Aktual

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi BP Tapera dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat. Kini, semua kalangan—baik PNS, non-PNS, hingga pekerja non-fixed income—berkesempatan untuk memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), selama memenuhi syarat yang ditentukan. Informasi ini telah disampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur FLPP.

Khusus untuk tahun ini, BP Tapera telah menetapkan alokasi pembiayaan perumahan kepada berbagai kelompok profesi. Sebanyak 20.000 unit rumah dialokasikan untuk tenaga pendidik (guru), yang telah ditandai dengan pelaksanaan akad massal pada 25 Maret 2025, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, BPS, dan Bank BTN.

Tak hanya itu, alokasi juga diberikan kepada:

• POLRI: 14.500 unit rumah

• TNI: 5.760 unit rumah, dengan ground breaking di Serang pada 9 Maret 2025

• Tenaga kesehatan (perawat, bidan, nakes masyarakat): 30.000 unit rumah, dengan akad dan serah terima kunci direncanakan pada 28 April 2025

• Tenaga migran melalui BP2MI: 20.000 unit rumah, dengan akad dan serah terima kunci direncanakan pada 8 Mei 2025

Selain itu, beberapa instansi pemerintah juga mendapat alokasi khusus:

• Kementerian Dalam Negeri: 2.000 unit

• Kementerian Keuangan: 2.000 unit

• Badan Pusat Statistik: 2.000 unit

• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 3.000 unit

• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: 2.000 unit

Kelompok pekerja non-fixed income pun tidak tertinggal, termasuk:

• Nelayan, petani, buruh: masing-masing 20.000 unit

• Pengemudi transportasi online: 2.000 unit

• Asisten rumah tangga: 1.000 unit

• Wartawan: 1.000 unit (melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank BTN, dan Kementerian PUPR)

Capaian FLPP dan Tapera Hingga 2025

Sejak 2022 hingga kini, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp83,7 triliun untuk 709.174 unit rumah. Sementara melalui skema Tapera, sejak 2021 hingga 2024, telah disalurkan 19.345 unit rumah dengan nilai total Rp3,3 triliun.

Khusus dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo, dari 20 Oktober 2024 hingga 9 April 2025, telah berhasil disalurkan:

• Tapera: 1.384 unit rumah

• FLPP: 92.315 unit rumah

• Total: 93.699 unit rumah subsidi

Stok rumah subsidi saat ini mencapai 49.267 unit, terdiri dari:

• Dalam proses pembangunan: 9.149 unit

• Ready stock: 13.649 unit

• Disetujui kredit: 14.487 unit

• Sudah akad kredit: 11.982 unit

Sehingga total capaian program rumah subsidi selama pemerintahan berjalan mencapai 142.966 unit rumah.

Capaian Periode 2025 (1 Januari – 9 April 2025)

Dalam kurun waktu awal tahun ini saja, telah disalurkan:

• FLPP dan Tapera: 57.895 unit rumah

• Ketersediaan rumah subsidi: 42.832 unit, dengan rincian:

  • Proses pembangunan: 9.149 unit

  • Ready stock: 8.805 unit

  • Persetujuan kredit: 12.894 unit

  • Akad kredit: 11.984 unit

Total capaian tahun 2025 hingga 9 April: 100.805 unit rumah.

“Semua capaian ini tentu berkat sinergi dengan para mitra kami: kementerian terkait, pengembang, serta lembaga keuangan penyalur. Kami optimistis target penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat bisa terus ditingkatkan,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk mendukung penyediaan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, dan disaksikan oleh berbagai tokoh penting serta puluhan wartawan dari berbagai media.

Turut hadir dalam acara ini Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer & Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar, Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun, dan Sekretaris Dewan Pers Saefudin.

Program ini merupakan inisiatif pertama dalam sejarah Indonesia yang secara khusus ditujukan untuk wartawan. Menteri Maruarar menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyediaan perumahan juga menyasar kelompok pekerja informal, termasuk jurnalis.

“Kami siapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk para wartawan yang selama ini bekerja keras menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ini adalah wujud nyata perhatian negara kepada profesi yang berjasa besar bagi demokrasi,” ujar Maruarar. Groundbreaking proyek ini direncanakan pada 6 Mei 2025.

Rumah-rumah ini akan disalurkan melalui skema KPR FLPP yang menawarkan cicilan ringan dan bunga rendah, agar dapat diakses oleh wartawan dari berbagai latar belakang media, termasuk pekerja lepas.

