Aktual

TEGAL, KORIDOR.ONLINE — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Tegal menyelenggarakan pelatihan pengembangan usaha bagi nasabah program Mekaar Home sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha ultra mikro.

Pelatihan yang mengangkat tema “Rahasia Promo Kecil Untung Besar” ini menghadirkan narasumber Muhamad Burhan dan diikuti oleh 60 nasabah PNM Mekaar dari wilayah Tegal, Brebes, dan Pemalang. Para peserta berasal dari sejumlah unit layanan, yakni Unit Tegal Selatan, Unit Tegal Barat, Unit Jatibarang Brebes 2, serta Unit Taman Pemalang.

SMF dan PNM Cabang Tegal menyelenggarakan pelatihan pengembangan usaha bagi nasabah program Mekaar Home sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha ultra mikro.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi yang menitikberatkan pada strategi promosi sederhana dengan biaya minim namun efektif untuk meningkatkan daya tarik produk serta memperluas jangkauan pasar. Pendekatan yang praktis dan aplikatif ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha ultra mikro meningkatkan penjualan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Pemimpin Cabang PNM Tegal, Sutanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan SMF dalam menghadirkan program pelatihan yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi para nasabah.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dan kolaborasi dari SMF yang telah menghadirkan program pelatihan ini. Kegiatan seperti ini sangat penting bagi nasabah Mekaar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan usahanya. Harapannya para nasabah dapat mempraktikkan ilmu yang didapat sehingga usaha mereka semakin maju,” ujar Sutanto.

Antusiasme juga dirasakan oleh para peserta pelatihan. Salah satu nasabah Mekaar Home, Windi Astuti, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan dalam menjalankan usahanya.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami para pelaku usaha kecil. Dari materi yang disampaikan, kami jadi tahu cara mempromosikan produk dengan cara yang sederhana tapi menarik. Semoga setelah ini usaha kami bisa semakin berkembang dan penjualan juga meningkat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan SMF, Primasari Setyaningrum, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen SMF untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha mikro, khususnya bagi perempuan pelaku usaha yang menjadi nasabah program Mekaar.

Menurutnya, kolaborasi dengan PNM tidak hanya bertujuan memperluas akses pembiayaan, tetapi juga memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka.

“Melalui kolaborasi dengan PNM, SMF ingin mendorong agar para pelaku usaha ultra mikro tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga penguatan kapasitas usaha. Pelatihan seperti ini penting agar para pelaku usaha mampu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan tren saat ini, sehingga usahanya semakin berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga,” jelas Primasari.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di The Tribrata Hotel & Convention Center, Kamis (5/3). Di tempat itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menggelar acara buka puasa bersama sekaligus santunan kepada sekitar 2.000 anak yatim-piatu dari 10 yayasan panti asuhan di Jakarta.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi di bulan Ramadan, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial asosiasi pengembang tersebut terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengatakan kegiatan berbagi dengan anak yatim piatu merupakan tradisi yang terus dijaga oleh REI sebagai bagian dari tanggung jawab sosial organisasi. Menurutnya, kegiatan tersebut juga didukung oleh sejumlah mitra perbankan syariah, di antaranya Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Nasional.

“Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan ini, khususnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Maruarar Sirait yang berkenan hadir. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan sehingga program 3 juta rumah dapat berjalan baik sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Joko Suranto.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menyampaikan apresiasi atas inisiatif REI yang terus menjaga semangat gotong royong melalui kegiatan berbagi. Ia berharap REI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menghadirkan hunian layak bagi rakyat.

“Ini semangat kita, gotong royong untuk rakyat,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh dan pejabat, di antaranya Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibnas dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Deputi Komisioner BP Tapera Sid Herdi Kusuma, serta jajaran pimpinan perbankan syariah.

Optimisme Sektor Properti

Usai acara buka puasa bersama, Ketua Umum REI Joko Suranto menyampaikan bahwa pelaku usaha properti tetap membangun optimisme di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.

Menurutnya, gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah memang dapat memberi tekanan terhadap ekonomi global, namun Indonesia dinilai memiliki fundamental yang cukup kuat, termasuk di sektor properti.

