Aktual

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah menggodok produk pembiayaan perumahan baru untuk menyasar pekerja mandiri yang bekerja disektor informal. Saat ini jumlah Pekerja Informal di Indonesia sebanyak 77 Juta Individu atau sekitar 31 Juta Rumah Tangga. Sebanyak 62% berpenghasilan di bawah UMP. Sedangkan 37 % berpenghasilan diantara UMP hingga Rp 8 Juta dan 1% berpenghasilan di atas Rp 8 juta.

“Nah, dua kelompok terakhir adalah sasaran utama target akuisisi peserta Pekerja Mandiri yang akan disasar oleh BP Tapera. Akan kita buat skema pembiayaan perumahan yang tepat dan pas bagi mereka,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera, Eko Ariantoro, dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Senin (21/11/2022).

Eko Ariantoro, menerangkan sebanyak 60 persen pekerja di Indonesia merupakan pekerja mandiri. Dari 60 persen, hanya 38 persen yang memiliki pendapatan di atas upah minimum (UM).BP Tapera lanjutnya saaat ini sedang mendata target peserta pekerja mandiri berdasarkan segmentasi agregator, seperti pekerja digital platform (Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia), pekerja agen bank (BRIlink,agen46,agen Batara, dll) dan komunitas asosiasi (NU,Muhamadiah,Ikappi,dll).

Terkait pendanaannya, akan disalurkan melalui perbankan setelah dilakukan pendataan oleh BP Tapera. Untuk bisa menjadi peserta Tapera, mitra Gojek dan Grab harus memiliki willingness to pay dan ability to pay. Oleh karena itu, BP Tapera akan bekerja sama dengan perbankan untuk menentukan pekerja mandiri di digital informal seperti apa yang dapat lolos dalam program KPR Tapera mandiri ini.

“Penjajakan pertama adalah pekerja di digital platform yang sudah bekerja sama dengan perbankan, itu adalah Gojek dan Grab, terkait dengan proses akuisisinya, kita sudah mulai diskusi dengan Gojek dengan Grab,” jelasnya.

Ari menerangkan, untuk produk khusus pekerja mandiri ini masih perlu waktu untuk dapat diundangkan aturannya. Di akhir November-Desember BP Tapera masih dalam proses mengemas skema dari produk baru tersebut. Diharapkan tahun depan sudah selesai dan siap diluncurkan.

“Taget kami akhir Desember ini selesai produk untuk Tapera peserta pekerja mandiri, mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan Desember ada rapat komite, sehingga bulan Januari kita bisa launching produk Tapera Mandiri ini melalui satu piloting perbankan yang kita kerja samakan,” ujarnya.

Untuk diketahui, sejak program Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) dialihkan ke BP Tapera, kepesertaan untuk program Tapera sendiri tidak hanya ditujukan untuk ASN/PNS, melainkan diperluas ke BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri dan akan menyusul pekerja mandiri, pekerja swasta dan warga asing.

Namun, untuk aturan tabungan bagi pekerja seperti ASN sendiri masih dalam tahap pembahasan. Untuk itu, BP Tapera mencari terobosan lain untuk memperluas kepesertaan agar dana pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

“Untuk kepesertaan diluar pekerja mandiri, seperti ASN itu sendiri membutuhkan regulasi tambahan untuk supaya iuran ASN itu bisa dilaksanakan, jadi angkanya bisa sampai Rp4-5 triliun sebenarnya kalau bisa kita lakukan,” ungkapnya.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE- Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) KPR BTN yang ke-46 pada 10 Desember 2022 mendatang serta memperingati Hari Pahlawan yang ke-77, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar pameran perumahan terbesar di Indonesia yakni Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022. Ajang IPEX 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan akan berlangsung mulai 19 November 2022 hingga 27 November 2022.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, pelaksanaan Pameran IPEX yang sudah 24 kali digelar ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank BTN memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung penyediaan perumahan yang layak kepada masyarakat.

“Kami menyadari bahwa untuk menyelesaikan beberapa hal terkait perumahan di Indonesia dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik dari asosiasi pengembang, perbankan dan regulator yang salah satunya adalah dengan menggelar event Indonesia Property Expo (IPEX) ini,” ujar Haru pada Pembukaan IPEX 2022 di Jakarta, Sabtu (19/11).

Menurut Haru, IPEX 2022 kali ini diikuti oleh 42 pengembang yang terdiri dari 32 pengembang proyek perumahan non subsidi, 10 pengembang perumahan subsidi dan 5 produk pendukung. Adapun dalam ajang ini ada sekitar 325 proyek perumahan yang dipamerkan. “Ada beberapa proyek perumahan berlokasi di luar kota seperti di Bandung dan Surabaya. Serta lokasi lokasi strategis sesuai arahan Bapak Menteri BUMN RI yaitu lokasi yang terkoneksi langsung dengan moda transportasi (TOD),” katanya.

Haru menegaskan, Bank BTN optimistis dalam IPEX 2022 kali ini, potensi izin prinsip KPR yang bakal diraih sekitar Rp1,5 triliun, dengan rincian KPR non subsidi Rp900 miliar, KPR subsidi Rp300 miliar dan pembiayaan rumah syariah sebesar Rp300 miliar. “Bagi masyarakat yang mengambil KPR dalam ajang IPEX 2022, Bank BTN memberikan bunga yang sangat menarik yakni ini mulai dari 2,47% di tahun pertama. Selain itu ada penawaran gratis untuk biaya provisi, administrasi, dan appraisal,” paparnya.

