Finansial

  • SMF Terbitkan Obligasi Tahap III Tahun 2022 Sebesar Rp3 Triliun

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) VI Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp3 triliun dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB VI yang diupayakan SMF dalam menghimpun dana dengan target sebesar Rp 17 triliun.

    Obligasi tersebut terdiri dari satu seri dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% per tahun, berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Adapun pembayaran pokok Obligasi secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi.

    Obligasi tersebut telah memenuhi kriteria instrumen bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.05/2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2016, Tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

    Dana yang diperoleh dari obligasi ini, rencananya akan digunakan untuk kegiatan penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan untuk mendukung pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan guna keberlanjutan kepemilikan kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV). Penerbitan obligasi ini merupakan bentuk komitmen dari SMF sebagai penyedia likuiditas jangka menengah panjang bagi KPR.

    Sebelumnya pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan penerbitan pada bulan Juli 2021, Obligasi PUB VI Tahap I pada dengan nilai sebesar Rp1,2 triliun dan Sukuk PUB II Tahap I sebesar Rp100 Miliar, selanjutnya penerbitan Obligasi PUB VI Tahap II pada bulan November 2021 sebesar Rp2,8 triliun. Sejak tahun 2009 hingga saat ini SMF telah melakukan penerbitan surat utang sebanyak 51 kali dengan total Rp50,4 triliun.

    Direktur Utama SMF, Ananta menegaskan bahwa penerbitan obligasi SMF bertujuan untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional khususnya di industri perumahan melalui penyaluran pinjaman/pembiayaan (refinancing atas KPR), sehingga dapat mendorong ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

  • BP Tapera Optimis Capai Target Penyaluran FLPP Q-3 TA 2022

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—BP Tapera optimis  mampu mencapai target penyaluran dana Fasilitias Likuiditas  Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada kuartal ke-3 Tahun 2022. Tercatat dari monitoring penyaluran dana FLPP per 14 September 2022, untuk target kuartal ketiga sebesar 153.540 unit senilai Rp15,64 Triliun, BP Tapera telah mampu mencapai realisasi unit sebanyak 141.547 unit senilai Rp15,73 Triliun. “Kami mampu melebihi target dengan pencapaian sebesar 100,57% dari sisi Rupiah sedangkan dari sisi unit telah mencapai 92,19%. Kami optimis, akhir September ini target unit segera tercapai,” ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto optimis.

    Tahun 2022 ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 200 ribu unit senilai Rp23 Triliun. Tahun 2023, BP Tapera kembali ditargetkan untuk menyalurkan dana FLPP meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 220 ribu unit senilai Rp25,18 Triliun terdiri dari DIPA sebesar Rp19,48 Triliun dan Proyeksi Dana Bergulir sebesar Rp5,7 Triliun.

    “Dengan penambahan anggaran dan kuota FLPP tahun 2023, kami tetap optimis bisa menyalurkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Penambahan ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah layak huni dan terjangkau yang pada akhirnya mampu mengurangi backlog di Indonesia,” ujar Adi Setianto.

    Lebih lanjut Adi Setianto menyampaikan apresiasi kepada Bank Penyalur dan pengembang yang telah mendukung tercapainya target yang ditetapkan. Namun Adi Setianto tetap mengingatkan agar pencapaian yang telah diraih tetap dengan mengutamakan kualitas dan ketepatan sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Kawasan Perumahan Bersubsidi

    Saat ini, BTN dan BTN Syariah dalam periode yang sama telah menyalurkan sebanyak 92.232 unit, BNI sebanyak 13.671 unit, BRI telah menyalurkan sebanyak 13.026 unit, BJB sebanyak 5.708 unit dan BSI sebanyak 4.635 unit serta sisanya dari 28 bank penyalur lainnya.

    Realisasi capaian dalam periode yang sama ini, dibangun oleh 6.152 pengembang dengan total 9.239 perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 386 kabupaten/kota.

    Penerima manfaat FLPP ini didominasi pekerja swasta sebesar 93,64%, diikuti oleh PNS sebesar 3,87% dan TNI POLRI sebanyak 2,49%. Kelompok usia 26 – 30 tahun masuk dalam kategori penerima terbanyak sebesar 33,21%, diikuti oleh usia 19 – 25 tahun sebesar 30, 80%, usia 31 – 35 tahun sebesar 17,36%.

    Penghasilan tertinggi penerima manfaat FLPP ini berada di durasi Rp3 – 4 juta sebesar 36,43%, diikuti oleh penghasilan Rp4 -5 juta sebanyak 27,42%, selanjutnya penghasilan Rp5 – 6 juta sebanyak 16,04% dan di atas Rp6 juta sebanyak 7,80%.

    Susun Strategi Menjelang Akhir Tahun

    Untuk mencapai target tahun 2022 yang menyisakan waktu beberapa bulan lagi, BP Tapera giat melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan animo masyarakat terhadap FLPP dan pembiayaan Tapera. Kegiatan tersebut diantaranya, Pelaksanaan BP Tapera Property Expo 2022 di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat pada bulan Oktober mendatang, Developer Gathering, Evaluasi bank penyalur FLPP triwulan III di provinsi Jawa Tengah dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama 2023 dengan bank penyalur.

