Aktual

BEKASI, KORIDOR.ONLINE—Musyawarah Nasional (Munas) III, Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) yang berlangsung di Bekasi, Selasa 19/12/2023  akhirnya menetapkap Muhamad Syawali Pratna sebagai Ketua Umum Asprumnas. Sebanyak 19 DPW dan 35 DPD seluruh Indonesia sepakat mendukung Syawali, demikian biasa disapa untuk melanjutkan kepemimpinan kali kedua untuk periode masa bakti 2023-2028.

Sesaat setelah terpilih, dalam sambutannya, Syawali berjanji akan segera membentuk kepengurusan baru dan membentuk DPW dan DPD di 38 propinsi, dalam waktu enam bulan ke depan.

“Untuk program pembiayaan kami akan mengupayakan mekanisme pembiayaan syariah, yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat yang memang belum memiliki rumah karena terkendala oleh BI checking,” ujarnya.

Syawali juga berharap pemerintah lebih fokus dalam menangani persoalan perumahan.

“Program jangka panjang kami akan membantu pemerintah dengan berkontribusi membangun perumahan secara masif. Tahun 2023 pencapaian baru diangka 5.300-an unit. Dan tahun 2024 kami akan menggandakan menjadi 11.000 unit,” terangnya.

Syawali juga berjanji ke depan akan memaksimalkan program pelatihan menjadi pengembang yang tangguh bagi anggota Asprumnas seluruh Indonesia.

“Tapi karena wilayah yang cukup luas, pembekalan itu nanti sifatnya dilakukan sesuai kebutuhan DPW/DPD. Dengan tema sesuai kebutuhan daerah,” p

JAKARTA. KORODOR.ONLINE– Rapat Umum Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Umum dan Komersial Campuran Kalibata City ke dua yang berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 secara aklamasi memilih Hajjah Musdalifah Pangka sebagai Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City, setelah dua paket calon pengurus (Ketua dan Sekretaris) yaitu Iskandar Alamsyah – Zein Isa dan Nyimas Rachmadhina – Rahmawati mengundurkan diri.

Pengunduran diri kedua paket calon pengurus itu juga ikuti mengunduran diri satu paket calon Pengawas PPPSRS dari sebelumnya terverifikasi dua paket calon Pengawas, hingga tersisa satu paket calon Pengawas (Ketua dan Sekretaris) yaitu  Budiman Achmad Pakki – Syachrul Amiruddin.

Rapat umum kedua tersebut dihadiri sekitar 600-san peserta atau hampir 5 % dari total 12.084 pemilik baik secara offline maupun online. Sebelumnya rapat umum pertama tanggal 8 Desember 2023 hadir hanya 2,58% sehingga sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta, Tentang Pembinaan Rumah Susun Milik, No 132 Tahun 2018, pada Pasal 33, ayat (1), (2), dan (3) rapat harus ditunda.

Kedua paket calon mengundurkan dengan alasan rapat tersebut tidak sah karena tidak dihadiri pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta. Namun hal itu langsung dibantah oleh Pemimpin Sidang Muhammad Mada, bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa rapat tidak sah kalau tidak dihadiri pejabat DPRKP.

Mada menjelaskan, sesuai Pasal 29, ayat (1), Pergub DKI Jakarta disebut, ”Pelaksanaan musyawarah dilakukan oleh panitia musyawarah dengan mengundang secara resmi seluruh Pemilik untuk menghadiri musyawarah dan wakil Pemerintah Daerah sebagai peninjau.

Sedangkan di Pasal 27, ayat (1) Tugas Panitia Musyawarah, khususnya pada huruf m, n, dan o berbunyi sebagai berikut: m. menyusun risalah dan hasil keputusan musyawarah pembentukan PPPSRS; n. mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada Pemilik; dan o. melaporkan secara tertulis hasil musyawarah kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota.

”Jadi yang wajib adalah mengundang, masalah hadir tidaknya, itu di luar kuasa kami. Dalam melaksanakan rapat ini kami selalu mengikuti aturan Pergub dan segala keputusan termasuk menyelenggarakan rapat ke dua ini. Karena kami tahu apa pun keputusannya pasti ada saja pihak-pihak yang tidak puas,” kata Mada seusai Rapat Umum Pembentukan PPPSRS Kalibata City, Sabtu, 16 Desember 2023, di Jakarta Selatan.

Menurut Mada, meski punya hak untuk mengundurkan diri, namun alasan mengada-ada. Sebab Panitia Musyawarah (Panmus) sudah mengirimkan surat ke DPRKR dan ada Tanda Terimanya. Dan pada rapat koordinasi dengan DPRKP tanggal 14 Desember 2023 yang dipimpin oleh Meli Budiastuti SE, Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat, mewakili Kepala Dinas, Panmus dipersilahkan menyelenggarakan Rapat kedua.

”Hingga jika sang pejabat tidak dapat hadir dengan alasan teknis, sangat tidak masuk akal kalau rapat tersebut dinyatakan tidak sah, padahal sudah hadir notaris yang mencacat semua perjalanan rapat. Untuk menyelenggarakan rapat umum itu mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga tidak kecil. Kami tidak mau karena protes dan ketidakkepuasan sebagian pemilik, mengorbankan mayoritas aspirasi,” tegas Mada.

