Infrastruktur

JAKARTA,KORIDOR—Venue cabang olahraga Menembak Indoor untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang dibangun di kawasan kompleks olahraga Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, kini tampak megah. Venue yang dibangun menggunakan dana APBD senilai Rp123 miliar ini kurang lebih memiliki spesifikasi yang tak jauh berbeda dengan venue serupa di daerah-daerah lainnya.

Hanya saja, venue Menembak Indoor Papua ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, venue Menembak Indoor Papua ini menerapkan regulasi keamanan ketat, seperti misalnya di arena menembaknya dan juga pada gudang penyimpanan senjata dan peluru yang menggunakan jeruji mirip sel.

“Tingkat keamanannya memang sangat diperhatikan, karena belajar dari pengalaman. Penyimpanan gudang senjata dengan peluru akhirnya dipisah, dan dilengkapi dengan jeruji sel,” ujar Yoyok Himawan, Panitia PON XX Cabor Menembak

Tak hanya itu, istimewanya, venue ini bahkan sudah memiliki standar kejuaraan dunia yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Venue Menembak Indoor terdapat sejumlah hall atau area fungsi meliputi running target, finall hall, gedung pengelola dan asrama.

“Saya kira secara regulasi sama, tapi terjadi beberapa penyempurnaan. Walaupun secara fungsi hampir sama. Untuk yang 50 meter Ini menampung 250 penonton, di 10 meter 300 penonton, running target ada 35 penonton, dan final hall 150 penonton. Venue ini standarnya sama dengan yang digunakan di Dubai pada Kejuaraan Dunia menembak,” terangnya

Siap Digunakan

Lanjut  Yoyok Himawan, pihak panitia terus bekerja keras mempersiapkan dan meningkatkan berbagai aspek agar cabang olahraga menembak agar siap digunakan pada tanggal 4 Oktober nanti.

“Cabang olahraga menembak ini olahraga yang berbahaya. Sehingga unsur keamanan di arena perlombaan dan diluar arena menjadi perhatian khusus kami. Pelapisan keamanan, untuk arena lomba untuk nomor tembak reaksi, lapangan shotgun dan 300 meter, dipastikan agar tidak merugikan masyarakat sekitar,” katanya.

Peningkatan keamanan juga dilakukan di luar arena lomba dengan menambah sekatan, seng atau penutup supaya masyarakat atau penonton tidak masuk ke lapangan tembak. Hal itu untuk mencegah pihak yang tak berkepentingan masuk ke arena.

“Dari Bais, Intel dan kepolisian siap dengan tenaga penuh, termasuk infrastrutur pendukung seperti xray, dan lain lain sudah siap,”’ ujarnya

Sedangkan untuk akomodasi dan konsumsi yang menjadi bidang tugasnya, Yoyok mengaku sudah selesai persiapannya menjelang cabor menembak mulai dilombakan.

“Sekarang atlit sudah berdatangan, latihan dan penyesuaian arena lomba. Akan ada 200-an atlet dari 29 propinsi, diluar official, dan dewan juri yang kami inapkan di 6 lokasi berbeda. Untuk panitia saja jumlahnya sampai 230-an orang. Jadi persiapan kami dari sisi akomodasi dan konsumsinya harus matang betul. Agar atlet nyaman bertanding,” terang pengusaha properti ini.

Dengan segala persiapan itu, ia pun mengaku optimistis pelaksanaan lomba yang dijadwalkan pada 4-13 Oktober 2021 itu dapat bergulir dengan lancar.

“Semua lini kami harus pastikan siap. Torang Bisa! Sukses prestasi dan sukses penyelanggaraan denga tetap mendukung sportifitas,”tambahnya.

Jakarta,--Pemerintah mendorong Anggota Developer Properti Indonesia (Deprindo) fokus membangun rumah bersubsidi guna mendukung program sejuta rumah agar  berjalan optimal. Karena itu hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan agar segera dikomunikasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Pemerintah meminta anggota Deprindo yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperbanyak pembangunan rumah bersubsidi. Paling tidak tahun depan, bisa sampai 10.000 unit rumah bersubsidi. Jangan kuatir soal kuota,  akan ada lebih dari 200.000 unit untuk pendanaannya,” ungkap Alfian Arif, Kepala Divisi Pemasaran Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Deprindo, di Jakarta, Sabtu,12/6.

Arif mengingatkan pengurus dan anggota Deprindo, bahwa membangun rumah bukan sekedar fisik bangunan. Tetapi adalah membangun kehidupan yang layak dengan menciptakan lingkungan dan rumah yang berkualitas.

“Karena itu Rakernas Deprindo yang sudah berlangsung dari kemaren sampai hari ini harus mampu melahirkan rencana kerja yang baik dan terukur. Bagaimana menciptakan pengembang yang tidak hanya menitik beratkan pada kuantitas tetapi juga kualitas bangunan rumah subsidi sesuai aturan pemerintah,” tambahnya.

Suhandi HS, Ketua Umum DPP Deprindo menegaskan bahwa salah satu butir hasil Rakernas Deprindo adalah memaksimalkan pencapaian kinerja anggota Deprindo, khususnya dalam membangun rumah bersubsidi.

