Infrastruktur

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Selain membangun sarana dan prasarana pendidikan, dukungan juga diwujudkan melalui program beasiswa Master dan Doktoral dengan menggunakan Non DIPA PUPR, salah satunya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan legacy terbaik yang dapat ditinggalkan untuk generasi penerus bukanlah infrastruktur yang sudah dibangun Kementerian PUPR, namun organisasi yang kredibel dan SDM yang berani (berintegritas), kuat (kompeten dan professional) serta berakhlakul karimah.

“SDM yang berkualitas dapat berperan meningkatkan Human Development Index Indonesia yang dalam kurun waktu 2010-2020 terus menunjukan tren positif pada di angka 71,94. Sebuah privilege dan kesempatan langka, mengapa kita harus melanjutkan studi? Dikarenakan kita harus melihat dunia lebih luas lagi dalam perspektif baru see a whole new world and gain new perspective,” kata Menteri Basuki saat berdiskusi secara virtual bersama Generasi Muda PUPR dengan tema Through PUPR-LPDP Scholarship di Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengusulkan program pengembangan kompetensi pendidikan ke luar negeri dengan targeted group bagi PNS, TNI dan Polri serta beasiswa Afirmasi (Affirmative Region). Beasiswa Afirmasi diberikan kepada pegawai yang bekerja atau yang tinggal pada daerah tertinggal seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Nias.

Menurut Menteri Basuki, dengan meningkatkan pengembangan kompetensi pendidikan, khususnya ke luar negeri akan lebih mengajarkan kita tentang kejujuran profesi dan kerendahan hati. Selain itu juga dapat beradaptasi dengan keberagaman budaya, bahasa, pola berfikir serta memperluas jejaring kerja dan menemukan pengalaman baru.

“Maka dari itu nikmatilah belajar itu, akan rugi apabila tidak mengikuti studi beasiswa,” tutur Menteri Basuki.

Kepala BPSDM Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan sejak tahun 2015 hingga sekarang tercatat karyasiswa dari program beasiswa LPDP sebanyak 69 orang, dimana sebanyak 36 orang telah lulus, dan 31 orang masih on going.

“Untuk 69 karyasiswa dari Kementerian PUPR penerima beasiswa LPDP mendapat beasiswa di dalam negeri sebanyak 26 orang dan di luar negeri 43 orang,” kata Khalawi.

Menurut Khalawi, pada program beasiswa LPDP gelombang 1 tahun 2022, terdapat 53 pegawai Kementerian PUPR yang mendaftar beasiswa tersebut, di mana 38 pegawai lolos tahap skolastik. Selanjutnya pada LPDP gelombang 2 tahun ini sebanyak 107 pegawai diusulkan oleh masing-masing Unit Organisasi Kementerian PUPR. Sementara LPDP sendiri menyarankan kepada Kementerian PUPR agar mengirimkan 200 kandidat terbaik untuk mengikuti rekrutmen di setiap batch, sehingga dapat terjaring lebih banyak kandidat yang diterima sebagai awardee LPDP.

“Diharapkan kepada seluruh unit organisasi untuk dapat mengirimkan lagi kandidat potensi peserta LPDP,” ujar Khalawi.

LAMPUNG,KORIDOR.ONLINE--Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanfaatkan waktu libur nasional Hari Wafat Isa Al-Masih, Jumat (15/4/2022) dengan meninjau Jalan Tol Trans Sumatera ruas Tol Lampung hingga Palembang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan perbaikan jalan tol yang mengalami kerusakan pada ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung di Provinsi Lampung dan sebagian ruas Kayu Agung – Palembang – Betung (Kapalbetung) di Sumatera Selatan, berjalan dengan baik untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2022.

