Aktual

CIREBON, KORIDOR – Kondisi perekonomi Kota Cirebon dalam 2 bulan terakhir ini mulai membaik. Indikasi itu dapat dilihat dari mulai optimisnya para pengembang merilis produk rumah-rumah barunya ke pasaran. Di samping rumah menengah ke bawah di harga Rp400 jutaan, di segmen menengah atas harga Rp800 jutaan ternyata juga mulai ada permintaannya.

Untuk mengakomodasi permintaan tersebut, CitraLand Cirebon di bulan Oktober 2020 ini merilis 2 tipe rumah baru, yaitu tipe Primrose (55/90 : LB/LT) yang berada di cluster 2 (The Crescent Tree) ditawarkan mulai Rp 853.000.000. Rumah mewah ini  membidik pengusaha dan profesional level manager, yang sebagian besar untuk digunakan sendiri (end-user)

Kedua adalah rumah tipe Areca berlokasi di Cluster Davida, dengan 2 pilihan luas 30/60 harga Rp370 juta dan 38/60 dijual di harga Rp399 juta. Sudah tersedia rumah contoh yang dapat dikunjungi oleh calon konsumen. Setiap pembelian rumah tipe Areca akan mendapatkan voucher belanja. Baik Primrose dan Areca dibandrol dengan harga perdana.

Menurut Oktab Riyanto, Project Manager CitraLand Cirebon, penentuan harga rumah tipe baru ini disesuaikan kemampuan daya beli masyarakat Cirebon di masa Covid-19, terutama untuk tipe Areca di Cluster Davida. Di Cirebon rumah di harga Rp300 jutaan permintaannya terus meningkat, seiring peningkatan kebutuhan rumah di segmen menengah bawah di Kota Cirebon.

“Dengan harga Rp300 jutaan, tipe ini kami tawarkan sangat terbatas, hanya 9 unit saja. Keunggulan produk ini ditawarkan dalam 2 varian, 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur, jadi penghuni memiliki dua anak tidak perlu menambah bangunan lagi, serta memiliki dua carport,” ujar Oktab, Rabu (20/10), di Cirebon.

Dua tipe baru ini (Primrose dan Areca), kata Oktab, difokuskan pada keluarga baru yang menginginkan kamar lebih banyak. “Saat ini kami lihat rumah harga Rp300 jutaan di Kota Cirebon pasarnya sangat besar. Buktinya, sejak kami tawarkannya respon keluarga muda dan kaum milenial sangat baik,” imbuhnya.

Oktab optimis pasar perumahan di Cirebon akan membaik.  Hal ini dapat dilihat dari 2 bulan terakhir ini ada peningkatan kunjungan ke lokasi proyek-proyek perumahan, terutama di hari weekend (Sabtu – Minggu), seiring diberlakukannya tata kehidupan normal baru (new normal) yang memperbolehkan masyarakat beraktivitas di luar rumah dengan penerapan protokoler kesehatan yang ketat.

Potensi pasar perumahan di Kota Cirebon, tutur Oktab cukup besar, khususnya dari kalangan milenial dan keluarga muda yang sedang mencari rumah pertamanya. Rata-rata mereka adalah end-user.

“Apalagi sejak pemerintah menetapkan kebijakan new normal, rata-rata 15 rombongan tamu yang datang ke Marketing Gallery CitraLand Cirebon untuk cek lokasi pada hari biasa. Kalau weekend bisa 15 hingga 20 rombongan,” tutur Oktab.

Besarnya potential market ini tidaklah mengherankan. Sebab “Kota Udang” ini merupakan kota perdagangan yang didukung oleh infrastruktur sangat memadai, terutama ketika Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) telah beroperasi, Cirebon berkembang semakin pesat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Kebutuhan rumah bagi kaum milenial, khususnya pasangan muda di Cirebon terus bertambah. Di awal pandemi Covid-19 banyak orang menunda membeli rumah karena keadaan yang membatasi. Jadi permintaan itu terakumulasi dan ini menjadi potential buyers hingga kita tinggal tunggu momentum.

“Karena itu, CitraLand Cirebon sangat fokus pada penyediaan hunian yang nyaman, hijau dan memiliki nilai investasi yang baik. Dalam situasi pasar apapun kami selalu merilis produk-produk sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, kata Oktab,  dengan total unit terjual mencapai hampir 600 unit, dan hunian serah terima selalu bertambah setiap bulannya, membuat prospek sewa semakin bagus. Saat ini terdapat beberapa penyewa berasal dari Jepang dan Korea yang merupakan ekspatriat di kota Cirebon. Ke depan, dengan banyaknya investasi (industri) asing ke Segitiga Rebana (Cirebon, Subang, dan Majalengka), maka peluang sewa rumah semakin tinggi.

