Aktual

  • BP Tapera Berhasil Tuntaskan Target Penyaluran Dana FLPP

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Memasuki pertengahan Desember 2023, Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai target tahun 2023 sebesar 229.000 unit senilai Rp26,32 Triliun sesuai dengan komitmen dengan Kementerian Keuangan pada Selasa (12/12). Komisioner BP Tapera, Adi Setianto memberikan apresiasi yang tinggi kepada bank penyalur, pengembang dan semua tim yang mensukseskan tercapainya target ini.

    “Berkat kerja sama yang baik dari semua tim, bank penyalur dan pengembang serta BP Tapera maka target 2023 ini dapat kami capai. Ini bentuk komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan,”ungkap Adi Setianto bangga.

    Adi Setianto berharap pencapaian ini menjadi tolak ukur bagi semua pihak bahwa dengan komitmen yang tinggi target bisa dicapai. Namun Adi Setianto tetap menegaskan bahwa bank penyalur FLPP harus memastikan bahwa penyaluran dana FLPP tepat sasaran dan dihuni oleh para penerima manfaatnya.

    “Rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas dan pengembang harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah rumah yang sesuai dengan peraturan yang ada dan layak untuk dihuni,” ujar Adi Setianto menegaskan.

    Penyaluran dana FLPP tahun 2023 ini disalurkan oleh 40 bank penyalur, dimana dari 229.000 unit, terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 Triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar.

    Sepuluh bank penyalur tertinggi dalam penyaluran dana FLPP ini terdiri dari BTN sebanyak 126.269 unit, diikuti oleh BTN Syariah sebanyak 35.205 unit, BRI sebanyak 22.076 unit, diikuti BNI sebanyak 14.193 unit, Bank BJB sebanyak 7.744 unit, BSI sebanyak 4.360 unit, Bank Mandiri sebanyak 3.343 unit, BJB Syariah sebanyak 2.566 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.910 unit serta Bank Sumselbabel Syariah sebanyak 1.230 unit. “Sepuluh bank penyalur tertinggi ini menyalurkan 95,63% dari total penyaluran. Sisanya 30 bank penyalur lainnya menyalurkan sebanyak 4,37%” ujar Adi Setianto menjelaskan.

    BP Tapera berharap ke depan semakin banyak bank penyalur yang konsen dalam menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak tetapi juga rumah susun. Untuk tahun 2024 mendatang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miliar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.

    Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, diharapkan kontribusi program FLPP dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR yaitu sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5%.

     

     

     

  • Top! Backlog Kepemilikan Rumah Turun Menjadi 9,9 juta Unit

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Dipenghujung tahun 2023, angka kesenjangan atau backlog kepemilikan rumah turun dari 10,5 juta unit (14,42%) tahun 2022 menjadi 9,9 juta unit (13,56%) tahun 2023. Angka tersebut berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).  Merujuk data yang sama, angka backlog kelayakan hunian (kualitas rumah) di Indonesia juga turun dari 16,14 juta unit (22,16%) tahun 2022 menjadi 14,84 juta unit (20,31%) tahun Top!2023.

    “Persentase kepemiikan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga layak huni  terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, sesuai arah kebijakan pembangunan perumahan dalam RPJMN 2020-2024. Diantaranya meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari semula 56,51% menjadi 70%,” ujar Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pembukaan Kongres II Himperra di Jakarta, pekan lalu.

    Pada kesempatan berbeda, Ida Eridawaty Harahap, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, menjelaskan bahwa  perhitungan yang dilakukan oleh BPS soal  perumahan selain bicara isu tentang backlog kepemilikan, juga tentang rumah berkualitas, layak huni, dan dapat diakses oleh semua kalangan.

    Tabel. Backlog Perumahan

    Data2020 (juta)2021(juta)2022 (juta)2023 (Juta)
    Kepemilikan 12,7512,7210,519,90
    Kelayakan Huni16,6216,4216,1414,84

    Sumber: BPS, Data Susenas 2023

    “Untuk hunian layak, Susenas mensurvei 4 hal, yaitu: soal Ketahanan bangunan, luas tempat tinggal yaitu luas lantai per kapita ≥7,2 m2, akses terhadap sumber air minum layak dan akses terhadap sanitasi layak,” terangnya dalam paparan sebagai narasumber pada Rapat Kerja Kegiatan Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Kementerian PUPR, di Cianjur, Jawa Barat, (11/12).

    Soal backlog kepemilikan Ida menjelaskan data susenas menunjukkan persentase jumlah rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 84,79%. Sedangkan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain sebanyak 13,56%. Sedangkan jumlah rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri namun memiliki rumah di tempat lain sebanyak 1,65%.

  • Ekonom: PPN DTP Pemicu Pertumbuhan Industri Properti

    CIANJUR, KORIDOR.ONLINE—Penerapan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bakal memacu pertumbuhan sektor properti di tahun 2024 sebesar 5%-10%. Hal itu dengan asumsi adanya stabilitas pasar di dalam maupun di luar negeri.

    “Dampak PPN DTP terhadap pertumbuhan PDB nasional di tahun depan berkisar 0,05% hingga 0,2% dengan asumsi terciptanya stabilitas pasar domestik maupun di luar negeri. Pertumbuhan penjualan properti tahun 2024 berkisar antara 5% hingga 10% dengan PPN DTP sebagai pendorong utamanya,” ucap Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip, pada Rapat Kerja Kegiatan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2023, di Cianjur, Senin, 11 Desember 2023.

    Insentif fiskal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal Pemerintah pada triwulan IV-2023.