Peta dukungan ini tergambar saat pemungutan suara di agenda rapat kelima Pengesahan Tata Tertib Hunian, ada 370 suara menyatakan SETUJU yang sebagian besar pendukung Hajjah Musdalifah Pangka, 90 suara TIDAK SETUJU, 23 suara UNVOTE (abstain atau tidak ada saat pemungutan suara).

”Salah satu esensi demokrasi itu adalah tunduk pada suara mayoritas, dan kami akan selalu menjaga rapat umum ini tetap berada di koridor demokrasi. Jangan sampai terjadi tirani minoritas, dimana kelompak minoritas memaksakan kehendaknya,” ujar Mada.

Mada mengatakan, semua paket calon berhak untuk mengundurkan diri, bahkan meninggalkan ruang sidang. Di rapat-rapat organisasi, bahkan di DPR sendiri itu lumrah terjadi hal seperti itu, tapi tidak otomatis rapat atau musyarawah itu bisa dikatakan tidak sah. Dia bahkan mempersilahkan jika pihak-pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum.

Pengelolaan apartemen terbaik

Sementara itu, Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City Hajjah Musdalifah Pangka bersyukur dan berterima kasih kepada semua pendukungnya yang tetap solid. Dia juga mengapresiasi kerja Tim Panmus yang tegas dan developer yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Umum Pembentukan PPPSRS Kalibata City.

Menurutnya, meski ada dinamika namun secara umum rapat telah berjalan sesuai koridor aturan yang ada. Apa yang dilakukan Pimpinan Rapat, diakuinya dapat dipertanggungjawabkan. Kepengurusan Defenitif PPPSRS Kalibata City sudah lama ditunggu-tunggu oleh sebagian besar warga Kalibata City.

Saat menyampaikan pidato pemenangannya, Musdalifah berjanji akan menjadikan Kalibata City sebagai hunian perkotaan terbaik di Indonesia dalam aspek pengelolaan dengan bekerja sama perusahaan property management profesional, handal, dan terbukti berkinerja unggul selama ini, demi mewujudkan hunian yang lebih beriman-bertaqwa kepada Allah SWT, komunikatif, inovatif, akuntabel, transparan, nyaman, harmonis, damai dan berbudaya.

Dia juga akan meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial dengan mengajak dan memberi kesempatan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan Kalibata City lebih baik sebagai wujud tanggung jawab dan rasa memiliki bersama warga Kalibata City.

”Saya juga ingin meningkatkan wawasan dan pengetahuan seluruh stakeholder bagaimana hidup dan berapartemen yang berbudaya dan bermartabat. Menjaga keharmonisan dan kerukunan antar warga yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam bingkai bhineka tunggal ika,” pungkasnya.

Adapun susunan lengkap Pengurus PPPSRS Kalibata City terpilih adalah Ketua Pengurus Hajjah Musdalifah Pangka, Sekretaris Pengurus Edwin Oktaviary Gobel. Sementara susunan Pengawas PPPSRS terpilih, Ketua Pengawas Drs. Budiman Achmad Pakki dan Sekretaris Pengawas Syachrul Amiruddin yang juga dipilih secara aklamasi. ***

 

 

BOGOR, KORIDOR.ONLINE—Pasar properti di tahun 2024 diprediksi akan semakin meningkat, terutama di segmen pasar milienial. Demikian yang terungkap dalam Urban Forum Gathering and Tree Planting 2023 yang berlangsung di Hutan Organik, Megamendung Bogor, Rabu, 13 Desember 2023.

Dalam acara yang mengangkat tema “Menggenjot Pasar Milenial dan Kelestarian Lingkungan” ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPP Realestate Indonesia (REI), Ikang Fawzi; Melani Megawati, Senior Vice President Consumer Loan BCA; Wakil Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Muhammad Solikin, dan Stellar Property, M Gali Ade Nofran.

Melani Megawati menuturkan, data dari KPR BCA, dalam tiga tahun terakhir 55.1 persen debitur yang melakukan pencairan KPR BCA adalah dari mereka para milenial. Sedangkan gen X mencapai 36,3 persen dan lainya 8,6 persen.

Dari riset BCA ini diketahui juga bahwa para milenial melihat properti sebagai instrument investasi yang paling diminati, setelah tabungan & deposito.
“Dari riset kami, para milenial ingin sudah memiliki property sebelum mereka menikah, sementara jenis property yang paling diinginkan adalah rumah baru dan range harga Rp. 500jt sd Rp. 1 miliar.

Melani menyebutkan, fasilitas KPR BCA bagi gen milenial 78 persen merupakan fasilitas KPR pertama bagi, 82 persen gen milenial melakukan KPR Pembelian, sementara 50 persen gen milenial memilih tenor kredit diatas 10 tahun.
Lantas, properti seperti apa yang dipilih gen millennial di KPR BCA?, Melani menuturkan bahwa 85 persen gen milenial memilih property berupa Rumah Tinggal, 31 persen gen milenial memilih property dgn harga 500jt sd 1M. dan 52% Gen Milenial mendapatkan property dari Developer/Broker. Melani menambahkan, KPR BCA juga memberikan kemudahan kepada para milenial yang bekerja di sektor informal.