Di kawasan komersial CitraLand Cirebon sudah beroperasi antara lain: Si Cepat, IDeA Indonesia, Restoran RL, Showroom motor Asca Adventure,  hingga Klinik. “Tentu kami makin optimis, perkembangan kawasan komersial akan terus berkembang seiring bertambah penghuni di perumahan ini,” ujar Oktab.

Di Kota Cirebon, CitraLand Cirebon saat ini merupakan perumahan favorit masyarakat kalangan menengah atas, karena lingkungannya berkualitas dan mempunyai akses jalan utama yang bisa dilalui lewat jalan by pass (jalur pantura) atau melalui tol Ciperna.

Penulis: Erlan Kallo

BONDOWOSO, KORIDOR-  Menyikapi pengajuan kawasan Ijen sebagai warisan geologi (geopark) oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada UNESCO,  Komisi V DPR RI meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pembangunan infrastruktur dasar. Hal tersebut dikemukakan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 – 2021 ke Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Dengan akan ditetapkannya Ijen sebagai kawasan Geopark, maka harus ada infrastruktur yang memadai. Bagaimana pariwisata di daerah berkembang dan kami menginginkan adanya tumbuh sentra-sentra ekonomi baru yang memberikan nilai tambah untuk Bondowoso dan daerah sekitarnya,” tutur Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati yang menjadi ketua rombongan tersebut.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kuswardono mengatakan bahwa saat ini Kementerian PUPR telah menetapkan kawasan Ijen sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mengintegrasikan antara Ijen, Baluran dan wilayah selatan Jawa Timur.

“Untuk sisi Banyuwangi sudah diprogramkan di 2021, dan di sisi Bondowoso akan diprogramkan di 2022, jadi kita sedang rencanakan untuk integrasi pariwisata ini, saat ini kami sedang mengkaji kegiatan ekonomi apa yang bisa dihubungkan sehingga bisa dibuka selebarnya ke Bondowoso,” tutur Kuswardono.

Setelah diprogramkan, nantinya berbagai macam pembangunan infrastruktur akan dapat segera terlaksana di Bondowoso seperti yang telah dilakukan di Banyuwangi saat ini. Kepala Badan Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Muhammad Reva mengatakan untuk Banyuwangi telah terlaksana pembangunan infrastruktur dasar, seperti aksesibilitas jalan permukiman, drainase.

“ Namun untuk Bondowoso sendiri tahun ini ada kegiatan Pamsimas di 12 desa dengan anggaran Rp 5,1 miliar dan direncanakan untuk tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang kami ajukan yaitu SANIMAS, TPS3R, PAMSIMAS dan PISEW,”

Penaganganan Banjir Bondowoso

Selain infrastruktur pendukung pariwisata, dalam kunjungan kerja tersebut, Nurhayati juga menyoroti penanganan banjir bandang yang terjadi di Bondowoso sampai 2 kali dalam setahun ini dan antisipasi dalam menghadapi musim penghujan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Muhammad Rizal mengatakan bahwa Tim Reaksi Cepat BBWS Brantas telah melakukan kordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pembersihan lokasi dengan warga serta mengirimkan bantuan berupa 400 lembar sandbag dan 2 pompa air.

Untuk penanganan lanjutan akan segera diprogramkan apabila telah diusulkan oleh pemerintah daerah, maupun usulan dari Komisi V DPR RI. (*pupr).

JAKARTA, KORIDOR- PANDEMI virus corona atau Covid-19 cukup memukul beberapa sektor bisnis di dalam negeri. Tak terkecuali juga pada sektor properti. Hampir semua sub- sektor properti di tanah air saat ini mengalami penurunan yang cukum tajam.

Kendati begitu, animo investor asing untuk mengembangkan proyek properti di Indonesia bisa dikatakan masih relatif  tinggi. Sejumlah investor asing yang rata-rata berasal dari China, Singapura, Malaysia dan Jepang, tetap optimis masuk untuk berinvestasi di pasar properti Indonesia.

Setidaknya ini diungkapkan Richard Oh, CEO PT. Yiho Jakarta Real Estate Development, pengembang Sentosa Park Tangerang. ”Indonesia sangat potensial. Dengan jumlah populasi yang sangat besar dan memiliki bonus demografi, kebutuhan akan hunian kelas menengah terutama bagi kalangan profesional muda tentu juga sangat besar. Kami sangat yakin, bisnis properti di Indonesia akan kembali bergairah dalam waktu dekat, atau minimal setelah pandemi virus koroba berakhir. Karena alasan itu juga, dengan segala keunggulan dan pengalaman yang dimiliki, kami optimis proyek kami kembangkan akan terserap pasar,” ujar Richard.

