Riset

TANGERANG,KORIDOR.ONLINE—Sinar Mas Land berhasil meraih tiga penghargaan diajang Golden Property Awards (GPA) 2024. Tiga penghargaan tersebut adalah: Best Choice Housing Project Tangerang and Surrounding untuk proyek BSD City, Best Choice Housing Project Cibubur and Surrounding untuk proyek Kota Wisata Cibubur, dan Best Choice Housing Project Bekasi and Surrounding untuk proyek Grand Wisata Bekasi.

Secara simbolis penghargaan diterima langsung oleh Ariani Ratna Hadioetomo (Vice President of Marketing Communication & CRM Sinar Mas Land), Tio Budy Waltono (Division Head of Region 2 Residential National Sinar Mas Land), dan Iman Pillipus Gunawan (Vice President of Region 1 Residential National Sinar Mas Land) pada hari Rabu, 7 Agustus 2024 di Jakarta.

Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh IPW kepada Sinar Mas Land dalam ajang GPA The People Choice 2024.

“Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim manajemen dan karyawan dalam melahirkan produk-produk properti yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi tidak hanya terbatas pada desain dan teknologi, tetapi juga mencakup pengembangan konsep hunian untuk mendukung gaya hidup modern, efisiensi ruang, serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen, karena keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan serta loyalitas konsumen terhadap brand Sinar Mas Land melalui voting yang telah mereka berikan kepada kami,”ujarnya.

Keberhasilan yang diraih Sinar Mas Land dalam ajang GPA The People’s Choice 2024 tak lepas dari aspek inovasi yang ditawarkan dari masing-masing kawasan hunian. Untuk proyek BSD City melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk berhasil menorehkan prestasi dalam kategori Best Choice Housing Project Tangerang and Surrounding, berkat komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk yang inovatif dengan memadukan konsep modern dan teknologi serta ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kawasan township BSD City memiliki luas area 6.000 hektare yang mengintegrasikan area residensial, komersial, dan perkantoran yang dilengkapi dengan sederet fasilitas unggulan seperti pusat pendidikan, pusat kesehatan, hingga lifestyle center. Dari sisi akses, kawasan hunian BSD City juga telah dilengkapi infrastruktur jalan bebas hambatan yakni Tol Serpong-Cinere dan Tol Serbaraja Seksi 1A, ke depannya Tol Serbaraja Seksi 1B juga akan segera dioperasikan untuk mempermudah mobilitas para penghuni dan masyarakat dari/ke BSD City.

Sementara proyek township Grand Wisata Bekasi sukses meraih kategori Best Choice Housing Project Bekasi and Surrounding berdasarkan pengembangan produk properti yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar yang tepat di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Grand Wisata Bekasi memiliki luas area 1.100 hektare yang terintegrasi dengan permukiman, perkantoran, pusat bisnis, komersial dan mall serta beragam fasilitas umum.

Keunggulan fasilitas dan akses tersebut menjadikan kawasan township ini disebut sebagai The Next New City di timur Jakarta. Kota mandiri ini juga memiliki lokasi yang strategis dan terkoneksi dengan sejumlah infrastruktur seperti akses langsung jalan Tol Jakarta – Cikampek, JORR I & II, LRT dan KCIC Jakarta – Bandung melalui shuttle bus yang terintegrasi dengan Grand Wisata.

Selanjutnya, proyek township Kota Wisata Cibubur sukses meraih kategori Best Choice Housing Project Cibubur and Surrounding berdasarkan aspek desain hunian yang mengusung konsep modern, dinamis, serta harmonis. Hingga saat ini, Kota Wisata Cibubur telah membangun 48 klaster perumahan di atas lahan seluas 700 hektare dengan desain yang terinspirasi dari eksotika kota-kota besar di dunia.

Kota Wisata Cibubur juga telah dilengkapi dengan sederet fasilitas terbaik dalam township untuk para penghuni, salah satunya Mall Living World Kota Wisata yang terintegrasi dengan Artotel. Kota Wisata Cibubur juga dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur jalan bebas hambatan yang berada di dalam kawasan hunian seperti gerbang Tol Nagrak dan Tol Cibitung-Cilincing

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan, sosial, dan tata Kelolaa (environmental, social, governance/ESG) sudah menjadi tren pengembang properti di Tanah Air. Belakangan, ESG menjadi tiga pilar penting dalam menilai performa bisnis properti. ESG digunakan sebagai indikator pelaporan aktivitas nonfinansial dari suatu produk yang diinvestasikan (pengembangan properti).

