Infrastruktur

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan 24 posko Lebaran di jalur-jalur strategis Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan D.I. Yogyakarta (DIY) untuk memfasilitasi para pemudik.

Penegasan ini disampaikan Dody saat melakukan peninjauan di Semarang, Minggu (16/3/2025). Menurutnya, pendirian posko tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengawal kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan selama musim mudik dan balik Lebaran.

“Kita sudah tempatkan 19 posko di Jawa Tengah dan 5 posko di DIY. Posko ini akan jadi pusat layanan terpadu. Bukan cuma tempat istirahat, tapi juga tempat mendapatkan informasi lalu lintas, peta jalur alternatif, serta bantuan darurat kalau terjadi kendala di perjalanan,” ujar Dody.

Dody menambahkan, setiap posko telah dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti P3K, toilet, hingga area istirahat. Tak hanya itu, petugas khusus juga disiagakan untuk memberikan bantuan ringan terkait kendaraan.

“Kementerian PU turut bekerjasama dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Dinas PU setempat guna memastikan kelancaran arus di titik-titik yang kerap dilanda kemacetan dan rawan bencana,” jelas Dody.

Dody megimbau masyarakat untuk terus memantau informasi, menurut data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – D.I. Yogyakarta, 43 titik rawan kemacetan telah diidentifikasi di Jateng, sementara 10 titik tercatat di DIY.

“Petugas posko akan segera berkoordinasi dengan kepolisian jika ada lonjakan lalu lintas di lokasi-lokasi tersebut. Langkah-langkah seperti contra-flow atau pemberlakuan jalur alternatif bisa langsung diterapkan sesuai situasi di lapangan,” terang Dody.

Tidak ketinggalan, Dody menyoroti pentingnya edukasi bagi pemudik agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Posko-posko Lebaran tersebut, kata dia, juga akan mendukung penyebaran informasi seputar keselamatan.

“Kami berharap masyarakat yang menggunakan jalur mudik tidak ragu untuk memanfaatkan posko. Jika lelah, silakan rehat. Jika butuh bantuan, langsung hubungi petugas posko terdekat,” ujarnya.

Dengan adanya jaringan posko yang luas, pemerintah optimistis arus mudik tahun ini dapat terkendali. “Harapan saya, Lebaran 2025 berjalan lancar. Kami, dari Kementerian PU, sudah melakukan segala persiapan semaksimal mungkin,” kata Dody.

Ia juga mengingatkan pemudik untuk menjaga kondisi fisik dan mental selama berkendara. “Keselamatan yang utama. Jangan sampai karena memaksa terus malah berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain,” tutupnya

JAKARTA, JPI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para Bupati di Jawa Barat mengadakan pertemuan guna membahas penanggulangan kawasan permukiman dan rencana pembangunan rumah panggung di Jawa Barat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).

“Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan,” ujar Menteri Ara.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

“Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami,” tegas Menteri Ara.

Menurut Menteri Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. Penegakan hukum harus ditegakkan,” ujar Menteri Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan, kami akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

“Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus sekali. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir,” ujar Menteri Ara.

Gubernur Dedi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

“Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem,” kata Gubernur Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai

LOMBOK TENGAH, KORIDOR.ONLINE—Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam tinjauan tersebut Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

“Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” kata Wamen Fahri.

Wamen PKP berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat didaerahnya masing-masing. Semangat tersebut menurutnya sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

“Kami juga menghimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat,” tandas Wamen PKP.

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS. Dirinya juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

“Banyak rumah rakyat yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga dan kurang memiliki sanitasi yang baik. Seperti rumah nenek berusia lebih dari 100 tahun yang saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi yakni anak cucu dan cicitnya di rumah,” kata Wamen PKP.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz menjelaskan, Pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I telah membantu pembangunan 883 unit rumah yang tidak layak bagi masyarakat Lombok Tengah. Sedangkan di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terdapat 42 unit rumah yang mendapatkan Program BSPS.

