Aktual

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Didukung oleh pertumbuhan pendapatan dari 9 kawasan Kota Terpadu yang tersebar di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, Makassar, Crown Gading, dan Tangerang, PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) mencatatkan kinerja keuangan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 10,62 triliun—melonjak 59,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih pun mencetak rekor sebesar Rp 1,84 triliun, naik 74,2%.

President Director Summarecon, Adrianto Pitojo Adi, menyatakan bersyukur atas hasil luar biasa di usia ke-50 Summarecon.

“Kepercayaan pasar menjadi semangat kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi menyongsong Indonesia Emas,” ungkapnya kepada awak media dalam acara press conference yang berlangsung secara daring, Kamis, 12/06.

Kontribusi utama berasal dari segmen Property Development, yang mencatatkan pendapatan Rp 7,50 triliun (naik 86% dari tahun sebelumnya). Segmen Investment Property menyumbang Rp 2,15 triliun, terutama dari peningkatan pendapatan sewa mal sebesar Rp 388 miliar. Unit Bisnis Lainnya, seperti perhotelan, juga mencatatkan pertumbuhan 10% menjadi Rp 967 miliar berkat naiknya okupansi dan tarif kamar rata-rata.

Sebagai bentuk apresiasi atas hasil positif ini, Summarecon membagikan dividen sebesar Rp 9 per lembar saham atau total Rp 148,6 miliar.

Menatap 2025, perseroan menargetkan pra-penjualan sebesar Rp 5 triliun dari seluruh proyek di 9 kawasan. Hingga kuartal pertama 2025, Summarecon telah mencatatkan penjualan awal sebesar Rp 877 miliar, menunjukkan tren positif untuk capaian tahun ini.

Selain itu, dalam RUPST, perusahaan juga menetapkan jajaran baru Dewan Komisaris dan Direksi, di antaranya:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama                : Soetjipto Nagaria

Komisaris                            : Harto Djojo Nagaria

Komisaris                            : Hendri Rahardja

Komisaris                            : LiliawatiRahardjo

Komisaris Independen      : Drs H. Edi Darnadi, M.M

Komisaris Independen      : Drs. Kris Erlangga Adji Widjaya

 

Dewan Direksi

Direktur Utama       : Ir. Adrianto Pitojo Adi

Direktur                   : Soegianto Nagaria

Direktur                   : Herman Nagaria

Direktur                   : Ir. Sharif Benyamin

Direktur                   : Lydia Tjio

Direktur                   : Nanik Widjaja

Direktur                   : Jason Lim

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama mitra kerja seperti BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyalurkan 10 ekor sapi kurban kepada masyarakat sekitar, para pegawai Kementerian, serta warga yang tinggal di rumah susun (Rusun).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus kolaborasi antar institusi dalam ekosistem perumahan.

“Kurban ini bukan hanya tentang berbagi daging, tetapi juga semangat pengabdian. Saya bersama seluruh jajaran pimpinan dan mitra kerja berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin dan jumlah hewan kurban dapat ditingkatkan setiap tahunnya,” ujar Maruarar dalam acara peringatan Idul Adha di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyerahkan langsung seekor sapi jenis grandong berangus berbobot lebih dari satu ton yang berasal dari Bima. Ia turut menyaksikan proses penyembelihan dan secara simbolis menyerahkan daging kurban kepada masyarakat sekitar dan para pegawai.

Selain dari Menteri, hewan kurban juga disumbangkan oleh pejabat Eselon I dan mitra kerja. Penyaluran sapi dilakukan ke berbagai lokasi, di antaranya:

• Wisma Mandiri (dari Menteri PKP dan Ditjen TKPR),

• Rusun Rawa Bebek (Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal),

• Yayasan Anak Terlantar Bantar Gebang (Ditjen Kawasan Permukiman),

• Rusun Marunda (Ditjen Perumahan Perkotaan dan Perdesaan),

• Rusun Penggilingan (BP Tapera),

• Rusun Pinus Elok (PT SMF),

• Rusun Pasar Rebo (sumbangan Bapak Hira Laksamana).

Menteri Maruarar juga mengingatkan bahwa sebagai birokrat, seluruh jajaran Kementerian PKP harus bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia, khususnya dalam penyediaan hunian layak.

“Jangan hanya bicara anti korupsi, tapi lawan juga kebiasaan yang merugikan dari diri sendiri. Kita butuh kemauan kuat, integritas, dan inovasi untuk mewujudkan perumahan yang merata dan adil,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Panitia Idul Adha, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah beserta tim, atas terlaksananya kegiatan dengan baik.