Menurut Ardiadi Dimastanto, sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia pasar terbesar dan potensial dalam sebuah proyek properti adalah Gen Z dan Milenial. Segmen ini, kata dia, sangat tertarik dan peduli (aware) terhadap produk properti yang mengedepankan keberlanjutan.

“Mereka cukup detail dalam melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar proyek properti seperti ruang terbuka hijau, ruang interaksi, sarana olahraga untuk jogging dan lainnya. Pengembang properti  saat ini sudah sangat concern dengan apa yang diinginkan masyarakat terkait kebutuhan tempat tinggal yang berkelanjutan,” tegas Ardiadi Dimastanto dalam acara Elevee Media Talk yang diadakan di Alam Sutera, Tangerang pada Rabu (24/7/2024).

Ardiadi menambahkan, saat ini penerapan prinsip ESG bermanfaat untuk nilai investasi. “Dalam pengembangan properti berprinsip ESG, selain memberikan kelestarian lingkungan dan tata kelola yang baik, juga memberikan manfaat ekonomi,” tuturnya.

Sementara itu, Alvin Andronicus, chief marketing officer (CMO) Elevee Condomium mengatakan, pihaknya menerapkan prinsip ESG tidak sebatas slogan, namun konkret diimplementasikan di lapangan. Perapan ESG juga akan memberikan dampak positif bagi pengembang dan pemilik properti.

“Seperti pengurangan biaya operasional, penghematan penggunaan energi listrik, hingga peningkatan kesehatan dan produktivitas penghuni,” jelasnya.

Dia mencontohkan, di Elevee Condominium setiap unitnya memakai jendela double glass yang mampu mereduksi sinar matahari memasuki ruangan sehingga mengurangi pemakaian AC.

“Elevee juga memiliki fasilitas forest park seluas 4 hektare untuk berbagai aktivitas. Selain itu, Elevee yang merupakan bagian dari Alam Sutera sudah menerapkan konsep yang bersentuhan dengan lingkungan. Seperti adanya kawasan green tunnel hingga management traffic agar menciptakan suasana yang nyaman bagi penghuni,” kata dia.

Ardiadi mengakui bahwa pengembangan properti skala kota yang menerapkan prinsip ESG membutuhkan dana yang tak sedikit. Namun, ia mengakui prinsip ini akan berdampak pada penjualan pengembang dan bermanfaat untuk konsumen.

“Seperti Alam Sutera sudah sangat advance dalam pengembangannya, dan ini perlu pendanaan besar dalam pengembangannya. Dan sekali lagi saya tegaskan ujungnya selain konsep suistainble development yang dikembangkannya, konsumen pun diuntungkan karena nilai properti akan terus naik,” tegasnya.

Dia juga menambahkan, saat ini, masih perlu disosialisasikan tentang penerapan prinsip ESG di kalangan pengembang properti.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bekerja sama dengan Japan Housing Finance Agency (JHF) dalam hal pengembangan program pembiayaan perumahan subsisi untuk 2 tahun ke depan.  Kedua lembaga negara tersebut telah menandatangani nota kesepahaman pada Jumat (15/12/2023) di Jakarta yang dilakukan antara Komisioner BP Tapera Adi Setianto selaku pihak pertama dan Senio Executive Director JHF Yoshida Hidro.

“Kami ingin memperkuat hubungan kerja sama dibidang penelitian dan program terkait pembiayaan perumahan bersubsidi dan dukungan pasar perumahan. Melakukan eksplorasi solusi untuk masalah perumahan, bertukar informasi dan program di bidang perumahan,” kata Adi Setianto.

Lewat kerja sama ini, BP Tapera dan JHF akan berbagi tantangan dan strategi untuk meningkatkan minat investor publik dan swasta di sektor pembiayaan perumahan dan pengembangan sumber daya manusia.  Tak hanya itu, RI akan mempelajari dan melakukan perbandingan standar perumahan, teknologi dan bahan juga tidak terbatas pada kerangka peraturan dan sertifikasi (inspeksi), perbandingan antara mengidentifikasi berbagai prospek, hambatan.

“Selain itu juga sharing dalam rangka tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengungkapan untuk kelancaraan pelaksanaan program pembiayaan perumahan,” jelasnya.

Termasuk juga, membandingkan sistem pembiayaan perumahan, namun tidak terbatas pada strategi bisnis, pengembangan produk seperti green mortgage dan sistem hukum di Indonesia dan Jepang.