“Milenial yang usahanya sektor informal, youtuber, influencer, medsos, pekerjaan disitu, travel, open trip, informal sektor semuanya, BCA sudah berikan KPR ke mereka,” ujar Melani.
BCA memberikan beraga fasilitas bagi para milenial ini, diantaranya Rumahsaya.bca.co.id untuk mengakomodir gaya hidup mereka yang digital savy.

“Untuk milenial banyak pilihan, ada angsuran terencana yang memungkinkan mendapat plafon kredit lebih besar atau nominal angsuran yang dapat disesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Ikang Fawzi mengatakan potensi pasar milenial di Indonesia sangat besar. Dari 270 juta jiwa masyarakat Indonesia, sekitar 25% atau 48 juta jiwa merupakan generasi milenial berusia di antara 27-39 tahun dengan penghasilan Rp8,5 juta per bulan.Dimana 15 juta jiwa diantaranya berada di Jabodetabek. Pasar milenial ini ada yang fresh graduate sampai yang sudah mature. Mereka punya penghasilan yang berbeda. Dengan penghasilan yang berbeda ini mereka bisa msuk ke produk-produk dengan harga Rp300 juta hingga Rp1 miliar.

Pasar properti hunian di segmen menengah semakin diminati oleh generasi milenial dan first home buyers. Milenial bahkan berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan sektor properti saat ini dan di masa depan. Ditandai dengan minat generasi milenial untuk membeli properti yang semakin lama semakin menunjukkan peningkatan.

“Perbankan juga sudah banyak menyiapkan skim dan produk khusus milenial karena potensi KPRnya masih besar sekali,” ungkapnya.

Selain menyukai perumahan berbasis transportasi massal, generasi milenial juga semakin peduli dengan isu lingkungan. Terlebih pasca pandemi, penerapan green development atau sustainable development di kawasan perumahan makin diminati. Hal itu dipahami betul oleh pengembang sebagai kebutuhan pasar.

Jika sebelumnya konsumen mencari rumah lebih memerhatikan aspek keindahan, keamanan dan kenyamanan, maka sekarang konsumen justru mengedepankan kesehatan mereka terutama soal pencahayaan dan kualitas udara, pengelolaan air bersih serta lingkungan yang sehat.

“Isu eco green living sudah jadi tren dunia, pengembang tidak bisa menghindar dari tuntutan pasar ini, sehingga harus sudah concern terhadap lingkungan termasuk ruang terbuka hijau dan air bersih,” jelasnya.

Mohammad Solikin, Direktur Utama PT Kinarya Abadi, Wakil Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengatakan pihaknya mendorong upaya perumahan mindset para milenial dimana mereka lebih memilih menginvestasikan dana mereka untuk hal-hal yang sifatnya bukan investasi.

“Kita harus coba merubah mindset mereka para milenial, jika mereka membeli rumah, begitu akad kredit atau cash besoknya nilai investasinya naik, sementara kalau kita beli mobil itu penyusutan,” ujarnya.

M Gali Ade Nofran dari Stelar Property konsultan menyoroti insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atau bebas PPN rumah untuk sektor perumahan. Menurutnya kebijakan yg kembali diberlakukan akan mendorong pertumbuhan industri properti tanah air.

“Ada discount 11 persen akan membantu konsumen 5 impian, PPNDPT akan membuat market menjadi dinamis dan menarik investasi serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan,”pungkasnya

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Memasuki pertengahan Desember 2023, Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai target tahun 2023 sebesar 229.000 unit senilai Rp26,32 Triliun sesuai dengan komitmen dengan Kementerian Keuangan pada Selasa (12/12). Komisioner BP Tapera, Adi Setianto memberikan apresiasi yang tinggi kepada bank penyalur, pengembang dan semua tim yang mensukseskan tercapainya target ini.

“Berkat kerja sama yang baik dari semua tim, bank penyalur dan pengembang serta BP Tapera maka target 2023 ini dapat kami capai. Ini bentuk komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan,”ungkap Adi Setianto bangga.

Adi Setianto berharap pencapaian ini menjadi tolak ukur bagi semua pihak bahwa dengan komitmen yang tinggi target bisa dicapai. Namun Adi Setianto tetap menegaskan bahwa bank penyalur FLPP harus memastikan bahwa penyaluran dana FLPP tepat sasaran dan dihuni oleh para penerima manfaatnya.

“Rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas dan pengembang harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah rumah yang sesuai dengan peraturan yang ada dan layak untuk dihuni,” ujar Adi Setianto menegaskan.

Penyaluran dana FLPP tahun 2023 ini disalurkan oleh 40 bank penyalur, dimana dari 229.000 unit, terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 Triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar.

