BP Tapera: Pemanfaatan Lahan eks BLBI Langkah Nyata Wujudkan Program 3 Juta Rumah
Tanah-tanah negara yang belum dimanfaatkan dapat menjadi modal untuk pembangunan rumah vertikal dengan skema pembiayaan subsidi yang tetap terjangkau bagi MBR
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho (Komisioner Heru), mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Menteri Ara), dalam kunjungan ke Bekasi dan Karawaci pada Sabtu (22/2) untuk meninjau lahan milik pemerintah.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di sekitar Jalan Nur Ali, Kecamatan Bekasi Barat. Kunjungan ini turut dihadiri jajaran eselon I di Kementerian PKP, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, serta perwakilan dari REI, Apersi, dan Himperra. Setelah berdiskusi singkat dengan pengelola daerah setempat dan warga, Menteri PKP melanjutkan perjalanan ke Perumahan Vinewood City di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
Perumahan Vinewood City merupakan hunian yang dapat dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Terletak di Jalan Raya Kali CBL, Desa Srijaya, Tambun Utara, Bekasi, kawasan ini berada sekitar 2 km dari Jalan Tol Gabus, dengan lingkungan sekitar yang masih didominasi area persawahan.
Menurut Komisioner Heru, sejak 2022 hingga 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 655.300 unit rumah dengan total nilai Rp76,04 triliun. Sementara itu, rumah subsidi yang dibiayai dari dana Tapera sejak 2021 hingga 2024 mencapai 19.267 unit senilai Rp3,02 triliun. Adapun realisasi KPR subsidi dari 1 Januari hingga 21 Februari 2025 telah mencapai 61.531 unit, terdiri dari 54.976 unit dalam proses pembangunan hingga akad, serta 6.555 unit rumah subsidi yang telah terealisasi melalui skema KPR FLPP.
Sejak Presiden Prabowo-Gibran mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah, capaian realisasi KPR subsidi sejak Menteri PKP dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai 111.193 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68.834 unit masih dalam tahap pembangunan hingga akad, sementara 42.359 unit sudah terealisasi dalam penyaluran KPR subsidi.
“Jika pemerintah mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk perumahan di luar APBN, maka penyaluran dana FLPP tahun 2025 berpotensi melebihi target 220 ribu unit. Ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung program 3 juta rumah,” ujar Komisioner Heru dengan optimisme.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menteri PKP dan rombongan juga meninjau Taman Sari Lippo Karawaci, di mana terdapat aset negara seluas 3,7 hektare dengan nilai sekitar Rp49 miliar.
Menurut Menteri Ara, kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kombinasi hunian komersial dan subsidi bagi generasi milenial.
“Kami baru meninjau, selanjutnya akan kami pelajari lebih lanjut. Namun, pemerintah memang berencana memanfaatkan lahan ini untuk mendukung program 3 juta rumah,” jelasnya.
Komisioner Heru menambahkan bahwa pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan langkah inovatif dalam mendukung pembangunan hunian vertikal bagi MBR.
“Tanah-tanah negara yang belum dimanfaatkan dapat menjadi modal untuk pembangunan rumah vertikal dengan skema pembiayaan subsidi yang tetap terjangkau bagi MBR. Ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah,” tambahnya
Di penghujung kunjungan, Menteri PKP, didampingi Komisioner Heru dan rombongan, melanjutkan perjalanan ke Taman Sari Lippo Karawaci. Di kawasan tersebut, terdapat aset negara seluas 3,7 hektar dengan nilai mencapai sekitar Rp49 miliar.
Menteri PKP menyampaikan bahwa kawasan ini memiliki potensi besar sebagai hunian bagi generasi milenial dengan perpaduan antara hunian komersial dan subsidi.
“Kami baru saja meninjau lokasi ini dan akan melakukan kajian lebih lanjut. Namun, pemerintah memiliki rencana untuk memanfaatkan lahan ini dalam program pembangunan 3 juta rumah,” ujar Menteri Ara.
Komisioner Heru menambahkan bahwa pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan langkah strategis. “Tanah negara yang belum dimanfaatkan dapat menjadi modal penting untuk pembangunan hunian vertikal. Dengan skema pembiayaan subsidi, hunian ini akan tetap terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta rumah,” jelasnya dengan optimisme.
