Aktual

BEKASI, KORIDOR.ONLINE — PT Metropolitan Land Tbk (Metland) terus menunjukkan kinerja yang solid di tengah tren pemulihan ekonomi nasional. Hingga akhir September 2025, Perseroan mencatat marketing sales sebesar Rp1,345 triliun, atau sekitar 67 persen dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2 triliun.

Capaian tersebut sebagian besar disumbang oleh penjualan unit rumah tapak di sejumlah proyek utama, antara lain Metland Transyogi, Metland Cikarang, dan Metland Cibitung.

Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Anhar Sudradjat, menjelaskan bahwa Perseroan tetap optimistis dapat menjaga pertumbuhan laba hingga akhir tahun seiring dengan kondisi ekonomi yang kian membaik.

“Kami bersyukur atas capaian positif hingga kuartal ketiga tahun ini. Aktivitas pasar properti mulai bergerak stabil dan kami yakin target tahunan dapat tercapai dengan dukungan kinerja penjualan yang kuat di proyek-proyek unggulan,” ujar Anhar dalam paparan publik kinerja Perseroan, Senin (10/11).

Pendapatan Kuartal III Tembus Rp1,13 Triliun

Sepanjang kuartal III 2025, Metland membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,131 triliun, yang terdiri atas Rp722 miliar dari penjualan residensial dan Rp409 miliar dari pendapatan berulang (recurring income).

Dari total pendapatan tersebut, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat mencapai Rp232 miliar.

Direktur Keuangan Olivia Surodjo menjelaskan, komposisi pendapatan Metland pada periode ini terdiri atas 64% dari penjualan residensial dan 36% dari pendapatan berulang, yang berasal dari pusat perbelanjaan, hotel, pusat rekreasi, dan sumber lainnya.

“Kontributor terbesar berasal dari proyek Metland Cibitung dan Metland Menteng, sementara kinerja pendapatan berulang terutama ditopang oleh Metropolitan Mall Bekasi serta peningkatan performa hotel seperti Horison Ultima Seminyak dan Metland Venya Ubud,” jelas Olivia.

Dari sisi neraca, Metland mencatat total aset sebesar Rp7,7 triliun, naik 3,84% dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya. Liabilitas meningkat 5,82% menjadi Rp1,9 triliun, sedangkan ekuitas naik 3,19% menjadi Rp5,7 triliun.

Struktur keuangan yang sehat ini menunjukkan kemampuan Perseroan menjaga kinerja dan likuiditas di tengah dinamika pasar properti.

Perkuat Penjualan dan Kinerja Komersial

Memasuki kuartal IV 2025, Metland menghadirkan berbagai program promosi akhir tahun di proyek-proyek residensial dan komersial, mencakup penawaran harga spesial, potongan biaya pembelian, serta skema pembayaran yang lebih fleksibel. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong peningkatan transaksi dan memperluas basis konsumen menjelang penutupan tahun.

Pada sektor komersial, Grand Metropolitan Bekasi meluncurkan sejumlah program tematik akhir tahun guna meningkatkan kunjungan dan daya tarik konsumen.

Sementara di sektor perhotelan, Metland mencatat peningkatan kinerja operasional dibanding kuartal sebelumnya, didorong oleh kenaikan tingkat okupansi dan aktivitas MICE di unit seperti Horison Ultima Bekasi dan Metland Hotel Bekasi. Untuk kategori leisure hotel, seperti Horison Ultima Seminyak dan Metland Venya Ubud, tingkat okupansi stabil di atas 80%, menandakan tingginya minat wisatawan terhadap destinasi Bali.

Fokus Pertumbuhan Berkelanjutan Menuju 2026

Menatap dua bulan terakhir 2025, Metland akan terus memperkuat penjualan pada segmen rumah tapak dan memperluas kontribusi dari pendapatan berulang. Perseroan menilai fundamental bisnis yang solid serta portofolio proyek yang beragam menjadi modal utama untuk memasuki tahun 2026 dengan optimisme tinggi.

