BP Tapera Dukung Penyediaan 20 Ribu Unit Rumah Subsidi Bagi Pekerja Migran

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) membahas program pembangunan 3 juta rumah dan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (19/3).

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Menteri Ara), dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pekerja migran Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

“Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara. Pemerintah akan membantu menyediakan 20 ribu rumah subsidi bagi pekerja migran sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam membangun negeri,” ujar Menteri Ara.

Rumah subsidi ini akan dibangun di beberapa provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses terhadap hunian yang layak.

“Pekerja migran adalah orang-orang yang harus kita bantu. Alhamdulillah, Pak Ara mendukung inisiatif ini,” ujarnya.

Menteri P2MI juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pekerja migran tidak hanya terlindungi selama bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tanah air.

“Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pekerja migran Indonesia tercatat mencapai 296.970 orang, dengan populasi terbesar berada di Hong Kong. Mayoritas pekerja migran Indonesia berasal dari Jawa Timur.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang turut hadir dalam pertemuan ini, menyampaikan kesiapan BP Tapera dalam membantu pekerja migran Indonesia memiliki hunian yang layak.

“Sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan berhak mengakses program ini. Yang penting, rumah tersebut merupakan rumah pertama dan harus dihuni dalam satu tahun setelah serah terima (BAST),” jelas Heru.

Saat ini, BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) telah merealisasikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebanyak 91.528 unit rumah sejak 1 Januari hingga 19 Maret 2025. Dari jumlah tersebut, 55.942 unit rumah dalam tahap proses pembangunan hingga akad, sementara 35.586 unit telah disalurkan melalui skema FLPP dan Tapera. Sementara itu, dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Maret 2025, realisasi KPR Subsidi mencapai 134.937 unit rumah, yang terdiri dari 63.618 unit dalam proses hingga akad dan 71.319 unit yang telah tersalurkan.

Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja migran Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendukung perekonomian nasional.