Riset

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Banten menjadi provinsi ke-13 tempat pelaksanaan sosialisasi pemutakhiran data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dilaksanakan pada hari Selasa (27/9) di Aula Dinas PUPR, Banten. “Banten menjadi provinsi terakhir kami melaksanakan sosialisasi kegiatan pemutakhiran data periode pertama ini. Kami akan melakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan kegiatan serupa tetap akan berlanjut. Kegiatan ini akan terus dilakukan agar dapat bersentuhan langsung dengan para peserta Tapera di daerah, sehingga dapat memberikan solusi yang nyata agar dapat segera memanfaatkan produk Tapera,” ungkap Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar pada sambutannya.

Kegiatan yang mengangkat tema,”Sosialisasi Program tapera dan Pemutakhiran Data PNS bersama Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota di Banten” selain dihadiri oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, juga turut hadir Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Deni Hermawan dan  Kepala Badan Kepegawaian Daerah pemerintah Provinsi Banten, Nana Supiana.

 Sosialisasi yang dilaksanakan di Provinsi Banten ini memberikan penjelasan terkait dengan pentingnya pemutakhiran data Tapera dan layanan yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh para Peserta Tapera berupa pembiayaan perumahan bagi Peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki rumah pertama, dan hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa kepesertaan. Meliputi pembiayaan pemilikan rumah (KPR), pembangunan rumah (KBR), dan perbaikan rumah (KRR).

Sebagai upaya melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, saat ini telah dilakukan pengalihan peserta serta dana Taperum PNS pada akhir Desember 2021 kepada BP Tapera, sebanyak 5,04 juta (PNS) yang terdiri dari 1,02 juta PNS pensiun dan 4,02 juta PNS aktif serta dana sebesar Rp11,8 Triliun. Selain itu, pengembalian tabungan peserta pensiun Tapera, sampai dengan bulan Agustus 2022 telah disalurkan kepada yang berhak sebanyak 77.775 peserta senilai Rp296,94 Miliar.

Berdasarkan data yang ada, Peserta Tapera di Provinsi Banten, tercatat sebanyak 75.151 Peserta (PNS) aktif. Berdasarkan updating data yang telah dilakukan, 4.738 peserta memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Konvensional dan 719 peserta memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Syariah.

Pemerintah Provinsi Banten selaku Pemberi Kerja telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 61.030 Peserta (84,59%) melalui portal sitara.tapera.go.id. Namun perlu diketahui bersama, bahwa pemutakhiran data Peserta selain dilakukan oleh Pemberi Kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing Peserta.

Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pensiun.

“Kami memberikan apresiasi kepada 16.398 (22,73%) Peserta di Provinsi Banten yang telah melakukan pemutakhiran data melalui portal sitara.tapera.go.id sejak pertengahan 2021. Namun masih ada sebanyak 55.753 peserta (77,27%) di Provinsi Banten yang belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Oleh karena itu, segera lah lakukan pemutakhiran data. Agar Bapak Ibu semua bisa memanfaatkannya bagi yang berpenghasilan tidak melebihi Rp8 juta,” ujar Ariev Baginda Siregar menghimbau.

 Ditegaskan Ariev Baginda Siregar, “Konsentrasi kepada Kebutuhan BUKAN keinginan. Sehingga rumah sebagai kebutuhan dasar harus diutamakan,”

Dalam kesempatan yang sama Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Deni Hermawan menyampaikan Banten terdiri dari 8 Kabupaten/Kota dan khusus Banten, terdiri dari Sembilan Ribuan PNS. “Kami berharap informasi yang diperoleh hari ini dapat dimanfaatkan dan ditularkan kepada PNS lain yang tidak hadir pada hari ini. Menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama urusan papan di awal,” ujarnya mengajak.

Dalam penyaluran dana Tapera,  hingga akhir September 2022 ini, Provinsi Banten sendiri telah merealisasikan akad KPR Tapera sebanyak 28 unit rumah senilai Rp4,07 Miliar yang tersebar di sembilan Kabupaten dan Kota. Sedangkan secara nasional, total realisasi pembiayaan perumahan Tapera telah mencapai 2.866 unit rumah, atau senilai Rp414,31 Miliar. Sedangkan untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 26 September 2022 telah tersalurkan sebanyak 145.701 unit senilai Rp16,19 triliun.

 Raih Peluang Gelegar Rejeki Tapera Periode ke-2, Oktober Mendatang

 Bagi yang belum beruntung mendapatkan Gelegar Rejeki Tapera periode pertama yang diundi di bulan Juli lalu, maka masih berpeluang untuk meraihnya Oktober mendatang. Periode ke-2 ini akan mengundi peserta yang telah melakukan pemutakhiran data bulan Juli hingga September 2022. Dalam periode ini peserta akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah reguler 7 unit Samsung Tab dan 20 unit handphone Samsung A03.

Sedangkan periode ke-3 nantinya akan  mengundi peserta yang melakukan pemutakhiran data di bulan Oktober hingga Desember akan diundi pada Januari 2023 dan bagi pemenang berhak mendapatkan Grand Prize 1 unit Mitsubhisi All New Xpandeer GLS MT.