“Deprindo baru tiga tahun lalu didirikan. Dengan anggota aktif mencapai 237 perusahaan developer. Sebagian besar, 80 persennya, membangun rumah komersil, hanya 10-20 persen yang membangun hunian subsidi. Tentunya, tantangan dari PPDPP untuk target 10.000 unit rumah subsidi bukan pekerjaan mudah bagi kami. Karena itu kami akan terus sosialisasikan program rumah subsidi ini agar lebih banyak anggota Deprindo yang tertarik membangun,” janjinya.

Tahun 2021 Deprindo menargetkan pembanguan 1.000-an unit rumah baik itu komersil dan subsidi. Namun belum separuhnya terpenuhi karena berbagai alasan. Diantaranya terkait pendanaan dan menurunnya daya beli masyarakat. Karena itu dalam ajang Rakernas 2021 ini salah satu program kerja yang akan dicapai adalah bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan yang mudah dan murah serta memperkenalkan bagaimana cara cepat anggota menjual rumahnya lewat pemasaran digital

“Deprindo itu lahir karena anggotanya membutuhkan komunikasi intens satu sama lain. Tanpa sekat pengurus dengan anggota terhadap bisnis yang sedang mereka kerjakan agar berjalan baik. Karena itu kita sesame anggota banyak bikin proyek bareng. Kalau ada yang punya masalah cepat kita carikan solusi,” tambahnya.

Pada ajang Rakernas Deprindo, Suhandi berharap pemerintah lebih rajin turun ke lapangan. Melakukan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan. Terutama untuk pengembangan perumahan program subsidi.

“Rata-rata banyak pengembang baru di Deprindo. Dan mereka belum terbiasa membangun rumah bersubsidi. Perlu kami sebagai pengurus dan pemerintah membantu sosialisasinya,”pungkas Suhandi.

JAKARTA,KORIDOR– Mbizmarket platform e-commerce yang dikembangkan oleh  PT Brilliant Ecommerce Berjaya (PT BEB) ditetapkan menjadi mitra Bela Pengadaan, program yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendukung Program UMK Go Digital melalui proses belanja langsung di lingkungan  Kementrian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dengan nilai belanja maksimum hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi.

Kerjasama antara Mbizmarket dan LKPP ini  didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 155 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau E-marketplace Sebagai Mitra Program Bela Pangadaan di LKPP.

Sebelum bergabung dan ditetapkan sebagai mitra Bela Pengadaan, platform Mbizmarket telah dipercaya dan dimanfaatkan  sebagai platform e-commerce untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Jawa Barat  melalui program JABAR BERDERING (Jawa Barat Belanja Daring) sejak Januari 2020, disusul Pemerintah Provinsi Bali pada Juli  2020,   Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program JATIM BEJO (Jawa Timur Belanja Online) pada Nopember 2020,  Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2021, dan Jawa Tengah melalui program BLANGKON JATENG (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah).

Mbizmarket dalam hal ini secara langsung mendukung LKPP melalui program Bela Pengadaan untuk  pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);  mendorong UMK Go Digital bergabung dengan Mbizmarket sebagai e-marketplace, menjadikan pengadaan barang /jasa lebih inklusif, meningkatkan produksi dalam negeri serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah (PBJP).

“Program Bela Pengadaan yang digagas LKPP menggandeng e-marketplace, yang salah satunya Mbizmarket.co.id bertujuan untuk memberikan stimulus serta kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi covid-19 untuk bangkit dan berjualan di pasar pengadaan pemerintah. Transaksi yang dilakukan melalui e-marketplace diharapkan dapat mendorong transparansi sehingga mampu mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. “ujar Sekretaris Utama LKPP, Setya Budi Arijanta.

CEO Mbizmarket, Rizal Paramarta mengatakan “Kami sebagai mitra Bela Pengadaan siap mendukung Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam hal pengadaan untuk berbagai kategori barang dan jasa yang dibutuhkan, mulai dari makan minum, alat tulis kantor, souvenir, transportasi dan layanan kurir, yang mitra penyedia/ vendornya telah terdaftar di platform mbizmarket.  Kerjasama antara Mbizmarket dan LKPP merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung program UMK Go Digital, sekaligus turut mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.  Kami mengajak seluruh pelaku UMKM di Indonesia untuk bergabung memasarkan produk dan jasanya di mbizmarket”.

Selama masa pandemi, PT BEB pengelola Mbizmarket.co.id membukukan pertumbuhan bisnis yang signifikan, dan mencatat kinerja penjualan dua kali lipat dibanding tahun 2019. Pertumbuhan bisnis tersebut didorong dari keberhasilan Mbiz dalam memenuhi kebutuhan berbagai alat kesehatan dari kalangan perusahaan swasta dan juga pemerintah.

Kerjasama  Mbizmarket dengan LKPP melalui program Bela Pengadaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh seluruh kementrian, lembaga dan pemerintah daerah di tanah air.

JAKARTA,KORIDOR—Dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan Aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi), Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Bina Konstruksi Kementerian PUPR segera menyelenggarakan pelatihan bagi Manajemen Konstruksi (MK) dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan PPDPP melalui forum virtual zoom meeting bersama dengan 20 asosiasi pengembang dan Perum Perumnas pada tanggal 21 April 2021.