Lebih lanjut Haru mengungkapkan, pada tahun 2045, Indonesia beraspirasi untuk dapat mencapai target zero backlog kepenghunian perumahan (home inhabited 100%) dan backlog kepemilikan rumah mencapai 91% (home ownership). Hal ini tentunya merupakan tugas yang cukup menantang namun dengan dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN, Bank BTN siap untuk menjadi poros penggerak Program Perumahan Nasional di Indonesia dengan 4 langkah strategis.

Pertama, mendorong optimalisasi sumber likuiditas program perumahan yang lebih sustain. Kedua, memastikan ketersediaan supply perumahan dengan mendorong shifting menuju vertical housing diperkotaan. Kemudian, ketiga mengembangkan program pembiayaan yang affordable bagi seluruh kelompok demand. Dan keempat, meningkatkan kolaborasi yang efektif pada pengembangan ekosistem perumahan di Indonesia.

Bank BTN, tegas Haru, sangat mengapresiasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan serta Kementerian ATR/BPN yang sangat mendukung perseroan untuk berperan sebagai lokomotif penyaluran perumahan di Indonesia. Untuk itu, Bank BTN akan terus melakukan transformasi dengan menjalankan berbagai inisiatif strategis yang dapat meningkatkan kontribusi Bank BTN dalam memfasilitasi kebutuhan hunian masyarakat Indonesia.

“Bank BTN akan memastikan amanah yang diberikan pemerintah akan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu dapat memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” jelasnya.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, kolaborasi aktif di antara stakeholder atau pengembang dan perbankan, penting untuk terus terjalin dengan baik demi mereduksi angka backlog rumah yang telah mencapai 12,7 juta.

Angka ini akan terus bertambah, seiring kebutuhan rumah per tahun yang mencapai satu juta unit. Sementara pembangunan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 200.000-300.000 unit per tahun.

“Saya mengapresiasi pameran IPEX ini, yang tahun 2022 sudah dilakukan tiga kali. Nah, dalam pameran kali ini, para pengembang menyediakan perumahan. BTN menyediakan pembiayaannya,” tegas Iwan.

BEKASI,KORIDOR.ONLINE—Setelah sukses dan berhasil memasarkan hunian premium di Klaster Water Terrace tahap 1 , di Grand Wisata Bekasi, pengembang Sinar Mas Land kembali meluncurkan pengembangan Klaster Water Terrace tahap 2. Kali ini, di atas lahan seluas 3,4 hektar itu akan berdiri sebanyak 104 unit hunian. Rencananya unit hunian mewah itu akan mulai dipasarkan (launching)  pada Desember 2022 nanti.

“Pembangunan 104 unit rumah di Klaster Water Terrace Grand Wisata tahap 2 ini merupakan yang terakhir di dalam kawasan hunian mewah Klaster Water Terrace. Jadi, ini merupakan kesempatan bagi konsumen yang mendambakan hunian mewah dengan lingkungan hijau yang asri dan tenang di jantung Grand Wisata Bekasi,” ungkap Handoyo Lim, Marketing & Promotion Department Head Grand Wisata Bekasi, Rabu, (16/11/2022.)

Menurut Handoyo, selain harganya yang relatif terjangkau yakni dipasarkan mulai Rp2,8 miliar hingga Rp4 miliar per unit, banyak keunggulan yang dimiliki Klaster Water Terrace ini.  Antara lain: memiliki Private Club House (luas 2.000 m2 dengan luas kolam renang dewasa, kolam renang anak, ruang serbaguna, serta jogging track mengelilingi cluster), double security gate, Free Smart Home & CCTV System.

“Water Terrace Tahap 2 juga berada di lokasi strategis, karena dekat dengan Mall Living World Grand Wisata dan Go!Wet Water Park. Cluster ini juga merupakan yang termewah di Grand Wisata, dengan desain arsitektur modern, spacious, dan mewah, layout ruangan yang sempurna, serta lanskap yang indah,” terang Handoyo Lim.

Sedangkan tipe hunian yang dipasarkan adalah Type Crystal (189) : LT 200 (10×20), LT 180 (10×18), Type Blue (151) : LT 162 (9×18), dan Type Lagoon (143) : LT 160 (8×20), LT 144 (8×18).

Pembangunan Infrastruktur Yang Masif

Seiring semakin banyaknya proyek infrastruktur terutama jalan tol yang rampung, dan semakin terbukanya aksesibilitas menunju kawasan Grand Wisata Bekasi, membuat animo masyarakat untuk tinggal di kota mandiri seluas 1.100 hektar tersebut juga semakin tinggi. Hal ini terlihat dari produk-produk properti yang diluncurkan di Grand Wisata selalu laris manis dan terserap pasar dalam waktu singkat.

Hal ini tentu sangat wajar. Pasalnya Grand Wisata Bekasi merupakan satu-satunya kota mandiri yang diapit 2 akses Tol Jakarta- Cikampek dan Tol JORR II di sisi Timur Jakarta. Grand Wisata Bekasi juga dapat diakses melalui 3 gerbang utama yaitu North Gate, West Gate dan East Gate. Hanya 15 menit ke DKI Jakarta, menjadikan Grand Wisata Bekasi kota mandiri yang strategis dan terdekat dengan Jakarta, dengan fasilitas transportasi terbaik seperti LRT, Kereta Cepat dan Jaringan Bus Jabodetabek.

Karena alasan itu juga, tidak heran profil pembeli rumah maupun properti komersial di kawasan yang memenangkan penghargaan Golden Property Awards 2021 Best Township Development tersebut, tidak lagi didominasi masyarakat Bekasi, melainkan melebar hingga sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang dan Depok.