“Kami juga mendorong masyarakat yang mendapat Program BSPS agar bisa berswadaya secara dana maupun tenaga karena jumlah bantuan stimulannya hanya Rp 20 juta per unit rumah. Kami harap dengan Program BSPS penataan wilayah ini bisa lebih bagus karena alamnya Asri ada sungai dan rumah yang layak huni,” katanya.

Salah seorang penerima Program BSPS, Halimah mengaku senang dapat bantuan BSPS. Dirinya berharap program tersebut dilanjutkan karena memang benar-benar mendorong masyarakat membangun rumah layak huni.

“Dana BSPS yang kami terima Rp 20 juta dan ditambah dengan dana swadaya yang kami miliki Rp 40 juta akhirnya rumah kami lebih layak dari sebelumnya. Semoga Program BSPS ini bisa terus dilanjutkan,” harapnya.

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE—Menggandeng PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Sinar Mas Land sukses menghadirkan SPBU bp pertama di BSD Cty. Total investasi yang dikucurkan untuk membangun SPBU bp di lahan seluas 3.000 m² itu, lebih dari USD 3 juta.

Lokasinya di kawasan Commercial Business Park BSD Tahap II bagian barat, yang memiliki total area 11.000 m². Pembangunan SPBU ini adalah wujud komitmen kedua perusahaan untuk menyediakan bahan bakar dan layanan berkualitas, serta fasilitas terintegrasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat modern di BSD City.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) SPBU bp pertama di BSD City, pada Senin (11/11) lalu. Prosesi groundbreaking secara simbolis dilakukan oleh Vanda Laura (Presiden Direktur BP-AKR), Roy Darmawan (Wakil Presiden Direktur BP-AKR), Maulina Novriani (Direktur Operasional BP-AKR), Monik William (Deputy Group CEO Township Development Sinar Mas Land).

Lalu, Lie Jani Harjanto (Group CFO Sinar Mas Land), Anna Budiman (CEO Commercial BSD Sinar Mas Land), Surya Adil Wijaya (Direktur Utama PT Goldtree Energi Berjaya), Kiem An Andy (Direktur PT Goldtree Energi Berjaya), dan Sherly Najoan (Direktur PT Sinar Energi Indah Nusantara).

Vanda Laura, Presiden Direktur BP-AKR mengatakan, kerja sama BP-AKR bersama dengan Sinar Mas Land merupakan suatu langkah strategis dalam upaya untuk berkontribusi pada penyediaan solusi energi berkualitas, guna menjangkau lebih banyak pengendara di Indonesia.

“Kerja sama ini bukan hanya meletakan fondasi untuk sebuah stasiun pengisian bahan bakar dan memenuhi kebutuhan bahan bakar berkualitas bagi konsumen saja, namun juga merupakan upaya yang memberikan dampak positif lebih luas bagi lingkungan sekitar dalam jangka panjang,” ujar Vanda Laura dalam keterangan tertulis.

Sebagai perusahaan penyedia bahan bakar berkualitas dan pengelola SPBU bp di Indonesia, BP-AKR  terus berinovasi untuk menjadikan SPBU bp sebagai tempat yang nyaman untuk mengisi bahan bakar berkualitas dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui berbagai fasilitas yang tersedia seperti mini market, gerai makanan cepat saji, hingga kedai kopi. Sejak pertama kali beroperasi di Indonesia di tahun 2018 hingga kini, jaringan SPBU bp telah mencapai 56 SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Surya Adil Wijaya, Direktur Utama PT Goldtree Energi Berjaya menjelaskan, Indonesia memiliki peluang dan potensi luar biasa untuk distribusi ritel bensin dan produk BBM lainnya, di mana permintaan pasar masih terus meningkat dalam sektor ini.

