Finansial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Bank DKI awali tahun 2023 dengan raihan prestasi gemilang. Tidak tanggung-tanggung Bank DKI borong 11 (sebelas) kategori penghargaan sekaligus, dengan diantaranya 5 (lima) kategori penghargaan sebagai BPD Terbaik Peringkat I.

Salah satu yang istimewa, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy pada acara “6th Satisfaction, Loyalty, Engagement and Corporate Reputation Awards 2023”, di ShangriLa Hotel Jakarta, Rabu (25/01/2023).

Bukan hanya meraih penghargaan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Corporate Reputation Terbaik tahun 2023, Bank DKI juga meraih sejumlah penghargaan sebagai BPD Terbaik Peringkat I pada beberapa kategori lain, diantaranya The Most Reputable Region Bank In Innovation, The Most Reputable Region Bank In Good Management & Leadership, The Most Reputable Region Bank in CSR, The Most Reputable Region Bank to Implement Green Banking.

BACA JUGA: Enam Langkah Strategis Usulan Bank BTN Bikin Zero Backlog Perumahan 2045

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan Bank DKI yang memberikan kepercayaannya kepada produk dan layanan Bank DKI. “Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga atas komitmen Bank DKI untuk menjaga citra positif organisasi secara konsisten, yang kami wujudkan melalui pengembangan dan inovasi strategi komunikasi perusahaan serta beradaptasi dengan tren komunikasi terkini.

Terlebih di tahun 2023, dengan tema Transformasi Menuju Ekosistem Digital & SDM Yang Profesional, Bank DKI siap untuk terus menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk upaya maksimal untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan yang telah terbangun positif.” ujar Fidri.

Pada gelaran yang sama, Bank DKI juga meraih sejumlah kategori penghargaan di bidang layanan dan kepuasan nasabah diantaranya sebagai The 2nd Most Satisfying Region Bank in Teller Service, The 2nd Most Satisfying Region Bank on ATM Service, The 3rd Best Region Bank in Customer Satisfaction, 3rd Most Satisfying Region Bank on Mobile Banking, 3rd Most Satisfying Region Bank in Customer Service, dan The 3rd Region Bank With Strong Customer Engagement.

BACA JUGA: BP Tapera Terima KMK Penetapan Laporan Keuangan Pembuka Dana Tapera

Sebagai informasi, Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MRI bekerja sama dengan Infobank terhadap 1.437 responden yang merupakan nasabah bank dengan sebaran di delapan kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Balikpapan/Samarinda, Makassar, dan Palembang. Survei tersebut dilakukan pada rentang Oktober 2022 hingga Desember 2022 dengan menggunakan metode kuantitatif melalui wawancara tatap muka. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode intercept di area publik dan tempat keramaian.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan penghargaan ini menjadi semangat bagi Bank DKI untuk senantiasa terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bisnis di tahun 2023. ”Mempersiapkan tantangan di tahun 2023, Bank DKI akan terus berinovasi dan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan BUMD dan Pemprov DKI Jakarta maupun pihak-pihak lainnya.

Selain itu, melalui semangat transformasi menuju ekosistem digital, Bank DKI senantiasa berkomitmen menghadirkan inovasi produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan” tutup Arie. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Dalam rangka mendukung target pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan rumah layak masyarakat Indonesia pada 2045 atau zero backlog perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan enam usulan langkah strategis. Usulan tersebut diracik agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi namun mengurangi penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan pemakaian dana di luar milik negara.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan peluang di sektor perumahan masih sangat besar untuk dikembangkan. Apalagi, pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100% pada 2045.

Menurut Haru, untuk mencapai target ekosistem perumahan di 2045 tersebut, dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Jumlah tersebut, lanjut Haru, juga memerlukan sumber pendanaan yang stabil.

“Kami berupaya mendukung penyelesaian backlog perumahan tersebut dengan beberapa usulan yakni skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own untuk MBR Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” jelas Haru di sela Penandatanganan Memorandum of Understanding Ekosistem Pembiayaan Perumahan dan Seminar Creative Financing dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan di Jakarta, Rabu (25/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, skema baru Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang diusulkan perseroan yakni dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5%. Kemudian, untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi.

