Menteri PKP Dorong Akad FLPP Dimulai Januari 2025

BANDUNG, KORIDOR.ONLINE—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berkomitmen untuk memastikan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat dimulai pada awal Januari 2025. Dalam upaya merealisasikan hal ini, Kementerian PKP tengah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat penerbitan aturan pelaksanaan. Langkah ini bertujuan untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat diakses sejak awal tahun mendatang.

“Kami akan mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dapat segera diterbitkan. Saat ini, terdapat sekitar 48 ribu unit rumah subsidi yang sudah tersedia dan siap untuk akad KPR FLPP pada awal Januari 2025,” ungkap Menteri PKP, Maruarar Sirait, ketika mengunjungi perumahan subsidi Buana Cicalengka Raya 2 di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu, 29 Desember 2024.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, tercatat terdapat 50.772 unit rumah subsidi yang siap huni (ready stock) dan 14.966 unit rumah yang telah dipesan. Dari total ready stock tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan bahwa sebanyak 23.752 unit, atau setara dengan 46,78%, merupakan hasil pembangunan anggota REI yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR,” tegas Menteri Ara.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap agar di awal Januari 2025 penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana. “Menteri PKP akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada 31 Desember 2024. Semoga ada respons terbaik,” ujar Joko Suranto.

Joko Suranto menyatakan, pihaknya juga mendorong agar bank penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan. “Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik,” kata Joko Suranto yang juga Founder & Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan penyaluran KPR FLPP pada tahun depan sudah bisa dilaksanakan. “Sesuai dorongan Menteri PKP serta dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP,” papar Heru Pudyo Nugroho, saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran KPR FLPP dan Tapera Tahun 2025.

Heru menjelaskan, target penyaluran KPR FLPP tahun 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah. Dia juga meminta kesiapan seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan, terutama dari bank penyalur dan pengembang untuk memastikan unit rumah dalam kondisi ready stock. “Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” ujarnya.

Apresiasi Kepedulian REI

Pada kesempatan itu Menteri Ara juga menyampaikan apresiasinya atas kepedulian REI terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap kualitas rumah yang dibangun. Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.

“Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya,” ucap Ara saat meresmikan Kebun Persemaian REI di Buana Cicalengka Raya 2.

Ara mengingatkan para pengusaha atau pengembang perumahan rakyat untuk bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan dan fasilitas. “Pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang umur usahanya. Kalau tidak, usaha itu pasti akan hancur. Siapa yang mau percaya?” tegasnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Buana Kassiti Group sebagai pengembang Buana Cicalengka Raya 2, yang dinilai bertanggung jawab dalam pengembangan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Tanggung jawab pengembang tercermin dari minimnya keluhan penghuni,” ujarnya.

Buana Cicalengka Raya 2 adalah proyek perumahan yang terdiri dari 80% rumah bersubsidi (855 unit) dan 20% rumah non-subsidi (214 unit). Hingga saat ini, telah terbangun 335 unit rumah subsidi, dengan 234 unit telah melalui akad KPR, 112 unit tersedia sebagai stok siap huni, dan 5 unit dalam proses di bank penyalur