JAKARTA, KORIDOR – Meski pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menerbitkan banyak kontroversi, namun di sektor properti “naga-naganya” mendapatkan “angin segar”, khususnya di subsektor pasar apartemen. Pasalnya, dalam Undang-Undang tersebut kran pemilikan unit apartemen oleh orang asing diperbolehkan.
Hal ini tercantum dalam Pasal 143 (hal.545) yang berbunyi: “Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”
Kemudian berlanjut ke Pasal 144, ayat 1 (hal. 546) yang mempertegas siapa saja yang bisa mendapatkan Hak milik atas satuan rumah susun tersebut, yaitu: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia; c. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau e. perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.
Selanjutnya, Pasal 114 ayat 2 menerangkan, hak milik atas sarusun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Dan ayat 3 menjelaskan, Hak milik atas satuan rumah susun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diperbolehkannya orang asing memiliki unit satuan rumah susun (Sarusun) ini diamini oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam konferensi pers bersama UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).
Menurut Sofyan menegaskan, Warga Negara Asing ( WNA) diizinkan untuk memiliki ruang rumah susun (rusun) atau apartemen. Izin ini diberikan karena sifat rusun berbeda dengan landed house (rumah tapak).
Mengenai perdebatan soal kepemilikan apartemen oleh WNA karena apartemen berdiri di atas tanah bersama yang dimiliki bersama. Sofyan pun mengilustrasikan, bahwa kepemilikan tanah di rumah tapak dan apartemen itu berbeda. Misalnya tanah bersama di apartemen seluas 1.000 m2, maka masing-masing pemilik memiliki satu meter ruang apartemen karena tanah dibagi sesuai dengan jumlah apartemen di atas tanah bersama atau berdasarkan NPP (Nilai Perbandingkan Proporsional).
“Karena ada 1 m2 itu bagi pemilik rumah tidak peduli dengan tanah 1 m2 tapi karena konstruksi hukum Hak Guna Bangunan (HGB) tidak boleh dimiliki orang asing maka selama ini yang terjadi perdebatan,” ujar Sofyan.
Sofyan melanjutkan, UU Cipta Kerja juga mengatur WNA yang membeli apartemen, tidak akan mendapatkan hak atas tanah bersama. Namun, jika tanah atas apartemen itu dijual kepada WNI, maka tanah bersama akan menjadi milik bersama.
Sementara untuk kepemilikan rumah tapak bagi orang asing, Sofyan mengatakan, pihaknya tidak merubah adapun ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Orang asing yang mau beri rumah tapak hanya boleh memiliki Hak Pakai.
Sesuai dengan harapan para pengembang yang bermain apartemen selama ini. Menurut mereka potensi pasar apartemen untuk orang asing sangat lah besar, namun menjadi tidak menarik karena regulasi yang ada tidak mendukung hal tersebut, karena orang asing hanya boleh memiliki sebagai Hak Pakai.
Di DKI Jakarta penyerapan pasar apartemen dari tahun 2015 terus merosot. Data dari Colliers International (Indonesia) menyebutkan tren penurunan yang signifikan di DKI Jakarta yaitu: 2015 : 10.620 unit, 2016 : 8.867 unit, 2017 : 8.243 unit, 2018 : 5.898 unit, dan 2019 : 4.682.
Apakah UU Cipta Kerja ini benar-benar menjadi “angin segar” bagi pasar apartemen di Indonesia? Tentunya masih banyak faktor yang menjadi pertimbangan orang asing membeli apartemen di Indonesia. Namun jika benar UU Cipta Kerja ini jadi diundangkan, maka paling tidak menjadi secercah harapan di tengah gelombang pandemi tak berkesudahan.
SELAMA pandemi ini, saya banyak dimintakan pendapat hukum tentang rencana pembelian saham perusahaan properti yang merupakan nasabah bank. Pengembang properti tadi bermaksud mengalihkan sahamnya kepada investor lain. Pengambilalihan saham pengembang properti oleh investor baru diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan properti dan memitigasi risiko perbankan.
Nah, tulisan ini akan menguraikan lebih lanjut bagaimanakah transaksi legal agar akusisi pengembang properti nasabah bank berlangsung dengan risiko hukum pengembang, investor dan bank tetap termitigasi?
Istilah akuisisi lebih populer disebut dengan take over atau ambil alih. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Akuisisi saham berbeda dengan pembelian saham biasa karena dalam akuisisi saham jumlah saham yang dibeli relatif banyak sehingga dapat mengubah posisi pemegang saham pengendali. Untuk akuisisi saham perusahaan yang sudah terbuka (go public) harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Investor yang membeli saham pengembang properti senantiasa mengharapkan dapat menjadi pengendali pada perusahaan. Kedudukan sebagai pengendali hanya dapat dilakukan apabila porsi kepemilikan saham lebih besar dibandingkan dengan porsi pemegang saham lainnya. Dengan menjadi pengendalimereka merasa aman terhadap keuntungan investasi yang diharapkannya. Kalau disimak lebih lanjut maka kita akan menemukan adanya 2 (dua) mekanisme pengambilalihan saham (pasal 125 ayat 1 UUPT). Pengambialihan saham dapat dilakukan melalui Direksi Perseroan atau secara langsung dari Pemegang Saham.
Dalam UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas,disebutkan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut (Pasal 1 ayat 11). Investor yang mengambil alih dapat berupa badan hukum atau dapat pula perorangan. Sedangkan pengembang properti yang akan diambilalih haruslah berbentuk Perseroan Terbatas.
