Aktual

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Polemik terkait penggolongan rumah susun sebagai pelanggan Kelompok III oleh Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) terus menuai keresahan. Puluhan ribu warga rumah susun di DKI Jakarta menolak kebijakan tarif air bersih yang disamakan dengan tarif komersial, setara dengan mal, pusat perbelanjaan, hingga industri besar.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, melakukan kunjungan kerja ke Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Azran bertemu sekitar 36 perwakilan PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) dari berbagai wilayah, serta jajaran pengurus DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI).

Azran menegaskan bahwa penggolongan rumah susun ke dalam Kelompok III sangat tidak adil.

“Saya tidak tahu bagaimana penilaian PAM Jaya sehingga rumah susun bisa dimasukkan ke dalam Kelompok III. Ini hunian, bukan industri,” tegas Azran.

Sebagai bentuk komitmen, Azran berjanji akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar warga dapat bertemu langsung dengan Gubernur Pramono Anung.

“Saya akan bantu warga untuk mendapatkan solusi. Mereka berhak atas air bersih sebagai masyarakat, bukan sebagai pelanggan industri,” ujarnya.

Azran mengungkapkan seluruh keluhan warga telah ia dokumentasikan dan dikirimkan kepada Gubernur. Ia juga berencana memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Gubernur DKI Jakarta, atau perwakilannya, bersama warga rusun dalam waktu dekat.

Harapan Bertemu Gubernur

Ketua PPPSRS Kalibata City, Hj. Musdalifah Pangka, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Azran.

“Kami sangat senang Bang Azran peduli terhadap kami. Bahkan untuk sekadar bertemu Gubernur saja, kami kesulitan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Umum DPP P3RSI, Nyoman Sumayasa, yang menyoroti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya. Ia menilai penggolongan rusun ke Kelompok III tidak hanya keliru, tetapi juga memberatkan warga.

“Tarif Kelompok III yang dikenakan kepada warga rusun bahkan lebih mahal (Rp21.550) dibanding rumah tangga menengah dan rusun mewah (Rp17.500),” jelas Nyoman.

P3RSI menekankan bahwa persoalan ini harus diselesaikan melalui dialog langsung dengan Gubernur. Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta membuka ruang komunikasi agar warga tidak terus menanggung beban tarif yang tidak adil.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan perlunya pemutakhiran data perumahan secara nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diharapkan menjadi tolok ukur serta dasar penilaian kinerja Kementerian PKP dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah.

“Data dari BPS sangat diperlukan agar capaian pembangunan perumahan dapat diukur dengan jelas. Karena itu, pemutakhiran data perumahan di Indonesia harus segera dilakukan,” ujar Maruarar usai melakukan pertemuan dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Pentingnya Integrasi Data

Menurut Maruarar, BPS memiliki peran krusial dalam menyediakan data yang akurat, sehingga dapat dijadikan rujukan utama dalam perumusan kebijakan maupun evaluasi program perumahan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula integrasi sistem informasi perumahan lintas lembaga agar pengelolaan data semakin terpadu.

Pertemuan turut dihadiri oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, perwakilan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Imran.

Transparansi dan Check and Balance

Menteri PKP menekankan, pemutakhiran data perumahan akan dikelola secara transparan serta diumumkan secara rutin kepada publik, sebagaimana laporan inflasi bulanan yang dirilis oleh Kemendagri dan BPS.

“Dengan adanya data ini, akan ada mekanisme check and balance yang lebih kuantitatif terhadap capaian Program 3 Juta Rumah. Publik bisa mengetahui progres nyata setiap bulan,” jelas Maruarar.

Ia optimistis, dengan dukungan jaringan pegawai BPS yang mencapai lebih dari 20.000 orang serta mitra kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia, kualitas data akan lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan kontrol internal balai-balai perumahan.

