Aktual

SUMBAWA, KORIDOR.ONLINE— Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (16/11/2024).

Fahri Hamzah dalam kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Direktur Pembiayaan Pembangunan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, dan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan M. Salahuddin Rasyidi. Kehadiran Fahri Hamzah disambut oleh Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa, Najamudin Amy, dan Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Julmansyah.

Fahri beserta rombongan tiba di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, turut disambut juga oleh ratusan anak-anak sekolah dasar yang sudah menunggunya. Anak-anak yang menggunakan seragam pramuka tersebut bersalaman dengan Fahri Hamzah, putra asli Kabupaten Sumbawa yang kini menjabat Wamen PKP.

Fahri bersama rombongan selanjutnya melakukan pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.  Kunjungan kerja Fahri di Kabupaten Sumbawa ini bermaksud untuk mensosialisasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni 3 juta rumah setiap tahunnya bagi penduduk Indonesia.

Fahri mengatakan saat ini ada sekitar 80 juta keluarga di Indonesia 50 juta keluarga sudah memiliki rumah, namun masih ada sekitar 20 keluarga yang belum memiliki rumah atau justru rumahnya tidak layak huni. “Misi presiden memastikan tidak ada lagi orang yang tinggal di gubuk-gubuk yang tidak layak, memastikan tidak ada orang yang tinggal dibantaran kali,” kata Fahri.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumbawa ada 166.433 kepala keluarga namun hanya ada 117.594 unit rumah di Kabupaten Sumbawa. Dia mengasumsikan bahwa ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga.

“Inti dari kebijakan presiden khususnya di bidang ekonomi ada dua, kita kaya dan kita akan tunjukkan dengan kekayaan itu kita akan selesaikan semua persoalan maka keluar kebijakan untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun.” kata Fahri.

Dia berharap keterlibatan dan keaktifan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan data-data yang diberikan kepada pemerintah pusat akurat, sehingga jumlah sasaran dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

JAKARTA, KORIDOR.OLINE—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PKP menyampaikan realisasi serapan anggaran dan capaian fisik TA 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus, Senin (4/11/2024).

Menteri Maruarar (Ara) mengatakan, pada TA 2024 Kementerian PKP yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapat pagu DIPA awal sebesar Rp9,25 triliun kemudian mendapat penambahan hingga pagu total akhir menjadi Rp14,68 triliun.

“Hingga 30 Oktober 2024 realisasi serapan anggaran tersebut mencapai 60,21% atau sebesar Rp8,84 triliun, dengan capaian pembangunan rumah sebanyak 94.086 unit dari target 145.796 unit. Capaian tersebut terdiri dari pembangunan Rumah Susun sebanyak 2.258 unit (69 tower), Rumah Khusus 1.426 unit, dan Rumah Swadaya 90.402 unit,” kata Menteri Ara.

Sementara untuk capaian bantuan pembiayaan perumahan diantaranya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tapera, SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka), dan SSB (Subsidi Selisih Bunga) hingga 30 Oktober 2024 tercapai sebanyak 182.372 (87,88%) dari target 207.525 unit.

Kementerian PKP juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp2,981 triliun lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Saat ini serapan anggaran BSPS sebesar 63,28% atau Rp1,887 triliun yang menyerap 180.804 orang pekerja dari target serapan 270.638 orang pekerja.

Menteri Ara mengatakan, untuk mencapai target realisasi anggaran diperlukan percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, dan percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas.

Agenda lain yang dibahas adalah pembahasan hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 BPK RI di mana Ditjen Perumahan menerima 2 LHP dengan total 31 rekomendasi senilai Rp11,5 miliar. LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun 2023 dengan 10 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti semuanya. LHP kedua terkait Kinerja Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Triwulan III 2023, dengan 21 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kesimpulan rapat memberikan apresiasi atas penyelesaian semua rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan semester II BPK RI tahun 2023. “Selanjutnya Komisi V DPR juga meminta untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024,” ujarnya

TANGERANG, KORIDOR,ONLINE—PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) secara resmi memperkenalkan proyek township terbarunya yaitu Summarecon Tangerang. Proyek ini akan menjadi kawasan kesembilan dari kawasan yang tersebar di Kelapa Gading, Bekasi, Bogor, Serpong, Bandung, Karawang, Makassar, dan Crown Gading.

Summarecon Tangerang didesain sebagai kawasan yang dapat dengan nyaman diakses berjalan kaki (walkable township) sehingga penghuninya bisa hidup lebih sehat.