Direktur Layanan PPDPP, Christ Robert Panusunan Marbun dalam forum tersebut sampaikan bahwa pelatihan akan terbagi menjadi 3 batch dengan kuota mencapai 3.000 peserta, sehingga masing-masing batch akan disertakan 1.000 peserta. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut tidak dipungut biaya, hanya membutuhkan modal kuota internet untuk mengikuti pelatihan secara daring.

Lebih lanjut Robert sampaikan bahwa pelatihan dilakukan sepenuhnya secara daring melalui aplikasi zoom yang menurut rencana diselenggaraan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Mei 2021 mendatang, dengan pembagian zona wilayah sesuai dengan ketersediaan Balai Jasa Konstruksi Wilayah milik Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Wilayah tersebut antara lain : Wilayah I Banda Aceh – terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau; Wilayah II Palembang – terdiri dari Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung , Bengkulu, dan Lampung; Wilayah III Jakarta – terdiri dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat; Wilayah IV Surabaya – terdiri dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; Wilayah V Banjarmasin – terdiri dari Pulau Kalimantan; Wilayah VI Makassar – terdiri dari Pulau Sulawesi; dan Wilayah VII Jayapura – terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Robert memberikan gambaran meskipun pelatihan dilakukan secara daring, materi yang diterima layaknya pelatihan reguler dengan masa waktu bimbingan teknis selama 4 (empat) hari. Adapun bimbingan teknis tersebut dilaksanakan dengan metode pemaparan materi, tanya jawab, dan lesson learned. Tiap harinya peserta akan menerima pelajaran (materi) yang wajib diikuti sebanyak 6 (enam) jam, sehingga para peserta selama 4 hari tersebut secara total menerima 24 jam pelajaran. Selanjutya pada hari kelima, peserta akan menempuh tahap assessment (penilaian) untuk sertifikasi yang diuji dari asesor yang berkompeten di bidangnya.

Bagi peserta yang dapat lulus pada tahap assessment, akan menerima Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Bina Konstruksi yang selanjutnya sebagai syarat untuk dapat mengakses Aplikasi SiPetruk. “Sertifikat tersebut bersifat personal. Jadi peserta yang lulus tidak terikat pada asosiasi yang mendaftarkan, dapat memeriksa rumah lain juga,” imbuh Robert.

Sedangkan bagi peserta yang tidak lulus dalam tahap assessment, maka dapat mengikuti kembali rangkaian pelatihan dengan catatan PPDPP tetap memprioritaskan pada peserta yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Hingga saat ini PPDPP mencatat sekitar 2.800 peserta telah terdaftar, masih terdapat kuota sebanyak 200 peserta yang dapat disusulkan untuk mencapai kuota sebanyak 3.000 “Masih ada 200 peserta lagi dapat disusulkan, dengan catatan peserta yang disusulkan tersebut merupakan usulan dari asosiasi pengembang, bukan personal. Usulan nama-nama peserta tambahan tersebut kami tunggu hingga Jumat (23/4/2021) mendatang” Ujar Robert.

PPDPP juga menghimbau kepada para asosiasi pengembang untuk dapat segera melengkapi kekurangan data dan validasi para peserta yang diusulkan, seperti identitas diri, ijazah, hingga kontak yang dapat dihubungi.

Gerakan Membangun Rumah Subsidi Berkualitas

Keberadaan Aplikasi SiPetruk terus didukung oleh para asosiasi pengembang. Melalui forum virtual tersebut, PPDPP bersama 20 asosiasi pengembang perumahan dan Perum Perumnas sepakat untuk menggagas Kesepakatan Bersama Gerakan Membangun Rumah Subsidi Berkualitas. Kesepakatan bersama tersebut menurut rencana akan ditandatangani dan dideklarasikan oleh para Ketua Umum asosiasi pengembang yang disaksikan Menteri PUPR pada waktu seremonial peresmian pelatihan SiPetruk pada 18 Mei 2021 mendatang.

Aplikasi SiPetruk sendiri mulai diterapkan pada Bulan Juli 2021 mendatang sebagai pemenuhan syarat bagi para pengembang untuk mendaftarkan huniannya ke dalam Aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), yang selanjutnya dapat tampil dan dipilih oleh masyarakat sebagai rumah bersubisidi pada SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

Jakarta,JPI—Pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus kembangkan teknologi informasinya dalam menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kali ini PPDPP bersama para stakeholder lakukan uji coba aplikasi Sistem Aktivasi QR Code (SiAki QC) di Perumahan Bumi Citra Indah, Cepedes, Paseh, Bandung pada tanggal 9 Maret 2021. Hadir langsung Direktur Utama Arief Sabaruddin yang didampingi Direktur Operasi, Martanto Boedi Joewono. Sedangkan dari para pihak stakeholder yang hadir diantaranya PT. SMF (Sarana Multigriya Finansial), Bank BTN, DPD APERSI Bandung (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), dan PT Bestow Harapan Indah selaku developer perumahan tersebut.

Arief Sabaruddin menyampaikan aplikasi SiAki QC bertujuan untuk memastikan tingkat keterhunian dan ketepatan sasaran terhadap rumah KPR Sejahtera yang difasilitasi dana FLPP. Melalui SiAki QC, pemerintah dapat memastikan penghuni dari rumah KPR Sejahtera FLPP telah sesuai dengan data penerima FLPP. Aplikasi SiAki QC ini diperuntukkan bagi bank pelaksana untuk melaporkan informasi kepenghunian setiap debitur KPR Sejahtera.

