Aktual

  • Pemerintah Akui Peran BTN Untuk Rumah Rakyat

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE– Komitmen dan kontribusi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam mendukung program perumahan nasional meraih apresiasi dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada malam puncak Hari Perumahanan Nasional (Hapernas) yang digelar 25 Agustus lalu, Bank BTN mendapat kehormatan menerima penghargaan sebagai Bank yang berhasil menyalurkan KPR Subsidi Terbanyak untuk semua segmen di Indonesia.

    Pada acara Hapernas tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen mwujudkan hunian layak dan terjangkau, diantaranya dengan memastikan anggaran subsidi dari Pemerintah untuk program pembiayaan rumah subsidi. “ Pemerintah memastikan FLPP terus naik dengan Mitra BTN ini dimana tahun depan anggaran yang disediakan pemerintah untuk FLPP sebanyak 220.000 unit, secara keseluruhan bantuan Pemerintah untuk perumahan naik dari Rp 29 triliun tahun ini menjadi Rp 34 triliun tahun depan,” kata Basuki.

    Pada Hapernas, Menteri mengajak generasi muda untuk membeli rumah misalnya rumah dengan sistem Transit of Development (TOD). “Kalau TOD beli rumah dapat kereta api, jadi punya rumah setiap saat dijemput kereta api, yang kedua kalau mengontrak harga pasti naik, sementara kalau cicilan makin lama makin kecil,” kata Basuki.

    Basuki mengharapkan ada gotong royong, BTN, REI, APERSI, HIMPERRA dan seluruh pemangku kepentingan di sektor properti.

    Sementara itu, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, Hapernas tahun ini secara khusus memberikan apresiasi terhadap praktik-praktik baik di sektor perumahan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Pembangunan Perumahan, serta Perbankan. “Upaya peningkatan kepemilikan rumah dalam rangka pengentasan backlog tidak hanya menjadi tugas dari Pemerintah Pusat, namun juga perlu kolaborasi dari seluruh stakeholder bidang perumahan, termasuk didalamnya Pemerintah Daerah, perbankan, asosiasi dan pelaku pembangunan, pegiat perumahan dan lembaga filantropi, serta tentunya dibutuhkan pula dukungan dari seluruh masyarakat demi mencapai hunian layak dan terjangkau untuk semua,” katanya.

    Berdasarkan data Susenas BPS di tahun 2021, tercatat sebanyak 12.750.172 rumah tangga belum memiliki rumah, di mana angka ini berpotensi untuk terus meningkat seiring dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700.000 – 800.000 KK setiap tahun. Untuk itu, Iwan berharap, stakeholder membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan Kementerian PUPR. “Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kepada seluruh stakeholder Bank BTN, serta seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh, sehingga Bank BTN dapat berkontribusi secara maksimal kepada sektor perumahan nasional,” katanya.

    Penghargaan sebagai Bank penyalur KPR Subsidi terbanyak untuk semua segmen diberikan ke Bank BTN oleh Kementerian PUPR karena melihat rekam jejak Bank BTN mendukung program perumahan nasional. Bank dengan kode saham BBTN ini mencatatkan penyaluran KPR sejak 1976 hingga pertengahan tahun ini mencapai kurang lebih 5 juta unit, dimana 3,9 juta unit diantaranya adalah KPR Subsidi dengan nilai penyaluran KPR sebesar Rp 209,7 triliun. Dengan pencapaian tersebut, Bank BTN menjadi penguasa pangsa pasar KPR Subsidi dimana per Maret 2022 BTN memegang 38,5% pangsa pasar KPR sementara di segmen KPR Subsidi BTN menguasai 84,5 % pasar. Komitmen BTN dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diwujudkan dengan penyaluran KPR Subsidi berkolaborasi dengan para pengembang.

    Haru menjelaskan, Bank BTN dalam menjalankan mandat sebagai Bank penyalur KPR tidak terbatas hanya pada pembiayaan terhadap supply dan demand perumahan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan program-program yang memudahkan calon konsumen untuk mengakses dan memperoleh fasilitas KPR, mulai dari pelayanan KPR online melalui aplikasi BTN Properti, portal rumahmurahbtn dan aplikasi lain dalah ekosistem perumahan digital, pelaksanaan Akad Massal KPR di berbagai daerah, produk KPR yang variatif untuk semua segmen, seperti KPR Subsidi, KPR Gaeeess for Millenial, KPR Manfaat Layanan Tambahan dan KPR Tapera serta produk KPR Syariah lain, Bank BTN juga secara aktif dan pro aktif bekerjasama dengan pengembang menjemput bola ke masyarakat dengan berpartisipasi dalam berbagai event perumahan nasional seperti Indonesia Properti Expo (IPEX).

    “Pada masa yang akan datang kami dalam proses mempersiapkan layanan digital mortgage dalam satu genggaman (mobile app) untuk mempermudah akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya, kami akan terus ekspansi bukan saja kepada sektor perumahan, tetapi juga subsektor perumahan, sehingga terbentuk ekosistem perumahan yang sustain dan memberi manfaat maksimal dalam pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia,” kata Haru.

  • Mahasiswa IPB Raih Beasiswa, Tinggal Gratis Di University Resort Bogor

    BOGOR,KORIDOR.ONLINE— Menindak lanjuti Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kampus IPB University sebelum masa Pandemi Covid-19 lalu, Manajemen University Resort (UResort) menggelar acara seremoni Pengumuman Beasiswa Hunian tahun 2022, sekaligus peresmian pengoperasian Apartemen Mahasiswa UResort, Senin (22/8/2022).