Sepuluh bank penyalur tertinggi dalam penyaluran dana FLPP ini terdiri dari BTN sebanyak 126.269 unit, diikuti oleh BTN Syariah sebanyak 35.205 unit, BRI sebanyak 22.076 unit, diikuti BNI sebanyak 14.193 unit, Bank BJB sebanyak 7.744 unit, BSI sebanyak 4.360 unit, Bank Mandiri sebanyak 3.343 unit, BJB Syariah sebanyak 2.566 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.910 unit serta Bank Sumselbabel Syariah sebanyak 1.230 unit. “Sepuluh bank penyalur tertinggi ini menyalurkan 95,63% dari total penyaluran. Sisanya 30 bank penyalur lainnya menyalurkan sebanyak 4,37%” ujar Adi Setianto menjelaskan.

BP Tapera berharap ke depan semakin banyak bank penyalur yang konsen dalam menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak tetapi juga rumah susun. Untuk tahun 2024 mendatang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miliar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, diharapkan kontribusi program FLPP dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR yaitu sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5%.

 

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Dipenghujung tahun 2023, angka kesenjangan atau backlog kepemilikan rumah turun dari 10,5 juta unit (14,42%) tahun 2022 menjadi 9,9 juta unit (13,56%) tahun 2023. Angka tersebut berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).  Merujuk data yang sama, angka backlog kelayakan hunian (kualitas rumah) di Indonesia juga turun dari 16,14 juta unit (22,16%) tahun 2022 menjadi 14,84 juta unit (20,31%) tahun Top!2023.

“Persentase kepemiikan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga layak huni  terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, sesuai arah kebijakan pembangunan perumahan dalam RPJMN 2020-2024. Diantaranya meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari semula 56,51% menjadi 70%,” ujar Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pembukaan Kongres II Himperra di Jakarta, pekan lalu.

Pada kesempatan berbeda, Ida Eridawaty Harahap, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, menjelaskan bahwa  perhitungan yang dilakukan oleh BPS soal  perumahan selain bicara isu tentang backlog kepemilikan, juga tentang rumah berkualitas, layak huni, dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Tabel. Backlog Perumahan

Data	2020 (juta)	2021(juta)	2022 (juta)	2023 (Juta)
Kepemilikan	12,75	12,72	10,51	9,90
Kelayakan Huni	16,62	16,42	16,14	14,84

Sumber: BPS, Data Susenas 2023

“Untuk hunian layak, Susenas mensurvei 4 hal, yaitu: soal Ketahanan bangunan, luas tempat tinggal yaitu luas lantai per kapita ≥7,2 m2, akses terhadap sumber air minum layak dan akses terhadap sanitasi layak,” terangnya dalam paparan sebagai narasumber pada Rapat Kerja Kegiatan Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Kementerian PUPR, di Cianjur, Jawa Barat, (11/12).

Soal backlog kepemilikan Ida menjelaskan data susenas menunjukkan persentase jumlah rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 84,79%. Sedangkan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain sebanyak 13,56%. Sedangkan jumlah rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri namun memiliki rumah di tempat lain sebanyak 1,65%.

CIANJUR, KORIDOR.ONLINE—Penerapan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bakal memacu pertumbuhan sektor properti di tahun 2024 sebesar 5%-10%. Hal itu dengan asumsi adanya stabilitas pasar di dalam maupun di luar negeri.

“Dampak PPN DTP terhadap pertumbuhan PDB nasional di tahun depan berkisar 0,05% hingga 0,2% dengan asumsi terciptanya stabilitas pasar domestik maupun di luar negeri. Pertumbuhan penjualan properti tahun 2024 berkisar antara 5% hingga 10% dengan PPN DTP sebagai pendorong utamanya,” ucap Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip, pada Rapat Kerja Kegiatan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2023, di Cianjur, Senin, 11 Desember 2023.

Insentif fiskal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal Pemerintah pada triwulan IV-2023.

Pemerintah telah dua kali memberlakukan kebijakan bebas PPN untuk sektor properti. Sebelumnya, kebijakan PPN DTP telah berlaku pada 2021 silam. Saat itu, aturan bebas PPN terbukti manjur untuk mendongkrak pertumbuhan sektor properti nasional.

“Pertumbuhan PDB sektor realestat dengan adanya insentif fiskal sepanjang tahun 2021 lalu terbukti signifikan yakni sebesar 3,94% (year on year). Demikian pula pertumbuhan PDB di sektor konstruksi yang memperlihatkan kenaikan lebih dari 4,0%,” kata Sunarsip.

Faktor Pemicu

Selain dukungan fasilitas bebas PPN, ada sejumlah faktor pendorong untuk pertumbuhan penjualan properti di tahun depan. Salah satunya adalah masih adanya kebijakan subsidi perumahan khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Masih tingginya angka kebutuhan pasar akan ketersediaan rumah tapak tentunya memacu pertumbuhan penjualan properti. Selain itu, tingkat suku bunga pinjaman perbankan khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) yang relatif masih lebih rendah daripada level pra-pandemi juga menentukan pergerakan penjualan,” kata Sunarsip.