“Kami bangga dapat bermitra dengan BP-AKR dan berkolaborasi untuk mengembangkan jaringan ritel energi, yang bisa memanfaatkan infrastruktur serta lahan Sinar Mas Land yang tersebar di seluruh Indonesia. Penawaran produk dan pelayanan kelas dunia yang ditawarkan dari kerja sama ini akan membawa nilai positif untuk konsumen,” ucap Surya Adil Wijaya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anna Budiman, CEO Commercial BSD Sinar Mas Land menambahkan, pihaknya menyambut baik kehadiran SPBU bp di BSD City, yang semakin memperkaya fasilitas publik di kawasan ini. Kehadiran SPBU bp memberikan beragam pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar berkualitas tinggi.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus mengembangkan BSD City sebagai kota mandiri dengan infrastruktur yang lengkap dan modern, serta menjadikannya sebagai destinasi yang ideal bagi masyarakat maupun pelaku bisnis,” tegas Anna Budiman.

SPBU bp di BSD City akan menyediakan bahan bakar berkualitas seperti bahan bakar bensin BP Ultimate dan BP Ultimate Diesel dengan Teknologi ACTIVE yang diformulasikan khusus untuk merawat dan melindungi mesin kendaraan lebih bersih. SPBU bp ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada Mei 2025 mendatang, yang akan dilengkapi dengan fasilitas modern untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pelanggan.

Lokasi SPBU bp

Berlokasi strategis di Barat BSD City, SPBU bp nantinya dapat diakses melalui sejumlah ruas tol, yakni Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) Seksi 1A & 1B, Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk), Tol Serpong-Cinere, dan Tol Jakarta-Serpong yang terintegrasi dengan Tol Kunciran-Serpong, Tol Serbaraja, JORR 2, Tol Bandara Soekarno-Hatta, dan Tol Jagorawi. Selain itu, terdapat ruas jalan baru yang menghubungkan jalan utama Gading Serpong dengan jalan utama menuju Tol Serpong-Balaraja.

Kawasan komersial ini juga dekat dengan EASTVARA Mall, West Village Business Park, serta perumahan-perumahan terbaru di BSD City, seperti Tanakayu, Eonna, dan Terravia. Dengan akses yang mudah, serta pengembangan kawasan residensial dan komersial yang terus dilakukan membuat SPBU bp ini memiliki pangsa pasar yang stabil dan potensi pertumbuhan usaha yang tinggi.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan  jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian PU menerima kunjungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kementerian PU, Rabu (23/10/2024).

Menko AHY mengatakan pertemuan ini membahas keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Jadi semangatnya adalah bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan ini menghadirkan keberlanjutan,” kata Menko AHY.

Menko AHY menambahkan Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru dan memperkuat yang sudah ada.

“Untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi sesuai Asta Cita dan mewujudkan Indonesia Emas dibutuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Peran Kementerian PU menjadi sangat fundamental. Untuk itu Presiden Prabowo mengharapkan Kementerian PU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mencegah inefisiensi APBN. Kalau ditata dengan baik bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menko AHY.

Menko AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Hal ini juga inline dengan Asta Cita di mana Presiden menyampaikan bahwa masyarakat kita, generasi selanjutnya tidak boleh ada yang stunting. Salah satu solusi yang tidak kalah penting adalah memperbaiki infrastruktur air bersih dan sanitasi,” ucap Menko AHY.

Senada dengan Menko AHY, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur harus terus berkelanjutan guna mencapai Indonesia Emas 2045.

“Hari ini Pak Menko AHY datang ke sini untuk menyambung silaturahmi dan berdiskusi, salah satunya tentang pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Kabinet baru jangan sampai membuat pembangunan yang telah berjalan tidak berkelanjutan. Rasanya kurang efektif jika setiap periode pemerintahan yang baru kemudian kebijakan pembangunan yang baik justru berhenti, tidak berkelanjutan. Justru koordinasi-koordinasi seperti ini akan membuat kabinet baru mengetahui dan melanjutkan policy yang baik ke depannya. Kan cita-citanya sama, Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Dody.

Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas untuk terus dilanjutkan adalah menyambungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang total sepanjang 2.998 km dan diharapkan akan tembus di 1.137 km pada akhir 2024 yang akan datang. Kemudian terdapat 6 bendungan yang dapat diresmikan dalam waktu dekat dari 61 bendungan yang dibangun. Di antaranya adalah Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Keureto di Aceh dan Bendungan Sidan di Bali.