    Selain Direksi UResort, acara ini juga dihadiri Dr. Drajat Martianto, Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Erika B. Laconi, MS Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan IPB University, bersama jajaran Direktur, dan Wakil Dekan beberapa Fakultas IPB University.

    “Kami bersyukur hari ini bisa merealisasikan nota kesepakatan dengan pihak IPB University untuk bersinergi menghadirkan hunian yang ideal bagi mahasiswa IPB. Memang rencana ini sempat tertunda akibat Pandemi. Tapi sekarang Alhamdulillah kamin sudah bisa merealisasikannya, dengan memberikan beasiswa hunian kepada 4 orang mahasiswa IPB University yang berprestasi sekaligus meresmikan pengoperasian apartemen mahasiswa UResort ini,” ungkap Dimas Ario Shakti Mumpuni, MBA, Managing Director UResort.

    Mahasiswa penerima Beasiswa U Resort

    Menurutnya, ke empat mahasiswa ini akan diberikan kesempatan tinggal dan mendapatkan berbagai fasilitas yang ada di UResort secara gratis selama 1 tahun. “Kami berharap kerjasama dengan pihak IPB ini tidak berhenti sampai di sini, bahkah terus berkembang untuk masa yang akan datang,” ujar pria yang akrab disapa Rio ini.

    “Selain pemberian beasiswa hunian, alhamdulillah tadi juga telah diselenggarakan peresmian simbolis operasional University Resort bersama 2 Wakil Rektor IPB yaitu Bpk Dr Drajat dan juga Ibu Dr. Erika B. Laconi, MS. Saat ini dari 72 unit apartemen (tahap pertama) yang telah rampung dikembangkan UResort, hampir seluruhnya sudah terhuni. Dan untuk penghuninya sendiri adalah Mahasiswa IPB dari berbagai daerah, dan juga mahasiswa asing dari Malaysia,” jelas Rio.

    Membangun Karakter dan Healthy Lifestyle Mahasiswa

    Sementara itu Dr. Drajat Martianto, Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University mengatakan, saat ini IPB memerlukan dukungan hunian mahasiswa yang berkualitas.

    “Artinya bukan hanya menyediakan kamar, juga kalau bisa harus ada aktifitas-aktifitas yang medukung proses belajar lainnya, terutama dalam membangun karakter. Nah, itu tidak banyak hunian yang seperti itu. Dan Uresort menawarkan konsep yang seperti itu, sehingga menurut kami ini inline atau sejalan dengan program-program kami di IPB,” ujarnya seusai acara Seremoni Pemberian Beasiswa Hunian kepada Mahasiswa IPB, (Senin, 22/8/2022).

    Drajat juga menambahkan, dari sisi lokasi, UResort ini juga sangat luar biasa karena berada dekat danau dan hutan CIFOR Bogor yang begitu sehat, sehingga oksigen begitu banyak dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa tinggal di sini untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik supaya mereka selalu sehat, dibanding lokasi-lokasi hunian yang terlalu dekat dengan kampus dimana kepadatannya sudah luar biasa.

    “Dengan adanya hunian sehat dan menyehatkan tersebut, hal ini juga sesuai dengan karakteristik kami di IPB yang mengembangkan proses pendidikan mahasiswa ini bukan hanya untuk belajar, tapi juga mengembangkan Healthy Lifestyle. Jadi saya kira ini kebutuhan yang saling mengisi. UResort menyediakan hunian dengan segala kelebihannya itu, dan mahasiswa IPB mendapatkan hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” imbuh Drajat.

    Lebih lanjut Ia mengungkapkan, pihak IPB juga sangat terbantu dengan dengan kehadiran UResort ini. Menurut Drajat, pihak IPB belum mampu menghadirkan hunian seperti yang dikembangkan Uresort.

    Seremonial Pembukaan beroperasinya apartemen khusus mahasiswa U Resort Bogor

    “Fasilitas yang ada di UResort ini kan kita lihat memang cukup lengkap dan kekinian. Menariknya fasilitas ini sangat selaras dengan kebutuhan akademis seperti ruang belajar, co-working space, ruang seminar, entrepreneur training center, hingga business incubator bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang merintis usaha miliknya. Dengan segala keunggulannya tersebut, tidak heran kalau University Resort banyak menerima apreasiasi dari berbagai media dan juga award tingkat nasional,” kata Drajat.

    Mendapat Pujian dari Mahasiswa Luar Negari

    Kehadiran UResort yang berlokasi sangat berdekatan dengan Kampus IPB Dramaga Bogor ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para mahasiswa-mahasiswa luar negeri. Seperti yang diutarakan Alia penghuni Uresort yang juga merupakan Mahasiswa IPB asal Malaysia. Menurutnya UResort layak menjadi pilihan utama bagi para Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di IPB.

    “Saya senang di sini. Dari sisi lokasi UResort sangat dekat dari kampus. Lebih dari itu, karena berada dekat danau dan hutan Cifor, udaranya juga sangat segar dan yang lebih penting lagi fasilitasnya lengkap untuk mendukung kegitan belajar,” kata Alia.