Komitmen BPS

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya siap mendukung penuh Kementerian PKP. “BPS akan menjaga kualitas dan integritas data terkait perumahan. Pemutakhiran akan dilakukan secara bertahap, dan hasilnya akan dipublikasikan secara terbuka,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan BPS, Kementerian PKP berharap Program 3 Juta Rumah tidak hanya menjadi target angka, tetapi juga berbasis data riil yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Bertepatan dengan Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVII, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan mitra kerja yang dinilai berperan penting dalam pembangunan perumahan rakyat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Acara ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Senin (25/8).

Menteri PKP menegaskan, semangat Bung Hatta sebagai “Bapak Perumahan” menjadi inspirasi utama dalam menjalankan program perumahan berbasis gotong royong. Menurutnya, keberhasilan pembangunan rumah rakyat tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan dengan dukungan semua pihak.

“Hari ini saya memberikan penghargaan bagi para tokoh dan mitra yang telah berkontribusi besar bagi sektor perumahan. Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendiri, kita harus menjadi supertim. Dengan kolaborasi inilah Program 3 Juta Rumah bisa terwujud sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Menteri Ara.

Ia juga menegaskan bahwa banyak program unggulan perumahan merupakan warisan kebijakan yang baik dari pendahulunya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

“Saya harus sportif mengakui, banyak ide program bukan dari saya. FLPP, BSPS, dan PSU merupakan gagasan dari Pak Suharso Monoarfa di era Presiden SBY, dan kami siap melanjutkan program tersebut karena terbukti membantu rakyat,” jelasnya.

Menteri Ara menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP siap melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat penanganan backlog perumahan yang masih mencapai 9,9 juta unit. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden telah menambah kuota FLPP menjadi 350 ribu unit, disertai pembebasan BPHTB, PBG gratis, serta kelanjutan insentif PPN DTP untuk mendukung akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

“Saya terbuka menerima saran dari semua pihak. Hingga saat ini, saya belum menemukan skema yang lebih baik dari FLPP untuk mengatasi kebutuhan perumahan rakyat, terutama MBR. Karena itu, mari kita bergotong royong membangun rumah rakyat,” tutupnya.

Para Penerima Apresiasi di Hari Perumahan Nasional XVII

A. Tokoh Perumahan Nasional

• Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A. (Menteri Perumahan Rakyat 2009–2011)

• Bapak Theo L. Sambuaga (Menteri Negara Perumahan dan Permukiman 1998–1999)

• Ibu Meutia Hatta (Putri Bung Hatta, Bapak Perumahan Indonesia)

• Bapak Hashim Djojohadikusumo (Ketua Satgas Perumahan)

B. Legislator

• Bapak Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI)

• Bapak Lasarus (Ketua Komisi V DPR RI)

C. Badan, dan Lembaga

• Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.

• Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.

• Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D.

• Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya

• Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Dr. (H.C.) Muh. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

• Menteri BUMN, Ir. Erick Thohir, M.B.A.

• Kepala LKPP, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.

• Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari

• Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia

• Menteri PANRB, Dra. Rini Widyantini, M.Si.

D. Lembaga Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Pemeriksa Keuangan Negara

• Bapak Haerul Saleh, S.H. (Anggota IV BPK RI)

• Bapak Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP)

• Bapak Setyo Budiyanto (Ketua KPK)

• Bapak Sanitiar Burhanuddin (Jaksa Agung)

• Bapak Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (Kapolri)

E. Lembaga Keuangan dan Perbankan

Sebagai sektor strategis pendukung pembiayaan perumahan, apresiasi diberikan kepada:

• Gubernur Bank Indonesia

• Direktur Utama BTN

• Direktur Utama BNI

• Direktur Utama Bank Nobu

• CEO Danantara

• Direktur Utama Bank Mandiri

• Direktur Utama BSI

• Direktur Utama SMF

• Komisioner BP Tapera

• Direktur Utama BRI

• Presiden Direktur BCA

• Direktur Utama Perum Perumnas

F. Pemerintah Daerah

Provinsi dengan Alokasi Perumahan Terbesar:

1. Jawa Tengah (17.510 unit)

2. Aceh (3.114 unit)

3. Jawa Timur (2.110 unit)

Kabupaten/Kota dengan PBG Rp0 Terbanyak:

