Aktual

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE – BP Tapera raih tiga penghargaan dalam ajang Contact Center World Awards in Asia Pacific yang merupakan The Global Assosiation for Contact Center & Customer Engagement Best Practices yang berlangsung di Bali, 24 – 28 Juli 2023. Dalam ajang internasional ini, BP Tapera mampu membawa pulang dua gold dan 1 silver. Kompetisi ini menjadi pembuktian bagi BP Tapera dalam upaya untuk terus memberikan layanan prima kepada masyarakat Indonesia bersaing dengan perusahaan lain baik dari tingkat nasional maupun dunia.

Dalam kategori Best Technology Innovation, BP Tapera tampil diwakili oleh Direktur Teknologi Informasi, Terzia Ananta dengan mengusung judul “Transforminng Data Profiling – The power of Mobile Innovation: Tapera Services at Your Hand”  pada Kamis (27/7) bersaing dengan Bank Indonesia dan meraih penghargaan Gold. Sedangkan untuk Best Direct Response Campaign, BP Tapera yang diwakili oleh Angelina Vienta, Pengelola Komunikasi Publik, tampil pada Senin (24/7) menyampaikan “Build House, Build Life” dan meraih penghargaan  yang sama, Gold.

Sementara  untuk kategori Best Customer Service  BP Tapera hadir dengan tema “The Psychological Approach” The Keys to delivering Excellent Customer Experience” pada Kamis (27/7) diwakili oleh Siti Hasnah, Kepala Divisi Layanan Informasi Contact Center bersaing dengan Bank Indonesia dan APM Australia. BP Tapera mampu meraih penghargaan kategori silver atau peringkat kedua.

Menanggapi hal ini, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. “Kami berupaya optimal untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat Indonesia, peserta Tapera. Salah satunya melalui teknologi dan layanan contact center. Ajang ini menjadi pembuktian, bahwa BP Tapera sudah diakui dunia dan menjadikan BP Tapera kredibel dan dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya bangga.

Ajang internasional untuk layanan contact center ini hadir dalam banyak kategori meliputi contact center awards, customer experiences Awards, Team Awards, Technology Awards, Startegic Awards dan Organization Awards yang diikuti oleh berbagai perusahaan seperti  Fiji, BCA, Mandiri, BNI Insurance, APM, Bank Indonesia, dan Blibli, Telco serta Vodafone.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Sebagai bentuk komitmen meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan, BP Tapera dan BTN Syariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS tentang Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Melalui Program Tabungan Rumah Tapera bagi Peserta Pekerja mandiri/Informal Muhammadiyah. PKS Tripartit tersebut ditandatangani oleh Bank BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mewujudkan perluasan kepesertaan pekerja mandiri/informal sebagai peserta dan percepatan penyaluran Rumah Tapera bagi warga Muhammadiyah.  Dimana targetnya adalah segmen dari Pekerja mandiri/informal dengan penghasilan tidak tetap seperti Wiraswasta, UMKM,  Pemuka Agama, Penceramah, serta status pekerjaan tidak tetap seperti para pekerja kontrak dan Guru serta staf honorer. Adapun manfaat atau produk yang diterima adalah #RumahTapera melalui #TabunganRumahTapera.

“Penerima Manfaat yang akan akad hari ini merupakan Peserta Unbankable dan Bankable. Untuk kategori pertama Peserta yang dinyatakan Un-Bankable oleh Bank akan tetap mendapat kesempatan menerima manfaat #RumahTapera dengan cara menabung (Tabungan+Angsuran) selama 3 bulan secara konsisten sebelum dinyatakan menjadi Bankable oleh Bank. Peserta kategori ke-2 yang dinyatakan bankable dapat langsung menerima manfaat dan selanjutnya diharapkan dapat membayar angsuran dan tabungan #RumahTapera. Tabungan beserta pengembangannya akan dikembalikan pada saat tenor berakhir.” ujar Adi Setianto’

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Dr. Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama ini adalah sebagai bentuk kegiatan saling berbagi manfaat yang akan diberikan kepada calon penerima manfaat seperti bidan, perawat, dokter, dan perguruan tinggi di bawah Muhammadiyah.

“Kami mengharapkan agar skema pembiayaan perumahan dibuat lebih fleksibel seperti jika warga yang sudah memiliki lahan untuk komplek perumahan diharapkan bisa diakomodir,” usul Muhadjir Effendy.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan pembiayaan tersebut mengakomodasi Warga Muhammadiyah termasuk Peserta Pekerja mandiri/informal Muhammadiyah yang belum memiliki rumah  melalui skema Saving Plan. Nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama 3 bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud. Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar 1%, angsuran tetap dengan marjin sebesar 5%, dan jangka waktu hingga 20 Tahun. Untuk syarat pengajuan antara lain seluruh warga Muhammadiyah yang belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta (belum menikah) dan  Rp 8 Juta (menikah).

“Pada hari ini kami mengundang nasabah kami untuk melaksanakan akad secara on-site pada acara  Penandatanganan PKS ini sebanyak 30 nasabah dan akad secara on-line melalui zoom sebanyak 373  nasabah. Diharapkan kerjasama ini pada Tahun 2023 BTN Syariah dapat menyerap 2.000 unit rumah bagi  Warga Muhammadiyah, “kata Nixon.