    Hal senada juga diungkapkan Wajha. Mahasiswa yang juga berasal dari Negeri Jiran Malaysia ini merasa betah tinggal di UResort. Alasannya, selain bagunannya masih baru dan memiliki kamar yang nyaman, tinggal di UResort juga memberikan fasilitas yang selaras dengan kebutuhan belajar. “Saya cukup puas tinggal di UResort. Lingkungannya nyaman, aman, dan fasilitas yang ada juga cukup menarik dan lengkap,” pungkasnya.

  • PMN Untuk Bantuan Pembiayaan Rumah MBR

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Dalam upaya penyediaan rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) telah menyalurkan Rp97,44 triliun sejak tahun 2010 hingga Juni 2022.  Nilai FLPP tersebut telah berhasil membantu kepemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit di seluruh Indonesia. Tahun ini, program tersebut terus digulirkan dengan penyaluran Rp30 triliun dari APBN. Adapun, dana tersebut disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) senilai Rp19,1 triliun dan ke PT Sarana Multigriya Finansial (Perseo) atau SMF sebesar Rp2 triliun.

    Sementara itu, sisa dana lainnya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan SMF dan pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF.  Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan program KPR FLPP dijalankan menggunakan pendanaan dari PMN dan dikombinasikan dengan penerbitan surat utang (leverage).

    “Sejak Agustus tahun 2018 hingga Juni 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah,” kata Ananta, Senin (22/8/2022).

    SMF dalam hal ini, membantu meringankan beban Kementerian Keuangan sebagai fiscal tools dengan mendanai 25 persen pendanaan KPR FLPP. Dengan begitu, pemerintah hanya perlu menyediakan 75 persen dari total dana FLPP dari semula mencapai 90 persen.  Di samping itu, SMF bersinergi dengan BLU PPDPP untuk menyalurkan dana pendampingan porsi perbankan untuk pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur.

    “Hal ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya MBR. Di mana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengupayakan berbagai skema pendanaan untuk menekan backlog lewat penggunaan APBN, termasuk melalui FLPP.  Sri mengungkapkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya untuk memiliki hunian terjangkau yang ditargetkan tersalurkan kepada 200.000 unit rumah

     

  • Basuki: Hapernas Momentum Tingkatkan Kolaborasi Stakeholder Perumahan

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Pemerintah akan terus mendorong kerjasama dan kolaborasi para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk meningkatkan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari semangat Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang akan diperingati setiap tanggal 25 Agustus merupakan salah satu momentum bagi bangsa Indonesia agar tetap fokus menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    “Peringatan Hapernas ini harus menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mendorong pembangunan hunian layak untuk masyarakat,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rangkaian Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2022 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

    Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Herry TZ, perwakilan Bapenas, asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI), Himperra, Apersi, Perum Perumnas, HUD Institute serta para generasi muda Direktorat Jenderal Perumahan yang bertindak sebagai panitia pelaksana.

    Peringatan Hapernas, imbuhnya, akan menjadi satu rangkaian dalam memperingati Hari Habitat Dunia, yang diharapkan akan terjadi kolaborasi program lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

    Menteri PUPR menerangkan, rumah merupakan sebuah satu kesatuan dengan permukiman serta sektor lainnya, sehingga dibutuhkan sinergi dalam bentuk kolaborasi antara perumahan dan pengembangan kawasan permukimannya.

    Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mendorong serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan di bidang perumahan.

    “Rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal saja tapi juga meningkatkan produktivitas dan jadi bagian dari komponen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di masyarakat,” terangnya.

    Lebih lanjut, Menteri PUPR menerangkan, selain bekerjasama dengan pengembang, perbankan dan sektor swasta, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan BKKBN dalam rangka bisa penanganan kemiskinan ekstrem. Hal itu bertujuan agar program perumahan bisa terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat dari Kementerian dan lembaga lainnya.

    Pada kesempatan itu, Menteri PUPR juga mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini telah terlibat dalam setiap upaya kolaborasi yang dilakukan, baik dari pihak Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perbankan, Lembaga Filantropi, Asosiasi dan Pelaku Pembangunan serta setiap individu masyarakat yang secara proaktif turut mendukung dalam membangun rumahnya masing-masing sesuai dengan kriteria rumah layak huni

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menerangkan, pada tahun ini Peringatan Hapernas mengangkat tema “Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak dan Terjangkau Untuk Semua”. Dalam kegiatan ini Kementerian PUPR mengikutsertakan seluruh stakeholder dalam rangkaian peringatan Hapernas.

    Para pemangku kepentingan dapat terlibat dalam Pameran Rumah Rakyat bertajuk Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 dan MiniTalkshow yang merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Bank BTN di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pameran tersebut diselenggarakan mulai 13-21 Agustus 2022.

    Selanjutnya ada juga sayembara desain dan inovasi teknologi, seminar, podcast, serta groundbreaking kolaborasi dalam Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang dibarengi dengan peringatan Hari Habitat Dunia Tahun 2022 yang melibatkan berbagai Unit Kerja di lingkungan Kementerian PUPR. Selain itu, Direktorat Jenderal Perumahan juga mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Hunian Idaman Rusun Milik SKBG di Perkotaan”.

    Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, katanya, juga telah menjalankan beberapa program dalam upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau, diantaranya melalui Program Satu Juta Rumah, penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, serta kami siap mendukung penyediaan hunian bagi ASN, TNI dan POLRI di Ibukota Nusantara.