Di sisi lain, pihaknya berharap lewat pertukaran informasi tentang instrumen keuangan dapat meningkatkan stabilitas pasar perumahan dan pasar pembiayaan perumahan hingga mengoptimalkan penyediaan rumah terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.  Bahkan, Yoshida Hideo mengatakan pihaknya berkenan untuk berpartisipasi dalam proyek bersama sekaligus saling bertukar SDM jika diperlukan, serta membuka peluang kerja sama dengan badan hukum lainnya di masing-masing negara.

Adapun kegiatan ini sekaligus memperingati kerja sama bilateral Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 65 tahun. Dimana program pelatihan tersebut sejalan dengan fase III Rencana Strategis BP Tapera di Tahun 2023 – 2024 yaitu meningkatkan kredibilitas instituasi dan layanan menuju kelas dunia.

Sebagai informasi, BP Tapera dalam hal ini sebagai badan hukum yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk melindungi kepentingan peserta tapera sesuai dengan UU No. 4 tahun 2016 serta selaku operator investasi pemerintah yang merupakan pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk.  Sementara itu, JHF merupakan otoritas pemerintah yang bergerak dibidang pembiayaan primer dan sekunder perumahan di Jepang.

CIANJUR, KORIDOR.ONLINE—Penerapan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bakal memacu pertumbuhan sektor properti di tahun 2024 sebesar 5%-10%. Hal itu dengan asumsi adanya stabilitas pasar di dalam maupun di luar negeri.

“Dampak PPN DTP terhadap pertumbuhan PDB nasional di tahun depan berkisar 0,05% hingga 0,2% dengan asumsi terciptanya stabilitas pasar domestik maupun di luar negeri. Pertumbuhan penjualan properti tahun 2024 berkisar antara 5% hingga 10% dengan PPN DTP sebagai pendorong utamanya,” ucap Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip, pada Rapat Kerja Kegiatan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2023, di Cianjur, Senin, 11 Desember 2023.

Insentif fiskal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal Pemerintah pada triwulan IV-2023.

Pemerintah telah dua kali memberlakukan kebijakan bebas PPN untuk sektor properti. Sebelumnya, kebijakan PPN DTP telah berlaku pada 2021 silam. Saat itu, aturan bebas PPN terbukti manjur untuk mendongkrak pertumbuhan sektor properti nasional.

“Pertumbuhan PDB sektor realestat dengan adanya insentif fiskal sepanjang tahun 2021 lalu terbukti signifikan yakni sebesar 3,94% (year on year). Demikian pula pertumbuhan PDB di sektor konstruksi yang memperlihatkan kenaikan lebih dari 4,0%,” kata Sunarsip.

Faktor Pemicu

Selain dukungan fasilitas bebas PPN, ada sejumlah faktor pendorong untuk pertumbuhan penjualan properti di tahun depan. Salah satunya adalah masih adanya kebijakan subsidi perumahan khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Masih tingginya angka kebutuhan pasar akan ketersediaan rumah tapak tentunya memacu pertumbuhan penjualan properti. Selain itu, tingkat suku bunga pinjaman perbankan khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) yang relatif masih lebih rendah daripada level pra-pandemi juga menentukan pergerakan penjualan,” kata Sunarsip.

Sunarsip juga mengingatkan pelaku pasar untuk mewaspadai dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Pelaku properti juga patut mewaspadai imbas penurunan harga komoditas terhadap kekayaan masyarakat.

“Pelaku usaha properti juga perlu mempertimbangkan sentimen kehati-hatian jelang dan selama tahun politik,” tambahnya.

Sunarsip membeberkan, sejumlah lembaga riset global mengasumsikan bahwa tekanan terhadap inflasi global relatif sudah mulai reda. Hal ini tercermin dari inflasi di sejumlah negara maju sepanjang tahun 2023 yang relatif masih terkendali. Misalnya, inflasi di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang di kisaran 3,30%, Inggris sebesar 4,6%, dan Korea sebesar 3,8%. Sedangkan inflasi Indonesia di level 2,56%, relatif masih cukup baik dibandingkan di negara-negara di kawasan ASEAN lainnya.

“Memang terjadi pelemahan dari sisi harga komoditas sepanjang tahun 2023. Kendati demikian, harga komoditas di tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan harga-harga sebelum terjadi pandemi Covid-19,” beber Sunarsip.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mendatang di kisaran 4,7% hingga 5,5% dan proyeksi inflasi nasional sebesar 2,5%. “Dengan asumsi ekonomi itu, proyeksi pertumbuhan kredit pada tahun 2024 sebesar 10% sampai 12% dan naik menjadi 11% hingga 13% pada 2025 mendatang,” kata Sunarsip.