Menurut Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar Gelegar Rejeki Tapera hanya sebuah wadah disiapkan untuk memberika apresiasi kepada peserta Tapera yang telah melakukan pemutakhiran data. Namun, pemutakhiran data itu dapat menentukan pilihan prinsip pengelolaan dana konvensional atau syariah, dapat melihat saldo tabungan dimanapun dan kapanpun, mengajukan minat pembiayaan rumah pertama (KPR/KBR/KRR) dan menentukan bank pencairan tabungan ketika nanti pensiun atau berakhir masa kepesertaan.

JAKARTA,KORINDOR.ONLINE—Sebanyak enam pusat perbelanjaan atau mal akan segera hadir di Jakarta periode 2022-2024. Keenam gedung ritel tersebut akan mengisi lahan hingga mencapai 247.154 meter persegi. Senior Research Advisor Knight Frank Syarifah Syaukat menerangkan pada paruh pertama tahun 2022, tingkat okupansi sektor ritel sebesar 78,52 persen meningkat 0,7 persen dari semester sebelumnya.

“Secara umum, tenant yang masuk di tahun 2022 berasal dari sektor FnB, home appliance, sport apparel, fashion, dan department store. Saat ini, tenant e-commerce juga mulai bermunculan dengan gerai fisiknya, sebagai kanal pendorong transaksi,” kata Syarifah dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/8/2022).

Knight Frank Indonesia mencatat total pasokan mal di Jakarta saat ini mencapai 4.917.166 meter persegi. Penambahan dipicu oleh re-launch Sarinah dan hadirnya satu mal strata di Jakarta Pusat. Syarifah meyakini tren peningkatan terjadi dipicu pelonggaran mobilitas masyarakat di tengah pandemi pada awal 2022. Hal tersebut mendorong performa positif di sektor ritel menuju masa pemulihan.

Tren peningkatan okupansi terlihat pada segmen premium dan grade A. Sementara itu, segmen lain masih perlu melanjutkan stategi bertahan dan pengelolaan ruang ritel dengan lebih efektif dan efisien.

Berikut daftar 6 proyek mal baru yang akan hadir di Jakarta 2022-2024:

1. Thamrin Nine Mixed Use yang akan hadir pada semester II tahun ini di Thamrin. Proyek ini menerapkan sistem sewa dengan area seluas 27.045 meter persegi.

2. Holland Village Mall yang akan hadir pada semester II tahun ini di Cempaka Putih. Proyek ini menerapkan sistem sewa dengan area seluas 44.000 meter persegi.

3. Menara Jakarta Shopping Mall yang akan hadir pada tahun 2023 di Kemayoran. Proyek ini menerapkan sistem sewa dengan area seluas 90.360 meter persegi.

4. Daan Mogot City yang akan hadir pada tahun 2023 di Daan Mogot. Proyek ini menerapkan sistem sewa dengan area seluas 30.000 meter persegi.

5. Pusat Grosir Senen Jaya yang akan hadir pada tahun 2023 di Senin. Proyek ini merupakan tipe gedung strata dengan area seluas 10.259 meter persegi.

6. Fatmawati City Center yang akan hadir pada tahun 2024 di TB Simatupang. Proyek ini menerapkan sistem sewa dengan area seluas 45.500 meter persegi.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Akuisisi nasabah milenial khususnya pelajar oleh perbankan semakin strategis di masa pemulihan ekonomi tahun ini. Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan, akuisisi nasabah muda yang agresif dapat membuat ekonomi nasional lebih stabil menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin menantang.

Dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat untuk menggalakkan budaya menabung di Hari Indonesia Menabung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pelaku industri jasa perbankan untuk mengakselerasi penambahan rekening khususnya dari segmen pelajar. OJK memiliki Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menjadi andalan untuk memenuhi target inklusi keuangan pemerintah yakni 90% pada tahun 2024.

OJK pun mengapresiasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan dua penghargaan sekaligus yakni Bank BUMN Dengan Implementasi KEJAR terbaik, dan Bank Terinovatif Dalam Implementasi KEJAR.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Lana Soelistianingsih kepada Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies di Smesco, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Dalam keterangannya, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi mengatakan, pemenuhan target inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan kolaborasi yang erat antara otoritas pengawas, pelaku industri perbankan, serta semua komunitas masyarakat. Menurutnya, BNI sebagai agen pembangunan sekaligus bank kampus tergolong paling progresif dalam mengakuisisi nasabah pelajar.

Bukan hanya dengan keandalan mobile banking, tetapi BNI aktif menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan komunitas di lingkungan akademis yang membuat akuisisi nasabah pelajar lebih kuat.

“Kami tentunya sangat mengapresiasi BNI yang ikut proaktif menggalakkan program KEJAR demi memenuhi target inklusi keuangan yang akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Corina menuturkan perseroan berkomitmen untuk selalu membuat berbagai inovasi baik dari produk maupun layanan guna memberikan kemudahan nasabah khususnya dari segmen pelajar untuk dapat mengakses berbagai macam layanan perbankan.

Salah satu inovasi yang diberikan adalah pembukaan rekening secara digital untuk siswa dan mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Program ini diharapkan dapat mempermudah segala kebutuhan transaksi dalam mendukung pelaksanaan program belajar siswa dan mahasiswa Indonesia baik di dalam maupun luar negeri.