BTN Syariah membidik potensi pembiayaan dari kerjasama ini senilai kurang lebih Rp 500 miliar, termasuk di dalamnya KPR Sejahtera/Subsidi. Sedangkan potensi dana pihak ketiga diharapkan meningkat  menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Dengan jaringan outlet BTN Syariah di seluruh Indonesia sebanyak 33 Kantor Cabang Syariah, 67 KC Pembantu Syariah  dan 5 Kantor Kas Syariah serta pengalaman lebih dari 18 tahun melayani masyarakat Indonesia, Nixon optimistis target tersebut dapat tercapai.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Menapaki semester II tahun 2023, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk semakin ekspansif dalam mengembangkan kerjasamanya dengan sejumlah institusi hingga organisasi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan. Salah satu yang dibidik adalah Muhammadiyah, organisasi massa Islam yang didirikan oleh KH A Dahlan ini menjadi mitra strategis anak usaha Bank BTN, yakni UUS BTN (BTN Syariah) untuk mendorong penyaluran pembiayaan perumahan.

Sebagai bentuk komitmennya BTNSyariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS tentang Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Melalui Program Tabungan Rumah Tapera bagi Peserta Pekerja Mandiri Muhammadiyah. PKS Tripartit tersebut ditandatangani oleh Bank BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah.

“Kami berharap dengan kerjasama yang baik ini warga Muhammadiyah makin mudah memiliki rumah dengan akses pembiayaan yang mudah, murah dan terjangkau cicilannya dengan program pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank dengan skema akad syariah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah dari BTN Syariah,” kata Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023).

Nixon memaparkan, pembiayaan tersebut mengakomodasi Warga Muhammadiyah termasuk Peserta Pekerja Mandiri Muhammadiyah yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan. Nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama tiga bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud.

Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar satu persen, angsuran tetap dengan marjin sebesar lima persen, dan jangka waktu hingga 20 Tahun. Untuk syarat pengajuan antara lain seluruh warga Muhammadiyah yang belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta (belum menikah) dan Rp 8 Juta (menikah).

“Pada hari ini kami mengundang nasabah kami untuk melaksanakan akad secara on-site pada acara Penandatanganan PKS ini sebanyak 30 nasabah dan akad secara on-line melalui zoom sebanyak 373 nasabah. Diharapkan kerjasama ini pada Tahun 2023 BTN Syariah dapat menyerap 2.000 unit rumah bagi Warga Muhammadiyah, ” kata Nixon.

BTN Syariah membidik potensi pembiayaan dari kerjasama ini senilai kurang lebih Rp 500 miliar, termasuk di dalamnya KPR Sejahtera/Subsidi. Sedangkan potensi dana pihak ketiga diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun.

Dengan jaringan outlet BTN Syariah di seluruh Indonesia sebanyak 33 Kantor Cabang Syariah, 67 KC Pembantu Syariah dan lima Kantor Kas Syariah serta pengalaman lebih dari 18 tahun melayani masyarakat Indonesia, Nixon optimistis target tersebut dapat tercapai.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan Indonesia sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy berharap dengan kerjasama antara BTN Syariah, BP Tapera dan Muhammadiyah dapat saling berbagi manfaat.

“Tolong dibuat skema yang lebih fleksibel, terutama warga yang sudah memiliki lahan untuk jadi perumahan, InsyaAllah tidak ada kredit macet kalau bekerjasama dengan Muhammidiyah,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan, tujuan dari kerjasama ini untuk mewujudkan perluasan kepesertaan pekerja mandiri/informal sebagai peserta dan percepatan penyaluran Rumah Tapera bagi warga Muhammadiyah. Adapun targetnya adalah segmen dari Pekerja mandiri/informal dengan penghasilan tidak tetap seperti Wiraswasta, UMKM, Pemuka Agama, Penceramah, serta status pekerjaan tidak tetap seperti para pekerja kontrak dan Guru serta staf honorer.

“Penerima Manfaat yang akan akad hari ini merupakan Peserta Unbankable dan Bankable. Untuk kategori pertama Peserta yang dinyatakan UnBankable oleh Bank akan tetap mendapat kesempatan menerima manfaat #RumahTapera dengan cara menabung (Tabungan+Angsuran) selama tiga bulan secara konsisten sebelum dinyatakan menjadi Bankable oleh Bank.

Adi menambahkan Peserta kategori ke-2 yang dinyatakan bankable dapat langsung menerima manfaat dan selanjutnya diharapkan dapat membayar angsuran dan tabungan #RumahTapera. Tabungan beserta pengembangannya akan dikembalikan pada saat tenor berakhir.” ujar Adi.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai sekitar Rp308 triliun sepanjang semester I/2023. Perolehan tersebut tumbuh 7,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp286,15 triliun.

“Kinerja keuangan semester satu tahun ini memang lebih menantang. Kami optimistis hingga akhir tahun 2023 tetap mampu membukukan kinerja keuangan yang positif sesuai target yang telah ditetapkan. Kami juga masih terus berproses membangun Bank BTN yang lebih modern dan kekinian,” ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya, Jumat (21/7).

Nixon mengungkapkan, penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada semester I/2023. Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp269,48 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada semester I/2023 masih menjadi kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp152,17 triliun tumbuh 10,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp137,25 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 6,49% menjadi Rp90,83 triliun pada semester I/2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp85,30 triliun.

“Kami memacu kredit dengan  sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rasio NPL Gross kami masih terjaga dengan baik di level 3,66%. Hingga akhir tahun ini kami berharap bisa menurunkan rasio NPL di bawah 3%,” kata Nixon.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), seiring ketatnya likuiditas pada industri perbankan, Bank BTN berhasil meningkatkan DPK pada semester I/2023 menjadi Rp313,26 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp307,31 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp170,22 triliun naik sekitar 24% dibandingkan akhir Juni 2022 sebesar Rp137,45 triliun.

Sepanjang semester I/2023, laba bersih Bank BTN tumbuh mencapai hampir sekitar Rp1,5  triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,471 triliun.  Sementara total aset Bank BTN hingga akhir Juni 2023 naik menjadi menjadi  Rp400,54 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp381,74 triliun.