Direktur Pengembangan Bisnis Nitik Hening menambahkan, saat ini Metland tengah mengembangkan dua proyek dalam tahap konstruksi, yaitu GAVEnue sebagai perluasan Grand Metropolitan Bekasi, dan Metland Marron Hotel Tomohon. Selain itu, tiga proyek baru sedang dalam tahap persiapan, yakni Metland Smara Bekasi, Metland Subang, dan Metland Manado.

“Kami percaya tahun depan akan membawa peluang pertumbuhan baru. Dengan strategi yang adaptif, efisiensi yang terjaga, dan komitmen terhadap kualitas, Metland siap melanjutkan momentum positif menuju 2026,” ujar Nitik.

SEMARANG, KORIDOR.ONLINE — Program pro-rakyat Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan komitmennya untuk menggerakkan seluruh instrumen komunikasi publik milik pemerintah daerah guna memperluas jangkauan informasi program tersebut kepada masyarakat.

“Saya akan meminta agar sosialisasi KPP dan FLPP dilakukan secara masif. Kami akan memanfaatkan billboard, media publik, dan seluruh kanal informasi Pemprov agar masyarakat Jateng mengetahui manfaat dan cara mengakses program ini,” ujar Gubernur Ahmad Lutfi di sela kegiatan Sosialisasi KPP dan FLPP yang berlangsung di Majapahit Convention (MAC), Kota Semarang, Rabu (5/11/2025).

Dorongan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Menteri PKP menyambut positif langkah cepat Pemprov Jawa Tengah dan Bank Jateng dalam memperkuat layanan perumahan bagi masyarakat. Ia menilai semangat kolaborasi daerah merupakan kunci akselerasi capaian program perumahan nasional.

“Saya bersama Mendagri hadir di Semarang melihat langsung komitmen kuat Gubernur Jateng dan Bank Jateng untuk melayani rakyat melalui sektor perumahan. Dengan dukungan publikasi masif dari pemerintah daerah, kami optimis akan terjadi pergeseran besar dalam percepatan program KPP dan FLPP di Jawa Tengah,” ujar Menteri PKP dalam sambutannya.

Acara sosialisasi yang diikuti lebih dari 1.000 peserta—terdiri atas pengembang perumahan, pemilik toko bangunan, penyedia jasa konstruksi, dan pelaku UMKM—menjadi wadah interaktif antara pemerintah pusat dan pelaku usaha. Menteri PKP juga mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan kendala yang dihadapi pelaku sektor perumahan di daerah.

Berdasarkan data BP Tapera, hingga 2025 tercatat 19.000 unit rumah subsidi di Jawa Tengah telah memanfaatkan fasilitas FLPP, dari total 217.312 unit secara nasional.

“KPP dan FLPP adalah wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor perumahan rakyat. Terima kasih kepada Bank Jateng dan BNI atas dukungannya dalam memperkuat penyaluran program ini,” tambah Menteri PKP.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan dukungan terhadap implementasi dan sosialisasi program KPP dan FLPP secara berkelanjutan. Kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan perbankan daerah diharapkan memperluas akses pembiayaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program KPP dan FLPP diharapkan tidak hanya mempercepat pencapaian target perumahan nasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi perumahan yang inklusif di Jawa Tengah.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Program pembiayaan perumahan rakyat terus menunjukkan kinerja positif. Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 213.630 unit rumah senilai Rp26,51 triliun, atau setara 61,03% dari target nasional 350 ribu unit di tahun ini.