Summarecon Tangerang hanya berjarak 200 meter dari Akses Tol Bitung, KM 26 Tol Jakarta Tangerang. Dengan waktu tempuh hanya 10 menit dari KM 18 Tol Jakarta Tangerang (Akses Tol Serpong), masyarakat dengan mudah menjangkau Summarecon Serpong.

Summarecon Tangerang merupakan kawasan hunian yang terintegrasi dan mengusung harmoni dengan alam, menghadirkan kesejukan melalui 6 buah danau, dan hunian hasil karya desain arsitektur yang indah.

“Memasuki usia ke 49 tahun, Summarecon terus berupaya memberikan kontribusi positif untuk perkembangan industri properti tanah air,” ungkap President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi di Tangerang, Rabu (30/10).

Kehadiran proyek township ke-9 yaitu Summarecon Tangerang merupakan respon terhadap permintaan pasar akan kawasan hunian di wilayah Jabodetabek.

“Momentum ini juga akan memperkuat bisnis Summarecon dengan mempercepat seluruh pengembangan guna memenuhi permintaan pasar,” tambahnya.

Launching perdana Summarecon Tangerang akan diadakan pada 30 November 2024 dengan penjualan cluster Havena Lakes dan Briza Lakes.

Ditawarkan sebanyak 205 unit untuk cluster Havena Lakes dan 408 unit untuk cluster Briza Lakes dengan penjualan akan dilakukan secara bertahap. Kedua cluster ini berorientasi ke danau yang eksklusif dapat diakses hanya oleh penghuni Havena Lakes dan Briza Lakes.

Semua cluster di Summarecon Tangerang dilengkapi dengan fasilitas keamanan 24 jam, one gate system, clubhouse yang dilengkapi dengan kolam renang, ruang terbuka hijau, infrastruktur kabel bawah tanah yang tertata rapi.

Havena Lakes dilengkapi clubhouse dan swimming pool, dengan desain yang kental nuansa resor, seakan setiap hari terasa suasana liburan.

Havena Lakes memiliki tipe 8×15 dan tipe 10×15 dengan harga mulai Rp 2 miliaran. Dan unit yang menghadap langsung ke danau dengan jumlah yang sangat terbatas terdiri dari tipe 10×18 dan tipe 12×18 dengan harga mulai Rp 4,7 miliaran.

Sedangkan Briza Lakes dirancang untuk keluarga muda yang dinamis. Semua rumah di Briza Lakes berorientasi ke danau, dengan beberapa unit rumah khusus yang memiliki view langsung ke danau.

Desain arsitektur rumah di Briza Lakes mengikuti trend arsitektur saat ini, dengan ruang-ruang dalam yang compact, efisien namun tetap nyaman dan pas untuk penghuninya. Juga dilengkapi dengan pilihan lantai attic sebagai skydeck sebagai ruang bersantai. Club house di Briza Lakes tampil dengan ala beach club yang seru dan nyaman.

Briza Lakes memiliki tipe 5×12 dan tipe 7×12 dengan harga mulai dari Rp 940 jutaan, serta unit spesial tipe 7×16 yang memiliki view langsung ke danau, dengan jumlah unit yang sangat terbatas, dengan harga mulai Rp 2,5 miliaran.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—BP Tapera menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kinerja Bank Penyalur Pembiayaan FLPP Periode Q-3 Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Selasa-Rabu 22-23 Oktober 2024 di Bogor. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan continuous improvement agar kualitas Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa terus meningkat menjadi lebih baik dan semakin banyak MBR yang menerima manfaat dari program ini.

Tercatat capaian realisasi pembiayaan FLPP Tahun 2024 per 21 Oktober 2024 telah mencapai 100% lebih dari target yang ditetapkan sebanyak 167.875 unit dari target 166.000 unit.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menghimbau kepada Bank Penyalur Pembiayaan FLPP untuk melakukan verifikasi ketepatan sasaran memastikan penerima manfaat Pembiyaan FLPP benar-benar merupakan MBR yang butuh rumah.

Selain itu, BP Tapera juga menghimbau seluruh Bank Penyalur Pembiayaan FLPP untuk ekstra selektif dalam bekerja sama dengan Pengembang guna memastikan Pengembang yang membangun Rumah MBR merupakan Pengembang yang amanah membangun rumah layak huni sesuai regulasi yang berlaku.

