FLPP Tembus 77 Ribu Unit, Gen Z Jadi Penerima Manfaat Terbesar
Saat ini tersedia sekitar 2.908 unit rumah susun siap huni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, baik yang dikembangkan swasta maupun Perum Perumnas.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Program pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus mencatatkan pertumbuhan positif. Hingga 11 Juni 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau sekitar 22,15 persen dari target nasional tahun ini yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit.
Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, 36 bank penyalur FLPP, serta 21 asosiasi pengembang yang terlibat dalam penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah-rumah subsidi yang telah tersalurkan tersebar di 8.859 kawasan perumahan yang dikembangkan oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten/kota pada 35 provinsi di seluruh Indonesia.
Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran FLPP dengan realisasi 37.657 unit rumah atau sekitar 48,56 persen dari total penyaluran nasional. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional (BSN) dengan 19.088 unit, disusul Bank BRI sebanyak 6.275 unit, Bank BNI 5.608 unit, dan Bank Mandiri 2.755 unit. Sisanya berasal dari berbagai bank penyalur FLPP lainnya.
Sementara dari kalangan pengembang, Realestat Indonesia (REI) mencatat kontribusi tertinggi dengan realisasi 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran. APERSI berada di posisi kedua dengan 23.048 unit, diikuti HIMPERRA sebanyak 10.426 unit, ASPRUMNAS 3.532 unit, dan Perkumpulan Pengembang Indonesia (PI) sebanyak 2.475 unit.
Menariknya, data BP Tapera menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok penerima manfaat terbesar program FLPP tahun ini. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun tercatat memperoleh 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total realisasi nasional. Angka tersebut mencerminkan tingginya minat kalangan muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi.
Dari sisi profesi, pekerja sektor swasta masih mendominasi penerima FLPP dengan total 52.592 debitur atau 67,83 persen dari keseluruhan penyaluran. Selanjutnya disusul kelompok wiraswasta sebanyak 12.699 debitur, pegawai negeri sipil (PNS) 6.343 debitur, kategori pekerjaan lainnya 4.723 debitur, serta anggota TNI/Polri sebanyak 1.175 debitur.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho optimistis tren penyaluran rumah subsidi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Menurutnya, koordinasi intensif dengan bank penyalur dan asosiasi pengembang terus dilakukan guna memastikan target pemerintah dapat tercapai.
Selain melakukan pemantauan kinerja para mitra, BP Tapera juga memperluas sosialisasi program rumah subsidi kepada masyarakat, khususnya MBR, agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses fasilitas pembiayaan tersebut.
“Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbankan, serta asosiasi pengembang, kami terus memperluas edukasi dan akses pembiayaan agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak dan terjangkau,” ujar Heru.
Dorong Kepemilikan Rumah Susun
Selain rumah tapak, pemerintah juga mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan hunian vertikal sebagai solusi keterjangkauan perumahan di kawasan perkotaan. Melalui BP Tapera, pemerintah berupaya mendorong penyaluran FLPP untuk rumah susun yang dinilai memiliki keunggulan dari sisi aksesibilitas ke pusat aktivitas ekonomi, fasilitas umum, dan transportasi.
Saat ini tersedia sekitar 2.908 unit rumah susun siap huni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, baik yang dikembangkan swasta maupun Perum Perumnas. Di sisi lain, data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) menunjukkan potensi tambahan pasokan rumah susun mencapai 9.217 unit.
“Ketersediaan rumah susun ini menjadi peluang bagi generasi muda dan keluarga baru untuk memperoleh hunian yang lebih dekat dengan pusat aktivitas sehari-hari,” kata Heru.
Untuk memperkuat daya tarik hunian vertikal, pemerintah tengah membahas sejumlah kebijakan baru bersama Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Salah satu usulan yang sedang dimatangkan adalah pemberian tenor FLPP hingga 40 tahun, disertai fasilitas pelunasan dipercepat tanpa penalti.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, cicilan rumah susun subsidi diperkirakan hanya berkisar Rp700.000 hingga Rp800.000 per bulan, sehingga semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan realisasi penyaluran yang telah melampaui 77 ribu unit pada semester pertama tahun ini, program FLPP dinilai semakin menunjukkan peran strategisnya dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mendukung percepatan target penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