Maruarar juga meminta BPS berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers, dan PWI dalam menentukan kriteria penerima manfaat agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyambut positif inisiatif ini. “Program ini sangat ditunggu-tunggu dan akan membantu banyak wartawan yang belum memiliki rumah,” ujarnya.

Senada, Kepala BPS Amalia Adininggar menyatakan dukungannya dengan menyediakan data akurat untuk mendukung proses verifikasi penerima. Ia juga menyoroti pentingnya peran wartawan dalam menyampaikan literasi statistik kepada masyarakat.

Ketua PWI Hendry Ch Bangun mencatat bahwa sekitar 25 ribu wartawan bersertifikat tersebar di seluruh Indonesia. “Kami siap mendukung penuh program ini untuk membantu kesejahteraan rekan-rekan wartawan,” katanya.

Sekretaris Dewan Pers, Saefudin, menambahkan pentingnya penetapan kriteria yang jelas agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh wartawan yang membutuhkan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024 pada Rabu, 26 Maret 2025, di Menara BTN, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan dalam struktur komisaris dan direksi.

Pemegang saham sepakat untuk kembali mengangkat Nixon L.P. Napitupulu sebagai Direktur Utama, sementara Oni Febriarto Rahardjo tetap menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

Perubahan terjadi pada jajaran direksi, di mana posisi Direktur Information Technology yang sebelumnya dijabat oleh Andi Nirwanto kini digantikan oleh Tan Jacky Chen. Selain itu, pemegang saham menyetujui pengangkatan Venda Yuniarti sebagai Direktur Treasury & International Banking, serta Helmy Afrisa Nugroho sebagai Direktur Corporate Banking.

Pergantian lainnya terjadi dengan masuknya I Nyoman Sugiri Yasa dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang kini menjabat sebagai Direktur Operations di BTN. Selanjutnya, Hermita dari Bank Negara Indonesia (BNI) diangkat sebagai Direktur Commercial Banking, sementara Rully Setiawan dipercaya untuk mengisi posisi Direktur Network & Retail Funding.

Pada jajaran dewan komisaris, pemegang saham BTN memutuskan untuk memberhentikan seluruh komisaris yang menjabat sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada anggota komisaris lama yang tetap bertahan dalam susunan kepengurusan saat ini.

Sebagai penggantinya, pemegang saham menunjuk Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama, didampingi oleh Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama. Selain itu, pemegang saham juga mengangkat Fahri Hamzah sebagai Komisaris. Fahri saat ini dikenal sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih.

Keputusan yang diambil dalam RUPST ini diharapkan dapat membawa BTN ke arah yang lebih baik dengan kepemimpinan yang baru serta strategi yang lebih inovatif dalam menghadapi tantangan industri perbankan di masa depan.

Berikut susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama: Suryo Utomo
2. Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
3. Komisaris: Fahri Hamzah
4. Komisaris Independen: Ida Nuryanti
5. Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
6. Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Dewan Direksi

1. Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
2. Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
3. Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
4. Direktur Treasury and International Banking: Venda Yuniarti
5. Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
6. Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
7. Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
8. Direktur Finance and Strategy: Nofry Rony Poetra
9. Direktur Human Capital and Compliance: Eko Waluyo
10. Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
11. Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
12. Direktur Commercial Banking: Hermita.

 

CIBUBUR, KORIDOR.ONLINE – Yayasan Muslim Sinar Mas Land (YMSML) kembali menggelar program Berantas Buta Al-Qur’an (BBQ) di sekitar kawasan Kota Wisata, Cibubur. Program ini merupakan hasil kerja sama antara YMSML, Pemerintahan Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, serta Yayasan Mama Papa. Acara peluncuran resmi berlangsung di Masjid Baitussalam, Desa Ciangsana pada 23 Maret 2025 dan dihadiri oleh berbagai tokoh, antara lain Aji Rachman (Wakil Ketua YMSML), H. Udin Saputra (Kepala Desa Ciangsana), H. Darma Agusnan Putra (Ketua DMI Desa Ciangsana), serta H. Surya Abi Baghir (Ketua MUI Desa Ciangsana).

Program BBQ ini difokuskan pada pelatihan intensif atau Training of Trainers (ToT) bagi ustaz dan guru mengaji. Para peserta mendapatkan bimbingan langsung, buku panduan, serta alat peraga dengan berbagai metode pembelajaran, termasuk metode Mama Papa. Metode ini dirancang untuk membantu anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur’an secara lebih sistematis dan menyenangkan. Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta diharuskan menerapkan metode ini dalam pembelajaran di masing-masing Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang mereka kelola.