    “Kami terus memonitoring kinerja dari 39 bank penyalur dalam rangka optimalisasi penyaluran dana FLPP tahun 2022. Capaian seluruh bank penyalur terhadap komitmen target menjadi fokus kami menjelang akhir tahun dan mempersiapkan pembahasan dan strategi dengan internal dan eksternal BP Tapera untuk menghadapi tahun 2023,” ungkap Adi mengakhiri.

     

  • Semester I 2022, Laba Bersih BTN Melonjak 59,87 Persen

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Mengarungi enam bulan pertama tahun 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mempertahankan kinerja gemilang. Bank spesialis kredit perumahan ini sukses membukukan laba bersih sepanjang semester I/2022 senilai Rp1,471 trililun. Perolehan tersebut melonjak 59,87% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp920 miliar.

    “Pencapaian kinerja semester I/2022 yang sangat positif ini merupakan buah dari transformasi yang dilaksanakan seluruh jajaran BTN dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan. Kami optimis hingga akhir tahun 2022 ini, kinerja Bank BTN akan semakin baik dengan berbagai strategi bisnis yang dijalankan,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam Paparan Publik Kinerja Keuangan Bank BTN Semester I/2022 (audited) di Jakarta, Kamis (15/9).

    Menurut Haru, kenaikan laba bersih perseroan, ditopang oleh keberhasilan Bank BTN menjalankan inisiatif strategis di semester I/2022 antara lain peningkatan penyaluran kredit,

    biaya dana (cost of fund) yang berhasil ditekan seiring dengan peningkatan penghimpunan dana murah ditambah juga dengan susksesnya Bank BTN melakukan perbaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan) yang terus menurun pada semester I/2022.

    Haru menjelaskan, sepanjang periode Januari-Juni 2022, Bank BTN berhasil menyalurkan kredit mencapai Rp286,152 triliun meningkat 7,61% dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp265,907 triliun. Penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada semester I/2022. Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Juni 2022 mencapai Rp251,914 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada semester I/2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp137,255 triliun tumbuh 8,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp126,297 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 5,84% menjadi Rp85,305 triliun pada semester I/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp80,598 triliun.

    “Kami memacu kredit dengan  sangat memperhatikan prinsip kehati hatian. Maka itu, rasio kredit bermasalah (non performing loan) kami terus membaik. NPL Gross pada semester I tahun 2022 ini berada pada level 3,54%, lebih rendah dari sebelumnya di level 4,10%, Sedangkan NPL Nett sebesar 1,04%, turun dari posisi 1,87%,” kata Haru.

    Paparan Publik Kinerja Keuangan Bank BTN Semester I/2022 (audited) di Jakarta, Kamis (15/9).

    Kenaikan kredit berdampak pada pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang tumbuh 35,97% pada semester I/2022 menjadi Rp7,737 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5,690 triliun. Lonjakan NII tersebut membuat rasio net interest margin (NIM) Bank BTN juga mengalami kenaikan dari 3,41% pada akhir Juni 2021 menjadi 4,58% di semester I/2022.

    Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Haru mengungkapkan pada semester I/2022 perolehan DPK Bank BTN mencapai Rp307,309 triliun naik 2,99% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp298,378 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp137,453 triliun naik sebesar 22,95% dibandingkan akhir Juni 2021 sebesar Rp111,798 triliun. “Kenaikan CASA yang cukup tinggi tersebut membuat kontribusi dana murah mengalami kenaikan menjadi  44,73% dari total DPK Bank BTN pada semester I/2022,” jelasnya.

    Haru menegaskan, kenaikan dana murah Bank BTN berhasil menekan biaya dana atau cost of fund Bank BTN pada semester I/2022 menjadi 2,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,45%. Fokus Bank BTN dalam menggenjot perolehan dana murah dan memangkas dana mahal telah membuat total deposito perseroan mengalami penurunan 8,96% menjadi Rp169,86 triliun pada semester I/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp186,58 triliun.

    Kinerja BTN Syariah Tumbuh Positif

    Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada semester I/2022. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak 118,06% dari Rp87,54 miliar pada semester I/2021 menjadi Rp190,9 miliar pada periode yang sama tahun ini.

    Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2022, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 8,86% menjadi Rp29,24 triliun dibandingkan akhir semester I/2021 sebesar Rp26,86 triliun. Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah mencapai Rp30,49 triliun tumbuh 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp26,89 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 13,78%  menjadi Rp40,35 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35,46 triliun.

  • Kuartal II 2022, Laba Bersih Bank DKI Tumbuh 30,64%

    JAKARTA, KORIDOR – Bank DKI berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja positif di pertengahan tahun 2022. Berdasarkan laporan keuangan audited periode Juni 2022, Bank DKI berhasil mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 30,64% Yoy menjadi Rp504,90 miliar dari sebelumnya di kuartal II 2021 sebesar Rp386,47 miliar. Demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy di Jakarta, (01/09).

    Fidri menyampaikan, indikator kinerja keuangan Bank DKI mencatatkan pertumbuhan yang baik, termasuk diantaranya total aset yang tumbuh sebesar 28,99%, dari semula Rp56,73 triliun pada kuartal II 2021 menjadi Rp73,17 triliun pada kuartal II 2022. Selain itu, Bank DKI juga mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 20,15% pada kuartal II 2022 menjadi Rp43,64 triliun dibanding kuartal II 2021 sebesar Rp36,32 triliun.

    Pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh segmen, dengan pertumbuhan segmen Mikro yang memiliki prosentase pertumbuhan tertinggi sebesar 34,77% pada kuartal II 2022. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut juga didukung dengan perbaikan kualitas aset Bank DKI yang ditandai dengan penurunan rasio NPL, tercatat 2,26% pada kuartal II 2022 atau mengalami perbaikan dibanding kuartal II 2021 sebesar 3,03%.

    Selain kredit, Bank DKI juga berhasil mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 35,12% (yoy) dari semula sebesar Rp44,95 triliun pada kuartal II 2021 menjadi sebesar Rp60,73 triliun pada kuartal II 2022. Pertumbuhan DPK tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan dana Giro sebesar 30,70% dari semula sebesar Rp11,07 triliun pada kuartal II 2021 menjadi sebesar Rp14,47 triliun pada kuartal II 2022.

    BACA JUGA; Wow! Jakarta Bakal Tambah Lagi 6 Pusat Belanja Baru

    Sementara itu, Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto menyampaikan bahwa pertumbuhan Laba kuartal II 2022 sebesar 30,64% utamanya ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang tumbuh 9,68% dari Rp1,30 triliun pada kuartal II 2021 menjadi Rp1,43 triliun pada kuartal II 2022. Efisiensi beban bunga menjadi faktor utama yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan laba Bank DKI melalui penjagaan tingkat Cost of Fund pada level terbilang rendah. Fee based Income juga memberikan kontribusi positif terhadap laba yang tumbuh 27,97% dari semula sebesar Rp206,45 miliar pada kuartal II 2021 menjadi sebesar Rp264,19 miliar pada kuartal II 2022. Selanjutnya, pencapaian Pre-Provisioning Operating Profit (PPOP) pada kuartal II 2022 tercatat sebesar Rp797,24 miliar atau meningkat 26,97% dibandingkan dengan kuartal II 2021 sebesar Rp627,91 miliar.

    Romy juga menyampaikan bahwa berbagai pencapaian kinerja yang dilakukan telah mampu mendorong peningkatan rasio rentabilitas Bank DKI pada kuartal II Tahun 2022. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan rasio Return on Equity (ROE) yang telah mampu mencatatkan double digit pada kuartal II 2022 sebesar 10,72%, atau meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 8,69%.

    Rasio Return On Asset (ROA) pada kuartal II 2022 dapat terjaga pada level 1,85% dimana sebelumnya tercatat sebesar 1,87% pada kuartal II 2021. Sejalan dengan berbagai upaya efisiensi yang dilakukan selama tahun 2022, Bank DKI berhasil menekan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang tercatat sebesar 75,80% pada kuartal II tahun 2022, membaik dibandingkan dengan kuartal II 2021 sebesar 76,98%. Seiring dengan pertumbuhan kredit yang terjadi, Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank DKI turut meningkat di kuartal II 2022 yang tercatat sebesar 71,86% dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya masih berada dibawah 70%.

    BACA JUGA: Pemerintah Akui Peran BTN Untuk Rumah Rakyat

    Lebih lanjut Romy menyampaikan, untuk mendorong pertumbuhan dana murah, Bank DKI terus melakukan pengembangan terhadap berbagai produk digital yang dimiliki sehingga dapat lebih meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi. Melalui pengembangan aplikasi New Jakone Mobile, Bank DKI menghadirkan tampilan yang lebih menarik dan user friendly serta fitur yang semakin lengkap, mulai dari pembayaran bermacam tagihan dan belanja online, top up uang elektronik, bersedekah/berdonasi untuk sesama hingga mengamankan dana darurat melalui pembukaan deposito dan pembukaan rekening tabungan secara online serta transaksi Scan by QRIS.

    Adapun sampai kuartal II 2022, pengguna aplikasi JakOne Mobile telah mencapai 1,7 juta pengguna dengan jumlah nominal transaksi mencapai Rp9,1 triliun, serta volume transaksi mencapai 10,8 juta transaksi, diikuti dengan transaksi QRIS yang tumbuh 742% (yoy). “Dengan memberikan pengalaman bertransaksi yang aman, nyaman dan simpel, kami berharap hal tersebut dapat menjaga loyalitas nasabah dalam menggunaan layanan Bank DKI, tambah Romy.

    Lebih lanjut, Fidri menjelaskan dalam mengembangkan bisnis di tahun 2022 ini, Bank DKI telah menyusun sasaran dan strategi pengembangan usaha serta memformulasikan arah kebijakan strategis dengan tema utama “Menciptakan Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Dengan Transformasi” yang mengacu pada aspek utama yakni; (1) Aspek Bisnis, (2) Aspek Support Pemprov, (3) Aspek SDM & IT, (4) Aspek Customer, (5) Aspek GRC (Governance Risk & Compliance) dan (6) Aspek Strategis. Karena itu, Fidri optimis transformasi 5.0 yang saat ini sedang dilakukan manajemen Bank DKI dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Bank DKI dalam menghadapi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan persaingan digitalisasi layanan keuangan yang semakin ketat.