Pengembang properti di perbankan bukan hanya dalam bentuk Perseroan Terbatas tetapi ada juga yang berbentuk Koperasi, CV bahkan perorangan. Mekanisme pengambilalihan saham atau akuisisi tidak mungkin dilakukan terhadap pengembang yang bukan dalam bentuk Perseroan Terbatas.Kepemilikan dalam bentuk saham hanya dikenal dalam badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
Juneidi D Kamil
Dalam praktek perbankan terdapat beberapa alasan pengembang properti yang merupakan nasabah bank mengalihkan sahamnya kepada investor. Pertama, adanya kesulitan cashflow yang dihadapi pengembang sehingga pengembang mengalami kesulitan untuk melanjutkan usaha dalam membangun dan mengelola proyek properti. Kedua, sebagai solusi atas konflik yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain seperti pemilik tanah, kontraktor atau supplier.
Ketiga, bagian dari upaya pemegang saham secara pribadi untuk menghindar dari kewajiban menyelesaikan utang kepada bank. Bankir sebelum memberikan persetujuan terhadap permohonan pengalihan saham kepada pihak lain sebagaiknya mengidentifikasi alasan-alasannya.
Transaksi Legal
Transaksi akuisisi pengembang properti nasabah bank harus harus dilakukan secara aman dan bijak. Secara aman artinya transaksi akuisisi dilakukan setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh (due dilligence) dan patuh (compliance) kepada kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat antara nasabah dan bank dan tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengatur secara eksplisit mekanisme perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
Sedangkan secara bijak, transaksi akusisi harus pula memperhatikan hal-hal lain terkait kepada kelangsungan penyelesaian proyek dan pengelolaan properti serta penyelesaian kewajiban kepada bank. Perusahaan yang bermaksud mengambil-alih saham pengembang properti nasabah bank perlu menyadari apabila kolektibilitas nasabah sudah bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) yang akan berdampak kepada perusahaan dan diri pribadi dalam dukungan pembiayaan bank.
Akuisisi pengembang properti nasabah bank harus menempuh beberapa tahapan-tahapan. Pertama, penandatanganan memorandum of understanding (MOU) atau nota kesepahaman antara investor baru dengan manajemen perusahaan yang perusahaannya akan diambil alih sekaligus memuatNon Disclosure Agreement (NDA). Di dalam NDA dibuat kesepakatan untuk mengakui dan menyetujui bahwa informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak bersifat ekslusif dan sangat rahasia.
Kedua, apabila antara pengembang properti nasabah bank sudah disepakati tentang rencana akusisi maka selaku nasabah wajib meminta persetujuan kepada bank tentang rencana pengalihan saham. Dalam perjanjian kredit yang disepakati terdapat beberapa larangan/pembatasan yang dilakukan pengembang properti selaku nasabah. Dalam praktek perbankan disebut dengan klausula Negative Covenant yang dituangkan dalam perjanjian kredit.Pengembang properti selaku nasabah bank dilarang atau dibatasi melakukan perubahan Anggaran Dasar perseroan mencakup perubahan pengurus, perubahan pemegang saham, pengalihan saham, menjadikan saham sebagai agunan, dan lain-lain tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan bank.
Ketiga, apabila sudah mendapatkan persetujuan dari bank maka selanjutkan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS dalam transaksi akusisi harus dilakukan oleh perseroan yang mengambilalih, tentunya ini hanya berlaku dalam hal pihak yang mengambilalih adalah suatu Perseroan Terbatas karena bisa saja yang mengambil alih adalah perseorangan atau badan hukum asing.Dalam hal akuisisi dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, Direksi melakukan transaksi berdasarkankeputusan RUPS.Selain perusahaan yang mengambilalih, perusahaan yang diambilalih juga harus melakukan RUPS.
Keempat, pembuatan Rancangan Pengambilalihan oleh Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris. Rancangan Pengambilalihan dibuat apabila pengambilalihan dilakukan melalui Direksi. Rancangan pengambilalihan memmuat alasan-alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih serta hal-hal lain.
Kelima, pengumuman koran. Direksi perusahaan yang akan mengambil-alih wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Kewajiban pengumuman di atas tidak hanya berlaku bagi jalur melalui Direksi tetapi juga berlaku bagi jalur langsung kepada pemegang saham.
Keenam, pembuatan akta pengambilalihan saham (akusisi).Akta pengambilalihan saham dibuat dalam bentuk akta notaris dan berbahasa Indonesia dari setiap mekanisme pengambilalihan baik dari jalur direksi maupun langsung dengan pemegang saham.
Ketujuh, pemberitahuan perubahan AD atau perubahan pemegang saham ke MenteriHukum dan HAM. Apabila perubahan AD bukan hanya menyangkut kepada perubahan pemegang saham tetapi juga melakukan perubahan terhadap nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya maka harus memintakan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
Kedelapan, pengumuman koran kembali.Proses pengambilalihan saham tidak hanya dibuat 1 (satu) kali pengumuman saja. Pengumuman harus dilakukan kembali oleh Direksi perusahaan yang diambil alih kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaksejak terjadinya pengambilalihan saham. Pengumunan dilakukan dalam 1 (satu)surat kabar atau lebih.
Transaksi akuisisi pengembang properti nasabah bank harus dilakukan secara aman dan bijak. Di atas sudah diuraikan secara umum tentang akusisi serta 8 (delapan) tahapan untuk pelaksanaan transaksinya secara legal.Transaksi akusisi pengembang properti nasabah bank yang dilakukan secara ugal-ugalan ibarat menyimpan bara dalam sekam, suatu saat akan menimbulkan risiko termasuk risiko hukum yang semakin kompleks. Bagi pengembang properti nasabah bank serta para Bankir, aman dan bijaklah dalam berbisnis.
Semoga artikel ini bermanfaat.
*). Penulis adalah Praktisi Hukum Properti dan Perbankan
Pengertian utang dalam Undang-undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) sudah diperluas.
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor (pasal 1 butir 6 UUKPKPU).