Wakil Ketua YMSML, Aji Rachman, menjelaskan bahwa program ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan meningkatkan literasi Al-Qur’an serta mempererat ukhuwah Islamiyah.

“Tahun ini, program BBQ bertepatan dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah dan kami menitikberatkan pada peningkatan kompetensi tenaga pengajar agar lebih efektif dalam mengajarkan Al-Qur’an. Kami juga melakukan pemantauan rutin terhadap penerapan metode Mama Papa guna memastikan keberhasilan program,” ujar Aji Rachman.

Kepala Desa Ciangsana, Udin Saputra, turut mengapresiasi inisiatif ini.

“Program ini sangat bermanfaat bagi para guru mengaji dalam meningkatkan keterampilan mengajar serta berkontribusi dalam membangun generasi yang religius dan berakhlak. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya ini demi kemajuan pendidikan agama di Ciangsana,” ungkapnya.

Ustazah Wiwin Syamsiah dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Safarah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada YMSML.

“Pelatihan ini memberikan wawasan baru bagi kami dalam mengajarkan Al-Qur’an dengan metode yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh anak-anak. Semoga program ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan,” ujarnya.

Sebagai puncak program, BBQ 2025 akan mengadakan lomba membaca Al-Qur’an bagi anak-anak usia 5-12 tahun dari berbagai masjid dan musala di kawasan Kota Wisata. Lomba ini akan diselenggarakan pada 22 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Hingga Februari 2025, program BBQ telah menjangkau 4.014 murid TPQ di berbagai proyek Sinar Mas Land, termasuk BSD City, Kota Wisata Cibubur, Legenda Wisata Cibubur, Grand Wisata Bekasi, dan Grand City Balikpapan.

BOGOR, KORIDOR.ONLINE – Sinar Mas Land kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan Bazar Minyak Goreng di Rancamaya Golf Estate, Bogor, pada 19 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Irman Khaerudin (Camat Bogor Selatan), Aprina Supriani (Vice President Human Capital Business Partner Rancamaya Golf Estate), dan Boy Arno (AVP Public Affair Sinar Mas Land). Sebanyak 3.000 liter minyak goreng merek Filma disalurkan kepada 1.500 penerima manfaat, terdiri dari 1.300 warga sekitar Rancamaya Golf Estate dan 200 mitra Sinar Mas Land.

Bazar ini merupakan bagian dari program kepedulian sosial perusahaan dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Minyak goreng yang dijual dalam bazar ini dibanderol seharga Rp15.000 per liter, jauh di bawah harga pasar minyak goreng premium. Setiap penerima manfaat dapat membeli maksimal dua liter minyak goreng, guna memastikan distribusi yang adil di tengah masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang Idulfitri ketika harga bahan pokok cenderung meningkat.

Camat Bogor Selatan, Irman Khaerudin, mengapresiasi langkah Sinar Mas Land.

“Kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Harga minyak goreng premium yang biasanya mencapai Rp22.000 per liter kini bisa diperoleh dengan harga Rp15.000 per liter. Semoga inisiatif ini dapat berlanjut dan menginspirasi pihak lain untuk melakukan hal serupa,’ ujarnya

Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dony Martadisata, menambahkan bahwa sebagai bagian dari komunitas Bogor, perseroan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Momentum Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berbagi dan saling membantu.

“Dengan bazar ini, kami ingin memastikan bahwa warga sekitar dan karyawan Rancamaya Golf Estate dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kami berharap program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial,” tambahnya

Bazar Minyak Goreng ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Sinar Mas Land dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ke depan, perusahaan akan terus menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar Rancamaya Golf Estate.

Sebagai informasi, Sinar Mas Land secara resmi mengakuisisi 91,99% saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk, yang dikenal sebagai pengembang properti terkemuka di kawasan Cibubur, Cileungsi, hingga Bogor. Akuisisi ini rampung pada 23 Oktober 2024, mencakup proyek Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta Rancamaya Golf & Country Club. Dengan langkah strategis ini, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare, menghadirkan hunian premium, villa, hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional.

