Aktual

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Pulau Bali kembali menjadi magnet investasi global. Sejak pandemi mereda, lonjakan minat investor asing terhadap properti di Pulau Dewata meningkat drastis—tercatat naik hingga 85% dengan total investasi mencapai USD 764 juta. Mayoritas dana tersebut mengalir ke pembangunan vila-vila mewah yang tersebar di kawasan-kawasan strategis.

Namun di balik euforia investasi global, ada tantangan yang dihadapi investor lokal. Banyak dari mereka yang tertarik dengan proyek-proyek premium, namun ragu terhadap aspek legalitas, struktur kepemilikan asing, dan kurangnya jaminan pasca-serah terima. Padahal, permintaan dari kalangan lokal juga semakin meningkat seiring berkembangnya gaya hidup kelas menengah dan atas di Indonesia.

“Saat ini, sangat minim opsi properti premium di Bali yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan kekhawatiran investor lokal. Banyak proyek menarik, tapi status kepemilikannya bukan SHM, dan layanan pascajualnya belum tentu terjamin. Hal inilah yang ingin kami jawab melalui Murino,” ujar Efrat Tio, CEO Murino Group.

Butik Developer Lokal dengan Visi Inovatif dan Ikonik

Murino Group hadir sebagai pengembang properti butik lokal dengan pendekatan yang unik dan visioner. Fokus mereka bukan sekadar membangun vila atau apartemen mewah, tetapi menciptakan pengalaman hidup dan investasi yang menyatu dengan alam, memiliki nilai estetika tinggi, serta menjunjung aspek legalitas yang kokoh dan transparan untuk Warga Negara Indonesia.

Sebagai butik developer, Murino mengembangkan proyek-proyek berskala terbatas dengan desain kurasi tinggi dan positioning gaya hidup yang jelas. Setiap proyek dirancang untuk bisa dimiliki sepenuhnya oleh WNI melalui skema kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik), sebuah nilai lebih yang jarang ditemukan dalam proyek-proyek serupa yang dikuasai investor asing.

Murino juga menggandeng bank nasional untuk menghadirkan skema KPR dan pembayaran fleksibel, menjadikan investasi properti eksklusif di Bali kini lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia.

The Ease Canggu – Investasi Wellness Berstandar Global

Sebagai langkah perdana, Murino memperkenalkan The Ease Canggu—proyek hunian sekaligus investasi gaya hidup yang berlokasi strategis di jantung Canggu, hanya 9 menit berjalan kaki dari Pantai Batu Mejan. Proyek ini terdiri dari 25 vila dan 24 apartemen eksklusif yang akan dikelola sebagai boutique hotel berstandar bintang lima.

Berbeda dari hunian biasa, The Ease menawarkan fleksibilitas penuh bagi pemilik: dapat dihuni pribadi, disewakan tanpa batasan, atau dikelola untuk menghasilkan passive income. Proyeksi ROI mencapai 8–12% per tahun menjadi daya tarik tersendiri di tengah pertumbuhan sektor hospitality Bali yang terus menggeliat.

Harga unit apartemen ditawarkan mulai dari Rp3 miliar, sementara vila eksklusif dibanderol antara Rp10 hingga Rp18 miliar.

Arsitektur dan Lingkungan yang Menyatu dalam Konsep Wellness

Tak hanya soal estetika dan potensi sewa, The Ease hadir dengan pendekatan wellness living yang mendalam. Kompleks hunian ini dikelilingi hutan Eucalyptus alami yang berfungsi sebagai elemen estetika, penyaring udara, dan peredam suara—sekaligus menciptakan suasana relaksasi alami.

Konsep wellness diterjemahkan melalui berbagai fitur unggulan, antara lain:

• Pencahayaan Biophilic yang mendukung ritme sirkadian tubuh.

• Water Treatment Plant terintegrasi yang memastikan seluruh air layak minum.

• Koneksi ruang dalam-luar dengan pencahayaan dan ventilasi alami maksimal.

• Fasilitas wellness seperti sauna, cold plunge, gym, dan rooftop pool.

• Ruang hijau aktif untuk relaksasi dan koneksi dengan alam.

Semua elemen dirancang dalam satu ekosistem yang mendukung keseimbangan fisik, mental, dan sosial, menjadikan The Ease sebagai tempat tinggal sekaligus aset bernilai tinggi.

The Ease Canggu akan resmi diluncurkan ke publik pada Agustus 2025, dengan progres pembangunan yang telah berjalan dan target penyelesaian pada Desember 2026. Proyek ini tak hanya menandai langkah awal Murino Group di industri properti nasional, tetapi juga menjadi simbol semangat baru—bahwa pengembang lokal mampu menciptakan produk berkelas dunia yang tetap berpihak pada kepemilikan dan kepentingan bangsa sendiri.