Berdasarkan perumusan ini maka pengertian utang tidak dibatasi hanya utang yang berdasarkan dari hubungan hukum pinjam meminjam saja, tetapi dalam pengertian yang luas. Batasan yang diberikan adalah bahwa utang tersebut harus dapat dinyatakan dalam jumlah uang atau memiliki nilai ekonomis.
Dalam perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, konsep mengenai utang seringkali menuai perdebatan baik dalam tataran akademis maupun praktis. Banyak silang pendapat diantara Hakim, Pengacara dan para ahli hukum. Mereka berdebat mengenai konstruksi hukum “utang” yang paling baik menjamin keadilan kreditor dan debitor.
Pada awal berlakunya UU No.4/1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang, utang ditafsirkan berbeda-benda. Ada yang memberikan pengertian secara sempit, dan ada pula yang memberikan pengertian secara luas.
Dalam pengertian sempit, utang timbul dari perjanjian utang piutang yang berupa sejumlah uang. Sedangkan dalam pengertian luas, utang mencakup kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang.
Pernah terjadi putusan yang berbeda antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung dalam kasus PT Modern Land Realty Ltd. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 1998, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah mempertimbangkan bahwa istilah utang dalam pasal 1 ayat 1 UUNo.4/1998 tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan untuk diadakannya pembayaran.
Sementara itu, Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara kasasi No.03/K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998 dan perkara peninjauan kembali No.06.PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 berbeda dengan pendapat Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa utang dalam dalam pasal 1 ayat 1 UU No.4/1998 meliputi kepailitan yang didasarkan pada hubungan hukum pinjam meminjam saja.
Perbedaan pendapat atas utang dalammemeriksa permohonan kepailitan tersebut sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap implementasi hukum kepailitan karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila ada dua permohonan pailit yang berbeda dengan dasar utang dalam hubungan hukum yang sama, karena perbedaan penafsiran atas pengertian utang dapat menimbulkan putusan yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan undang-undang.
Batasan Minimal Utang
Persoalan utang tidak hanya berkaitan dengan masalah batasan pengertian utang, tetapi juga mengenai jumlah utang. Berapakah jumlah utang yang dapat diajukan dalam suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Kepailitan?
Hukum kepailitan di Indonesia saat ini tidak menganut pembatasan jumlah nilai nominal utang seperti yang terdapat di Negara lain. Mahkamah Agung RI tidak mempermasalahkan masalah besar kecilnya utang, karena utang tetap utang dan tidak tergantung kepada besar atau kecil jumlahnya. Perusahaan atau perorangan yang jumlah utangnya kecil jarang mau dipailitkan, apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan pailit mereka akan langsung membayarnya supaya permohonan kepailitan dicabut.
Dalam praktik jarang debitor pailit jumlah utangnya lebih kecil dari harta yang dimilikinya. Kalau harta yang dimiliki lebih besar biasanya debitor tidak akan mau diselesaikan dengan cara kepailitan. Kepailitan akan berdampak negatif saat memulai usaha kembali karena orang tidak akan percaya menginvestasikan modalnya. Di Indonesia mereka yang memohonkan atau dimohonkan pailit utangnya lebih besar dari harta yang dimilikinya dan mereka sudah dalam keadaaan tidak sanggup membayar (insolvensi).
Pembatasan jumlah nilai nominal utang dalam permohonan perkara kepailitan sebenarnya merupakan suatu kelaziman yang dianut di beberapa Negara seperti Singapura, Hongkong, Filipina, Kanada dan bahkan Amerika Serikat. Dalam Undang-undang Kepailitan Singapura misalnya membatasi nominal utang minimal S$10.000 (sepuluh ribu) yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan pailit.
Pembatasan jumlah nilai nominal utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan dimaksudkan untuk membatasi permohonan pailit terhadap kreditor yang memiliki jumlah utang yang nilainya kecil (di bawah minimum) dan pembatasan skala penanganan perkara kepailitan. Pembatasan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenangan-wenangan kreditor minoritas.
Juneidi D Kamil
Utang Jatuh Tempo
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan suaturumusan mengenai utang jatuh tempo. Meskipun demikian, jika merujuk pada ketentuan KUHPerdata maka,“Debitor adalah lalai, apabilaia dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannyasendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” (pasal 1238).
Undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya dan tidak adanya ketetapan waktu yang diatur dalam perikatan tersebut. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatan tersebut. Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, debitor baru dianggap lalai jika ia telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terutang tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya.Bukti tertulis dalam bentuk teguran kepada debitor mengenai kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitor telah lalai.
Di samping itu, dalam perjanjian juga diatur tentang kelalaian pihak dalam perjanjian yang dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang. Istilah ini dikenal dengan sebutan konsep akselerasi atau percepatan jatuh tempo. Debitor dapat disebut gagal dalam memenuhi perjanjian (default), apabila tidak dipenuhinya sesuatu yang telah diperjanjikan oleh debitor dan kreditor dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit misalnya terdapat klausul yang disebut events of default. Berdasarkan klausul ini, bank berhak untuk menyatakan debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit. Terjadinya peristiwa itu bukan saja mengakibatkan debitor cidera janji, tetapi juga membeirikan hak kepada bank untuk menagih seketika pengembalian kredit yang sudah digunakan.
Mitigasi Risiko
Pembelajaran dari perkara sengketa utang terhadap pengembanng yang berlangsung di Pengadilan Niaga ini cukup berharga. Pengembang jangan sampai gagal paham dalam memaknai utang, sehingga risiko hukum sengketa utang di Pengadilan Niaga dapat dimitigasi. Uraian terkait utang diharapkan menjadi bekal yang sangat berharga bagi pengembang properti untuk berhati-hati. Sehingga, pengembang properti dapat bertindak aman dan bijak dalam melakoni bisnis properti.
Penulis adalah Praktisi Hukum Properti dan Perbankan
JAKARTA, KORIDOR – Pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya memakan korban individu manusia, tetapi beberapa perusahaan pengembang (properti) turut merasakan dampaknya yang harus berujung pailit alias bangkrut.
Pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadaan yang berwenang.
Satu salah kasus pailit pengembang yang belum lama ini sudah mendapatkan “sertifikat kebangkrutannya” adalah PT Cowell Development Tbk, pengembang perumahan mewah di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan register Nomor: 21/Pdt. Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diajukan oleh kreditor atas nama PT Multi Cakra Kencana Abadi.
Kasus-kasus kepailitan perusahaan properti ke depan mungkin saja akan terus berlanjut dan hal ini mengundang keprihatinan Ketua Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia (LAKPI) Erwin Kallo. Sebab dalam setiap kasus pailit tersebut akan merugikan berbagai pihak, terutama konsumen dan developer itu sendiri.
“Sudah menjadi rahasia umum jika “proyek” pailit ini sering ada mafianya, bahkan tidak jarang ada pemodalnya, dan memang di-setting dari awal. Ujung-ujungnya yang paling dirugikan selalu adalah konsumen jika terjadi kasus pailit,” kata Erwin dalam acara Exclusive Interview bertema “Pailit di Industri Properti, Siapa Untung Siapa Rugi”, yang disiarkan secara live di CNBC Indonesia, Jumat, 18 September 2020.
Mengapa dirugikan, karena dalam Undang-Undang Kepailitan, konsumen itu dikategorikan sebagai Kreditur Konkuren, yaitu kreditor yang tidak mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa benda sehingga penyelesaian utang terhadap Kreditur Konkuren dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lain diberikan. Berbeda dengan Kreditur Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa.
Artinya, properti konsumen (terutama yang belum lunas) itu masih dihitung sebagai aset developer (deditur), sehingga pembayarannya paling akhir setelah utang-utang developer kepada pihak ketiga terutama kontraktor dibayarkan. Celakanya, uang dari kasus pailit ini sering tersisa hanya sedikit, bahkan bisa minus.
Karena itu, Erwin mengusulkan, agar dalam resivi UU Kepailitan status konsumen dinaikkan dari Kreditur Konkuren menjadi Kreditur Preferen. Mengapa demikian? Karena selama ini mungkin pertimbangannya kontraktor yang bangun, sehingga uangnya dari kontraktor dan wajar didahulukan pembayarannya ketika terjadi pailit. Itu kalau turnkey project.
Turnkey project ini adalah pembayaran oleh developer atau pemilik proyek terhadap kontraktor sebagai pelaksana pada saat pekerjaan telah selesai seluruhnya atau pada saat proyek serah terima dari pelaksana ke pemilik.
“Tapi dalam kenyataannya tidak. Kalau sistem progress payment itu uangnya kosumen (untuk membangun). Jadi seharusnya konsumen ditempatkan sebagai Kreditur Preferen. Kalau Konkuren kasihan. Sebab apa? Dia (konsumen) tidak terlibat kesalahan terhadap proyek itu. Kalau kontraktor bisa saja salah. Saya banyak temukan kontraktor yang nakal. Artinya status Preferen kontraktor justru saya pertanyakan. Selain konsumen yang paling dirugikan, adalah developer dan bank,” tegas Erwin.
Justru itu, kata Erwin, konsumen mau tidak mau harus mencegah terjadi pailit dalam rapat kreditur dengan menggunakan hak suara. “Dan yang paling untung adalah oknum, para distressed investor dan tentu saja kurator. Karena kurator langsung mendapatkan bagian 7% di depan, apapun hasil akhir kepailitannya,” ungkapnya.
JAKARTA,KORIDOR—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah, Rabu,16/9 kembali membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Kali ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai daftar inventaris masalah (DIM) nomor 6594 sampai 6618, terkait pembentukan Badan Bank Tanah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pembentukan Bank Tanah dilakukan dalam rangka mengelola dan mengatur tanah di Indonesia yang mana ada kekosongan hukum dalam rangka mengendalikan dan mengelola pertanahan di Indonesia.
“Mengingat tanah sangat bermanfaat dan sangat strategis dan kita harus menjaga bagaimana pemerintah dapat menjalankan tugasnya land manager,” ujarnya.
Himawan menambahkan, saat ini Kementerian ATR/BPN baru berperan sebagai regulator dan administrator. Dari sisi pengelolaan manajemen tanah di dalam konteksnya sebagai land manager, Kementerian ATR/BPN tidak memiliki tugas dan fungsi seperti Bank Tanah.
“Padahal kalau kita lihat kebutuhan terhadap pembangunan, kebutuhan terhadap keadilan pertanahan, kebutuhan terhadap dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyebabkan investasi yang lebih kompetitif dan juga mempercepat proses pengadaan tanah yang mungkin tidak harus bergantung pada APBN,” kata dia.
Menurutnya, tekanan terhadap pengadaan tanah adalah permudahan terhadap anggaran belanja negara yang begitu besar. Padahal, pemerintah bisa mengelola tanah tanah yang ada di Tanah Air dengan konsep pengelolaan land banking yang sudah diterapkan di banyak negara.
“Karena konstruksi hukum tanah kita dalam pemahaman UU pokok agraria sebenarnya juga ada pada pasal-pasal dimana pemerintah disebut adalah untuk menguasai negara, wajib untuk melakukan penyediaan tanah dan peran penguasa tanah,” ucapnya.
Untuk itu maka pada RUU Cipta Kerja kita berinisiatif membentuk sebuah badan yang melaksanakan tugasnya mengelola tanah, menghimpun tanah, mendistribusikan tanah kembali untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah dan reforma agraria yang terkendali,” sambungnya.