Kinerja BTN Syariah Cemerlang

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada semester I/2023. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak hampir mencapai sekitar 50% menjadi Rp281,21 miliar pada semester I/2023 dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp190,90 miliar.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2023, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 16% menjadi Rp33,90 triliun dibandingkan akhir Juni 2022 sebesar Rp29,24 triliun.

Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I/2023 mencapai Rp34,93 triliun tumbuh 14,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp30,49 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 14,69% menjadi Rp46,27 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp40,35 triliun.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Presiden terpilih dalam pemilu 2024 nanti didesak memberikan perhatian besar terhadap program penyediaan perumahan nasional. Selain itu, pemerintah baru yang terbentuk juga perlu memberikan perhatian serius terhadap penguatan pembiayaan perumahan.

Hal tersebut mengemuka pada diskusi media bertajuk “Perkuat Kelembagaan Perumahan Rakyat!” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (20/7).

Teguh Wahyudi, Subsidized Mortgage Division Head Bank Tabungan Negara (BTN) menyebutkan Bank BTN merupakan bank perumahan dengan pangsa pasar KPR terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor utama Program Satu Juta Rumah (PSR) terutama di segmen MBR.

Dalam lima tahun terakhir, Bank BTN telah menyalurkan KPR Subsidi lebih dari 1 juta unit dengan kapasitas penyaluran KPR Subsidi Bank BTN sekitar 230 ribu unit.

“Saat ini diperlukan pendefinisian fokus dan pemenuhan lembaga dari masing-masing stakeholder agar ekosistem perumahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Butuh optimalisasi peran strategis stakeholder pada ekosistem perumahan nasional,” kata Teguh.

Terdapat beberapa peran stakeholder yang perlu diselaraskan. Diantaranya memprioritaskan anggaran pembiayaan perumahan kepada bank fokus perumahan dan penyaluran bantuan perumahan hanya dilakukan oleh bank penyalur, sehingga penyaluran akan jauh lebih efisien.

Selain itu, penting untuk mempercepat implementasi peran Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian bersubsidi, menetapkan Standarisasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk pengendalian risiko dan perolehan profit margin yang optimal, serta integrasi data pasokan dan permintaan rumah antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah.

“Juga perlu mempercepat implementasi BP3 untuk melakukan monitoring keterhunian dan offtaker. BP3 diharapkan dapat mengawasi keterhunian dari hunian subsidi yang telah disalurkan,” kata Teguh.

Pada kesempatan yang sama, Luwi Wahyu Adi, Kepala Divisi Riset Pengembangan Kebijakan dan Skema Pembiayaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjelaskan bahwa sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang ditunjuk dan ditetapkan Menteri Keuangan  dalam pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BP Tapera sejak berdiri selalu melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai tugas dan fungsinya.

“Dalam upaya pengurangan angka backlog perumahan, BP Tapera berada pada demand side untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga rumah bersubsidi kami harapkan bisa kembali memacu sisi pasokan dengan mengembangkan rumah berkualitas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Panangian Simanungkalit, pengamat perumahan nasional mengatakan bahwa dari sisi pembiayaan, peran perbankan dalam hal ini Bank BTN harus diperkuat dengan payung regulasi yang lebih jelas dan tegas. Menurutnya, BTN tidak bisa dilihat dari sudut pandang kapitalistik, sehingga bank tersebut harus dilindungi dengan undang-undang yang spesial.

“Penting untuk dijadikan bank khusus perumahan. Bank BTN jangan dibanding-bandingkan dengan bank lain,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Junaidi Abdillah. Dia menyatakan bahwa Bank BTN adalah satu-satunya bank pemerintah, anggota Himbara, yang bersedia mendapatkan margin kecil dari penyaluran pembiayaan perumahan.

“Bank BTN jangan terus diganggu, seperti akan diambil alih. Setiap kepemimpinan baru, selalu diganggu dengan isu-isu terus,” ujarnya.

Endang Kawidjaja juga menilai Bank BTN sudah banyak melakukan transformasi. “Kami sudah mengalami kecepatan proses di BTN. Kita bersyukur masih ada Bank BTN yang fokus perumahan hingga saat ini,” ujarnya.

Andre Bangsawan menyebutkan Appernas Jaya sangat bersinergi dengan Bank BTN yang saat ini sudah menjiwai MBR. “Pelayanan BTN sudah bagus di daerah-daerah,” kata Andre.

Sementara itu, Hari Ganie mengatakan Bank BTN merupakan bank BUMN satu-satunya yang nyata memberikan dukungan terbesar dalam pembangunan rumah khususnya untuk MBR.

“REI akan terus bersinergi dengan Bank BTN, karena kami melihat hingga saat ini hanya BTN yang memberi porsi terbesar bagi fasilitas kredit properti. Jadi bukan hanya untuk KPR, tetapi untuk kredit konstruksi BTN merupakan yang terbesar,” ujarnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Presiden terpilih dalam pemilu 2024 nanti didesak memberikan perhatian besar terhadap program penyediaan perumahan nasional. Kehadiran kembali kementerian khusus yang fokus menanggani perumahan menjadi suatu keniscayaan yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan.

Hal tersebut mengemuka pada diskusi media bertajuk “Perkuat Kelembagaan Perumahan Rakyat!” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (20/7).