“Saya bangga bekerja dengan tim yang tidak hitung-hitungan waktu dan tenaga untuk rakyat. Mari kita tunjukkan kontribusi nyata, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan,” pungkasnya.

BOGOR, KORIDOR.ONLINE— Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Asta Cita, salah satunya melalui misi penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejumlah kebijakan strategis telah diluncurkan guna mendorong percepatan pencapaian target ini.

Di bawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terukur dan solutif. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat, menjaga laju pertumbuhan ekonomi, serta memperluas inklusi sosial.

“Contohnya, dalam enam bulan terakhir, kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan sangat progresif. Keputusan menambah kuota KPR FLPP serta memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sangat membantu pelaksanaan Program Asta Cita, khususnya pembangunan tiga juta rumah untuk MBR,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhamad Syawali Pratna, dalam sebuah acara di  Bogor, 09/06/2025.

Lebih lanjut, Syawali menjelaskan bahwa percepatan program tersebut juga didukung oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan ke pemerintah daerah. Dana ini dimanfaatkan untuk penyediaan lahan, infrastruktur dasar, serta utilitas penting lainnya. Kebijakan ini berhasil menekan biaya KPR MBR hingga 25 persen, mempercepat pembangunan sekitar 500.000 unit rumah per tahun, dan membuka 1,2 juta lapangan kerja di sektor konstruksi.

Tak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan Paket Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Mereka akan menerima BSU sebesar Rp600.000 selama dua bulan, yang mulai dicairkan pada Juni 2025. Selain itu, sebanyak 565.000 guru honorer turut menerima manfaat serupa. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp11,4 triliun, yang ditujukan untuk mendorong konsumsi rumah tangga padat karya dan peningkatan kualitas SDM pendidikan dasar.

“Seluruh kebijakan ini berorientasi pada penguatan daya beli masyarakat. Jika eksekusinya berjalan optimal, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti yang ditargetkan pemerintah sangat mungkin tercapai,” tegas Syawali.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Barat, H. Abun Yamin SyamIa menambahkanm bahwa peningkatan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah merupakan langkah konkret Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat perkotaan, perdesaan, hingga komunitas nelayan di wilayah pesisir.

“Menteri Keuangan merespon dengan cepat. Sehingga pengembang yang membangun rumah MBR tidak lagi dipusingkan dengan kouta yang takut kurang setiap tahunnya.  Aman, kami sudah tidak khawatir lagi masalah kouta,” pungkasnya.

 

 

BANDUNG, KORIDOR.ONLINE – Sejumlah pengembang dari lima asosiasi perumahan nasional memberikan masukan terhadap draf Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait batasan luas lahan dan lantai rumah tapak bersubsidi. Pertemuan berlangsung bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Bandung, Jawa Barat, Senin (2/6/2025).

Hadir dalam diskusi tersebut, antara lain Ketua Umum REI Joko Suranto, Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdullah, Ketua Umum Appernas Jaya Dr. Andriliwan Muhamad, Ketua Umum Asprumnas M. Syawali, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Menurut Dr. Andriliwan Muhamad dari Appernas Jaya, pertemuan berlangsung hangat dan terbuka.

“Kami menyampaikan kondisi pasar perumahan bersubsidi saat ini serta tantangan ke depan. Kami mengusulkan agar luas rumah minimal tetap 40 m² (4 x 10 meter), dengan catatan tetap memenuhi standar kesehatan dan kelayakan,” ujarnya.

Ia menekankan, regulasi yang disusun tidak boleh merugikan konsumen maupun pengembang.

“Sekarang masih tahap pengumpulan masukan. Nanti akan ada pertemuan lanjutan bersama seluruh stakeholder,” tambahnya.

Ketua Umum REI, Joko Suranto, menyoroti pentingnya penyesuaian dengan SNI.

“Kami berharap penyusunan peraturan ini tetap merujuk pada standar nasional yang berlaku,” tegasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan. Ia menegaskan, keterbukaan terhadap kritik akan memperkuat penyusunan regulasi.

“Saya terbuka terhadap kritik dan saran. Itu justru membuat kerja kami lebih nyaman dan transparan,” kata Maruarar.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari regulasi ini adalah mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Hal ini, menurutnya, akan memicu inovasi desain dari para pengembang sekaligus memperluas pilihan hunian bagi masyarakat.