“Bank Penyalur Pembiayaan FLPP diminta untuk memastikan akad pembiayaan FLPP hanya dilakukan pada lokasi perumahan yang aman dari bahaya bencana, dilakukan pada rumah yang sudah selesai dibangun dan siap huni sesuai regulasi yang berlaku” tegas Sid Herdi Kusuma.

Pada Tahun 2024 ini BP Tapera terus berupaya melakukan pengembangan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan prinsip Continuous Improvement. Bank Penyalur Pembiayaan FLPP perlu meningkatkan implementasi Quick Response Code (QRC) melalui penggunaan aplikasi SiAkiQC.

Bank Penyalur dan Pengembang Rumah FLPP juga diharapkan bisa meningkatkan edukasi kepada semua Debitur/Nasabah MBR untuk melaporkan penghunian rumah secara mandiri setiap tahun melalui aplikasi akuHUNI.

“Dalam hal ada rumah yang tidak dihuni sesuai ketentuan, maka Bank Penyalur diharapkan dapat segera memberikan edukasi kepada MBR untuk segera menghuni rumah sesuai regulasi yang berlaku.’ ujar Sid Herdi Kusuma.

Apresiasi kepada Bank Penyalur

Pada kesempatan yang sama, BP Tapera memberikan apresiasi kepada 11 bank penyalur yang terdiri dari 6 Bank Himbara dan 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah berkontribusi dalam Penyaluran Pembiayaan Rumah bagi Masyarakat Berpanghasilan Rendah (MBR) periode Q-3 Tahun 2024.

BP Tapera memberikan reward kepada Bank Penyalur ke dalam beberapa kategori yang diserahkan oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera didampingi oleh PLT. Direktur Operasi Pemanfaatan, Muhammad Nauval Al-Ammari, Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan, Alfian Arif, Kepala Divisi Operasi Penyaluran Pembiayaan, Is Aprianto, dan Narasumber dari Kementerian Keuangan, Fajar.

Bank Nasional Penyalur Pembiayaan FLPP dengan Capaian tertinggi pada Q-3 tahun 2024 diberikan kepada Bank BTN yang telah menyalurkan rumah sebanyak 93.540 unit rumah, disusul oleh BTN Syariah sebanyak 29.081 unit rumah, dan BRI sebanyak 14.350 unit rumah.

Selanjutnya, BP Tapera juga memberikan apresiasi kepada bank Pembangunan Daerah (BPD) penyalur Pembiayaan FLPP pada Q-3 Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada Bank BJB, Bank BJB Syariah, Bank Sumsel Babel.

Dalam kesempatan yang sama, BP Tapera juga memberikan penghargaan kepada bank penyalur yang berhasil meningkatkan jumlah pembiayaan FLPP Q-3 Tahun 2024 terbanyak yaitu Bank BTN Syariah, Bank Mandiri, dan BPD Sumselbabel.

BP Tapera juga memberikan apresiasi kepada BPD Sulteng, BPD Sulselbar Syariah dan BPD Sumut Syariah sebagai bank penyalur pembiayaan FLPP dengan capaian Tingkat keterhunian tertinggi tahun 2024.

BP Tapera juga memberikan apresiasi kepada bank BPD Sumut Syariah sebagai bank penyalur pembiayaan FLPP terbaik periode Q-3 Tahun 2024 dan Bank BNI dengan capaian implementasi QRC terbanyak.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan sosialisasi program komunikasi dalam rangka penguatan kolaborasi dengan mitra strategis yang disampaikan oleh Kepala Divisi Komunikasi dan Sekretariat Badan BP Tapera, Mungki Indriati Pratiwi.

“Untuk dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat terutama peserta Tapera, kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak terutama bank penyalur, asosiasi pengembang, dan mitra strategis lainnya.” Ungkap Mungki Indriati Pratiwi.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mendukung pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis BSI dengan Real Estate Indonesia (REI).

Melalui kerja sama ini, BSI siap memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah idaman dengan berbagai skema pembiayaan, baik komersial maupun subsidi. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan kerja sama ini akan memperkuat sinergi Perseroan dengan lebih dari 723 anggota REI yang mengembangkan lebih dari 1.600 proyek perumahan, di mana BSI telah aktif terlibat dalam pembiayaan perumahan. Tidak hanya di sektor komersial, kolaborasi ini juga memperkuat penyaluran KPR Subsidi.