    BACA JUGA: BNI Raih Dua Penghargaan OJK Untuk Segmen Nasabah Milenial

    Tidak ketinggalan, pada tanggal 25 Agustus 2022, Bank DKI juga berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus pada ajang bergengsi 27th Infobank Awards yakni Special Performance Bank kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 2 dengan Aset Rp50 Triliun Sampai dengan di Bawah Rp100 Triliun, Golden Trophy (Predikat kinerja “Sangat Bagus” Selama 5 Tahun Beruntun) dan Predikat kinerja “Sangat Bagus” kategori  KBMI 2 (Aset Rp50 Triliun Sampai dengan di Bawah Rp100 Triliun).

    Selain itu, pada 19 Mei 2022, Bank DKI juga meraih penghargaan TOP BUMD 2022 dari Majalah Infobank dan The Asian Post sebagai salah satu BPD berpredikat “Excellent” pada kategori KBMI 2 Bank dengan aset Rp50 Triliun s/d Rp100 Triliun. Di tahun yang sama, Bank DKI juga masuk ke dalam daftar 15 Bank Terbaik di Indonesia sekaligus masuk dalam jajaran World’s Best Banks atau Bank Terbaik di Dunia tahun 2022 versi Majalah Forbes.

    Raih ISO 27001:2013 Untuk Penyediaan Layanan Super Apps JakOne Mobile

    Sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas keamanan informasi, Bank DKI berhasil menerima Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Penyediaan Layanan Super Apps JakOne Mobile dari TUV Rheinland Indonesia.

    BACA JUGA: PMN Untuk Bantuan Pembiayaan Rumah MBR

    Adapun acara penyerahan sertifikat standar internasional di bidang teknologi informasi yang berlangsung Rabu, 31 Agustus 2022 tersebut juga dihadiri oleh Roberto Akyuwen selaku Kepala OJK Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, serta Onny Widjanarko selaku Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta. Sertifikasi tersebut diserahkan Edmundus Wiharyono selaku Direktur TUV Rheinland Indonesia kepada Amirul Wicaksono selaku Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI.

    Melalui sertifikasi ini, Bank DKI telah meletakkan komitmen penting pemenuhan regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mengingat bank sebagai industri strategis yang harus melindungi data dan layanan nasabah terutama dalam penerapan Cyber Security. ISO 27001 membantu Bank DKI dalam mengelola dan melakukan mitigasi risiko atau ancaman keamanan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan mitra kerja untuk menggunakan produk dan layanan Bank DKI, khususnya pada produk perbankan digital seperti aplikasi JakOne Mobile. ***

  • Pemerintah Akui Peran BTN Untuk Rumah Rakyat

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE– Komitmen dan kontribusi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam mendukung program perumahan nasional meraih apresiasi dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada malam puncak Hari Perumahanan Nasional (Hapernas) yang digelar 25 Agustus lalu, Bank BTN mendapat kehormatan menerima penghargaan sebagai Bank yang berhasil menyalurkan KPR Subsidi Terbanyak untuk semua segmen di Indonesia.

    Pada acara Hapernas tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen mwujudkan hunian layak dan terjangkau, diantaranya dengan memastikan anggaran subsidi dari Pemerintah untuk program pembiayaan rumah subsidi. “ Pemerintah memastikan FLPP terus naik dengan Mitra BTN ini dimana tahun depan anggaran yang disediakan pemerintah untuk FLPP sebanyak 220.000 unit, secara keseluruhan bantuan Pemerintah untuk perumahan naik dari Rp 29 triliun tahun ini menjadi Rp 34 triliun tahun depan,” kata Basuki.

    Pada Hapernas, Menteri mengajak generasi muda untuk membeli rumah misalnya rumah dengan sistem Transit of Development (TOD). “Kalau TOD beli rumah dapat kereta api, jadi punya rumah setiap saat dijemput kereta api, yang kedua kalau mengontrak harga pasti naik, sementara kalau cicilan makin lama makin kecil,” kata Basuki.

    Basuki mengharapkan ada gotong royong, BTN, REI, APERSI, HIMPERRA dan seluruh pemangku kepentingan di sektor properti.

    Sementara itu, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, Hapernas tahun ini secara khusus memberikan apresiasi terhadap praktik-praktik baik di sektor perumahan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Pembangunan Perumahan, serta Perbankan. “Upaya peningkatan kepemilikan rumah dalam rangka pengentasan backlog tidak hanya menjadi tugas dari Pemerintah Pusat, namun juga perlu kolaborasi dari seluruh stakeholder bidang perumahan, termasuk didalamnya Pemerintah Daerah, perbankan, asosiasi dan pelaku pembangunan, pegiat perumahan dan lembaga filantropi, serta tentunya dibutuhkan pula dukungan dari seluruh masyarakat demi mencapai hunian layak dan terjangkau untuk semua,” katanya.

    Berdasarkan data Susenas BPS di tahun 2021, tercatat sebanyak 12.750.172 rumah tangga belum memiliki rumah, di mana angka ini berpotensi untuk terus meningkat seiring dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700.000 – 800.000 KK setiap tahun. Untuk itu, Iwan berharap, stakeholder membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan Kementerian PUPR. “Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kepada seluruh stakeholder Bank BTN, serta seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh, sehingga Bank BTN dapat berkontribusi secara maksimal kepada sektor perumahan nasional,” katanya.