Dengan visi yang kuat, desain yang berkelas, dan komitmen terhadap kualitas serta legalitas, Murino Group hadir sebagai alternatif terpercaya di tengah dominasi asing dalam lanskap properti Bali.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Dalam rangka menyambut Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni, Apartemen Kalibata City kembali mengadakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta dan Perhimpunan Pendonor Darah Indonesia (PPDI).

Kegiatan kemanusiaan ini berlangsung di area Kalibata City pada Kamis, 12 Juni 2025, dengan target pengumpulan sebanyak 500 kantong darah.

Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kalibata City, Musdalifah Pangka, menyampaikan optimisme terhadap pencapaian target tersebut.

BACA JUGA: Lima Dekade Summarecon, Laba Naik, Pendapatan Melonjak

Musdalifah optimis target 500 kantong bisa tercapai, melihat dukungan penuh dari Badan Pengelola, Inner City Management, serta seluruh warga yang telah bahu-membahu menyukseskan kegiatan ini.

“Sejak pagi, warga sudah ramai mendaftar. Antusiasme ini berkat dukungan penuh dari Badan Pengelola, Inner City Management (ICM), dan seluruh warga Kalibata City,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut, Kamis, 12 Juni 2025, di Kalibata Citi, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini tercatat sebagai penyelenggaraan ke-14 sejak pertama kali digelar pada 2013, dan dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen sosial Kalibata City sebagai komunitas yang peduli terhadap aksi kemanusiaan. Selain membantu penerima, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor.

BACA JUGA: Himperra dan PT Citra Multi Utama Kolaborasi Hadirkan Perumahan Subsidi Berbasis Internet

General Manager Kalibata City, Martiza Melati, menambahkan bahwa kolaborasi antara warga, pengurus PPPSRS, dan Badan Pengelola menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini.

“Gotong royong dan kepedulian sosial warga Kalibata City adalah aset berharga yang harus terus dijaga,” tuturnya.

Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Sosial PMI DKI Jakarta, Sibroh Malisi, turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, kebutuhan darah di Jakarta sangat tinggi setiap harinya. Ia berharap kegiatan serupa dapat menginspirasi komunitas hunian lain untuk melakukan hal yang sama.

BACA JUGA: Dorong Hunian Terjangkau, Kementerian PKP dan BP Tapera Hadirkan Rumah Subsidi Minimalis

“Selain menyambut Hari Donor Darah Sedunia, hari ini juga kami deklarasikan Donor Darah Pemula dengan partisipasi tinggi dari para peserta muda. Dengan setetes darah yang disumbangkan, kita bisa menyelamatkan nyawa,” pungkas Sibroh. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Didukung oleh pertumbuhan pendapatan dari 9 kawasan Kota Terpadu yang tersebar di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, Makassar, Crown Gading, dan Tangerang, PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) mencatatkan kinerja keuangan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 10,62 triliun—melonjak 59,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih pun mencetak rekor sebesar Rp 1,84 triliun, naik 74,2%.

President Director Summarecon, Adrianto Pitojo Adi, menyatakan bersyukur atas hasil luar biasa di usia ke-50 Summarecon.

“Kepercayaan pasar menjadi semangat kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi menyongsong Indonesia Emas,” ungkapnya kepada awak media dalam acara press conference yang berlangsung secara daring, Kamis, 12/06.

Kontribusi utama berasal dari segmen Property Development, yang mencatatkan pendapatan Rp 7,50 triliun (naik 86% dari tahun sebelumnya). Segmen Investment Property menyumbang Rp 2,15 triliun, terutama dari peningkatan pendapatan sewa mal sebesar Rp 388 miliar. Unit Bisnis Lainnya, seperti perhotelan, juga mencatatkan pertumbuhan 10% menjadi Rp 967 miliar berkat naiknya okupansi dan tarif kamar rata-rata.

Sebagai bentuk apresiasi atas hasil positif ini, Summarecon membagikan dividen sebesar Rp 9 per lembar saham atau total Rp 148,6 miliar.

Menatap 2025, perseroan menargetkan pra-penjualan sebesar Rp 5 triliun dari seluruh proyek di 9 kawasan. Hingga kuartal pertama 2025, Summarecon telah mencatatkan penjualan awal sebesar Rp 877 miliar, menunjukkan tren positif untuk capaian tahun ini.