Yiho Jakarta Real Estate Development sendiri merupakan anak perusahaan dari New Yiho Holding Group yang memiliki kantor pusat di China, Singapura, dan Hongkong dengan bisnis utama di pengembangan sektor properti, pariwisata, pendidikan, investasi finansial, dan industri mineral. “Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun dan rekam jejak kesuksesan di lebih dari 70 proyek sektor properti yang tersebar di berbagai negara, PT Yiho optimis akan mengulang kesuksesan yang sama di Sentosa Park,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya tidak ragu untuk menyiapkan investasi besar untuk membangun hunian premium dengan standar internasional di Indonesia. “Sekitar Rp850 miliar sudah kami siapkan untuk membangun proyek hunian premium ini. Sentosa Park merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan hunian nyaman dan sehat di era New Normal. Sentosa Park adalah sebuah Kawasan hunian dengan konsep Singapura yang dibangun di tanah seluas 10 hektar di Tangerang New City. Lokasi Sentosa Park berada dalam Kawasan Tangerang New City seluas 2.600 hektar dan dilengkapi dengan infrastrukstur yang lengkap dan terintegrasi,” terangnya.

Sementara itu, Amanda Ho, Sales and Marketing Director Sentosa Park menyebutkan, proyek pertama Yiho Group di Indonesia ini terletak di jantung Tangerang New City, dengan jarak tempuh 30 menit dari pusat kota Jakarta dan dapat diakses dengan 4 akses tol serta future MRT. Lokasinya sendiri terletak di titik yang paling strategis, yaitu di area CBD dan berada tepat di jalan Boulevard Tangerang New City selebar 40 meter.

”Selain itu di dalam kawasan Tangerang New City sendiri akan dibangun mal, area komersial, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan Central Park. Pengembangan akses, infrastuktur, dan fasilitas kawasan tentunya akan semakin meningkatkan nilai kawasan Tangerang New City sebagai kawasan hunian, investasi, bisnis, dan komersial,” terangnya.

Berkolaborasi dengan Aesler Group, salah satu firma arsitektur dunia, para penghuni akan dimanjakan dengan suasana tinggal yang nyaman, aman, tertib, bersih, dan inspiratif berstandar internasional. Adanya kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki hunian yang sehat dan nyaman di area new normal ini menjadi pertimbangan kami dalam mendesain denah rumah.

“Di setiap unit di Sentosa Park dilengkapi dengan system Double Volume Ceiling dengan plafon setinggi 4.2 meter dan jendela kaca yang dapat dibuka. Adanya plafon yang tinggi, jendela kaca serta dipadukan konsep cross ventilation, tentu akan meningkatkan sirkulasi udara dan meningkatkan pencahayaan di dalam ruangan. Dengan sistem ini, penghuni akan merasa nyaman tinggal di rumah dengan ruangan yang sejuk dan terlihat lapang,” pungkas Amanda. (*)

SUMATERA UTARA , KORIDOR–  Pemerintah terus mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional salah satunya melalui sektor pariwisata. Untuk itu, selain mempersiapkan infrastruktur, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas rumah masyarakat di kawasan pariwisata yang ada sehingga lebih tertata dan menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung.

“Salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tengah dikembangkan oleh Kementerian PUPR adalah Danau Toba,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 167, 5 Milyar untuk pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Danau Toba. Sarhunta dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus dapat menjadi homestay bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati keramahan warga.

Adanya penataan koridor dan program homestay diharapkan mampu menciptakan penataan ruang dan kebutuhan  publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah. Progam Sarhunta ini sangat bagus untuk mengembangkan tempat wisata di indonesia sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jumlah Sarhunta yang kami bangun di KSPN Danau Toba adalah 1.765 unit. Sebanyak 607 unit kami bangun di sepanjang koridor di kawasan Danau Toba. Sedangkan sisanya yakni 1.158 unit tersebar di enam kabupaten di antaranya Toba, Samosir, Simalungan, Humbang, Taput dan Pairi,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, Khalawi juga meninjau langsung ke lapangan dan mendorong para tukang untuk tetap bekerja sebaik mungkin dan mematuhi protokol kesehatan. “Progres pembangunan telah mencapai 40 persen,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, bentuk dukung pengembangan KSPN Danau Toba, Kementerian yang dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Selain infastruktur jalan, sarana air bersih dan juga yang terpenting dalam kawasan wisata adalah  mengubah wajah rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni dan juga multifungsi, yaitu selain untuk menjadi tempat tinggal yang layak dpaat juga menjadi tempat usaha, seperti rumah sewa atau homestay,” katanya.

