Menteri PKP: FLPP Harus Dilanjutkan dengan Peningkatan Kualitas
BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah dalam menyalurkan dana FLPP sudah mengusulkan berbagai upaya ke regulator dan pemegang kebijakan terkait kesiapan penyaluran di awal tahun.
BANDUNG, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan hingga saat ini program bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai masih yang terbaik, hal tersebut disampaikan ketika menyampaikan sambutan sekaligus pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) REI (Real Estate Indonesia) Tahun 2024.
“FLPP menurut kami masih yang terbaik, perlu untuk dilanjutkan dan ditingkatkan,” ujar Menteri yang akrab dipanggil Ara tersebut.
Lebih lanjut Ara menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah mempermudah, salah satunya dengan cara memfasilitasi seluruh stakeholder terkait.
“Jadi mohon diperhatikan bahwa hingga saat ini kami terus berupaya dalam hal penyediaan lahan maupun hal-hal lain terkait hunian, namun semuanya juga bergantung dengan Menteri-Menteri terkait, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang terlibat,” pungkas Ara.
Ara pun menekankan bahwa pesan dari Presiden dalam menjalankan program tiga juta rumah tersebut adalah selalu memperhatikan keberpihakan kepada rakyat kecil / menengah ke bawah.
Dalam kegiatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjadi salah satu narasumber dalam Rakernas tersebut yang bertajuk “Sinergi REI Bersama Pemerintah Untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah”, menyampaikan definisi dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memang perlu diperluas untuk mengakomodir Masyarakat yang memiliki penghasilan tanggung namun belum memiliki huniannya sendiri.
Ditanya terkait kesiapan BP Tapera dalam pemenuhan Program Tiga Juta Rumah, Heru menyatakan bahwa perlu dukungan dari para stakeholder, seperti kesiapan penyediaan hunian dari para pengembang perumahan hingga pihak regulator terkait dalam mengakomodir pemenuhan syarat dan batasan penerima bantuan, seperti melakukan relaksasi pada tahap BI Checking.
Lebih lanjut Heru menyampaikan bahwa BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana FLPP sudah mengusulkan berbagai upaya ke regulator dan pemegang kebijakan terkait kesiapan penyaluran di awal tahun.
“Kami memahami benar kondisi teman-teman pengembang, jadi kita sama-sama berharap yang terbaik. Karena anggaran FLPP bersumber dari APBN, sehingga prosedurnya pun juga harus sesuai dengan ketentuan,” pungkas Heru.
Tercatat berdasarkan dashboard dari BP Tapera, telah tersalurkan dana FLPP per 29 November 2024 sebanyak 197.940 unit senilai Rp24,279 triliun. Penyaluran ini tersebar di 11.437 perumahan yang dibangun oleh 7.340 pengembang yang disalurkan dari 37 bank penyalur yang bekerja sama dengan BP Tapera yang tersebar di 37 provinsi dan 396 kabupaten/kota.