Untuk skema baru KPR SSB, diberikan dengan plafon yang lebih besar dari KPR FLPP. Tenor subsidi pun hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian sesuai perbaikan ekonomi debitur. Bunga subsidi yang diberikan yakni sebesar 7%.

Usulan skema KPR Rent to Own (RTO) ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Informal. Melalui fasilitas tersebut, MBR Informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR. Hampir mirip dengan RTO, skema Staircasing Shared Ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR.

Hirwandi menambahkan, usulan berikutnya yakni penetapan standarisasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Lalu, Bank BTN juga mengusulkan untuk mengalihkan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB).

“Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” kata Hirwandi.

Adapun, dalam kesempatan yang sama, Bank BTN melakukan penandatangan komitmen bersama dengan para anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Komitmen tersebut ditandatangani Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Melalui penandatanganan tersebut, para anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersepakat untuk aktif berkoordinasi dalam rangka pengembangan perumahan. Selain itu, para anggota juga berkomitmen aktif melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan pasar pembiayaan perumahan.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menerima Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 462 Tahun 20233 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Pembuka Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Rabu (25/1) di Pullman Hotel Jakarta.

Adi Setianto menyampaikan dengan telah diserahkannya KMK tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, telah mengesahkan Laporan Keuangan Pembuka Dana Tapera per 1 Januari 2022. “Laporan Keuangan ini telah memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan jumlah aset neto peserta senilai Rp8,98 triliun,” tambah Adi Setianto menegaskan.

Pada kesempatan yang sama, Adi Setianto juga menandatangani komitmen dengan anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersama dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Haru Koesmahargyo, dan Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Tambok Setyawati.

Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem perumahan dengan bersinergi melalui forum koordinasi dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing dan berperan aktif dalam pengembangan kajian dan/atau rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan maupun pasar pembiayaan sekunder perumahan, melalui penyediaan data dan/atau informasi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF. Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, dan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo.

Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing). Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut memiliki beberapa tujuan di antaranya yaitu yang pertama, menjadi komitmen bersama dalam melakukan sinergi melalui forum koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Kedua, menyusun rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan maupun pasar pembiayaan sekunder perumahan, dan ketiga, melakukan sinergi bagi para pihak untuk mendukung pengembangan perumahan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban menyampaikan dalam sambutannya bahwa ekosistem dalam sektor perumahan ini melibatkan banyak pihak mulai dari sisi supply hingga sisi demand, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Guna mewujudkan cita-cita Negara untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat, maka dukungan seluruh pihak dalam ekosistem perumahan mutlak dibutuhkan.

“Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah membiayai pembangunan perumahan untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejumlah 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun,” jelas Rionald.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dalam kesempatan ini, mengajak para pihak dalam ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, BP Tapera, Bank Pelaksana penyalur pembiayaan perumahan, dan juga pengembang penyedia perumahan untuk bersinergi, berkoordinasi, dan berpartisipasi aktif dalam kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan, upaya penyelesaian permasalahan, dan penguatan pembiayaan perumahan baik primer maupun sekunder. “Jika tidak ada kolaborasi dari kita semua, maka ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif akan sulit tercapai,” ujar Herry.

Selain itu, Herry Trisaputra Zuna juga mengatakan bahwa kedepannya, diharapkan para stakeholder dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan, “Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO), meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan TOD dan juga  penerapan green financing dalam rangka merespons dampak perubahan iklim dan  mendapatkan nilai tambah dengan adanya green economy“, tambahnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Terus memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan di luar Jabodetabek, Bank DKI melakukan pembukaan sebanyak 5 (lima) Kantor Cabang secara bersamaan. Pembukaan kantor cabang tersebut terdiri atas 2 (dua) Kantor Cabang Konvensional dan 3 (tiga) Kantor Cabang Syariah pada beberapa wilayah, diantaranya Lampung, Semarang dan Sidoarjo. Seremonial pembukaan operasional Kantor Cabang tersebut dilakukan secara serentak di wilayah masing-masing pada Kamis (12/01/2023).

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan bahwa dengan dibukanya Kantor Cabang di wilayah Lampung, Semarang dan Sidoarjo menjadi pertanda bahwa Bank DKI terus meningkatkan eksistensinya diluar wilayah Jabodetabek dimana sebelumnya juga telah beroperasi di wilayah Bandung, Gresik dan Solo.