Oleh karena itu, Himawan menyebut untuk mengkolaborasi seluruh hal tersebut, maka diperlukan sebuah badan yang bersifat nirlaba, akuntabel, transparan namun memiliki fungsi yang bisa baik sosial, publik dan private, yaitu Bank Tanah.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah Andi Tenrisau menambahkan, tujuan pembentukan bank tanah diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pada Pasal 124 dalam RUU ini disebutkan bahwa badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsoolidasi lahan, dan reforma agraria.
“Jadi kekhawatiran dikuasai oleh oknum tertentu itu tidak ada. Sebab, pengaturan sudah ditentukan sedemikian rupa,” ujar Andi.
Beberapa waktu yang lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil sempat menjelaskan, pemerintah pusat kerap kesulitan menyediakan tanah untuk investor. Sebab, pengadaan lahan masih terbatas untuk kepentingan umum yang tidak berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
Selama ini, pemerintah harus melakukan pembebasan tanah terlebih dulu untuk kemudian diberikan kepada investor. Padahal, butuh waktu bertahun-tahun untuk membebaskan lahan. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja kerap terkendala pada pengadaan tanah.
Karena itu, pemerintah menilai perlu ada badan khusus yang mengelola bank tanah. Dengan begitu, investor diharapkan bisa segera mendapatkan tanah saat diperlukan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan tanah sebagai insentif untuk investor.
KORIDOR, JAKARTA – Membeli rumah melalui pembiayaan kredit dari perbankan, yaitu KPR (Kredit Pemilikan Rumah) umumnya konsumen dikenakan uang muka atau down payment (DP), yang besaran sekitar 10 – 30 persen. Agar lebih menarik dan tidak mengganggu cashflow calon pembeli, DP ini dapat dicicil panjang, bahkan ada developer yang berani 3 hingga 4 tahun.
DP dibayarkan konsumen bersamaan dengan proses KPR, dan jika cicilan DP-nya panjang maka biasa akan diurus menjelang pelunasan DP tersebut. Masalahnya, bagaimana bila ternyata pengajuan KPR ke bank itu tolak?
Harusnya tidak ada masalah, karena umumnya dalam Surat Pesan Rumah (SPR), dinyatakan jika KPR ditolak karena merupakan kebijakan bank, maka DP akan dikembalikan (refund), namun ada potongan-potongannya. Sialnya, meski sudah ada dalam perjanjian (SPR) kadang ada developer ogah balikin DP.
Hal ini dialami oleh Wati (bukan nama asli) yang membeli rumah di sebuah perumahan di Cibinong, Kab. Bogor yang pada tahun 2017. Waktu itu Wati tertarik karena cicilan DP-nya ditarik panjang hingga 3 tahun (2017-2020). Dia pede mengambil rumah seharga Rp521 juta karena akan joint income dengan suaminya yang juga berprofesi guru.
“Yang paling menarik adalah rumah bisa langsung menempati dengan syarat tidak mengubah dan menambah bangunan,” ujar Wati, dalam surat keluhan yang disampaikan ke Redaksi Koridor.online, pertengahan awal September 2020.
Sesuai dengan perjanjian, proses KPR dilakukan tahun 2020, dengan dikenakan BPHTB dan biaya full notaris. Wati mengikuti semua point yang ada pada perjanjian. Membayar DP sebesar Rp64 juta dan memasukkan berkas KPR di bulan Juli 2020. Ternyata berkas KPR-nya ditolak bank. Karena akibat pandemi Covid-19 ini, Wati sudah tidak bekerja lagi, sehingga bank tidak “berani” memberikan fasilitas KPR. Mungkin ke depannya dikhawatirkan gagal bayar.
Merujuk SPR pasal 5, ayat f, maka KPR konsumen ditolak bank, maka pihak developer akan mengembalikan uang DP dikurangi booking fee dan dipotong sebesar 15% dari total uang yang telah dibayar.
Mengacu pada klausula tersebut, maka awal Agustus 2020 Wati mengajukan Surat Permohonan refund DP. “Pada saat kami mengajukan refund kami mengikuti semua prosedur diantaranya mengembalikan SPR asli, mengembalikan bukti kwitansi asli dan lain-lain,” ungkapnya.
Setelah itu, dia mendapat info dari staf developer ternyata pengajuan uang refund-nya tidak disetujui dengan alasan tidak jelas. Seketika itu juga dia minta semua berkas aslinya dikembalikan tapi belum dikembalikan. Dia pun bingung dan mempertanyakan posisi hukumnya, apakah kuat jika menuntut secara hukum terkait pengembalian DP yang sudah kami bayarkan ke developer?
Menurut Garry Triargo praktisi hukum properti, kasus yang dialami Wati ini sering terjadi. Namun persoalannya tidak bisa disamaratakan, tapi harus dilihat kasus per kasusnya. Tapi pada prinsipnya, katanya, hubungan hukum yang timbul antara Wati dengan developer adalah berdasarkan Surat Pemesanan Rumah (“SPR”), sehingga berlaku asas pacta sun servanda atau perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya.
“Berdasarkan keterangan Ibu Wati proses pengajuan KPR-nya telah mendapat penolakan dari pihak bank, mesikpun syarat telah terpenuhi, karenanya menjadi perlu surat keterangan dari bank yang menyatakan meskipun syarat-syarat pengajuan KPR telah dilengkapi tetapi berdasarkan kebijakan bank pengajuan KPR ibu ditolak sebagai bukti penolakan dimaksud,” jelas Garry.
Jika telah memperoleh bukti tersebut, lanjutnya, maka sudah tepat jika Wati mengajukan (haknya) refund berdasarkan pasal 5, huruf F SPR, namun jika dari pihak developer tetap tidak memenuhi ketentuan refund tersebut, maka dapat dipastikan pihak developer telah melakukan wanprestasi atas ketentuan tersebut.
“Kalau itu terjadi, maka sesuai mekanisme perselisihan SPR yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun dalam hal tidak tercapai mufakat, maka Wati dapat mengajukan gugatan wanprestasi pada domisili hukum yang telah ditentukan dalam SPR yaitu Pengadilan Negeri setempat setelah terlebih dahulu memberikan somasi/teguran kepada pihak developer,” saran Garry.