Menteri Basuki mengatakan terdapat tiga prioritas pekerjaan yang dilakukan dalam perbaikan ruas tol Lampung – Palembang. Prioritas pertama perbaikan material jalan yang disebabkan oleh mutu beton yang mengalami penurunan. Kedua, perbaikan jalan yang mengalami keretakan dan penurunan, karena masih bisa dilalui akan diperbaiki setelah Idul Fitri untuk menghindari kondisi jalan macet saat arus mudik Lebaran.

“Prioritas ketiga perbaikan jalan yang ditutup dengan lem beton. Memang kondisi ini tidak hanya karena bertepatan dengan arus mudik, tetapi juga menjadi jalan utama masyarakat, khususnya untuk pergerakan transportasi dan menopang ekonomi,” kata Menteri Basuki.

Ruas Tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung hingga Kramasan – Palembang sepanjang 376 km sudah beroperasi sejak Maret 2019 lalu. Pembangunan tol ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara Lampung dan Sumatera Selatan.

Beberapa segmen pada jalan ini sempat mengalami kerusakan dan secara bertahap dilakukan rekondisi dan rekonstruksi di antaranya perbaikan lapisan perkerasan baru, dicor kembali dengan beton fast setting, lapisan perkerasan dihampar menggunakan asphalt finisher dan dipadatkan, dan lapisan AC-WC baru dihampar dengan asphalt finisher dan dipadatkan.

Kementerian PUPR melalui PT Hutama Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140,4 km telah melakukan perbaikan dengan progres 100%. Untuk ruas Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 189,4 km telah dikerjakan perbaikan kerusakan dengan progres 90%, dan akan tuntas seluruhnya H-10.

Selanjutnya BUJT PT Waskita Sriwijaya Tol menangani ruas Kayu Agung – Palembang – Bentung sepanjang 37,6 km telah melakukan perbaikan beberapa titik di antaranya KM355+950 dan KM349+900. Menteri Basuki menyampaikan secara keseluruhan ruas tol Bakauheni Lampung hingga Palembang siap untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2022 di Pulau Sumatera.

“Saat ini secara fungsional dari titik nol sampai KM252 sudah baik, siap untuk digunakan mudik Lebaran. Sisanya masih ada perbaikan hingga H-10 Lebaran,” kata Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga meninjau kesiapan rest area yang berada di sepanjang ruas Tol Lampung hingga Palembang. Menteri Basuki meminta kepada pengelola rest area untuk menambah jumlah toilet sementara 100 toilet, dimana 50 untuk pria dan 50 untuk perempuan di tiap rest area untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik dan tidak perlu antre.

Sumedang,JPI—Perumahan Elhago Residence di Sumedang menjadi salah satu kawasan perumahan yang dipilih BP Tapera dalam kunjungan lapangan guna melihat langsung kualitas bangunan rumah bersubsidi. Pada kesempatan tersebut rombongan BP Tapera yang dipimpin oleh Adi Setianto, Komisioner BP Tapera dan Nostra Tarigan, Deputi Komisoner, ikut melaksanakan peletakan batu pertama perumahan yang nantinya akan ditempati oleh konsumen .

“Setelah berkeliling dan melihat dari dekat kami memberikan apresiasi kepada pengembang Elhago Residence. Kualitas bangunannya telah memenuhi standar teknis kontruksi sesuai peraturan yang berlaku. Kami juga berharap agar pengembang perumahan bersubsidi lainnya juga tetap menjaga kwalitas bangunan sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya disela-sela kunjungan, Rabu,23/3/2022.

Adi menyampaikan bahwa BP Tapera berkomitmen untuk memaksimalkan penyaluran skema KPR FLPP  dan Tapera yang tahun ini tersedia lebih dari 300 ribu unit. Adi juga meminta peran asosiasi dapat memberikan masukan terhadap kinerja BP Tapera dan bank penyalur agar bekerja lebih maksimal

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan BTN Bandung Timur memberikan plakat penghargaan kepada Ervan Septiana, pengembang Elhago Residence yag konsen membangun kawasan perumahan bersubsidi berkualitas.

