Headline

Opsi Tenor KPR 40 Tahun Perbesar Peluang bagi Pekerja Informal Miliki Hunian

Tenor KPR 40 tahun dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi pekerja informal untuk mengakses rumah subsidi.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja sektor informal, terus diperkuat melalui kolaborasi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo). Kerja sama tersebut membuka akses lebih luas bagi Mitra Driver Gojek untuk memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program tersebut mendapat sambutan positif dari para mitra pengemudi. Hingga awal Juli 2026, sebanyak 125 Mitra Driver telah siap memasuki tahap akad kredit, sementara lebih dari 3.000 pengemudi lainnya tengah menjalani proses administrasi, mulai dari verifikasi data, pemeriksaan riwayat kredit, hingga penilaian kelayakan pembiayaan.

Global Head of Government Affairs and Public Policy Gojek, Dian Sinto Eko Putri, mengatakan tingginya animo tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan rumah layak di kalangan pekerja sektor informal masih sangat besar.

Kerjasama BP Tapera dan GoTo untuk membuka akses lebih luas bagi Mitra Driver Gojek memperoleh KPR Sejahtera FLPP di Jakarta, Jumat, 3/7.

Untuk mendukung keberhasilan program, Gojek memprioritaskan Mitra Juara, yakni pengemudi dengan rekam jejak kinerja dan produktivitas yang baik. Selain itu, perusahaan menerapkan sistem direct debit melalui pemotongan harian dari pendapatan mitra sehingga pembayaran cicilan dapat disesuaikan dengan karakteristik pendapatan yang cenderung fluktuatif.

Dengan skema tersebut, cicilan KPR diperkirakan berada pada kisaran Rp1,1 juta hingga Rp1,2 juta per bulan, bergantung pada lokasi dan harga rumah yang dipilih.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan inklusi pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal yang selama ini relatif sulit mengakses kredit pemilikan rumah.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 350.000 kuota KPR Sejahtera FLPP, dengan sedikitnya 15 persen diarahkan untuk pekerja sektor informal, termasuk pengemudi transportasi daring. Kebijakan tersebut membuka kesempatan yang lebih besar bagi kelompok pekerja nonformal untuk memperoleh rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi.

| Baca Juga:   Tiga Proyek Perumahan Ini Jadi Kontributor Terbesar Metland

Selain dukungan DP 0 persen yang ditanggung pengembang serta bunga tetap 5 persen pada KPR Sejahtera FLPP, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai inovasi pembiayaan guna meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah.

Salah satu wacana yang berkembang adalah penyediaan opsi tenor KPR yang lebih panjang hingga 40 tahun. Apabila diterapkan, skema tersebut berpotensi menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga semakin banyak pekerja sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap dapat memenuhi kemampuan membayar (affordability) sesuai ketentuan perbankan.

Bagi pekerja informal seperti Mitra Driver Gojek, yang pendapatannya dipengaruhi jumlah perjalanan setiap hari, beban angsuran bulanan menjadi salah satu faktor utama dalam memperoleh persetujuan kredit. Dengan cicilan yang lebih ringan melalui tenor yang lebih panjang, akses terhadap pembiayaan perumahan diperkirakan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memenuhi kapasitas pembayaran.

Meski demikian, setiap pengajuan pembiayaan tetap akan melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan serta ketentuan yang ditetapkan BP Tapera. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP.

Pasca penandatanganan kerja sama, BP Tapera dan Gojek akan memperluas sosialisasi kepada jutaan Mitra Driver di berbagai daerah melalui berbagai kanal komunikasi agar semakin banyak pekerja sektor informal memahami peluang kepemilikan rumah melalui pembiayaan bersubsidi.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas inklusi pembiayaan perumahan, tetapi juga memperkuat ekosistem Program Tiga Juta Rumah melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan platform ekonomi digital. Dengan kombinasi skema DP 0 persen, bunga tetap yang terjangkau, serta peluang hadirnya tenor pembiayaan yang lebih panjang, akses kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal diharapkan semakin terbuka dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia.

| Baca Juga:   Begini Cara Pengembang Eksis di Tengah Pandemi

 

Erfendi

Penulis dan penikmat informasi terkait industri properti dan turunannya dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Email: exa_lin@yahoo.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button