“Kami berharap melalui kolaborasi dengan REI, penyaluran KPR BSI Griya dari anggota REI dapat meningkat hingga 30%. Ini adalah langkah nyata untuk mempermudah masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, dalam mendapatkan akses ke rumah layak dan terjangkau,” ungkap Hery.

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun 3 juta unit rumah selama masa pemerintahannya. Sebanyak 2 juta unit di antaranya akan dibangun di perdesaan, sementara 1 juta unit lainnya di perkotaan.

Pada tahun 2023, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,7 juta dari tahun sebelumnya. Data Kementerian PUPR pada tahun 2022 menunjukkan dengan angka backlog perumahan sebesar 11 juta yang sebanyak 93% berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, sebanyak 60% dari angka tersebut didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal. Hal ini menunjukkan urgensi dalam penyediaan rumah layak bagi masyarakat.

Hery menambahkan, sinergi ini merupakan bagian dari upaya BSI dan REI dalam mendukung program pemerintah terkait pengadaan perumahan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kolaborasi dengan REI bukan hanya sebatas angka, tetapi ini adalah tugas mulia untuk menyediakan perumahan yang layak, dan memperluas akses bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah,” kata Hery.

Dengan rencana REI untuk menyelenggarakan 50 kegiatan hingga tahun 2025, BSI juga akan turut serta secara eksklusif dalam kegiatan tersebut. Melalui berbagai kegiatan ini, REI dan BSI berupaya memperkuat hubungan dengan para pengembang dan mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia.

Tidak hanya itu, Hery juga menambahkan bahwa kemitraan dengan REI dan para pengembang adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Saat ini, BSI menempati posisi sebagai bank terbesar keenam dalam hal penyaluran pembiayaan Griya. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan lebih dari 21 juta nasabah, BSI bekerja sama dengan REI dan asosiasi pengembang untuk menyediakan perumahan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

“Kami optimis kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia. BSI siap menyediakan dukungan pembiayaan, sementara para pengembang di bawah naungan REI akan menyediakan hunian yang berkualitas dan layak. Kami merasa tidak ada kendala untuk mendukung pembiayaan. Harapan kami, ke depan BSI akan terus berperan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia,” pungkas Hery.

Tercatat portfolio BSI Griya mencapai Rp55 triliun per Agustus 2024. Pangsa pasar BSI di sektor ini telah mencapai 7,19%, tumbuh positif sebesar 8,86% year on year. Selain itu, BSI juga telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp2,75 triliun terhadap pengembangan 18.428 unit rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—BP Tapera dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) jalin kesepahaman bersama dengan menandatangani nota kesepahaman bersama pada Rabu (9/10) tentang Sinergi Program Pembiayaan Ultra mikro dan Tabungan Perumahan Rakyat dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PIP, Ismed Saputra berkomitmen untuk bersama mewujudkan sinergitas antara BP Tapera dan PIP dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sinergi program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan tabungan perumahan rakyat.

Sinergi ini menjadi menarik karena kedua lembaga ini sama-sama memiliki peran menyalurkan dana pembiayaan dengan segmen yang relatif  sama dan berdampak positif untuk mereduksi tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia dengan porsinya masing-masing.

Menurut Heru Pudyo Nugroho, pertukaran data dan informasi terkait pembiayaan UMi dan tabungan perumahan rakyat dapat berjalan dengan baik dan memperluas akses baik dari sisi pembiayaan UMi maupun tabungan perumahan rakyat dalam rangka pemberdayaan UMKM.

“Nasabah yang sudah mendapat pembiayaan UMi akan diajak untuk menjadi peserta tapera karena “semua bisa punya pensiun”, selanjutnya secara resiprokal nasabah UMi jika sudah terdaftar menjadi peserta juga bisa mendapatkan manfaat dari BP Tapera,” ujarnya menjelaskan.

Tahun 2025 mendatang, BP Tapera akan fokus untuk penetrasi kepesertaan bagi masyarakat informal dalam mendapatkan pembiayaan perumahan subsidi. Di sisi lain, Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (coordinated fund) akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

PIP itu sendiri merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan yang mengelola dana bergulir dengan fokus pada kelompok pembiayaan ultra mikro. Pembiayaan yang disalurkan untuk kelompok ini maksimal senilai Rp20 juta. Selanjutnya LKBB ini akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (start up) UMKM.