    Pemerintah telah dua kali memberlakukan kebijakan bebas PPN untuk sektor properti. Sebelumnya, kebijakan PPN DTP telah berlaku pada 2021 silam. Saat itu, aturan bebas PPN terbukti manjur untuk mendongkrak pertumbuhan sektor properti nasional.

    “Pertumbuhan PDB sektor realestat dengan adanya insentif fiskal sepanjang tahun 2021 lalu terbukti signifikan yakni sebesar 3,94% (year on year). Demikian pula pertumbuhan PDB di sektor konstruksi yang memperlihatkan kenaikan lebih dari 4,0%,” kata Sunarsip.

    Faktor Pemicu

    Selain dukungan fasilitas bebas PPN, ada sejumlah faktor pendorong untuk pertumbuhan penjualan properti di tahun depan. Salah satunya adalah masih adanya kebijakan subsidi perumahan khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Masih tingginya angka kebutuhan pasar akan ketersediaan rumah tapak tentunya memacu pertumbuhan penjualan properti. Selain itu, tingkat suku bunga pinjaman perbankan khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) yang relatif masih lebih rendah daripada level pra-pandemi juga menentukan pergerakan penjualan,” kata Sunarsip.

    Sunarsip juga mengingatkan pelaku pasar untuk mewaspadai dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Pelaku properti juga patut mewaspadai imbas penurunan harga komoditas terhadap kekayaan masyarakat.

    “Pelaku usaha properti juga perlu mempertimbangkan sentimen kehati-hatian jelang dan selama tahun politik,” tambahnya.

    Sunarsip membeberkan, sejumlah lembaga riset global mengasumsikan bahwa tekanan terhadap inflasi global relatif sudah mulai reda. Hal ini tercermin dari inflasi di sejumlah negara maju sepanjang tahun 2023 yang relatif masih terkendali. Misalnya, inflasi di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang di kisaran 3,30%, Inggris sebesar 4,6%, dan Korea sebesar 3,8%. Sedangkan inflasi Indonesia di level 2,56%, relatif masih cukup baik dibandingkan di negara-negara di kawasan ASEAN lainnya.

    “Memang terjadi pelemahan dari sisi harga komoditas sepanjang tahun 2023. Kendati demikian, harga komoditas di tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan harga-harga sebelum terjadi pandemi Covid-19,” beber Sunarsip.

    Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mendatang di kisaran 4,7% hingga 5,5% dan proyeksi inflasi nasional sebesar 2,5%. “Dengan asumsi ekonomi itu, proyeksi pertumbuhan kredit pada tahun 2024 sebesar 10% sampai 12% dan naik menjadi 11% hingga 13% pada 2025 mendatang,” kata Sunarsip.

    Sebagai informasi ada sejumlah persyaratan untuk dapat memperoleh fasilitas fiskal pembelian rumah tapak atau rumah susun. Pertama, harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. Kedua, rumah ini merupakan PPN terutang pada periode November – Desember 2023. “Sepanjang penyerahan fisik rumah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024,” demikian siaran pers Kementerian Keuangan.

    Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk satu orang atas pembelian satu rumah tapak atau satuan unit rumah susun, sepanjang tidak ada pembayaran uang muka atau cicilan sebelum 1 September 2023. Kemudian, untuk hunian dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar dapat menikmati PPN DTP paling banyak atas bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar.

    Adapun persentase besaran PPN DTP sesuai ketentuan berikut:

    1. Bila serah terima rumah siap huni yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan selama periode November 2023 – Juni 2024 maka PPN DTP diberikan sebesar 100 persen;
    2. Bila BAST dilakukan pada periode Juli 2024 – Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50 persen.

     

     

  • Lebak Bulus Diusulkan Menjadi Kawasan TOD Percontohan Skema KPBU Hunian

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—The HUD Institute mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sebagai kawasan hunian dengan model Transit Oriented Development (TOD) pertama di Indonesia. Sedangkan untuk  pembiayaan infrastruktur huniannya, maka bisa menggunakan pola Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “HUD melihat di sekitar stasiun MRT Jakarta Lebak Bulus terdapat lahan milik pemerintah (Kementerian PUPR,red) yang cukup luas dan siap dikembangkan oleh Perumnas. Kemudian ada beberapa titik, lahan milik pelaku usaha swasta untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian terpadu berbasis konektivitas,” papar Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute, dalam penutupan kegiatan Working Session bertema: “Hambatan Dan Tantangan Serta Prospek Penyelenggaraan Kawasan Hunian Terpadu Berbasis Konektivitas Dan Aksesibilitas (TOD) Di Kawasan Jabodetabekpunjur”.

    Working Session “Hambatan Dan Tantangan Serta Prospek Penyelenggaraan Kawasan Hunian Terpadu Berbasis Konektivitas Dan Aksesibilitas (TOD) Di Kawasan Jabodetabekpunjur, Jakarta, 7-8 Desember 2023

    Menurut Zulfi skema KPBU hunian diperlukan karena adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan creative financing sebagai solusi selain menggunakan dana APBN.

    “Kerjasama KPBU Hunian ini sekaligus cara pemerintah menyediakan hunian bagi Masyarakat menengah bawah di perkotaan. Jika terlaksana, maka stasiun Lebak bulus akan menjadi model hunian pertama di Indonesia berbasis TOD, hasil kerjasama pemerintah dan badan usaha” tambahnya.

    Seperti diketahui Stasiun Lebak Bulus merupakan stasiun pertama di koridor MRT selatan – utara yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat penglaju dari daerah penyangga seperti Tangerang Selatan yang banyak beraktivitas di Jakarta.