”Bank DKI hadir untuk melayani masyarakat sekitar dan diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai layanan yang cepat dan inovatif. Bank DKI juga siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan dengan berbagai pihak dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian daerah”, jelas Fidri.

BACA JUGA: Kolaborasi dengan Jaringan PRIMA, Nasabah Bank DKI Kini Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Jaringan ATM Bank BNI dan CIMB Niaga

Saat ini Bank DKI telah menerapkan program DBLM (Dual Banking Leverage Model), sehingga masyarakat yang menghendaki pilihan produk dan layanan Syariah, seperti pembukaan rekening tabungan, giro, deposito bahkan pembiayaan mulai KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro maupun Konsumer iB dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank DKI. Adapun lokasi Kantor Cabang Bank DKI yang baru yang dibuka secara serentak berada pada alamat berikut:

• Kantor Cabang Lampung, di jalan Raden Intan No. 57 E, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
• Kantor Cabang Syariah Lampung, di Jalan Pangeran Antasari No. 71, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
• Kantor Cabang Semarang, di jalan Jendral Sudirman No. 120-122, Kelurahan Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
• Kantor Cabang Syariah Semarang, di jalan Majapahit No. 127, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang
• Kantor Cabang Syariah Sidoarjo, di jalan Pahlawan No. 140 A, Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

BACA JUGA: Bank DKI Raih Tiga Penghargaan Sekaligus Dalam Top 20 Financial Institution Award 2022

Lebih lanjut, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan bahwa kehadiran Bank DKI pada beberapa wilayah ini diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di daerah setempat.

“Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank DKI juga menjalankan perannya sebagai fasilitator serta motor pertumbuhan ekonomi rakyat untuk mewujudkan penyetaraan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, sehingga kami harap dapat terjadi sinergi dan kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi pada masing-masing wilayah, jelas Arie.

Terus Dorong Perluasan Layanan Perbankan Digital

Di sisi lain, dalam rangka optimalisasi layanan secara efisien dan perwujudan transformasi digital yang saat ini sedang dilakukan, Bank DKI terus mendorong pengembangan layanan perbankan digital dengan menghadirkan inovasi digital berupa simple apps yakni JakOne Pay dan super apps yakni New JakOne Mobile.

BACA JUGA: Bank DKI Raih The Strongest Big Regional Bank by Capital CNBC Indonesia Awards 2022

New JakOne Mobile mendukung teknologi microservices sehingga meningkatkan performanya dengan menghadirkan tampilan yang lebih menarik dan user friendly serta fitur yang semakin lengkap seperti membuka rekening dan deposito secara online tanpa harus datang ke kantor cabang, transaksi QRIS, pembayaran bermacam tagihan dan belanja online, top up uang elektronik, bersedekah dan berdonasi, serta layanan mobile cash tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI maupun ATM Bank lain yang telah bekerjasama, seperti ATM BCA, ATM BNI dan Bank CIMB Niaga berlogo PRIMA.

Selain itu dalam rangka mendorong digitalisasi UMKM, Bank DKI juga berinovasi melalui pengembangan JakOne Abank. Di mana lewat aplikasi ini para pelaku UMKM mendapat layanan beragam transaksi finansial tanpa harus ke Bank, seperti tarik tunai, pembayaran listrik, pembelian pulsa, pembayaran pajak. Bank DKI juga sedang melakukan pengembangan Digital Lending yang diharapkan dapat memaksimalkan penerapan inklusi keuangan di Indonesia.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghapus program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada 2023. Sebagai informasi, BP2BT merupakan salah satu bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah memiliki tabungan untuk memenuhi sebagian uang muka pembelian rumah. Adapun, program tersebut khusus untuk rumah swadaya melalui kredit. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan BP2BT akan dihapus, tetapi teknis dan skema yang ada dalam program tersebut akan dialihkan pada program Tapera.

“BP2BT memang di tahun 2023 tidak dilanjutkan, jadi kami evaluasi untuk program itu selesai pada 2022. Tetapi, apa yang kami lakukan di BP2BT akan kita lanjutkan,” kata Herry di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Rabu (28/12/2022).