“Kami berterimakasih kepada OJK yang selalu mendorong BNI untuk terus berbuat lebih, dalam mensukseskan program KEJAR ini. Sebagai bank dengan kapasitas global, BNI tidak hanya mendorong akuisisi nasabah pelajar dalam negeri, tetapi juga pelajar di luar negeri yang menimba ilmu demi pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik,” katanya.

Guna memeriahkan acara ini, BNI juga mengajak mahasiswa dan pemuda untuk memiliki experience dengan pembukaan rekening SiMuda dengan BNI DOA (BNI Digital Opening Account) melalui aplikasi mobile banking di booth BNI, kegiatan ini juga bertujuan mendorong mahasiswa dan pemuda sebagai simbolisasi semangat dan komitmen untuk mengimplementasikan budaya menabung di kalangan mahasiswa dan pelajar.

Inovasi pembukaan rekening secara digital ini juga sudah diimplementasikan pada kegiatan Jambore Nasional di Cibubur yang baru saja diselenggarakan dan dihadiri oleh Pramuka dari seluruh Indonesia. BNI pun telah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, edukasi lingkungan bisa berjalan bersamaan dengan edukasi perbankan.

Corina melanjutkan, pembukaan BNI Simpanan Pelajar secara digital menjadikan siswa lebih mudah membuka rekening secara online dan bahkan dapat langsung menabung dengan sampah, melalui jaringan Bank Sampah yang sudah menjadi Agen46 BNI.

“Dengan berbagai inovasi produk dan program tersebut, kami berharap dapat memberikan layanan terbaik dan menjadi lifetime banking partner yang setia mendampingi sejak usia dini” pungkas Corina.

SAMARINDA, KORIDOR.ONLINE–-Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat melakukan pemutakhiran data peserta. Pada kesempatan kali ini, BP Tapera bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar forum yang menghadirkan para PNS Kalimantan Timur pada hari Selasa, 9 Agustus 2022.

Bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi hybrid ini dihadiri setidaknya 150 peserta secara luring dan hampir 100 partisipan secara daring. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi ketujuh yang dikunjungi oleh BP Tapera yang sebelumnya telah dilakukan kegiatan yang sama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Sumatera Utara, serta Bali dan kemudian akan disusul dengan enam provinsi di Indonesia lainnya.

Kegiatan yang bertemakan “Sosialiasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota di Kalimantan Timur” ini dihadiri langsung Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar, dan didampingi oleh Direktur Operasi Pengerahan BP Tapera, Terzia Ananta Bagus Sumaji.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga jam ini juga turut dihadiri oleh Plh. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Djauhar Effendi dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Didi Rusdiansyah Anandani. Hadir pada kesempatan yang sama mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Ade Gunawan. Sedangkan peserta yang hadir merupakan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan 11 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur.

Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 57.496 (86,92%)  Peserta melalui portal sitara.tapera.go.id.

Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 17.675 (27,55%)  Peserta di Kalimantan Timur yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 46.481 (72,45%) Peserta belum melakukan pemutakhiran data secara individu.

Melalui sambutannya, Eko Ariantoro terus mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar terus mengingatkan kepada para PNS untuk segera memutakhirkan data diri masing-masing di portal Sitara.

“Melalui rangkaian acara ini, BP Tapera akan mendampingi peserta untuk melakukan pemutakhiran data sehingga peserta dapat mengisi data-data yang dibutuhkan”, ujar Eko dalam sambutannya.

Lebih lanjut disampaikan dalam portal sitara.tapera.go.id terdapat 10 isian yang bersifat mandatori dan confidential atau rahasia, yang hanya dapat diisi oleh para peserta.

“Dengan data yang akurat kita dapat mengetahui dan memastikan informasi peserta, status kepersertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo simpanan, prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah), nomor rekening pengembalian simpanan pada saat pensiun, maupun minat dan waktu untuk memanfaatkan pembiayaan Tapera”, tambah Eko.

Eko Ariantoro juga menyampaikan berdasarkan pemutakhiran data peserta di Pemda Provinsi Kalimantan Timur per 5 Agustus 2022, dapat diketahui bahwa dari 64.156 peserta yang terdaftar, 61.584 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional dan 2.572  peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah.

Berdasarkan periode yang sama, Kalimantan Timur memiliki minat pembiayaan yang terdiri dari: Kredit Pemilikan Rumah sebanyak 1.431 peminat, Kredit Pembangunan Rumah sebanyak 272 peminat dan Kredit Renovasi Rumah sebanyak 2.814 peminat secara konvensional. Sedangkan Pembiayaan Pemilikan Rumah sebanyak 338 peminat, Pembiayaan Bangun Rumah sebanyak 92 peminat dan Pembiayaan Renovasi Rumah sebanyak 530 peminat untuk pengelolaan secara syariah.

BP Tapera hingga akhir Juli 2022 ini juga telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 2.073 unit, atau setara dengan Rp310,608 Miliar yang terdiri dari 2.070 unit untuk Kredit Pemilikan Rumah Tapera serta 3 unit untuk Kredit Renovasi Rumah Tapera. Khusus untuk provinsi Kalimantan Timur BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 99 unit atau setara dengan Rp15,72 M dengan total paling banyak berada di daerah Banjarmasin yakni sebanyak 22 unit.