“Satu dekade di bawah Kementerian PUPR,  tidak ada yang fokus. Apa yang dikerjakan pemerintah di sektor perumahan rakyat itu kosong dan terlihat mereka bukan pelayan masyarakat. Harus ada lembaga kementerian yang fokus untuk menyelesaikan backlog perumahan nasional ini,” ujar Panangian Simanungkalit, pengamat properti nasional

Panangian mengaku dapat merasakan kekecewaan besar yang dirasakan asosiasi pengembang yang selama ini sudah bekerja membantu pemerintah dalam menyediakan perumahan untuk masyarakat. Saat ini, ungkap Panangian, ada sekitar 13 ribu perusahaan properti yang masing-masing mempekerjakan sekitar 30 hingga 1.000 orang pekerja.

Langkah Presiden Jokowi yang selama dua periode menggabungkan Kemenpera dengan Kementerian PU berarti tidak menganggap dan  menghargai kontribusi industri perumahan bagi negara ini. Yang lebih parah, tegas Panangian, sekitar 13 ribu pengusaha properti itu seperti kehilangan induk.

“Urusan penyedian perumahan nasional diberikan seorang selevel dirjen (direktur jenderal) yang tidak powerfull untuk mengurusi perumahan dan properti. Ini langkah mundur dari yang sudah pernah dilakukan dan dicapai pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto dulu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Hari Ganie, Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan selama ini pengembang masih menghadapi banyak persoalan di lapangan. Tidak hanya pengembang perumahan menengah bawah, tetapi juga pengembang properti komersial. Terlebih masalah perizinan yang sampai hari ini koordinasinya tidak berjalan dengan baik, meski pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

“Sejauh ini, kami masih melihat adanya koordinasi yang kurang baik terkait urusan di sektor properti terutama perumahan baik dari sisi perizinan, pembiayaan, perpajakan dan lain-lain. Oleh karena itu, memang dibutuhkan satu kelembagaan yang kuat dan fokus,” tegas Hari Ganie.

Menurut dia, beban kerja yang ditanggung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama ini sudah terlalu berat. Pasalnya, hampir semua Program Strategis Nasional (PSN) yang berkaitan dengan pekerjaan fisik ditugaskan kepada kementerian tersebut. Sementara urusan perumahan rakyat terabaikan. Padahal sesuai namanya, Kementerian PUPR seharusnya juga memberikan perhatian yang berimbang untuk sektor perumahan rakyat.

Penyelesaian “Hantu” Backlog

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menambahkan kementerian fokus perumahan mutlak, karena sektor perumahan berbeda dengan infrastruktur. Kedua hal tersebut tidak dapat disandingkan begitu saja, karena masalah perumahan tidak melulu urusan fisik semata.

“Beragam aturan pemerintah justru selama ini terbukti mempersulit sektor perumahan. Padahal, semua hal berawal dari rumah, tetapi belum terlihat adanya calon pemimpin bangsa yang mengusung isu-isu perumahan,” tegasnya.

Junaidi menambahkan, saat ini Indonesia masih menghadapi “hantu” backlog perumahan (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) yang angkanya diperkirakan sudah lebih dari 13 juta unit. Tetapi nyatanya, pemerintah dalam satu dekade ini terkesan tidak fokus mengatasi persoalan backlog tersebut.

“Masalah justru timbul,  dan seperti diciptakan. Aturan regulasinya sering berubah-ubah dan perizinan di tiap daerah berbeda-beda. Masyarakat yang ingin memiliki rumah, syaratnya juga dipersulit,” tegas Junaidi.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan menyebutkan Kementerian PUPR terlihat lemah dalam menjalankan fungsi di sektor perumahan rakyat. Selain itu, kementerian yang merupakan gabungan dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat itu juga kurang serius dalam mengurusi backlog perumahan yang jumlahnya semakin melonjak.

“Kementerian PUPR terkesan kurang serius dalam menjalankan fungsinya di sektor perumahan. Badan dan lembaga yang dibentuk pun ternyata tidak bekerja secara maksimal. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) misalnya, saat ini seolah mati suri, tidak ada action sebagaimana tujuan pembentukannya,” kata Andre.

Appernas Jaya mendukung penuh dibentuknya kembali kementerian khusus yang fokus mengurusi perumahan. Hal itu untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni dan mendorong penyediaan rumah oleh pengembang lewat regulasi yang efektif.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menyatakan dukungan asosiasinya terhadap upaya penguatan kelembagaan perumahan. Diakuinya, memang ada beberapa isu perumahan rakyat yang harus dituntaskan pemerintah. Diantaranya soal pertanahan dan perizinan.

“Selama ini banyak peraturan perizinan dan pertanahan  yang dulu sebetulnya sudah kuat, tetapi sekarang justru menjadi lemah. Karena itu perlu diperkuat kembali,” tegasnya.

Endang menyoroti dampak dari UUCK yang menghilangkan jejak panjang lex specialis perizinan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut menyebabkan urusan perizinan dan pertanahan pengembang rumah subsidi semakin sulit. Dalam hal pembiayaan, saat ini program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) dihapus untuk rumah bersubsidi tetapi justru dilanjutkan untuk rumah komersial (non-subsidi).

“Ini ibarat ada peluru, tetapi tidak ada sasarannya. Atau ada sasaran namun peluru tidak ada. Ya akhirnya jalan di tempat,” pungkasnya.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Warga Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten kini mulai dapat tersenyum sumringah, sebab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mereka tempati di permukiman kumuh Teluk, Pandeglang, akan segera direnovasi dan menjadi Rumah Layak Huni.