“Sekitar tahun 2019 sampai 2020, sebanyak 65% peminat hunian di Grand Wisata masih di Dominasi warga Bekasi dan sekitarnya. Tapi seiring perkembangan infrastruktur yang begitu masif, pembeli hunian di Grand Wisata malah lebih banyak dari luar. Sementara yang dari Bekasi dan sekitarnya menyusut hingga 45%,” ulas Handoyo.

Lebih lanjut, Handoyo mengatakan, kebutuhan rumah tapak untuk kelas premium di kawasan Grand Wisata Bekasi cukup tinggi. Bahkan peluncuran Water Terrace tahap 1 mendapat sambutan positif dari masyarakat dan terjual habis dalam waktu yang cukup singkat.

Menurutnya, rumah tapak kembali menjadi primadona pasca-pandemi. Jika dulu banyak orang yang memilih tinggal di hunian vertikal di tengah kota, setelah pandemi, banyak orang yang memilih rumah tapak agar dapat menikmati gaya hidup sehat. Pilihannya adalah perumahan dengan akses yang baik.

“Berbicara tentang akses, saat ini tidak ada yang bisa mengalahkan Timur Jakarta, khususnya Bekasi,” lanjut Handoyo. Pembangunan infrastruktur di kawasan ini sejak beberapa tahun terakhir tengah digencarkan dan paling masif.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan rumah masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR). Hingga tanggal 31 Oktober 2022, Kementerian PUPR mencatat setidaknya capaian Program Sejuta Rumah sudah menembus angka 979.592 unit di seluruh Indonesia.

“Kami (Kementerian PUPR-red) mencatat capaian PSR hingga tanggal 31 Oktober 2022 telah menembus angka 979.592 unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Menurut Iwan, pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam rangka menyediakan serta mewujudkan hunian layak. Apalagi pemenuhan rumah atau papan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selain sandang dan pangan.

“Capaian PSR untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 74 persen atau sebanyak 721.559 unit dan rumah non MBR sebanyak 258.033 unit atau 26 persen,” katanya.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pemerintah tentu akan terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan baik pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta sektor swasta untuk mensukseskan Program Sejuta Rumah. Berbagai program perumahan serta bantuan pembiayaan perumahan serta kemudahan perizinan pun terus didorong untuk menggeliatkan investasi di sektor properti yang mampu bertahan di masa pandemi lalu.

“Kami ingin seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan bisa bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan rumah ini,” tandasnya.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, terang Iwan, setidaknya capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 721.559 unit. Angka capaian tersebut terdiri dari pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 251.644 unit, Kementerian/ Lembaga lain 496 unit, pemerintah daerah 51.572 unit. Selanjutnya adalah rumah yang dibangun oleh pengembang 330.562 unit, CSR perumahan 1.358 unit dan masyarakat 85.927 unit.

Sedangkan rumah yang dibangun untuk non MBR 258.033 unit dibangun oleh pengembang 210.560 unit dan masyarakat 47.473 unit. “Angka capaian PSR bulan Oktober ini diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2022. Kami optimis PSR tahun 2022 ini bisa lebih dari satu juta unit,” harapnya.

SOLO,KORIDOR.ONLINE—Sektor pekerja informal dinilai sebagai segmen yang potensial untuk digarap bisnis jasa layanan perbankan. Selain karena jumlahnya yang sangat besar, masih banyaknya yang belum mengakses layanan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk bisa mencarikan solusi bagi pekerja informal.

Direktur Distribution & Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Jasmin mengungkapkan, saat ini perbankan masih banyak yang fokus bisnisnya melayani sektor formal, padahal sektor informal potensinya juga sangat besar. Untuk itu, perseroan terus melakukan inovasi membuat berbagai skema agar layanan perbankan bisa dinikmati pekerja informal khususnya penyaluran kredit.

“Untuk pembiayaan rumah khususnya rumah subsidi sekitar 93% dinikmati oleh pekerja formal, sedangkan sektor informal baru 7%. Untuk itu Bank BTN terus mencari skema yang bisa mempermudah pekerja informal bisa menikmati pembiayaan dari Bank BTN,” jelas Jasmin pada acara Grebeg Pasar 2022 Bank BTN & IKAPPI di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah.

Jasmin mengatakan, salah satu skema yang ditawarkan pemerintah dan Bank BTN dalam pembiayaan rumah untuk pekerja informal adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dengan produk ini, pekerja informal hanya perlu menabung di Bank BTN selama tiga bulan, setelah memenuhi syarat maka mereka bisa mengajukan permohonan KPR BP2BT.

Untuk meningkatkan penyaluran KPR BP2BT, Bank BTN menggandeng Gojek dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Dua entitas ini memiliki komunitas pekerja informal yang luar biasa banyak jumlahnya mencapai jutaan anggota.

Jasmin menjelaskan, untuk mitra driver Gojek yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan kredit sebanyak 200.000 orang. Dari jumlah tersebut Bank BTN menargetkan sekitar 30% yang dapat dibiayai oleh KPR BP2BT.

Sementara, lanjut Jasmin, jumlah pedagang tradisional yang mencapai lebih dari 12 juta juga merupakan pasar potensial bagi perseroan tidak hanya dalam menyalurkan kredit perumahan subsidi tetapi juga kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Bagi para pedagang pasar juga bisa menikmati produk Tabungan Bisnis Bank BTN untuk memudahkan transaksi mereka,” papar Jasmin.

Dia mencontohkan, untuk wilayah Solo potensi ekosistem bisnis pasar yang bisa digarap sangat besar, ada sekitar puluhan ribu pedagang yang bisa dibidik untuk dijadikan nasabah kredit dan tabungan. “Bank BTN melihat potensi KPR di wilayah Solo sangat luar biasa, dimana di Solo Raya saja ada 43 pasar tradisional. Rata-rata kita survei belum banyak yang memiliki rumah, bahkan masih kontrak,” katanya.