“Ke depan, masyarakat akan punya lebih banyak pilihan rumah subsidi di kota. Bagi pengembang, ini tantangan untuk lebih kreatif, tidak sekadar jual gambar, tapi bangun rumah yang nyata dan layak huni,” tutupnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka suara mengenai rencana revisi batas luas tanah rumah subsidi yang dikabarkan bakal diperkecil menjadi 25 m2 dari sebelumnya 60 m2. Fahri mengakui rencana tersebut memang tertuang dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025. Namun, dia memastikan bahwa draf tersebut belum final.

“Sebenarnya itu belum diputuskan. Karena yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa pemerintah justru hendak memperluas batas minimal luas bangunan rumah subsidi dari minimal 36 m2 menjadi 40 m2. Usulan perluasan luas bangunan tersebut dilakukan sesuai standar Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Terlebih, kriteria rumah layak juga saat ini disandarkan pada pemenuhan standar SDGs tersebut.

“Itu SDGs-nya kita harus pakai itu. Tidak boleh dikecilin karena itu standar. Kalau rumah itu mau dinyatakan layak, itu kita harus pakai SDGs, tidak boleh maunya kita,” tandasnya.

Untuk diketahui, luasan rumah subsidi ramai jadi sorotan usai draft Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025 tentang atasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah ramai jadi perbincangan. Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

Usulan perubahan luas rumah subsidi itu mendapat sorotan dari Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menyebut rumusan draf tersebut bukan lahir dari usulan Satgas. Bahkan, Bonny mengaku rencana memperkecil luas lahan rumah subsidi itu belum dikoordinasikan langsung bersama Satgas.

“Kami [Satgas] nggak pernah diinformasikan [terkait rencana perubahan luas rumah subsidi]. Dan saya yakin pak Hashim, Ketua Satgas tidak juga diinformasikan dan saya rasa saya sepaham dengan dia karena saya tahu Asta Cita Presiden itu yang kita amanahkan dengan Pak Hasim, tidak pernah [ada usulan luas rumah subsidi diperkecil],” pungkasnya.

Sumber: Bisnis.com

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Pemerintah memastikan akan menambah kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam Rapat Koordinasi Strategi Pencapaian FLPP di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menteri Maruarar—yang akrab disapa Menteri Ara—menegaskan bahwa dana dan anggaran untuk mendukung target tersebut telah tersedia sepenuhnya. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari para pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Appernas Jaya, Dr. Andriliwan Muhamad atau Andre Bangsawan, menyebut langkah ini sebagai “sejarah baru” dalam dunia perumahan sejak era Presiden Soeharto hingga kini di bawah Presiden Prabowo.

“Peningkatan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit merupakan lonjakan luar biasa. Kami sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Ini juga memberi kepastian besar bagi para pengembang untuk terus membangun tanpa khawatir soal ketersediaan kuota,” ujar Andre.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Menteri PKP dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN, perbankan hingga OJK.

Menurut Andre, tambahan kuota ini memberi dampak langsung terhadap kelangsungan usaha anggotanya, terutama 90% anggota Appernas Jaya yang beroperasi di luar Pulau Jawa. Tahun ini, organisasi tersebut menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah subsidi.

Lebih lanjut, Andre menyebut kebijakan ini sebagai wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia optimistis seluruh kuota 350 ribu unit akan terserap habis oleh pasar.

Di sisi lain, Menteri PKP menekankan bahwa program FLPP bukan hanya soal penyediaan hunian, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi luas. Setiap unit rumah rata-rata menyerap lima tenaga kerja konstruksi, sehingga program ini berpotensi menciptakan hingga 1,7 juta lapangan kerja. Belum termasuk pekerja tidak langsung seperti sopir, kernet, hingga pemilik warung makan yang turut merasakan manfaat.

Sebagai catatan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil menyalurkan 53.874 unit FLPP pada Kuartal I 2025. Angka ini melonjak drastis 1.173,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 4.229 unit.

“Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah dan memberikan harapan nyata bagi masyarakat serta pelaku industri perumahan,” tutup Menteri Ara.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) resmi menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 86,12 miliar dari laba bersih tahun buku 2024. Keputusan ini telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu, 28 Mei 2025.

Nilai dividen tersebut setara dengan Rp 11,25 per saham atau 18,35% dari total laba bersih MTLA pada 2024 yang tercatat sebesar Rp 469,25 miliar. Kinerja keuangan Metland menunjukkan peningkatan, dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 12,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 417,60 miliar. Peningkatan ini turut didukung oleh kenaikan pendapatan sebesar 18,82% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 2,02 triliun.