Herry menerangkan pada 2023 pihaknya akan fokus menyasar MBR informal. Skema yang akan ditawarkan untuk kepemilikan rumah yaitu rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing, pembiayaan hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.

Adapun pendanaannya khusus untuk segmen informal akan dialokasikan lewat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BP Tapera menargetkan program ini akan menyasar ke 50.000 pekerja informal pada 2023.

“Karena tahun lalu pada 2022, kami mengkhususkan segmen informal ini akan kami alokasikan dari FLPP yang ada, paling tidak ada 50.000 pekerja mandiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan target 30.000 pekerja informal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menerima manfaat Tapera.

“Jadi ada pengarahan yang mendaftar jadi anggota BP Tapera 30.000 pekerja itu minimum, nah untuk penerima manfaat FLPP itu kita akan coba 50.000 pekerja informal. Jadi 30.000 nya pun akan lebih itu,” tegasnya.

Sebagai informasi, alokasi dana FLPP tahun 2023 sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, sedangkan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit. Secara keseluruhan, bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada tahun 2023 senilai Rp30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB (Subsidi Selisih Bunga) yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. Untuk diketahui, alokasi anggaran TA 2023 tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan perjanjian kerja sama dengan 40 bank untuk penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2023. Sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah, BP Tapera akan menyalurkan dana FLPP 2023 sebanyak 220 ribu unit rumah, senilai Rp25,18 triliun serta pembiayaan Tapera sebanyak 10 ribu unit senilai Rp1,05 triliun.

Program itu dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan penyaluran ini penting untuk pemenuhan kebutuhan hunian terutama bagi MBR. Namun di sisi lain, kemampuan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah masih memiliki keterbatasan.

“Harapan pemerintah nantinya, sumber pendanaan FLPP tidak bergantung pada APBN semata. Untuk tahun 2023, diharapkan BP Tapera secara bertahap mulai memperluas kepesertaannya kepada seluruh peserta mandiri dan melakukan sosialisasi lebih masif untuk lebih memperkenalkan skema pembiayaan perumahan kepada masyarakat,” kata Zainal dalam acara Penandatanganan Kerja Sama KPR dan FLPP Tahun 2023, Rabu (28/12/2022).

Adapun, 40 Bank yang akan menyalurkan FLPP di tahun 2023 terdiri dari 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Nasional tersebut terdiri dari BTN, BTN Syariah, BNI, Mandiri, BRI , BSI dan Bank Mega Syariah.  Sedangkan 33 BPD terdiri dari BJB, Sulawesi Selatan, Sumsel Babel, Jambi, BJB Syariah, Sulawesi Selatan Syariah, Riau Syariah, Sumsel Babel Syariah, Kalimantan Barat, Nagari, Kalimantan Selatan Syariah, DKI, Jatim Syariah, NTB Syariah, Sumut Syariah, Kalimantan Timur, Kalsel, Kalimantan Tengah, Sumut, Jambi Syariah, Aceh Syariah, NTT, Nagari Syariah, Jawa Timur, Kalimantan Barat Syariah, Kaltimtara Syariah, DKI Syariah, Jawa Tengah, Yogya, Sulawesi Tengah, Papua, Jateng Syariah dan Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Selain itu, dilaksanakan juga perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan 22 bank penyalur untuk pembiayaan Tapera.  Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi untul seluruh mitra kerja BP Tapera atas pencapaian kinerja tahun 2022.

Sebab, berkat kerja sama bank penyalur dan pengembang perumahan subsidi, target RPJMN 2020 – 2024 sebesar 200 ribu dan target optimalisasi realisasi FLPP 100 persen sebesar 226.000 unit mampu dipenuhi.

“Tahun 2023 kami tetap akan memberlakukan open komitmen sehingga kuota tidak akan terkunci di bank manapun sehingga MBR akan terlayani dengan lebih cepat. Kualitas dan ketepatan sasaran tetap menjadi fokus utama, setiap per triwulan akan dilakukan evaluasi guna melihat efektifitas komitmen di setiap bank serta menilai seluruh bank termasuk dari sisi keterhunian dan dokumen ketepatan sasaran,” ujar Adi

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp 25 triliun pada tahun 2023.

“Tahun 2023, FLPP ditargetkan sebanyak 220.000 unit senilai Rp 25,18 triliun,” ujar Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam acara Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023, Senin (19/12).