    Pengembangan infrastruktur di kawasan TOD Lebak Bulus meliputi integrasi dengan BRT dan MRT serta JakLingko yang memadu dalam konsep MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek), pengembangan transit plaza dan Poins Square, Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR Pasar Jumat serta berbagai bangunan baru yang sudah dan akan hadir disekitar kawasan tersebut.

    Fitrah Nur, Direktur Rumah Umum dan Komersil, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dalam pembukan kegiatan Working Session yang diselenggarakan oleh The HUD Institute dan Direktorat Rumah Umum dan Komersil, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis-Jumat, 7-8 Desember 2023. mengatakan bawah pemerintah secara serius menjawab tantangan urbanisasi di Jakarta. Salah satunya dengan membangun TOD, untukmengatasi masalah urbanisasi di perkotaan, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kalangan menengah. Pemerintah berharap dengan TOD akan membuat masyarakat lebih nyaman tinggal di daerah perkotaan.

    ”Tugas pemerintah sebagai regulator mendorong daya beli masyarakat yang belum punya rumah untuk memiliki apartemen yang aman, nyaman dan terjangkau. Jika menginginkan rumah tapak dengan harga terjangkau di tengah kota sudah tidak mungkin karena komponen harga tanah mahal,” paparnya

    Secara spesifik lanjutnya penguatan kebijakan pada sisi supply  harus didukung oleh koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan dan asosiasi pelaku pembangunan. Sedangkan pelaku pembangunan berperan besar dalam memenuhi kebutuhkan peningkatan demand perumahan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Yayat Supriatna, Wakil Ketua Umum The HUD Institute menjelaskan bahwa Tugas HUD adalah menjembatani semua sisi kepentingan tersebut dengan satu konsep yang bisa dioperasionalkan dan tidak terlalu berat dengan ketentuan yang terlalu mengikat. Isu soal hak pengelolaan misalnya, harus mampu mengakomodir dua kepentingan, hunian dan transportasi.

    “Kemudian, siapa calon penghuni TOD?Pengguna publik transport atau bisnis penyediaan perumahan. Kalau mengacu kepada publik transport, pengguna publik transport, maka rata rata generasi muda dengan kemampuan daya beli rumah yang rendah,” tambahnya.

    Maka perlu kebijakan rumah sewa atau dukungan subsidi kepemilikan rumah. Atau melakukan konsep co-housing, merubah gedung gedung perkantoran saat ini yang sepi, untuk diubah sebagian jadi hunian:perkantoran, dengan komposisi 30:70. Untuk memanfaatkan gedung kosong disepanjang koridor TOD di jalur utama MRT atau transportasi.

    Pada kesempatan yang sama Muhamad Joni, Wakil Ketua The HUD Institute meminta karena pengelolaan kawasan TOD Jabodetabekpunjur melibatkan lintas daerah bahkan propinsi maka diperlukan payung hukum yang kuat. Menurutnya TOD terkait 3 isu utama: perkotaan, perumahan, dan transportasi yang berdimensi kepentingan publik. sedangkan regulasi yang ada seperti Gubernur DKI Jakarta, ATR/BPN, perhubungan masih pada muatan aturan kebijakan (beleids regel).

    “Solusi untuk menjawab beban perkotaan itu maka penting dan strategis serta prioritas diusulkan UU Pembangunan Perkotaan dan Perumahan. Dalam UU itu memasukkan materi pengaturan Pengembangan TOD dengan Asas Konektivitas dan Aksesibilitas yang disiapkan dengan metode Omnibus yang harmoni dan efektif. Pembangunan TOD itu bisa menjadi jurus mengatasi solusi perkotaan, perumahan dan transportasi.Tentu menjadikannya kota publik yang layak dan terjangkau bagi warga kota,” tambahnya.

    Working session yang berlangsung dua hari itu menghasilkan delapan rekomendasi kepada pemerintah:

    1. Mengembangkan PRK/UDGL yang sesuai dengan konsensus semua pemangku kepentingan
    2. TOD yang ramah Masyarakat menengah bawah perkotaan
    3. Menciptakan mekanisme perizinan yang lebih efisien dan transparan
    4. Menerapkan Land Value Capture sebagai basis sumber pendanaan
    5. Meningkatkan aksesibilitas informasi terkait kebijakan tata ruang (e.g. Lampiran Pergub 57/2020 tentang PRK KBT Lebak Bulus)
    6. Menciptakan interkoneksi first mile-last mile yang andal, aman, dan nyaman
    7. Mengoptimalkan ruang
    8. Mewujudkan Lebak Bulus sebagai model TOD pertama di Indonesia

     

  • Hajjah Musdalifah Pangka, Sosok Dicintai di Balik Aksi-aksi Sosial di Kalibata City

    JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2023 akan melaksanakan Rapat Umum Pembentukan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

    Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Nomor 14 Tahun 202, tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, Pasal 27, disebutkan: ”Pengurus PPPSRS bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.

    Nama Kalibata City sering menjadi pusat perhatian media massa terutama di saat terjadi peristiwa-peristiwa kriminal dan asusila, sehingga citra Kalibata City negatif di mata Masyarakat. Padahal kenyataannya tidak seperti apa yang dibayangkan publik. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan Pengurus PPPSRS yang mampu menjawab persoalan lebih konkrit.

    BACA JUGA: Golden Palma Bintaro, Hunian Mewah Harga Terjangkau Bagi Milenial

    Menurut tokoh warga Kalibata City, Hajjah Musdalifah Pangka, sejatinya Kalibata City merupakan kawasan yang aman dan nyaman ditinggali. Sebagian besar masalah datang dari orang luar, khususnya penyewa yang tinggal sementara. Namun karena nama kawasan ini, sehingga berita negatif sekecil adapun jadi besar ketika diekspos media massa.