Sebagai informasi, kawasan Danau Toba telah di tetapkan sebagai salah satu KSPN prioritas atau lima “Bali baru” di Indonesia selain Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. (*)

JAKARTA, KORIDOR—: PT Adhouse Clarion Events bekerja sama dengan Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengeluarkan jurus pamungkas, mengajak nasabah dan masyarakat luas agar segera mengunjungi Indonesia Properti Virtual Expo. Pasalnya, dalam dua hari ke depan pameran properti secara virtual lewat situs ipex.btnproperti.co.id ini akan berakhir.

“Berbagai kemudahan kepemilikan hunian seperti keringanan uang muka (DP/down payment), diskon biaya administrasi, provisi, dan appraisal, belum tentu bisa didapatkan masyarakat. Ini kesempatan emas yang langka, sayang kalau tidak dioptimalkan dengan segera mengajukan KPR/KPA,” ajak Vice President Non-Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division Bank BTN Suryanti Agustinar, Selasa (13/10).

Sesuai rencana, lanjut dia, sejatinya event tersebut berahir pada 30 September 2020. Namun, melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, Bank BTN memilih untuk memperpanjang waktu penyelenggaraan pameran hingga 15 Oktober 2020, dengan harapan mendapatkan pengunjung serta transaksi yang lebih banyak.

Tidak kurang dari 200 developer komersil dan subsidi dengan lebih dari 500 proyeknya, turut ambil bagian dalam meramaikan pameran properti secara virtual tersebut. “Kami berharap pengunjung pameran bertambah lagi. Kami ingin menembus sampai 2 juta pengunjung. Karena itu, waktu pameran kami perpanjang,” katanya.

Suryanti mengatakan selain untuk menggaet lebih banyak pengunjung, perpanjangan waktu pameran ini juga dilakukan karena permintaan para developer. Dengan adanya pameran virtual ini mereka mengaku sangat terbantu sehingga menginginkan adanya waktu tambahan. “Bagi yang belum sempat memanfaatkan kemarin, segera pilih rumah idamannya dan ajukan secara online ke BTN,” ujarnya.

Menurut dia, dalam pameran yang bisa diakses melalui kanal ipex.btnproperti.co.id ini, masyarakat bisa memilih rumah sesuai keinginannya melalui creative content serta interaksi langsung dengan penjual secara digital. Pengunjung pun dapat menikmati pengalaman melihat unit melalui teknologi 4 dimensi.

Program juga dilengkapi dengan beragam aktivitas online menarik, pelayanan penjualan selama 24 jam, dan customer support. “Ada beragam promo yang disediakan di antaranya seperti KPR Gaeesss! for Millennials, Kredit Agunan Rumah – New Normal, Indonesia Properti Virtual Expo 2020, hingga Program Bank BTNSyariah – Indonesia Properti Virtual Expo 2020,” ungkapnya berpromosi.(eza)

JAKARTA, KORIDOR – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) akan diikuti dengan aturan pelaksanaannya. Tidak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait beberapa pasal yang berhubungan dengan kewenangan kementerian tersebut.

“Salah satunya soal bank tanah yang merupakan institusi pemerintah pusat. PP dari seluruh Undang-Undang Cipta Kerja ini ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga bulan. Tapi, kita akan kebut, jadi mudah-mudahan akan jauh lebih cepat selesai,” ungkap ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam siaran persnya, Selasa (13/10).

Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menyusun draf Peraturan Pelaksanaan UU CK. Pembahasan mengenai ini juga akan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

“(Pembahasan) tidak ada yang ditutup-tutupi, karena tujuan UUCK ini adalah supaya pemerintah lebih efektif mengelola negeri ini dengan cara mengurangi regulasi,” ungkap Menteri Sofyan.

Bank tanah merupakan institusi pemerintah yang akan dipimpin oleh sebuah komite, yakni Komite Bank Tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa komite ini dipimpin oleh tiga orang menteri, dengan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai ketua. Sedangkan dua menteri lainnya akan ditunjuk presiden.