Sunarsip juga mengingatkan pelaku pasar untuk mewaspadai dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Pelaku properti juga patut mewaspadai imbas penurunan harga komoditas terhadap kekayaan masyarakat.

“Pelaku usaha properti juga perlu mempertimbangkan sentimen kehati-hatian jelang dan selama tahun politik,” tambahnya.

Sunarsip membeberkan, sejumlah lembaga riset global mengasumsikan bahwa tekanan terhadap inflasi global relatif sudah mulai reda. Hal ini tercermin dari inflasi di sejumlah negara maju sepanjang tahun 2023 yang relatif masih terkendali. Misalnya, inflasi di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang di kisaran 3,30%, Inggris sebesar 4,6%, dan Korea sebesar 3,8%. Sedangkan inflasi Indonesia di level 2,56%, relatif masih cukup baik dibandingkan di negara-negara di kawasan ASEAN lainnya.

“Memang terjadi pelemahan dari sisi harga komoditas sepanjang tahun 2023. Kendati demikian, harga komoditas di tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan harga-harga sebelum terjadi pandemi Covid-19,” beber Sunarsip.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mendatang di kisaran 4,7% hingga 5,5% dan proyeksi inflasi nasional sebesar 2,5%. “Dengan asumsi ekonomi itu, proyeksi pertumbuhan kredit pada tahun 2024 sebesar 10% sampai 12% dan naik menjadi 11% hingga 13% pada 2025 mendatang,” kata Sunarsip.

Sebagai informasi ada sejumlah persyaratan untuk dapat memperoleh fasilitas fiskal pembelian rumah tapak atau rumah susun. Pertama, harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. Kedua, rumah ini merupakan PPN terutang pada periode November – Desember 2023. “Sepanjang penyerahan fisik rumah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024,” demikian siaran pers Kementerian Keuangan.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk satu orang atas pembelian satu rumah tapak atau satuan unit rumah susun, sepanjang tidak ada pembayaran uang muka atau cicilan sebelum 1 September 2023. Kemudian, untuk hunian dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar dapat menikmati PPN DTP paling banyak atas bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar.

Adapun persentase besaran PPN DTP sesuai ketentuan berikut:

1. Bila serah terima rumah siap huni yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan selama periode November 2023 – Juni 2024 maka PPN DTP diberikan sebesar 100 persen;
2. Bila BAST dilakukan pada periode Juli 2024 – Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50 persen.

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—The HUD Institute mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sebagai kawasan hunian dengan model Transit Oriented Development (TOD) pertama di Indonesia. Sedangkan untuk  pembiayaan infrastruktur huniannya, maka bisa menggunakan pola Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“HUD melihat di sekitar stasiun MRT Jakarta Lebak Bulus terdapat lahan milik pemerintah (Kementerian PUPR,red) yang cukup luas dan siap dikembangkan oleh Perumnas. Kemudian ada beberapa titik, lahan milik pelaku usaha swasta untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian terpadu berbasis konektivitas,” papar Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute, dalam penutupan kegiatan Working Session bertema: “Hambatan Dan Tantangan Serta Prospek Penyelenggaraan Kawasan Hunian Terpadu Berbasis Konektivitas Dan Aksesibilitas (TOD) Di Kawasan Jabodetabekpunjur”.

Menurut Zulfi skema KPBU hunian diperlukan karena adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan creative financing sebagai solusi selain menggunakan dana APBN.

“Kerjasama KPBU Hunian ini sekaligus cara pemerintah menyediakan hunian bagi Masyarakat menengah bawah di perkotaan. Jika terlaksana, maka stasiun Lebak bulus akan menjadi model hunian pertama di Indonesia berbasis TOD, hasil kerjasama pemerintah dan badan usaha” tambahnya.

Seperti diketahui Stasiun Lebak Bulus merupakan stasiun pertama di koridor MRT selatan – utara yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat penglaju dari daerah penyangga seperti Tangerang Selatan yang banyak beraktivitas di Jakarta.

Pengembangan infrastruktur di kawasan TOD Lebak Bulus meliputi integrasi dengan BRT dan MRT serta JakLingko yang memadu dalam konsep MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek), pengembangan transit plaza dan Poins Square, Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR Pasar Jumat serta berbagai bangunan baru yang sudah dan akan hadir disekitar kawasan tersebut.

Fitrah Nur, Direktur Rumah Umum dan Komersil, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dalam pembukan kegiatan Working Session yang diselenggarakan oleh The HUD Institute dan Direktorat Rumah Umum dan Komersil, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis-Jumat, 7-8 Desember 2023. mengatakan bawah pemerintah secara serius menjawab tantangan urbanisasi di Jakarta. Salah satunya dengan membangun TOD, untukmengatasi masalah urbanisasi di perkotaan, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kalangan menengah. Pemerintah berharap dengan TOD akan membuat masyarakat lebih nyaman tinggal di daerah perkotaan.