TANGERANG SELATAN, KORIDOR.ONLINE– Untuk antisipasi musim penghujan, warga Perumahan Citra Mangu Permai, Jurangmangu Barat, Pondok Aren dan sekitarnya meminta dilakukan peninggian jembatan yang dilintasi Kali Cantiga, Ceger.

Pasalnya, jembatan yang berada di komplek Perumahan Citramangu Permai itu posisinya rendah, setelah jembatan Ceger Raya ditinggikan tahun lalu. Menurut warga, ketika musim hujan tiba, sampah yang hanyut kerap menyumbat jembatan tersebut, akibatnya muka air kali Cantiga jadi tinggi dan airnya meluber ke area bibir kali sekitarnya.

Rendi (48 tahun), salah satu warga menyebut jika jembatan tidak ditinggikan, sampah-sampah yang terbawa air kerap nyangkut di bawah jembatan.

“Selama ini (sampah) sering nyangkut di bawah jembatan. Menghalangi laju air,” katanya, Senin, 20/10/24.

Karena itu, warga meminta jembatan juga ditinggikan setelah proses betonisasi kali Cantiga selesai dikerjakan tahun lalu.

“Sekaligus solusi antisipasi saat musim hujan ketika volume air tinggi. Agar tidak menimbulkan banjir. Kami berharap pemerintah kota Tangerang Selatan lewat dinas terkait meninggikan jembatan tersebut sebelum masuk musim penghujan tahun ini,” harapnya.

Sebagai informasi posisi jembatan yang dilintasi aliran air Kali Cantiga itu terletak di Perumahan Citra Mangu Permai RT 05/04 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren Tangerang Selatan. Jembatan dibangun oleh pengambang perumahan tersebut, Namun karena pengembang sudah tidak berada di lokasi, maka beberapa waktu lalu, warga berinisiatif dan menyerahkan PSU di kawasan itu ke Pemerintah Tangerang Selatan.

KALIMANTAN BARAT, KORIDOR.ONLINE—Sebanyak 64 orang fasilitator lapangan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pelatihan pratugas sebelum diterjunkan ke lapangan. Mereka nantinya memiliki tugas untuk melaksanakan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan pemerintah dan memahami tugas – tugasnya dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni.

“Fasilitator lapangan menjadi ujung tombak Program BSPS Kementerian PUPR. Mereka kami siapkan untuk terjun ke lapangan melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M. Salahuddin Rasyidi saat membuka kegiatan “Pengarahan Pratugas Fasilitator Lapangan Untuk Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Kalimantan Barat” di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2024).

Pada kegiatan tersebut, Salahuddin juga mengingatkan kepada para fasilitator lapangan bahwa faktor utama keberhasilan Program BSPS adalah adanya keswadayaan masyarakat dalam pembangunan rumah milik. Dengan demikian, masyarakat yang nantinya dibentuk kelompok pembangunan Program BSPS memiliki kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Selain mampu memahami tugas – tugasnya dengan baik, fasilitator lapangan juga harus mampu menerapkan prinsip 7 T sesuai arahan Direktur Jenderal Perumahan yakni Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Biaya, Tepat Manfaat serta Tanpa Temuan dan Tanpa Pengaduan.

“Kami tekankan bahwa fasilitator lapangan harus mampu bekerja secara aktif dan profesional di lapangan. Kami ingin penyaluran bantuan pemerintah ini tepat sasaran dan jangan sampai ada perbuatan penyimpangan bantuan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, H. Hujurat didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Irsan Basalamah menjelaskan, tujuan diadakannya pengarahan pratugas ini adalah untuk memberikan pemahaman fasilitator agar mampu mendampingi masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan program BSPS.

“Para peserta dalam kegiatan ini dituntut untuk lebih aktif, interaktif, dan banyak berdiskusi. Kami harap dengan pembekalan yang singkat ini mereka mampu menyerap ilmu mengenai program BSPS dengan baik,” ujarnya.

PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersial, Alwin Fahreza menyampaikan data yang dihimpun dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan pengarahan diikuti sebanyak 64 petugas fasilitator lapangan BSPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 Tahap 3 yang berjumlah 1.875 unit rumah.

“Mereka nantinya akan bertugas di  sembilan lokasi pelaksanaan Program BSPS di sejumlah Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya di Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi” papar Alwin.

“Petugas fasilitator lapangan yang mengikuti merupakan Koordinator tingkat Kabupaten/Kota, Asisten Koordinator Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Lapangan. Kami optimis mereka akan mampu membantu masyarakat untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Kalbar,” harapnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ministry Of Land, Infrastructure, Transport And Tourism (MLIT) Jepang melakukan tukar informasi terkait kepemilikan rumah susun (Rusun) untuk masyarakat. Pihak MLIT berencana mendorong investasi bidang perumahan mengingat pasar properti di Indonesia cukup menjanjikan.

“Kami menyambut baik kedatangan MLIT Jepang ke Indonesia dalam rangka pertukaran informasi mengenai kepemilikan Rusun,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ir. M Hidayat, pada acara Exchange Information Meeting bersama MLIT Japan di Kampus Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Menurut Hidayat, beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain  sistem  manajemen  bangunan  dan  strata-title untuk rumah susun, standar  manajemen  untuk  bangunan  dengan strata-title, manajemen    pengelolaan    dan    pengambilan keputusan oleh P3SRS serta rencana  kolaborasi  antara  Kementerian  PUPR dan MLIT dalam pembangunan hunian untuk masyarakat.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur istilah strata title, tetapi memang banyak developer yang menggunakan istilah tersebut. Di Indonesia tanda kepemilikan atas satuan rumah susun dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Sarusun atau SHM Sarusun,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Hidayat menerangkan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyambut baik Exchange Information Meeting ini. Kedua belah pihak tentunya  ingin mengetahui lebih banyak tentang impelementasi kebijakan strata title yang ada di Jepang, baik dari sistem manajemen bangunan hingga manajemen pengelolaannya serta kepemilikan hunian vertikal di Indonesia.

“Ke depan masih banyak tantangan yang hadapi terkait penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat di Indonesia antara lain Program 3 juta rumah per tahun, urbanisasi  yang  tinggi  dan  harga  tanah  yang semakin mahal, kebijakan hunian berimbang dan peluang  properti dan  infrastruktur  pasar  yang beragam,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Kresnareza Harahap menerangkan, kegiatan ini dilaksanakan rangka menindaklanjuti request dari Director for International Market Division Real Estate and Construction Economy Bureau, MLIT to hold an Exchange Information Meeting.

Dirinya  berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan mendapatkan wawasan  lebih  luas  terkait  strata-title yang  ada  di Jepang, juga bisa menjadi best practice/insight untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyediaan rumah susun di Indonesia. Selain itu, pembentukan Perhimpunan Pemilik  dan  permasalahan  Penghuni Satuan  Rumah Susun  (PPPSRS) juga harus dicari solusi bersama.

“Kami  juga  berharap dapat melakukan kolaborasi dengan MLIT Japan untuk inovasi strata-title maupun properti di Indonesia. Salah satu upaya yang ingin kami tekankan untuk menangani penyediaan tempat tinggal adalah dengan penyediaan rumah susun sewa/beli,” terangnya.

Sementara itu, Director  for International Partnership Coordination, International Markets Division, Real Estate and Construction Economy Beurau, MLIT Japan, Yonetani Kazuki menerangkan, pihaknya melihat potensi pasar properti di Indonesia ke depan tentunya akan semakin berkembang. Untuk itu, adanya penjajakan kerjasama antara dua instansi  ini akan menumbuhkan semangat invetasi baru di sektor penyediaan perumahan.

“Kami yakin pangsa properti atau perumahan di Indonesia semakin pesat di masa mendatang. Kebutuhan hunian vertikal serta pengelolaan yang baik tentunya  sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan MLIT akan mendukung kerjasama ini,” katanya.