“Kita harus tetap mengaungkan optimisme bahwa ekonomi kita kuat, termasuk sektor properti,” katanya.

Ia menilai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4–5,6 persen masih berpotensi tercapai dengan dukungan berbagai program pemerintah, termasuk program pembangunan tiga juta rumah.

REI juga mendorong agar pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan dapat dipercepat. Menurut Joko, pengembangan hunian vertikal akan memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari pergerakan investasi, perputaran uang, hingga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dukung Tenor KPR hingga 30 Tahun

Selain itu, REI menyambut positif rencana pemerintah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi hingga 30 tahun yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam memiliki rumah.

“Dengan tenor yang lebih panjang, cicilan menjadi lebih ringan sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah,” jelas Joko.

Ia juga menilai kebijakan ini berpotensi menurunkan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), sekaligus memperkuat stabilitas sektor pembiayaan perumahan.

Dorong Sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan

Terkait target penyaluran KPR bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada 2026, Joko menilai diperlukan langkah-langkah luar biasa untuk meningkatkan pasokan maupun permintaan. Pasalnya, pada tahun sebelumnya penyaluran KPR FLPP baru mencapai sekitar 83 persen dari target yang ditetapkan.

Salah satu strategi yang didorong REI adalah memperkuat kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, sekitar 76 persen penerima KPR FLPP selama ini merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan basis data pekerja yang jelas serta penghasilan tetap, potensi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakses pembiayaan perumahan dinilai lebih terukur.

“Kalau kerja sama ini bisa didorong dan diorganisir sampai tingkat kabupaten secara masif, saya yakin target itu bisa tercapai,” tegasnya.

Joko juga menekankan pentingnya edukasi finansial bagi masyarakat agar mampu mengelola penghasilan secara bijak, termasuk memprioritaskan kepemilikan rumah dibandingkan konsumsi yang tidak produktif. Melalui kegiatan sosial seperti santunan anak yatim piatu ini, REI berharap nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama tetap menjadi bagian dari perjalanan organisasi yang telah berdiri lebih dari lima dekade tersebut.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perumahan melalui penandatanganan dua Nota Kesepahaman (MoU) dengan LP3I Group dan Politeknik LP3I Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Penandatanganan kerja sama yang digelar di Sekretariat DPP ASPRUMNAS, Treasury Tower kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) ini menjadi langkah strategis dalam menjembatani kebutuhan industri properti dengan dunia pendidikan vokasi.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lulusan yang siap kerja, kompeten, serta memiliki sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan sektor perumahan nasional.

Ketua Umum ASPRUMNAS, Muhammad Syawali Priatna, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah konkret asosiasi dalam menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja profesional di industri properti.

Menurutnya, industri perumahan membutuhkan talenta muda yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga etika kerja yang kuat.

“Penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan industri properti didukung oleh talenta muda yang kompeten dan siap berkontribusi. Kami menyambut keluarga besar LP3I dalam ekosistem ASPRUMNAS untuk bersama-sama membangun hunian berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Syawali.

Fokus pada Kompetensi Pemasaran Digital

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran DPP ASPRUMNAS, Rully Muliarto, menilai penguasaan teknologi digital menjadi kunci penting dalam pemasaran properti di masa depan.

Ia menjelaskan, perubahan perilaku konsumen menuntut tenaga pemasaran yang mampu memanfaatkan strategi digital sekaligus memahami berbagai skema pembiayaan perumahan.

“Tantangan industri ke depan menuntut pemasar yang mampu menguasai strategi digital marketing serta memahami skema pembiayaan rumah, baik konvensional maupun syariah. Lulusan LP3I dengan latar belakang Bisnis Digital dan Administrasi Bisnis akan sangat berperan dalam memperluas penetrasi pasar anggota kami di seluruh Indonesia,” kata Rully.

Sinergi Pendidikan dan Industri

Penandatanganan MoU dilakukan antara Ketua Umum ASPRUMNAS dengan Ketua Yayasan LP3I, Jaenuddin Akhmad, serta Direktur Politeknik LP3I Jakarta, Dudi Hariyadi.