”Tugas pemerintah sebagai regulator mendorong daya beli masyarakat yang belum punya rumah untuk memiliki apartemen yang aman, nyaman dan terjangkau. Jika menginginkan rumah tapak dengan harga terjangkau di tengah kota sudah tidak mungkin karena komponen harga tanah mahal,” paparnya

Secara spesifik lanjutnya penguatan kebijakan pada sisi supply  harus didukung oleh koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan dan asosiasi pelaku pembangunan. Sedangkan pelaku pembangunan berperan besar dalam memenuhi kebutuhkan peningkatan demand perumahan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Yayat Supriatna, Wakil Ketua Umum The HUD Institute menjelaskan bahwa Tugas HUD adalah menjembatani semua sisi kepentingan tersebut dengan satu konsep yang bisa dioperasionalkan dan tidak terlalu berat dengan ketentuan yang terlalu mengikat. Isu soal hak pengelolaan misalnya, harus mampu mengakomodir dua kepentingan, hunian dan transportasi.

“Kemudian, siapa calon penghuni TOD?Pengguna publik transport atau bisnis penyediaan perumahan. Kalau mengacu kepada publik transport, pengguna publik transport, maka rata rata generasi muda dengan kemampuan daya beli rumah yang rendah,” tambahnya.

Maka perlu kebijakan rumah sewa atau dukungan subsidi kepemilikan rumah. Atau melakukan konsep co-housing, merubah gedung gedung perkantoran saat ini yang sepi, untuk diubah sebagian jadi hunian:perkantoran, dengan komposisi 30:70. Untuk memanfaatkan gedung kosong disepanjang koridor TOD di jalur utama MRT atau transportasi.

Pada kesempatan yang sama Muhamad Joni, Wakil Ketua The HUD Institute meminta karena pengelolaan kawasan TOD Jabodetabekpunjur melibatkan lintas daerah bahkan propinsi maka diperlukan payung hukum yang kuat. Menurutnya TOD terkait 3 isu utama: perkotaan, perumahan, dan transportasi yang berdimensi kepentingan publik. sedangkan regulasi yang ada seperti Gubernur DKI Jakarta, ATR/BPN, perhubungan masih pada muatan aturan kebijakan (beleids regel).

“Solusi untuk menjawab beban perkotaan itu maka penting dan strategis serta prioritas diusulkan UU Pembangunan Perkotaan dan Perumahan. Dalam UU itu memasukkan materi pengaturan Pengembangan TOD dengan Asas Konektivitas dan Aksesibilitas yang disiapkan dengan metode Omnibus yang harmoni dan efektif. Pembangunan TOD itu bisa menjadi jurus mengatasi solusi perkotaan, perumahan dan transportasi.Tentu menjadikannya kota publik yang layak dan terjangkau bagi warga kota,” tambahnya.

Working session yang berlangsung dua hari itu menghasilkan delapan rekomendasi kepada pemerintah:

1. Mengembangkan PRK/UDGL yang sesuai dengan konsensus semua pemangku kepentingan
2. TOD yang ramah Masyarakat menengah bawah perkotaan
3. Menciptakan mekanisme perizinan yang lebih efisien dan transparan
4. Menerapkan Land Value Capture sebagai basis sumber pendanaan
5. Meningkatkan aksesibilitas informasi terkait kebijakan tata ruang (e.g. Lampiran Pergub 57/2020 tentang PRK KBT Lebak Bulus)
6. Menciptakan interkoneksi first mile-last mile yang andal, aman, dan nyaman
7. Mengoptimalkan ruang
8. Mewujudkan Lebak Bulus sebagai model TOD pertama di Indonesia

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2023 akan melaksanakan Rapat Umum Pembentukan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Nomor 14 Tahun 202, tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, Pasal 27, disebutkan: ”Pengurus PPPSRS bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.

Nama Kalibata City sering menjadi pusat perhatian media massa terutama di saat terjadi peristiwa-peristiwa kriminal dan asusila, sehingga citra Kalibata City negatif di mata Masyarakat. Padahal kenyataannya tidak seperti apa yang dibayangkan publik. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan Pengurus PPPSRS yang mampu menjawab persoalan lebih konkrit.

BACA JUGA: Golden Palma Bintaro, Hunian Mewah Harga Terjangkau Bagi Milenial

Menurut tokoh warga Kalibata City, Hajjah Musdalifah Pangka, sejatinya Kalibata City merupakan kawasan yang aman dan nyaman ditinggali. Sebagian besar masalah datang dari orang luar, khususnya penyewa yang tinggal sementara. Namun karena nama kawasan ini, sehingga berita negatif sekecil adapun jadi besar ketika diekspos media massa.

Musdalifah mengatakan, hubungan antar warga di Kalibata City selama ini relatif lebih guyub dan akrab dibanding apartemen lain. Hal terlihat dari aktifnya kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan Kalibata City, seperti donor darah, penyuluhan bahaya narkoba, kerja bakti, pembagian sembako, dan santunan anak yatim.

”Sejak awal kawasan ini beroperasi, kami sangat aktif dan rutin menyelenggaraan berbagai aksi sosial yang melibatkan warga di sini. Kami juga secara rutin mengadakan peringatan HUT RI dan peringatan hari-hari keagamaan,” kata Bunda Mus (sapaan akrabnya), yang saat ini mencalonkan diri sebagai Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City nomor urut 2, di Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Desember 2023.