    Dalam mendukung penyediaan hunian layak huni, Direktorat Jenderal Perumahan juga telah melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi, diantaranya Kemendikbudristek melalui program Magang Kampus Merdeka dan BAZNAS.

    “Kami sangat terbuka dengan upaya kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai pihak kedepannya,” katanya.

  • Ekonom: Menunda PMN Berarti Lost Opportunity & MBR Paling Dirugikan

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu masalah utama negeri ini. Situasi ini diperparah dengan semakin mahalnya harga properti akibat lahan yang sempit di daerah perkotaan yang masih menjadi tempat utama masyarakat dalam mencari nafkah.

    Berdasarkan riset yang dilakukan Katadata Insight Center, harga tanah menjadi hambatan utama dalam penambahan pasokan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hambatan lainnya terkait kemampuan daya beli MBR yang selalu tertinggal dari kenaikan harga lahan dan bangunan. Karena itu, keberpihakan pemerintah dan dukungan perbankan sangat penting dalam mendukung kepemilikan rumah untuk segmen MBR. Panel ahli Katadata Insight Center Mulya Amri mengatakan, 84% dari backlog atau kekurangan rumah di Indonesia didominasi oleh MBR.

    “Peran vital pemerintah dan lembaga perbankan sangat krusial untuk mengatasi backlog. Dibutuhkan lembaga perbankan yang berkomitmen menyalurkan kredit konstruksi dan KPR bersubsidi. Inovasi sumber pendanaan harus menjadi fokus utama untuk kurangi beban APBN. Penyertaan Modal Negara dan kecukupan modal perbankan bisa mendukung cita-cita mulia pemerintah mewujudkan tempat tinggal yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Mulia Amri dalam webinar Rumah untuk Semua: Mencari Solusi Masyarakat Merdeka Punya Rumah yang diselenggarakan Katadata, Senin (15/8/2022).

    Katadata Insight Center melakukan riset selama tiga bulan, terhitung sejak Mei hingga akhir Juli. Untuk memvalidasi temuan di lapangan, tim Katadata juga melakukan interview dengan para pemangku kepentingan di industri perumahan, mulai dari pengurus asosiasi, ekonom, pengamat properti, Kementerian PUPR, Kementrian Keuangan, Bank BTN hingga sejumlah debitur KPR.

    “Kegiatan riset ini bagian dari upaya kami mengingatkan kembali pemerintah tentang janji mulia program sejuta rumah yang dicetuskan Presiden Joko Widodo pada 2015 silam. Kami juga sengaja merilis hasil riset ini menjelang hari Kemerdekaan sebagai renungan bersama bahwa banyak masyarakat kita yang belum sepenuhnya merdeka memiliki hunian layak,”  jelas Mulia.

    Data Kementerian PUPR memperlihatkan jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,75 juta unit. Hal itu masih ditambah data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 yang menyatakan hanya 59,5% keluarga menghuni rumah yang layak, sementara sisanya adalah rumah tidak layak huni.

    Data backlog diperkirakan akan terus meningkat. Pasalnya, jumlah keluarga baru terus bertambah, sementara pasokan hunian layak tidak mampu mengimbangi. Kalaupun ada pasokan, harganya sulit terjangkau atau pilihan lainnya lokasi rumah berada jauh dari tempat beraktivitas, seperti di area pinggiran kota.

    Berdasarkan riset yang telah dilakukan, Katadata merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah agar backlog perumahan bisa berkurang secara signifikan dan keresahan kaum milenial yang susah memiliki rumah karena kenaikan harga properti bisa dicarikan solusinya. Rekomendasi pertama yakni pemerintah perlu mendukung ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian MBR. Kedua, Pengembangan hunian vertikal harus diwujudkan dengan melibatkan pengembang skala besar.

    Ketiga, regulasi pemerintah harus sejalan dengan tujuan penambahan pasokan hunian MBR. Keempat, inovasi sumber pendanaan harus menjadi fokus utama mengurangi beban APBN. Kelima, pemerintah perlu mengkaji pentingnya keberadaan bank khusus perumahan rakyat. Dan keenam, PMN dan kecukupan modal perbankan dapat mendukung cita-cita pemerintah mewujudkan tempat tinggal layak huni bagi MBR.

    “Perlu upaya ekstra keras dalam menekan angka backlog. Lebih dari sekadar dukungan dan keberpihakan nyata semua pihak agar visi besar presiden Jokowi bisa terwujud sebelum masa jabatannya habis,” kata Piter Abdullah, Ekonom CORE Indonesia, yang menjadi salah satu panelis diskusi.

    Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah meningkatkan kapasitas permodalan Bank BTN melalui penyertaan modal negara (PMN). Dengan menerima PMN, BTN bakal punya kemampuan untuk memperbesar penyaluran kredit ke MBR.

    “BTN terbukti punya rekam jejak dan sejarah panjang sebagai pelaksana mandat pemerintah dalam membantu MBR memiliki rumah. Fakta juga menunjukkan, BTN paling berprestasi dalam menyalurkan program kredit bersubsidi FLPP dan punya keberpihakan nyata terhadap segmen MBR,” kata Piter.

    Piter juga mengingatkan tanpa PMN ke BTN, program sejuta rumah rakyat yang digagas Presiden Jokowi bisa melambat, sementara masa jabatan presiden kurang dari dua tahun lagi.