Adi menambahkan, realisasi penyaluran dana FLPP per 14 Desember 2022 sebesar 216.029 unit senilai Rp 24,03 triliun. Sehingga penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010 sampai dengan Desember awal mencapai sebesar 1.159.608 unit dengan nilai Rp 99,21 triliun.

“Sedangkan untuk pembiayaan Tapera (tahun 2023 ditargetkan) sebanyak 10.000 unit senilai Rp 1,05 Triliun,” ucap Adi.

Adi mengakui, BP Tapera masih menghadapi beberapa tantangan di tahun mendatang. Seperti infasi, suku bunga relatif tinggi dan potensi penurunan daya beli masyarakat. Meski begitu, pihaknya optimistis prospek sektor perumahan tahun depan akan berjalan bagus.

Adi mengatakan, pasar yang dinamis dan terus bertumbuh menjadi prospek investasi bagi dana yang digunakan pada pembiayaan perumahan. Sehingga hal tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi dan rencana investasi finansial.

“Khusus untuk perumahan, setelah melewati masa pandemi yang sudah hampir tiga tahun ini, industri perumahan di Indonesia sepertinya sudah semakin mengarah ke kondisi normal,” tutur Adi.

Chief Economist, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Winang Budoyo mengatakan, sektor real estate tetap selalu hijau meski pada saat pandemi Covid-19. Sebab, permintaan rumah yang diperkirakan turun saat pandemi, ternyata tidak terjadi.

“Sektor perumahan relatif resilien terhadap kondisi pandemi kemarin,” ujar Winang.

JAKARTA.KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan realisasi penyaluran fasilitas likuditas pembiayaan perumahan (FLPP) per 12 Desember 2022 mencapai 213.046 unit senilai Rp23,70 triliun. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Ariev Baginda Siregar yakin dapat mengejar sisa target penyaluran hingga akhir tahun. Adapun, target FLPP tahun ini, yakni sebanyak 226.000 unit. Artinya, BP Tapera masih perlu menyalurkan sebanyak 12.954 unit pada akhir tahun 2022.

“Dari target 226.000 unit, kami optimistis menuntaskan di akhir tahun. Optimisme ini berkat dukungan dari semua pihak termasuk bank penyalur dan para pengembang,” kata Ariev, dikutip Rabu (14/12/2022) dalam pembukaan Tapera Property Expo 2022 di Kabupaten Jember.

Secara keseluruhan, total penyaluran FLPP sepanjang 2010 – 2022 telah mencapai 1.156.625 unit senilai Rp98, 88 triliun. Pihaknya akan melanjutkan optimisme tersebut dengan target 220.000 unit senilai Rp25,18 triliun pada 2023.

Sementara itu, untuk penyaluran pembiayaan Tapera per 12 Desember 2022 telah terealisasi akad pembiayaan sebesar 4.958 unit senilai Rp742,17 miliar. Akad pembiayaan Tapera ini melalui Bank BTN, BRI, BTN Syariah, BSI, dan BJB, baik untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit renovasi rumah (KRR).

“Tahun Anggaran 2023, penyaluran pemanfaatan dana Tapera akan ditargetkan senilai Rp850 miliar atau 10.000 unit,” ujarnya. Ariev berharap agar program yang dikelola oleh BP Tapera, baik FLPP maupun Tapera, akan meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau. “Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan rumah atau backlog,” tandasnya.

30 Pengembang Ramaikan Tapera Properti Expo Di Jember

Sebelumnya, Wakil Bupati Jember, KH. MB Firjaun Barlaman dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Ariev Baginda Siregar resmi membuka Tapera Property Expo 2022 di Kabupaten Jember, tempat kedua setelah Bogor di Lippo Plaza yang berlangsung dari tanggal 13 – 19 Desember 2022. Tapera Property Expo akan diikuti oleh 30 pengembang perumahan dan 8 bank penyalur, yang terdiri dari BTN, BTN Syariah, BNI, Mandiri, BRI, BSI dan BPD Jatim serta BPD Jatim Syariah.