Kerja sama ini mencakup beberapa program utama, antara lain:

• Penempatan magang dan kerja bagi mahasiswa di jaringan perusahaan anggota ASPRUMNAS.

• Program praktisi mengajar, di mana para pelaku industri properti memberikan materi langsung mengenai manajemen properti dan kepemilikan rumah.

• Penguatan jaringan SDM, dengan melibatkan delapan kampus Politeknik di Jabodetabek serta 17 cabang LP3I College di berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Kupang.

Melalui kolaborasi ini, ASPRUMNAS berharap tercipta ekosistem pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan tenaga kerja profesional, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional.

“Penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya strategis ASPRUMNAS untuk memastikan bahwa industri properti didukung oleh talenta-talenta muda yang kompeten dan memiliki etika kerja yang baik. Kami menyambut keluarga besar LP3I ke dalam ekosistem ASPRUMNAS untuk bersama-sama membangun hunian berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Syawali.

Fokus pada Kompetensi Pemasaran Digital 

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran DPP ASPRUMNAS, Rully Muliarto, ST, MM, menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam pemasaran properti.

“Tantangan industri ke depan menuntut tenaga pemasar yang mampu menguasai strategi digital dan memahami berbagai skema pembiayaan rumah, baik konvensional maupun syariah. Lulusan LP3I dengan latar belakang Bisnis Digital dan Administrasi Bisnis akan memiliki peran vital dalam mempercepat penetrasi pasar anggota kami di seluruh Indonesia,” tambah Rully.

Sinergi Skala Nasional

Penandatanganan dilakukan antara Ketua Umum ASPRUMNAS dengan Ketua Yayasan LP3I, Dr. Jaenuddin Akhmad, SE, MM., serta secara spesifik dengan Direktur Politeknik LP3I Jakarta, Dudi Hariyadi, S.Kom., M.M.. Cakupan kerja sama ini meliputi:

1. Penempatan Magang dan Kerja: Akses bagi mahasiswa di seluruh jaringan perusahaan anggota ASPRUMNAS.

2. Praktisi Mengajar: Edukasi langsung dari pakar industri mengenai manajemen properti dan kepemilikan rumah.

3. Sebanyak 8 Kampus Politeknik di Jabodetabek dan 17 Cabang LP3I College di seluruh Indonesia (mulai dari Banda Aceh hingga Kupang) akan menjadi mitra dalam penyediaan SDM ini.

Sinergi ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional melalui tenaga kerja yang lebih profesional dan terdidik.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  – Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat-Israel dan Iran mulai memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas sektor riil Indonesia, termasuk industri properti.  Lonjakan risiko geopolitik berpotensi memicu kenaikan harga energi global, memperlemah nilai tukar rupiah, serta menekan ruang fiskal pemerintah.

Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Martin Daniel Siyaranamual, menilai prospek sektor properti pada 2026 tidak secerah proyeksi awal.

“Tahun 2026 itu bukan tahun yang penuh bunga dan pelangi bagi sektor perumahan. Implikasinya, SMF harus bekerja lebih keras untuk menjalankan mandat yang diberikan,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja full year 2025 perseroan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Martin menjelaskan, Sebagai negara net importir energi, Indonesia akan menghadapi tekanan pada neraca perdagangan dan anggaran negara. Jika subsidi energi meningkat atau harga domestik disesuaikan, risiko inflasi ikut membesar.

Dalam situasi tersebut, ruang fiskal pemerintah untuk mendukung program prioritas—termasuk rumah subsidi—dapat menyempit. Tekanan ini menjadi krusial mengingat pembiayaan perumahan bersubsidi sangat bergantung pada dukungan anggaran negara dan stabilitas makroekonomi.

“Kalau sampai sektor riil terpukul dan pengangguran meningkat, masyarakat akan lebih fokus pada kebutuhan dasar. Dalam kondisi seperti itu, keputusan membeli rumah tentu bukan prioritas utama,” kata Martin.