Selain itu, dalam RUPST, perusahaan juga menetapkan jajaran baru Dewan Komisaris dan Direksi, di antaranya:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama                : Soetjipto Nagaria

Komisaris                            : Harto Djojo Nagaria

Komisaris                            : Hendri Rahardja

Komisaris                            : LiliawatiRahardjo

Komisaris Independen      : Drs H. Edi Darnadi, M.M

Komisaris Independen      : Drs. Kris Erlangga Adji Widjaya

 

Dewan Direksi

Direktur Utama       : Ir. Adrianto Pitojo Adi

Direktur                   : Soegianto Nagaria

Direktur                   : Herman Nagaria

Direktur                   : Ir. Sharif Benyamin

Direktur                   : Lydia Tjio

Direktur                   : Nanik Widjaja

Direktur                   : Jason Lim

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama mitra kerja seperti BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyalurkan 10 ekor sapi kurban kepada masyarakat sekitar, para pegawai Kementerian, serta warga yang tinggal di rumah susun (Rusun).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus kolaborasi antar institusi dalam ekosistem perumahan.

“Kurban ini bukan hanya tentang berbagi daging, tetapi juga semangat pengabdian. Saya bersama seluruh jajaran pimpinan dan mitra kerja berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin dan jumlah hewan kurban dapat ditingkatkan setiap tahunnya,” ujar Maruarar dalam acara peringatan Idul Adha di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyerahkan langsung seekor sapi jenis grandong berangus berbobot lebih dari satu ton yang berasal dari Bima. Ia turut menyaksikan proses penyembelihan dan secara simbolis menyerahkan daging kurban kepada masyarakat sekitar dan para pegawai.

Selain dari Menteri, hewan kurban juga disumbangkan oleh pejabat Eselon I dan mitra kerja. Penyaluran sapi dilakukan ke berbagai lokasi, di antaranya:

• Wisma Mandiri (dari Menteri PKP dan Ditjen TKPR),

• Rusun Rawa Bebek (Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal),

• Yayasan Anak Terlantar Bantar Gebang (Ditjen Kawasan Permukiman),

• Rusun Marunda (Ditjen Perumahan Perkotaan dan Perdesaan),

• Rusun Penggilingan (BP Tapera),

• Rusun Pinus Elok (PT SMF),

• Rusun Pasar Rebo (sumbangan Bapak Hira Laksamana).

Menteri Maruarar juga mengingatkan bahwa sebagai birokrat, seluruh jajaran Kementerian PKP harus bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia, khususnya dalam penyediaan hunian layak.

“Jangan hanya bicara anti korupsi, tapi lawan juga kebiasaan yang merugikan dari diri sendiri. Kita butuh kemauan kuat, integritas, dan inovasi untuk mewujudkan perumahan yang merata dan adil,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Panitia Idul Adha, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah beserta tim, atas terlaksananya kegiatan dengan baik.

“Saya bangga bekerja dengan tim yang tidak hitung-hitungan waktu dan tenaga untuk rakyat. Mari kita tunjukkan kontribusi nyata, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan,” pungkasnya.

BOGOR, KORIDOR.ONLINE— Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Asta Cita, salah satunya melalui misi penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejumlah kebijakan strategis telah diluncurkan guna mendorong percepatan pencapaian target ini.

Di bawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terukur dan solutif. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat, menjaga laju pertumbuhan ekonomi, serta memperluas inklusi sosial.

“Contohnya, dalam enam bulan terakhir, kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan sangat progresif. Keputusan menambah kuota KPR FLPP serta memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sangat membantu pelaksanaan Program Asta Cita, khususnya pembangunan tiga juta rumah untuk MBR,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhamad Syawali Pratna, dalam sebuah acara di  Bogor, 09/06/2025.

Lebih lanjut, Syawali menjelaskan bahwa percepatan program tersebut juga didukung oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan ke pemerintah daerah. Dana ini dimanfaatkan untuk penyediaan lahan, infrastruktur dasar, serta utilitas penting lainnya. Kebijakan ini berhasil menekan biaya KPR MBR hingga 25 persen, mempercepat pembangunan sekitar 500.000 unit rumah per tahun, dan membuka 1,2 juta lapangan kerja di sektor konstruksi.

Tak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan Paket Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Mereka akan menerima BSU sebesar Rp600.000 selama dua bulan, yang mulai dicairkan pada Juni 2025. Selain itu, sebanyak 565.000 guru honorer turut menerima manfaat serupa. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp11,4 triliun, yang ditujukan untuk mendorong konsumsi rumah tangga padat karya dan peningkatan kualitas SDM pendidikan dasar.