Didi Rusdiansyah Anandani melalui sambutannya mengharapkan agar para PNS untuk dapat memahami mengenai Program TaperaTapera dari kegiatan sosialisasi ini. “Harapan kami para peserta yang hadir pada hari ini untuk dapat bertanya mengenai program Tapera. Kita akan memperjuangkan para peserta PNS di Kalimantan Timur untuk dapat mendapatkan manfaat Pembiayaan Perumahan dari BP Tapera khususnya pembiayaan rumah pertama,” Tutup Didi.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Djauhar Effendi dalam sambutannya mengapresiasi BP Tapera karena menjadikan Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang ditunjuk untuk dilakukan kegiatan sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data peserta.

“Melalui BP Tapera, Peserta khususnya PNS dapat menyesuaikan apa yang diinginkan sesuai dengan tiga manfaat pembiayaan yang disediakan oleh BP Tapera. BP Tapera akan hidup jika semua peserta PNS ikut bergabung di dalamnya. Kita harapkan setelah adanya sosialisasi ini, para PNS dapat segera melakukan dan melengkapi data yang diperlukan pada portal sitara.tapera.go.id,” ujar Muhammad Djauhar.

Muhammad Djauhar Effendi juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada BP Tapera untuk terus melakukan upaya kepada para peserta yang dalam hal ini adalah PNS untuk melakukan pemutakhiran data peserta. “Kami juga terus mengimbau kepada Dewan pengurus KORPRI dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur untuk terus mengajak anggotanya dalam melakukan pemutakhiran data dan memanfaatkan pembiayaan Tapera.” tutup Muhammad Djauhar Effendi yang diikuti dengan membuka acara secara resmi.

Kegiatan Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta ini dibuka oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar dan diikuti penyampaian materi oleh Direktur Operasi Pengerahan BP Tapera, Terzia Ananta Bagus Sumaji, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari, serta Pengelola Administrasi Peserta BP Tapera, Yusufi Arif Mustafa yang di moderatori langsung oleh Kepala Divisi Kepesertaan dan Sumber Dana Lain BP Tapera, Barik Gussaini.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Gelaran RITECH EXPO alias  Riset, Inovasi, dan Teknologi Expo, tahun ini bersalin rupa menjadi INARIE atau Indonesia Research and Innovation Expo. Kegiatan ini merupakan pameran berskala besar untuk menunjukkan karya-karya inovatif anak bangsa yang didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) . Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN mengatakan INARIE tidak sekedar perubahan nama tetapi merupakan transformasi dari lahirnya BRIN sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi induk seluruh aktivitas riset dan inovasi di Indonesia.

“INARIE diharapkan dapat meneruskan kesuksesan RITECH EXPO dan lebih menonjolkan peranan riset dan inovasi teknologi dalam mengawal perubahan era. Sehingga, INARIE dapat membawa pameran riset terbesar ini ke level berikutnya,” kata Handoko dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Juli 2022.

INARIE 2022 akan menjadi event berskala internasional dengan mengusung tema Digital, Green, & Blue Economy. Kegiatan ini menjadi ajang pamer (show case) hasil invensi dan inovasi karya anak bangsa dengan ruang lingkup, yakni bidang pangan dan pertanian, kesehatan dan obat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, energi, material maju, hankam, kemaritiman, penanggulangan bencana, dan sosial budaya.

INARIE 2022 bertujuan menyatukan periset, inovator, dan inventor dari berbagai institusi riset, termasuk mitra dan pemangku kepentingan untuk saling mempromosikan, melihat, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam membentuk masa depan riset dan inovasi di Indonesia dan dunia.

“BRIN ingin mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi, guna mewujudkan ekonomi yang berbasis digital, berwawasan lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia,” tambah Handoko.

INARIE 2022 akan menjadi kegiatan pameran dan edukasi publik luring pertama yang didukung BRIN dan melibatkan masyarakat umum. Selama tiga tahun ke belakang secara berturut-turut, kegiatan pameran dan edukasi publik dilaksanakan dalam format virtual-exhibition.

INARIE merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia 2022 di mana BRIN berperan sebagai pengampu kegiatan Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) dan Space 20. INARIE 2022 juga terkoneksi dengan ASEAN Startup Festival yang diikuti oleh start-up dari negara anggota ASEAN dan India.

“Tahun ini, melalui INARIE 2022, Indonesia mendapat peluang untuk membangun kerja sama internasional dalam membangun kapasitas inovasi, memfasilitasi transfer teknologi dan mempromosikan teknologi sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan,” tutur Handoko.

INARIE 2022 akan melibatkan lebih dari 50 peserta pameran (exhibitor), baik dari lembaga riset, pemerintah, kalangan bisnis/pengusaha, maupun komunitas. Kegiatan ini menargetkan total sekitar enam ribu pengunjung yang berasal dari pemerintah pusat/daerah/regional termasuk lembaga pemerintah, industri/komersial, stakeholder iptek dan inovasi, lembaga riset, UMKM, komunitas, pengguna akhir dan masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa, serta media massa.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 4 Juli 2022 tercatat sebanyak 101.492 unit senilai Rp11,27 triliun atau senilai 44,91% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan kepada BP Tapera.