Kementerian Keuangan, melalui Special Mission Vehicle (SMV) nya yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan menggelontorkan anggaran sebesar  Rp1,285 miliar untuk merenovasi 28 RTLH milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Bantuan tersebut merupakan bantuan dana hibah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dalam merealisasikan program tersebut SMF bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten dan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Hal tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi antara SMF, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Kementerian PUPR yang ditandatangani langsung oleh Bupati Pandeglang, Ina Nurlina, Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen 2, Direktorat PKP, Mokhamad Fakhrur Rifqie., dan Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, di Grha SMF, Jakarta Selatan, Senin (17/7).  Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, Nuning Sri Rejeki Wulandari,  Deputi I Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, dan Direktur Keuangan dan Operasional SMF, Bonai Subiakto.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menuturkan bahwa Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan implementasi  dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan oleh Pemerintah khususnya pilar ke 11 terkait pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan SMF dalam mengentaskan rumah dengan kategori kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pandeglang menjadi kota ke 18 dari 21 lokasi yang bekerja sama SMF dalam pembenahan Kawasan kumuh . Ananta menuturkan bahwa Labuan, Pandeglang dipilih karena merupakan jantung perekonomian Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan luas wilayah sebesar 2747 Km2 atau sebesar 29,98 persen dari wilayah Provinsi Banten.

Wilayah kumuh Labuan, berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 2 Tahun 2020, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031, termasuk ke dalam sistem pusat pelayanan PKL dengan kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai kegiatan dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

Selain itu Labuan juga berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten, diantara rencana-rencana struktur ruang tadi antara lain seperti rencana peningkatan fasilitas terminal type B, pelabuhan pengumpan dan pangkalan pendaratan ikan bagian Barat Provinsi Banten, dan Pembangunan jalan cincin bagian Barat provinsi Banten melalui Pandeglang sampai dengan Pantai Selatan (Kab. Lebak) dengan fungsi sebagai jalan arteri primer/nasional, Pembangunan jalan tol Merak – Labuan, dan pembangunan jalan tol Labuan – Balaraja.

Merujuk kepada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang Banten tahun 2011-2031, Kawasan Labuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam Pengembangan kawasan pantai barat Selat Sunda yang menjadi buffer zone terhadap kawasan strategis sekitarnya. Adapun nilai strategis kawasan ini diantaranya sebagai kawasan strategis provinsi dimana terdapat Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) II Labuan, dan kawasan strategis kabupaten dimana terdapat tiga kawasan yang memiliki kontribusi ekonomi seperti kawasan Pantai Barat Selat Sunda, kawasan Koridor Pandeglang Kaduhejo, dan Kawasan Koridor Labuan Panimbang.

Direktur SMF Ananta Wiyogo berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan terus menjaga dan merawat rumahnya sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang baik dari sosial maupun ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi I Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengatakan bahwa perbaikan kawasan dan pembangunan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari strategi pengurangan kantong kemiskinan dan juga dampak positifnya tentunya akan juga memiliki daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan. Nunung kemudian menyampaikan apresiasinya kepada Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh yang diinisiasi SMF.

“Perjanjian Kerja Sama Sinergi yang dilakukan antara Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan SMF merupakan aksi nyata atas upaya kolaboratif pelaksanaan strategi pengurangan kantong kemiskinan sebagaimana Instruksi Presiden no 4/2022, dimana Presiden menugaskan kepada 28 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya percepatan yang terpadu dan kolaboratif dalam penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tiga strategi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu strategi pengurangan beban, strategi peningkatan pendapatan, dan strategi pengurangan kantong kemiskinan,” katanya.

Lebih lanjut Nunung memaparkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem  menurut BPS pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen dan menurun di September 2022 sebesar 1,76 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pandeglang pada Maret 2022 sebesar 1,82 persen. “Persoalan yang dihadapi oleh fenomena kemiskinan ekstrem adalah persoalan yang multidimensi. Penduduk miskin ekstrem dengan keterbatasan pendapatannya yang sangat rendah yaitu dibawah US $1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 320.000/per bulan/ per kapita acapkali kesulitan dalam mengakses pangan, papan, sandang, fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, sumber air bersih, sanitasi layak dan akses ekonomi,”paparnya.

Nunung menuturkan bahwa kabupaten Pandeglang, jika merujuk pada data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) yang berada di desil 1 (kelompok keluarga 10 persen terbawah yang merupakan sasaran kemiskinan ekstrem) tercatat bahwa keluarga desil 1 Kabupaten Pandeglang ada sebanyak 29.907 keluarga  yang mana 75 persen nya memiliki tanggungan anak sekolah, 10 persennya memiliki tanggungan lansia, 40,9 persen nya menghuni rumah tidak layak huni, 35 persennya mengakses sanitasi tidak layak dan juga 58 persennya mengakses sumber air minum tidak layak.

Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan salah satu inisiatif strategis SMF yang telah bergulir sejak tahun 2018. Hingga saat ini SMF SMF telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh total sebanyak 398 rumah dengan serapan anggaran mencapai Rp Rp 28,75 miliar di 21 kota seluruh Indonesia, diantaranya yaitu Yogyakarta, Semarang, Tangerang, Pekalongan, Pontianak, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Tanjung Pinang, Makassar, Manado, Solo, Atambua Belu, Medan, Cirebon, Mataram, Pandeglang, Gorontalo, Kupang, Ternate, dan Prabumulih.

BALI, KORIDOR.ONLINE—Industri properti nasional telah memberikan banyak dampak positif dan kontribusi besar terhadap negara. Tetapi hingga saat ini masih saja dihadapkan dengan kebijakan pemerintah yang kontra-produktif.  Penegasan tersebut disampaikan Calon Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto pada acara Sosialisasi Calon Ketua Umum DPP REI periode 2023-2026 di Bali, Rabu (5/7).

Dia menyebutkan, industri properti sudah berkontribusi sebesar 14,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, berkontribusi 9,3% terhadap Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN), berkontribusi 31,9% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyumbang 40% penyediaan infrastruktur dan penerimaan pajak sekitar 30%-70% dari transaksi.