Huliman Abdul Gofur Pengurus Asprumnas Jawa Barat, juga mengucapkan terimakasih kepada BP Tapera dan BTN yang punya perhatian pada anggota Asprumnas, dan sudah memilih salah satu perumahan anggota Asprumnas untuk dikunjungi.

Sebagai informasi perumahan Elhago Residence berlokasi di Mekarbakti Pamulihan,  Sumedang , Jawa Barat. Luas kawasan perumahan lebih kurang 3,5 hektar. Di atasnya sudah dan akan dikembangkan sebanyak 329 unit rumah bersubsidi dengan harga jual Rp150 jutaan. Dikembangkan oleh PT. ALTHA LAND PROPERTY, salah satu anggota Asprumnas

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Presiden Jokowi mengakui betapa pentingnya sektor properti dalam berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sambutannya pada Rakernas Real Estate Indonesia (REI) akhir tahun lalu Presden Jokowi pernah mengatakan bahwa properti merupakan sektor yang strategis, karena aktivitas pembangunan perumahan berkontribusi 13,6% terhadap priduk domestik bruto (PDB) nasional pada 2020.

“Kebangkitan industri properti ini sangat penting, karena memiliki rantai pasok yang tinggi, ke industri turunannya” jelasnya.

Sektor properti berkaitan dengan 174 bisnis lainnya, seperti membeli material seperti batu, semen, cat, dan lantai yang sangat tinggi konten lokalnya. Hal tersebut berarti pemulihan dan kebangkitan industri properti akan membuka kembali kesempatan kerja dari berbagai sektor. “Industri rantai pasok akan berkembang, sehingga membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” beber Jokowi.

Karena pentingnya sektor properti bagi pemulihan ekonomi nasional tidak heran jika pemerintah memberikan beberapa stimulus, seperti kebijakan PPN 10% ditanggung pemerintah. Kebijakan ini telah memberikan dampak pergerakan pasar untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dan terjadi pertumbuhan penjualan secara signifikan untuk rumah seharga Rp500 juta ke atas.

Pengamat Properti Aleviery Akbar pun mengatakan, stimulus yang diberikan pemerintah akan mendongkrak pertumbuhan penjualan properti. Selain kebijakan PPN 10%, kebijakan uang muka (down payment/DP) 0 persen juga turut mendurong penjualan properti. Maka dari itu, dirinya berharap, pemerintah bisa terus memberikan relaksasi kebijakan, sehingga sektor properti dapat tumbuh lebih lagi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Insentif pemerintah atas PPN, BPHTB , LTV jika terus berlanjut di tahun 2022 maka  penjualan rumah tapak akan terus tumbuh karena kebutuhan primer masyarakat dengan harga dibawah Rp2 miliar. Properti untuk kelas  rumah mewah secondary masih terus semarak diperjual belikan selama masa pandemi,” ujar Aleviery Akbar ketika dihubungi wartawan di Jakarta.

Sektor properti dan perbankan merupakan dua sektor yang berkesinambungan. Kedua industri ini juga diyakini bakal menjadi andalan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. BTN menjadi harapan karena mempunyai track record yang sangat panjang dalam memngurusi rumah rakyat yang berdampak pada 174 industri ikutannya dari pembiayaan kredit yang digelontokan bank tersebut.

JAKARTA,KORIDOR— Selaras dengan semangat meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat dunia pendidikan maka Asosiasi Pengembang Dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)  melakukan kolaborasi & Sinergitas dengan dua institusi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia dari sisi akademisi dan LPK Pelatihan-PPI dari sisi kompetensi.

“Adapun Asprumnas sebagai praktisi, maka kami  berperan sebagai lembaga yang mendidik tenaga professional dibidang properti. Kolaborasi dua institusi ini bertujuan menciptakan Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha Bidang Properti. Menjadikan Pendidik Terdidik dengan Memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Properti pelayanan publik dan ketentuan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan,” ujar Muhammad Syawali, Ketua Umum DPP Asprumnas.