Jika dilihat dari penyaluran dana FLPP untuk Q-2 TA 2022 melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Tercatat realisasi FLPP per 30 Juni 2022 sebanyak 99.557 unit senilai Rp11,06 triliun atau 44,05% dari target tahun 2022.

“Semester I tahun 2022 kami ditargetkan untuk menyalurkan dana FLPP sebanyak 41% dari 226 ribu unit. Alhamdulillah telah tersalurkan 44,05% dari target yang ditetapkan. Kami akan selalu mengawal hal ini, tidak hanya dari sisi penyaluran dana namun juga dari sisi ketepatan sasaran dan kualitas bangunan,” ungkap Komisioner BP Tapera, Adi Setianto optimis.

Penerima manfaat dana FLPP ini untuk Q-2 tahun 2022, tertinggi diterima oleh usia 26 – 30 tahun sebanyak 33.249 unit, diikuti usia 19 – 25 tahun sebanyak 30.536 unit, kemudia usia 31 – 35 sebanyak 17.273 unit, jenjang usia 36 – 40 tahun sebanyak 10.413 unit dan sisanya di atas 40 tahun sebanyak 8.086 unit. Penerima dana FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta sebanyak 93.010 orang, PNS sebanyak 4.011 orang dan TNI/Polri sebanyak 2.536 orang.

Dari bank penyalur, lima bank tertinggi dari sisi penyaluran adalah BTN baik konvensional maupun Syariah sebanyak 65.882 unit, diikuti oleh BNI sebanyak 9.311 unit, BRI sebanyak 8.831 unit dan BJB sebanyak 4.290 unit serta BSI sebanyak 3.157.

“Kami masih optimis untuk Q-3 tahun 2022 target sebesar 68% dari 226 ribu unit akan dapat kami salurkan dengan baik,” ungkap Adi Setianto optimis.

BP Tapera tidak saja hanya memastikan penyaluran dana FLPP dapat memenuhi target yang ditetapkan, melainkan kualitas bangunan dari hunian yang dibangun oleh para pengembang juga menjadi perhatian khusus. Dengan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang telah ada saat ini, BP Tapera akan menggandeng pihak ketiga dalam hal proses verifikasi unsur / komponen bangunan yang diajukan oleh para pengembang.

“Saat ini kami terus berkomunikasi dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DJPI Kementerian PUPR) dalam segi teknis pelaksanaan untuk menjaga kualitas bangunan rumah subsidi. Kita harapkan bersama dalam waktu dekat atau di tahun ini sudah dapat direalisasikan,” imbuh Adi Setianto.

Hasil verifikasi yang dilakukan nantinya akan menjadi salah satu syarat bagi para pengembang untuk memasukkan datanya ke aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang (SiKumbang), yang selanjutnya dapat tampil dalam aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Hal tersebut merupakan upaya BP Tapera untuk akan memastikan rumah yang dibangun oleh pengembang dan akan dibeli oleh MBR adalah rumah yang layak untuk dihuni.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) , Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland) mewujudkan komitmennya untuk melakukan pemberdayaan kepada generasi muda. Di bawah payung Intiland Youth Panel, Perseroan meluncurkan program pelatihan kepemimpinan bagi para generasi muda yang bernama IAM Intiland Young Leaders (IYL).

Theresia Rustandi corporate secretary dan head of CSR Intiland menjelaskan IYL merupakan bagian dari program berkelanjutan Intiland Youth Panel dan I AM Community. Program IYL bertujuan menjadi ajang pertemuan para generasi muda dari seluruh Indonesia untuk belajar dan menggali pengalaman tentang kepemimpinan. Program ini sekaligus merupakan wujud sumbangsih perusahaan untuk mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya pada sektor properti nasional.

“Intiland Young leaders menjadi salah satu perwujudan tanggung jawab dan kontribusi kami selaku pengembang properti untuk pemberdayaan generasi muda. Program ini memberikan bekal dan pengalaman bagi mereka untuk menjadi calon pemimpin masa depan,” kata Theresia lebih lanjut.

Program IYL diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan dan aktivitas, seperti tahapan proses seleksi, pembekalan dan pendalaman, hingga pemberangkatan ke lokasi tujuan. Para peserta yang lolos seleksi berhak mengikuti acara puncak yang diselenggarakan di Desa Tangguh Wisata Kadin Indonesia, Tasola Beach Village, Tanak Song Lauk, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pada 17-20 Juni 2022.

Desa Tangguh Wisata Tasola Beach Village merupakan inisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlokasi di dusun Tanak Song Lauk, Lombok Utara. Pengembangan Tasola Beach Village secara langsung di bawah koordinasi dan pembinaan KKP dan Kadin Nusa Tenggara Barat.

KKP dan Kadin Nusa Tenggara Barat mengembangkan kegiatan perekonomian di Tasola dengan konsep desa wisata bahari melalui peningkatan produksi hasil laut serta membangun kemandirian warga setempat dengan potensi dan kekuatan lokal. Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut sejalan dengan tujuan program IYL untuk keberlanjutan hajat hidup masyarakat dan lingkungannya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam.