Garry mengingatkan, merupakan hal penting asli dokumen dan kwitansi akan menjadi alat bukti di pengadilan harus diminta kembali. Karenanya perlu dipastikan apakah ketika menyerahkan dokumen asli tersebut terdapat tanda terima dari developer. Hal tersebut penting untuk disiapkan sebagai bukti di kemudian hari, sehingga berdasarkan tanda terima tersebut ibu dapat meminta kembali dokumen asli tersebut.
“Tapi jika dari pihak developer tetap tidak mengembalikan Wati dapat memberikan somasi/teguran dan membuat laporan polisi atas dugaan penggelapan dokumen dan/atau penipuan, dimana kerugian dapat ditimbulkan akibat hilangnya bukti-bukti tersebut sehingga ibu tidak dapat memberikan bukti asli pada gugatan wanprestasi yang telah diterangkan sebelumnya,” tandasnya.
Sengketa kasus tanah yang melibatkan pengembang dan pemilik tanah atau oknum yang mengaku pemilik tanah sah masih sering terjadi di industri properti. Beberapa kasus berujung ke pengadilan dan melewati jalur yang panjang sekali. Namun ada kasus yang diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.
Dalam menghadapi masalah-masalah sengketa tanah ini, sebaiknya perusahaan properti lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan (non litigasi). Pola penyelesaian dengan cara ini lebih efektif dibandingkan dengan harus berperkara di pengadilan. Solusi 3P dapat dilakukan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan ini. Solusi 3P adalah singkatan dari Pastikan, Pertimbangkan dan Putuskan.
Pertama, pastikan posisi hukum perusahaan terhadap hak atas tanah proyek perumahan harus diketahui secara pasti. Apakah penguasaan hak atas tanah itu sudah kuat secara hukum? Atau, apakah penguasan itu justru memiliki kelemahan.
Kedua, pertimbangkan instrumen pilihan penyelesaian hukum baik non litigasi maupun litigasi. Harus diukur biaya, jangka waktu dan prosedur yang diperlukan dalam setiap instrumen penyelesaian. Ketiga, putuskan solusinya segera, dengan memperhatikan kepastian posisi hukum dan beberapa alternatif penyelesaian yang dimungkinkan.
Untuk mengetahui secara pasti posisi hukum perusahaan atas permasalahan tanah tersebut, maka pengembang harus melakukan pemeriksaan masalah hukum (legal audit). Pemeriksaan masalah hukum ini dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada serta informasi-informasi lain yang diperlukan. Perusahaan properti mungkin dapat menugaskan bagian legal perusahaan untuk melakukan legal audit.
Pemeriksaan hukum akan memberikan gambaran tentang kekuatan hukum dan kelemahan hukum perusahaan dalam penguasaan tanah perumahan tersebut. Kesimpulan dari legal audit yang dibuat akan memberikan pendapat hukum (legal opinion) dengan rekomendasi langkah penyelesaian yang terbaik. Penyelesaian terbaik itu tentu saja akan diukur berdasarkan biaya (cost), prosedur dan jangka waktu penyelesaian.
Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan UU No. 5/ 1960 dan PP No.40/2007 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak atas tanah itu bukanlah satu-satunya alat bukti. Sertifikat hak atas tanah hanya merupakan alat pembuktian yang kuat. Terhadap sertifikat hak atas tanah itu masih terbuka kemungkinan pihak lain untuk menggugat keabsahan kepemilikannya.
Perusahaan pengembang juga sebaiknya mempertimbangkan beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan baik penyelesaian non litigasi maupun litigasi. Bentuk penyelesaian non litigasi lain, selain langsung dilakukan secara kekeluargaan adalah melalui mediasi yang terdapat di Kantor BPN dimana obyek tanah terperkara itu berada.
Juneidi D Kamil
Apabila penyelesaian secara non litigasi tidak dapat menjadi solusi, maka harus dipahami pihak yang mengaku atas kepemilikan tanah itu dapat mengajukan gugatan secara perdata, gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan tuntutan pidana.
Gugatan perdata dilakukan dengan alasan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini mengatur bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”.
Mereka juga dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menuntut pembatalan atas penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan UU No.5/1986 jo. UU No.51/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mereka akan mendalilkan dalam gugatannya bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah itu tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sedangkan tuntutan pidana dapat dilakukan atas dasar penguasaan tanah tanpa hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Tuntutan pidana juga dapat disertai dengan alasan pasal 385 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, atau tidak tertutup kemungkinan juga mereka melakukan pelaporan pidana atas dasar adanya dugaan tindak tindak pidana pemalsuan (pasal 263 dan 266 KUHP).
Langkah-langkah hukum secara litigasi itu dapat mengakibatkan proyek perumahan itu status quo (standfast). Keadaan ini dapat menyebabkan munculnya kendala dalam penjualan kepada konsumen yang berminat untuk membeli. Aliran kas (cashflow) keuangan perusahaan pasti akan terganggu.
Jika proyek perumahan tersebut mendapat dukungan kredit modal kerja konstruksi dan KPR dari perbankan, maka pihak bank pasti akan khawatir memberikan pencairan kredit dalam tahap berikutnya. Sebaiknya permasalahan ini dapat secepatnya diselesaikan dan tidak berlarut-larut.
Pengembang tidak perlu khawatir terlalu berlebihan atas adanya risiko-risiko hukum. Pada hakekatnya risiko hukum atas proyek perumahan itu bisa diukur berdasarkan hasil legal audit yang telah dilakukan.
JAKARTA, KORIDOR– Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menandatangani fakta integritas untuk pengawalan dan pengamanan penyelenggaraan perizinan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat program penyediaan rumah rakyat.