Menurut Jasmin, KPR BP2BT sangat cocok buat segmen untuk pedagang informal, yang bukan memiliki basis penghasilan tetap.

“Makanya kita masuk ke pasar Klewer ini, pedagang-pedagang kecil yang belum punya rumah bisa dibiayai dengan KPR BP2BT di mana uang muka dibantu pemerintah senilai Rp40 juta. Ini buat pedagang sangat cocok,” terang Jasmin.

Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengungkapkan pihaknya meminta kegiatan Grebek Pasar Bank BTN dan IKAPPI di Pasar Klewer, Solo, karena jumlah anggota yang dimiliki mencapai 3.000 lebih dan wajib hukumnya pedagang yang belum memiliki rumah harus mendapatkan rumah dengan subsidi pemerintah.

Mansuri mengatakan, jumlah pedagag pasar di seluruh Indonesia yang lebih dari 12 juta orang sebagian besar belum memiliki rumah sendiri. Untuk itu, IKAPPI bersama Bank BTN dan Kementerian PUPR telah melakukan Grebeg Pasar ke berbagai daerah untuk mengenalkan produk KPR BP2BT kepada para pedagang tradisional.

“Dengan KPR BP2BT ini diharapkan para pedagang pasar dapat segera memiliki rumah sendiri. Karena selama ini masih banyak yang ngontrak atau sewa. Lebih baik uang kontrakannya untuk mencicil bayar KPR,” jelas Mansuri.

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjelaskan agar para pedagang dapat memanfaatkan fasilitas perumahan subisidi yang diberikan pemerintah. “Kesempatan tidak datang dua kali, maka dari itu ini kesempatan yang baik bagi pedagang pasar dengan kehadiran dari Bank BTN dan Dirjen Kementerian PUPR dalam program satu juta rumah agar bisa dimanfaatkan semaksimalnya,” tegas Teguh.

BEKASI, KORIDOR – Vista Land Group pengembang perumahan Mutiara Puri Harmoni 2, di Cikarang Utara, Bekasi, menawarkan sekitar 100 rumah subdisi yang merupakan tahap akhir dari pengembang lahan di atas 19 hektare. Rumah subsidi yang ditawarkan ini lokasinya terdepan, dekat gerbang utama dan sebagian besar berada di jalan utama.

Menurut Ardian Hendra, General Manager Regional Timur Vista Land Group dari sekitar 1.850 unit rumah subsidi yang ditawarkan, sebanyak 95 persen sudah terjual. Permintaan rumah subsidi di Mutiara Puri Harmoni 2 terus meningkat. Hal ini disebabkan lingkungan perumahannya sudah terhuni ramai dan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung sudah tersedia.

“Kami bersyukur proyek Mutiara Puri Harmoni 2 boleh dibilang terbukti dan sukses dalam pengembangannya. Saat ini sudah terjual dan akad kredit lebih dari 1.750  unit rumah dan ditinggali sekitar 1.500 KK (kepala keluarga). Dari sekitar 200 unit rumah subsidi yang ditawarkan di tahap akhir tahun ini, sebanyak 55 persen sudah terjual,” kata Ardian, Selasa, Jumat 21 Oktober 2022, di Bekasi.

BACA JUGA: Vista Land Group Serahkan Aset PSU ke Warga Perumahan Puri Harmoni 9 Extension

Keberhasilan Mutiara Puri Harmoni 2 ini, kata Ardian, tak terlepas dari berkembangnya kegiatan ekonomi khususnya di Jakarta Timur, Bekasi Kota, dan Kawasan industri di sekitar Kabupaten Bekasi. Permintaan rumah subsidi di kawasan Kabupaten Bekasi masih terus meningkat, terutama karena semakin tingginya harga rumah di pusat kota, sehingga banyak pekerja yang mencari alternatif hunian di sub-urban area yang mudah diakses dengan transportasi publik.

Selain itu, kata Ardian, kunci kesuksesan Mutiara Puri Harmoni 2 ini, karena perumahan ini  berhasil menjawab keresahan klasik konsumen rumah subsidi selama ini, yaitu khawatir tentang lokasi jauh dari jalan utama, bebas banjir, pembangunan sering terlambat, fasilitas umum dan fasilitas sosial terbatas, dan kualitas bangun rumah subsidi kurang baik, serta sertifikat aman.

“Kalau mereka beli rumah di Mutiara Puri Harmoni 2, sudah pasti lokasinya sangat strategis, sudah pasti rumahnya ready, jalannya sudah dicor beton, ada tiga masjid, lapangan olahraga, sekolah TK, taman bermain anak,  danau, dan berpenghuni lebih dari 1.500 KK dan yang pening bebas banjir. Kami juga sudah menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah kepada konsumen. Jadi segala keraguan sudah terjawab,” jelas Ardian.

BACA JUGA: Gelar Pameran Properti, BTN Berikan Bunga KPR Mulai 2,47 Persen

Sementara area komersialnya juga sudah hidup ada sejumlah minimarket di pintu masuk perumahan, kios bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari,  dan kios kuliner. “Jadi konsumen tidak perlu ragu lagi, karena segala keraguan persoalan rumah subsidi sudah pasti terjawab,” imbuhnya.