Presiden Direktur Metland, Anhar Sudradjat, menyampaikan bahwa sektor residensial masih menjadi kontributor utama terhadap pendapatan, menyumbang 74% dari total, sedangkan 26% berasal dari pendapatan berulang, seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan pusat rekreasi.

Selain untuk dividen, perusahaan juga menyisihkan Rp 1 miliar sebagai cadangan wajib, sedangkan sisa laba ditahan untuk penguatan struktur keuangan. “Pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen Metland dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,” ungkap Anhar dalam konferensi pers.

Proyeksi 2025

Memasuki 2025, Metland berhasil mempertahankan tren pertumbuhan. Pada kuartal I-2025, laba bersih perusahaan naik 7,92% yoy menjadi Rp 75,30 miliar. Meski pendapatan sedikit terkoreksi sebesar 0,26% menjadi Rp 365,50 miliar, manajemen tetap optimistis mencapai target tahunan.

Salah satu pendorong kinerja tahun ini adalah peluncuran proyek residensial baru, seperti Metland Kertajati di Majalengka, yang mulai dipasarkan pada akhir 2024 dan mendapat respons positif dari konsumen. Di sektor komersial, perluasan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan juga telah menyelesaikan tahap tutup atap pada April lalu.

Metland juga terus memperkuat portofolio residensialnya melalui berbagai proyek seperti tipe White Rose dan Ruko Conifera di Metland Menteng, cluster Walden di Metland Transyogi, Barcelona Cove dan Havana Breeze di Metland Cibitung, serta tipe Derora di Metland Cikarang.

Untuk tahun ini, MTLA membidik marketing sales senilai Rp 2 triliun, yang mencakup pre-sales dan pendapatan berulang. Hingga April 2025, realisasi marketing sales mencapai Rp 661 miliar, terdiri dari Rp 485 miliar dari sektor residensial dan Rp 176 miliar dari pendapatan berulang.

“Metland terus mendorong inovasi dalam strategi pemasaran digital, termasuk melalui program Blanjaproperti yang sedang berlangsung,” tutup Anhar.

JAKARTA – Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (P3RSI) resmi menetapkan kembali Adjit Lauhatta sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV P3RSI yang digelar di Jakarta, Rabu (28/5).

Kepemimpinan Adjit yang sebelumnya telah menjabat selama dua periode dinilai sukses membawa P3RSI ke arah yang lebih kuat dan solid. Sesuai Anggaran Dasar organisasi, seorang ketua yang telah dua periode memimpin masih dapat dipilih kembali, jika memperoleh persetujuan lebih dari 50 persen anggota. Dalam Munas kali ini, dukungan mayoritas yang solid diberikan kepada Adjit, yang dinilai mampu mempertahankan arah organisasi di tengah tantangan kompleks pengelolaan rumah susun.

Munas IV P3RSI diresmikan oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitra Nur yang mewakili Menteri PKP Maruarar Sirait berhalangan hadir.

BACA JUGA: Stakeholder Perumahan Bahas Perumusan Aset Negara Dukung Program Perumahan 3 Juta Rumah

Perhelatan akbar P3RSI ini sendiri menjadi forum tertinggi organisasi yang tidak hanya memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi tata kelola rumah susun yang profesional, transparan, dan partisipatif. Munas ini juga menandai perjalanan 13 tahun P3RSI sejak pertama kali didirikan.

“Tahun ini, P3RSI genap berusia 13 tahun. Dari awal berdiri hanya beranggotakan 31 PPPSRS, kini kami memiliki 45 anggota aktif. Kami juga telah membentuk DPD di dua provinsi strategis: Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam waktu dekat, DPD lainnya tengah dipersiapkan di kota-kota besar seperti DKJ, Banten, Jawa Tengah, Makassar, Batam, dan Medan,” kata Adjit Lauhatta kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa P3RSI tak hanya menjadi organisasi payung bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), namun juga hadir sebagai mitra kritis pemerintah dalam menyikapi berbagai regulasi yang memengaruhi pengelolaan rumah susun.

BACA JUGA: BCA Salurkan Dana CSR Untuk Rehabilitasi Rumah Prajurit TNI AD

“Kami aktif memberi masukan terhadap berbagai regulasi, dari Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur. Salah satu capaian penting adalah advokasi kami terkait pengenaan PPN atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Setelah proses panjang, keluar Nota Dinas Nomor ND-4/PJ/PJ.02/2025 yang menyatakan bahwa IPL tidak dikenai PPN,” ungkapnya.