    Musdalifah mengatakan, hubungan antar warga di Kalibata City selama ini relatif lebih guyub dan akrab dibanding apartemen lain. Hal terlihat dari aktifnya kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan Kalibata City, seperti donor darah, penyuluhan bahaya narkoba, kerja bakti, pembagian sembako, dan santunan anak yatim.

    ”Sejak awal kawasan ini beroperasi, kami sangat aktif dan rutin menyelenggaraan berbagai aksi sosial yang melibatkan warga di sini. Kami juga secara rutin mengadakan peringatan HUT RI dan peringatan hari-hari keagamaan,” kata Bunda Mus (sapaan akrabnya), yang saat ini mencalonkan diri sebagai Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City nomor urut 2, di Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Desember 2023.

    BACA JUGA: HIMPERRA Minta Hidupkan Lagi Kementerian Perumahan

    Tujuan dari setiap aksi sosial dan peringatan hari besar nasional/keagamaan, kata wanita pengusaha yang juga sebagai calon Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City ini, tidak lain untuk mempererat silaturrahmi antar warga agar mereka saling mengenal sebagai saudara yang tinggal bersama di ”rumah besar” Kalibata City.

    Untuk maju di pemilihan Ketua Pengurus PPPSRS, Musdalifah mengusung terciptanya pengelolaan kawasan Kalibata City lebih profesional menuju kawasan yang nyaman, harmonis, beriman, damai, berbudaya dan bermartabat.

    Hajjah Musdalifah Pangka aktif dalam berbagai aksi sosial di Kalibata City

    Kata warga

    Menurut Yanee warga Kalibata City, Bunda Musdalifah selalu hadir dan berbaur dengan warga di setiap kegiatan sosial di Kalibata City. Beliau sangat dekat dengan warga sehingga tahu persoalan-persoalan riil yang dihadapi Kalibata City.

    BACA JUGA: Konkret, Jurus Prabowo-Gibran Tuntaskan Persoalan Perumahan Rakyat

    “Dalam pergaulan dengan warga, Bunda tidak pernah membeda-beda semua kalangan dirangkul, agar mau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Aktifnya sudah lebih 10 tahun dan sebagian besar kenal baik Bunda,” jelas Yanee pemilik unit di Tower Damar.

    Lain lagi dengan Tina pemilik dan penghuni di Tower Sakura mengungkapkan, Mudalifah adalah pengusaha sukses yang dikenal dermawan dan tak segan-segan beri bantuan dalam setiap aksi sosial.

    ”Sehingga saya yakin, jika Bunda terpilih sebagai Ketua PPPSRS, beliau sangat tegas dan tidak tergoda menyalahgunakan kewenangannya, karena saya tahu betul niat Bunda hanya ingin membangun kawasan ini lebih baik ke depannya,” kata Lina.

    BACA JUGA: Propertinomic, Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Sementara itu, Hilmiyah pemilik dan penghuni Kalibata City mengatakan, Bu Mus adalah pribadi yang diterima banyak kalangan. Selain akrab dengan warga, beliau juga mampu bekerja sama dan bersinergi dengan Badan Pengelola.

    Hasilnya, lanjut Hilmitah, dapat dilihat dari pengelolaan yang sangat baik selama ini. Bunda Musdalifah banyak beri dukungan dan masukan kepada Badan Pengelola.

    ”Jadi kalau beliau terpilih sebagai Ketua PPPSRS, maka saya optimis kehidupan di Kalibata City akan lebih nyaman dan aman, serta dapat mengatasi persoalan-persoalan datang dari luar,” jelasnya.

    Lain lagi kata Utomo pemilik dan penghuni senior apartemen Kalibata City menceritakan sisi lain dari Musdalifah yang dermawan dan sering mengikuti dan mendukung sebagai aktiftas pengembang spritual keagamaan warga Kalibata City.

    ”Pemimpin yang mengutamakan keseimbangan jasmaniah dan spritual, menurut hemat saya, pemimpin seperti ini yang dibutuhkan oleh Kalibata City. Dan itu ada di sosok Musdalifah Pangka,” pungkasnya. ***

  • HIMPERRA Minta Hidupkan Lagi Kementerian Perumahan

    JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat  (Himperra) akan mengadakan konggres atau Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang akan diselenggarakan di ballroom Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World Jl DR Satrio, Kuningan, Jakarta, pada hari Rabu-Jum’at, 6 – 8 Desember 2023. Menurut rencana Konggres ke-2 Himperra 2023 dengan sponsor utama Bank BTN ini akan dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan diikuti 300 peserta yang merupakan pengurus dan anggota Himperra dari seluruh Indonesia.

    Konggres ke-2 ini merupakan agenda rutin lima tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP)  dengan agenda utama melakukan pemilihan ketua umum baru berikut jajaran kepengurusannya untuk periode 2023-2028. Agenda lainnya, Panitia akan menggelar seminar nasional perumahan rakyat bertema : Strategi Perumahan Nasional Menuju Zero Backlog Indonesia emas 2045, dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN.

    Konggres ke-2 HIMPERRA berbarengan dengan momentum pemilihan umum legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

    Karena konggres ke-2 ini berbarengan dengan momentum pemilihan umum legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka Panitia juga mengagendakan acara Dialog Kebangsaan: Paparan, Gagasan, Narasi dan Arah Pembangunan terkait Perumahan Nasional, dengan mengundang ketiga Calon Presiden (Capres).