Capaian tersebut merupakan hasil nyata dari kolaborasi 39 bank penyalur, 7.638 pengembang, dan 22 asosiasi perumahan di 398 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi penyaluran pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh seluruh ekosistem perumahan — mulai dari bank penyalur, pengembang, asosiasi, hingga pemerintah daerah — yang terus bergerak bersama. Berkat sinergi ini, BP Tapera mampu menjaga momentum realisasi hingga menembus lebih dari 213 ribu unit di tahun 2025,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Bank dan Wilayah Penopang Terbesar

Kontribusi terbesar dalam penyaluran FLPP masih didominasi oleh Bank BTN dengan 104.326 unit rumah (48,83%), diikuti BTN Syariah (44.434 unit/20,79%), BRI (22.709 unit/10,63%), BNI (10.052 unit/4,70%), dan Bank Mandiri (9.340 unit/4,37%).

Dari sisi wilayah, Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 48.252 unit (22,58%), disusul Jawa Tengah (18.707 unit/8,75%), Sulawesi Selatan (17.370 unit/8,13%), Banten (14.094 unit/6,59%), dan Jawa Timur (14.001 unit/6,55%).

Sementara di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi mencatat penyerapan tertinggi dengan 10.992 unit rumah (5,14%), disusul Kabupaten Bogor (8.086 unit/3,78%), Kabupaten Tangerang (6.304 unit/2,95%), Kabupaten Karawang (5.508 unit/2,57%), dan Kota Kendari (5.116 unit/2,39%).

Peran Asosiasi Pengembang dan Ekosistem Perumahan

Heru juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh asosiasi pengembang yang berkontribusi aktif dalam menjaga laju pembangunan rumah subsidi. Beberapa asosiasi dengan kontribusi terbesar antara lain:

• REI: 89.775 unit (42,02%)

• APERSI: 63.650 unit (29,79%)

• HIMPERRA: 28.847 unit (13,50%)

• APERNA S: 7.215 unit (3,37%)

• ASPRUMNAS: 7.005 unit (3,27%)

“Keberhasilan penyaluran FLPP merupakan buah kerja kolektif seluruh asosiasi yang terus menjaga semangat gotong royong dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi MBR,” tambah Heru.

Langkah Percepatan dan Optimisme Akhir Tahun

Menjelang akhir tahun, BP Tapera terus memperkuat langkah percepatan untuk menuntaskan target 350 ribu rumah MBR melalui berbagai strategi utama, antara lain:

1. Sosialisasi intensif bersama pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi di lapangan.

2. Integrasi dengan program KUR Perumahan, guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pengembang kecil.

3. Kolaborasi dengan OJK melalui SLIK, untuk mempercepat verifikasi calon debitur dan meningkatkan efisiensi penyaluran.

4. Penyempurnaan strategi segmentasi agar penyaluran tepat sasaran sesuai karakteristik MBR di setiap daerah.

5. Pendampingan teknis langsung bagi pengembang dan bank penyalur untuk mempercepat penyelesaian administrasi proyek.

“Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan langkah percepatan yang kami jalankan, BP Tapera optimis dapat menuntaskan target FLPP tahun ini. Ini merupakan bentuk kontribusi nyata kami terhadap Program 3 Juta Rumah Nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo,” tegas Heru.

Menjaga Momentum Kolaborasi untuk Hunian Layak

Momentum positif ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan kolaboratif mampu mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan setiap MBR di Indonesia dapat memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau.

“Target 350 ribu unit bukan hanya realistis, tapi dapat kita capai bersama. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat gotong royong, kita wujudkan impian setiap keluarga Indonesia untuk memiliki rumah sendiri,” pungkas Heru.

BOGOR, KORIDOR.ONLINE — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) memperingati hari jadinya yang ke-7 dengan semangat kebersamaan melalui tema “Peduli dan Berbagi untuk Negeri.” Momentum ini menjadi refleksi atas kiprah HIMPERRA dalam memperkuat peran sektor perumahan sekaligus meneguhkan kepedulian sosial kepada masyarakat.

Sebagai wujud nyata, HIMPERRA menyerahkan tujuh unit rumah gratis kepada para ustadz dan marbot di tujuh kota di Indonesia. Aksi ini menjadi simbol rasa syukur dan kontribusi nyata pengembang anggota HIMPERRA dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perumahan rakyat.