“Kami berharap, sinergitas dapat terjalin dengan baik dalam rangka perluasan kepesertaan pekerja mandiri. Dimana per 1 Oktober 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan dari program FLPP kepada sektor informal/ pekerja mandiri sebanyak 25.229 unit rumah senilai Rp3,04 triliun,” ungkap Heru Pudyo Nugroho menjelaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra menyampaikan bahwa sejak digulirkan tahun 2017 sampai dengan akhir September 2024, pembiayaan UMi telah menjangkau 11,3 juta pelaku usaha ultra mikro di 510 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan 96 LKBB dan nilai penyaluran mencapai Rp 43,56 Triliun.

“Pelaksanaan perluasan penyaluran UMi dan pemberdayaan UMKM dapat dikolaborasikan oleh PIP  kepada berbagai pihak. Salah satunya BP Tapera yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat untuk peningkatan dan perluasan akses perumahan,” ungkap Ismed Saputra menjelaskan.

Menurut Ismed Saputra BP Tapera telah memiliki ekosistem dalam kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dimana datanya dapat dielaborasi lebih dalam untuk keperluan analisis dan klasterisasi dalam keperluan penyaluran Pembiayaan UMi. Begitupun sebaliknya, PIP telah memiliki ekosistem yang mapan terkait pembiayaan UMi bukan hanya terdiri atas para debitur UMi, namun juga pihak lain yang mendukung seperti Manajemen LKBB penyalur, AO/Pendamping UMi, dan sebagainya. Hal ini dapat dikolaborasikan dalam penyediaan akses dan/atau manfaat Tabungan Perumahan Rakyat khususnya pada penyediaan rumah/kemudahan kepemilikan rumah.

BP Tapera sebagai badan hukum publik memiliki peran yang begitu besar dan mulia dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dalam pemilikan hunian, terutama hunian pertama.  Amanah ini merupakan kepercayaan yang dianugerahkan kepada kami untuk dijalankan sesuai harapan pemerintah maupun masyarakat, agar BP Tapera dapat segera memberikan layanan sepenuhnya dan lebih menyeluruh.

“Kami akan terus berupaya dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memperluas akses kepesertaan sekaligus melihat potensi lain yang dapat memberikan manfaat tambahan bagi peserta yang sudah ada,” ungkap Heru Pudyo Nugroho mengakhiri.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Rumah adalah kebutuhan bagi semua orang. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah selalu berupaya untuk mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi backlog perumahan dimana berdasarkan Data Susenas 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional sebanyak 9,9 juta Rumah Tangga dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada periode yang sama mencapai sebanyak 26,9 juta Rumah Tangga. Backlog tersebut tersebar di 98 wilayah perkotaan dan 416 wilayah pedesaan (pesisir dan non pesisir).

Atas kondisi tersebut, dan agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menempati rumah layak dan terjangkau serta sebagai upaya dalam rangka mempercepat usaha untuk mengatasi backlog perumahan, BP Tapera tidak bisa bekerja sendiri.

“Dibutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh stakeholders terkait pada ekosistem perumahan. Pemerintah hadir melalui dukungan APBN, dimana BP Tapera berfungsi sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang mengelola dana FLPP dan juga sebagai demand aggregator untuk penyediaan data MBR. Disisi lain dibutuhkan juga dukungan dari perbankan untuk menyalurkan pembiayaan, dan Pengembang untuk penyediaan supply rumah, serta stakeholders terkait lainnya,” jelas Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, dalam kegiatan Talkshow bersama Forwapera dengan tema Program 3 Juta Rumah, Butuh Kementerian Khusus Perumahan.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi kebutuhan perumahan, diantaranya terkait perencanaan dimana terdapat keterbatasan lahan sehingga harga semakin tinggi khususnya di daerah perkotaan serta lokasi perumahan yang jauh dari area aktifitas kegiatan sehingga menambah waktu tempuh. Sedangkan tantangan dari sisi konstruksi, diantaranya harga bahan bangunan yang tinggi disebabkan oleh kurangnya produksi masal dan masih terbatasnya ketersediaan rumah layak huni yang berwawasan lingkungan untuk mendukung inisiatif hijau.