Dampak Tidak Langsung, Namun Signifikan

Meski ketegangan geopolitik tidak serta-merta berdampak langsung terhadap kinerja SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder, efek rambatannya dinilai tidak bisa diabaikan. Depresiasi rupiah akibat ketidakpastian global dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, menekan sektor manufaktur, dan pada akhirnya melemahkan konsumsi rumah tangga.

Ketika daya beli menurun, permintaan terhadap hunian—baik komersial maupun subsidi—berpotensi tertahan. Di titik inilah tekanan terhadap sektor properti mulai terasa secara nyata.

“Nah, berangkat dari sinilah SMF baru akan terkena dampaknya. Jadi tensi geopolitik memang tidak langsung mengenai kami, tetapi efek jangka panjangnya bisa terasa ketika daya beli turun dan ruang fiskal pemerintah terbatas,” jelasnya.

Situasi global ini menjadi ujian bagi ketahanan ekosistem pembiayaan perumahan nasional. Program perumahan yang sebelumnya dirancang ekspansif harus berhadapan dengan realitas volatilitas global, risiko inflasi, serta kemungkinan pengetatan likuiditas.

Di tengah tantangan tersebut, peran lembaga seperti SMF menjadi semakin strategis, terutama dalam menjaga kesinambungan likuiditas pembiayaan perumahan dan meminimalkan risiko mismatch pendanaan jangka panjang.

Martin menegaskan bahwa dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan fiskal akan menjadi faktor penentu keberhasilan program perumahan nasional pada 2026.

“Geopolitik mungkin jauh secara geografis, tetapi dampaknya terhadap ekonomi domestik bisa sangat nyata. Karena itu, kewaspadaan dan mitigasi risiko menjadi kunci,” pungkasnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Singkawang, Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Balaiurung Pemerintah Kota Singkawang pada Selasa (3/3/2026), sebanyak 200 peserta dari BNI mengikuti rangkaian sosialisasi sekaligus akad pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Secara keseluruhan, acara ini dihadiri 500 peserta, termasuk 300 nasabah PNM, pelaku UMKM, 48 pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta calon penerima manfaat.

Program kolaboratif tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pembiayaan, serta sektor perbankan dalam mendorong akses pembiayaan rumah yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta anggota DPR RI Lasarus bersama sejumlah mitra strategis lainnya.

Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial & SME BNI, Andy Yusdiman, menyampaikan bahwa sektor perumahan memiliki dampak strategis terhadap pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing. Karena itu, pembiayaan perumahan menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif,” ujarnya.

Melalui program KPP dan FLPP, pemerintah menghadirkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi MBR. Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI memperkuat implementasi program melalui peningkatan literasi produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Andy, dampak pembiayaan perumahan tidak hanya berhenti pada kepemilikan rumah, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan sektor konstruksi, hingga penguatan UMKM di daerah.

Untuk mendukung kemudahan transaksi, BNI juga menghadirkan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memungkinkan nasabah membayar cicilan, melakukan transaksi, serta memantau kondisi keuangan secara aman dan praktis.

“Program ini bukan semata pembiayaan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial melalui kepemilikan rumah yang layak. Dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis target pembangunan tiga juta rumah dapat terealisasi dan memberi manfaat ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi tersebut, BNI meyakini sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat akan menjadi katalis percepatan penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Industri properti nasional, terutama segmen residensial, memasuki 2026 dengan optimisme yang kian menguat. Tren pertumbuhan positif ditopang meningkatnya kesadaran Generasi Milenial dan Gen Z untuk memiliki hunian, bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen investasi jangka panjang. Data Indonesia Property Watch mencatat, permintaan rumah di rentang harga Rp1–2 miliar tumbuh 18 persen pada Kuartal I-2025, dengan mayoritas pembeli berasal dari kelompok usia 25–35 tahun.