Lalu ada dewan pengawas. Dewan Pengawas terdiri dari perwakilan pemerintah serta profesional. Perwakilan pemerintah ditunjuk oleh pemerintah sendiri, sedangkan dari profesional akan dicari orang-orang yang mengerti masalah pertanahan lalu diajukan ke DPR RI untuk disetujui. Selain itu ada direksi yang diangkat oleh Presiden RI.

“Institusinya akan powerfull, maka dari itu pemimpinnya tidak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi ada dua menteri lain,yang fungsinya sebagai check and balance dalam mengambil keputusan,” jelas dia.

Selain itu, menurut Menteri Sofyan, dewan pengawas nantinya akan berfungsi untuk pengawasan. Jangan sampai nanti ada bank tanah tetapi tidak ada yang mengawasi.

Ditambahkan, bank tanah merupakan  land manager yang sebenarnya sudah diterapkan di Singapura. Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa dulu Pemerintah Singapura juga tidak punya tanah, namun berkat bank tanah, pemerintah negeri jiran itu dapat mengelola banyak tanah.

“Bank Tanah kita juga akan berkembang. Ke depan akan ada kantor-kantor, mungkin akan berbarengan di Kantor Pertanahan, namun dengan fungsi yang berbeda, yakni land manager serta land regulator” ungkap  Menteri Sofyan.

Dia tidak memungkiri awalnya bank tanah mungkin masih merupakan institusi kecil, namun dengan gerak yang cepat pada 2021 diharapkan sudah for scale dan punya beberapa kantor di daerah.Kebijakan bank tanah merupakan suatu penegasan bahwa tanah berfungsi sosial dan itu dapat dijamin oleh negara.

Menteri Sofyan turut mengklarifikasi informasi tidak benar atau hoaks mengenai bank tanah.Dikatakan, bank tanah bukanlah suatu lembaga yang mengadopsi sistem Hindia Belanda yang dikenal dengan istilah domein verklaaring.

“Itu tidak benar sama sekali. Domein verklaaring adalah deklarasi negara di mana tanah yang tidak dikuasai atau tidak bisa ditunjukkan hak miliknya akan diklaim sebagai tanah negara. Sementara bank tanah akan mengelola tanah-tanah terlantar dan kemudian diredistribusikan. Jadi, konsepnya beda,” papar Menteri Sofyan A. Djalil.

JAKARTA, KORIDOR –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perunahan Direktorat Jenderal Perumahan melakukan evaluasi mengenai dampak program perumahan bagi masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan guna mengetahui masukan dan saran serta monitoring apakah pemerintah daerah serta masyarakat terbantu dengan Program Perumahan atau tidak.

“Evaluasi terhadap hasil penyediaan perumahan terhadap masyarakat sangat penting,” ujar Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, Dedy Permadi pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Penyediaan Perumahan Terhadap Masyarakat di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/10).

Menurut Dwityo, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengetahui manfaat penyediaan perumahan secara langsung terhadap masyarakat serta dampak dari program tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Tujuan acara FGD Hasil Penyediaan Perumahan Terhadap Masyarakat antara lain pertama memperoleh informasi mengenai pemanfaatan program Direktorat Jenderal Perumahan meliputi pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum terhadap masyarakat. Tujuan kedua adalah untuk memperoleh informasi mengenai dampak sosial ekonomi dari program Direktorat Jenderal Perumahan.

Melalui kegiatan ini pihaknya juga ingin mengetahui pandangan dan tanggapan dari dinas perumahan di kabupaten/kota maupun provinsi terhadap hasil pembangunan perumahan.

Selanjutnya tujuan FGD adalah memperoleh informasi mengenai dukungan Pemerintah Daerah terhadap penyediaan rumah layak huni dan pengurangan backlog dan mendapatkan saran perbaikan dalam peningkatan pemanfaatan program Direktorat Jenderal Perumahan.

“Pemda dan masyarakat juga bisa memberikan masukan, saran terhadap program perumahan Kementerin PUPR. Kami juga akan melakukan monitoring langsung ke lapangan dan wawancara langsung kepada penerima bantuan,” ujarnya.

Dalam program perumahan, setidaknya ada beberapa program Ditjen Perumahan yang dapat dimanfaatkan olrh masyarakat. Program perumahan tersebut antara lain pembangunan rumah susun yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, santri, dan mahasiswa. Kemudian ada juga pembangunan rumah khusus yang diperuntukan bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan peruntukan khusus lainnya.

Program ketiga adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah sebagai bentuk stimulan kepada masyarakat untuk menyediakan rumah layak huni dan yang ke empat adalah bantuan PSU rumah umum sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau.