Lokasi Mutiara Puri Harmoni 2 di Jalan Karang Anyar, Karang Bahagia, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat menjadi kawasan yang cukup diminati karena aksesnya dekat dengan Stasiun KRL Cikarang dan bisa ditempuh hanya dengan Angkutan K38 yang melewati kawasan perumahan tersebut. Disamping itu, KRL Cikarang – Jakarta, sangat mempermudah aktifitas warganya untuk menuju ke pusat kota Bekasi, Jakarta Timur, Cakung, Klender, hingga ke Jatinegara.

Saat ini, lanjut Ardian, pihaknya sedang memasarkan blok terdepan yang merupakan pengembang terakhir rumah subsidi yang harganya belum naik (masih Rp168 juta) dan sebagian berada di boulevard (jalan utama). Tahun depan harga rumah subsidi hampir dipastikan akan naik karena sudah 3 (tiga) tahun pemerintah belum melakukan penyesuaian harga.

BACA JUGA: Intiland Gelar FunFair 2022, Apa Saja Promo Spesialnya?

Ardian mengatakan, animo masyarakat membeli rumah subdisi di Mutiara Puri Harmoni 2, khususnya di jalur boulevard cukup tinggi. Terbukti diakhir Agustus, saat dibuka blok terdepan, hanya dalam waktu kurang dari satu jam, 30 unit rumah ludes terjual. Kini pengembang membuka blok selanjutnya, dari pemasaran tahap akhir ini.

Untuk membeli rumah subdisi di Mutiara Puri Harmoni 2, kata Ardian, konsumen cukup membayar booking fee Rp1 juta dan uang muka (down payment/DP) Rp0. Iya benar-benar tanpa uang muka.  Jika persyaratan bank dapat dipenuhi, konsumen bisa langsung akad kredit tinggal bawa koper langsung pindah ke rumah barunya karena semua unit ready stock.

Yang menarik, lanjutnya, selain menggratiskan biaya KPR serta biaya akta, pengembang juga  membuatkan sumur bor lengkap dengan pompa air secara cuma-cuma, serta tembok belakang rumah setinggi 2,5 meter. ***

Cikarang,JPI—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan persepsinya terkait pembangunan kawasan Silicon Valley di koridor timur Jakarta-Bandung yang perlu dibangun dengan konsep live, work, and play. Untuk diketahui, pengembangan kawasan di koridor tersebut diprakarsai oleh PT Jababeka Tbk. (KIJA), yang salah satu proyeknya yaitu bernama Correctio. Kawasan tersebut juga dikembangkan oleh 21 pengembang properti lainnya.

“Harus seimbang, kota itu jangan bikin pengembangan mayoritas hanya rumah. Dipikirin CBD-nya di mana, komersialnya di mana,” kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu.

Kang Emil ini menerangkan, kawasan Silicon Valley dapat terwujud jika telah memenuhi setidaknya 5 rumus atau kunci pengembangan yang disebutkan yakni bentuk kawasan berupa koridor, banyak universitas, potensi walkability, punya landmark, dan membangun alun-alun. Dalam hal ini, Gubernur Jabar itu mendorong para pengembang untuk memprioritaskan fasilitas pendidikan. Apalagi, aturan Omnimbus Law saat ini dinilai memudahkan karena mengizinkam universitas buka cabang. Bahkan, Kang Emil bersedia untuk menjadi jembatan antara pengembang dan para pendiri institusi.

“Syarat berikutnya kotanya harus bikin betah, cirinya ada orang jalan kaki, ini sering dilupakan faktor walkability,” ujarnya.

Dia memberi contoh negara-negara di Eropa misalnya, sebagian besar populasinya justru berjalan kaki. Dia menyebut konsep walkability di kawasan Sudirman-Thamrin sudah cukup baik meski tidak sempurna. Lebih lanjut, dia mengatakan pengembang harus menyediakan landmark yang fungsional, bisa macam-macam bentuknya. Kemudian, ada alun-alun.

“Artinya Jababeka harus punya titik nol,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengimbau para pengembang untuk tidak ragu dan tetap membantu pengembangan kawasan di koridor timur Jakarta meski Ibu Kota Negara (IKN) segera pindah ke Kalimantan Timur.

“Jangan khawatir dengan IKN, its a long term process, sebuah proyek besar karena perlu ngetrack populasi dan dalam 10 tahun ke depan pun hanya populasi PNS saja. Untuk menjadi kota harus ada development population,” ungkapnya.

MATARAM,KORIDOR.ONLINE – Sebagai upaya untuk berbagi strategi memastikan target 2022 tidak hanya tercapai dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas, BP Tapera mengumpulkan 40 Bank Penyalur Dana FLPP tahun 2022 yang terdiri dari 8 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam  Rapat Evaluasi Bank Penyalur Dana FLPP Triwulan III Tahun 2022 pada 13-14 Oktober 2022 di Mataram.

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Penyalur FLPP atas capaiannya pada triwulan III tahun 2022 yang melewati target yang ditetapkan pemerintah serta upaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan. “Dari 226 ribu unit, pada triwulan III sudah tercapai 68,15% untuk 154.010 unit senilai Rp17,12 Triliun sesuai target yang ditetapkan. Kita harus bekerja keras untuk menyalurkan sisa target hingga tahun ini, agar sesuai dengan komitmen yang ada. Layanan, kualitas rumah dan ketepatan sasaran jangan pernah dikesampingkan,” ungkap Adi Setianto menegaskan.

Sebagai bentuk penghargaan atas capaian dari Bank Penyalur FLPP triwulan III tahun 2022, BP Tapera memberikan reward kepada Bank Penyalur dalam empat kategori yang meliputi kategori capaian tertinggi dari sisi realisasi penyaluran FLPP, Pertumbuhan Tertinggi di Triwulan III jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan kategori dengan Raport Terbaik yang meliputi kepatuhan dari sisi administrasi serta kategori Bank dari sisi Komitmen Terbaik yang melihat tingkat konsistensi bank terhadap implementasi komitmen yang sudah disepakati.