Menangkap momentum tersebut, Sinar Mas Land menggelar Sinar Mas Land Property Outlook 2026 bertema “Clear Signals, Confident Property Decisions for Younger Generations” pada 25 Februari 2026 di The Hub, Jakarta Selatan. Forum ini menghadirkan jajaran manajemen dan pakar industri untuk membedah arah pasar sekaligus memberikan panduan strategis bagi generasi muda dalam mengambil keputusan kepemilikan properti.

Martin Samuel Hutapea, Associate Director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia, memproyeksikan pasar rumah tapak pada 2026 tetap bertumbuh di kisaran 5–6 persen (yoy). Pertumbuhan ini ditopang stimulus pemerintah seperti insentif PPN DTP serta suku bunga yang semakin kompetitif. Segmen menengah menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 61 persen dari total permintaan.

Ia menambahkan, karakter pembeli muda kini semakin rasional. Selain harga, mereka mempertimbangkan aksesibilitas, kelengkapan fasilitas, hingga potensi apresiasi nilai. Di kawasan Jabodetabek, Tangerang menjadi kontributor terbesar penjualan landed house dengan pangsa lebih dari 56 persen, didukung ketersediaan lahan, harga kompetitif, serta pengembangan kawasan terpadu.

Sejalan dengan prospek tersebut, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membidik target prapenjualan Rp10 triliun pada 2026. Pada 2025, BSDE mencatat prapenjualan Rp10,04 triliun—melampaui target Rp10 triliun—atau tumbuh 3 persen secara tahunan dibandingkan 2024 sebesar Rp9,72 triliun. Segmen residensial menyumbang Rp4,19 triliun atau 42 persen dari total prapenjualan 2025.

Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, menyampaikan bahwa perusahaan terus menjaga pertumbuhan dengan melanjutkan pengembangan proyek di kota-kota utama seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Semarang, Surabaya, hingga Balikpapan. Menurutnya, capaian 2025 menjadi sinyal kuat bahwa minat konsumen terhadap hunian di kota mandiri dengan fasilitas lengkap dan konektivitas baik tetap terjaga.

Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta, menegaskan strategi perusahaan difokuskan pada inovasi produk, penguatan kemitraan strategis, serta diversifikasi portofolio dan wilayah pengembangan. Cadangan lahan yang luas menjadi katalis penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Ia melihat segmen Milenial dan Gen Z sebagai pasar potensial, khususnya untuk hunian di bawah Rp2 miliar yang tersebar di berbagai proyek Sinar Mas Land. Untuk mendukung penjualan, perusahaan menghadirkan program nasional Royal Key yang berlangsung 22 Januari–31 Desember 2026 dalam empat periode, dengan skema pembelian tunai maupun KPR/KPA/KPT Express yang didukung 22 bank rekanan.

Program tersebut diperkuat oleh momentum penurunan suku bunga dan perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir 2026, sehingga memberikan kemudahan dan rasa aman bagi masyarakat dalam memiliki hunian sekaligus aset investasi jangka panjang.

Dari sisi pengembangan kawasan strategis, Lindawaty selaku Kepala BUPP KEK ETKI Banten menjelaskan bahwa KEK ETKI Banten atau D-HUB SEZ difokuskan pada sektor pendidikan, teknologi, industri kreatif, dan kesehatan. Kawasan ini dirancang membangun ekosistem terintegrasi berbasis ekonomi pengetahuan sekaligus melengkapi BSD City sebagai mega township yang telah mapan.

Dengan dukungan fasilitas fiskal dan nonfiskal serta kemitraan jangka panjang, KEK ETKI Banten diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional, mendorong pusat riset dan inovasi, serta mengurangi arus keluar devisa untuk pendidikan dan layanan kesehatan ke luar negeri.

Melalui kombinasi strategi bisnis, inovasi produk, serta pengembangan kawasan berbasis aktivitas ekonomi nyata, Sinar Mas Land optimistis dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan industri properti nasional yang semakin resilien dan berkelanjutan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan dukungannya terhadap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Rapat dipimpin langsung oleh Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, serta dihadiri Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta jajaran pejabat tinggi kementerian terkait. Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiriel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.