    Penghargaan sebagai Bank penyalur KPR Subsidi terbanyak untuk semua segmen diberikan ke Bank BTN oleh Kementerian PUPR karena melihat rekam jejak Bank BTN mendukung program perumahan nasional. Bank dengan kode saham BBTN ini mencatatkan penyaluran KPR sejak 1976 hingga pertengahan tahun ini mencapai kurang lebih 5 juta unit, dimana 3,9 juta unit diantaranya adalah KPR Subsidi dengan nilai penyaluran KPR sebesar Rp 209,7 triliun. Dengan pencapaian tersebut, Bank BTN menjadi penguasa pangsa pasar KPR Subsidi dimana per Maret 2022 BTN memegang 38,5% pangsa pasar KPR sementara di segmen KPR Subsidi BTN menguasai 84,5 % pasar. Komitmen BTN dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diwujudkan dengan penyaluran KPR Subsidi berkolaborasi dengan para pengembang.

    Haru menjelaskan, Bank BTN dalam menjalankan mandat sebagai Bank penyalur KPR tidak terbatas hanya pada pembiayaan terhadap supply dan demand perumahan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan program-program yang memudahkan calon konsumen untuk mengakses dan memperoleh fasilitas KPR, mulai dari pelayanan KPR online melalui aplikasi BTN Properti, portal rumahmurahbtn dan aplikasi lain dalah ekosistem perumahan digital, pelaksanaan Akad Massal KPR di berbagai daerah, produk KPR yang variatif untuk semua segmen, seperti KPR Subsidi, KPR Gaeeess for Millenial, KPR Manfaat Layanan Tambahan dan KPR Tapera serta produk KPR Syariah lain, Bank BTN juga secara aktif dan pro aktif bekerjasama dengan pengembang menjemput bola ke masyarakat dengan berpartisipasi dalam berbagai event perumahan nasional seperti Indonesia Properti Expo (IPEX).

    “Pada masa yang akan datang kami dalam proses mempersiapkan layanan digital mortgage dalam satu genggaman (mobile app) untuk mempermudah akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya, kami akan terus ekspansi bukan saja kepada sektor perumahan, tetapi juga subsektor perumahan, sehingga terbentuk ekosistem perumahan yang sustain dan memberi manfaat maksimal dalam pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia,” kata Haru.

  • BNI Raih Dua Penghargaan OJK Untuk Segmen Nasabah Milenial

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Akuisisi nasabah milenial khususnya pelajar oleh perbankan semakin strategis di masa pemulihan ekonomi tahun ini. Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan, akuisisi nasabah muda yang agresif dapat membuat ekonomi nasional lebih stabil menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin menantang.

    Dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat untuk menggalakkan budaya menabung di Hari Indonesia Menabung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pelaku industri jasa perbankan untuk mengakselerasi penambahan rekening khususnya dari segmen pelajar. OJK memiliki Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menjadi andalan untuk memenuhi target inklusi keuangan pemerintah yakni 90% pada tahun 2024.

    OJK pun mengapresiasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan dua penghargaan sekaligus yakni Bank BUMN Dengan Implementasi KEJAR terbaik, dan Bank Terinovatif Dalam Implementasi KEJAR.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Lana Soelistianingsih kepada Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies di Smesco, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

    Dalam keterangannya, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi mengatakan, pemenuhan target inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan kolaborasi yang erat antara otoritas pengawas, pelaku industri perbankan, serta semua komunitas masyarakat. Menurutnya, BNI sebagai agen pembangunan sekaligus bank kampus tergolong paling progresif dalam mengakuisisi nasabah pelajar.

    Bukan hanya dengan keandalan mobile banking, tetapi BNI aktif menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan komunitas di lingkungan akademis yang membuat akuisisi nasabah pelajar lebih kuat.

    “Kami tentunya sangat mengapresiasi BNI yang ikut proaktif menggalakkan program KEJAR demi memenuhi target inklusi keuangan yang akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” sebutnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Corina menuturkan perseroan berkomitmen untuk selalu membuat berbagai inovasi baik dari produk maupun layanan guna memberikan kemudahan nasabah khususnya dari segmen pelajar untuk dapat mengakses berbagai macam layanan perbankan.

    Salah satu inovasi yang diberikan adalah pembukaan rekening secara digital untuk siswa dan mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Program ini diharapkan dapat mempermudah segala kebutuhan transaksi dalam mendukung pelaksanaan program belajar siswa dan mahasiswa Indonesia baik di dalam maupun luar negeri.

    “Kami berterimakasih kepada OJK yang selalu mendorong BNI untuk terus berbuat lebih, dalam mensukseskan program KEJAR ini. Sebagai bank dengan kapasitas global, BNI tidak hanya mendorong akuisisi nasabah pelajar dalam negeri, tetapi juga pelajar di luar negeri yang menimba ilmu demi pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik,” katanya.

    Guna memeriahkan acara ini, BNI juga mengajak mahasiswa dan pemuda untuk memiliki experience dengan pembukaan rekening SiMuda dengan BNI DOA (BNI Digital Opening Account) melalui aplikasi mobile banking di booth BNI, kegiatan ini juga bertujuan mendorong mahasiswa dan pemuda sebagai simbolisasi semangat dan komitmen untuk mengimplementasikan budaya menabung di kalangan mahasiswa dan pelajar.

    Inovasi pembukaan rekening secara digital ini juga sudah diimplementasikan pada kegiatan Jambore Nasional di Cibubur yang baru saja diselenggarakan dan dihadiri oleh Pramuka dari seluruh Indonesia. BNI pun telah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, edukasi lingkungan bisa berjalan bersamaan dengan edukasi perbankan.