Sebagai informasi ada sejumlah persyaratan untuk dapat memperoleh fasilitas fiskal pembelian rumah tapak atau rumah susun. Pertama, harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. Kedua, rumah ini merupakan PPN terutang pada periode November – Desember 2023. “Sepanjang penyerahan fisik rumah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024,” demikian siaran pers Kementerian Keuangan.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk satu orang atas pembelian satu rumah tapak atau satuan unit rumah susun, sepanjang tidak ada pembayaran uang muka atau cicilan sebelum 1 September 2023. Kemudian, untuk hunian dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar dapat menikmati PPN DTP paling banyak atas bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar.

Adapun persentase besaran PPN DTP sesuai ketentuan berikut:

1. Bila serah terima rumah siap huni yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan selama periode November 2023 – Juni 2024 maka PPN DTP diberikan sebesar 100 persen;
2. Bila BAST dilakukan pada periode Juli 2024 – Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50 persen.

JAKARTA,  KORIDOR.ONLINE— Pengamat Properti yang juga Pakar Properti Nasional, Panangian Simanungkalit mengapresiasi program perumahan dari ke tiga pasangan calon presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan berkompetisi pada awal 2024 nanti. Ketiga pasangan calon (Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran) sama-sama memastikan soal perumahan menjadi salah satu program prioritas yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang.

Namun menurutnya yang dirasa paling realistis dari ketiga pasangan ini adalah program perumahan dari pasangan Pasangan Prabowo Subianto – Gibran. Pasalnya pasangan ini  membangun dari desa.

“Mereka mencoba mengekpresikan visinya bukan kapitalis. Ini luar biasa. pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan,” tegas Panangian.

Pasangan Prabowo Subianto – Gibran bahkan sudah memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan. Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, ppasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Jika menilik pemilihan umum (pemilu) sebelum-sebelumnya, Panangian menjelaskan,  belum ada pemilu yang ‘pro-perumahan’ seperti sekarang ini. “Bahwa program yang mereka usung sekarang mungkin masih mentah dan butuh waktu untuk merealisasikan, itu soal lain. Namun kita apresiasi saat ini bahwa kesadaran kolektif dari para elite politik mulai tumbuh untuk menggelorakan program perumahan,” ucapnya, Selasa, (7/11/2023), di Jakarta.

“Dalam beberapa periode pemerintahan belakangan ini, urusan pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tak tersentuh oleh calon Persiden dan Wakil Presiden dalam program dan target mereka. Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar janji pun mereka lupa. Namun melihat visi-misinya sekarang ini, kita patut berharap dan memberikan apresiasi kepada mereka,” ungkapnya.

Menurut Panangian, memang sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahan di sektor perumahan ini tak pernah habis. “Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana. Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakan perekonomian nasional. bahkan sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja,” terangnya.

Dari kajian LPEM FEB UI yang dirilis pada Mei 2023 lalu, sektor properti yang terdiri dari Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omset) sebesar Rp4.740 – Rp5.788 triliun per tahun.

Kontribusi Sektor Properti terhadap PDB Nasional selama periode 2018-2022 sebesar Rp2.349 – Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,63% – 16,30% dibandingkan dengan PDB Nasional.  Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi Sektor Properti sebesar Rp938 – Rp1.147 triliun per tahun. Dari sisi tenaga kerja, Sektor Properti menyediakan kesempatan kerja 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6% angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2% penduduk bekerja tahun 2022.

Sektor Properti serta efek penggandanya selama periode 2018-2022 menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp185 triliun per tahun atau setara 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat.

Untuk pemerintah daerah, Sektor Properti serta efek penggandanya berkontribusi menciptakan PAD bagi pemerintah daerah sekitar Rp92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86% dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada kondisi tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54%. Apabila Sektor Properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antara keduanya sebesar 7,83% disinyalir menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

“Nah, dari data itu bisa kita lihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional.  Jadi memang kita bersyukur juga ketiga pasangan ini memasukan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Artinya kini ada sedikit progres yang mengembirakan. Tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung, meski belum dalam porsi yang besar,” imbuh Panangian.

Program Perumahan Para Capres-Cawapres

Seperti diketahui, pasangan Ganjar Paranowo – Mahfud MD (GaMa), beberapa waktu lalu mereka menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.

Pasangan Anies-Cak Imin membidik untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.