Adapun rumah KPR Sejahtera yang dilakukan uji coba Aplikasi SiAki QC adalah milik Rizkisani. Pengantin baru yang berusia 30 tahun ini mengisahkan bahwa proses pengajuan rumah pada saat itu melalui Aplikasi SiKasep terbilang mudah, hanya memakan waktu sekitar 1 bulan hingga akad. Menanggapi kunjungan lapangan yang dilakukan PPDPP bersama para stakeholder secara spontan tersebut, Rizkisani menyambut baik upaya “Teknologi saat ini lebih bagus, dan lebih cepat didapat. Sesuai dengan harapan kami bahwa pengawasan memang perlu dilakukan” ujar Rizkisani

Membangun Kehidupan, bukan Hunian Semata

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan uji coba Aplikasi SiAki QC, di hari berikutnya PPDPP lakukan Rapat Koordinasi Implementasi SiAki QC bersama para stakeholder tekait yang melakukan kunjungan lapangan di hari sebelumnya. Arief Sabaruddin sampaikan bahwa uji coba perdana aplikasi SiAki QC berjalan lancar tanpa kendala, namun masih membutuhkan beberapa masukan dari stakeholder untuk menyempurnakan aplikasi tersebut.

Arief Sabaruddin memastikan bahwa setelah dilakukannya uji coba QR Code tersebut, akan dilakukan koordinasi berkelanjutan secara intensif bersama stakeholder agar tidak membebani semua pihak. Menurut Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa disapa, dengan adanya beragam pengembangan aplikasi yang dilakukan PPDPP, maka pemerintah dapat lebih mengontrol seluruh proses bisnis pembangunan rumah, terutama rumah bersubsidi.

“Saat ini Kita sudah tidak berbicara ketersediaan hunian, karena sudah ada SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Kita tidak berbicara lagi kualitas, karena sudah ada SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi), dan tidak lagi berbicara tebntang ketepatan sasaran hunian, karena sudah ada SiAki QC. Kita tidak hanya menargetkan membangun hunian semata, melainkan membangun kehidupan” ujar Arief.

Pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2021 sebesar Rp 19,1 Triliun untuk 157,500 unit rumah. Adapun realisasi Penyaluran FLPP per 10 Maret 2021 adalah sebesar Rp454,95 Miliar yang didistribusikan untuk 1.389 unit rumah, atau telah terealisasi sebesar 2,65% dari target yang ditetapkan. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 10 Maret 2021 telah mencapai Rp56,05 Triliun untuk 769.024 unit rumah

MANADO,KORIDOR–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah membangun dan merevitalisasi sebanyak 529 unit rumah dalam mendorong potensi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang – Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) berupa bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, Program Sarhunta ini bertujuan untuk mendukung pemulihan pariwisata daerah. Selain itu juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga terdampak pandemi Covid-19.

“Kami berharao Program Sarhunta ini bisa bermanfaat dalam hal peningkatan kualitas rumah masyarakat di sekitar KSPN Likupang – Manado,” ujarnya beberapa waktu.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Hujurat menjelaskan, jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) sebesar Rp 36,74 Miliar. Dana dialokasikan untuk meningkatkan kualitas rumaha tidak layak huni yang ada di beberapa lokasi yang ada di KSPN tersebut.

Berdasarkan data yang ada, bantuan Sarhunta tersebut disalurkan untuk 263 unit yang terdapat di tiga Desa yaitu Marinsow, Pulisan, Kinunang dan satu Kelurahan di Pulau Bunaken. Pihaknya juga berharap Sarhunta yang sudah selesai dibangun Kementerian PUPR bisa dimanfaatkan dan dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sehingga lebih banyak wistawan yang berkunjung ke Likupang sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat serta peningkatan terhadap sektor

Rumah warga yang dijadikan homestay juga sangat nyaman karena fasilitas untuk penginapan sangat lengkap baik dan aman. Para wisatawan juga bisa berinteraksi langsung dengan penduduk dan desain rumahjuga menonjolkan budaya dan kearifan lokal.

“Seluruh Homestay yang sudah rampung 100 persen sudah mulai disewakan ke wisatawan dengan biaya sewa per malam nya Rp 200,000. Selain itu ada jenis bantuan peningkatan kualitas tanpa fungsi yang terdapat di sepanjang koridor KSPN Likupang berjumlah 266 unit progresnya sudah hampir rampung 100 persen,” terangnya.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Sarhunta di Likupang. Menurutnya, Kemenparekraf sangat mengapresiasikan program-program pembangunan infrastruktur dan perumahan dari Kementerian PUPR.

“Pembangunan rumah-rumah warga agar bisa dijadikan homestay adalah suatu wujud nyata bahwa pemerintah hadir untuk menggerakkan ekonomi masyarakat daerah khususnya desa, membuka peluang usaha dan membantu menambah penghasilan masyarakat. Tentunya dalam pengelolaan Sarhunta di Likupang juga harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin untuk mengantisipasi pnyebaran virus Covid-19,”tandasnya.