Menurut Doddy Bursman, strategi yang dibutuhkan dalam mendukung program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah perluasan pengembangan pembiayaan perumahan, mengurangi beban fiskal pemerintah dan mengurangi mismatch maturity dengan menyediakan dana murah jangka panjang. Kedepan BP Tapera akan terus melakukan perluasan sumber dana sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sumber dana tersebut, selain berasal dari Dana Peserta dan Dana Pemerintah melalui alokasi APBN, dapat juga dengan optimalisasi sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Untuk itu, BP Tapera hadir untuk meningkatkan ketersediaan dana dan prioritisasi penyaluran sehingga mencukupi dan lebih tepat sasaran, penyediaan pendanaan untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan, meningkatkan bankability peserta informal melalui mekanisme tabungan beserta profiling demand dan risk nya. Pengelolaan dana jangka panjang berbasis tabungan diharapkan dapat menggantikan peran APBN serta mengatasi masalah funding mismatch pembiayaan perumahan.

Saat ini, terhitung tanggal 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 111.784 unit rumah senilai Rp13,62 triliun yang tersebar di 33 provinsi, 387 kabupaten/kota, disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 perumahan. Sedangkan untuk pembiayaan Tapera, telah menyalurkan sebanyak 3.512 unit rumah senilai Rp583,55 miliar.

“Terkait dengan program tiga juta rumah, BP Tapera siap mendukung apapun Keputusan yang akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih nanti. Kami akan menjaga terus penyaluran perumahan bagi masyarakat dan selalu siap menerima penugasan dari pemerintah yang akan datang.” tegas Doddy Bursman dihadapan narasumber lainnya diantaranya adalah Theo L. Sambuaga selaku Menperkim RI periode 1998-1999, Daniel Djumali selaku Sekretaris Jenderal Apersi, Joko Suranto selaku Ketua Umum REI, M. Aviv Mustaghfirin selaku Wakil Ketua Umum HIMPERRA, dan Andre Bangsawan selaku Ketua Umum Appernas Jaya

Dengan program pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera, mampu membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhannya seperti jika mereka memiliki tanah dapat mengajukan Kredit Bangun Rumah, sedangkan bagi yang memiliki rumah yang tidak layak huni dan perlu perbaikan, dapat mengajukan Kredit Renovasi Rumah. Program yang ada tersebut mendukung pengurangan backlog dan membuka akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Atas pencapaian kinerja positif tahun buku 2023, Bank DKI kembali meraih penghargaan pada Indonesia Finance Award dengan predikat sebagai “The Best Indonesia Finance for Bank BPD Company 2024 Kategori Asset < Rp100 T” dari Economic Review dalam gelaran Indonesia Finance Award-VIII 2024 di Jakarta pada Senin (12/08).

Indonesia Finance Award-VII 2024 merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang dinilai konsisten dan mampu mempertahankan kinerja keuangan yang positif. Penghargaan tersebut diberikan kepada Bank DKI setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh tim juri independen Economic Review berdasarkan data kinerja keuangan perusahaan serta data lainnya yang dipublikasikan melalui website resmi perusahaan.

Berdasarkan hasil penilaian, Bank DKI meraih predikat Platinum dengan penilaian “Very Excellent” atau bintang lima. Adapun penilaian yang dilakukan meliputi data kinerja perusahaan yang tercantum pada Annual Report 2023 yang telah diaudit, data yang dipublikasikan pada website resmi perusahaan, serta data publik lainnya yang dapat diakses.

BACA JUGA: Greenwoods Group Rilis Dua Proyek Baru dan Rebranding Logo Citaville

Indikator penilaian juga menekankan pada financial resilience perusahaan yang meliputi likuiditas, cash flow operation, kemampuan membayar hutang, dan kinerja saham untuk perusahaan terbuka.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto melalui keterangan resminya mendedikasikan penghargaan yang diterima kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya nasabah, pemegang saham dan mitra kerja yang terus memberikan kepercayaan kepada Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi motivasi yang baik untuk terus melanjutkan pencapaian kinerja keuangan yang baik, dan tumbuh secara sehat dan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan,” ujar Romy.

BACA JUGA: Sinar Mas Land Raih Tiga Penghargaan di Ajang Golden Property Awards 2024

Indonesia Finance Award-VIII 2024 diadakan sejak 2018, diselenggarakan atas kerja sama dari Economic Review, Indonesia Asia Institute, Ideku Group, Indonesia Leaders, serta dinilai oleh Dewan Juri yang independen dan profesional di bidang Keuangan dari IPMI International Business School, Perbanas Insitute, Universitas YAI, Cyber Universitiy.