    Corina melanjutkan, pembukaan BNI Simpanan Pelajar secara digital menjadikan siswa lebih mudah membuka rekening secara online dan bahkan dapat langsung menabung dengan sampah, melalui jaringan Bank Sampah yang sudah menjadi Agen46 BNI.

    “Dengan berbagai inovasi produk dan program tersebut, kami berharap dapat memberikan layanan terbaik dan menjadi lifetime banking partner yang setia mendampingi sejak usia dini” pungkas Corina.

  • BP Tapera Luncurkan Tapera Syariah

    BANDA ACEH, KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Tapera Syariah di Banda Aceh, Selasa (23/08) disaksikan  oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin secara daring, Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan Provinsi Aceh, Ir. Mawardi, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, Direktur Consumer Bank BTN, Hirwandi Gafar dan perangkat pemerintah provinsi Aceh.

    Dalam sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, memberikan apresiasi kepada BP Tapera. Menurut Wapres, Tapera Syariah sekaligus menjadi perwujudan ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat melalui hadirnya skema pembiayaan perumahan yang sesuai prinsip syariah.

    “Momentum peluncuran tapera syariah ini juga dinilai sangat tepat bagi industri jasa keuangan, tren gaya hidup Islami, dengan meningkatnya preferensi masyarakat akan produk yang sesuai dengan produk jasa syariah telah menciptakan pasar baru yang menarik, yaitu di sektor perumahan,” ujar Ma’ruf Amin menekankan.

    Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin

    Pemilihan Provinsi Aceh sebagai tempat peluncuran Tapera syariah, karena Provinsi Aceh merupakan provinsi yang dikenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah yang kuat akan adat istiadat serta syariat Islam. Tidak hanya itu, berdasarkan data BP Tapera,  99% peserta aktif BP Tapera di Provinsi Aceh yaitu sebanyak 129.344 peserta memilih pengelolaan dana secara Syariah. Hal ini membuktikan jika minat pengelolaan dana Syariah di Provinsi Aceh sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

    Peluncuran Tapera Syariah ini, sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Dimana Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dala murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Pengelolaan dana Tapera meliputi, pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan. Untuk Pemupukan dana Tapera dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai dana Tapera yang bisa dilakukan dengan prinsip syariah maupun konvensional.

    Kontrak Pengelolaan Dana Tapera Syariah (KPDTS) sebagai cangkang pengelolaan Dana Tapera Syariah  efektif pertama kali terbentuk pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit hari pertama pengelolaan KPDTS ditetapkan sebesar Rp1.000. Kini, per 12 Agustus 2022 telah mencapai Rp1.010,69.

    Komisioner Bp Tapera, Adi Setianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam proses pembentukan KPDTS, BP Tapera telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BP Tapera yang dituangkan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah. Pembentukan KPDTS  ini sudah sesuai dengan syariat dan kaidah syariah yang berlaku. “Simpanan Peserta Tapera yang memilih prinsip syariah dikelola dengan prinsip syariah secara end -to end dalam cangkang KPDTS untuk menjaga kemurnian syariah pengelolaannya,” tegasnya menjelaskan.

    Secara Nasional, per 8 Agustus 2022 jumlah peserta Tapera yang memilih prinsip syariah dalam pengelolaan Dana Tapera  adalah sebanyak 179.030 peserta dengan nilai saldo simpanan dan pengembangannya sebesar Rp358.54 Miliar. Untuk Penyaluran Pembiayaan KPR Tapera Syariah telah disalurkan kepada 290 peserta dengan total nominal Rp42,87 Miliar.

    Saat ini Nilai tersebut dialokasikan ke dalam 3 alokasi sesuai Model Pengelolaan Dana Tapera Syariah yaitu :1) Alokasi cadangan sebesar 11.3% atau senilai  Rp40,59 Miliar diperuntukan untuk alokasi pembayaran PNS Aktif yang akan Pensiun dengan tujuan menjaga likuiditas Dana Tapera Syariah; 2) Alokasi pemanfaatan sebesar 41,5% atau senilai   Rp 148,51 Miliar diperuntukan untuk alokasi Pembiayaan Perumahan Syariah Peserta MBR Tapera Syariah; 3) Alokasi pemupukan sebesar 47,2% atau senilai Rp169,21 Miliar diperuntukan untuk alokasi Pengembangan dan Peningkatan Nilai Dana Tapera Syariah yang dikelola oleh Manajer investasi Syariah terpilih dengan tujuan menjaga Dana Tapera Syariah berjalan berkelanjutan.

    “Tapera Syariah yang diluncurkan pada hari ini merupakan bentuk komitmen BP Tapera untuk terus memberikan layanan terbaik kepada para perserta dalam sektor perekonomian Syariah dan kami telah menunjuk Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Operasional Syariah oleh BP Tapera pada tanggal 10 Januari 2022,” ungkap Komisioner Bp Tapera, Adi Setianto.

    Melalui sambutan Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan Provinsi Aceh, Ir. Mawardi mengapresiasi kehadiran BP Tapera yang telah meluncurkan Tapera Syariah di Aceh. Hal ini sebagai bentuk dukungan BP Tapera sebagai ikhtiar bersama untuk memajukan sektor keuangan berbasis syariah guna optimalisasi nilai-nilai syariat islam khususnya di Aceh.