1. Kota Kendari (2.262 unit)

2. Kabupaten Banyuasin (2.097 unit)

3. Kabupaten Kuburaya (3.581 unit)

Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran Perumahan Terbesar:

1. Kabupaten Malang (5.460 unit)

2. Kabupaten Bandung (2.452 unit)

3. Kabupaten Situbondo (674 unit)

G. Asosiasi Pengembang Perumahan

• REI (65.150 unit)

• Apersi (46.294 unit)

• Himperra (21.243 unit)

• Asprumnas (5.109 unit)

• Apernas (5.094 unit)

• Pengembang Indonesia (4.588 unit)

• Appernas Jaya (2.882 unit)

H. 5 Pengembang Terbaik Rumah Bersubsidi

1. PT Abadi Mukti Kirana – Perumahan Kota Baru Arjosari, Kab. Bandung, Jawa Barat

2. PT Royal Persada Property – Perumahan Pondok Sejahtera, Kab. Maros, Sulawesi Selatan

3. PT Indah Cemani Raya – Perumahan Griya Sutera Balaraja, Kab. Tangerang, Banten

4. PT Lan Sena Jaya – Perumahan Benteng Mutiara Mas, Kab. Purwakarta, Jawa Barat

5. PT Bangun Famili Sejahtera – Perumahan Griya Family, Kab. Bekasi, Jawa Barat

I. Lembaga/Organisasi Masyarakat/Yayasan

• Zulfi Syarif Koto (The HUD Institute)

• Dr. Muhammad Mufti Mubarok (Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

• Niti Emiliana (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

J. Pengukuhan Forum Komunikasi

Forum Komunikasi Rumah Subsidi

• Agus Wahyudi (Ketua) – Perumahan Pesona Kahuripan I Bogor

• Vredo A. Putra (Wakil Ketua) – Perumahan Pondok Angsana Indah

• Ade Iwa Wiwaha (Korwil DKI Jakarta & Banten) – Perumahan Taman Baru Kemeranggen

• Mangala Bagdjamulia Djuanda (Korwil Jawa Barat) – Perumahan Kota Baru Arjasari

Forum Komunikasi Rumah Susun

• Adjit Lauhatta (Ketua)

• Edwin Oktaviary Gobel (Wakil Ketua)

• Ali Sabana (Korwil Jawa Barat)

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Dalam peresmian program bedah 500 rumah di Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti ironi pembangunan. Ia mengapresiasi kontribusi PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi, namun menyebut absennya negara dalam menyediakan hunian dan pendidikan dasar. Ia menilai, meski pajak sudah dipungut, kebutuhan dasar warga justru dipenuhi swasta, bukan pemerintah.

“Kenyataan, renovasi rumah dan fasilitas pendidikan dilakukan swasta menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya bagi rakyat. Padahal (negara) sudah memungut pajak, tapi mengapa rumah dan sekolah justru harus dibangun pengusaha? Itu tandanya negara belum hadir menyelesaikan problematik dasar warga,” kata Dedi, dalam acara peresmian program bedah 500 rumah dan renovasi sekolah yang diinisiasi oleh PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di Kota Bekasi, Kamis, 21/8.

Dedi juga menyoroti kondisi ironis Jawa Barat, di mana kesenjangan infrastruktur pendidikan dan hunian masih nyata, bahkan di kota besar seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Ia menyebut banyak sekolah dasar yang belum memiliki toilet layak, sementara akses ke jenjang SMA pun masih terbatas.

“Ini bukan terjadi di pelosok, tapi di pusat kota,” ujarnya. Karena itu, ia mendesak pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan yang terintegrasi dengan jumlah penduduk.

Sebagai solusi, Pemprov Jawa Barat disebut telah mengalihkan anggaran dari pos-pos non-esensial, seperti perjalanan dinas dan rapat di hotel, untuk membiayai pembangunan pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Dedi mengapresiasi kontribusi Summarecon dan Buddha Tzu Chi. Ia menyebut keduanya sebagai contoh pengusaha yang tidak hanya mengejar keuntungan.