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE— Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga, dalam acara diskusi bertajuk “Tantangan dan Peluang Pengembangan Kawasan Terintegrasi City Within a City”, yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (FORWAPERA), di Hotel Atria, Gading Serpong, Selasa (6/8/2024), menjelaskan bahwa konsep pengembangan perkotaan teringrasi yang ideal haruslah mengandung unsur “MENTARI”, Menarik, Tangguh dan Lestari.

Pengembang harus memperhatikan aspek kota dengan daya tarik kekinian yang modern dan ramah lingkungan. Selain memiliki fasilitas publik yang dibutuhkan penghuni, kota tersebut harus bisa menawarkan visi masa depan yang menjanjikan, edukatif, kreatif, inovatif, dan inspiratif.

“Di koridor barat Jakarta, kawasan kota mandiri teringtegrasi salah satunya adalah Gading Serpong yang dikembangkan Paramount Land. Kawasan Gading Serpong memiliki banyak keunggulan dan potensi besar untuk digarap. Antara lain, memiliki infrastruktur yang baik. Dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta dan berada di titik sentral kawasan potensial yang menjadi magnet baru di barat Jakarta,” ungkapnya

Kawasan potensial yang menjadi magnet baru di barat Jakarta yang dimaksud oleh Pengamat Tatakota dari Universitas Trisakti itu adalah kawasan 3T; Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kabupaten. Hal itu nantinya juga akan ditunjang oleh keberadaan jalan tol lingkar luar (JORR 3) yang akan menyambung koridor barat dan koridor timur termasuk melewati Gading Serpong. Hal itu akan meningkatkan akses antara koridor barat dan koridor timur hingga Sukabumi dan Purwakarta. Pembebasan lahan JORR 3 akan mulai dilakukan pada 2025 mendatang.

“Selain itu kedua koridor akan terhubung dengan MRT fase west-east, sehingga pangsa pasar 3T ke depan adalah kelas menengah atas,” tambahnya.

Meski demikian, sambung Nirwono, Kawasan Paramount di Tangerang-Banten ini harus memiliki diferensiasi dengan kawasan lain sehingga menjadi daya tarik. Saat ini, Paramount Gading Serpong bisa menjadi salah satu gambaran sebuah kawasan hunian dan komersial terintegrasi yang sukses dikembangkan dengan perencanaan yang matang.

Dan sejatinya, properti yang berada di kawasan perkotaan yang terintegrasi seperti di Paramount Gading Serpong ini cenderung memiliki nilai investasi lebih tinggi. Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang baik meningkatkan daya tarik bagi calon konsumen, yang pada gilirannya akan bisa meningkatkan nilai properti di Paramount Gading Serpong dari waktu ke waktu

“Paramount Land salah satu pengembang yang memberikan kontribusi besar di kawasan Gading Serpong dan sekitarnya, dikenal sangat berpengalaman dalam mengembangkan kawasan district yang meliputi komersial dan hunian,” terang Nirwono Joga.

Pada kesempatan yang sama, M.Nawawi, Presiden Direktur Paramount Land menyebutkan bahwa tren baru produk ritel atau komersial berfokus pada komunitas dan mixed use. Dengan basis ekonomi industri kreatif, perdagangan dan jasa, kawasan Gading Serpong telah bertransformasi menjadi sebuah destinasi berskala regional. Dan terus bertumbuh menjadi kota favorit masyarakat untuk tinggal, berbisnis dan berinvestasi

“Mengacu hasil riset properti ‘Market Beat Q2 2024: Unveiling Greater Jakarta’s Retail Landscape’ menyebutkan bahwa Integrasi ruang hunian, hiburan dan rekreasi sejalan dengan ekspektasi orang-orang kota yang menginginkan pengalaman berbelanja dipusat komersial yang didesain rileks melalui konsep green. Ruang yang nyaman untuk berdiskusi dan cocok untuk sekedar slow healing, dibandingkan pusat perbelanjaan yang dirancang bertingkat-tingkat,” ujarnya.