    Lima tahun Masuk Tiga Besar Nasional

    Konggres Himperra tahun 2023 ini dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-5 Himperra. “Syukur alhamdulilah meskipun baru berumur lima tahun Himperra sudah mencatatkan kinerja yang baik. Dari jumlah anggota sekarang sudah mencapai 3,000 anggota lebih, nomor tiga secara nasional. Demikian pula pencapaian pembangunan rumah subsidi dalam lima tahun terakhir Himperra juga masuk tiga besar secara nasional. Bahkan atas prestasi itu Himperra menerima penghargaan dari Kantor Kementerian PUPR di perayaan Hari Perumahan Nasional beberapa waktu lalu,” kata Endang Kawidjaja, Ketua Umum DPP Himperra.

    Mendesak Dibentuk Kementerian Perumahan

    Selain soal pergantian kepengurusan, hal utama yang akan menjadi bahasan dalam Konggres Himperra di Jakarta kali ini adalah soal isu-isu pembiayaan rumah subsidi yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu mengingat masih tingginya angka backlog, serta soal perizinan yang masih menjadi kendala para anggota di seluruh daerah. “Maka itu supaya problem-problem di bidang pembangunan perumahan dan permukiman secara nasional ini dapat teratasi secara baik dan sistematis Himperra mengusulkan kepada Presiden terpilih untuk menghidupkan kembali kementerian perumahan,” tegas Endang.

    Terkait dengan usulan dihidupkannya Kembali Kementerian Perumahan ini Endang berjanji Himperra siap memberikan sejumlah usulan yang positif dan konstruktif ke Pemerintah.

    Grand Himperra Awards

    Ketua Panitia Penyelenggara Konggres ke-2 Ari Tri Priyono (Sekjend DPP Himperra) bersyukur di usianya yang ke-5 anggota Himperra tumbuh pesat hingga mencapai 3000 pengembang, dan telah membangun lebih dari 500 ribu unit rumah rakyat. Maka itu untuk mendorong dan meningkatkan kinerja anggota, DPP merasa perlu memberikan penghargaan (awarding) kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan para anggota yang berprestasi melalui acara khusus Grand Himperra Awards. “Ada banyak kategori penghargaan yang akan kami berikan. Himperra sangat menghargai para anggota yang berprestasi. Harapan kami, dengan awarding ini akan memberikan semangat para anggota ke depan untuk semakin berprestasi,” katanya.

    Selain memberikan penghargaan internal anggota, Himperra Awards ini juga akan diberikan ke sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang perumahan, baik instansi pemerintah, BUMN, maupun Swasta, yang dinilai paling berprestasi pada 2023 ini.

    Seluruh rangkaian acara Konggres ke-2 ini merupakan bagian implentasi dari tekad dan cita-cita Himperra untuk terus menghasilkan sumberdaya manusia di bidang pembangunan perumahan yang mumpuni sehingga cita-cita zero backlog pada 2045 tercapai.

     

     

  • Prabowo-Gibran Bidik Penyediaan Hunian di Desa dan Kota Sebagai Program Prioritas

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Indonesia dinilai pengamat properti nasional, Panangian Simanungkalit  miskin inovasi terkait sektor perumahan rakyat. Hal inilah yang membuat angka realisasi pembangunan rumah sejak era Orde Baru sampai era Reformasi masih stagnan. Angka backlog perumahan tak kunjung menurun. Karena itulah Panangian merasa gembira ketika tiga pasang calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 dalan visi dan misinya memiliki perhatian terhadap sektor perumahan.

    Bahkan pasangan Prabowo dan Gibran menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu program andalannya. Menurut Panangian Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabumi, memberikan perhatian lebih kepada pembangunan perumahan dan peningkatan sanitasi masyarakat di pedesaan dan perkotaan.

    pengamat properti nasional, Panangian Simanungkalit

    “Keberpihakan Prabowo – Gibran ke desa itu sesuatu yang tidak pernah jadi perhatian pembangunan selama ini. Jadi, pembangunan harus dimulai dari desa termasuk di sektor perumahan,” ungkap Panangian Simanungkalit.

    Dia menyebutkan, dari 17 program prioritas yang diusung pasangan nomor urut 2 tersebut, satu di antaranya adalah sektor perumahan. Dimana pada program nomor 13, salah satunya menjamin hidup berkualitas terjangkau sanitasi baik untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan yang membutuhkan.

    Selain itu, dari 17 program prioritas itu ada 8 program hasil terbaik cepat (best fast result) yang akan dilakukan dalam periode 2024 hingga 2029, yang salah satunya termasuk sektor perumahan.

    “Maksudnya ini sektor perumahan benar-benar prioritas bagi Prabowo-Gibran. Program sektor perumahan adalah best result fast yang keempat yakni program infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan rumah khususnya kalangan milenial dan gen Z masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Panangian.

    Dijelaskan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran sangat concern dalam menyelesaikan persoalan hunian bagi masyarakat Indonesia terutama kalangan MBR. Bahkan pasangan capres ini sudah memiliki beberapa program konkret untuk memberikan akses pada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan rumah.

    Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, Prabowo-Gibran juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 2 juta rumah mulai tahun kedua.

    Kemudian juga menawarkan program untuk mengurangi backlog dengan membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. Untuk merealisasikan target tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp101 triliun per tahun.

    Untuk pendanaan yang cukup besar tersebut, menurut Panangian, Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat dalam menaikkan anggaran dalam pengentasan backlog perumahan. Selain itu, potensi pemasukan negara dari pendapatan non-pajak selama ini juga belum optimal.