“Hari ini saya melihat Summarecon dan Tzu Chi, bukan pengusaha serakah, tetapi pengusaha yang berbagi,” katanya.

Dedi juga menyinggung pihak-pihak yang kerap mengkritik kedekatannya dengan konglomerat, dengan menegaskan bahwa kolaborasi semacam ini justru membawa manfaat nyata, mulai dari perbaikan rumah, sekolah, hingga penanganan banjir.

Summarecon: Usia Emas untuk Berbagi

Pada kesempatan yang sama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebut program ini sebagai bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta. Ia menegaskan, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus bergantung penuh pada APBN, melainkan bisa didorong melalui semangat gotong royong.

Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Program Tiga Juta Rumah. Maruarar berharap semakin banyak pengusaha yang terlibat dalam misi perumahan rakyat.

Sementara itu, President Director Summarecon, Adrianto P. Adhi, menjelaskan bahwa program bedah rumah dan renovasi fasilitas umum merupakan bagian dari perayaan HUT ke-50 perusahaan. Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kota dan Kabupaten Bekasi direnovasi dengan anggaran Rp15 miliar, ditambah 11 fasilitas umum senilai Rp7,5 miliar.

“Kontribusi perusahaan bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusia dan kehidupan yang lebih baik,” ungkap Adrianto.

Program ini lanjutnya melibatkan mitra, vendor, dan kontraktor yang secara sukarela ikut ambil bagian. Direktur Summarecon, Sharif Benyamin, menambahkan bahwa standar pembangunan Summarecon tetap dijaga, dengan penekanan pada keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

 

BOGOR, KORIDOR.ONLINE – Perubahan pola pikir masyarakat dalam memilih hunian kini semakin mengarah pada kualitas hidup yang seimbang dengan alam, kenyamanan, dan kemudahan akses menuju pusat kota. Berdasarkan survei Indonesia Property Watch, permintaan rumah di kisaran harga Rp1 miliar–Rp2 miliar meningkat 18 persen pada kuartal pertama 2025. Mayoritas pembelinya adalah generasi usia 25–45 tahun yang mencari hunian nyaman, tenang, dan memiliki ruang fleksibel untuk menunjang produktivitas sekaligus gaya hidup modern.

Melihat tren tersebut, Sinar Mas Land memperkenalkan visi baru melalui revitalisasi Rancamaya menjadi destinasi hunian resor premium di Kota Bogor. Terletak di lahan seluas 500 hektare, Rancamaya Golf Estate menghadirkan konsep hunian bernuansa pegunungan alami dengan udara sejuk dan lingkungan hijau.

Sejak akuisisi dari PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada Oktober 2024, Sinar Mas Land telah melakukan serangkaian pembaruan, mulai dari pelebaran gerbang utama, penambahan lampu penerangan di area boulevard, pembukaan kawasan komersial, hingga rejuvenasi R Hotel dan Rancamaya Golf & Country Club. Peningkatan infrastruktur juga dilakukan untuk mempermudah akses, termasuk perbaikan jalan dan jaringan utilitas.

Mengusung tagline Life at its Peak, Rancamaya memaknai “puncak” dalam dua hal. Pertama, secara geografis berada di ketinggian 430 mdpl, menjadikannya salah satu kawasan tertinggi di Bogor dengan udara lebih bersih dan panorama Gunung Salak serta Gunung Gede Pangrango. Kedua, secara simbolis menggambarkan pencapaian tertinggi dalam hidup—memiliki hunian di Rancamaya adalah wujud kesuksesan sekaligus pilihan gaya hidup harmonis dengan alam.

Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta, menjelaskan bahwa pengembangan Rancamaya akan berlangsung berkelanjutan dengan mempertahankan kontur alam dan pohon-pohon yang telah tumbuh puluhan tahun.

“Kami masih memiliki cadangan lahan 150 hektare untuk pengembangan jangka panjang, mulai dari klaster hunian premium, area komersial, fasilitas gaya hidup, hingga optimalisasi ruang terbuka hijau,” ungkapnya.