Sementara itu, Lebih lanjut Panangian memaparkan, Parabowo-Gibran kelihatannya sudah sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat. Beberapa waktu lalu kepada mereka (Prabowo-Gibran-red), saya mengusulkan juga bahwa pemerintah yang akan datang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahunnya.

“Mengapa harus 1,3 juta unit per tahun?  Karena kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Suharto sampai pemerintahan yang sekarang. Jadi saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu unit landed house, 500 ribu unit rusunami dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi 500 Ribu unit landed house Rp50 triliun, Subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp101 triliun per tahun.

Caranya? yang paling simple adalah dengan menambah jumlah subsidi perumahan. Subsidi kita sekarang kan cuma Rp20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun.  Jadi untuk perumahan tidak sampai 3 persen.

“Bandingkan juga dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang paling dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10 persen.Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10 persen. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp40 sampai 50 triliun- lah. Atau paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang,” pungkas Panangian.

MEDAN, KORIDOR.ONLINE–Pekerja Mandiri seperti ojek online, UMKM, penyedia jasa, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya sulit dalam mendapatkan hunian yang berkualitas, terutama sulitnya akses dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan. Hal ini dikarenakan, Pekerja Mandiri tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan seperti slip gaji, perjanjian kerja dan rekening Koran sebagai syarat dokumen dalam pengajuan fasilitas pembiayaan perumahan.

Mengatasi hal tersebut, BP Tapera menggandeng Bank BTN dan Asosiasi Pengembang untuk mempercepat penyaluran pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan membuat program Tabungan Rumah Tapera (TRT), sebuah program yang diperuntukan bagi Pekerja Mandiri yang belum pernah mendapatkan akses pembiayaan (unbankable) sehingga bisa mendapatkan akses pembiayaan (bankable), khususnya untuk masyarakat yang berstatus sebagai Pekerja Mandiri.

Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi pengenalan Program Pembiayaan Untuk Pekerja Mandiri MBR yang dilaksanakan pada Kamis (19/10) di Hotel JW MARRIOTT, Medan yang dibuka oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar.

BP Tapera adalah Badan Pemerintah yang ditunjuk untuk menyalurkan pembiayaan rumah subsidi atau yang sekarang disebut sebagai Rumah Tapera, rumah tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, khususnya untuk Pekerja Mandiri.

Hadir secara daring sebagai narasumber Kepala Sub Direktorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Samson Sibarani; serta hadir langsung di lokasi Direktur Kepesertaan Tapera, Rio Sanggau; Perwakilan dari Subsidized Mortgage Division Bank BTN, Alam; serta Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arief.

Tujuan dilakukannya acara  sebagai upaya BP Tapera untuk membantu MBR kelompok Pekerja Mandiri untuk bisa memiliki rumah pertamanya melalui terjalinnya hubungan kerja sama yang erat antara BP Tapera dan seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan realisasi penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Acara sosialisasi ini merupakan kolaborasi dengan Bank BTN yang dihadiri oleh sejumlah Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara untuk memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kelompok Pekerja Mandiri agar dapat menerima bantuan pembiayaan perumahan melalui Program Tabungan Rumah Tapera (TRT).

Dalam sambutannya, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar mengungkapkan bahwa Program Tabungan Rumah Tapera adalah solusi untuk MBR kelompok Pekerja Mandiri/Informal yang tadinya unbankable menjadi bankable sehingga bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan melalui bank penyalur, selain itu program ini tentunya sangat berkaitan dengan program peningkatan inklusi dan literasi daerah, terutama di Provinsi Sumatera Utara.

Program ini tentunya sangat berkaitan dengan program peningkatan inklusi dan literasi daerah dan harapannya Program Tabungan Rumah Tapera bisa diikutsertakan dalam program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sumatera Utara pada tahun 2024.

Menurut Kepala Sub Direktorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Samson Sibarani, Program bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang masuk dalam kelompok pekerja mandiri/informal belum terserap secara maksimal.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Kepesertaan BP Tapera, Rio Sanggau menjelaskan Peranan Asosiasi UMKM maupun Pekerja Mandiri adalah untuk mensosialisasikan, mendata calon Peserta Pekerja Mandiri serta memfasilitasi pendaftaran, sehingga dengan adanya peran aktif dari Asosiasi semakin banyak Pekerja mandiri yang bisa memiliki hunian pertama.

Perwakilan dari Subsidized Mortgage Division Bank BTN, Alam; mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan #RumahTAPERA karena dari segi harga rumah setiap tahun akan ada kenaikan, sehingga selain memiliki hunian, masyarakat juga bisa sambil menabung dan  berinvestasi.