Dewan Juri yang terlibat terdiri atas Penasehat, yaitu Professor Finance IPMI Institute, Roy Sembel, serta Rektor Cyber University, Gunawan Witjaksono. Serta diketuai Dosen Pasca Sarjana Perbanas Institute Dewantoro Marsono, dengan anggota Dosen Pasca Sarjana Universitas Persada Indonesia YAI, Shafenti, Head of Investment Gallery IPMI Institute, Ardo R.Dwitanto, Director of Research and Community Services at IPMI Institute, Dety Nurfadilah, dan Former Finance Director BUMN (Persero), Nilawaty Djuanda.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi dalam kesempatan berbeda menambahkan, penghargaan Indonesia Finance Award-VII 2024 yang diterima menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja melalui berbagai strategi bisnis.

BACA JUGA: BPKH Tunjuk UUS Bank DKI Sebagai Bank Pengelola Keuangan Haji

“Penghargaan ini menjadi semangat bagi seluruh insan Bank DKI untuk terus menjaga kinerja Perseroan agar tetap solid, dan terus menghadirkan inovasi di berbagai bidang, utamanya dalam hal pelayanan kepada nasabah,” tutup Arie. ***

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Sebagai wujud dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), yang dilakukan di Jakarta pada Selasa (23/07). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan kerentanan sosial melalui pemberian Bantuan Sosial kepada warga yang memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, dalam keterangan resminya mengatakan, “Distribusi KLJ, KPDJ, dan KAJ ini merupakan wujud dukungan Bank DKI untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cara yang efisien dan aman. Dalam hal ini, Bank DKI bertindak sebagai fasilitator penyaluran bantuan sosial tersebut, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat,” ujar Agus.

Bank DKI juga menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan sosial mereka, yaitu melalui integrasi dengan aplikasi perbankan digital JakOne Mobile. JakOne Mobile memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola dan memonitor bantuan yang diterima secara digital, memudahkan transaksi non-tunai, serta mengakses berbagai layanan perbankan lainnya.

BACA JUGA: BPKH Tunjuk UUS Bank DKI Sebagai Bank Pengelola Keuangan Haji

Agus melanjutkan, Melalui integrasi dengan aplikasi JakOne Mobile ini, Bank DKI ingin memastikan bahwa penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan bantuan yang diberikan.

Distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama tanggal 23 s.d. 31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, 5 penerima KPDJ, dan 5 penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, 5 penerima KLJ dan 5 penerima KPDJ.

Adapun sampai dengan periode Juni 2024 telah dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I dibagikan kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/, atau mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

BACA JUGA: Melirik Cuan Kawasan Terintegrasi “City Within A City’” di Gading Serpong

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengimbau seluruh penerima manfaat agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama untuk tidak memberikan PIN kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI.

Arie menambahkan penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman dan nyaman.

“Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital Bank DKI, salah satunya super apps JakOne Mobile untuk kemudahan bertransaksi di mana saja, kapan saja,” tutup Arie.

Apabila penerima manfaat membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Layanan Call Center Bank DKI di nomor (021) 1500-351.

KORIDOR.ONLINE, BEKASI – Di tengah harga rumah segmen menengah atas mengalami kenaikan seiring reborn-nya pasar properti, permintaan rumah kelas real estate harga di bawah Rp500 juta  di Bekasi juga ikut terdongkrak. Permintaan ini lebih didominasi oleh kaum milenial dan keluarga muda yang sedang mencari rumah pertamanya.

Menurut Ardian Hendra, General Manager Harmoni Park Group, faktor utama kaum milenial dan keluarga muda tertarik dengan rumah real estate di bawah Rp500 jutaan karena harganya terjangkau oleh mereka. Pasalnya, harga rumah menengah (real estate) di Bekasi saat ini rata-rata sudah di atas Rp500 jutaan, bahkan ada yang Rp1 miliar ke atas.

“Sebagian besar mereka mempertimbangkan kemampuan finansialnya dalam jangka panjang. Mengingat kondisi-kondisi ekonomi ke depan yang masih belum stabil, sehingga perhitungan finansial harus lebih matang, jika tidak cicilan KPR-nya bisa macet” kata Ardian, Rabu, 7 Agustus 2024, di Bekasi, Jawa Barat.

BACA JUGA: Melirik Cuan Kawasan Terintegrasi “City Within A City’” di Gading Serpong

Selain itu, lanjut Ardian, yang juga tak kalah pentingnya adalah lokasi perumahan itu harus mudah diakses transportasi umum dan dekat akses tol, sehingga memudahkan mobilitas mereka, serta dekat dengan fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, stasiun kereta, dan lain sebagainya.