“Kami berharap seluruh program penyediaan perumahan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan nantinya aset perumahan juga akan diserahterimakan ke Pemda. Pihak Pemda juga dapat mereplikasi program perumahan Kementerian PUPR sesuai dengan dana APBD yang ada,” harap Dwityo.

BEKASI, KORIDOR – Di tengah gelombang pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai, mengakibatkan laju bisnis di segala bidang melambat, salah satunya adalah bisnis properti. Pandemi yang hingga kini belum diketahui ujungnya menciptakan keraguan apakah ini waktu yang tepat bertransaksi properti?

Namun yang jelas, aktifitas bisnis di semua sektor mengalami penurunan signifikan, termasuk di industri properti. Tidak heran kalau banyak pengembang terpaksa menunda aksi korporasinya, tapi tidak sedikit pula yang optimis bahwa di masa pandemi tetap masih banyak peluang, khususnya di pasar rumah tapak.

Salah satu group usaha real estate yang tetap menggeliat bahkan ekspansi di masa Covid-19 adalah Duta Putra Land yang awal tahun ini mulai mengembangkan kawasan perumahan elit Grand Duta City di Jalan Raya Boulevard Grand Duta City, Kec. Babelan, Bekasi Utara seluas 200 hektar. Lokasinya strategis karena merupakan rute utama antara Bekasi Barat dan Bekasi Utara, dengan tambahan akses mendatang yang menghubungkan Tanjung Priok dan Bekasi (Tol Tanjung Priok – Cibitung, JORR 2).

Direktur Marketing Duta Putra Land Ester Santoso mengatakan, dalam kondisi ekonomi apapun Duta Putra Land tetap berkomitmen terus menjalankan proyek berskala kota ini sesuai perencanaan awal. Mengingat kebutuhan perumahan yang terus meninggi, dia optimis, pasar properti tetap ada meski dalam kondisi perekonomian belum baik.

“Chairman Duta Putra Land yakin, kalau membangun di saat krisis, maka depan yang didapatkan adalah kemakmuran, karena tren pertumbuhan ekonomi akan menanjak. Setelah krisis lewat perekonomian akan bertumbuh. Sementara kalau kita bangun di saat booming, maka kita harus siap-siap menghadapi perekonomian yang menurun. Ini yang disebut siklus properti,” kata Ester, di sela-sela acara Perkenalan Proyek Grand Duta City, Senin (12/10), di Bekasi.

Selain jajaran komisaris dan direksi Duta Putra Land, juga hadir perwakilan beberapa property agent, dan tokoh masyarakat setempat. Acara tersebut dilangsungkan secara sederhana dengan protokoler kesehatan yang ketat, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

Menurut Ester, hingga saat ini Grand Duta City belum di-launching secara resmi. Rencananya baru awal tahun 2021  proyek ini dirilis secara resmi ke publik. Meski begitu, animo masyarakat cukup tinggi. Hal ini terbukti dari sudah terjual 200 unit dari 370 unit rumah yang ditawarkan di Cluster West Manhattan (cluster pertama). Harga rumah yang ditawarkan berkisar Rp700 jutaan hingga Rp1,5 miliar.

Cluster West Manhattan sedang dalam tahap pembangunan, dimana infrastruktur cluster (jalan, saluran air, dan listrik) sudah terpasang, serta sudah dan sedang dibangun puluhan rumah. Dalam waktu dekat akan dipasarkan cluster kedua, Cluster East Manhattan.

Besarnya minat masyarakat ini, kata Ester, tidak terlepas dari lokasi yang makin sangat strategis ke depan, terutama saat jalan tol Cibitung – Cilincing yang terhubungan dengan JORR beroperasi. Nantinya akan ada pintu keluar di Marunda (akses Bekasi Utara) berjarak  sekitar 3 km (10 menit) menuju ke Grand Duta City.

“Jika tol tersebut beroperasi, maka posisi Grand Duta City akan berada paling depan bandingkan perumahan-perumahan lainnya (Sumarecon Bekasi dan Kota Harapan Indah). Proyek kami sangat diuntungkan karena paling dekat dengan pintu/akses tol Marunda. Sementara ini kita melalui Tol Bekasi Barat dan Tol Cakung – Cilincing,” jelas Ester.

Investasi menguntungkan

Praktisi pemarasan Leonard Suprijatna mengapresiasi pengembangan proyek baru Duta Putra Land yang berada di lokasi yang prospektif. Selain dari segi akses tol, proyek ini dinilai istimewa karena dikembangkan dengan konsep Township Development dengan konsentrasi dua central business district (CBD) untuk kegiatan komersial dan high-building.