Salah satu produk yang mendapat sambutan positif adalah klaster Amadeus Signature yang diluncurkan 10 September 2024, dengan harga mulai Rp1,4–Rp2,6 miliar. Pada kuartal ketiga 2025, Sinar Mas Land akan merilis hunian berdesain klasik modern untuk segmen menengah-atas.

Rancamaya juga telah dilengkapi fasilitas penunjang gaya hidup, seperti Rancamaya Golf & Country Club dengan lapangan 18 hole rancangan arsitek golf internasional Ted Robinson, sport club modern, sekolah bertaraf internasional HighScope Indonesia, serta R Hotel Rancamaya—hotel bintang empat dengan 132 kamar dan 6 villa.

Dari sisi konektivitas, Rancamaya hanya berjarak satu jam dari Jakarta melalui Exit Tol Ciawi, dan 200 meter dari gerbang Tol Bocimi. Kehadiran North Gate mempercepat akses ke pusat Kota Bogor melalui Jalan Batu Tulis, sementara Jalan Raya Tajur menghubungkan langsung ke berbagai pusat bisnis dan komersial di sekitarnya.

SERANG, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang, Banten, pada Sabtu (9/8/2025) ke salah satu perumahan subsidi dengan kualitas baik, yakni Perumahan Arsol Land di Kota Serang, Banten.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bertemu langsung dengan pengembang yang dinilai memiliki kepedulian tinggi, dengan program gratis BPHTB, tanpa biaya notaris, dan tanpa uang muka.

Menurut Menteri Ara, Rumah contoh yang dibangun di kawasan ini memiliki kualitas yang sangat baik, dengan dinding ganda, atap tinggi setinggi 3 meter, serta jalan lingkungan yang sedang dalam proses pembangunan.

Menteri PKP juga mengucapkan terima kasih kepada pengembangnya,  Dr. Andriliwan Muhammad,  yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), atas kontribusinya membangun rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat Kota Serang. Ia menegaskan agar semangat para pengembang rumah subsidi terus dijaga untuk menghadirkan hunian layak dan nyaman bagi rakyat.

“Siapa bilang perumahan subsidi itu hanya dibangun asal-asalan dan tidak berkualitas? Bangunan rumah contoh yang dibangun Arsol Land ini bagus sekali, temboknya dobel, dan juga punya atap yang tinggi yakni setinggi 3 meter dan jalannya juga ini dalam proses Pembangunan. Kualitasnya seperti rumah komersial,” puji Ara.

Kualitas Setara Rumah Komersal

Pengembang Perumahan Arsol Land, Andre Bangsawan, demikian akrab disapa,mengucakan terimakasih atas kunjungan Menteri PKP dan rombongan. Ia memuji gerak gesit Menteri Ara dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi saalah satu program Presiden Prabowo Subianto,

“Alhamdulilah, Perumahan Arsol Land yang dikembangkan anggota Appernas Jaya dikira Menteri PKP rumah komersil, padahal rumah subsidi. Kami sebagai pengembang menjalankan aturan  pemerintah membangun rumah subsidi dengan kualitas baik. Pembangunan rumah subsidi harus mengutamakan kualitas dan kebahagiaan penghuninya, bukan sekadar mengejar keuntungan, seperti pesan Menteri Ara,” ungkap Andre.

Pada kunjungan kerja di Kota Serang, Banten, Menteri  PKP datang bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati serta sejumlah CPNS Kementerian PKP. Rombongan meninjau sejumlah perumahan bersubsidi yang dinilai memiliki kualitas yang baik. Para CPNS diajak untuk melakukan kunjungan lapangan mengecek rumah subsidi yang dibangun pengembang perumahan antara lain di Perumahan Puri Harmoni Indah, Perumahan Arsol Land, Perumahan Harmoni Residence dan Perumahan Puri Delta Angsana.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada delapan pegawai Kementerian Dalam Negeri yang telah melakukan akad Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan penerima rumah subsidi. Dari cerita para pegawai, angsuran KPR FLPP rata-rata hanya Rp1,7 juta per bulan—lebih murah dibanding biaya sewa rumah yang umumnya mencapai Rp2–3 juta per bulan.