Penandatanganan fakta integritas dilakukan Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida dan Kejaksaan Agung RI yang diwakili Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Idianto, di Gedung Kejagung RI Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Turut mendampingi Totok Lusida, antara lain Sekjen DPP REI Amran Nukman HD, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Perumahan Subsidi dan Aparatur Pemerintahan Moerod, serta Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Properti Komersial dan Hubungan Kelembagaan Raymond Arfandy.
Ditegaskan Idianto, program perumahan bersubsidi merupakan proyek strategis nasional yang menggunakan dana negara dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan Agung RI untuk mengawal dan mengamankan penggunaan uang negara, maka langkah pengawalan dianggap perlu untuk memastikan sampai ke tujuan yakni masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kenapa rumah rakyat? karena di sini ada penggunaan uang negara, sehingga kita wajib mengawal proyek ini supaya bisa berjalan secara baik dan semestinya, termasuk menangkal berbagai potensi ancaman terhadap program pemerintah tersebut,” ujar dia.
Kejaksaan Agung mengaku sudah mendapatkan laporan dari pengembang khususnya REI terkait hambatan perizinan pembangunan rumah subsidi di sejumlah daerah. Misalnya ada yang sudah mengajukan izin pembangunan rumah subsidi hampir beberapa tahun tetapi izin tidak dikeluarkan. Padahal, kata Idianto, kendala perizinan seharusnya tidak terjadi, mengingat program pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR sudah diatur dalam banyak peraturan.
Antara lain Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah No 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, Instruksi Presiden No 5 tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan atau Pembebasan BPHTB dan Retribusi IMB untuk Rumah MBR, termasuk Surat Edaran Kejagung RI tentang Pengamanan Pembangunan Rumah MBR.
“Aturan sudah banyak sekali supaya diberi kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah MBR. Tetapi justru di daerah tidak dijalankan. Makanya nanti setelah ada laporan dimana saja terjadi hambatan dari REI,Kejagung akan turun ke lapanganuntuk melakukan pengecekan, penangkalan bahkan mungkin sanksi penindakan. Pelaksanaannya kalau tidak terjangkau dari pusat, bisa saja nanti melibatkan Kejati atau Kejari,” tegas Idianto.
Dia berharap dengan adanya fakta integritas ini semua permasalahan di lapangan yang menghambat pembangunan rumah rakyat bisa teratasi, dan pengembang dapat melakukan pembangunan dengan lebih cepat, lebih bermutu dan tentunya lebih tepat sasaran. Fakta integritas juga akan mengikat semua pihak termasuk pengembang untuk tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada.
“Kejaksaan Agung merespon positif niat baik dan komitmen REI untuk bekerja secara benar dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Saya kira ini patut diapresiasi,” kata Idianto.
Perizinan Lebih Cepat
Totok Lusida pun menyampaikan respek terhadap inisiatif Kejagung RI sebagai pengawal penegak hukum di Tanah Air untuk mengawal proses perizinan di sektor properti khususnya perumahan subsidi untuk MBR. Diakui masalah perizinan masih menjadi hambatan utama yang terjadi di hampir semua daerah. Lama waktu pengurusan perizinan dari awal hingga selesai rata-rata bisa mencapai dua tahun.
Ditambahkan, selama ini hampir 90%(pembangunan rumah MBR) pasti menghadapikendala, bahkan kadang alasan yang disampaikan aneh dan tidak masuk akal. Padahal PP 64 tahun 2016 yang menegaskan pemberian kemudahan perizinan untuk rumah MBR sudah empat tahun berjalan, namun hampir tidak ada daerah yang menerapkannya.
Dengan adanya pengawalan dari Kejaksaan Agung ini, proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR diharapkan lebih cepat dari yang selama ini terjadi.
Demikian juga dengan instruksi presiden yang telah menurunkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tetapi sudah empat tahun berlaku masih minim sekali daerah yang melakukannya.
“Banyak sekali peraturan daerah yang sepertinya bertentangan dengan aturanpusat, sehingga dalam istilah kita ada banyak raja-raja kecil di daerah. Kadang yang di pusat sudah putih warnanya, tetapi di daerah justru berubah menjadi abu-abu bahkan hitam,” ungkap pengusaha properti asal Jawa Timur itu.
Menurut Totok, mungkin ini pertama kalinya di Indonesia ada bidang usaha yang khusus dikawal supaya tidak ada terjadi tindak pidana.Namun di sisi lain, pengawalan ini juga menuntut pengembang anggota REI agar menerapkan prosedur yang benar, dan tidak melakukan cara-cara yang melanggar hukum.
Dengan adanya pengawalan dari Kejaksaan Agung ini, proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR diharapkan lebih cepat dari yang selama ini terjadi. Merujuk proses perizinan rumah subsidi di Kalimantan Barat yang dikawal Kejaksaan setempat, Totok berharap perizinan rumah MBRdapat selesai dalam waktu 10 hari. (*)
JAKARTA, KORIDOR – Pasalnya, belum lama ini pengurus RW 014, perumahan tidak jauh dari apartemen GMR yang biasanya dipakai lokasi olahraga komunitas tersebut, mengeluarkan larangan warga GMR masuk ke perumahan itu.
Usut punya usut, ternyata keputusan ini dilatarbelakangi informasi bahwa ada warga GMR yang positif Covid-19 sehingga meninggal dengan menyertakan foto-fotonya. Padahal infomasi itu tidak benar alias hoaks. Dan yang mengejutkan informasi tersebut diduga disebarkan oleh Sekertaris RW 018 GMR.
Menurut Ketua Forwali (Forum Warga Peduli) GMR, Fernando, mereka memiliki bukti bahwa yang si penyebar hoaks tersebut diduga adalah Sekertaris RW 018. Hal ini berdasarkan pengakuan salah satu pengurus RW 014, yang menunjukkan WA dari no HP Sekertaris RW 018.