“Peserta terpilih akan melakukan eksplorasi untuk program pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemi untuk masyarakat setempat secara bersama-sama. Mereka akan terjun dan belajar secara langsung menjalankan social campaign serta melakukan pendampingan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai potensi Tasola Beach Village sekaligus memberikan pelatihan dan sharing kepemimpinan dasar bagi para generasi muda setempat,” ujarnya lebih lanjut.

Kegiatan IYL terbuka bagi para generasi muda berusia 18 tahun hingga 30 tahun. Para peserta dapat memilih salah satu dari dua jenis program seleksi yakni melalui jalur Beasiswa untuk peserta terpilih (fully funded) dan direct entry program atau program pembiayaan mandiri.

Untuk pengenalan lebih lanjut mengenai program ini, akan diselenggarakan acara Fun Talkshow “Yuk Gabung I AM Intiland Young Leaders untuk Jadi Pemimpin Masa Depan. Kegiatan diskusi online ini diselenggarakan hari Jumat, 22 April 2022 jam 19.00 WIB secara online dengan sejumlah pembicara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kadin Indonesia, Tasola Beach Village, dan praktisi asuransi.

Masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini dengan mengetuk tautan: https://us02web.zoom.us/j/89521548592?pwd=M2RWbmROMXlXSUVqdnIyRkRqV2RJZz09

“Kami mengundang seluruh generasi muda untuk ikut bergabung di program I AM Intiland Young Leaders. Senang melihat antusiasme anak-anak muda yang luar biasa kreatif dengan ide-ide segar dan punya passion kuat untuk saling berbagi pengalaman dan punya komitmen yang kuat untuk belajar dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Theresia lebih lanjut.

Program IYL dirancang secara khusus untuk mempersiapkan para generasi muda mendapatkan pengalaman dan pelatihan kepemimpinan terutama dalam bidang investasi properti, finansial dan ekonomi. Sebagai bagian dari program besar Intiland Youth Panel, Perseroan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk belajar mengenai banyak hal di industri properti melalui program IYL maupun bergabung dengan I AM Community.

Penyelenggaraan IYL gelombang pertama, menurut Theresia, memfokuskan program dan kegiatannya pada aktivitas edukasi, keahlian, pengembangan personal, dan motivasi mengenai industri dan investasi properti. Kegiatan ini mengusung agenda utama berupa masterclass session, sustainable initiatives pitch, community services, campaign challenge, dan awarding night. Program masterclass session menghadirkan sejumlah pakar yang berbagi topik mengenai kepemimpinan, pengembangan personal, manajemen keuangan, dan motivasi mengenai industri dan investasi properti.

Para peserta selanjutnya mendapatkan tantangan untuk mendefinisikan, mengembangkan, dan mengajukan inisiatif berkelanjutan untuk Tasola Beach Village yang dikemas dalam sesi promosi inisiatif berkelanjutan (Sustainable Initiatives Pitch). Para peserta juga berkesempatan untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan bimbingan, edukasi, dan pendampingan kepada penduduk desa wisata Tasola Beach Village pada sesi community services dan campaign challenge.Di sesi ini peserta juga akan berbagi pengalaman mengenai tips cerdas pendayagunaan media sosial dan pengelolaan keuangan.

Puncak dari rangkaian program IYL ini adalah sesi awarding night. Selain menjadi acara penutupan program, sesi ini juga akan memberikan apresiasi dan penghargaan bagi peserta IYL yang terpilih sebagai partisipan terbaik.

Pendiri & Chief Executive Officer I AM Community Monica Tanata menambahkan sebagai bagian dari program Intiland Youth Panel, saat ini I AM Community aktif menggelar berbagai aktivitas dan kegiatan secara langsung maupun melalui daring.

Aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan mengusung beragam tema menarik dan melibatkan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Salah satu program utama yang dijalankan saat ini adalah I AM Talent, sebuah program seleksi dan pelatihan bagi para Brand Ambassador dan Duta.

Program yang menyasar kelompok usia milenial ini memberikan beragam jenis pelatihan dan metode- metode pengembangan diri yang bermanfaat bagi para pesertanya. Ada pula pelatihan dan edukasi mengenai strategi konten di media sosial, pengembangan karier, dan tentunya pemahaman mengenai investasi dan industri properti.

“Program ini secara khusus dirancang dan menyasar kepada generasi milenial. Mereka dapat belajar mengenai bagaimana cara mengembangkan potensi diri dan karier secara efektif, mampu mendayagunakan perkembangan sosial media, dan paham serta berani melakukan investasi properti sejak usia muda,” kata Monica.

I AM Community memiliki komitmen dalam pengembangan potensi anak-anak muda di Indonesia agar lebih paham mengenai industri properti, baik dari sisi investasi properti maupun dari sisi pengetahuan seputar ilmu dasar properti yang diberikan pada setiap kegiatan.