“Memiliki rumah subsidi ternyata lebih mudah dan murah dibanding mengontrak. Ini bukti nyata bahwa program ini menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Maruarar.

Berdasarkan data, dari kuota 2.000 unit rumah subsidi untuk pegawai Kemendagri, sebanyak 1.190 pegawai telah mendaftar KPR FLPP dan 50 di antaranya telah akad kredit.

Penyerahan kunci rumah subsidi ini menjadi bagian dari Program Rumah untuk Pegawai Kemendagri yang juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan BP Tapera. Menteri PKP memuji dukungan penuh Mendagri terhadap Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan pro rakyat seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hanya 10 hari.

“Kolaborasi ini adalah bentuk karpet merah bagi rakyat. Dengan intervensi pendanaan KPR FLPP dari pemerintah pusat dan dukungan regulasi dari Kemendagri, kepemilikan rumah subsidi semakin mudah terwujud,” ungkap Maruarar.

Ia juga mengungkapkan rencana bersama Mendagri untuk memimpin rapat di Wamena pekan depan, membahas pembangunan 2.000 rumah bagi masyarakat dan kepala suku di Papua Pegunungan. Program serupa akan diperluas ke Kaltara, NTT, dan Aceh sebagai wujud pemerataan dan keadilan sosial.

Mendagri Tito Karnavian menyambut baik sinergi tersebut. Ia bahkan menginstruksikan pimpinan eselon untuk mendata seluruh pegawai yang belum memiliki rumah agar segera memanfaatkan fasilitas KPR FLPP.

“Banyak ASN Kemendagri yang belum punya rumah. Dengan KPR FLPP, mereka bisa memiliki rumah pertama dengan cicilan yang terjangkau,” kata Tito.

Pemerintah berharap melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, Program 3 Juta Rumah dapat berjalan sukses, membuka lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk berkonsultasi terkait pemanfaatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP, khususnya dalam mendukung kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPKP, Jakarta. Menteri PKP hadir bersama jajaran pejabat eselon I, antara lain Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal.

“Kami melakukan konsultasi mengenai pemanfaatan DIPA Kementerian PKP dengan BPKP sebagai auditor pemerintah, agar pelaksanaan program-program perumahan berjalan sesuai ketentuan perundangan dan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP menyampaikan sejumlah agenda strategis, termasuk pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hunian bagi eks pejuang Timor Timur di Kupang, serta pengelolaan aset negara seperti Wisma Atlet Kemayoran.

“Kami juga menerima masukan teknis dari BPKP, termasuk terkait pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kini sudah dapat dijalankan,” jelas Maruarar.

Selain itu, Menteri PKP menyampaikan bahwa pihaknya baru saja menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 2.000 unit rumah di Papua. Untuk itu, kementerian menjalin koordinasi erat dengan berbagai lembaga, termasuk BPKP, Gubernur Papua, BIN, dan Kepolisian.

“Program pembangunan perumahan skala besar membutuhkan sinergi dan komunikasi sejak awal. Kami berharap BPKP dapat terus mendampingi proses ini agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan dukungannya terhadap upaya Kementerian PKP dalam menjalankan mandat besar di sektor perumahan rakyat.

“BPKP siap memberikan pendampingan kepada Kementerian PKP, agar pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan tepat guna,” ujarnya.

Kementerian PKP saat ini tengah melakukan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia, mengingat statusnya sebagai kementerian baru hasil restrukturisasi kelembagaan nasional. Pendampingan dari lembaga pengawasan seperti BPKP dinilai sangat penting dalam memastikan tata kelola program dan anggaran yang optimal sejak tahap awal pelaksanaan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan akademisi di Bandung untuk turut serta dalam menyosialisasikan pentingnya Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Salah satu skema yang diusung adalah pembiayaan melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi.