Forum tersebut juga diikuti Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Sejumlah kepala daerah turut hadir, antara lain Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Pertemuan membahas berbagai agenda strategis, termasuk pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan kumuh, optimalisasi penyaluran KPR subsidi melalui skema FLPP, sosialisasi KUR Perumahan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga kolaborasi PNM dan SMF untuk memperluas akses pembiayaan dan menekan praktik rentenir di masyarakat.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan bahwa program tiga juta rumah yang menjadi inisiatif Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Ia mendorong kepala daerah memberikan dukungan konkret, antara lain melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik guna mempercepat proses perizinan.

Dalam forum tersebut, BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pembiayaan rumah subsidi, khususnya melalui skema FLPP, dengan mempererat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinergi yang solid dinilai menjadi kunci untuk menekan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang semakin terintegrasi antara pusat dan daerah, percepatan pembangunan perumahan nasional diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-54 dengan menggelar syukuran dan pemotongan tumpeng yang diikuti 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia secara hybrid. Perayaan dipusatkan di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (11/2/2026), dengan semangat kebersamaan dan solidaritas untuk mendorong kebangkitan industri properti nasional.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyampaikan rasa syukur dan haru atas perjalanan panjang REI sebagai asosiasi perusahaan properti tertua di Indonesia. Menurutnya, usia ke-54 menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi organisasi terhadap negara, khususnya dalam penyediaan hunian bagi masyarakat dan pembangunan kota.

“Hari ini REI berulang tahun yang ke-54. Ini momentum bagi kita semua untuk bekerja lebih baik dan berkontribusi lebih besar bagi negara, terutama dalam penyediaan hunian dan pembangunan kota-kota di Indonesia,” ujar Joko Suranto.

Pada perayaan kali ini, Joko Suranto mengikuti rangkaian acara dari Sorong, Papua Barat Daya, sekaligus meresmikan dan mengukuhkan kepengurusan DPD REI Papua Barat Daya sebagai DPD ke-38. Prosesi pemotongan tumpeng turut didampingi Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, beserta jajaran Forkopimda provinsi tersebut.

Mengusung tema “Membangun Kebersamaan & Solidaritas REI Menuju Bangkitnya Industri Properti”, peringatan HUT ke-54 menjadi simbol optimisme pelaku industri dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Kontributor Terbesar Pembangunan Rumah

REI yang berdiri pada 11 Februari 1972 di Jakarta, dengan Ir. Ciputra sebagai Ketua Umum pertama, kini menjelma menjadi asosiasi pengembang dengan kontribusi terbesar dalam pembangunan rumah di Indonesia.

Joko Suranto mengungkapkan, secara nasional anggota REI berkontribusi sekitar 58% terhadap total pembangunan rumah, serta 46% untuk pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Capaian tersebut menegaskan posisi REI sebagai tulang punggung penyediaan hunian nasional.

Dalam perjalanannya, industri properti—termasuk REI—telah melewati berbagai tantangan besar. Mulai dari krisis moneter 1998, krisis finansial global 2008, hingga pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir tiga tahun sejak 2019.

“Waktu membuktikan industri properti mampu bertahan dan bangkit kembali. Dengan kepemimpinan nasional yang memiliki perhatian besar pada sektor perumahan, kami semakin optimistis industri ini akan terus pulih dan berkembang,” tegasnya.

Ia juga menilai kebijakan pemerintah yang menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah strategis untuk menekan kemiskinan dan stunting.

Penguatan Pembangunan di Papua Barat Daya

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyambut baik kehadiran DPP REI dalam perayaan HUT tersebut sekaligus pengukuhan DPD REI di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan REI akan memperkuat koordinasi dan percepatan pembangunan rumah bagi MBR di provinsi baru tersebut.

“Kehadiran DPD REI Papua Barat Daya menjadi langkah awal bagi kami untuk berbenah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Lomba Tumpeng dan Semangat Kebersamaan

Perayaan HUT ke-54 juga dimeriahkan dengan Lomba Tumpeng Terbaik yang diikuti DPD REI dari berbagai daerah. DPD REI Bengkulu meraih Juara 1, disusul DPD REI Kalimantan Barat sebagai Juara 2, dan DPD REI Banten sebagai Juara 3.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Ardan Arfandy, mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Mari kita terus menjaga kebersamaan dan solidaritas sesuai dengan tema HUT REI tahun ini,” ujarnya.