“Tadi biaya sewa homestay hanya Rp 200 ribu rupiah per malam. Kita ingin ini menjadi keunggulan kita, saya hari ini di Desa Marinsow mencanangkan bahwa desa wisata ini akan menjadi program unggulan dari Kemenparekraf untuk membangkitkan ekonomi warga nasional” ungkap Sandiaga.

JAKARTA,KORIDOR–Optimistis kebangkitan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif kini makin menguat seiring program vaksinasi covid-19 dan berbagai kebijakan pemerintah terkait sektor pariwisata. Namun untuk membangun optimisme dunia pariwisata di tahun kedua Covid-19 membutuhkan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan terkait.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan,  saat ini pihaknya menggenjot kunjungan pariwisata domestik antara lain melalui program Bangga Berwisata di Indonesia (#diindonesiaaja). Sandi menyatakan, ada 55 juta warga Negara Indonesia kelas menengah di Indonesia yang sangat potensial digarap untuk bisa berwisata di dalam negeri.

“Dulu kita fokus mengejar Thailand, Malaysia dengan berjuta-juta wisatawan internasioal, itu saya singkat wising, saat sekarang wising itu kita masih berharap terus tapi karena covid ini kita harus kalibrasi. Tetapi ada wisatawan nusantara yang saya singkat wisdom, ini adalah kearifan, kebijaksanaan kita, kita punya lebih dari 55 juta warga kelas menangah yang sangat mampu dan ingin berwisata,” ujar Sandiaga Uno dalam diskusi Forwada bertajuk “Membangkitkan Optimisme Industri Pariwista Nusantara,” Kamis, (4/3/2020).

Menurut Sandiaga, pihaknya ingin sesegera mungkin memulihkan kembali industri pariwisata, namun sebelumnya harus bisa memastikan bahwa angka penularan covid-19 ini dalam situasi yang terkendali. “Saat ini PPKM mikro yang dijalankan pemerintah telah cukup sukses menekan angka penularan covid-19 secara significan, dari 15 ribu perhari sampai diangka 5 ribu perhari. Ini menjadi suatu angin segar agar kita lebih disiplin dalam mematuhi PPKM mikro,” ujarnya.

Sandi menyebutkan, melihat perkembangan covid di tahun kedua ini, untuk menggenjot kunjungan pariwisata baik asing maupun domestik dibutuhkan sebuah kolaborasi kolosal. Sandi, mengatakan, kolaborasi itu harus dijalin dengan berbagai instansi terkait instansi seperti Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum & HAM, Satgas Covid-19, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Perhubungan serta juga elemen masyarakat dan dunia usaha.

Soal kapan Industri  pariwisata bisa kembali bangkit, Sandi mengaku optimis hal itu akan terjadi di kwartal kedua dan ketiga di tahun ini. “Jika ditanya waktu, saya ingin lebih optimis, saya ingin memberi harapan, saya ingin menyampaikan jika kita terus berdisiplin dan angka covid-19 ini bisa terus ditekan, saya melihat kwartal kedua dan ketiga ini kita mulai meningkat dari segi event ekonomi kreatif dan pemulihan dari pariwisata dan kebangkitan ekonomi kita,” paparnya.

Nia Niscaya, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya menambahkan, tahun 2021 ini pihaknya bersiap menyambut kepulihan sektor pariwisata tanah air dengan bertumpu utamanya kepada wisatawan domestik sambil bersiap akan kedatangan para wisatawan mancanegara.

Menurutnya dari segi strategi pemasaran Kemenparekraf saat ini yang terpenting adalah membangun kepercayaan pelaku usaha dan juga membangun kepercayaan pasar, bahwa Indonesia sudah siap dengan new normal.  Hal ini karena ada perubahan trend di sector pariwisata, dimana sekarang bukan destinasinya pemikat wistawan untuk datang atau tidak, tetapi bagaimana kesiapan protocol kesehatan di lokasi wisata.

“Saat ini orang lebih banyak mencari yang lokasi wisata yang less crowded, yang berorientasi alam terbuka, kesehatan wellness dan adventure, dari segi penerbangan orang lebih suka yang direct fligh, atau kalo yang domestik safe traveling, pergi bareng keluarga,” katanya.

Ditegaskan, pemasaran pariwisata saat ini sangat bergantung pada penanganan pandemic covid-19. Karena itu, saat ini semua sector pariwista harus bisa beradaptasi, berinovasi dan berkolaborasi.  Kemenparekraf sendiri terus berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun presepsi bahwa Indonesia telah siap dengan new normal.

SMF Inisiasi Program Homestay

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Bonai Subiakto mengatakan, untuk mendukung bangkitnya pariwisata tanah air, pihaknya telah menginisasi program yang dimanakan Pembiyaan Homestay.

Program Pembiayaan Homestay ini diperuntukan bagi masyarakat di desa wisata. Dalam proram ini SMF bermitra dengan stakeholder antaralain dengan kementrian pariwisata lewat  deputi bidang indutris dan investasi.

Pihkanya juga sudah melakukan penandatangan MOU dan PKS dengan Kemenparekraf untuk kerjasma dalam pembiayaan homestay, dimana dalam penyalurannya SMF bekerjasama dengan BUMDES. “Untuk program ini tentunya ditujukan untuk desa wisata yang sudah memiliki Homestay dan telah beroperasi dengan baik dan punya rencana penembangan,” sambungnya.