    “Semoga dengan dihadirkannya Tapera Syariah dapat mewujudkan cita-cita untuk mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau agar dapat terealisasi dengan baik.” Tutup Mawardi.

    Saat ini BP Tapera telah bekerja sama dengan 7 Manajer investasi, yaitu Bahana Aset Manajemen, Batavia Prosperindo Aset Manajemen, BNI aset manajemen, Mandiri Manajemen Investasi, Danareksa Investment Management, Shroders Asset Management dan Manulife Investment Management. Dari 7 Manajer Investasi tersebut telah terdapat 3 produk Syariah maupun konvensional. Produk tersebut dikenal dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Pemupukan Dana Tapera Pasar Uang, KIK Pemupukan Dana Taper Pendapatan Tetap dan KIK Pemupukan Dana Tapera Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali.

    Agar Produk Tapera Syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada umumnya dan PNS pada khususnya, BP Tapera harus mampu menjawab tantangan yang ada. Menurut Ma’ruf Amin setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh Tapera Syariah, yaitu :1) Pro aktif menawarkan Tapera Syariah, langkah jemput bola melakukan sosialisasi yang inovatif dan masif kepada masyarakat luas, termasuk di lingkungan ASN, BUMN, dan Pemda. Manfaat layanan dan keunggulan syariah perlu disampaikan kepada calon peserta; 2) Perluasan Calon Kepesertaan, skema tapera syariah yang inklusif dan universal harus dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Di sini lah perlunya peningkatan literasi tentang syariah kepada masyarakat; dan yang terakhir 3) Tapera Syariah harus menjaga pengelolaan dana tabungan perumahan dengan prinsip syariah yang mengedepankan asas gotong royong, berkeadilan, transparan, aman, serta halal. Selain itu dengan pendekatan rantai pasok berbasis syariah dapat ditingkatkan dengan mendorong bisnis pelaku usaha.

  • PMN Untuk Bantuan Pembiayaan Rumah MBR

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Dalam upaya penyediaan rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) telah menyalurkan Rp97,44 triliun sejak tahun 2010 hingga Juni 2022.  Nilai FLPP tersebut telah berhasil membantu kepemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit di seluruh Indonesia. Tahun ini, program tersebut terus digulirkan dengan penyaluran Rp30 triliun dari APBN. Adapun, dana tersebut disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) senilai Rp19,1 triliun dan ke PT Sarana Multigriya Finansial (Perseo) atau SMF sebesar Rp2 triliun.

    Sementara itu, sisa dana lainnya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan SMF dan pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF.  Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan program KPR FLPP dijalankan menggunakan pendanaan dari PMN dan dikombinasikan dengan penerbitan surat utang (leverage).

    “Sejak Agustus tahun 2018 hingga Juni 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah,” kata Ananta, Senin (22/8/2022).

    SMF dalam hal ini, membantu meringankan beban Kementerian Keuangan sebagai fiscal tools dengan mendanai 25 persen pendanaan KPR FLPP. Dengan begitu, pemerintah hanya perlu menyediakan 75 persen dari total dana FLPP dari semula mencapai 90 persen.  Di samping itu, SMF bersinergi dengan BLU PPDPP untuk menyalurkan dana pendampingan porsi perbankan untuk pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur.

    “Hal ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya MBR. Di mana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengupayakan berbagai skema pendanaan untuk menekan backlog lewat penggunaan APBN, termasuk melalui FLPP.  Sri mengungkapkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya untuk memiliki hunian terjangkau yang ditargetkan tersalurkan kepada 200.000 unit rumah

     

  • Genjot KPR, Nobu Bank Gelar Program Bebas Huru Hara

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE.—PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) fokus mendorong penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) seiring meningkatnya kebutuhan hunian pasca pandemi. Hal ini dilakukan dengan menggelar program Bebas Huru Hara yang telah dimulai sejak Januari hingga Juli 2022.  Head of Consumer Bank Nobu Juanita Amanda Luthan mengatakan program Bebas Huru Hara merupakan program khusus Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA) dengan berbagai keuntungan pembebasan berbagai biaya, seperti bebas biaya KPR, bebas biaya notaris, dan bebas biaya pelunasan dipercepat.

    “Setiap pembeli hunian dengan KPR Bank Nobu pada periode tersebut juga berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa satu unit mobil Hyundai Ioniq. Pengundian pemenang hadiah utama program Bebas Huru Hara telah dilakukan pada hari ini,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (15/8/2022).

    Menurutnya, program Bebas Huru Hara yang telah digelar selama 6 bulan terakhir, dan telah mendapatkan sambutan yang antusias dari nasabah yang membeli hunian di mitra-mitra developer yang bekerja sama dengan Bank Nobu.  Program ini untuk menangkap peluang pengembangan produk KPR seiring terus meningkatnya kebutuhan hunian pasca pandemi.

    Pertumbuhan penyaluran kredit Bank Nobu di tahun 2022 ditopang salah satunya oleh penyaluran kredit KPR/KPA selain kredit modal kerja untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan program-program pemasaran yang dilakukan seperti program Bebas Huru Hara ini diharapkan akan mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis konsumer sebesar 25 persen hingga 35 persen di tahun 2022 ini sehingga akan berkontribusi signifikan pada pencapaian target pertumbuhan kredit secara bankwide.

