Pengembang Bingung, Program 3 Juta Rumah (masih) Gelap Gulita

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Hampir 4 bulan berjalan, sejak kembali dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kementerian PKP) oleh Presiden Prabowo Subianto, Program Pembangunan 3 juta unit rumah, masih membingungkan, tanpa arah dan detil program yang jelas. Mirismya, Kementerian PKP yang diamanatkan Presiden untuk menjalankan program 3 juta rumah, hingga kini belum merilis peta jalannya.

“Justru yang muncul adalah kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu di ruang publik. Kontraproduktif dengan cita-cita pembangunan 3 juta rumah. Belakangan muncul stikmatisasi pengembang nakal, tanpa kriteria jelas. Hal itu membuat iklim usaha perumahan tidak kondusif dan mengancam tercapainya target pembangunan 3 juta rumah sesuai instruksi Presiden Prabowo,” ungkap Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, dalam jumpa pers “Quo Vadis Industri Perumahan, Program 3 Juta Rumah Tanpa Arah”, oleh 5 asosiasi pengembang, di Jakarta, Selasa (19/2).

Oleh karena itu, 5 asosiasi yang mewakili 90% pengembang yang membangun rumah bersubsidi, Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas jaya) dan  Asosiasi  Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)  akan bersurat meminta bertemu dan menyampaikan langsung kondisi industri perumahan kepada Presiden.

“Sekaligus kami ingin berdialog. Kami ingin mendengarkan langsung pandangan dan harapan kepala negara terhadap program 3 juta rumah,” tambah Joko.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah menyebutkan bahwa selama ini pengembang merasa tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah. Para pengembang merasa khawatir akan masa depan usaha mereka, termasuk pengembang kecil yang mengelola lahan perumahan 0,5-1 hektar dan masa depan para tenaga kerjanya.

Ditambah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang belum ada kejelasan pelaksanaannya untuk tahun 2025.Hal itu makin membuat iklim usaha penuh ketidakpastian.

“Saya khawatir, ada pihak yang membuat suasana tidak kondusif terkait rumah rakyat ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, kami hanya akan menyelesaikan proyek yang sedang berjalan saja. Semuanya mengaku pada takut bermasalah dengan hukum,” terangnya.

Soal label terhadap pengembang nakal menurut Junaidi hal itu juga tudingan yang terlalu dini.

“Padahal kita hampir setiap saat ketemu Pak Menteri. Tetapi tidak pernah dibahas (pengembang nakal,red). Tiba-tiba diumumkan pengembang subsidi nakal. Nakal kalau ada unsurnya penipuan, saya setuju. Unsurnya pidana, saya setuju. Tapi kalau terkait dengan bangunan retak atau setelah dibangun sekian tahun dikomplain lagi, rasanya tidak pas,” ungkapnya.

Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono juga mendesak Kementerian PKP fokus menyelesaikan roadmap program yang digagas Presiden Praboso  Subianto ini. Pasalnya, tanpa peta jalan yang jelas, pengembang perumahan tidak memiliki arah pembangunan.

“Roadmap bagaimana? Program perumahaan di pedesaan, perkotaan dan pesisir, detilnya seperti apa? Bingung, Kami mau diajak ke mana? Gelap gulita. Berbulan-bulan kami cuma ngobrolin FLPP yang sebenarnya sudah lancar, hanya kurang kuota,” ucap Ari.

Menurut Ari, program 3 juta rumah idealnya sudah berjalan saat ini. Apalagi, pemerintahan Prabowo sudah melewati masa 100 hari kerja alias sudah tiga bulan lebih. Pemerintahan baru ini sudah memasuki sepertiga tahun.

“Kalau 3 juta rumah per tahun, mestinya sudah sejuta (yang berjalan),” ucap Ari.

Ketua Umum Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad menyebutkan  ketidakstabilan isu yang dirasakan pengembang akan berdampak kepada masyarakat, pengembang, dan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu tatanan ekonomi dan masyarakat.

“Seharusnya kami mendapatkan energi yang luar biasa, tapi belakangan kami mengalami tidak semangat untuk membangun rumah subsidi. Perlu evaluPresiden perlu mengevaluasi kinerja bawahannyakalau perlu ,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Ketua Umum Asprumnas, M. Syawali juga berharap Presiden Prabowo menerima ajakan dialog para pengembang yang selama ini sudah mendukung program pemerintah

“Kami pasti mendukung program Presiden. Kami hanya ingin berdialog langsung. Kami para ketua umum asosiasi sudah bersatu dan berkumpul, pasti akan memberikan gambaran dan solusi yang baik kepada Presdien untuk bisa  merealisasi program 3 juta rumah ini,” pungkasnya