Jember terletak di tengah-tengah wilayah Tapak Kuda, provinsi Jawa Timur. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan yang terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Ariev Baginda Siregar menyampaikan bahwa Tapera Property Expo yang dilaksanakan ini bermaksud untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai program pembiayaan perumahan BP Tapera. “Kami berharap dengan bertemunya supply dan demand dari perumahan maka realisasi penyaluran Pembiayaan Tapera dan FLPP dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ariev, demikian Ariev Baginda Siregar biasa disapa.

Wakil Bupati Jember dalam sambutannya mengapresiasi BP Tapera atas penyelenggaraan Tapera Property Expo 2022 di Kabupaten Jember. “Semoga Tapera Expo 2022 ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk kembali melakukan pembelian berbagai produk-produk properti, sehingga akan dapat membantu ekonomi Indonesia untuk segera pulih,” tegas KH. MB Firjaun Barlaman.

Maksud dan tujuan kegiatan Tapera Property Expo (TPE) 2022 untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai program pembiayaan perumahan BP Tapera serta tercapainya realisasi penyaluran KPR FLPP dan program pembiayaan Tapera tahun 2022 dan persiapan menghadapi tahun 2023. Selain itu, dalam Tapera Property Expo ini, BP Tapera juga ingin memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi BP Tapera sebagai Lembaga yang menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR.

JAKARTA, KORIDOR ONLINE – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya khususnya layanan digital, melalui kerjasama dengan PT Rintis Sejahtera (Jaringan PRIMA). Kini nasabah Bank DKI dapat melakukan Cardless Cash Withdrawal atau tarik tunai tanpa kartu antar bank pada 16.138 jaringan ATM Bank BNI, dan 4.344 jaringan ATM CIMB Niaga berlogo PRIMA dimanapun, di seluruh Indonesia.

Seremoni penandatanganan kerjasama yang berlangsung di Jakarta (7/12) tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy, Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Iwan Setiawan, serta Suryono Hidayat selaku Marketing Director PT Rintis Sejahtera.

”Kerja sama ini bertujuan untuk memberi kemudahan bertransaksi kepada nasabah Bank DKI. Melalui fitur mobile cash pada aplikasi JakOne Mobile, nasabah Bank DKI kini dapat melakukan tarik tunai tanpa kartu pada mesin ATM, maupun mesin CRM pada jaringan ATM Bank BNI dan CIMB Niaga yang tersebar di seluruh Indonesia” ujar Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy.

BACA JUGA: Lamudi Kembali Gelar Ajang Property Awards 2022

Fidri juga mengajak masyarakat untuk menggunakan super apps JakOne Mobile versi terbaru dengan berbagai fitur yang siap menjawab kebutuhan transaksi non-tunai masyarakat, seperti pembukaan atau penambahan rekening tabungan tanpa perlu ke kantor cabang, pembayaran tagihan dan belanja online, transaksi QRIS, transfer antar bank, transfer via BI Fast, loyalty poin, top up uang elektronik, bersedekah/berdonasi, pengajuan dan pengaturan limit kartu ATM, blokir kartu ATM, pembukaan deposito online, hingga yang saat ini dikerjasamakan dengan jaringan PRIMA, yaitu layanan tarik tunai tanpa kartu.

Sebagai informasi, untuk melakukan tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank BNI dan CIMB Niaga berlogo PRIMA nasabah dapat memilih fitur ”Tarik Tunai” pada aplikasi JakOne Mobile, untuk kemudian memilih jaringan ATM yang akan digunakan, dan pilihan sumber dana serta nominal penarikan. Setelah menginput PIN, pengguna dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai yang tertera pada layar ATM masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono menyampaikan apresiasi atas jalinan kerjasama yang terjalin antara Bank DKI dan jaringan PRIMA dalam menyediakan kebutuhan transaksi perbankan bagi nasabah Bank DKI. Hal ini juga merupakan bagian dari perwujudan transformasi yang sedang dilakukan Bank DKI sejak tahun 2021, khususnya pada bidang teknologi dan perbankan digital.