Ketua Umum HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menyampaikan bahwa tema milad tahun ini merepresentasikan rasa syukur atas perjalanan organisasi serta tekad untuk terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang perumahan.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah strategis pemerintah yang memberikan napas baru bagi sektor perumahan rakyat. Dukungan regulasi dan insentif yang ada menjadi pondasi penting dalam mempercepat penyediaan rumah layak bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ari dalam sambutannya di acara puncak milad yang digelar di Rainbow Hill Golf Club, Bogor.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini telah meluncurkan sejumlah kebijakan penting, seperti program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun, peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 330 ribu unit pada 2025, serta perluasan batas penghasilan penerima manfaat rumah subsidi. Selain itu, pembebasan BPHTB untuk rumah subsidi dan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027 dinilai sebagai bentuk keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan lain yang diapresiasi adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan senilai Rp150 triliun, yang membuka ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk turut serta dalam rantai pasok pembangunan rumah rakyat. “Belum pernah insentif di sektor perumahan sebesar ini,” tegas Ari.

Berbagi untuk Negeri

Dalam rangkaian peringatan milad ke-7, HIMPERRA juga menggelar berbagai kegiatan sosial bertajuk “Peduli dan Berbagi untuk Negeri.” Kegiatan tersebut mencakup penyaluran 70 paket santunan untuk anak yatim, 700 paket sembako untuk masyarakat prasejahtera, serta 7.000 paket makanan untuk warga Gaza, Palestina.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pekerja formal, HIMPERRA turut memberikan 70 ribu bantuan uang muka (DP) rumah subsidi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang membeli rumah dari pengembang anggota HIMPERRA.

Seluruh kegiatan sosial tersebut diserahkan secara simbolis melalui HIMPERRA Golf Charity Tournament, yang diikuti lebih dari 200 peserta dari kalangan pengembang, perbankan, produsen bahan bangunan, dan pejabat pemerintah di sektor perumahan.

Kontribusi Nyata di Lapangan

Tak hanya fokus pada hunian, HIMPERRA juga berkontribusi pada dunia pendidikan melalui rehabilitasi Sekolah Master di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Dukungan tersebut meliputi perbaikan 17 bagian masjid, pengecatan delapan ruang kelas, serta pemberian 45 paket alat tulis bagi anak-anak didik di sekolah yang menjadi ruang belajar bagi anak jalanan dan masyarakat kurang mampu.

Sebagai asosiasi pengembang terbesar ketiga di Indonesia, dengan lebih dari 3.000 anggota yang 80 persennya bergerak di sektor perumahan subsidi, HIMPERRA berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses hunian layak.

“Kami siap mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah per tahun. HIMPERRA akan terus memperkuat kolaborasi, baik dengan pemerintah maupun mitra swasta, agar cita-cita rumah untuk semua dapat segera terwujud,” ujar Ari.

Harapan ke Depan

Menutup rangkaian peringatan milad, Ari menyampaikan harapan agar pada perayaan HIMPERRA tahun depan, Presiden Prabowo Subianto dapat berkenan hadir.

“Kami berharap kegiatan sosial tahun depan dapat menjangkau lebih luas, termasuk penambahan jumlah rumah gratis bagi para imam dan marbot masjid di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Upaya mempercepat pelaksanaan program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki tahap transformasi digital. Sebagai bagian dari langkah modernisasi sektor perumahan, sistem pengawasan proyek berbasis teknologi digital mulai diuji coba untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pembangunan hunian rakyat.

Melalui sistem ini, pengembang dan pekerja lapangan dapat memantau progres konstruksi secara real-time melalui platform komunikasi yang sudah umum digunakan masyarakat, tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Setiap perkembangan proyek terdokumentasi otomatis, lengkap dengan waktu dan lokasi, dan tersimpan dalam laporan digital yang dapat diakses kapan pun.