“Dan yang tak kalah menariknya, ke depan proyek  ini akan tersambung dengan proyek besar yang merupakan proyek baru joint antara Duta Putra Land dengan Sumarecon Gading. Aksesnya juga bisa melewati proyek ini,” ujar Leonard yang juga Direktur Panen Properti, di kesempatan yang sama.

Ditilik dari sisi investasi, kata Leonard, properti di Grand Duta City menjanjikan capital gain cukup tinggi. Alasannya, sekarang ini harga lahan di Kelapa Gading, Sedayu City, dan Jakarta Garden City sudah sangat mahal. Secara alamiah, perkembangan kota akan menuju Bekasi Utara sebagai sunrise property merupakan destinasi baru investasi properti.

“Lokasi Grand Duta City ini berada di tengah kawasan perumahan elite (Sumarecon Bekasi, Kota Harapan Indah, dan Jakarta Garden City) yang sudah mapan yang  harga tanah sudah tinggi. Sekisar Rp15 juta hingga Rp30 juta m², sementara di Grand Duta City masih di angka Rp7,5 juta m². Tentunya sangat menguntungkan kalau investor membeli sekarang,” jelas Leonard.

Menurut Leonard, konsumen akan lebih confidence mengingatkan pengembangnya (Duta Putra Land) karena telah berkontribusi dalam pembangunan proyek di Indonesia selama 37 tahun. Kunci sukses proyek Duta Putra Land adalah setiap proyek selalu mengikuti (dekat) perkembangan pembangun infrastruktur dari pemerintah, hingga proyeknya selalu berkembang pesat.

Ke depannya Grand Duta City akan menjadi kawasan mandiri dengan total hunian +/- 25.000 rumah berkonsep minimalis modern, dikelilingi dengan fasilitas-fasilitas premium seperti: shopping mall, central park, fasilitas olah raga terlengkap, entertainment lake area, shop house, water park, apartment, dan lain sebagainya.

Penulis: Erlan Kallo

JAKARTA, KORIDOR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). Undang-undang dibentuk dengan sistem omnibus law, yang melakukan sinkronisasi atas peraturan perundang-undangan yang menghambat pertumbuhan lapangan kerja.

Undang-undang ini disokong oleh berbagai macam klaster, salah satunya klaster pertanahan. Salah satunya menyangkut pembentukan bank tanah.

Dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pembentukan bank tanah bertujuan untuk menyediakan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Untuk pengelolaan Bank Tanah ini nantinya akan dibentuk Komite Bank Tanah.

“Bank Tanah juga mendukung program kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria. Dalam praktiknya, jika Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar dan sudah habis masa berlakunya, akan dihimpun dalam Bank Tanah untuk kemudian dilakukan redistribusi kepada masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN pada konferensi pers virtual itu.

Menteri ATR/BPN mengatakan Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan. Komite ini juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas yakni yang berasal dari pemerintah dan profesional. Komponen yang berasal dari pemerintah, ditunjuk langsung oleh pemerintah dan untuk profesional, diusulkan oleh pemerintah dan di-approve oleh DPR RI,” jelas Sofyan A. Djalil.

Ditambahkan, Bank Tanah tidak akan menghidupkan kembali  domein verklaring, melainkan untuk penataan pertanahan. Sehingga tanah-tanah yang tidak optimum, tanah yang tak bertuan itu akan ditampung oleh negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali ke masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, hadirnya Bank Tanah akan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN sebagai land manager dan  land regulator. Selama ini, Kementerian ATR/BPN hanya berfungsi sebagai regulator.

“Banyak yang keliru mengenai bank tanah. Jika Bank Tanah sudah ada, maka fungsi  land manager akan dilaksanakan oleh Bank Tanah, sedangkan land regulator akan dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Menteri Sofyan Djalil.

Selain mendukung pembangunan untuk kepentingan publik dan program strategis nasional, Bank Tanah disebutkan Menteri ATR/BPN nantinya akan membuat pengembangan kawasan perkotaan lebih tertata serta mencegah urban sprawling.  Konsepnya nanti masyarakat menengah ke bawah akan tinggal di pusat kota, serta mereka yang mampu akan tinggal di luar kota.

Properti bagi Orang Asing

Mengenai kepemilikan rumah susun (rusun) untuk orang asing, Menteri ATR/ BPN memberikan penjelasan bahwa itu tidak benar.  Dia menjelaskan Warga Negara Asing (WNA) tidak boleh memiliki rumah susun karena tanah di bawahnya  yang menurut para ahli hukum dinamakan tanah milik bersama.