BACA JUGA: Ini Strategi Pengembang Dan Perbankan Atasi Tantangan Bisnis 2023

”Dari sisi standarisasi layanan digital, pada tahun 2022, Bank DKI juga telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada penyediaan layanan Super Apps JakOne Mobile, sehingga selain nyaman dan handal, aplikasi JakOne Mobile Bank DKI juga telah teruji keamanannya.” ujar Amirul.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, Bank DKI menyambut baik peresmian tarik tunai tanpa kartu bersama PT Rintis Sejahtera (jaringan PRIMA) sebagai sebuah kolaborasi. Sebelumnya Bank DKI telah sukses melakukan kolaborasi dengan Bank BCA untuk pemanfaatan ATM Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di 16.839 jaringan ATM BCA yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Sejalan dengan hal tersebut, kerjasama ini merupakan langkah adaptif Bank DKI dalam memenuhi kebutuhan dan perubahan pola perilaku nasabah kearah digital. “Menyongsong tahun 2023, Bank DKI terus berkomitmen menghadirkan inovasi layanan perbankan kearah digital dengan optimalisasi keamanan dan kenyamanan bertransaksi nasabah” pungkas Arie. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE – Pengembang properti dan perbankkan nasional optimistis pasar properti tahun 2023 mendatang tetap bertumbuh walapun tekanan terhadap pasar properti sangat besar, antara lain tingginya tingkat inflasi, naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR), ancaman resesi tahun 2023, dan memasuki tahun politik. Potensi dan peluang yang bisa digarap masih besar sehingga target pertumbuhan penjualan properti dan penyaluran KPR tahun depan diyakini bisa tercapai. Untuk itu berbagai strategi pun telah disiapkan.

Hal itu terungkap dalam talkshow yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertajuk “Trend dan Strategi Penyaluran KPR di Tengah Ancaman Kenaikan Suku Bunga”, Rabu, 30 November 2022, di Synthesis Huis, Cijantung, Jakarta Timur. Tampil sebagai pembicara antara lain Hari Ganie, Sekretaris Jenderal DPP REI, Aldo Daniel, Managing Director Synthesis Huis, Praka Mulia Agung, Group Head Consumer Financing Business Bank Syariah Indonesia, Moh. Yut Penta, Subsidized Mortgage Lending Division Head Bank BTN, dan Ari Indyastomo, Assistant Vice President Consumer Lending PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk..

Hari Ganie, Sekretaris Jenderal DPP REI mengatakan kebutuhan akan rumah di Indonesia sangat tinggi. Backlog sangat besar, mencapai 12,75 juta unit hingga 2020. Untuk itu pasar perumahan akan terus tumbuh, terutama untuk end user. “Kenaikan suku bunga acuan sampai saat ini belum mempengaruhi ke suku bunga KPR karena untuk menaikan, perbankkan melihat dari banyak faktor,” ujar Hari Ganie.

Pengembang properti tahun depan, kata Hari Ganie, tetap optimistis ekonomi makro Indonesia akan terus bagus. Apalagi Indonesia memiliki kekhasan, negara kepulauan yang memiliki basis ekonomi yang berbeda. “Pengembang properti akan terus melakukan inovasi terhadap banyak hal untuk menggaet pembeli, seperti konsep perumahan, desain, dan fasilitas,” ujar Hari Ganie.

Lebih lanjut Hari Ganie mengatkan, REI akan terus mendorong pemerintah agar kembali memberikan berbagai stimulus untuk mendorong industri properti di tengah semakin banyaknya tekanan. Seperti  pemberian kembali insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% yang terbukti efektif meningkatkan daya beli masyarakat.

Hal yang sama dikatakan Aldo Daniel, Managing Director Synthesis Huis. Pihaknya  tidak terlalu khawatir kenaikan suku bunga KPR akan menganggu minat pembeli di Synthesis Huis. Hal itu disebabkan mayoritas pembeli atau di proyek hunian tersebut adalah pengguna akhir (end user) dan pembeli rumah pertama (first home buyers). Kelompok di pasar ini biasanya membeli rumah karena kebutuhan.

“Rumah adalah kebutuhan. Setiap saat ada orang yang menikah dan mereka pasti membutuhkan rumah untuk keluarganya. Jadi kami yakin pasar residensial tetap bergerak meski pun bunga KPR naik,” jelasnya.

Selain itu, Synthesis Huis menargetkan segmen kelas menengah atas dengan harga jual mulai Rp1 miliar per unit sehingga mayoritas pembeli atau sekitar 60 persen membeli secara tunai bertahap serta sisanya tunai dan KPR. Pengembang juga selalu aktif melakukan promo termasuk subsidi bunga.