Direktur Utama Autokon, Sulistio S. Reksoprodjo, menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang agar mudah diadopsi oleh seluruh pelaku proyek di lapangan, mulai dari tukang, mandor, hingga manajer proyek.

“Kami berupaya menghadirkan sistem yang sederhana dan mudah digunakan. Dengan memanfaatkan platform digital yang sudah dikenal luas, seluruh proses pelaporan bisa dilakukan secara cepat, real-time, dan transparan,” ujar Sulistio di Jakarta, Kamis (30/10).

Menurut Sulistio, sistem digital ini tidak hanya mempercepat pengumpulan data lapangan, tetapi juga menekan potensi kesalahan dan manipulasi laporan. Setiap foto progres proyek dilengkapi timestamp dan metadata lokasi yang dapat diverifikasi secara langsung oleh pihak manajemen, sehingga menjamin keabsahan data.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyambut positif langkah digitalisasi tersebut dan menilai penerapannya merupakan bagian penting dalam menjaga mutu bangunan di tengah percepatan pembangunan nasional.

“REI berkomitmen mendukung penuh program 3 juta rumah dengan memastikan aspek kualitas tetap terjaga. Teknologi seperti ini membuat proses pengawasan lebih terukur, efisien, dan akuntabel,” ujar Joko.

Saat ini, sistem pengawasan digital tersebut tengah diujicobakan di sejumlah proyek perumahan sebagai program percontohan. Hasil dari tahap uji coba akan menjadi dasar penerapan secara luas di proyek-proyek berikutnya yang dikelola oleh para pengembang anggota REI di berbagai daerah.

Joko menambahkan bahwa penerapan sistem digital diharapkan dapat memangkas proses administrasi manual, mempercepat pelaporan, serta mempermudah koordinasi antara kontraktor, pengawas, dan pengembang.

“Dengan sistem terpadu, seluruh rantai kerja proyek dapat terhubung dalam satu platform yang sama. Proses pemantauan menjadi lebih cepat, dan keputusan manajerial dapat diambil lebih akurat,” jelasnya.

Langkah digitalisasi ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola pembangunan perumahan nasional. Selain mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah dalam lima tahun ke depan, penerapan teknologi juga diharapkan mendorong terbentuknya ekosistem digital industri properti Indonesia, di mana seluruh proses pembangunan — mulai dari konstruksi hingga serah terima — dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan terukur.

UBUD, KORIDOR.ONLINE — Dalam semangat merayakan kreativitas dan harmoni dengan alam, Metland Venya Ubud turut ambil bagian dalam penyelenggaraan Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) 2025, festival sastra dan budaya terbesar di Asia Tenggara yang setiap tahunnya menjadi wadah pertemuan penulis, pembaca, dan seniman dari berbagai penjuru dunia.

Tahun ini, Metland Venya Ubud berpartisipasi dengan menghadirkan Masterclass “Nature and Travel Writing” bersama Nina Karnikowski, jurnalis perjalanan dan penulis ternama asal Australia yang dikenal lewat karyanya mengenai keindahan alam dan pariwisata berkelanjutan.

Kelas eksklusif ini digelar pada 30 Oktober 2025, pukul 09.00–12.00 WITA di Metland Venya Ubud. Selama tiga jam, para peserta diajak menyelami dunia penulisan perjalanan dan alam secara lebih mendalam. Melalui panduan Nina, peserta akan mempelajari cara menulis dengan sensitivitas, menangkap keindahan lanskap lewat kata, serta menemukan makna personal di balik setiap perjalanan.

“Menulis perjalanan sejatinya bukan tentang berpindah tempat, tetapi tentang menemukan diri. Ubud memiliki energi unik bagi para penulis, dan saya ingin membantu peserta menemukan cara menuliskannya dengan jujur dan penuh rasa,” ungkap Nina Karnikowski.