Paramount Land Kembangkan Pasadena Central District

Meneruskan kesuksesan Manhattan District, Paramount Land mengembangkan Pasadena Central District di atas lahan seluas 40 hektar. Proyek baru Paramount Land ini akan dikembangkan sebagai ‘City within a City’ (distrik selengkap kota yang dekat dengan hunian), dimana penghuni dapat memenuhi kebutuhan hariannya hanya dalam waktu ±10 menit. Untuk produk residensial pertama dari distrik tersebut adalah Grand Pasadena Village.

Norman Daulay, Direktur Paramount Land menjelaskan, “Pasadena Central District merupakan kawasan terpadu dari Paramount Land dengan luas area ± 40 hektar. Hadir sebagai magnet baru di sisi Selatan Gading Serpong dan jalan tembus ke BSD City menjadi sebagai kawasan modern dan inovatif terbesar yang berada di jalan Boulevard utama (ROW 45) Gading Serpong. Kawasan ini memiliki 5 (lima) kekuatan utama yang saling terintegrasi:

1. Shophouses dengantipe alfresco
2. Studio Loft
3. Residensial
4. Kavling Komersial
5. Pedestrian Hijau/Green Spine (Pasadena Walk)

“Dengan kekuatan dan keunggulan tersebut kami memproyeksikan Pasadena Central District ini akan menjadi sebuah kawasan komersial dan residensial yang lengkap dengan penataan terpadu dan interaktif. Apalagi captive market di kawasan ini juga sudah terbentuk. Sudah ada market sehingga calon pebisnis tinggal mencari jenis bisnis yang cocok untuk dikembangkan,” ungkapnya.

Lebih dari itu, lanjutnya, kesuksesan pengembangan proyek komersial dan residensial Paramount Land yang sudah terbukti, seperti area komersial Aniva, Omaha, Sorrento, Maggiore, Nara Village, Pasadena Grand Residences dan lainnya,

“Hal itulah  yang membuat kami sangat optimis Pasadena Central District akan mendapat sambutan positif dari konsumen,” tambahnya

Melalui kawasan Pasadena Central District, penghuni dengan mobilitas tinggi akan sangat dimudahkan karena lokasinya terhubung langsung dengan gerbang tol BSD Barat (Serpong – Balaraja) yang bisa menjangkau airport Soekarno-Hatta hanya 30 menit. Tol ini juga mempunyai akses langsung dengan Boulevard Gading Serpong menuju pintu tol Tangerang (Jakarta-Merak) kearah pusat bisnis Jakarta dan kawasan industri Cilegon – Banten

Kehadiran CBD yang tersebar di Kota Gading Serpong, sambung Norman, menjadikannya terkenal sebagai pusat kuliner, bisnis, perkantorandan hiburan terintegrasi yang tidak hanya mendongkrak roda perekonomian Gading Serpong dan sekitarnya, tapi juga Tangerang Raya.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Kepolisian Daerah Metro Jaya menandatangani nota kesepahaman mengenai perjanjian pinjam pakai tanah yang terletak di Jalan Penjernihan I, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Nota kesepahaman ini merupakan langkah penting dalam mendukung kegiatan operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya serta pengembangan infrastruktur di wilayah Jakarta Pusat. Kerjasama ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Dalam sambutannya, Andira Reoputra menyatakan, berterima kasih atas kerjasama yang telah terjalin. Sarana Jaya lanjutnya, selalu berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan Jakarta yang lebih baik.

“Kami berharap, perjanjian ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya,” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Karyoto, juga menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya atas kerjasama ini.

“Kerjasama ini merupakan langkah yang strategis dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Sarana Jaya dalam menyediakan fasilitas yang kami butuhkan,” ujar beliau.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara Sarana Jaya dan Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam mendukung pembangunan dan keamanan di DKI Jakarta.

Turut hadir dalam acara penandatanganan ini General Manajer Divisi Pertanahan Sarana Jaya, I Gede Aldi Pradana. Dari pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Biro Logistik Polda Metro Jaya, Yandi Irsan.