“Selain itu, industri properti terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan industri terkait mencapai lebih dari 175 industri hulu dan juga teruji dalam mendorong pertumbuhan investasi baru,” ujar Joko Suranto di hadapan pengurus DPP REI dan DPD REI se-Indonesia.

Di sisi lain, industri properti telah memberikan kontribusi terhadap lingkungan antara lain penyerapan tenaga kerja sebesar 10,2% dari total tenaga kerja di Indonesia baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, dan membantu peningkatan ekonomi lokal.

Meski sudah berkontribusi besar terhadap negara dan pemerintah, tetapi fakta di lapangan, industri properti nasional masih terus dihadapkan pada kebijakan yang kontraproduktif dari pemerintah.

Diantaranya sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang belum siap, hambatan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), UKL/UPL yang memberatkan, aturan rumah subsidi yang terus berubah dan cenderung memberatkan, regulasi mengenai fasos/fasum yang tidak ramah dunia usaha, struktur pembiayaan yang tidak ideal, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur industri properti secara komprehensif.

“Hal lain, industri properti ini menyangkut banyak sektor terkait dengan banyak regulasi lintas sektor yang tidak sinkron, sehingga butuh ‘orang tua’  kementerian yang secara fokus menangani perumahan dan pengembangan kawasan,” kata Joko Suranto.

Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti tersebut adalah calon tunggal Ketua Umum DPP REI periode 2023-2026. Jika nanti telah dilantik sebagai nakhoda REI, Joko Suranto komit untuk bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat industri properti lewat beberapa program strategis.

Antara lain di internal akan membentuk Badan Kajian Strategis REI yang akan menjadi think tank organisasi untuk meneliti dan merumuskan berbagai subjek persoalan yang dihadapi sebagai bahan untuk disampaikan kepada pemerintah dan stakeholder terkait. REI juga akan membangun database properti yang dapat diakses secara digital oleh masyarakat.

Sedangkan secara eksternal, Joko Suranto berkomitmen untuk memperjuangkan undang-undang khusus sebagai “payung” bagi industri properti nasional dan memperjuangkan terbentuknya kembali satu kementerian khusus di bidang perumahan dan pengembangan kawasan. Serta akan memantapkan pelaksanaan program strategis 7 Pilar yang meliputi pendidikan & pelatihan, pembiayaan & perbankan, hukum & perizinan, perpajakan, pertanahan, infrastruktur & tata ruang

“Saya juga akan mendorong sinergi dan kebersamaan sehingga semua sumber daya di REI ini dapat ikut terlibat dan aktif di dalam kepengurusan. Siapa pun yang memiliki komitmen dan kapasitas akan dilibatkan. Mohon doa dan dukungan semuanya,” harap Joko Suranto.

REI Bersatu

Sementara itu, Ketua Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hervian Tahier saat membuka acara sosialisasi kembali menegaskan bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai amanat organisasi dan telah melalui semua tahapan penjaringan hingga tahap sosialisasi terakhir di Bali sebelum pelaksanaan Munas REI 2023 yang direncanakan digelar pada 8 Agustus mendatang.

“Yang namanya menjaring seharusnya memang menangkap sebanyak-banyaknya, tetapi sampai akhir pendaftaran panitia hanya memperoleh satu calon atau calon tunggal. Walau hanya satu calon, kami yakin inilah keinginan bersama dan mudah-mudahan hasilnya juga yang paling baik,” ujar Hervian.

Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada panitia penjaringan yang sudah bekerja keras dan melaksanakan seluruh tahapan sesuai aturan organisasi. Dia berharap tahapan sosialisasi yang dihadiri seluruh pengurus DPD REI se-Indonesia dapat menjadi momentum untuk menyatukan visi-misi dan mematangkan program strategis REI ke depan.

“Saya berharap supaya REI semakin bersatu, tidak ada lagi jarak atau kelompok-kelompok. Selama ini kita sudah berusaha keras untuk menyatukan semua kekuatan yang ada di REI, dan saat ini usaha tersebut dapat terwujud. Ke depan, pencapaian ini akan juga diteruskan oleh ketua umum berikutnya. Supaya REI tetap rukun dan kompak,” tegas Totok.

Pengusaha properti asal Jawa Timur itu juga menyinggung soal adanya pakta integritas yang ditandatangani Calon Ketua Umum DPP REI periode 2023-2026. Menurut Totok, dalam mengurus organisasi sebesar REI memang dituntut kesediaan waktu, tenaga dan pemikiran secara penuh (all out). Oleh karena itu, yang terlibat dalam kepengurusan memang harus mereka yang memiliki komitmen bekerja dan tentunya berkapasitas.

“Kita memang harus bekerja bersama, menjalin sinergi dan berkolaborasi, karena faktanya memang tidak ada manusia yang sekuat Superman,” pungkas Totok.

 

BALI,KORIDOR.ONLINE—Liburan di Bali belum lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Destinasi wisata satu ini menyuguhkan perpaduan apiknya kesenian, budaya, dan juga adat Bali. Patung GWK yang berdiri megah di bukit Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Bertepatan dengan musim libur sekolah dan sebulan menjelang Hari Raya Galungan, GWK Cultural Park menggelar Penjor Festival yang mengambil tempat di area Lotus Pond Garuda Wisnu Kencana. Hari Raya Galungan adalah hari raya suci bagi umat Hindu yang memaknai kebajikan menang melawan keburukan. Sebagai bentuk terima kasih atas kemenangan Dharma tersebut, warga Hindu di Bali umumnya memasang Penjor di setiap bagian depan rumah mereka. Di Lotus Pond GWK, pengunjung dapat melihat langsung puluhan penjor yang penuh kreativitas dan estetika.