“Jadi sebenarnya yang dibolehkan adalah kepemilikan unit ruangnya yang dinamakan satuan rumah susun (sarusun). Dalam UU CK, orang asing tidak dapat membeli tanah bersama tadi, dia tidak bisa. Namun, jika tanah bersama itu dijual kepada orang Indonesia, maka tanah bersama kembali jadi milik bersama,” ujar Menteri Sofyan.

Selain Bank Tanah dan aturan kepemilikan rusun bagi WNA, UU CK juga memperkuat pengadaan tanah, meski masalah ini sudah ada dasar hukumnya yakin UU Nomor 2 Tahun 2012. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.  Contoh kecil misalnya, UU mengatakan apabila telah ditentukan penetapan lokasi kemudian dilakukan  penilaian oleh appraisal independen, kemudian karena masih ada permasalahan maka dilakukan konsinyasi, dan setelah itu BPN bisa memutuskan hubungan hukum.

“Kalau bikin jalan tol misalnya kena tanah seseorang kemudian BPN bisa melakukan putusan hubungan hukum, yaitu kalau ada keberatan maka bisa konsinyasi. Selama ini konsinyasi beda-beda pandangan antara pengadilan satu dan yang lain. Oleh sebab itu di UU ini menegaskan bahwa konsinyasi adalah bagian yang diwajibkan diterima pengadilan sesuai yang ditetapkan oleh UU,” tegas Menteri ATR/BPN.

UU CK juga memperkuat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Selama ini, HPL sudah dikenal dan cukup lama. Intinya dengan HPL itu tanah negara dan akan tetap menjadi tanah negara yang dipegang oleh pemegang HPL. Di atasnya bisa diberikan hak yang lain dengan kepastian waktu yang ditetapkan.

JAKARTA, KORIDOR – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya Integrated Tourism Master Plan (ITMP) dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.

Hal tersebut diungkapkan Angela pada “Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Wilayah Koordinatif BOPLBF: Forum Floratama 2020 Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Flores, Alor, Lembata, dan Bima”, Selasa (6/10).

Dia mengatakan pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo, NTT, dapat dilakukan secara terpadu dan komprehensif jika mengacu pada ITMP sehingga ke depan perlu segera disusun ITMP secara bersama-sama.

“Forum Floratama 2020 ini menjadi wadah yang penting bagi seluruh stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo dan sekitarnya untuk berdiskusi dan memberikan masukan agar pembangunan di Labuan Bajo dan sekitarnya dapat dilakukan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan kelas dunia,” kata Angela yang hadir secara virtual.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina, serta Kepala Daerah 11 Kabupaten di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama).

Dalam penyusunannya nanti, menurut Angela, disarankan agar ITMP didesain dengan teliti dan baik serta perlu mempertimbangkan potensi market yang ada, baik market domestik, internasional, terutama tren pariwisata ke depan pascapandemi COVID-19. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang harus bisa mencocokkan keunikan yang dimiliki dan disesuaikan dengan kalkulasi potensi market yang tepat, sehingga pembangunan tepat sasaran dan terukur.

“Kita harus bisa mencocokkan antara supply dan demand dan perlu ada target yang jelas, target yang terukur, breakdown pekerjaan, timeline yang jelas, dalam pembentukan ITMP tersebut,” tutur Angela.

Angela Tanoesoedibjo

Selain itu, entitas penting yang harus dibangun adalah center of safety yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan wisatawan dari segi keamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project untuk pembangunan center of safety yang nantinya akan diterapkan di destinasi lain.

Labuan Bajo juga merupakan lokasi pilot project untuk penerapan pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari sebagai aksi dari Permen Parekraf Nomor 5 tahun 2020 yang membutuhkan dukungan dari pemda untuk implementasinya.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo juga perlu terus berbenah dalam membangun destinasi dan kawasan wisata baru, termasuk dalam menyiapkan NTT sebagai venue utama dan supporting venue perhelatan ASEAN Summit dan G20 tahun 2023.

Perlu dilakukan upaya maksimal agar agenda ASEAN Summit dan G20 dapat terlaksana dengan baik agar menjadi satu lagi wujud dari kemajuan Indonesia.

“Kami yakin Nusa Tenggara Timur bisa menjadi destinasi impian kelas dunia yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dengan kita membangun dan menyediakan quality tourism practices and standard untuk wisatawan, pasti manfaat baiknya akan kembali kepada kita, seperti devisa yang tinggi bagi Indonesia dan nilai ekonomi, lapangan pekerjaan yang besar untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” tegas Angela.