BACA JUGA: HIMPERRA Minta Hidupkan Lagi Kementerian Perumahan

Tujuan dari setiap aksi sosial dan peringatan hari besar nasional/keagamaan, kata wanita pengusaha yang juga sebagai calon Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City ini, tidak lain untuk mempererat silaturrahmi antar warga agar mereka saling mengenal sebagai saudara yang tinggal bersama di ”rumah besar” Kalibata City.

Untuk maju di pemilihan Ketua Pengurus PPPSRS, Musdalifah mengusung terciptanya pengelolaan kawasan Kalibata City lebih profesional menuju kawasan yang nyaman, harmonis, beriman, damai, berbudaya dan bermartabat.

Kata warga

Menurut Yanee warga Kalibata City, Bunda Musdalifah selalu hadir dan berbaur dengan warga di setiap kegiatan sosial di Kalibata City. Beliau sangat dekat dengan warga sehingga tahu persoalan-persoalan riil yang dihadapi Kalibata City.

BACA JUGA: Konkret, Jurus Prabowo-Gibran Tuntaskan Persoalan Perumahan Rakyat

“Dalam pergaulan dengan warga, Bunda tidak pernah membeda-beda semua kalangan dirangkul, agar mau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Aktifnya sudah lebih 10 tahun dan sebagian besar kenal baik Bunda,” jelas Yanee pemilik unit di Tower Damar.

Lain lagi dengan Tina pemilik dan penghuni di Tower Sakura mengungkapkan, Mudalifah adalah pengusaha sukses yang dikenal dermawan dan tak segan-segan beri bantuan dalam setiap aksi sosial.

”Sehingga saya yakin, jika Bunda terpilih sebagai Ketua PPPSRS, beliau sangat tegas dan tidak tergoda menyalahgunakan kewenangannya, karena saya tahu betul niat Bunda hanya ingin membangun kawasan ini lebih baik ke depannya,” kata Lina.

BACA JUGA: Propertinomic, Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Sementara itu, Hilmiyah pemilik dan penghuni Kalibata City mengatakan, Bu Mus adalah pribadi yang diterima banyak kalangan. Selain akrab dengan warga, beliau juga mampu bekerja sama dan bersinergi dengan Badan Pengelola.

Hasilnya, lanjut Hilmitah, dapat dilihat dari pengelolaan yang sangat baik selama ini. Bunda Musdalifah banyak beri dukungan dan masukan kepada Badan Pengelola.

”Jadi kalau beliau terpilih sebagai Ketua PPPSRS, maka saya optimis kehidupan di Kalibata City akan lebih nyaman dan aman, serta dapat mengatasi persoalan-persoalan datang dari luar,” jelasnya.

Lain lagi kata Utomo pemilik dan penghuni senior apartemen Kalibata City menceritakan sisi lain dari Musdalifah yang dermawan dan sering mengikuti dan mendukung sebagai aktiftas pengembang spritual keagamaan warga Kalibata City.

”Pemimpin yang mengutamakan keseimbangan jasmaniah dan spritual, menurut hemat saya, pemimpin seperti ini yang dibutuhkan oleh Kalibata City. Dan itu ada di sosok Musdalifah Pangka,” pungkasnya. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat  (Himperra) akan mengadakan konggres atau Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang akan diselenggarakan di ballroom Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World Jl DR Satrio, Kuningan, Jakarta, pada hari Rabu-Jum’at, 6 – 8 Desember 2023. Menurut rencana Konggres ke-2 Himperra 2023 dengan sponsor utama Bank BTN ini akan dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan diikuti 300 peserta yang merupakan pengurus dan anggota Himperra dari seluruh Indonesia.

Konggres ke-2 ini merupakan agenda rutin lima tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP)  dengan agenda utama melakukan pemilihan ketua umum baru berikut jajaran kepengurusannya untuk periode 2023-2028. Agenda lainnya, Panitia akan menggelar seminar nasional perumahan rakyat bertema : Strategi Perumahan Nasional Menuju Zero Backlog Indonesia emas 2045, dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN.

Karena konggres ke-2 ini berbarengan dengan momentum pemilihan umum legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka Panitia juga mengagendakan acara Dialog Kebangsaan: Paparan, Gagasan, Narasi dan Arah Pembangunan terkait Perumahan Nasional, dengan mengundang ketiga Calon Presiden (Capres).

Lima tahun Masuk Tiga Besar Nasional

Konggres Himperra tahun 2023 ini dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-5 Himperra. “Syukur alhamdulilah meskipun baru berumur lima tahun Himperra sudah mencatatkan kinerja yang baik. Dari jumlah anggota sekarang sudah mencapai 3,000 anggota lebih, nomor tiga secara nasional. Demikian pula pencapaian pembangunan rumah subsidi dalam lima tahun terakhir Himperra juga masuk tiga besar secara nasional. Bahkan atas prestasi itu Himperra menerima penghargaan dari Kantor Kementerian PUPR di perayaan Hari Perumahan Nasional beberapa waktu lalu,” kata Endang Kawidjaja, Ketua Umum DPP Himperra.