Sementara, Direktur Layanan TI, Bakti Kominfo untuk Pemerintah dan Masyarakat Danny Januar, menyoroti soal masih belum tergarap dengan baik data data potensi pariwisata di Indonesia. Saat ini pihaknya tengah melakukan inisiatif awal terhadap kondisi tersebut.

“Konsep besarnya jaringan pariwista ini adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan seluruh inventory komoditi potensi pariwisata diselurh Indonesia. Untuk langkah awal ini kami ujicobakan di 5 destinasi wisata super prioritas,” paparnya.

Danny menyebutkan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menjadi awal mula proses digitalisasi di sektor pariwisata mengingat pekembangan telekomunikasi yang semakin membaik. Menurutnya saat ini masih ada 12.548 desa yang belum terjangkau layanan sinyal 4 G dan diharapkan dapat diselesaikan pemerintah dan penyelenggara komunikasi di tahun 2022 ini. “Bakti Kominfo ditugasi untuk menyelekasikan jaringan 4G di 7904 desa,” imbuhnya.

Kemeninfo juga telah menyiapkan peluncuran satelit komunikasi milik pemerintah dengan nama satelit Republik Indonesia yang peruntukannya seluruhnya untuk pelayanan public pemerintah. Nantinya seluruh area public akan dilayanai oleh sateli yang akan mengorbit di kwartal  4 tahun 2023. “Artinya proses digitalisasi di sector pariwisata pun nantinya akan bisa dilakukan dengan lebih mudah,” ujarnya.

Danny menambahkan, saat ini dukungan yang diberikan Bakti Kominfo di sektor pariwisata atara lain pemberian pelatihan bahasa Inggirs, Pelatihan Virtual Tour, dan Pelatihan UMKM Digital.

“Pelatihan bahasa Inggris telah diberikan kepada 3244 dari 47 kabupaten. Untuk pelatihan Virtual Tour ini bisa jadi ajang promosi destinasi wisata, sedang pelatihan UMKM Digital kita bekerjasama dengan asosiasi ecommerce Indonesia,” katanya.

Sementara, Bupati Kabupaten Gunung Kidul,  Sunaryanta menuturkan pihaknya saat ini tengah mengembangkan sport tourism untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik. Menurutnya, pengembangan sport tourism di Gunung Kidul tidak terlepas dari banyaknya objek wisata di wilayahnya. Penggarapan sport tourism ini dilakuan dengan melibatkan komunitas dan Pokdarwis dan pihak swasta.

Beberapa event sport tourism yang sudah dan akan terus dikebangkan antara lain, Beach Volley, Marathon Internasional, Paralayang internasional, MX GP Series, Tour the Gunung Kidul dan Yoga Vestifa. “Kita berharap ada efek berantai dari dilaksanakannya sport tourism berskala internasional, dan ini pasti akan melibatkan berbagai stakeholder lainnya seperti hotel dan homestay, yang  sejak sekarang ini kita telah mulai siapkan. Semoga setelah pandemic ini segera terwujud,” ucapnya.

Pelaku usaha pariwisata, Irvan Muthalib mengaku sangat optimis pariwisata Indonesia akan bangkit kembali, terutama setalah adanya program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Founder & CEO Halttravel ini juga mengajak seluruh insan pariwisata untuk tetap optimis seraya berharap bantuan dari media massa untuk terus menggaungkan bahwa Indonesia punya objek wisata yang tidak kalah dari luar negeri.

Sementara Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur Bank OCBC NISP menyebutkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi kreatif pihaknya telah menginisiasi Program #TAYTB Women Warriors yang menghadirkan solusi menyeluruh untuk mendukung perempuan Indonesia menjalankan dan mengembangkan bisnisnya dengan maksimal.

Menurutnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan basis pengusaha perempuan terbesar di dunia di mana data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 60% dari total 57,83 juta UMKM Indonesia dijalankan oleh pengusaha perempuan.

Solusi yang didapat dari Program #TAYTB Women Warriors antara lain; Manage: layanan perbankan yang memungkinkan pengusaha perempuan untuk mengatur keuangan baik pribadi dan bisnis dengan mudah, aman dan nyaman, kapan saja dan dimana saja.

Grow:  solusi  keuangan  dan  non  keuangan  (beyond  banking)  untuk  mendukung  bisnis  yang memungkinkan pengusaha perempuan mengembangkan dana pribadi maupun bisnisnya dan  Live berupa  dukungan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kualitas  diri  dengan  membangun  komunitas usaha,  penyediaan  program  edukasi  sehingga  mereka  dapat  menikmati  hidup  sekaligus  memberi dampak bagi perekonomian Indonesia.

“Pprogram #TAYTB Women Warriors ini  selaras  dengan  komitmen  Bank  OCBC  NISP  untuk menjalankan layanan perbankan yang bertanggung jawab (responsible banking). Dengan solusi yang lebih dari sekedar dukungan finansial (beyond banking), kami berharap program #TAYTB Women Warriors dapat menjawab tantangan yang dihadapi pengusaha perempuan dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” tutup Parwati.