Memasuki usia ke-54, REI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kontribusi pembangunan hunian, dan mendorong kebangkitan industri properti nasional yang berkelanjutan.

ACEH, KORIDOR.ONLINE — Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP HIMPERRA) menunjukkan komitmen kemanusiaan dan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh.

Aksi solidaritas ini didukung penuh oleh seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIMPERRA se-Indonesia sebagai wujud empati kolektif para pengembang perumahan nasional. Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan moral organisasi.

“Aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat. Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga peduli terhadap kehidupan di dalamnya. Kolaborasi antara DPP dan seluruh DPD HIMPERRA se-Indonesia ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan fisik dan psikologis saudara-saudara kita di Aceh, agar mereka dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman,” ujar Ari.

Bantuan yang disalurkan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan darurat pascabencana, tetapi juga diarahkan pada solusi berkelanjutan serta kesiapan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Menyadari bahwa keterbatasan akses air bersih menjadi persoalan utama pascabanjir, HIMPERRA memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah terdampak. Sebanyak 20 titik sumur bor yang dilengkapi dengan sistem Reverse Osmosis (RO) dibangun di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Barat.

Sistem RO ini dirancang agar masyarakat dapat langsung mengakses air yang layak konsumsi, sekaligus meminimalisasi risiko penyakit yang kerap muncul akibat buruknya sanitasi setelah bencana banjir.

Dukungan Pangan dan Sarana Ibadah Sambut Ramadan

Menjelang bulan Ramadan, HIMPERRA juga menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir. Bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, HIMPERRA memberikan perhatian khusus pada pemulihan sarana ibadah dengan menyalurkan 7 paket infaq untuk masjid dan mushola yang terdampak banjir. Bantuan tersebut meliputi:Perbaikan dan perawatan fisik bangunan masjid dan mushola; Bantuan dana operasional rumah ibadah;Penyaluran Al-Qur’an dan paket kurma untuk mendukung aktivitas ibadah selama Ramadan.

“Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama DPD HIMPERRA Provinsi Aceh, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat guna memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi para korban banjir,” tambah Ari.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, HIMPERRA telah merealisasikan pembangunan sebanyak 50 ribu unit rumah, dengan rincian 37.593 unit rumah subsidi dan sisanya komersial di berbagai wilayah Indonesia.

Sedangkan tahun 2026 Himperra menargetkan pembangunan rumah sebanyak 75 ribu unit, dengan rincian 60 ribu unit subsidi dan 15 ribu unit  komersial. Hal itu  sejalan dengan komitmen organisasi dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.

BEKASI, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah terus mematangkan kajian kepemilikan hunian vertikal melalui skema subsidi sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat perkotaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Kali ini, dialog digelar di kawasan industri Kabupaten Bekasi dengan menyasar pekerja sektor manufaktur. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati melakukan kunjungan ke sejumlah pabrik sekaligus berdiskusi dengan manajemen dan para pekerja.

Adapun pabrik yang dikunjungi antara lain Unilever, Tecno, dan Athena Group Industry. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menggali pandangan para pekerja terkait kebutuhan hunian, daya beli, preferensi lokasi, serta minat terhadap hunian vertikal bersubsidi yang dekat dengan kawasan kerja.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat merumuskan kebijakan hunian vertikal yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi pekerja industri yang selama ini menghadapi tantangan jarak tempuh dan biaya transportasi.

“Hunian vertikal yang dibangun di lokasi strategis memiliki nilai tambah bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses, jarak yang lebih dekat ke tempat kerja, hingga ketersediaan fasilitas penunjang yang umumnya ada di hunian vertikal,” ujar Heru.

Ia menambahkan, dukungan skema subsidi diharapkan mampu meningkatkan keterjangkauan hunian vertikal sekaligus mendorong kualitas hidup pekerja, terutama di kawasan industri dengan mobilitas tinggi.