BP Tapera-Kemenaker Siapkan Strategi Perluas Kepemilikan Rumah bagi Buruh

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kolaborasi ini diarahkan untuk memetakan kebutuhan hunian buruh sekaligus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan rumah bersubsidi sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Decky Haidar Ulum, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Hardi.

Dalam audiensi tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan perkembangan penyaluran FLPP sepanjang tahun 2026, termasuk profil penerima manfaat dari kalangan pekerja formal. Paparan tersebut menjadi pijakan awal untuk menyusun strategi bersama dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi buruh, pegawai, dan karyawan di berbagai daerah.

Hingga 13 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP secara nasional telah mencapai 101.021 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,6 triliun. Dari jumlah tersebut, 65.446 unit atau 64,79 persen disalurkan kepada segmen karyawan, pegawai, dan buruh dengan nilai pembiayaan mencapai Rp8,1 triliun, setara 64,28 persen dari total dana FLPP yang telah tersalurkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pekerja formal masih menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program FLPP sekaligus mencerminkan tingginya kebutuhan hunian layak di kalangan tenaga kerja.

Penyaluran FLPP untuk segmen pekerja juga telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Program ini didukung oleh 36 bank penyalur, melibatkan 9.391 pengembang, mencakup 8.364 proyek perumahan, dan tersebar di 35 provinsi serta 363 kabupaten/kota.

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi juga membahas pentingnya penyusunan basis data kebutuhan perumahan pekerja agar penyaluran FLPP dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Melalui pemetaan yang lebih akurat, pemerintah diharapkan mampu memperluas jangkauan program kepada lebih banyak pekerja yang memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian bagi pekerja.

“Kami melihat pekerja merupakan kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program FLPP. Karena itu, dukungan data dan sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan sangat penting agar semakin banyak buruh dan pekerja yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan rumah bersubsidi untuk memiliki rumah pertama,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut positif penguatan kerja sama tersebut. Menurutnya, kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian bagi keluarga.

Ia menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat agar akses terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau semakin luas dan dapat dirasakan oleh lebih banyak buruh di seluruh Indonesia.

Melalui audiensi ini, BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat memperkuat koordinasi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memperluas kepemilikan rumah bagi pekerja. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran FLPP sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kalangan buruh dan pekerja formal.