    “Tanpa keberpihakan dan komitmen pemerintah, memiliki hunian layak hanya menjadi mimpi para MBR. Tak ada pilihan bagi pemerintah selain menyalurkan PMN ke BTN. Menunda PMN berarti lost opportunity dan segmen MBR paling dirugikan,” kata Piter.

    Kawasan Perumahan Bersubsidi

    Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan generasi milenial semakin sulit memiliki rumah atau hunian karena kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka.

    Kondisi ini membuat pemerintah melakukan pelbagai upaya agar masyarakat Indonesia, terutama generasi muda bisa memiliki rumah. Salah satunya, pemerintah melancarkan Program Sejuta Rumah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan bantuan rumah layak huni serta prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan, Kementerian PUPR terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Salah satunya dengan melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal.

    “Jika sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan. Kita ambil contoh petani bisa masuk dalam kategori MBR informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan bayar mereka cukup tinggi, jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal untuk selanjutnya dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal,” kata Fitrah Nur.

    Wakil Ketua Umum DPP REI Moderod mengungkapkan, saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own). Selain itu, program sejuta rumah rakyat juga terus dikerjakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

    “Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right track, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih positif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Moerod.

  • Berikan Kemudahan Transaksi Bagi Sektor UMKM, Bank DKI Terapkan Digitalisasi Pasar Kebayoran Lama

    JAKARTA, KORIDOR – Akselerasi transformasi layanan digital terus dilakukan oleh Bank DKI, salah satunya dalam memberikan kemudahan bagi sektor UMKM. Untuk itu, pada Kamis, 11 Agustus 2022, Bank DKI bersama Bank Indonesia melakukan kegiatan monitoring on site penerapan akseptansi pembayaran digital SIAP QRIS  (Sehat Inovatif dan Aman Pakai-Quick Response Code Indonesian Standard) melalui JakOne Mobile di pasar Kebayoran Lama.

    Sebelumnya,Bank DKI Bersama Bank Indonesia juga telah melakukan program digitalisasi di pasar Perumnas Klender, Pasar Kedoya, Pasar Koja dan Pasar Santa. Hadir dalam acara tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan, Mukhlisin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Onny Widjanarko, Direktur Ritel & Syariah, Babay Parid Wazdi, Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Waluyo Hadi dan Manager Area 9 Pasar Kebayoran Lama, Dicky Fajar Siddik.

    Baca Juga: BTN Kembali Gelar Indonesia Property Expo 2022

    Direktur Ritel & Syariah, Babay Parid Wazdi dalam keterangannya menyatakan, “kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi sangat besar. Oleh karena itu, sebagai BUMD DKI Jakarta yang fokus dalam pengembangan sektor UMKM, Bank DKI turut mendukung dengan menyediakan JakOne Mobile sebagai super apps dengan berbagai fitur layanan digitalnya yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan transaksi keuangan harian khususnya bagi para pedagang dan pengunjung pasar Kebayoran Lama.”

    Melalui aplikasi JakOne Mobile, Bank DKI menghadirkan solusi perbankan digital bagi nasabah penggunanya untuk menciptakan pengalaman bertransaksi yang lebih personal, mobile dan handal mulai dari bayar bermacam tagihan hingga pembayaran pajak dan belanja online, transaksi Scan by QRIS, top up uang elektronik, bersedekah/ berdonasi untuk sesama hingga mengamankan dana darurat melalui pembukaan deposito dimana saja dan kapan saja.

    Baca Juga: Intiland Dan Mitbana Berkongsi, Kembangkan TOD Terpadu Talaga Bestari Tangerang

    Saat ini, Bank DKI juga telah menghadirkan New JakOne Mobile dengan tampilan UI/UX yang lebih menarik dan user friendly dalam memenuhi ekspektasi nasabah khususnya generasi milenial. Selain itu, New JakOne Mobile juga dapat digunakan oleh nasabah baru untuk membuka rekening tabungan secara online melalui smartphonenya tanpa harus ke kantor cabang Bank  DKI. Untuk informasi lebih lanjut terkait JakOne Mobile, nasabah dapat mengunjungi laman website di https://jakone.mobi/jakone-blog/new-jakone

    Sebagaimana diketahui, sampai dengan periode Juli 2022, transaksi QRIS melalui JakOne Mobile Bank DKI tumbuh 29,42% (yoy) menjadi 477.262 dibanding periode Juli 2021 sebesar 368.746. Selain transaksi QRIS, sampai dengan Juli 2022, jumlah pengguna JakOne Mobile juga sudah mencapai 1,7 juta pengguna, dengan jumlah nominal transaksi mencapai lebih dari Rp11 triliun, serta volume transaksi mencapai 12 juta transaksi.

    Baca Juga: Pinhome Tawarkan Pengembang Program Kerja Sama

    Selain JakOne Mobile, Bank DKI juga turut mengajak pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan menjadi agen melalui aplikasi JakOne Abank. JakOne Abank merupakan layanan perbankan tanpa kantor dimana Bank DKI hadir melalui Agen dengan menggunakan perangkat Mobile Point of Sale (MPOS) untuk pembayaran pajak dan retribusi, pembayaran tagihan. Dengan menjadi agen JakOne Abank, para pelaku UMKM dapat melayani berbagai transaksi perbankan serta mendapatkan komisi dari setiap transaksi.