Intinya lanjut Syawali, kerjasama atau  kemitraan ini adalah antara PT Bangun Bangsa Insani sebagai mitra badan usaha milik Asprumnas (BUMA) yang akan memberi kontribusi terhadap Manajemen BUMA dengan STIE Indonesia. Kerjasama tersebut langsung ditanda tangani oleh Riska Martina Sitepu, Direktur Utama PT Bangun Bangsa Insani. Sedangkan dari STIE Indonesia oleh Assoc.Prof. Drs Ridwan Maronrong, M.Sc, Rektor STIE Indonesia.

“Asprumnas memiliki badan usaha yang bergerak dibidang lembaga sertifikasi dan Lembaga Pendidikan Pelatihan & Keterampilan). Bertujuan meningkatkan kualitas SDM + Skill Full (Dunia Properti), Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Memperkuat Daya Saing Terhadap Employee Dalam dan Luar Negeri serta mempersiapkan diri sebagai entrepreneurship bidang Properti dan pemasaran,” terangnya.

PT BBI sendiri lanjut Syawali dimotori oleh tiga orang Dewan Pakar Asprumnas, yaitu Dr Mukti Ali Mdp, Ir Yudi Hendrawan MRE dan Agung DH

JAKARTA,KORIDOR – Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyatakan peran ibu dalam program perumahan sangat dibutuhkan. Peran ibu selain mendidik anak-anak dan keluarga juga sangat diperlukan untuk mewujudkan hunian yang layak dan harmonis.

“Peran ibu dalam program perumahan itu sangat penting. Ibu selain memberikan pendidikan bagi generasi muda Indonesia juga bertanggung jawab atas pengelolaan di rumah sehingga terwujud hunian yang layak dan harmonis dalam kehidupan berkeluarga,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Iwan menyatakan, pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2021 ini dirinya juga berharap para ibu-ibu di seluruh Indonesia untuk lebih bersemangat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan hunian yang layak huni. Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga terus berupaya membantu masyarakat dengan berbagai program perumahan seperti rumah susun, rumah khusus, bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah serta bantuan prasarana,sarana dan utilitas (PSU) rumah bersubsidi.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia ke depan semakin besar. Adanya backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia menjadi pemacu pemerintah untuk mendorong capaian Program Sejuta Rumah di Indonesia.

“Selamat Hari Ibu dan saya melihat bahwa sosok ibu sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Ibu bagaikan rumah bagi kita dan selalu memberikan doa-doa terbaiknya serta menjadi pendorong Indonesia Maju,” harapnya.

LUMAJANG,KORIDOR—Developer Lintas Asosiasi menyalurkan bantuan sebesar Rp 15,2 juta untuk korban erupsi Semeru. Bantuan langsung diterima secara simbolis oleh Indah Amperawati, Wakil Bupati Kabupaten Lumajang. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Risma Gandhi,  Ketua Umum Srikandi Pengusaha  Properti Indonesia (Srideppi) didampingi oleh Sanjaya & Ruth (Apersi Lumajang) di Pendopo Kantor Bupati Lumajang, Sabtu, 11 Desember 2021.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua BazNas Lumajang H. Atok Hasan Sanusi, Yoyok Himawan & istri (PT. Rizkia Anugrah Pratama), Hj. Lintin (Srideppi wilayah Papua), Henny Suharyati (Srideppi wilayah Surabaya), Dewi Sri Mulyati (Srideppi Jabar.)

Indah Amperawati, Wakil Bupati Kabupaten Lumajang pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas bantuan materil dan moril dari para pengembang. Ia berharap mengingat luasnya wilayah terdampak dan banyaknya jumlah korban, maka para pengusaha properti juga bisa ikut andil membantu masyarakat.