Mendesak Dibentuk Kementerian Perumahan

Selain soal pergantian kepengurusan, hal utama yang akan menjadi bahasan dalam Konggres Himperra di Jakarta kali ini adalah soal isu-isu pembiayaan rumah subsidi yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu mengingat masih tingginya angka backlog, serta soal perizinan yang masih menjadi kendala para anggota di seluruh daerah. “Maka itu supaya problem-problem di bidang pembangunan perumahan dan permukiman secara nasional ini dapat teratasi secara baik dan sistematis Himperra mengusulkan kepada Presiden terpilih untuk menghidupkan kembali kementerian perumahan,” tegas Endang.

Terkait dengan usulan dihidupkannya Kembali Kementerian Perumahan ini Endang berjanji Himperra siap memberikan sejumlah usulan yang positif dan konstruktif ke Pemerintah.

Grand Himperra Awards

Ketua Panitia Penyelenggara Konggres ke-2 Ari Tri Priyono (Sekjend DPP Himperra) bersyukur di usianya yang ke-5 anggota Himperra tumbuh pesat hingga mencapai 3000 pengembang, dan telah membangun lebih dari 500 ribu unit rumah rakyat. Maka itu untuk mendorong dan meningkatkan kinerja anggota, DPP merasa perlu memberikan penghargaan (awarding) kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan para anggota yang berprestasi melalui acara khusus Grand Himperra Awards. “Ada banyak kategori penghargaan yang akan kami berikan. Himperra sangat menghargai para anggota yang berprestasi. Harapan kami, dengan awarding ini akan memberikan semangat para anggota ke depan untuk semakin berprestasi,” katanya.

Selain memberikan penghargaan internal anggota, Himperra Awards ini juga akan diberikan ke sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang perumahan, baik instansi pemerintah, BUMN, maupun Swasta, yang dinilai paling berprestasi pada 2023 ini.

Seluruh rangkaian acara Konggres ke-2 ini merupakan bagian implentasi dari tekad dan cita-cita Himperra untuk terus menghasilkan sumberdaya manusia di bidang pembangunan perumahan yang mumpuni sehingga cita-cita zero backlog pada 2045 tercapai.

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Indonesia dinilai pengamat properti nasional, Panangian Simanungkalit  miskin inovasi terkait sektor perumahan rakyat. Hal inilah yang membuat angka realisasi pembangunan rumah sejak era Orde Baru sampai era Reformasi masih stagnan. Angka backlog perumahan tak kunjung menurun. Karena itulah Panangian merasa gembira ketika tiga pasang calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 dalan visi dan misinya memiliki perhatian terhadap sektor perumahan.

Bahkan pasangan Prabowo dan Gibran menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu program andalannya. Menurut Panangian Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabumi, memberikan perhatian lebih kepada pembangunan perumahan dan peningkatan sanitasi masyarakat di pedesaan dan perkotaan.

“Keberpihakan Prabowo – Gibran ke desa itu sesuatu yang tidak pernah jadi perhatian pembangunan selama ini. Jadi, pembangunan harus dimulai dari desa termasuk di sektor perumahan,” ungkap Panangian Simanungkalit.

Dia menyebutkan, dari 17 program prioritas yang diusung pasangan nomor urut 2 tersebut, satu di antaranya adalah sektor perumahan. Dimana pada program nomor 13, salah satunya menjamin hidup berkualitas terjangkau sanitasi baik untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan yang membutuhkan.

Selain itu, dari 17 program prioritas itu ada 8 program hasil terbaik cepat (best fast result) yang akan dilakukan dalam periode 2024 hingga 2029, yang salah satunya termasuk sektor perumahan.

“Maksudnya ini sektor perumahan benar-benar prioritas bagi Prabowo-Gibran. Program sektor perumahan adalah best result fast yang keempat yakni program infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan rumah khususnya kalangan milenial dan gen Z masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Panangian.

Dijelaskan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran sangat concern dalam menyelesaikan persoalan hunian bagi masyarakat Indonesia terutama kalangan MBR. Bahkan pasangan capres ini sudah memiliki beberapa program konkret untuk memberikan akses pada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan rumah.

Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, Prabowo-Gibran juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 2 juta rumah mulai tahun kedua.

Kemudian juga menawarkan program untuk mengurangi backlog dengan membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. Untuk merealisasikan target tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp101 triliun per tahun.

Untuk pendanaan yang cukup besar tersebut, menurut Panangian, Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat dalam menaikkan anggaran dalam pengentasan backlog perumahan. Selain itu, potensi pemasukan negara dari pendapatan non-pajak selama ini juga belum optimal.

“Hak negara yang seharusnya diambil, tapi belum maksimal dipungut. Meski demikian, tentu Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi. Karena inikan berkaitan dengan daya tarik investasi,” katanya.

Pakar Properti Nasional tersebut memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah di pedesaan dan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.