    Bank DKI juga melakukan pengembangan aplikasi Digital Lending sebagai solusi dalam menghadirkan akses permodalan bagi para pelaku usaha yang tentunya baik bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di DKI Jakarta.

    Sebagai Bank yang memberikan perhatian penuh dalam pengembangan UMKM, Bank DKI juga turut berpartisipasi pada program Kredit Usaha Rakyat. Tahun 2022, Bank DKI menargetkan dapat menyalurkan KUR sebesar Rp1 triliun kepada pelaku UMKM di wilayah operasional Bank DKI baik debitur eksisting, anggota JakPreneur, dan Pedagang Perumda Pasar Jaya.

  • BTN Kembali Gelar Indonesia Property Expo 2022

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar pameran perumahan terbesar di Indonesia yakni Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 dengan tema “KPR BTN Merdeka”. Ajang IPEX 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan akan berlangsung mulai 13 Agustus 2022 hingga 21 Agustus 2022.

    Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, permintaan rumah terus ada dan jumlahnya cukup besar terlihat dari kesenjangan akan permintaan dan kemampuan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Dalam pemenuhan rumah yang layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah tidak sendirian dalam mewujudkannya. Diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari asosiasi pengembang, perbankan dan regulator. Indonesia Property Expo (IPEX) 2022 ini merupakan salah satu sarana untuk menjawab kebutuhan tersebut.

    Pembukaan IPEX 2022 di JCC, Senayan Jakarta

    Dia menjelaskan, IPEX 2022 kali ini sangat istimewa karena selain untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77, juga dalam rangka memeriahkan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2022 yang mengusung tema Hunian Layak dan Terjangkau untuk Semua.

    “IPEX 2022 kali ini kami mengusung tema KPR BTN Merdeka, yang memiliki makna setiap masyarakat berhak memiliki hunian yang layak dengan difasilitasi melalui KPR BTN,” ujar Haru pada Pembukaan IPEX 2022 di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/8).

    Menurut Haru, IPEX 2022 KPR BTN Merdeka diikuti oleh 55 pengembang dan Bank BTN  menargetkan potensi izin prinsip kredit pemilikan rumah (KPR) sekitar Rp2,5 triliun. Turut bergabung setidaknya 11 pengembang subsidi, 44 pengembang non subsidi, dan 7 peserta dari penyedia pendukung perumahan dan pengembang non asosiasi. “Selama Sembilan hari pameran ini diharapkan mampu menyedot pengunjung lebih dari 55.000 orang,” tegasnya.

    Adapun proyek yang dipasarkan pada pameran ini mencapai lebih dari 300 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan beberapa kota seperti Bandung, Surabaya, dan lainnya. Bagi masyarakat yang mengambil KPR dalam ajang IPEX 2022, Bank BTN memberikan bunga yang sangat menarik yakni hanya 2,22% di tahun pertama. Selain itu ada penawaran gratis untuk biaya provisi, administrasi, dan appraisal.

    Haru menuturkan, Bank BTN terus berkomitmen menjadi mitra Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi MBR. Komitmen ini dibuktikan perseroan dengan kontribusi yang sangat besar terhadap program sejuta rumah.

    “Jumlah penyaluran pembiayaan rumah Bank BTN diharapkan akan menjadi lebih besar jika pada saatnya nanti Pemerintah menyetujui corporate action dalam rights issue yang direncanakan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini,” paparnya.

    Menurut dia, dengan perolehan dana rights issue tersebut, Bank BTN dapat memperluas ekspansi penyaluran pembiayaan rumah lebih besar lagi. Bank BTN akan dapat berperan lebih besar lagi sekaligus menjadi mitra Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah khususnya bagi MBR.

    Dengan rights issue tersebut, sampai dengan akhir tahun 2025 Bank BTN akan mampu menyalurkan pembiayaan rumah sekitar 1,5 juta unit rumah atau naik hampir 8 kali lipat dari saat ini.

    “Kami menyadari bahwa tugas Bank BTN adalah tugas yang sangat menantang dan tidak mungkin dilaksanakan sendirian. Perlu dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan di bidang perumahan agar amanat undang-undang terkait rumah untuk rakyat yang tercermin dalam program sejuta rumah sebagai inisiasi Bapak Presiden Jokowi dapat terpenuhi,” pungkas Haru.

  • Intiland Dan Mitbana Berkongsi, Kembangkan TOD Terpadu Talaga Bestari Tangerang

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—PT Intiland Development Tbk, perusahaan pengembang properti menjalin kerja sama strategis dengan Mitbana Urban Development Fund (Mitbana) untuk pengembangan kawasan Transit-Oriented Development (TOD) terpadu seluas 51 hektare di Talaga Bestari, Tangerang.

    Kerja sama strategis ini diwujudkan dengan pembentukan perusahaan joint venture PT Inti Mitbana Development (IMD) yang dilakukan Perseroan melalui salah satu anak perusahaan PT Sinar Puspa Persada. Kerja sama joint venture ini berlaku efektif sejak 5 Agustus 2022.

    Penandatanganan kesepakatan kerja sama telah dilakukan sebelumnya oleh Suhendro Prabowo Wakil Presiden Direktur dan Chief Operating Officcer Intiland dan Permadi Indra Yoga, Direktur Pengembangan Bisnis Intiland dengan Mr. Pang Yee Ean selaku Board Member Mitbana di Jakarta.