Di bidang layanan dasar, P3RSI juga berhasil memperjuangkan keadilan tarif air bagi warga rumah susun melalui kerja sama dengan PAM Jaya.

“Lewat dialog intensif, kami berhasil mendorong penandatanganan MoU mengenai program penagihan langsung ke unit hunian. Ini memastikan warga rumah susun tak lagi dibebani tarif batas atas yang tidak adil,” tambah Adjit.

Munas IV kali ini mengangkat tema strategis: “Konsolidasi dan Penguatan Organisasi PPPSRS dalam Menghadapi Tantangan Pengelolaan Rumah Susun Kini dan Nanti.” Tema ini mencerminkan urgensi memperkuat sinergi dan koordinasi antar anggota organisasi untuk menjawab tantangan tata kelola hunian vertikal yang semakin kompleks.

BACA JUGA: Resmi Dibuka, Sekolah Bakti Mulya 400 Cibubur, Lengkapi Institusi Pendidikan Berkualitas di Kawasan Timur Cibubur

Sebagai bagian dari rangkaian acara, P3RSI juga menggelar talk show bertajuk “Menuju Tata Kelola Rumah Susun yang Transparan dan Partisipatif: Menakar Harapan dari Permen 4/2025.” Narasumber yang hadir adalah: Akbar Pandu Kasubdit Perlindungan Konsumen Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H. Pakar Regulasi Rumah Susun, dan Mukti Andriyanto, Plt. Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat, DPRKP DKI Jakarta.

Menutup acara, Adjit mengajak seluruh peserta Munas IV untuk menjadikan forum ini sebagai ajang konsolidasi strategis, bukan sekadar agenda formalitas tahunan.

“Kita harus menyatukan visi, menyusun program kerja yang realistis dan berdampak, serta memilih kepengurusan yang mampu membawa P3RSI ke level berikutnya: lebih solid, responsif, dan berdaya saing,” tandasnya.

Dengan terpilihnya kembali Adjit Lauhatta, harapan besar pun tersemat pada keberlanjutan transformasi P3RSI sebagai organisasi yang adaptif dan progresif dalam menjawab tantangan pengelolaan rumah susun di Indonesia.***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendukung penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh Bank Central Asia (BCA) untuk untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD. Adanya kerjasama antara BCA dan TNI AD diharapkan dapat mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD yang bertugas menjaga keamanan wilayah NKRI.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari BCA untuk mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD melalui penyaluran CSR,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Presiden Direktur BCA dengan KASAD di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyaksikan secara langsung prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyaluran Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD antara Tentara Nasional Angkatan Darat yang diwakili Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan PT. Bank Central Asia Tbk yakni Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dan Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (26/5/2025) malam.

Menurut Menteri PKP, penyaluran CSR ini merupakan bentuk kepercayaan perbankan khususnya BCA sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia kepada pemerintah khususnya Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian PKP sebagai operator atau pembangun, membuat aturan, dan sebagai fasilitator akan terus mendorong Program 3 Juta Rumah. Dalam hal ini kami terus berupaya membangun kepercayaan dari semua sektor agar mendukung program perumahan bagi masyarakat,” katanya

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, BCA siap mendukung Program 3 Juta Rumah karena menilai Program tersebut merupakan program yang pro rakyat. Selain itu, dengan pembangunan rumah layak huni akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami harap dengan penyaluran CSR ini akan mendorong lebih banyak perusahaan swasta lainnya untuk melakukan hal yang sama. Apalagi CSR ini untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang memang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc menerangkan, TNI AD sudah ada program perbaikan rumah sebanyak 2.000 rumah yang sudah diperbaiki sejak tahun lalu. Dari data TNI AD terdapat 4.000 rumah rusak berat.

“Kami terus berupaya menyelesaikan hunian yang rusak ini secara bertahap. Adanya komitmen BCA ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan rumah para prajurit TNI,” katanya.

Terkait dengan data rumah yang akan direhabilitasi lewat CSR BCA akan diawali dari daerah timur yakni perbatasan di NTT dan Kalbar.

“Sebanyak 51 persen prajurit TNI belum memiliki rumah, dan sebagian rumah prajurit yang ada dalam kondisi rusak berat. Kami tentu senang karena dapat bekerja sama dengan BCA dan berharap para prajurit bisa memiliki rumah layak huni,” harapnya.