“Seluruh kebijakan ini berorientasi pada penguatan daya beli masyarakat. Jika eksekusinya berjalan optimal, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti yang ditargetkan pemerintah sangat mungkin tercapai,” tegas Syawali.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Barat, H. Abun Yamin SyamIa menambahkanm bahwa peningkatan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah merupakan langkah konkret Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat perkotaan, perdesaan, hingga komunitas nelayan di wilayah pesisir.

“Menteri Keuangan merespon dengan cepat. Sehingga pengembang yang membangun rumah MBR tidak lagi dipusingkan dengan kouta yang takut kurang setiap tahunnya.  Aman, kami sudah tidak khawatir lagi masalah kouta,” pungkasnya.

 

 

BANDUNG, KORIDOR.ONLINE – Sejumlah pengembang dari lima asosiasi perumahan nasional memberikan masukan terhadap draf Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait batasan luas lahan dan lantai rumah tapak bersubsidi. Pertemuan berlangsung bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Bandung, Jawa Barat, Senin (2/6/2025).

Hadir dalam diskusi tersebut, antara lain Ketua Umum REI Joko Suranto, Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdullah, Ketua Umum Appernas Jaya Dr. Andriliwan Muhamad, Ketua Umum Asprumnas M. Syawali, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Menurut Dr. Andriliwan Muhamad dari Appernas Jaya, pertemuan berlangsung hangat dan terbuka.

“Kami menyampaikan kondisi pasar perumahan bersubsidi saat ini serta tantangan ke depan. Kami mengusulkan agar luas rumah minimal tetap 40 m² (4 x 10 meter), dengan catatan tetap memenuhi standar kesehatan dan kelayakan,” ujarnya.

Ia menekankan, regulasi yang disusun tidak boleh merugikan konsumen maupun pengembang.

“Sekarang masih tahap pengumpulan masukan. Nanti akan ada pertemuan lanjutan bersama seluruh stakeholder,” tambahnya.

Ketua Umum REI, Joko Suranto, menyoroti pentingnya penyesuaian dengan SNI.

“Kami berharap penyusunan peraturan ini tetap merujuk pada standar nasional yang berlaku,” tegasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan. Ia menegaskan, keterbukaan terhadap kritik akan memperkuat penyusunan regulasi.

“Saya terbuka terhadap kritik dan saran. Itu justru membuat kerja kami lebih nyaman dan transparan,” kata Maruarar.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari regulasi ini adalah mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Hal ini, menurutnya, akan memicu inovasi desain dari para pengembang sekaligus memperluas pilihan hunian bagi masyarakat.

“Ke depan, masyarakat akan punya lebih banyak pilihan rumah subsidi di kota. Bagi pengembang, ini tantangan untuk lebih kreatif, tidak sekadar jual gambar, tapi bangun rumah yang nyata dan layak huni,” tutupnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka suara mengenai rencana revisi batas luas tanah rumah subsidi yang dikabarkan bakal diperkecil menjadi 25 m2 dari sebelumnya 60 m2. Fahri mengakui rencana tersebut memang tertuang dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025. Namun, dia memastikan bahwa draf tersebut belum final.

“Sebenarnya itu belum diputuskan. Karena yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa pemerintah justru hendak memperluas batas minimal luas bangunan rumah subsidi dari minimal 36 m2 menjadi 40 m2. Usulan perluasan luas bangunan tersebut dilakukan sesuai standar Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Terlebih, kriteria rumah layak juga saat ini disandarkan pada pemenuhan standar SDGs tersebut.

“Itu SDGs-nya kita harus pakai itu. Tidak boleh dikecilin karena itu standar. Kalau rumah itu mau dinyatakan layak, itu kita harus pakai SDGs, tidak boleh maunya kita,” tandasnya.

Untuk diketahui, luasan rumah subsidi ramai jadi sorotan usai draft Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025 tentang atasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah ramai jadi perbincangan. Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

Usulan perubahan luas rumah subsidi itu mendapat sorotan dari Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menyebut rumusan draf tersebut bukan lahir dari usulan Satgas. Bahkan, Bonny mengaku rencana memperkecil luas lahan rumah subsidi itu belum dikoordinasikan langsung bersama Satgas.

“Kami [Satgas] nggak pernah diinformasikan [terkait rencana perubahan luas rumah subsidi]. Dan saya yakin pak Hashim, Ketua Satgas tidak juga diinformasikan dan saya rasa saya sepaham dengan dia karena saya tahu Asta Cita Presiden itu yang kita amanahkan dengan Pak Hasim, tidak pernah [ada usulan luas rumah subsidi diperkecil],” pungkasnya.