Pendaftaran masterclass ini dapat dilakukan melalui situs resmi Ubud Writers & Readers Festival di www.ubudwritersfestival.com, dengan jumlah peserta terbatas agar suasana belajar tetap intim dan interaktif.

Kolaborasi Seni, Alam, dan Wellness

Partisipasi Metland Venya Ubud dalam UWRF 2025 merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kegiatan kreatif dan budaya di Ubud, sekaligus memperkuat filosofi keseimbangan dan harmoni yang menjadi ciri khas resort tersebut.

“Kami percaya bahwa menulis dan bercerita adalah cara untuk menyembuhkan dan menghubungkan diri. Nilai itu sejalan dengan semangat yang kami hadirkan di Metland Venya Ubud — tempat di mana alam, seni, dan ketenangan berpadu menjadi satu,” ujar Irvan, General Manager Metland Venya Ubud.

Lebih dari sekadar resort, Metland Venya Ubud hadir sebagai ruang inspiratif yang menyatukan kenyamanan modern dengan nuansa budaya Bali. Berlokasi di kawasan hijau Ubud yang menenangkan, resort ini menawarkan pengalaman menginap yang mendukung keseimbangan tubuh dan pikiran.

Fasilitas yang tersedia antara lain yoga pavilion, infinity pool, restoran dengan hidangan sehat bercita rasa lokal, serta berbagai fasilitas wellness yang dirancang untuk membantu tamu menemukan kembali ketenangan diri.

BSD CITY, KORIDOR.ONLINE — Di tengah pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia yang kini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, Sinar Mas Land melalui Digital Hub kembali menegaskan perannya sebagai katalis inovasi nasional. Melalui dukungannya terhadap Indocomtech 2025, pameran teknologi konsumen terbesar dan paling bergengsi di Indonesia yang berlangsung pada 23–26 Oktober 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Digital Hub menjadi jembatan kolaborasi bagi pelaku industri, startup, akademisi, hingga masyarakat digital masa kini.

Dengan jumlah pengguna internet yang telah menembus 229 juta jiwa atau lebih dari 80 persen populasi nasional, Indonesia berada di garis depan ekonomi digital kawasan. Menurut laporan e-Conomy SEA 2024 oleh Google, Temasek, dan Bain, nilai ekonomi digital Indonesia bahkan diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada 2025. Melihat potensi besar tersebut, Indocomtech tahun ini hadir dengan tema “Innovating the Future: Smart Technology for the New Era”, menandai 31 tahun kiprah pameran ini dalam mendorong adopsi teknologi cerdas.

Sebagai pusat inovasi Sinar Mas Land, Digital Hub telah tumbuh menjadi ekosistem business enabler yang menyatukan startup, perusahaan teknologi global, serta pelaku di bidang kesehatan, pendidikan, dan industri kreatif di berbagai proyek Sinar Mas Land. Di Indocomtech 2025, Digital Hub tidak hanya menampilkan solusi dan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), cloud computing, fintech, hingga smart living, tetapi juga menghadirkan ruang interaktif bagi pengunjung untuk mengalami langsung bagaimana teknologi dapat memperkuat daya saing bangsa.

“Kehadiran kami di Indocomtech 2025 bukan sekadar partisipasi dalam pameran, tetapi wujud komitmen nyata Digital Hub untuk mempercepat transformasi digital Indonesia,” ujar Irawan Harahap, CEO Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land.

“Kami percaya bahwa masa depan digital Indonesia dibangun atas tiga fondasi utama: kemitraan, inovasi, dan knowledge sharing. Melalui kolaborasi lintas sektor, Digital Hub berperan sebagai penghubung antara generasi inovator dan percepatan ekonomi digital nasional, agar Indonesia dapat menjadi pusat inovasi digital kelas dunia,” tambahnya.