Program Tabungan Rumah Tapera diharapkan bisa menjadi program unggulan yang bisa digunakan untuk menjaring seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam memiliki hunian, bukan hanya golongan  masyarakat yang memiliki penghasilan yang tetap saja, namun juga golongan masyarakat pekerja mandiri.

Harapan Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arief; Asosiasi pengembang dapat memberikan kualitas rumah yang tepat dan baik serta tepat sasaran untuk masyarakat.

Sebagai apresiasi atas kerja sama yang baik kepada mitra kerjanya, BP Tapera juga memberikan penghargaan kepada Bank BTN dan Asosiasi Pengembang REI dan APERSI sebagai Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang dengan capaian penyaluran tertinggi di Provinsi Sumatera Utara hingga Oktober 2023.

Jalannya kegiatan ini mendapatkan antusiasme yang besar dari para tamu undangan yang terdiri dari Asosiasi Pengembang dan Komunitas Pekerja Mandiri yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Hadir sebanyak 152 peserta yang berasal dari 21 Asosiasi Pekerja Mandiri, 10 Asosiasi Pengembang, 10 Pengembang, Perwakilan dari Bank BTN, Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Biniai; hadir juga perwakilan dari OJK dan TPAKD Provinsi Sumatera Utara

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengemban amanah untuk melaksanakan pembangunan 125 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut terdiri dari 51 jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek air minum dan sanitasi, 2 perumahan, tanggul laut pesisir Jakarta, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Universitas Islam Internasional Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dari total 210 PSN, 158 PSN telah diselesaikan dengan nilai investasi sebesar Rp1.102,7 T.

“Kuncinya ada di infrastruktur. Dan yang paling banyak ada di porsi Kementerian PUPR yaitu 125 PSN. Semoga masyarakat menjadi aware dengan apa yang telah kita bangun secara fisik. Karena itu semua yang membuat ekonomi kita berdaya saing,” kata Menko Airlangga.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, dari target 125 PSN tersebut, hingga Juli 2023 Kementerian PUPR telah menyelesaikan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70% dari keseluruhan target yang telah ditetapkan.

“Pada akhir tahun 2023, kami menargetkan penyelesaian pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan 24 proyek PSN lainnya,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kegiatan Conference of Sewindu National Strategic Projects (PSN) dengan tema “Sustainable Infrastructure Towards Indonesia Emas 2045”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Menurut Menteri Basuki, PSN dirancang dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur memegang peran dan kontribusi dalam rangka pertumbuhan negara kita. Tidak hanya menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing bangsa, tetapi juga untuk pemerataan pembangunan dan keadilan sosial,” tambah Menteri Basuki.

Di bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 36 bendungan dengan kapasitas 1,9 juta m3. Kemudian di bidang Bina Marga, telah selesai pembangunan PSN jalan tol sepanjang 1.500 km dari 27 proyek jalan tol melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti misalnya Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan 7 proyek di sektor perumahan. Dan telah mengimplementasikan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di SPAM Regional Umbulan, SPAM Regional Semarang Barat dan SPAM Regional Banjarbakula. Adapun kapasitas layanannya sekitar 5.750 liter per detik, dan melayani sekitar 500 ribu SR.

Pada peringatan sewindu PSN ini, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa program ini telah berhasil mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan tangguh bencana yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ini merupakan bentuk laporan kepada masyarakat tentang apa yang sudah Kementerian PUPR lakukan. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan bagi Kementerian PUPR sehingga saya selalu menyampaikan bahwa insan PUPR harus bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat,” tandas Menteri Basuki.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Selain pangan dan sandang, satu lagi pemenuhan hak dasar manusia yang diatur oleh undang-undang dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya adalah kebutuhan akan papan, atau rumah.  Cara pemenuhan

hak bermukim, tidak melulu harus dengan cara memiliki, tetapi dapat juga dengan cara lain, seperti sewa. Dan negara harus menyiapkan fasilitasi tempat hunian sehat dan layak huni serta menjamin setiap penduduk dapat menjangkaunya.

Bagaimana, siapa melakukan apa, dan harus dengan cara seperti apa pemenuhan tersebut dilakukan, terurai lengkap dalam buku “Ekosistem Perumahan” yang ditulis Prof. Dr. Ir. Arief Sabaruddin CES ini. Buku ini mengupas dan menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ekosistem perumahan, baik dari sisi kelembagaan, supply-demand, pembiayaan, regulasi, maupun sisi rancang bangun, sehingga buku ini dapat menjawab kebutuhan akan grand design perumahan di Indonesia.