“Memang untuk produk Synthesis Huis ini pasarnya premium, sehingga tidak terlalu  banyak terpengaruh dengan bunga KPR atau resesi, karena mayoritas pembeli di segmen ini sudah siap dengan pendanaan,” jelas Aldo seraya mengatakan bank-bank saat ini gencar memberikan promo berupa suku bunga rendah yang berlaku flat (fixed) selama 1-3 tahun atau sampai ekonomi membaik. Synthesis Huis sedang fokus melakukan pengerjaan konstruksi rumah untuk memenuhi serah terima unit secara tepat waktu.

Pihak perbankkan pun optimis, tahun depan penyaluran KPR akan terus naik. Praka Mulia Agung, Group Head Consumer Financing Bank Syariah Indonesia mengatakan, tahun 2022 pertumbuhan penyaluran KPR BSI sebesar 14% dan tahun 2023 mendatang ditargetkan tumbuh 16-18%.

“Jika melihat ke belakang, sektor properti tahan tekanan dan terus tumbuh, bahkan saat puncak pandemi Covid-19. Di masa sulit ada peluang. Harapan itu ada dan kami yakin pemerintah akan terus terus menjaga perekonomian tetap tumbuh,” ujar Praka seraya mengatakan, potensi kredit perumahan syariah masih sangat besar dan akan semakin digarap oleh BSI.

BSI, kata Praka, selama ini banyak membiayai rumah pertama yang dibeli end user seharga di bawah Rp1 miliar di Jabodetabek. “Kami juga akan menggarap potensi di luar daerah yang sangat besar dengan menawarkan program-program yang menarik. BSI memiliki struktur dana yang baik sehingga bisa kompetitif di pasar,” kata Praka.

Moh. Yut Penta, Subsidized Mortgage Lending Division Head Bank BTN mengakui bahwa terjadi tekanan terhadap ekonomi nasional sejak pandemi berlangsung, namun sektor properti masih tergolong resilient jika dibanding dengan sektor bisnis lain.

Pertumbuhan sektor perumahan memang tidak tinggi, tetapi tetap stabil. Jika dilihat dari kelas, pola ini hampir sama dengan sektor lain. “Pada saat ekonomi turun, kelas menengah dan atas turun paling dalam. Justru kelas menengah ke bawah yang tetap stabil. Hal lain yang membuat pasar perumahan menengah ke bawah tetap stabil adalah tingkat backlog yang lebih banyak di kelas menengah bawah,” katanya.

MBR lebih resilient karena mereka merupakan pembeli rumah pertama (first home buyer) yang memang butuh rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian demand di kelas ini tetap terjaga.

“Di saat suku bunga naik, Bank BTN melakukan inovasi pada produk KPR non subsidi, seperti menawarkan produk KPR dengan suku bunga tetap (fix rate) mulai 2 hingga 10 tahun. Bank BTN juga melakukan kerja sama dengan pengembang properti untuk menawarkan KPR dengan suku bunga KPR 2,47% fix satu tahun,” terangnya.

Ari Indyastomo, Assistant Vice President Consumer Lending PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengatakan, Bank BRI melakukan beberapa inovasi di sektor KPR berdasarkan pada kebutuhan konsumen (consumer centric). Salah satunya KPR yang menyasar generasi milenial dengan suku bunga 2,87% fix satu tahun atau 4,97% fix 2 tahun. “Agar konsumen tertarik, Bank BRI memberikan harga khusus, bunga khusus, dan gimmick khusus,” tuturnya.

Di 2022 ini, realisasi KPR Bank BRI tumbuh 10,5%. Meski di masa pandemi pun, KPR Bank BRI tetap mengalami pertumbuhan. Menurutnya, saat ini KPR didominasi rumah komersial dengan ticket size Rp400 juta hingga Rp500 juta. Untuk KPR subsidi mencapai 12%. Realisasi KPR subsidi tumbuh signifikan. Jika di 2021 hanya 11.000 unit, di 2022 ini naik menjadi 20.000 unit. “Tahun 2023 kami menargetkan penyaluran KPR tumbuh 14%, subsidi dan non subsidi,” ujar Ari.