disusun sempurna tanpa sela, normanya  memiliki validitas tak hanya demi keberlakuan saja. Prosesnya harus  partisipatif, sehingga perumusannya utuh dan bisa mengantisipasi masalah, serta mengisi celah-celah hukum. Proses partisipatif itu bisa membenihkan kepercayaan publik.

    Saya menamsilkan  badan ini ibarat ombak yang datang menemui teluk, dimana airnya harus mengalir sampai ke sela-sela halus batu karang, sehingga tidak terjadi kekosongan “air” hukum.

     

     

     

     

Back to top button