Melalui kupasan dengan sistematika berfikir yang terstruktur, didukung oleh sumber data yang relevan, buku yang ditulis oleh seorang birokrat, peneliti, dan direktur utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ini patut dijadikan referensi oleh para pemangku kepentingan dalam menghasilkan solusi skema pembiayaan perumahan yang efisien dan tepat sasaran dan solusi bagi penyelesaian permasalahan perumahan yang sangat kompleks.

Buku ini juga merupakan pengetahuan yang menjembatani ranah ideal dan ranah pragmatis, dengan beberapa opini yang dibangun dari hasil analisis untuk memecahkan berbagai persoalan yang mencuat ke permukaan pada saat ini.

Karena itu, buku setebal 312 halaman yang diterbitkan Penerbit Kanisius tahun 2023 ini sangat layak untuk dimiliki khususnya bagi insan-insan perumahan baik akademisi, birokrat, pengembang, perbankan, wartawan perumahan serta mahasiswa yang menekuni ilmu di bidang perumahan, perkotaan dan realestat. Selamat membaca!

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Pertumbuhan properti di sektor perhotelan mengalami lonjakan pesat dalam satu dekade terakhir. Hal ini terlihat dari performa positif terhadap minat investasi hotel per September 2022. Vice President Investment Sales Asia JLL Hotels & Hospitality Group Julien Naouri mencatat transaksi investasi di sektor perhotelan mencapai angka US$174 juta atau Rp2,76 triliun yang ditopang oleh transaksi Sofitel Bali.

“Pemulihan pariwisata di Indonesia diperkirakan akan lebih menyeluruh melihat sebagian besar negara-negara di kawasan sekitarnya telah mencabut aturan pembatasan perjalanan,” kata Julien dalam paparan Jakarta Property Market Overview 3Q 2022, Kamis (27/10/2022).

Berdasarkan laporan dari agen properti JLL Indonesia, pertumbuhan tersebut ditopang oleh pelonggaran masuknya wisatawan mancanegara di kota-kota utama seperti Jakarta dan Bali telah melampaui tahun 2021. Hal tersebut mendorong performa hotel-hotel mewah untuk terus meningkat, mencapai tingkat yang mendekati masa pra pandemi. Dalam hal ini, Bali mengalami pertumbuhan signifikan dalam ADR (average daily rate) kelas hotel mwah atau luxury yang melampaui level tahun 2019.

“Sementara, Jakarta masih dapat mengandalkan kuatnya permintaan domestik sambil menunggu kedatangan wisatawan korporasi asing,” jelasnya.

Di samping itu, JLL memperkirakan volume transaksi hotel akan mencapai US$300 juta pada tahun 2023 dan US$11,5 juta di kawasan Asia Pasifik. Country Head JLL Indonesia James Allan mengatakan minat investor asing dan lokal di Indonesia mulai kembali aktif dan menjadikannya sebagai tujuan yang menarik karena potensi sosioekonomi.  Namun, alih-alih hotel, ke depannya sektor properti yang diandalkan untuk investasi adalah pergudangan modern, rumah tapak, sektor, data centre, pendidikan dan kesehatan.

“Meskipun Jakarta masih menjadi pintu utama untuk berinvestasi di Indonesia, pembangunan ruas jalan tol baru dan jalan tol luar kota diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan properti di kota-kota lainnya,” ungkapnya.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Banten menjadi provinsi ke-13 tempat pelaksanaan sosialisasi pemutakhiran data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dilaksanakan pada hari Selasa (27/9) di Aula Dinas PUPR, Banten. “Banten menjadi provinsi terakhir kami melaksanakan sosialisasi kegiatan pemutakhiran data periode pertama ini. Kami akan melakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan kegiatan serupa tetap akan berlanjut. Kegiatan ini akan terus dilakukan agar dapat bersentuhan langsung dengan para peserta Tapera di daerah, sehingga dapat memberikan solusi yang nyata agar dapat segera memanfaatkan produk Tapera,” ungkap Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar pada sambutannya.

Kegiatan yang mengangkat tema,”Sosialisasi Program tapera dan Pemutakhiran Data PNS bersama Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota di Banten” selain dihadiri oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, juga turut hadir Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Deni Hermawan dan  Kepala Badan Kepegawaian Daerah pemerintah Provinsi Banten, Nana Supiana.