Indocomtech 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Apkomindo Indonesia (YAI) dan didukung oleh NVIDIA Indonesia sebagai AI Technology Partner menghadirkan berbagai pengalaman digital interaktif, mulai dari Brand Launching & Product Showcase, E-Sport Competition, Olimpiade TIK Nasional, hingga Technology Talkshow bersama para pakar dan inovator industri.

Partisipasi Digital Hub dalam ajang ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring bisnis, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta memperkuat visi besar Indonesia Digital 2045. Melalui berbagai sesi seperti AI showcase, demo teknologi, dan kelas edukatif, Digital Hub mengajak publik untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas optimalisasi penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam program pembiayaan perumahan bersubsidi. Pertemuan berlangsung pada 21 Oktober 2025 di Ruang Rapat Menteri Keuangan.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan BP Tapera di lapangan serta diskusi bersama para mitra kerja, termasuk Bank Penyalur dan asosiasi pengembang di berbagai daerah. Salah satu isu yang dibahas adalah tantangan terkait penggunaan data SLIK OJK dalam proses verifikasi kelayakan calon debitur penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Heru menjelaskan bahwa banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkendala akibat catatan Non Performing Loan (NPL) pada kredit konsumtif, yang berdampak pada hasil SLIK dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan KPR subsidi.

“BP Tapera telah menyampaikan temuan ini kepada OJK sejak 5 Agustus 2025. Dari data kami, periode 1 Januari 2022 hingga 4 Agustus 2025 tercatat 111.258 data debitur yang tidak diproses lebih dari dua bulan oleh bank penyalur. Bahkan terdapat calon penerima FLPP yang sudah lolos subsidi checking namun belum ditindaklanjuti oleh bank,” ujar Heru.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menurunkan minat calon penerima FLPP karena lamanya waktu tunggu.
Menanggapi data tersebut, OJK mencatat sebanyak 103.297 data atau 92,84% berasal dari Bank Himbara dan BSI. Dari jumlah itu, 5.632 calon debitur telah terealisasi pencairannya, 36.404 calon debitur masih dalam proses tindak lanjut, dan 3.299 calon debitur ditolak akibat status SLIK.

Selain itu, BP Tapera juga menghimpun laporan manual dari pengembang dan bank di lapangan dengan total 13.321 kasus, di mana 5.146 di antaranya berkaitan dengan permasalahan SLIK (status Kol 2 hingga Kol 5).

Meskipun demikian, Heru tetap optimistis target penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tahun 2025 dapat tercapai.

“Berdasarkan hasil analisis bersama OJK serta data pembangunan rumah dan potensi demand, proyeksi capaian FLPP hingga akhir tahun bisa mencapai 354.200 unit,” jelasnya.

Proyeksi ini mencakup tindak lanjut data analitik sebanyak 57.644 unit, stok siap akad 46.583 unit, tambahan dari kegiatan pemasaran di daerah potensial 9.000 unit, serta antrian proses di SiKasep 33.635 unit.

Dalam kesempatan itu, Heru juga menyampaikan dua usulan kebijakan kepada pemerintah, yakni:

1. Perbaruan status SLIK OJK menjadi “lunas” bagi nasabah yang telah melunasi tunggakan agar pengajuan KPR FLPP dapat segera diproses.

2. Relaksasi atau pemutihan tunggakan hingga batas nilai tertentu bagi kreditur yang sudah tidak aktif atau tidak eksis lagi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas langkah BP Tapera dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional. Ia juga memberikan arahan agar BP Tapera memperdalam analisis data tolakan SLIK OJK dengan klasifikasi nilai tunggakan yang lebih rinci sebagai dasar untuk mengusulkan relaksasi kebijakan bagi calon debitur MBR.

“BP Tapera perlu memperkuat basis data dan terus mengoptimalkan penyaluran FLPP agar target 350.000 unit rumah tahun ini dapat tercapai, sekaligus mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat,” ujar Purbaya.