Sumber: Bisnis.com

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Pemerintah memastikan akan menambah kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam Rapat Koordinasi Strategi Pencapaian FLPP di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menteri Maruarar—yang akrab disapa Menteri Ara—menegaskan bahwa dana dan anggaran untuk mendukung target tersebut telah tersedia sepenuhnya. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari para pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Appernas Jaya, Dr. Andriliwan Muhamad atau Andre Bangsawan, menyebut langkah ini sebagai “sejarah baru” dalam dunia perumahan sejak era Presiden Soeharto hingga kini di bawah Presiden Prabowo.

“Peningkatan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit merupakan lonjakan luar biasa. Kami sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Ini juga memberi kepastian besar bagi para pengembang untuk terus membangun tanpa khawatir soal ketersediaan kuota,” ujar Andre.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Menteri PKP dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN, perbankan hingga OJK.

Menurut Andre, tambahan kuota ini memberi dampak langsung terhadap kelangsungan usaha anggotanya, terutama 90% anggota Appernas Jaya yang beroperasi di luar Pulau Jawa. Tahun ini, organisasi tersebut menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah subsidi.

Lebih lanjut, Andre menyebut kebijakan ini sebagai wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia optimistis seluruh kuota 350 ribu unit akan terserap habis oleh pasar.

Di sisi lain, Menteri PKP menekankan bahwa program FLPP bukan hanya soal penyediaan hunian, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi luas. Setiap unit rumah rata-rata menyerap lima tenaga kerja konstruksi, sehingga program ini berpotensi menciptakan hingga 1,7 juta lapangan kerja. Belum termasuk pekerja tidak langsung seperti sopir, kernet, hingga pemilik warung makan yang turut merasakan manfaat.

Sebagai catatan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil menyalurkan 53.874 unit FLPP pada Kuartal I 2025. Angka ini melonjak drastis 1.173,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 4.229 unit.

“Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah dan memberikan harapan nyata bagi masyarakat serta pelaku industri perumahan,” tutup Menteri Ara.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) resmi menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 86,12 miliar dari laba bersih tahun buku 2024. Keputusan ini telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu, 28 Mei 2025.

Nilai dividen tersebut setara dengan Rp 11,25 per saham atau 18,35% dari total laba bersih MTLA pada 2024 yang tercatat sebesar Rp 469,25 miliar. Kinerja keuangan Metland menunjukkan peningkatan, dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 12,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 417,60 miliar. Peningkatan ini turut didukung oleh kenaikan pendapatan sebesar 18,82% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 2,02 triliun.

Presiden Direktur Metland, Anhar Sudradjat, menyampaikan bahwa sektor residensial masih menjadi kontributor utama terhadap pendapatan, menyumbang 74% dari total, sedangkan 26% berasal dari pendapatan berulang, seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan pusat rekreasi.

Selain untuk dividen, perusahaan juga menyisihkan Rp 1 miliar sebagai cadangan wajib, sedangkan sisa laba ditahan untuk penguatan struktur keuangan. “Pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen Metland dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,” ungkap Anhar dalam konferensi pers.

Proyeksi 2025

Memasuki 2025, Metland berhasil mempertahankan tren pertumbuhan. Pada kuartal I-2025, laba bersih perusahaan naik 7,92% yoy menjadi Rp 75,30 miliar. Meski pendapatan sedikit terkoreksi sebesar 0,26% menjadi Rp 365,50 miliar, manajemen tetap optimistis mencapai target tahunan.

Salah satu pendorong kinerja tahun ini adalah peluncuran proyek residensial baru, seperti Metland Kertajati di Majalengka, yang mulai dipasarkan pada akhir 2024 dan mendapat respons positif dari konsumen. Di sektor komersial, perluasan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan juga telah menyelesaikan tahap tutup atap pada April lalu.

Metland juga terus memperkuat portofolio residensialnya melalui berbagai proyek seperti tipe White Rose dan Ruko Conifera di Metland Menteng, cluster Walden di Metland Transyogi, Barcelona Cove dan Havana Breeze di Metland Cibitung, serta tipe Derora di Metland Cikarang.

Untuk tahun ini, MTLA membidik marketing sales senilai Rp 2 triliun, yang mencakup pre-sales dan pendapatan berulang. Hingga April 2025, realisasi marketing sales mencapai Rp 661 miliar, terdiri dari Rp 485 miliar dari sektor residensial dan Rp 176 miliar dari pendapatan berulang.

“Metland terus mendorong inovasi dalam strategi pemasaran digital, termasuk melalui program Blanjaproperti yang sedang berlangsung,” tutup Anhar.