“Ke depan kami akan fokus pada program-program pemulihan. Khususnya pemulihan ekonomi, pendidikan bagi anak-anak korban bencana, hingga program bantuan rumah layak huni. Mudahan-mudahan teman-teman pengembang bisa ikut andil di dalamnya,” pinta Indah.

Risma Gandhi mewakilli para donator menyampaikan duka yang mendalam dan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

“Dan hari ini mewakili teman-teman developer lintas asosiasi menyalurkan seluruh donasi yang kami kumpulkan sejak minggu lalu. Update sementara hingga kemaren, (Sabtu,11/12, red) terkumpul dana lebih dari 16,8 juta. Sesuai arahan pemerintah Lumajang, sebanyak Rp 15,25 juta sudah kami salurkan ke rekening Baznas. Sisanya kami berikan dalam bentuk bingkisan kepada anak-anak yang mengikuti program healing,” tambah Direktur Utama Jurnal Properti Indonesia tersebut.

Risma menyebut, donasi yang dikumpulkan baru bersifat pribadi dari teman-teman pengembang dan bersifat dadakan. Pascabencana sebagai pengembang tentunya juga menaruh perhatian pada rumah-rumah yang rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan.

“Kita akan coba menghimpun pengembang lain, membantu pemerintah dalam program recovery. Karena kalau bersama-sama tentu akan sangat meringankan. Itu juga masukan dari wakil bupati soal peran serta developer dalam pembangunan relokasi korban bencana semeru pasca bencana ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Atok Hasan Sanusi , Ketua Baznas Kabupaten Lumajang yang menerima dana mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kepedulian para pengembang. Baznas lanjutnya masih terus siap siaga untuk melayani masyarakat terdampak. Asesmen juga dilakukan dalam mempersiapkan penyaluran bantuan lanjutan kepada para penyintas agar lebih luas menyentuh titik-titik lain yang sulit ditempuh dan belum tersentuh bantuan.

“Kami bangun posko-posko bagi pengungsi di sekolah-sekolah dan fasilitas umum yang lokasinya aman, sesuai arahan pihak terkait. Di sana ada pos layanan kesehatan, dan ada konselingnya juga,” ujarnya.

Informasi dari Atok, sampai Sabtu kemaren sebanyak 6.200 orang mengungsi yang tersebar di berbagai titik pengungsian di Kabupaten Lumajang dan Malang. Sebanyak 43 korban meninggal, 12 dilaporkan hilang, Kemudian 2.970 rumah rusak berat, sedang dan ringan, 33 fasilitas umum rusak di beberapa kecamatan.

JAKARTA,KORIDOR— Praktisi Hukum Muhammad Joni, SH. MH mengusulkan agar Peraturan Pemerintah (PP) No 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan perlu menambahkan pengaturan menyangkut realestat kesehatan. Alasannya, masalah pengelolaan rumah sakit (RS) sangat kompleks. Bukan hanya pelayanan medis dan non medis, namun insfrastruktur kesehatan yang mencakup realestat rumahsakit.

“Oleh sebab itu, perlindungan terhadap RS mestinya mencakup pula infrastruktur kesehatan dan realestat kesehatan. Caranya dengan menyiapkan standardisasi atau NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sebagai pedoman dalam layanan medis dan non-medis di RS,” ujar Muhammad Joni dalam seminar virtual “Digitalisasi Transformasi dan Pembiayaan RS di Era Normal” yang diadakan Asosiasi  Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat dari tanggal 15-18 November 2021.

Kompleknya masalah rumahsakit karena memiliki resiko hukum, terikat disiplin dan etika yang dapat diatasi dengan kepastian standar layanan dan aturan rumah sakit (hospital by laws). Karena itu Pengelolaan rumah sakit perlu perlindungan hukum yang pasti.

“Rumah sakit itu menjalankan sebagian tanggungjawab dan urusan negara di bidang pelayanan kesehatan (public health services) sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 28I ayat 4,” tambah Kuasa Hukum ARSSI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.