I AM Community juga menjadi talent pool management bagi industri terhadap kebutuhan calon- calon profesional muda yang berprestasi dan memahami industri properti. Komunitas ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang potensial, bertalenta, dan memahami serta dapat menjadi investor handal atau bahkan menjadi pebisnis properti yang tangguh.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— The Housing and Urban Development (HUD) Institute menyelenggarakan Fokus Group Discussion dengan tema: “Mewujudkan Ekosistem Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR Non Formal: Konsep, Tantangan dan Agenda ke Depan”. Kegiatan yang diikuti oleh para pemangku kepentingan perumahan dan kawasan permukiman  pada Rabu, 30 Maret 2022 secara hibrid (daring dan luring) itu, berhasil melahirkan beberapa gagasan yang terangkum dalam pokok-pokok pikiran. Berikut rangkumannya:

1. Garis kebijakan politik-ekonomi pembangunan perumahan rakyat sebagai agenda besar nasional dan direktif-konstitusional –walau terkadang keliru dianggap urusan kecil dan pinggiran– memiliki karakter problematika  yang berdimensi struktural, sistematis, lintas sektor dan skala kawasan. Termasuk pembiayaan perumahan rakyat, khususnya pembiayaan bagi MBR Non Formal yang masih tersisih dan tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan MBR, terutama kelompok MBR Desil 1 s.d.3.
2. Sehingga perlu langkah nyata (kebijakan, instrumen, alokasi) mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR Non Formal dengan kerangka waktu (time-frame) yang terikat sebagai dokumen peta jalan (roadmap) ekosistem pembiayaan perumahan rakyat yang mengintegrasikan lembaga pembangunan dengan lembaga pembiayaan perumahan rakyat (pemerintah cq.Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Pemda, bank BUMN/D dan swasta, lembaga keuangan bukan bank, BP TAPERA, PT. SMF, PT.SMI, koperasi, wakaf, CSR/CSV.
3. Untuk meluaskan kapasitas dan akses pembiayaan perumahan MBR Non Formal, penting disegerakan langkah nyata, pemodelan, dan piloting creative financing yang berbasis teknologi digital sebagai model bisnis yang mudah, cepat, accesable, aman, dengan NSPK teruji, yang menawarkan  kemanfataan dan kenyamanan layanan  guna  mewujudkan ekosistem Pembiayaan Mikro Perumahan bagi MBR Non Formal yang menangkis efek kesulitan pembiayaan perumahan MBR Non Formal. Langkah quick-win itu penting disukseskan untuk memicu bergeraknya  pengerahan, pengelola, pemanfaatan dana murah dan jangka panjang,  dengan melakukan mainstreaming, fasilitasi, memudahkan lembaga dan sumber dana Non APBN/ABPD dari masyarakat, partisipasi dan kolaborasi dunia usaha/ industri, koperasi, sumber dana karakatif (wakaf, CSR/CSV), dan sumber lainnya.
4. Untuk menjawab target  RPJNM tahun 2024 yakni 70% penduduk Indonesia memiliki penghunian layak, dari kondisi 2019  baru  56,75%  yang memiliki rumah layak huni dan  populasi pekerja  non formal 57%,  dengan tantangan akses terbatas (limited  acces), tidak bankable (unbankable), kesenjangan sumberdaya (lack of recources), dengan persebaran MBR Formal dengan MBR Non Formal 1 : 10, juga aturan hukum tidak efektif (uneffectiveness of the law), dan  berbagai hambatan dan kesulitan yang membebani MBR di kawasan perkotaan, maka:    perlu langkah nyata, kebijakan, instrumen, dan melembagakan  Housing System For Sustainable Urbanization. Termasuk  efektifitas fungsi kelembagaan pembiayaan mikro perumahan MBR Non Formal yang mengelola dana murah dan jangka panjang ke dalam/ melalui BP3, Bank Tanah, Perum Perumnas,  BP TAPERA, PT. SMF, PT. SMI, lembaga pembiayaan bank BUMN/D dan bank swasta, lembaga  pembiayaan bukan bank,  yang dipatok untuk melonjakkan  persebaran  perumahan MBR Non Formal mencapai target RPJMN 2024.
5. Untuk mengatasi masalah “permukaan” tingginya backlog, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, dan tentunya soal “mendasar” daya beli/ daya bayar-cicil MBR dengan intervensi khusus bagi MBR Non Formal, selain mewujudkan ekosistem pembiayaan perumahan MBR,  tidak efektif jika belum  mengintegrasikan  kebijakan dan  memprioritaskan ketersediaan tanah bagi perumahan rakyat (public housing) a.k.a  perumahan MBR Non Formal pada Badan Bank Tanah dengan menajamkannya sebagai  key performance indeks Badan Bank Tanah dalam dokumen rencana induk pengelolaan bank tanah yang diamanatkan Pasal 129 ayat (4) UU Cipta Kerja dan mengayakan turunannya dari Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP Nomor 64 Tahun 2021.

BANDUNG, KORIDOR—Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional) bersama dengan Pesantren Properti Sentolo, Kulon Progo Yogyakarta, terus bersinergi dan berkolaborasi menyelenggarakan berbagai kegiatan. Diantaranya menggandeng Universitas Indonesia Membangun (Inaba) Bandung, menyelenggarakan pelatiha terpadu menyiapkan tenaga profesional yang siap langsung terjun ke dunia usaha.