Hingga 22 Oktober 2025, BP Tapera telah menyalurkan 204.978 unit rumah senilai Rp25,44 triliun. Sejak tahun 2022, total akumulasi penyaluran FLPP mencapai 860.278 unit rumah dengan nilai Rp101,48 triliun.

SURABAYA, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai instrumen pembiayaan untuk mempercepat pembangunan dan renovasi rumah masyarakat dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) — baik perseorangan maupun badan usaha — yang bergerak di sektor perumahan dan konstruksi rakyat.

Peluncuran KPP dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan, di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (21/10/2025).

“Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujar Menko Airlangga.

Airlangga mengajak seluruh kepala daerah serta perbankan penyalur untuk turut mendukung percepatan penyaluran KPP. Menurutnya, program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah layak huni, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi nasional.

“Saya minta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mendorong kontraktor daerah untuk membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri atas Rp113 triliun untuk sisi suplai (kontraktor UMKM) guna mempercepat pembangunan rumah, serta Rp17 triliun untuk sisi permintaan (masyarakat) yang membutuhkan pembiayaan renovasi rumah.

Airlangga berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini secara maksimal.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.

Menurut Sekjen Kementerian PKP, pelaksanaan KPP mengacu pada Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum penyaluran kredit program ini.

“Kami siap mensukseskan penyaluran Kredit Program Perumahan agar masyarakat bisa menempati rumah layak huni, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja di sektor perumahan,” ujar Didyk Choiroel.

DELI SERDANG, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat meninjau perumahan subsidi SMK Residence 2 di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kunjungan kerja ini menjadi ajang evaluasi sekaligus bentuk apresiasi terhadap langkah progresif Pemerintah Daerah Deli Serdang yang telah membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi warga penerima rumah subsidi.

“Inilah contoh nyata keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyatnya. BPHTB dan PBG gratis bukan hanya kebijakan administratif, tapi bentuk kepedulian terhadap hak dasar masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Menteri Ara dalam sambutannya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, serta jajaran pejabat dari Kementerian PKP dan BP Tapera.

Sebagai simbol dukungan terhadap gerakan penyediaan rumah rakyat, dilakukan pula penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada lima warga penerima manfaat. Suasana haru menyelimuti prosesi sederhana namun bermakna tersebut, yang menandai langkah baru bagi keluarga-keluarga penerima untuk memulai kehidupan di rumah sendiri.

Dalam arahannya kepada pihak perbankan, Menteri Ara juga menekankan pentingnya transparansi proses akad kredit KPR.

“Masyarakat harus tahu dengan jelas setiap rupiah yang dibayarkan. Proses akad tidak boleh ada yang ditutupi. Semuanya harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memberikan apresiasi terhadap kualitas pembangunan perumahan yang digarap oleh Bungsu Land Property selaku pengembang SMK Residence 2.

“Perumahan ini menunjukkan bahwa rumah subsidi tidak identik dengan kualitas rendah. Dengan komitmen dan pengawasan yang baik, rumah rakyat pun bisa nyaman, aman, dan estetik,” ujarnya.

SMK Residence 2 menghadirkan lingkungan hunian yang tertata rapi, dilengkapi ruang terbuka hijau, jalan lingkungan yang lebar, serta pengamanan sekuriti 24 jam. Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan standar baru dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang tidak hanya fokus pada harga terjangkau, tetapi juga kualitas hidup penghuninya.

Melalui kunjungan ini, Kementerian PKP menegaskan arah kebijakan barunya dalam pembangunan perumahan rakyat — mengutamakan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang, agar setiap rumah subsidi benar-benar menjadi rumah harapan, bukan sekadar bangunan.

“Kita ingin rakyat kecil bisa hidup dengan bermartabat di rumah yang layak. Karena rumah adalah hak, bukan kemewahan,” tutup Menteri Ara.