    Permadi menjelaskan pengembangan baru kawasan Talaga Bestari memiliki prospek sangat baik seiring dengan semakin lengkapnya pengembangan infrastruktur jalan yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke berbagai tujuan di Jakarta maupun Tangerang.Menurutnya lokasi kawasan Talaga Bestari sangat strategis ditopang akses jalan tol Jakarta-Merak serta tersediannya pintu tol Balaraja Timur yang memudahkan akses dari dan menuju Jakarta atau Tangerang, termasuk akses langsung menunju kawasan pusat bisnis di Jakarta.

    Lokasi Talaga Bestari juga dekat dengan jalan tol Serpong-Bandara yang menghubungkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akses infrastruktur lainnya yakni jalan tol Serpong – Balaraja yang saat ini sedang proses pembangunan serta rencana jalan tol Balaraja-Bandara yang akan dibangun di masa depan. Jalan tol ini lokasinya dekat kawasan pengembangan baru Talaga Bestari.

    “Kemitraan dengan Mitbana menjadi strategi pertumbuhan utama dan mensinergikan kekuatan serta dan pengalaman kedua pihak untuk pengembangan properti” ujar Permadi dalam keterangannya, Senin (8/8).

    Sementara itu Chief Executive Officer Mitbana Yap Shih Chia, mengatakan, Indonesia selalu menjadi pilihan pasar investasi utama bagi Mitbana. Dari kerja sama joint venture ini, menurut Permadi pengembangan baru kawasan Talaga Bestari terbagi menjadi dua tahapan.

    Tahap pertama yakni pengembangan township seluas 40 hektare yang meliputi antara lain untuk perumahan, ritel, food & beverage, dan fasilitas club house baru untuk penghuni.

    Tahap II menempati lahan seluas 11 hektare untuk pengembangan area TOD yang dilengkapi dengan apartemen, ritel dan komersial terpadu yang teritegrasi dengan berbagai fasilitas suttle bus dan stasiun Mass-Rapid Transport (MRT).

    Presiden Direktur & Chief Operating Officer Mitbana Joseph Ueda mengatakan Mitbana akan memanfaatkan pengalaman Mitsubishi Corporation dalam mengkurasi perkembangan perkotaan serta keahlian teknis Surbana Jurong dalam perencanaan dan desain perkotaan, dalam berbagi praktik terbaik dari Jepang dan Singapura.

    “Bersama Intiland, kami ingin menciptakan pembangunan berkelanjutan terdepan di Talaga Bestari dan mendorong pembangunan komunitas sosial yang inklusif,” ujar Joseph Ueda.

    Dalam perusahaan joint venture ini, Mitbana memiliki 70 persen saham dan akan menyediakan dukungan teknis untuk pembuatan rencana induk, desain perkotaan dan infrastruktur untuk pengembangan baru kawasan Talaga Bestari.

    Mitbana telah menyiapkan desain dan fitur-fitur pengembangan berkelanjutan, termasuk penyediaan area hijau dan central park, jalur pedestrian dan sepeda yang akan terhubung dengan area-area hijau di seluruh kawasan pengembangan.

    ”Intiland akan lebih fokus pada persiapan lahan, pengembangan infrastruktur dan hubungan dengan pihak-pihak utama setempat, serta penanganan proses kontruksi dari pengembangan baru kawasan ini,” ujar Permadi

     

  • BP Tapera Gelar Pengundian Perdana Gelegar Rezeki Tapera

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar Pengundian perdana Gelegar Rezeki Tapera, disaksikan oleh Kementerian Sosial dan Notaris Jumat (29/7) di kantor BP Tapera, Kebayoran Baru, Jakarta. Gelegar Rezeki Tapera diselenggarakan dalam rangka percepatan pemutakhiran data (khusus PNS/ASN), program ini digelar sejak April 2022. Pengundian perdana ini diikuti oleh 952.906 peserta dengan hadiah tahap pertama yatu berupa  20 tablet Samsung A8 dan 47 HP Samsung A03.

    Undian ini ditayangkan secara langsung melalui Zoom Meeting dan Kanal Youtube BP Tapera. Tercatat lebih dari 700 partisipan hadir menyaksikan acara undian tersebut. Dari jajaran BP Tapera hadir langsung menyaksikan dan mengundi hadiah peserta Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Eko Ariantoro; Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Ariev Baginda Siregar; dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi, Nostra Tarigan serta jajaran direktur terkait yaitu  Direktur Operasi Pengerahan dan Direktur Kerjasama Kepersertaan.

    Rencananya pengundian hadiah ini akan berlangsung sebanyak 3 periode, yaitu pemutakhiran data yang dilakukan April – Juni 2022 yang diundi di bulan Juli 2022, pemutakhiran data yang dilakukan Juli hingga September 2022 yang akan dilakukan pengundian di bulan Oktober 2022, dan untuk pemutakhiran data yang dilakukan Oktober hingga Desember 2022 maka akan diundi di bulan Januari 2023 serta diikuti pengundian grand prize di periode yang sama.

    Bagi peserta yang telah melakukan pemutakhiran data melalui sitara.tapera.go.id/peserta/login sejak 1 April 2022, maka secara otomatis peserta tersebut dapat mengikuti program reward “Gelegar Rezeki Tapera” dari BP Tapera dan berhak memperoleh 1 (satu) nomor undian untuk mendapatkan total 156 hadiah mencapai miliaran Rupiah berupa, Samsung Tab A8, Handphone Samsung A03, Motor Honda Bear Deluxe, dan Grand Prize mobil Mitshubishi All New Expander GLS MT.