 Sosialisasi yang dilaksanakan di Provinsi Banten ini memberikan penjelasan terkait dengan pentingnya pemutakhiran data Tapera dan layanan yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh para Peserta Tapera berupa pembiayaan perumahan bagi Peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki rumah pertama, dan hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa kepesertaan. Meliputi pembiayaan pemilikan rumah (KPR), pembangunan rumah (KBR), dan perbaikan rumah (KRR).

Sebagai upaya melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, saat ini telah dilakukan pengalihan peserta serta dana Taperum PNS pada akhir Desember 2021 kepada BP Tapera, sebanyak 5,04 juta (PNS) yang terdiri dari 1,02 juta PNS pensiun dan 4,02 juta PNS aktif serta dana sebesar Rp11,8 Triliun. Selain itu, pengembalian tabungan peserta pensiun Tapera, sampai dengan bulan Agustus 2022 telah disalurkan kepada yang berhak sebanyak 77.775 peserta senilai Rp296,94 Miliar.

Berdasarkan data yang ada, Peserta Tapera di Provinsi Banten, tercatat sebanyak 75.151 Peserta (PNS) aktif. Berdasarkan updating data yang telah dilakukan, 4.738 peserta memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Konvensional dan 719 peserta memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Syariah.

Pemerintah Provinsi Banten selaku Pemberi Kerja telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 61.030 Peserta (84,59%) melalui portal sitara.tapera.go.id. Namun perlu diketahui bersama, bahwa pemutakhiran data Peserta selain dilakukan oleh Pemberi Kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing Peserta.

Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pensiun.

“Kami memberikan apresiasi kepada 16.398 (22,73%) Peserta di Provinsi Banten yang telah melakukan pemutakhiran data melalui portal sitara.tapera.go.id sejak pertengahan 2021. Namun masih ada sebanyak 55.753 peserta (77,27%) di Provinsi Banten yang belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Oleh karena itu, segera lah lakukan pemutakhiran data. Agar Bapak Ibu semua bisa memanfaatkannya bagi yang berpenghasilan tidak melebihi Rp8 juta,” ujar Ariev Baginda Siregar menghimbau.

 Ditegaskan Ariev Baginda Siregar, “Konsentrasi kepada Kebutuhan BUKAN keinginan. Sehingga rumah sebagai kebutuhan dasar harus diutamakan,”

Dalam kesempatan yang sama Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Deni Hermawan menyampaikan Banten terdiri dari 8 Kabupaten/Kota dan khusus Banten, terdiri dari Sembilan Ribuan PNS. “Kami berharap informasi yang diperoleh hari ini dapat dimanfaatkan dan ditularkan kepada PNS lain yang tidak hadir pada hari ini. Menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama urusan papan di awal,” ujarnya mengajak.

Dalam penyaluran dana Tapera,  hingga akhir September 2022 ini, Provinsi Banten sendiri telah merealisasikan akad KPR Tapera sebanyak 28 unit rumah senilai Rp4,07 Miliar yang tersebar di sembilan Kabupaten dan Kota. Sedangkan secara nasional, total realisasi pembiayaan perumahan Tapera telah mencapai 2.866 unit rumah, atau senilai Rp414,31 Miliar. Sedangkan untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 26 September 2022 telah tersalurkan sebanyak 145.701 unit senilai Rp16,19 triliun.

 Raih Peluang Gelegar Rejeki Tapera Periode ke-2, Oktober Mendatang

 Bagi yang belum beruntung mendapatkan Gelegar Rejeki Tapera periode pertama yang diundi di bulan Juli lalu, maka masih berpeluang untuk meraihnya Oktober mendatang. Periode ke-2 ini akan mengundi peserta yang telah melakukan pemutakhiran data bulan Juli hingga September 2022. Dalam periode ini peserta akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah reguler 7 unit Samsung Tab dan 20 unit handphone Samsung A03.

Sedangkan periode ke-3 nantinya akan  mengundi peserta yang melakukan pemutakhiran data di bulan Oktober hingga Desember akan diundi pada Januari 2023 dan bagi pemenang berhak mendapatkan Grand Prize 1 unit Mitsubhisi All New Xpandeer GLS MT.

Menurut Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar Gelegar Rejeki Tapera hanya sebuah wadah disiapkan untuk memberika apresiasi kepada peserta Tapera yang telah melakukan pemutakhiran data. Namun, pemutakhiran data itu dapat menentukan pilihan prinsip pengelolaan dana konvensional atau syariah, dapat melihat saldo tabungan dimanapun dan kapanpun, mengajukan minat pembiayaan rumah pertama (KPR/KBR/KRR) dan menentukan bank pencairan tabungan ketika nanti pensiun atau berakhir masa kepesertaan.