Menurut Joni, RS dalam operasionalnya tidak bisa lepas dan merupakan bagian utuh dari aspek lahan, bangunan, properti, arsitektur, zoning, infrastruktur dasar, pengelolaan limbah B3, serta tata kota. RS juga melekat erat dengan hospital estate management dan building management.

Selain pembuatan standardisasi, rumah sakit dalam hal ini ARSSI selaku asosiasi sebaiknya mengagendakan advokasi hukum terstruktur melalui penguatan tim lawyer ARSSI untuk perlindungan hukum RS dan Manajemen RS. Bahkan jika perlu, tegas Joni, ARSSI dapat membuat tim advokasi yang proaktif memonitor dan melakukan litigasi, literasi dan advokasi RS, manajemen RS dan juga tenaga kesehatan yang mengalami masalah hukum

JAKARTA,KORIDOR—Venue cabang olahraga Menembak Indoor untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang dibangun di kawasan kompleks olahraga Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, kini tampak megah. Venue yang dibangun menggunakan dana APBD senilai Rp123 miliar ini kurang lebih memiliki spesifikasi yang tak jauh berbeda dengan venue serupa di daerah-daerah lainnya.

Hanya saja, venue Menembak Indoor Papua ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, venue Menembak Indoor Papua ini menerapkan regulasi keamanan ketat, seperti misalnya di arena menembaknya dan juga pada gudang penyimpanan senjata dan peluru yang menggunakan jeruji mirip sel.

“Tingkat keamanannya memang sangat diperhatikan, karena belajar dari pengalaman. Penyimpanan gudang senjata dengan peluru akhirnya dipisah, dan dilengkapi dengan jeruji sel,” ujar Yoyok Himawan, Panitia PON XX Cabor Menembak

Tak hanya itu, istimewanya, venue ini bahkan sudah memiliki standar kejuaraan dunia yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Venue Menembak Indoor terdapat sejumlah hall atau area fungsi meliputi running target, finall hall, gedung pengelola dan asrama.

“Saya kira secara regulasi sama, tapi terjadi beberapa penyempurnaan. Walaupun secara fungsi hampir sama. Untuk yang 50 meter Ini menampung 250 penonton, di 10 meter 300 penonton, running target ada 35 penonton, dan final hall 150 penonton. Venue ini standarnya sama dengan yang digunakan di Dubai pada Kejuaraan Dunia menembak,” terangnya

Siap Digunakan

Lanjut  Yoyok Himawan, pihak panitia terus bekerja keras mempersiapkan dan meningkatkan berbagai aspek agar cabang olahraga menembak agar siap digunakan pada tanggal 4 Oktober nanti.

“Cabang olahraga menembak ini olahraga yang berbahaya. Sehingga unsur keamanan di arena perlombaan dan diluar arena menjadi perhatian khusus kami. Pelapisan keamanan, untuk arena lomba untuk nomor tembak reaksi, lapangan shotgun dan 300 meter, dipastikan agar tidak merugikan masyarakat sekitar,” katanya.

Peningkatan keamanan juga dilakukan di luar arena lomba dengan menambah sekatan, seng atau penutup supaya masyarakat atau penonton tidak masuk ke lapangan tembak. Hal itu untuk mencegah pihak yang tak berkepentingan masuk ke arena.

“Dari Bais, Intel dan kepolisian siap dengan tenaga penuh, termasuk infrastrutur pendukung seperti xray, dan lain lain sudah siap,”’ ujarnya

Sedangkan untuk akomodasi dan konsumsi yang menjadi bidang tugasnya, Yoyok mengaku sudah selesai persiapannya menjelang cabor menembak mulai dilombakan.

“Sekarang atlit sudah berdatangan, latihan dan penyesuaian arena lomba. Akan ada 200-an atlet dari 29 propinsi, diluar official, dan dewan juri yang kami inapkan di 6 lokasi berbeda. Untuk panitia saja jumlahnya sampai 230-an orang. Jadi persiapan kami dari sisi akomodasi dan konsumsinya harus matang betul. Agar atlet nyaman bertanding,” terang pengusaha properti ini.