    Hal ini dimungkinkan dengan optimalisasi tenaga pemasar di jaringan kantor Bank Nobu di seluruh Indonesia dan penggunaan sarana pemrosesan KPR yang lebih efektif dan efisien dengan dukungan teknologi berbasis digital yang tengah dikembangkan.

    Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan di sektor properti terus menampakkan tren pertumbuhan sejak kuartal IV tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022. Meningkatnya kebutuhan hunian di Indonesia tidak lepas dari optimisme akan pemulihan ekonomi Nasional yang telah menampakkan hasilnya. Untuk itu, salah satu langkah strategis Bank Nobu dalam mendorong penyaluran kredit adalah melalui kredit konsumer, dalam hal ini KPR/KPA.

    Bank Nobu melihat bahwa potensi pengembangan produk KPR/KPA masih sangat besar, terutama di provinsi tertentu yang aktivitas ekonominya sedang berkembang.  Dalam kaitan tersebut, secara aktif Bank Nobu juga membangun kerja sama strategis dengan developer-developer terkemuka yang memiliki proyek pengembangan perumahan dengan menawarkan paket join promo di berbagai lokasi strategis di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra, dan Sulawesi.

    Dia menilai sebagai pemain produk KPR yang relatif baru dibanding bank-bank penyedia KPR lainnya, Bank Nobu perlu membangun keunggulan kompetitif yang mampu menjadi value proposition yang berbeda bagi nasabah. “Untuk itu kami mengembangkan pemrosesan KPR yang cepat dengan layanan one day service dimana pembeli dapat langsung akad setelah memilih properti yang diminati, sehingga tidak menghabiskan waktu terlalu lama,” tutur Juanita.

     

  • BTN Kembali Gelar Indonesia Property Expo 2022

    JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar pameran perumahan terbesar di Indonesia yakni Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 dengan tema “KPR BTN Merdeka”. Ajang IPEX 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan akan berlangsung mulai 13 Agustus 2022 hingga 21 Agustus 2022.

    Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, permintaan rumah terus ada dan jumlahnya cukup besar terlihat dari kesenjangan akan permintaan dan kemampuan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Dalam pemenuhan rumah yang layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah tidak sendirian dalam mewujudkannya. Diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari asosiasi pengembang, perbankan dan regulator. Indonesia Property Expo (IPEX) 2022 ini merupakan salah satu sarana untuk menjawab kebutuhan tersebut.

    Pembukaan IPEX 2022 di JCC, Senayan Jakarta

    Dia menjelaskan, IPEX 2022 kali ini sangat istimewa karena selain untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77, juga dalam rangka memeriahkan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2022 yang mengusung tema Hunian Layak dan Terjangkau untuk Semua.

    “IPEX 2022 kali ini kami mengusung tema KPR BTN Merdeka, yang memiliki makna setiap masyarakat berhak memiliki hunian yang layak dengan difasilitasi melalui KPR BTN,” ujar Haru pada Pembukaan IPEX 2022 di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/8).

    Menurut Haru, IPEX 2022 KPR BTN Merdeka diikuti oleh 55 pengembang dan Bank BTN  menargetkan potensi izin prinsip kredit pemilikan rumah (KPR) sekitar Rp2,5 triliun. Turut bergabung setidaknya 11 pengembang subsidi, 44 pengembang non subsidi, dan 7 peserta dari penyedia pendukung perumahan dan pengembang non asosiasi. “Selama Sembilan hari pameran ini diharapkan mampu menyedot pengunjung lebih dari 55.000 orang,” tegasnya.

    Adapun proyek yang dipasarkan pada pameran ini mencapai lebih dari 300 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan beberapa kota seperti Bandung, Surabaya, dan lainnya. Bagi masyarakat yang mengambil KPR dalam ajang IPEX 2022, Bank BTN memberikan bunga yang sangat menarik yakni hanya 2,22% di tahun pertama. Selain itu ada penawaran gratis untuk biaya provisi, administrasi, dan appraisal.

    Haru menuturkan, Bank BTN terus berkomitmen menjadi mitra Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi MBR. Komitmen ini dibuktikan perseroan dengan kontribusi yang sangat besar terhadap program sejuta rumah.

    “Jumlah penyaluran pembiayaan rumah Bank BTN diharapkan akan menjadi lebih besar jika pada saatnya nanti Pemerintah menyetujui corporate action dalam rights issue yang direncanakan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini,” paparnya.

    Menurut dia, dengan perolehan dana rights issue tersebut, Bank BTN dapat memperluas ekspansi penyaluran pembiayaan rumah lebih besar lagi. Bank BTN akan dapat berperan lebih besar lagi sekaligus menjadi mitra Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah khususnya bagi MBR.

    Dengan rights issue tersebut, sampai dengan akhir tahun 2025 Bank BTN akan mampu menyalurkan pembiayaan rumah sekitar 1,5 juta unit rumah atau naik hampir 8 kali lipat dari saat ini.

    “Kami menyadari bahwa tugas Bank BTN adalah tugas yang sangat menantang dan tidak mungkin dilaksanakan sendirian. Perlu dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan di bidang perumahan agar amanat undang-undang terkait rumah untuk rakyat yang tercermin dalam program sejuta rumah sebagai inisiasi Bapak Presiden Jokowi dapat terpenuhi,” pungkas Haru.

Back to top button