    “Hak negara yang seharusnya diambil, tapi belum maksimal dipungut. Meski demikian, tentu Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi. Karena inikan berkaitan dengan daya tarik investasi,” katanya.

    Pakar Properti Nasional tersebut memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah di pedesaan dan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

     

     

  • Alam Sutera, Barometer Konsep Township Development Di Barat Jakarta

    TANGERANG,KORIDOR.ONLINE—Anton Sitorus, Pengamat Properti menyatakan pembangunan properti di Barat Jakarta yakni Tangerang telah menjadi barometer industri properti di Jabodetabek. “Produk yang dikembangkan di Barat Jakarta beragam, selain itu memiliki infrastruktur yang bagus dan tertata. Sehingga kawasan di Barat Jakarta ini telah sebagai menjadi new territory yang menjanjikan,” tegas Anton Sitorus dalam acara Elevee Media Talk yang diadakan di Alam Sutera, Tangerang, Kamis (16/11).

    Selain itu, salah satu faktor berkembangnya properti di Barat Jakarta adalah konsep township development yang dikembangkan secara terencana. Kehadiran produk dengan konsep skala kota ini tak lepas dari perencanaan yang matang dalam pengembangannya. Anton menjelaskan, dengan perencanaan yang matang dan konsep yang kuat, sebuah proyek township akan memiliki pride dan prestige yang nyaman untuk hunian, dan juga sebagai kawasan bisnis.

    Elevee Media Talk yang diadakan di Mall Alam Sutera, Tangerang, Kamis (16/11).

    “Dan juga menghasilkan prospek positif karena perkembangannya yang berujung pada investasi yang menguntungkan bagi masyarakat yang membelinya.  Seperti Alam Sutera yang dikembangkan sejak awal tahun 1990-an, saat ini telah menjadi “brand” produk properti yang diminati konsumen. Diminati karena infrastruktur yang berkembang, dan fasilitasnya terus bertambah,” jelas Anton.

    Terkait infrastruktur yang terus dikembangkan tentunya akan memberikan kemudahan konektivitas dan aksesbilitas. Dan dalam pengembangannya sebuah township development menjadi kawasan yang berfungsi sebagai live, learn, work, play yang aktif selama 24 jam. Sehingga menjadi kawasan one stop solutions dengan sentuhan konsep modern yang akan memberikan rasa aman dan nyaman.

    Selain itu pengembangan sebuah township development saat ini menurut Anton selalu berlandaskan sustainability dan healthy living. “Pendekatan ini selalu menjadi acuan bagi produk properti yang dikembangkan dengan konsep township. Selain sebuah kebutuhan hal ini telah menjadi trend global yang menjadi keharusan. Dan terbukti produk properti yang mengedepan unsur ini selalu diminati masyarakat,” tegas Anton.

    Sementara Alvin Andronicus, Chief Marketing Officer (CMO) Elevee Condominium menyatakan bahwa faktor lain yang juga menjadi penentu sehingga Alam Sutera menjadi kawasan yang diminati konsumen dan trend setter adalah faktor manajemen kota atau  yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa saja yang ada di dalamnya.

    “Dan ini memerlukan waktu panjang, kita (Alam Sutera) hampir 30 tahun membangun kawasan seluas 800 hektar ini. Dan produknya terus berkembang, berawal dari konsep landed house bergaya cluster dan kita adalah pelopor konsep tersebut. Dan saat ini kita mengembangkan produk superblok, seperti Elevee Condominium yang tak hanya berkonsep sebagai hunian vertikal saja tapi dilengkapi dengan beragam fasilitas untuk kebutuhan penghuninya tapi juga forest park seluas 4 hektar,” jelasnya.

    Kompetisi Produk di Barat Jakarta

    Tak dipungkiri perkembangan properti di Barat Jakarta telah melahirkan beragam produk yang menarik dicermati. Salah satu perkembangan ini karena demografi kawasan Barat Jakarta yang cukup tinggi dan juga faktor geografinya yang menyatu dengan kawasan yang telah berkembang, seperti Puri Indah, Jakarta Barat. Sehingga dalam pengembangan properti di kawasan Tangerang, atau Barat Jakarta banyak dilakukan oleh pengembang besar dengan konsep township.

    Proyek Elevee Condominum Alam Sutera Tangerang

    Menurut Anton, ini yang membedakan produk properti di Barat Jakarta dibandingkan Timur Jakarta, atau pun Selatan Jakarta. “Karakternya berbeda, di timur didominasi industri, selatan sebagai resapan air. Makanya di Barat Jakarta dengan demografi yang tinggi melahirkan produk properti yang beragam dan menarik. Karakternya berbeda-beda,” jelas Anton.

    Dan untuk merebut pasar yang ada, Alam Sutera menurut Alvin Andronicus selalu mengembangkan produk yang berkarakter dan berbeda. Ia mencontohkan, Elevee adalah hunian vertikal dengan konsep kondominium yang memiliki dimensi unit lebih luas dibanding produk hunian vertikal disekitarnya. Selain itu lokasinya berada di kawasan premium Alam Sutera.

    “Ukuran terkecil di Elevee Condominium itu 87,8 meter persegi. Dan Elevee berada di dalam area seluas 19 hektar yang dinamai Escala dan di dalamnya ada fasilitas hutan kota seluas 4 hektar. Dan dikawasan ini akan di isi beragam fasilitas dan akan menjadi jantung kehidupan, central living Alam Sutera karena lokasinya strategis. Di dalam Elevee Condominium juga memiliki beragam fasilitas yang memanjakan penghuninya,” terang Alvin.