Kategori penghargaan untuk Capaian Tertinggi Triwulan III tahun 2022 diraih oleh BTN dengan penyaluran sebanyak 80.954 unit, disusul BTN Syariah sebanyak 17.602 unit dan BNI sebanyak 15. 069 unit. Sedangkan untuk penghargaan dengan kategori Pertumbuhan Tertinggi tahun 2021 ke tahun 2022, diraih oleh Bank BRI, BJB dan BTN Syariah.

Sementara itu untuk kategori Bank penerima penghargaan kategori Raport Terbaik diraih oleh Bank Sumut, Bank Kalbar Syariah dan Bank Aceh Syariah. Sedangkan untuk penerima penghargaan untuk kategori Bank dengan Konsistensi Komitmen Terbaik Triwulan ketiga tahun 2022 diraih oleh Bank BJB Syariah, disusul Bank Sumselbabel Syariah, Bank DKI dan Bank BJB.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Safriadi menyampaikan Kementerian Keuangan hadir untuk memastikan bahwa BP Tapera tidak hanya mampu memenuhi target yang ditetapkan tetapi juga bisa memberi nilai tambah dari target yang ditetapkan. “Masih banyak ruang untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan di Tahun 2022, pencapaian sisa target di 32% harus bisa diraih di sisa waktu yang ada di tahun ini. Pencapaian BP Tapera harus lebih baik dari ekspektasi yang ada,” ujar Safriadi menegaskan.

BP Tapera diharapkan lebih aware dengan kondisi yang terjadi saat ini. “Kondisi makro, stabilitas pasar uang, inflasi harus menjadi perhatian juga, sejauh mana dampaknya terhadap sektor perumahan. Dengan melakukan mitigasi risiko, antisipasi arah global dan pengaruhnya nanti ke penyaluran FLPP,” ungkap Safriadi menambahkan.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI – Kementerian PUPR)), Haryo Bekti  mengingatkan di 2,5 bulan sisa waktu yang ada, bank penyalur FLPP harus segera melakukan percepatan strategi pencapaian, namun tetap memperhatikan kualitas rumah. “Kualitas rumah adalah hal yang penting. Mohon kepada perbankan untuk mengawasi hal ini,” tegas Haryo Bekti.

Dalam rangka kunjungan lapangan sampel/reguler untuk memastikan kualitas rumah dan PSU, pendampingan BPK dan pendampingan DJPI, Kementerian PUPR. BP Tapera telah melaksanakan kunjungan lokasi perumahan FLPP di 198 lokasi perumahan di 17 provinsi dan 34 kabupaten/kota dari bulan Fenruari – September 2022.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Aspek keberlanjutan (sustainability) dan penggunaan material yang ramah lingkungan kini makin menjadi perhatian para pengembang properti. Banyak pengembang properti maupun desainer interior di Indonesia yang lebih suka dengan penggunaan material atau bahan bangunan ramah lingkungan sebagai dukungan dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Aspek keberlanjutan ini juga menjadi perhatian serius para desainer interior yang tergabung dalam Interior Design 12 (ID-12) di pameran The Colour of Indonesia, yang berlangsung di Senayan City, Jakarta, pada 19 – 30 September 2022.

Didukung oleh PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (TEKA), salah satu produsen lantai kayu terkemuka di Indonesia, tiga desainer interior terkemuka yang menjadi penggagas ID-12, Eko Priharseno, Anita Boentarman dan Agam Riadi, mengulas soal pemanfaatan lantai kayu yang sustainable dalam aplikasi desain.

Eko Priharseno menekankan aspek berkelanjutan yang menjadi kebutuhan masyarakat di era modern ini, tidak terkecuali di dunia interior. Berdasarkan pengalamannya, banyak konsumen saat ini mulai mengarah ke penggunaan bahan bangunan maupun material interior yang lebih ramah lingkungan.

“Saya kira ini sudah menjadi trend global sehingga arahnya memang mulai ke sana. Saya sendiri sering mengedukasi klien saya maupun kalangan pengguna bahwa material finishing yang saya gunakan adalah yang ramah lingkungan atau memperhatikan aspek sustainability. Biasanya mereka senang dengan hal ini,” katanya dalam Talkshow “Sustainable Teka Parquet, Application and Utilization in Design Process”, di sela-sela Pameran The Colour of Indonesia, Sabtu, 24 Septemberr 2022.

Eko Priharseno sendiri merupakan desainer interior yang sudah lama berkolaborasi dengan TEKA. Dia mengungkapkan kerja sama dengan TEKA selama ini juga didasari dengan kualitas produk yang sudah environtmental friendly, sehingga lebih mudah diterima para klien kelas menengah ke atas. Selain itu, motif maupun produk TEKA juga mudah diaplikasikan untuk desain interior.

Hal senada diungkapkan oleh Anita Boentarman. Beberapa kliennya lebih suka dengan bahan-bahan finishing untuk desain rumah dengan bahan yang ramah lingkungan karena trendnya memang sudah mengarah ke sana.

“Jadi memang waktu memilih bahan-bahan finishing, apakah itu parquet dan bahan finishing lainnya, akan memikirkan apakah ini anti bakteri atau ramah lingkungan. Saya melihat TEKA punya itu semua, karena selain bahan baku kayunya sudah tersertifikasi dan berasal dari alam, produknya juga sudah memenuhi standar sertifikasi global. Selain itu, saya sendiri sebagai desainer sangat concern dengan sustainability, karena kecenderungan saya yang healthy lifestyle juga, “ katanya.