“Kami heran mengapa pihak kelurahan dan kecamatan tidak menindak tegas oknum pengurus ini, yang menurut kami adalah kasus pidana. Kami sudah minta konfirmasi kepada kelurahan, kecamatan, dan puskemas, hasilnya warga GMR ditanyakan clear belum ada yang positif Covid-19, padahal meninggal,” kata Fernando saat mengadu di Kantor Kecamatan Kepala Gading, yang diterima oleh Wakil Camat Kelapa Gading, Darmawan, beberapa waktu lalu.
Perwakilan warga Apartemen GMR diterima Wakil Camat Kelapa Gading Darmawan. (Foto: Reza Gantara/KORIDOR)
Kepada Darmawan, Fernando yang didampingi 6 anggota Forwali GMR juga mengeluhkan perlakuan sewenang-wenang pengurus RW 018 yang sering meresahkan warga GMR. Salah satunya, saat warga minta bukti bayar PBB (pajak bumi dan bangunan) unitnya, mereka sering minta persyatan aneh-aneh, misalnya minta photocopy sertifikat. Hal ini dinilai mempersulit warga.
“Pengurus juga pernah menyebarkan berita bohong adanya kenaikan IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) yang membuat gaduh, padahal tidak pernah ada keputusan itu. Karena itu, kami juga meminta kepada pihak kelurahan dan kecamatan untuk tidak memperpanjang kepengurusan RW 018 yang awal bulan Agustus ini akan berakhir,” ujar Fernando.
Kekhawatiran ini diungkapkan karena ada rumor beredar, bahwa pengurusan RW 018 akan diperpanjang di masa pandemi Covid-19. Rumor ini diperkuat dengan adanya indikasi kedekatan Ketua RW 018 dengan Gubernur Anies, yang pernah menjadi Tim Sukses Anies – Sandi pada Pilgub DKI lalu.
Namun hal ini dibantah Darmawan, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No.171 Tahun 2016, tentang Pedoman Rukun Tetangga Dan Rukun Warga. Pasal 8, ayat 1, yang menyatakan: Apabila terjadi permasalahan dalam hal pemilihan pengurus RT dan/atau RW dan/atau ada permasalahan lain yang dinilai dapat mengganggu pelayanan masyarakat, maka Lurah dapat menunjuk Careteker dari PNS sampai dengan terbentuknya kepengurusan RT dan/ atau RW yang baru dan jabatan Careteker paling lama 3 (tiga) bulan dan sesudahnyadapat dievaluasi kembali.
“Intinya pemilihan pengurus RW itu dilakukan dalam musyawarah warga. Mereka yang membentuk panitia, dan pelaksanaannya. Semua itu harus dilakukan secara transparan,” tegas Darmawan.
Forwali kata Fernando, berharap pihak kelurahan dan kecamatan bisa berlaku seusai aturan Pergub, tidak diintervensi dan tunduk dari tekanan luar.
“Kami merasa dirugikan tidak bisa lagi berolahraga. Kalau mereka pengurus RW yang baik, kalau seumpama ada warganya yang terkena pasti dia akan hati-hati menyampaikan informasi tersebut, bukan malah menyebar hoaks,” tegasnya.
JAKARTA,KORIDOR—Gara-gara pagebluk Covid-19, empat bulan lebih, pergunjingan soal ibukota negara baru itu mati suri. Hilang ditelan hiruk dan pikuknya persoalan wabah. Banyak pihak yang mengusulkan agar proyek tersebut ditunda, bahkan ada yang menyarankan dibatalkan agar pemerintah fokus untuk menanggulangi virus Corona. Lalu apakah megaproyek tersebut bakal terus lanjut?
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut bahwa hal itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya mohon maaf nggak bisa jawab. Tapi sampai sekarang belum ada rapat-rapat yang membicarakan tentang ibu kota baru tersebut. Belum ada rencana untuk membicarakan kelanjutan tentang ibu kota baru,” jelasnya.
Basuki juga menepis kabar jika pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk proyek ibu kota di tengah pandemi COVID-19. Menteri PUPR menjelaskan bahwa pihaknya belum menganggarkan dana untuk proyek ibu kota baru, dalam hal ini pembangunan fisiknya. Terlebih payung hukum ibu kota baru belum rampung. Otomatis, lanjut dia tidak mungkin sudah ada dana yang dikeluarkan untuk tahap konstruksi.
Nasib RUU Ibukota Negara Baru
Sebetulnya aturan hukum terkait Rancangan undang-undang ibu kota negara nyaris rampung. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Manoarfa menyebut RUU tersebut akan terdiri dari 30 pasal.
Berdasarkan penelusuran koridor.online, ternyata ada 35 pasal dan dibagi dalam 10 bab. Beleid RUU tersebut antara lain membahas soal pengelolaan ibu kota negara sampai dengan struktur pemerintahan di ibu kota baru.
“Ya garis besarnya mengenai pengelolaan, strukturnya,” kata Suharso, pada acara diskusi soal pengelolaan lingkungan hidup di Ibukota Negara Baru, beberapa waktu lalu.
Mengingat pasalnya sedikit, Suharso memperkirakan pembahasan RUU tersebut bersama DPR tak akan membutuhkan waktu lama. Apalagi RUU tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2020.
RUU juga menyinggung soal pembentukan lembaga otoritas Ibu Kota negara. Lembaga itu dipimpin oleh seorang kepala lembaga otorita Ibu Kota dengan kedudukan setingkat menteri. Tugasnya adalah mempersiapkan pembangunan ibu kota baru.
“Kira-kira menyerupai Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias,” kata Suharso. Lembaga tersebut hanya akan terbentuk hingga pembangunan ibu kota baru rampung. Setelah itu, perannya akan digantikan oleh pemerintahan yang dibentuk di provinsi ibu kota baru.