     

     

     

  • APERSI Apresiasi Vista Land Bangun Rumah Subsidi Terbanyak Nasional

    BOGOR, KORIDOR.ONLINE – Gelaran Hari Belanja Rumah Nasional (HABERNAS) 11.11 Vista Land Group mendapat respon luar biasa dari masyarakat pencari rumah. Hal yang mengejutkan hanya dalam tempo satu bulan (10 Oktober hingga 11 November 2023) berhasil ’menjaring’ 1.821 konsumen, dan sekitar 1.127 di antaranya berhasil akad kredit massal pada 11 November 2023 (11.11).

    Akad kredit massal 1.127 konsumen diselenggarakan di 3 lokasi, yaitu Wilayah Barat di Puri Harmoni Cikasungka, Wilayah Timur di Gran Harmoni Cibitung, dan Wilayah Selatan di Harmoni Primavera Cileungsi.

    Prestasi ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah. Dirinya mengaku bangga ada anggotanya bisa berkontribusi signifikan dalam membantu pemerintah merumahkan rakyat.

    BACA JUGA: Pengamat: Program Perumahan Prabowo–Gibran Lebih Realistis

    ”Menurut cacatan kita (APERSI) dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), realisasi KPR (FLPP) rumah subsidi Vista Land Group tertinggi secara nasional. Tahun 2022 realisasinya sekitar 4.250 unit rumah,” kata Junaidi saat menghadiri puncak acara HABERNAS 11.11 Vista Land Group, di perumahan Harnomi Primavera, Cileungsi, Kab. Bogor, Sabtu, 11 November 2023.

    Selama dua tahun berturut-turut, ungkapnya, group ini mencatat rekor tertinggi nasional realisasi akad kredit untuk rumah subdisi. Karena itu, APERSI pun memberikan penghargaan kepada Vista Land Group. Dari 3.500 anggotanya, di tahun 2022 APERSI berhasil menjual rumah (subsidi dan komersial) sekitar 120.000, dan 4.250 unit (hanya rumah subsidi) disumbang oleh Vista Land Group.

    ”Kami berharap, sukses ini dapat diikuti developer lain, terutama inisiasinya membuat program HARBERNAS 11.11. Strategi ini akan saya angkat sebagai isu nasional Hari Belanja Rumah Nasional. Dan berharap kuota rumah subsidi tahun ini ditambah karena per Oktober 2023 tersisa tinggal 10 ribu unit, dari total 220 ribu unit yang ditargetkan,” kata Junaidi.

    BACA JUGA: WOW! 77,6 Persen Warga Setuju Terhadap Hasil Rapat Pembentukan Panmus Kalibata City

    Hirwandi Gafar Direktur consumer banking Bank BTN yang juga hadir di acara tersebut mengatakan, sejak tahun 2007 pihaknya telah bekerja sama dengan Vista Land. Hingga kini, realisasi akad kreditnya mencapai lebih 40.000 unit (rumah subdisi dan komersial). Ini merupakan salah satu realisasi KPR terbesar untuk satu group pengembang.

    Menurut Hirwandi selama ini komunikasi pihaknya dengan Vista Land Group sangat bagus. Mereka juga sering melakukan acara akad kredit massal, tujuannya untuk terus meningkatkan ritme penjualan. Ia juga mengakui program HABERNAS 11.11 merupakan terobosan yang belum pernah ada untuk penjualan rumah.

    ”Selain rumah subsidi, kami juga bekerja sama dalam hal pembiayaan KPR rumah komersial (real estate). Kami senang, sebab rumah real estate yang ditawarkan Vista Land harganya cukup terjangkau sehingga mudah diserap masyarakat, khususnya kaum milenial dan keluarga muda,” kata Hirwandi.

    Vista Land Group akad kredit massal diikuti 1.127 konsumen, Sabtu, 11 November 2023.

    Hirwandi menilai, selama ini Vista Land Group komit terutama dari sisi legalitas lahan, baik dari peruntukan maupun sertifikatnya, serta perijinannya selalu lengkap. Juga dari sisi produk rumah dan lingkungannya yang selama berkerja sama belum ada pembangunannya yang mangkrak atau tidak ada sertifikatnya.

    Terobosan industri properti

    Sementara itu, Esther Kristiany Hadi, Direktur Vista Land Group menjelaskan, pencapaian program HAREBNAS 11.11 melebihi ekspektasi. Hanya dalam seminggu setelah dirilis di berbagai media massa, sekitar  30 proyek perumahan Vista Land Group yang tersebar di Jabodetabek langsung diserbu konsumen.

    Acara ini terselenggara juga berkat dukungan dari Bank BTN, Bank DKI, Bank BJB, Propan (cat), Genteng Beton Mahkota, rangka baja Platinum Primoris, dan kontraktor Maju Jaya Perkasa, serta kontraktor PT Sinar Mitramulia.

    BACA JUGA: Cluster Modern Waterfront Residence Raih Penghargaan Properti Indonesia Award 2023

    Habernas 11.11, kata Esther, merupakan terobosan baru pemasaran di industri properti, dan berharap bisa memberikan dampak secara langsung terhadap pertumbuhan sektor properti pada umumnya dan secara khusus meningkatkan kegairahan masyarakat untuk segera memiliki rumah dengan berbagai kemudahannya.

    ”Konsumen kami yang sudah booking dan berhasil melakukan akad kredit berkesempatan mendapatkan hadiah langsung maupun doorprize dan grandprize. Kami membagikan emas batangan hingga 1,1 kg,  ratusan hadiah elektronik, dan grandprize untuk 3 konsumen yang beruntung rumahnya akan kami lengkapi full furnish,” jelas Esther.