JAKARTA, KORIDOR–Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tidak hanya di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, dukungan infrastruktur juga dilakukan di Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi NTT.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan kawasan di Kota Kupang bertujuan untuk mendukung aktivitas pariwisata yang ada dengan menyediakan infrastruktur yang nyaman dan layak. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara terpadu mulai dari penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Penataan Kota Kupang dikerjakan secara bertahap dengan meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pariwisata yang lebih baik, sekaligus mendorong pengembangan destinasi wisata bahari kebanggaan masyarakat Kota Kupang.

Tahap I sudah mulai dilaksanakan dengan menata 3 lokasi yakni kawasan Kota Lama atau Pantai Lai-lai Besi Kopan, Pantai Kelapa Lima, dan Koridor 3 Jalan Frans Seda. Penataan dikerjakan oleh kontraktor PT Brantas Abipraya (persero) dengan dengan nilai kontrak Rp 81 miliar bersumber  dari APBN TA 2020-2021 (MYC). Saat ini progres fisik seluruhnya sudah 3,2%.

Untuk penataan kawasan Pantai Lai-lai Besi Kopan dilakukan dengan meningkatkan kualitas ruang terbuka, menata PKL, dan menghubungkan poros utama (koridor pantai) dengan material hardscape. Beberapa pekerjaan dilakukan di koridor pantai seluas 1,72 hektar diantaranya merenovasi pelabuhan lama dengan konsep heritage landmark seluas 111.92 m2, spot kuliner, gazebo di sisi timur sebanyak 3 unit, toilet, ground water tank, gerbang, Mechanical Electrical Plumbing (MEP), sanitari, lansekap, dan bangunan pelengkap lainnya.

Selanjutnya penataan Pantai Kelapa Lima yg mempunyai luas 11.765 m2 dilakukan dengan mengembalikan view ke arah pantai diantaranya menata PKL (memindah) ke pelabuhan untuk memaksimalkan ruang terbuka publik. Kemudian dilakukan juga penataan Koridor 3 Jalan Frans Seda dengan  meningkatkan kualitas ruang terbuka publik dan lansekap.

Kawasan Koridor 3 Jalan Frans Seda seluas 5,26 hektar akan dilengkapi dengan drainase sepanjang 216,77 meter, pedestrian menggunakan batu andesit dan slab, gazebo sasando 8 unit, lampu jalan, bangku, mini theater terbuka, dan fasilitas lainnya. Sementara untuk penataan kawasan Tahap II saat ini masih dalam proses perencanaan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 120 miliar dari APBN Kementerian PUPR TA 2021-2022 (MYC).

Penataan kawasan wisata di Kota Kupang diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru berskala nasional, berbasis alam, dan rekreasi budaya yang akan melengkapi DPSP Labuan Bajo. Di samping itu, penataan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal. (*)

BEKASI, KORIDOR— Bekasi Semakin Dimanjakan oleh pesatnya pembangunan infrastruktur. Ya, setidaknya ini terlihat dalam beberapa tahun belakangan ini Perkembangan Infrastruktur di Kota Bekasi dan sekitarnya kian meningkat signifikan. Kondisi ini jelas terlihat dari banyaknya Infrastruktur baru yang tersedia di Kota Bekasi saat ini seperti pembangunan jalan tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), jalur LRT, jalur Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang melewati Bekasi, serta Tol Elevated Jakarta-Cikampek.

Proyek Pembangunan tersebut termasuk kedalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada tahun 2021 akan melanjutkan percepatan PSN dengan target penyelesaian 38 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp 464,6 triliun.

Kepala Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) Harun Al Rasyid juga menyampaikan, perkembangaan Bekasi saat ini tidak lagi hanya berperan sebagai penopang Jakarta, namun sebagai wilayah mitra bahkan Kota Bekasi  sedang mengarah pada sebuah kota metropolis.

“Gencarnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur terutama di bidang transportasi akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan kawasan dan akan mengubah wajah Kota Bekasi menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” katanya.

Masih menurut Harun,  pembangunan LRT, Tol Becakayu, serta elevated Tol Jakarta-Cikampek tentunya selain mengurangi tingkat kemacetan yang setiap hari terjadi di jalan-jalan menuju Jakarta, juga akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan ekonomi daerah. Dengan transportasi publik yang semakin nyaman akan makin banyak masyarakat yang menjadi kaum sub urban dari Bekasi.

Sejalan dengan itu, dalam berbagai kesempatan, Bupati Eka Supria Atmaja kerap menegaskan bakal mempercepat realisasi pembangunan Kota Bekasi di tahun ini. Percepatan akan dilakukan karena beberapa tahun terakhir pembangunan fisik biasanya baru dilaksanakan pada semester kedua tapi pada tahun ini akan dikerjakan pada triwulan pertama sehingga progres maupun hasilnya akan lebih cepat.

LRT City Bekasi

Dengan perkembangan infrastruktur yang semakin meningkat maka pertumbuhan hunian dan kawasan industri yang dibangun dekat dengan infrastruktur-infrastruktur yang sedang berkembang ini akan memiliki potensi investasi yang baik. Pasalnya, waktu tunggu hingga waktu tempuh yang dapat lebih singkat dan itulah tren gaya hidup di kota-kota maju dunia yang mulai berkembang di Indonesia. Salah satu yang akan diuntungkan dengan berbagai perkembangan ini yaitu proyek LRT City Bekasi.