    Sebagai informasi, per 26 Juli 2022 data seluruh peserta (khusus PNS) yang telah melakukan pemutakhiran data sebanyak 1.088.174 peserta. Padahal saat ini jumlah peserta yang tercatat aktif sebanyak 4.075.814 peserta. Diharapkan dengan adanya upaya ini, sisa peserta aktif yang belum melakukan pemutakhiran data dapat segera, melakukan updating data di portal kepesertaan Sitara sesuai dengan amanah PP No.25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Pemberi Kerja dan Peserta Pekerja wajib melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data individunya. “Ditargetkan dengan adanya program Gelegar Rezeki Tapera ini, 80% dari peserta yang tercatat aktif bisa melakukan pemutahiran data,” ungkap Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Eko Ariantoro optimis.

    Dengan melakukan pemutakhiran data, peserta dapat menikmati beberapa manfaat antara lain pengecekan saldo tabungan beserta imbal hasil, menentukan prinsip pengelolaan dana baik secara konvensional maupun Syariah dan bagi kepesertaan  bagi yang memenuhi syarat eligible dapat mengajukan minat pembiayaan untuk kepemilikan rumah (KPR), pembangunan rumah dan renovasi rumah dengan suku bunga yang kompetitif. Serta bisa menentukan bank pencairan tabungan ketika nanti pensiun atau berakhir masa kepesertaan.

     

    “Langkah ini kami lakukan sebagai upaya pendorong para eserta agar segera melakukan pemutakhiran data agar bisa menikmati manfaat yang ada demi mewujudkan rumah pertama bagi MBR. Silakan kunjungi website resmi kami www.tapera.go.id untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program Gelegar Rezeki Tapera ini dan raih peluang yang ada,” tutup Eko Ariantoro dalam sambutannya.

    Daftar pemenang undian Gelegar Rezeki Tapera Periode pertama ini dapat dilihat pada halaman resmi situs BP Tapera di https://tapera.go.id dan media sosial BP Tapera, Instagram @bp.tapera dan tayangan ulang dapat disaksikan juga di youtube BP Tapera dengan judul Pengundian Hadiah Gelegar Rejeki Tapera Periode 1. Informasi hanya keluar dari media komunikasi resmi BP Tapera, hati-hati terhadap penipuan, BP Tapera tidak memungut biaya dalam proses undian ini.

  • Aditya Prabowo Terpilih Pimpin Deprindo Tiga Tahun Ke Depan

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Aditya Prabowo akhirnya terpilih secara aklamasi dalam ajang Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV guna memimpin asosiasi Developer Properti Indonesia (Deprindo) untuk peridoe tiga tahun ke depan, 2022-2025. Munas juga menyepakati beberapa rekomendasi, baik untuk internal Deprindo sendiri maupun kepada pemerintah.

    “Saat ini pentingnya anggota menjalin kekompakan dan saling membantu antar anggota sehingga program-program yang dicanangkan ketua umum dapat terlaksana dengan baik,” kata ketua umum terpilih Aditya Prabowo.

    Sementara Asriman Akhiruddin Tanjung selaku ketua dewan pembina, mengingatkan agar setiap anggota Deprindo tetap menjaga semangat dan fokus dalam menjalankan bisnis properti, karena tantangan yang akan dihadapi semakin berat ke depannya.

    Menurutnya, tantangan tersebut diantaranya belum lancarnya pelayanan pemerintah terkait perizinan bangunan yang disebabkan oleh petugas dan infrastruktur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum berjalan dengan baik.

    Tantangan selanjutnya adalah belum tuntasnya pandemi Covid19 sehingga sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir.

    “Selain itu kondisi global juga tidak bisa dipandang sebelah mata imbas perang Ukraina. Jika perang berkepanjangan maka akan semakin banyak negara yang naik inflasinya dan itu akan menjalar ke Indonesia,” kata dia.

    Pada kesempatan yang sama Jimmy Faisal Pasaribu ketua DPW Deprindo DKI Jakarta yang juga Ketua OC Munas menjelaskan bahwa selain memilih ketua umum dan ketua dewan pembina, Munas Deprindo juga menghasilkan beberapa rekomendasi. Diantaranya Deprindo perlu menerapkan digitalisasi data dan informasi tentang keanggotaan, regulasi dan perkembangan bisnis properti di tanah air.

    “Sehingga informasi tersebut mudah diakses oleh seluruh anggota, dalam rangka mewujudkan Deprindo yang modern dan bermanfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya,” lanjutnya.

    Deprindo menurut Aditya perlu berpartisipasi aktif dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat. Deprindo perlu berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan Stakeholder bisnis properti lainnya dalam setiap pembuatan kebijakan dan regulasi.

    “Deprindo mendorong agar semua pemangku kepentingan pembangunan perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN yang berkaitan dengan pembangunan dan pembiayaan perumahan membuat kebijakan yang mempermudah masyarakat miliki rumah, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah yang layak,” ujarnya.

    Selanjutnya tak lupa Munas juga menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi, dimana dalam GBHPKO ini tertuang acuan bagi program kerja setiap ketua umum terpilih.

     

Back to top button