    Selain rumah subsidi, lanjutnya, penjualan rumah komersial ternyata juga sangat diminati.  Saat ini Vista Land Group mulai mengembangkan beberapa rumah komersial di Kabupaten Bogor yaitu Harmoni Park Residence Cileungsi, Symphony Primavera, Puri Harmoni Pasirmukti, Harmoni Park Citayam, dan yang terbaru adalah Harmoni Park Bekasi, di Kab. Bekasi.

    BACA JUGA: Vista Land Group Gelar HABERNAS 11.11, Momen Tepat Beli Rumah

    ”Penjualan  rumah komersil kami juga sangat baik, karena selain lokasi perumahan yang strategis, kami juga menunjukan komitmen kepada konsumen kami dengan membangun infrastruktur jalan dan fasilitas lebih awal, serta menyediakan stok rumah siap huni. Selain itu juga program kemudahan pembayaran dengan uang muka dan cicilan yang ringan,” katanya..

    Ke depan, Esther mengungkapkan, pihaknya akan fokus pada peningkatan mutu produk, lingkungan, dan fasilitas. Selain itu, Vista Land Group juga  terus akan melakukan diversifikasi produk, pengembangan perumahan komersial, serta meningkatkan cadangan lahan. ***

  • Forwapera Sukses Gelar Turnamen Futsal Property Cup XV 2023

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) sukses menyelenggarakan Turnamen Futsal Property Cup XV 2023 di Goedang Futsal Kalimalang, Jakarta Timur, Sabtu (04/11). Turnamen yang sudah digelar 15 kali tersebut, tahun ini diikuti oleh 12 tim yang berasal dari perusahaan properti, bank dan instansi pemerintah. Di laga final, tim futsal dari Bank DKI berhasil mengalahkan tim futsal dari Bank BTN.

    Turnamen yang sempat dua tahun absen akibat pandemi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Fajar Zulkarnaen.

    Wakil Ketua Umum DPP REI, Fajar Zulkarnaen membuka secara resmi Turnamen Futsal Property Cup XV 2023

    Saat memberi sambutan, Fajar Zulkarnaen menyatakan apresiasi kepada Forwapera yang sudah mengadakan turnamen futsal hingga 15 kali dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antara pengembang, perbankan dan pemangku kepentingan lain termasuk instansi pemerintah.

    “Seluruh stakeholder harus terus mendukung kegiatan yang bermanfaat seperti ini karena mampu menjalin keakraban antar pemangku kepentingan di sektor properti dan perumahan. Bahkan jika bisa jangan hanya lewat olahraga futsal saja, tetapi juga olahraga lain seperti bulu tangkis, golf dan sebagainya,” kata Fajar.

    Dia berharap melalui Turnamen Futsal Property Cup XV keakraban dan kekompakan seluruh  stakeholder properti semakin meningkat untuk menghadapi tantangan di industri properti di masa mendatang yang semakin berat. Menurut Fajar, saat ini industri properti nasional sedang berusaha bangkit setelah melewati “badai” pandemi Covid-19. Dukungan dari pemerintah seperti stimulus fiskal juga sangat membantu pemulihan pasar properti.

    “Ayo kita manfaatkan momentum ini untuk bangkit kembali. Salah satunya lewat sosialisasi kepada masyarakat, dimana dukungan dari teman-teman media terutama Forwapera yang memang fokus pada isu-isu properti dan perumahan sangat penting sekali,” ujar Fajar.

    Panitia Turnamen Futsal Property Cup XV 2023

    Ketua Forwapera, Yuniar Susanto menjelaskan Turnamen Futsal Property Cup seharusnya sudah 17 kali digelar, namun karena adanya pandemi selama dua tahun tidak bisa diselenggarakan. Begitu pun, dukungan dari stakeholder properti tidak pernah redup untuk mendukung kegiatan turnamen tahunan Forwapera tersebut.

    Tahun ini ada 25 sponsor dari berbagai instansi, baik perusahaan properti, asosiasi pengembang terutama REI, perbankan, instansi terkait sektor perumahan dan produsen bahan material.

    “Kami menyampaikan terima kasih banyak atas segala support yang diberikan untuk terus mendukung kegiatan Forwapera,” ujar Santo, demikian dia akrab disapa.

    Juara Turnamen

    Turnamen Futsal Property Cup, kata Santo, diadakan tidak hanya sekadar olahraga semata, tetapi lebih jauh dimaksudkan untuk misi mempererat silaturahmi antar stakeholder properti sehingga lebih kompak lagi dalam menyelenggarakan program penyediaan properti khususnya perumahan.

    Dari 12 tim futsal yang berlaga di Turnamen Futsal Property Cup XV 2023, tampil sebagai Juara 1 adalah tim futsal dari Bank DKI yang berhak atas tropi dan uang tunai senilai Rp12,5 juta, serta Juara 2 diraih tim futsal Bank BTN yang berhak atas tropi dan uang tunai senilai Rp7 juta.

    Kemudian Juara 3 diraih tim futsal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mendapatkan tropi dan uang tunas senilai Rp5 juta dan Juara 4 diraih tim futsal PT Metropolitan Land Tbk atau Metland yang berhak atas uang tunai Rp1 juta. Sementara top skor ada tiga pemain yang masing-masing memperoleh uang tunai senilai Rp1 juta.

    “Turnamen ini semoga dapat terus berlanjut, sehingga seluruh stakeholder menjadi lebih kompak dan dapat terus bersinergi untuk kemajuan sektor properti khususnya perumahan,” kata Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan BP Tapera, M. Alfian ketika menutup secara resmi Turnamen Futsal Property Cup XV 2023.

     

Back to top button