Sementara itu, Agam Riadi juga mengungkapkan bahwa saat ini trend interior desain memang mengarah ke konsep pembangunan berkelanjutan, meskipun di Indonesia belum banyak yang concern terhadap hal ini. Dia juga mengapresiasi TEKA sebagai salah satu pioneer dalam penggunaan lantai kayu ramah lingkungan.

Sustainability Engagement Head PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN Group), induk perusahaan TEKA, Teguh Triono, menyampaikan bahwa produk-produk yang dihasilkan seperti dalam pembuatan flooring TEKA, selalu memperhatikan hal-hal antara lain seperti hutan, iklim dan masyarakat. Contoh hal-hal yang dilakukan untuk melengkapi kualitas produk antara lain sertifikasi produk, penggantian energi proses dengan energi terbarukan dan pemanfaatan limbah.

“Intinya produk yang dihasilkan TEKA sudah melalui proses yang peduli dengan dampak lingkungan sehingga menciptakan produk-produk yang berkelanjutan di sektor kayu, di mana memiliki semua produk panel maupun flooring yang sudah tersertifikasi oleh sertifikasi sustainability seperti CARB, FSC, PEFC, JAS, CE,” ujar Teguh Triono.

Bagi TEKA sendiri, pameran ini menjadi ruang untuk lebih memperkenalkan produk lantai kayu premium kepada khalayak yang lebih luas di dalam negeri, sekaligus bentuk apresiasi ide kreatif para peseni interior Indonesia dengan memamerkan karyanya, yang menggunakan TEKA sebagai produk pendukung mereka.

Sejalan dengan tema kegiatan yaitu menghadirkan rumah sebagai respons desain pasca pandemi, sehingga selama acara berlangsung, dipamerkan produk-produk interior lokal disertai diskusi produk seni interior yang mulai menggeliat pasca pandemi.

Seperti diketahui produk engineered floorings merek TEKA telah dikenal di lebih dari 44 negara tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Kemudian, Jepang, Timur Tengah, China, Korea Selatan dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Pabrik TEKA berlokasi di Temanggung Jawa Tengah, di atas lahan seluas 17 hektar. Produk parket atau lantai kayu alami juga telah banyak digunakan untuk bangunan ternama di dalam maupun luar negeri. Selain itu, telah mendapat kepercayaan dari beberapa brand global untuk penggunaan lantai kayu pada interior jaringan gerainya.

Untuk memperluas pasar domestik beberapa tahun belakangan ini TEKA juga fokus pada pengembangan pasar lokal. Salah satunya ditandai dengan pembukaan TEKA Wood Flooring Gallery pertama di Alam Sutera. Ke depan manajemen TEKA berharap dapat melakukan kolaborasi lebih lanjut dengan para seniman interior dan property nasional untuk berkolaborasi mempublikasikan produksi kayu TEKA. Teka melihat bahwa lantai kayu bukan hanya sebuah produk melainkan sebuah produksi bernilai unik dari setiap pohon yang bisa membawa keindahan dari suatu ruangan.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE– Pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar untuk dapat mengatasi tingginya gap antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia. Untuk itu, masalah backlog tidak akan dapat diselesaikan dengan kebijakan yang biasa-biasa saja. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

“Kami kira perlu terobosan kebijakan yang lebih menyeluruh dan aplikatif dari pemerintah sehingga dapat diterapkan di lapangan untuk tetap menjaga pasokan rumah dan juga keterjangkauan masyarakat dalam memiliki rumah layak huni,” ujarnya.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Jumlah itu belum termasuk penambahan keluarga baru yang diperkirakan mencapai 800 ribu unit per tahun.

“Artinya, jika tidak segera diatasi dengan cara yang benar maka angka backlog logikanya akan terus membengkak,” kata legislator dari Partai Golkar itu.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan baik kalangan perbankan, pengembang swasta, Perumnas dan juga media massa untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala penyediaan rumah rakyat di lapangan sehingga masalah backlog dapat teratasi optimal.

Ridwan Bae menyebutkan dirinya menerima banyak laporan jika saat ini pasokan rumah termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkendala akibat adanya beberapa hambatan perizinan seperti aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penetapan Lahan Sawah Dilindung (LSD).

“Pemerintah perlu berkomitmen untuk memastikan program pembangunan rumah bersubsidi ini berjalan dengan baik. Berbagai hambatan yang ada baik dari sisi suplai maupun sisi permintaan jangan dibiarkan saja, tetapi segera diselesaikan. Harus diingat bahwa memiliki rumah layak adalah hak asasi setiap warga negara,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Pengamat Hukum Properti, Muhammad Joni. Menurut Ketua Umum Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera) itu sangat penting pemerintah untuk segera menyelesaikan hambatan dan jalan terjal yang masih terjadi dalam penyediaan rumah khususnya untuk MBR. Berbagai kendala yang masih terjadi  seperti PBG, LSD, kuota dan harga rumah subsidi bisa terjadi karena kebijakan yang tidak sinkron. Dia meminta ada target waktu untuk penyelesaian hambatan dalam penyediaan perumahan tersebut.

“Segera bereskan terutama PBG dan LSD ini. Kita akan terus monitor. Jangan ada hambatan dalam penyediaan perumahan, karena perumahan ini tanggungjawab pemerintah. Justru kita melihat pemerintah kerap kali ugal-ugalan dalam membuat kebijakan perumahan. Khusus persoalan LSD, harus diselesaikan tanpa merugikan apalagi merenggut hak-hak orang lain, mengingat ada 175 surat complain terkait verifikasi lapangan LSD,” ujar Joni pada Diskusi Forwapera bertajuk “Jalan Terjal Penyediaan Perumahan di Indonesia” yang diadakan Selasa (20/9/2022).