Dengan segala persiapan itu, ia pun mengaku optimistis pelaksanaan lomba yang dijadwalkan pada 4-13 Oktober 2021 itu dapat bergulir dengan lancar.

“Semua lini kami harus pastikan siap. Torang Bisa! Sukses prestasi dan sukses penyelanggaraan denga tetap mendukung sportifitas,”tambahnya.

Jakarta,--Pemerintah mendorong Anggota Developer Properti Indonesia (Deprindo) fokus membangun rumah bersubsidi guna mendukung program sejuta rumah agar  berjalan optimal. Karena itu hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan agar segera dikomunikasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Pemerintah meminta anggota Deprindo yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperbanyak pembangunan rumah bersubsidi. Paling tidak tahun depan, bisa sampai 10.000 unit rumah bersubsidi. Jangan kuatir soal kuota,  akan ada lebih dari 200.000 unit untuk pendanaannya,” ungkap Alfian Arif, Kepala Divisi Pemasaran Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Deprindo, di Jakarta, Sabtu,12/6.

Arif mengingatkan pengurus dan anggota Deprindo, bahwa membangun rumah bukan sekedar fisik bangunan. Tetapi adalah membangun kehidupan yang layak dengan menciptakan lingkungan dan rumah yang berkualitas.

“Karena itu Rakernas Deprindo yang sudah berlangsung dari kemaren sampai hari ini harus mampu melahirkan rencana kerja yang baik dan terukur. Bagaimana menciptakan pengembang yang tidak hanya menitik beratkan pada kuantitas tetapi juga kualitas bangunan rumah subsidi sesuai aturan pemerintah,” tambahnya.

Suhandi HS, Ketua Umum DPP Deprindo menegaskan bahwa salah satu butir hasil Rakernas Deprindo adalah memaksimalkan pencapaian kinerja anggota Deprindo, khususnya dalam membangun rumah bersubsidi.

“Deprindo baru tiga tahun lalu didirikan. Dengan anggota aktif mencapai 237 perusahaan developer. Sebagian besar, 80 persennya, membangun rumah komersil, hanya 10-20 persen yang membangun hunian subsidi. Tentunya, tantangan dari PPDPP untuk target 10.000 unit rumah subsidi bukan pekerjaan mudah bagi kami. Karena itu kami akan terus sosialisasikan program rumah subsidi ini agar lebih banyak anggota Deprindo yang tertarik membangun,” janjinya.

Tahun 2021 Deprindo menargetkan pembanguan 1.000-an unit rumah baik itu komersil dan subsidi. Namun belum separuhnya terpenuhi karena berbagai alasan. Diantaranya terkait pendanaan dan menurunnya daya beli masyarakat. Karena itu dalam ajang Rakernas 2021 ini salah satu program kerja yang akan dicapai adalah bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan yang mudah dan murah serta memperkenalkan bagaimana cara cepat anggota menjual rumahnya lewat pemasaran digital

“Deprindo itu lahir karena anggotanya membutuhkan komunikasi intens satu sama lain. Tanpa sekat pengurus dengan anggota terhadap bisnis yang sedang mereka kerjakan agar berjalan baik. Karena itu kita sesame anggota banyak bikin proyek bareng. Kalau ada yang punya masalah cepat kita carikan solusi,” tambahnya.

Pada ajang Rakernas Deprindo, Suhandi berharap pemerintah lebih rajin turun ke lapangan. Melakukan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan. Terutama untuk pengembangan perumahan program subsidi.

“Rata-rata banyak pengembang baru di Deprindo. Dan mereka belum terbiasa membangun rumah bersubsidi. Perlu kami sebagai pengurus dan pemerintah membantu sosialisasinya,”pungkas Suhandi.