Penjor Festival ini merupakan suatu bentuk dedikasi Garuda Wisnu Kencana Cultural Park sebagai taman budaya yang mengusung nilai-nilai kearifan lokal. Diharapkan selain memperkenalkan penjor bagi pengunjung baik domestik dan mancanegara, festival kali ini pun dapat menjadi tempat masyarakat Bali untuk mencari inspirasi dalam berkreasi membuat penjor menyongsong hari raya Galungan yang segera tiba.

Andre R Prawiradisastra, GM Marketing Communication & Event GWK Cultural Park mengungkapkan, kemeriahan Penjor Festival selama musim libur sekolah menjadi pengalaman menarik dengan mengabadikan moment untuk berswafoto bagi para wisatawan yang berkunjung di GWK Cultural Park. Selain menikmati keindahan ragam penjor, pengunjung juga bisa melihat megahnya patung Garuda Wisnu Kencana dan pertunjukan kesenian Bali yang diselenggarakan regular setiap jam dan setiap hari. Pertunjukkan istimewa dari berbagai jenis tarian Bali, Parade Budaya, dan yang sedang hangat dibicarakan yaitu New Spectaculer Kecak Show berkolaborasi dengan Ogoh Ogoh.

“Diharapkan dengan adanya Penjor Festival di musim libur sekolah ini memberikan experience yang luar biasa untuk pengunjung guna mengabadikan momen liburan panjang di GWK Cultural Park”, ucap Andre.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Pengembangan kawasan terpadu Amesta Living Surabaya memulai proses serah unit-unit rumah kepada para konsumennya pada Juni 2023. Proses serah terima ini berjalan sesuai jadwal yang direncanakan dan menjadi wujud komitmen atas kepercayaan para konsumen yang telah menanamkan investasinya sejak proyek ini diluncurkan pada akhir tahun 2021.

Proses serah terima unit-unit rumah ini dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, Perseroan menyerahterimakan sebanyak 81 unit rumah yang lokasinya berada di klaster Asva. Sebanyak 60 unit diserahkan secara bersama-sama kepada para pemiliknya pada tanggal 23-25 Juni 2023 dan sisanya diserahkan bertahap setelah tanggal tersebut.

Amesta Living merupakan proyek pengembangan kawasan terpadu yang dikembangkan oleh PT Graha Abdael Sukses (GAS), perusahaan hasil kolaborasi antara PT Intiland Development Tbk (Intiland;DILD) dengan PT Abdael Nusa. Selain lokasinya sangat strategis, yakni di Nol Outer East Ring Road (OERR) atau Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya, Jawa Timur, kawasan Amesta Living menyediakan beragam kebutuhan properti masyarakat, mulai dari hunian, SOHO, ritel, komersial, hingga lifestyle mall.

Hans Wibisono Direktur Utama GAS mengungkapkan kebanggaannya karena dapat melakukan serah terima unit rumah kepada para konsumen tepat waktu. Serah terima ini menjadi wujud komitmen pengembang sekaligus untuk memenuhi harapan konsumen untuk dapat segera tinggal di kawasan Amesta Living. Dalam pengembangan Amesta Living, Perseroan berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik dalam setiap detail hunian yang akan menjadi tempat tinggal para konsumen. Mutu terbaik tersebut bukan hanya pada aspek desain dan material yang digunakan, tetapi juga layanan untuk menghadirkan kawasan hunian yang berkualitas dan nyaman bagi seluruh penghuninya.

“Tinggal di Amesta Living adalah pilihan terbaik. Terima kasih atas kepercayaan yang luar biasa. Kami selalu berkomitmen memberikan yang terbaik dari sisi produk, konsep kawasan, dan layanan kepada seluruh loyal customers,” kata Hans Wibisono usai acara Pesta Serah Terima Massal di Amesta Living, Sabtu (24/06).

Pada kegiatan serah terima ini para pemilik unit juga melakukan pengecekan fisik bangunan secara langsung. Kegiatan ini juga diramaikan dengan beragam aktivitas menarik bagi seperti kids corner, melukis bersama komunitas sustainable living I’m Not Trash, hingga kegiatan penanaman pohon sebagai simbol dimulainya kehidupan baru di Amesta Living.

“Kami melihat momentum serah terima ini bukan sebagai pencapaian bisnis semata, tetapi juga menjadi bagian dari visi kami untuk menciptakan komunitas yang harmonis dan berkelanjutan. Kami berharap setiap unit rumah yang telah diserahterimakan akan menjadi tempat di mana kebahagiaan dan keceriaan akan terus tumbuh,” kata Hans Wibisono lebih lanjut.

Tiga Tipe Unit Rumah

Unit-unit rumah yang diserahterimakan ini merupakan bagian dari pengembangan tahap pertama kawasan Amesta Living seluas 10 hektare. Serah terima unit rumah ini meliputi tipe Nora, Sora, dan Terra yang berada di klaster Asva.

Tipe Nora adalah hunian compact dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Tipe ini memiliki luas tanah 40 m2 dan luas bangunan 53 m2 .

Tipe selanjutnya adalah Sora dengan lebar muka 5 meter. Hadir dengan dua pilihan, yakni unit Standard dengan luas lahan 50 m2 dan luas bangunan 57 m2 atau unit Deluxe yang memiliki luas lahan 60 m2 dengan luas bangunan 63 m2 .

Tipe ketiga adalah Terra yang merupakan unit rumah dengan ukuran paling besar dan paling favorit. Menghadirkan dua pilihan yakni unit Standar dan Deluxe yang masing-masing menyediakan dua kamar tidur, dua kamar mandi, dan carport. Unit Standard memiliki luas lahan 60 m2 atau 72 m2 dengan luas bangunan 71 m2 dan unit Deluxe memiliki lahan seluas 90 m2 dengan luas bangunan 75 m2 . Tipe ini menyediakan tiga kamar tidur, dua kamar mandi dan carport.