Melihat peluang pasar yang cukup besar itu, Harmoni Park Group mengembangkan Harmoni Park Bekasi. Perumahan seluas 30 hektare di wilayah Bekasi ini, memiliki lokasi yang sangat strategis.

“Proyek kami sangat dekat dengan akses Tol Cibitung – Cilincing yang memberikan kemudahan transportasi menuju Jakarta, Bogor, dan Cikampek, serta juga ke pusat Kota Bekasi. Jaraknya hanya 20 menit dari kawasan Jakarta Utara. Hanya 15 menit ke kawasan industri Marunda dan 30 menit ke Tanjung Priok,” jelas Ardian.

Menurut Ardian, sejak awal dipasarkan awal tahun 2024 permintaan rumah di  Harmoni Park Bekasi menunjukkan trend kenaikan, rata-rata 5 – 10 persen perbulan. Dengan harga yang ditawarkan mulai Rp474 juta hingga Rp878 juta.  Sebagian besar pembelinya adalah para pekerja level supervisor dan manager di kawasan industri Marunda, Tanjung Priok, dan sekitar Kawasan Berikat Nusantara di Jakarta Utara.

BACA JUGA: Apa itu IPL Apartemen, Dasar Hukum, dan Bagaimana Cara Menghitungnya?

Tipe rumah yang sangat diminati di Harmoni Park Bekasi adalah 30/66, 27/70, dan 27/74 yang harganya masih di bawah Rp500 juta. Yang bagi kalangan kelas menengah “baru” (pekerja keluarga muda) harga tersebut cukup terjangkau.

Gratis umroh

Ardian mengatakan, untuk menarik lebih banyak minat konsumen dan memeriahkan HUT RI ke-49, di bulan Agustus ini Harmoni Park Bekasi memberikan kemudahan dan keuntungan langsung bagi konsumen yang beli dalam masa promo tersebut. Dimana hadiah utamanya adalah berangkat umrah baik pembelian rumah secara cash maupun melalui KPR.

Tak hanya itu, imbuhnya, pengembang Harmoni Park Bekasi menarik Booking Fee hanya Rp1 juta. Semua biaya sudah all in sampai akad, tapi mendapatkan lingkungan, rumah, dan fasilitas berkualitas kelas real estate. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: club house, kolam renang, danau, taman-taman tematik, children playground, culinary area, tempat ibadah, mini zoo, dan Shuttle bus.

BACA JUGA: Wujudkan Kinerja Berkelanjutan, Q2 2024 Kredit UMKM Bank DKI Tumbuh 22,78%

“Kami ingin beri kesempatan baik, bagi kaum milenial dan keluarga muda segera wujudkan rumah pertamanya. Dengan bayar booking fee Rp1 juta, jika dokumen lengkap dan setujui bank bisa langsung akad kredit. Bebas biaya BPHTB, AJB, Notaris, dan KPR, serta angsuran KPR mulai Rp2 jutaan,” jelas Ardian.

Saat ini dipasarkan rumah di Cluster Birka, yang menawarkan desain arsitekturnya memadukan konsep rumah Nordic (Scandinavian) dengan tampilan modern minimalis dengan pintu depan smart door lock system yang dikemas dengan gaya elegan dan eksklusif. Rumahnya menggunakan lantai Homogeneous Tile 60×60,  tinggi Plafond dari 3 sampai 5 meter, dan sudah double dinding, dilengkapi fasilitas security 24 jam, dan CCTV kawasan.

Untuk serahterima rumah perdana sekitar 50 unit akan dilangsungkan di bulan Oktober 2024, ini lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

Harmoni Park Bekasi berada di kawasan Utara Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dengan Jakarta Utara dan Jakarta Timur merupakan kawasan sunrise property dengan potensi pengembangan skala kota. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengembang besar yang turut membangun di sekitar wilayah Babelan, seperti: Kota Harapan Indah, Summarecon Crown Gading, dan Grand Duta City.

Di lahan 30 hektar Harmoni Park Bekasi rencananya akan dibangun beberapa cluster dengan lebih dari 2.000 unit rumah berbagai tipe. Dimana cluster pertama yang dipasarkan adalah Cluster Birka dengan luas sekitar 4 hektar, lokasinya berada dekat gerbang utama dan selangkah dengan club house. ***