“Kami akan menjalin kerja sama dengan kampus-kampus untuk menyebarluaskan informasi tentang program-program perumahan yang pro rakyat ini,” ujar Maruarar usai bertemu Rektor Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D., di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis malam (31/7).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga membahas sejumlah program prioritas lainnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan strategi untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, yang menjadi bagian dari agenda pro rakyat Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyoroti bahwa masih banyak tenaga pendidik dan staf non-akademik di lingkungan kampus yang belum memiliki hunian layak. Termasuk di antaranya petugas keamanan, tenaga kebersihan, hingga staf administrasi kampus.

“Kami ingin memastikan seluruh elemen kampus juga bisa merasakan manfaat dari program rumah subsidi ini. Bulan Agustus saya akan mengunjungi beberapa kampus di Bandung, seperti Unpar dan ITB, untuk memperluas jangkauan sosialisasi,” ujarnya. Ia menambahkan, keterlibatan dunia akademik sangat penting dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan telah melakukan pertemuan serupa dengan Rektor ITB untuk menjajaki dukungan terhadap program ini. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong terwujudnya Program 3 Juta Rumah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Rektor Unpar Prof. Tri Basuki Joewono bersama jajaran kampus dan Ketua Ikatan Alumni Unpar, Tracy, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai program rumah subsidi sangat dibutuhkan, terutama bagi pegawai kampus yang belum memiliki tempat tinggal tetap.

“Kami sangat mendukung program dari Kementerian PKP ini. Kami juga akan mengajak alumni untuk ikut berkontribusi dalam implementasinya. Saat ini kami sedang menyiapkan data pegawai yang belum memiliki rumah agar dapat segera diakomodasi dalam program ini,” tutur Prof. Tri Basuki.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan nama baru Stasiun LRT Jakarta menjadi Boulevard Utara Summarecon Mall, bersamaan dengan pembukaan jembatan penghubung langsung dari stasiun menuju Summarecon Mall Kelapa Gading. Fasilitas ini menjadi simbol integrasi antara transportasi publik dan pusat gaya hidup perkotaan.

Kolaborasi antara PT LRT Jakarta dan PT Summarecon Agung Tbk ini menandai sinergi strategis yang memperkuat konsep transit-oriented development (TOD) yang sedang dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Stasiun yang berada di kawasan dengan volume penumpang tinggi ini kini memiliki akses langsung dan aman bagi pengunjung mall melalui jembatan terbuka sepanjang 120 meter, dengan tambahan 20 meter menuju area GAFOY.

Jembatan ini didesain dengan konsep open-air berkanopi, mengutamakan sirkulasi udara dan kenyamanan, serta dilengkapi CCTV dan petugas keamanan. Fasilitas ini dibuka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, mengikuti jam operasional mall.

President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi menyatakan bahwa inisiatif naming rights ini mencerminkan komitmen Summarecon dalam mendukung pengembangan kota yang semakin terintegrasi dengan moda transportasi publik.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong masyarakat untuk mulai berpindah ke transportasi publik yang lebih aman dan nyaman. Ini juga menjadi bagian dari edukasi publik untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi,” ujarnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Iwan Takwin, menambahkan bahwa kerja sama antara operator transportasi dan sektor swasta adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem mobilitas urban yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Inisiatif ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berpihak pada transportasi massal. Ke depan, kami akan terus mendorong kolaborasi serupa,” tegasnya.

Senada, Direktur Utama PT LRT Jakarta, Hendri Saputra, menekankan bahwa integrasi dengan pusat perbelanjaan merupakan bagian dari transformasi layanan LRT menjadi moda yang semakin relevan dengan kebutuhan warga urban.

“Konektivitas yang baik akan mengubah pola mobilitas masyarakat. Kerja sama naming rights ini bukan hanya tentang identitas, tapi tentang menghadirkan nilai tambah nyata bagi pengguna,” ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model pengembangan transportasi publik berbasis pengalaman, yang mengutamakan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan. PT LRT Jakarta membuka peluang kerja sama lanjutan guna memperluas jaringan dan memperkuat peran transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan Jakarta.