“Mayoritas konsumen Amesta Living adalah para end user yang memang ingin tinggal di Amesta Living. Mereka adalah first-home owner atau konsumen-konsumen yang ingin level-up hunian ke kawasan yang lebih baik,” ungkap Hans Wibisono.

Perseroan mencermati bahwa minat masyarakat untuk membeli dan tinggal di kawasan Amesta Living terus meningkat. Hal ini tidak luput dari berbagai keunggulan yang diberikan kawasan hunian terpadu ini kepada para konsumen. Konsep pengembangan kawasan Amesta Living dirancang sebagai jawaban atas dinamika gaya hidup dan kebutuhan keluarga modern.

Unit-unit rumah yang disediakan hadir dengan berbagai keunggulan, mulai dari sisi tata desain, fasilitas, hingga fungsionalitas. Penataan layout antar ruang yang maksimal, optimalisasi fungsi setiap ruangan, penggunaan jendela-jendela besar sehingga membuat sirkulasi udara menjadi lancar, tersedianya area terbuka hijau, hingga penataan interior yang fungsional pada setiap hunian Amesta Living.

Rumah-rumah di Amesta Living dirancang dengan konsep desain Japandi (Japan dan Skandinavia) yang mengutamakan aspek life balance, kesederhanaan, praktis, teratur, serta multifungsi. Desain ini lahir dari munculnya kesadaran di kalangan generasi muda terhadap pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam.

“Amesta Living menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat yang tidak hanya ingin memiliki hunian berkualitas akan tetapi juga didukung dengan fasilitas-fasilitas terbaik,” kata Hans.

Mengusung konsep pengembangan lingkungan dengan pendekatan biophilic, kawasan Amesta Living mementingkan terciptanya harmoni antara manusia dengan alam untuk membentuk lingkungan sehat yang mendorong kreativitas dan hidup yang lebih produktif dalam setiap pengembangannya. Amesta Living juga menyediakan ekosistem kawasan yang para penghuninya dapat saling terkoneksi dan berkolaborasi.

Berbagai fasilitas yang tersedia seperti area komersial, pendidikan, social living, serta area-area publik seluas 8.500 m2. Pada area ini tersedia fasilitas Community Center yang dilengkapi dengan jogging track, playground, commercial area, mixed-used area, hingga meeting point.

Amesta Living juga dilengkapi water feature dan water promenade melalui pemanfaatan sungai yang membelah kawasan. Sebagai sebuah pengembangan terpadu, kawasan Amesta Living dikelola property management profesional. Layanan ini bertujuan untuk memastikan kawasan Amesta Living terjaga dari segi kebersihan, keamanan maupun memberikan pelayanan beragam kebutuhan warga penghuninya.

Potensi Pasar Hunian

Tingginya minat masyarakat terhadap Amesta Living sudah terlihat dari sejak pertama kali diluncurkan tahun 2021. Pada saat peluncuran pertama, sebanyak 259 unit rumah berhasil dipasarkan dalam waktu satu hari. Tercatat sampai saat ini Perseroan berhasil memasarkan sebanyak 340 unit rumah yang terbagi ke dalam beberapa klaster.

Harto Laksono Direktur Marketing Intiland wilayah Surabaya menilai salah satu kunci sukses penjualan Amesta Living adalah lokasi proyek yang sangat strategis. Amesta Living berlokasi di kawasan strategis Surabaya Timur dan berada di Nol Outer East Ring Road (OERR) atau Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya.

Lokasinya mudah dijangkau dari Bandara Internasional Juanda maupun menuju pusat kawasan bisnis Surabaya. Pengembangan Amesta Living menjadi langkah strategis Perseroan melihat ceruk pasar dari kawasan Surabaya Timur yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur publik secara masif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin meningkatkan nilai kawasan Surabaya Timur dalam jangka panjang.

“Kawasan Surabaya Timur diketahui sebagai magnet bagi banyak konsumen dan investor properti, khususnya yang menginginkan produk-produk properti yang lebih terjangkau,” kata Harto Laksono.

Mengantisipasi semakin tingginya potensi pasar properti khususnya sektor hunian di Surabaya Timur, Perseroan terus melakukan pengembangan kawasan Amesta Living. Pengembangan terbaru yakni meluncurkan unit-unit rumah tipe baru di klaster Loka, yakni Kyra, Severa, dan Merra. Tiga tipe rumah baru ini dibangun di atas lahan dengan luas mulai dari 50 m2 hingga 105 m2 . Amesta Living menawarkan hunian berukuran compact dengan luas bangunan mulai dari 59 m2 hingga 126 m2 dengan harga mulai dari Rp 1 miliar.

“Pasar perumahan, relatif tumbuh stabil bahkan cenderung meningkat. Kebutuhan hunian yang lokasinya strategis, dengan ukuran compact, dan harga terjangkau, serta punya desain yang baik telah menjadi pilihan paling favorit para konsumen, khususnya bagi keluarga muda atau first-home owner. Kami terus mencoba memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Harto Laksono.

Menurut Harto Laksono Perseroan cukup optimistik pasar properti di kawasan Surabaya timur memiliki prospek yang cerah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah dan daya beli masyarakat yang semakin baik, diharapkan kinerja penjualan tahun ini dapat meningkat.

Kehadiran Amesta Living diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fasilitas hunian bagi masyarakat Surabaya. Seiring dengan perkembangan area Surabaya Timur, kawasan Amesta Living akan menjadi pusat gaya masyarakat modern yang dinamis dan mendambakan tinggal di lingkungan yang asri dan nyaman