“Kami bersama Universitas Inaba Bandung sepakat mencetak wiraswasta baru di dunia properti agar terampil dan masuk dunia kerja menjadi pengusaha yang handal. Asprumnas sebagai pelaku siap memfasilatasi kebutuhan dan membimbing mahasiswa yang ikut pelatihan,” ujarnya, beberapa waktu lalu dalam acara MoU Sinergi Asprumnas, . Pesanteren Property Sentolo dan Inaba di Bandung.

Peran masing-masing dalam kesepakatan ini adalah: Universitas  Inaba, sebagai akademisi, dan  Pesanteren Property Sentolo sebagai Wadah Pelatihan Terpadu Siap Saji Terjun ke dunia Usaha dan Wirawasta) serta Asprumnas sebagai Pelaku / Praktisi. Ketiga institusi ini akan berkolaborasi sebagai wadah dunia usaha dan dunia Kerja untuk mencetak pengusaha handal.

JAKARTA,KORIDOR—Pada paruh kedua tahun 2020, ekonomi dunia mengalami pemulihan, sejalan dengan relaksasi kebijakan pembatasan sosial. Berbagai Lembaga dunia berekspetasi akan adanya rebound dari pertumbuhan ekonomi global, khususnya setelah dimulai nya program vaksinasi skala besar di berbagai negara di dunia.

Akan tetapi, studi PT Provalindo Nusa memperlihatkan bahwa prediksi mengenai kondisi ekonomi yang rebound tidak bisa diterima begitu saja dan akan sangat berbeda ditiap negara. Hal tersebut bergantung kepada evolusi dari virus Covid-19 itu sendiri dan respon-respon yang berbeda dari tiap negara.

“Kami memperkirakan bahwa trayektroi pemulihan akan berbentuk akar kuadarat terbalik, dimana respon kebijakan akan sangat mempengaruhi arah pemulihan secara signifikan,” papar Chandra Rambey, CEO PT Provalindo Nusa, dalam acara diskusi virtual Review 2020 dan Prospect 2021 dibidang Ekonomi dan Property dengan tema:  Anticipating the recovery economic conditions in the pandemic era, Kamis,25/3.

Seperti halnya kondisi ekonomi dunia, Ekonomi Indonesia turut mengalami perlambatan akibat pandemic Covid-19, terutama di paruh awal 2020. Di sisi lain, pada paruh kedua tahun 2020, Indonesia secara berangsur mengalami pemulihan, berkat pembukaan kegiatan ekonomi domestic dan global yang dilakukan secara bertahap.

Kecepatan kontraksi ekonomi mengalami perlambatan hingga 3.5% (yoy) di Q3 2020, dari tadinya mencapai 5.3% yoy di Q2 2020, didorong oleh pemulihan dari sebagian konsumsi masyarakat-termasuk dengan belanja pengeluaran pemerintahan yang kuat- serta investasi dan net export.

Secara umum kinerja Ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, berkat kebijakan restriksi sosial yang lebih longgar dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Walaupun terdapat tanda pemulihan, namun Indonesia belum sepenuhnya keluar dari keadaan resesi, oleh karenanya Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih hati-hati untuk menjaga momentum makroekonomi ini.

“Pemerinah perlu menerapkan kebijakan ekonomi kedepannya dengan :menerapkan restriksi sosial untuk menanggulangi penyebaran covid-19 yang lebih terarah dibandingkan secara general dan menetapkan kebijakan fiscal yang disiplin serta kebijakan moneter yang lebih terkontrol,” tambahnya..

Sektor Real Estate Alami Pemulihan

Seperti halnya dengan kondisi ekonomi di sektor Konstruksi yang mengalami pemulihan di Q4 2020. Meskipun secara umum masih berada didalam zona konstraksi, yang dikonfirmasi dari meningkatnya angka SBT sebesar -0.23% dari sebelumnya -1.00% di periode sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh permintaan domestic, promosi yang ditujukan ke sektor komersil serta berbagai proyek lainnya.

Akan tetapi, penjualan property residensial di pasar primer mengalami perlambatan di Q3 2020 dibandingkan dengan rebound pada kuarater pertama 2020. Selama produk yang ditawarkan tidak berada di lokasi strategis dan atraktif, atau besaran unit dan harga masih cukup akal bagi konsumen, maka kita akan melihat tren penurunan pembeli yang sifnifkan.

Disisi lain, masih tercipta peluang untuk penjualan rumah tapak. Pasar rumah tapak masih cukup atraktif dan favorit terutama bagi investor asing yang masih memperhatikan konektivitas antar wilayah serta ketersediaan Kawasan mandiri modern. Dalam situasi ini kita juga dapat melihat trend yang berbeda: yaitu munculnya spekualn property.

Akhirnya, berkat kebijakan kompetitif yang dilakukan pemerintah untuk menarik investor asing (FDI), diperkirakan akan terdapat permentiaan yang kuat dari property industrial (warehouse, data centers, cold storage). Meski Indonesia sudah cukup berhasil dalam menyiapkan regulasi dan institusi yang menarik bagi investor, namun disisi lain juga harus segera menyiapkan infrastruktur yang lebih komprehesif untuk mengakomodasi permintaan yang terus meningkat