Dia menegaskan jika pemerintah ingin mengamankan ketahanan pangan seharusnya pemerintah lebih mengencarkan reforma agraria atau resdistribusi tanah untuk petani sesuai prinsip Land to the Tiller. Daripada justru mengeluarkan beleid LSD dengan verifikasi faktual an sich.

Kemudian dia juga mengkritik teknis verifikasi lapangan sepihak oleh pemerintah pusat, yang seharusnya melibatkan publik misalnya untuk program perumahan rakyat ada asosiasi pengembang atau LSM/NGO yang dapat dilibatkan sehingga verifikasi tidak keliru atau merugikan hak konstitusi orang lain. Menurut Joni, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

“Keputusan penerapan hasil verifikasi LSD juga tidak bisa begitu saja meniadakan atau mengabaikan Perda RTRW/RDTR yang merupakan produk hukum sah dari prosedur legislasi eksekutif dan legislatif daerah,” ujar Joni yang juga seorang lawyer tersebut.

Sedangkan untuk mencegah kontraproduktif LSD dengan program perumahan rakyat, dia mendesak pemerintah fokus saja pada pembentukan Bank Tanah yang merupakan amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) daripada membingungkan masyarakat dengan aturan seperti LSD tersebut.

Jauh dari Harapan

Di diskusi yang sama, Pengamat Perumahan Anton Sitorus menekankan bahwa masalah perumahan adalah hal fundamental dan kebutuhan asasi manusia. Namun sayang, apa yang pemerintah lakukan selama ini dalam penyediaan perumahan masih jauh dari harapan. Begitu banyak masalah klasik yang terus muncul terutama dalam hal perizinan seperti PBG dan LSD.

“Kita di sektor perumahan ini terus diselimuti masalah-masalah yang terus berulang terutama dalam hal perizinan. Hanya namanya saja yang berbeda. Seperti PBG dan LSD ini adalah soal klasik dalam versi terbaru. Ini suatu hambatan yang mungkin memang sengaja dibuat untuk mempersulit saja,” ungkap Anton.

Dia menduga terbitnya aturan seperti PBG dan LSD terjadi akibat pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mengerti tentang perumahan dengan baik. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan ngaco dan kerap berubah-ubah.

Menurut Anton, penyediaan perumahan bagi masyarakat luas di Indonesia perlu dilakukan melalui program yang serius dan ambisius terutama oleh negara. Oleh karenanya, tidak bisa dikerjakan dalam lembaga yang memiliki fokus ganda.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida yang dihubungi wartawan mengatakan PBG memang perlu segera dicarikan solusinya. Pasalnya, saat ini ada keengganan pemerintah daerah (Pemda) untuk menerbitkan PBG. Hal itu disebabkan aturan PBG ini diatur UU yakni UUCK yang memerintahkan Pemda mengeluarkan PBG lewat peraturan daerah (Perda).

“Nah, Pemda tetap tidak berani mengeluarkan PBG hanya dengan Retribusi IMB saja, jadi tetap alasannya tunggu Perda-nya. Butuh intervensi kuat dari pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI untuk menuntaskan kendala perizinan yang sudah setahun ini terjadi, ” kata Totok.

Di sisi lain, ungkapnya, ada beberapa daerah yang tetap berani mengeluarkan IMB karena merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa dua tahun sampai dengan perbaikan UUCK dilakukan, Pemda bisa memakai aturan lama yakni IMB. Tetapi masalahnya, IMB tidak bisa masuk dalam data Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) sebagai syarat realisasi rumah bersusidi.

“Yang diminta (data Sikumbang) tetap PBG. Semua kerancuan dan kebingungan ini sampai kapan? Birokrasi ini mau menghambat atau bagaimana? UUCK itu dibuat untuk tujuan mempermudah, bukan justru mempersulit. Kami menilai perlu ada revolusi dalam perizinan di Indonesia, biar kejadian seperti ini tidak ada lagi,” tegas Totok.

Terkait masalah LSD, dia mengeluhkan banyaknya kasus perumahan atau pergudangan yang sudah dibangun tetapi tiba-tiba sekarang ditetapkan sebagai LSD. Akibatnya, pembangunan dan pasokan rumah menjadi terhambat. Padahal sebagian besar pengembang membangun dengan memakai uang bank, dimana ada cost of fund termasuk bunga yang harus tetap dibayar. Totok menyebutkan, sebagian besar pengembang rumah bersubsidi adalah UMKM yang perlu dibantu dan didukung.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Apersi, Mohammad Solikin. Menurutnya, hingga saat ini hanya beberapa daerah saja yang sudah menerbitkan PBG. Kondisi ini mempersulit pengembang dalam memastikan pasokan rumah bersubsidi.

“Demikian pula terkait LSD, aturan ini dikeluarkan serampangan sekali. Perumahan yang sudah ada izin dan sertifikat induknya kok tiba-tiba jadi LSD. Padahal kontribusi pajak developer itu tidak sedikit untuk negara, jadi mohon kami juga diperhatikan,” kata Solikin.

Ke depan, dia mendorong pentingnya urusan perumahan diurus oleh kementerian sendiri. Hal itu penting untuk membantu mengsinkronkan aturan yang akan diterapkan. Pengalaman selama ini, ungkap Solikin, butuh bertemu beberapa lembaga negara dulu untuk bisa mengsingkronkan satu aturan saja. Itu pun tidak ada jaminan masalah tuntas.