LRT City merupakan salah satu perwujudan konsep kawasan yang mengintegrasikan hunian dengan sarana transportasi atau transit oriented deveeloment (TOD). Proyek ini merupakan hasil pengembangan PT Adhi Commuter Properti (ACP) yang merupakan anak usaha BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang memprakarsai proyek kereta api ringan LRT Jabodebek.

Dengan melihat potensi perkembangan area Bekasi, mega proyek LRT City di Bekasi yaitu LRT City Bekasi Eastern Green dan Green Avenue bisa menjadi solusi hunian yang sekaligus terintegrasi dengan fasilitas transportasi umum. Berlokasi 0 kilometer dari Stasiun LRT Jatimulya dan exit tol Bekasi Timur, LRT City Bekasi juga dilengkapi dengan sarana Bus Rapid Transit (BRT) Transjabodetabek yang membuat kawasan hunian ini memiliki sarana transportasi umum yang lengkap.

Project Director LRT City Bekasi-Eastern Green, Setya Aji Pramana mengatakan, berbagai keunggulan lokasi, fasilitas, maupun integrasi dengan transportasi masal di LRT City Bekasi mengusung konsep hunian New Icon of Bekasi. “Hal inilah yang membuat proyek ini menjadi sangat lengkap sebagai sebuah hunian yang digabungkan dengan sarana transportasi hingga penyediaan sarana lifestyle yang sesuai untuk penghuninya,” ujarnya.

Project Director LRT City Bekasi-Green Avenue Indra Riyanto menambahkan, New Icon of Bekasi merupakan konsep di mana LRT City Bekasi menjadi icon dari kota Bekasi untuk hunian yang dekat dengan infrastruktur dan pilihan cerdas untuk sebuah hunian dengan konsep yang ditawarkan dan memudahkan penghuni dari segi aksesibilitasnya.

“Berbagai keunggulan ini juga kami kemas dengan cara bayar yang menarik untuk memudahkan masyarakat. Kami menawarkan promo Februari Cuan! Pasti Untung di LRT City! Beberapa kemudahan yang bisa didapatkan antara lain bunga 0 persen untuk KPA dengan Bank CIMB Niaga, Bank BNI, dan Bank BTN,” jelasnya. (*)

PALEMBANG, KORIDOR– Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru meresmikan ruas tol Kayu Agung-Palembang (Kramasan) sepanjang 42,5 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera Kayu Agung – Palembang-Betung (Kapalbetung) sepanjang 111,69 Km, Selasa (26/1/2021).

Presiden Jokowi mengatakan, jalan tol ini adalah poros terpenting dari Jalan Tol Trans Sumatera, sebagai backbone Sumatera Selatan yang menjadi ruas terakhir menghubungkan Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang. Dengan selesainya jalan tol ini, Presiden menyatakan akan mempersingkat waktu tempuh Bakauheni-Palembang sejauh 337 km dari 12 jam perjalanan darat menjadi hanya sekitar 3,5 jam.

“Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu tempuh hingga 75 persen dan efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan meningkatkan daya saing (competitiveness) yang besar bagi Palembang dan Lampung,” kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan tol ini tidak hanya menghubungkan antar wilayah-antar daerah, tetapi juga untuk membangkitkan perekonomian di pulau Sumatera khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga akan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif.

“Saya melihat jalan tol ini akan membuka banyak peluang yang menguntungkan karena dekat  dengan pulau Jawa, lahan masih sangat luas, harganya masih kompetitif, juga tenaga kerja yang tersedia di sini sangat besar sehingga aktivitas bisnis bisa dilakukan dengan biaya yang bersaing dengan provinsi lain, bersaing dengan negara lain. Ini untuk pemerataan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan di daerah yang sebanyak-banyaknya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Presiden.

Terakhir Presiden berpesan kepada pemerintah daerah agar jalan tol ini disambungkan pada sentra-sentra ekonomi, mulai dari pariwisata, kawasan Industri, pertanian, hingga perkebunan supaya manfaat ekonomi dari adanya infrastruktur ini bisa maksimal.

Tol Kapalbetung merupakan bagian dari koridor utama (back bone) Tol Trans Sumatera yang pembangunannya dilaksanakan oleh BUJT PT. Waskita Sriwijaya Tol dengan total investasi sebesar Rp. 22,16 triliun.

Ruas tol ini dibangun dalam dua tahap, tahap pertama yakni Seksi I Kayu Agung – Jakabaring sepanjang 33,5 Km yang telah operasi sejak April 2020 dan Jakabaring-Kramasan sepanjang 9 Km yang baru akan dioperasikan. Selanjutnya tahap 2 akan diselesaikan ruas Kramasan-Betung sepanjang 69,19 km dengan progres fisik saat ini 22,55% dan ditargetkan operasi pada Desember 2022.

Pembangunan Tol Kapalbetung merupakan upaya untuk memenuhi target capaian pembangunan jalan tol secara nasional pada 2020-2024 sepanjang 2.724 Km. Selain itu juga untuk melengkapi struktur jaringan Koridor Utara Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.069 km yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dari Provinsi Lampung hingga Aceh. Saat ini sepanjang 657 km ruas Tol Trans Sumatera sudah beroperasi dan telah dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. (pupr)