Selain sektor residensial, Sinar Mas Land juga berkomitmen mengembangkan kawasan komersial seperti R Hotel Rancamaya untuk mendukung ekosistem pariwisata di Bogor. Hotel bintang empat ini memiliki 132 kamar dan enam unit villa, serta menawarkan layanan berkelas bagi wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, Rancamaya Golf & Country Club dengan 18 hole dan latar belakang Gunung Salak terus dikembangkan untuk menjadi destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Dengan berbagai inisiatif ini, Sinar Mas Land semakin memperkuat posisinya sebagai pengembang properti terkemuka yang tidak hanya menghadirkan hunian berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta kembali menggelar santunan bagi seribu (1.000) anak yatim dan dhuafa. Agenda rutin setiap bulan Ramadhan ini sudah diselenggarakan sejak tahun 1998. Selain jajaran Pengurus DPP REI,  pengurus DPD REI DKI Jakarta, dan mitra kerja, pemberian santunan dan buka bersama yang digelar tahun ini juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Forum CSR Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar  pada kesempatan sebelum pemberian santunan mengucapkan penghargaan dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

“Kepada Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf  dan jajaran, yang telah mendukungan dan memfasilitasi penggunaan Masjid Al Hikmah sebagai tempat acara buka puasa bersama, sekaligus santunan bagi seribu anak yatim dan dhuafa. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, REI DKI juga bekerja sama dengan Forum CSR Indonesia,” ucap Arvin dalam sambutannya sesaat sebelum pemberian santunan di Jakarta, Kamis, 20/3/2025.

Anak Yatim dan Dhuafa yang diberikan santunan tahun ini berasal dari Yayasan panti asuhan binaan Kementerian Sosial dari 5 wilayah di DKI Jakarta dan 9 yayasan panti asuhan rekomendari dari DPD REI DKI Jakarta.

Selama 27 tahun penyelenggaraan santunan kepada 1.000 anak yatim dan dhuafa, REI DKI Jakarta lanjut Arvin selalu bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak serta para donatur yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini. Ini bagian dari rasa berbagi kami para pengembang yang tergabung di REI DKI Jakarta sebagai bagian dari anak bangsa yang punya kepedulian tinggi terhadap sesama,” imbuhnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada kesempatan tersebut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pelaku usaha sebagai wujud kepedulian pada sesame anak bangsa dan turut berkontribusi membantu pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

“Terima kasih telah memilih Masjid Kementerian Sosial untuk melaksanakan kegiatan di tengah-tengah Ramadhan berbagi untuk anak yatim. Mudah-mudahan, anak-anak yang mendapatkan santunan lebih semangat untuk belajar, menuntut ilmu dan nanti menjadi generasi yang kuat, generasi pemenang, generasi yang akan memimpin Indonesia ke depan,”ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Corporate Sosial Responsibility, Mahir Yahya Bayasut mengatakan bahwa apa yang REI DKI Jakarta selama 27 tahun perlu jadi teladan.

“Kegiatan santunan hari ini dengan tema “Doa Bersama Anak Yatim Dhuafa Menguatkan Harapan untuk Negeri” menjadi momen yang penting dalam rangka menggugah kepedulian, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkasnya

 

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) membahas program pembangunan 3 juta rumah dan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (19/3).

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Menteri Ara), dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pekerja migran Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

“Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara. Pemerintah akan membantu menyediakan 20 ribu rumah subsidi bagi pekerja migran sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam membangun negeri,” ujar Menteri Ara.

Rumah subsidi ini akan dibangun di beberapa provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses terhadap hunian yang layak.

“Pekerja migran adalah orang-orang yang harus kita bantu. Alhamdulillah, Pak Ara mendukung inisiatif ini,” ujarnya.

Menteri P2MI juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pekerja migran tidak hanya terlindungi selama bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tanah air.

“Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pekerja migran Indonesia tercatat mencapai 296.970 orang, dengan populasi terbesar berada di Hong Kong. Mayoritas pekerja migran Indonesia berasal dari Jawa Timur.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang turut hadir dalam pertemuan ini, menyampaikan kesiapan BP Tapera dalam membantu pekerja migran Indonesia memiliki hunian yang layak.

“Sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan berhak mengakses program ini. Yang penting, rumah tersebut merupakan rumah pertama dan harus dihuni dalam satu tahun setelah serah terima (BAST),” jelas Heru.

Saat ini, BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) telah merealisasikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebanyak 91.528 unit rumah sejak 1 Januari hingga 19 Maret 2025. Dari jumlah tersebut, 55.942 unit rumah dalam tahap proses pembangunan hingga akad, sementara 35.586 unit telah disalurkan melalui skema FLPP dan Tapera. Sementara itu, dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Maret 2025, realisasi KPR Subsidi mencapai 134.937 unit rumah, yang terdiri dari 63.618 unit dalam proses hingga akad dan 71.319 unit yang telah tersalurkan.

Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja migran Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendukung perekonomian nasional.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Sebagai pengembang terpercaya di bidang properti selama 50 tahun, Summarecon terus berkomitmen pada inovasi dalam menciptakan kawasan terpadu bernilai tinggi. Dengan perencanaan matang dan kemampuan menghadirkan kehidupan yang dinamis, Summarecon berhasil membangun well-designed township yang berkelanjutan.

Sejalan dengan visi tersebut, Summarecon Crown Gading, sejak peluncuran perdananya pada 12 November 2022, telah menunjukkan perkembangan pesat dengan terus mengadaptasi perubahan kebutuhan hunian modern. Sebagai proyek pengembangan ke-8 Summarecon, kawasan ini berkembang menjadi lingkungan yang gemerlap, dinamis, dan berkelanjutan, mengukuhkan posisinya sebagai New Kelapa Gading.

Executive Director PT Summarecon Agung Tbk, Magdalena Juliati, menegaskan bahwa keselarasan dalam kehidupan urban adalah kunci utama dalam menciptakan kawasan ideal. Summarecon Crown Gading menawarkan aksesibilitas strategis di kawasan Utara-Timur Jakarta serta potensi besar sebagai Emerging Development yang menarik minat banyak pencari properti. Dengan desain dari Sibarani Sofyan, peraih penghargaan Urban Designer, serta dukungan infrastruktur berkualitas dan perencanaan masa depan yang solid, kawasan ini akan menjadi ‘All in One City’ yang harmonis antara modernitas dan alam.

Ruang Terbuka Hijau dan Sistem Tata Air Mandiri

Summarecon Crown Gading berkomitmen terhadap Quality of Life dan keberlanjutan lingkungan dengan menghadirkan ruang hijau luas, jalur sepeda, dan jalan lingkungan ROW 40 meter. Teknologi ramah lingkungan diterapkan untuk mengurangi karbon, sementara City Center seluas 20 hektare dirancang sebagai pusat kota yang terintegrasi dan ramah bagi pejalan kaki.

Sistem tata air mandiri menjadi keunggulan kawasan ini, mencakup danau resapan, sistem pengolahan limbah WWTP, serta Perimeter Ditch untuk lingkungan sekitar. Konsep low-density diterapkan demi kenyamanan penghuni, didukung fasilitas keamanan canggih seperti CCTV Command Centre, high-speed internet, sistem pengendalian banjir, serta pengelolaan kota profesional melalui Town Management.

Fasilitas Kawasan

Summarecon Crown Gading menghadirkan The Food Village, destinasi kuliner dengan brand ternama seperti Simetri Coffee, Excelso Coffee, Sai Ramen, dan Solaria, yang mulai beroperasi pada 4 Oktober 2024. Untuk sektor pendidikan, Sekolah Terpadu Pahoa Crown Gading seluas 4 hektare telah menyelesaikan topping off pada 27 Februari 2025 dan akan mulai beroperasi tahun ajaran 2025-2026.

Di kawasan Central Business District (CBD) akan hadir Summarecon Mall dengan konsep inovatif, dilengkapi sport club above the mall, apartemen, hotel, pusat kebugaran, sekolah & universitas, community center, office park, central garden, serta rumah sakit.

Sejauh ini, Summarecon Crown Gading telah meluncurkan empat cluster hunian, termasuk Jasmia Residence dan Regia Residence yang telah selesai 100% dan serah terima sejak Desember 2024. Viola Residence mencapai 50% pembangunan dan akan diserahterimakan pada Desember 2025, sementara Vanica Residence diluncurkan tahap pertama pada 1 Desember 2024. Gading Bulevar Commercial, ruko pertama di Jalan Bulevar Utama, telah terjual habis dan selesai dibangun 100% dari total 76 unit.

Pada tahun 2025, Summarecon Crown Gading akan memperkenalkan satu cluster baru dengan desain inovatif dan area komersial terpadu yang semakin memperkaya ekosistem kawasan ini.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah itu sangat penting. Kementerian PKP tentunya membutuhkan dukungan dan peran aktif pemerintah daerah agar masyarakat bisa menghuni rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong dan mensukseskan capaian Program 3 Juta Rumah.

“Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas dimana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta Program Hasil terbaik Cepat untuk masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati

Hal itu diutarakannya dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Lt. 3 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023 sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Adanya backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan ada 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

“Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Dirjen Perumahan Perkotaan, Sri Haryati menjelaskan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PKP, Kementerian PKP diberi target pembangunan sebanyak 3 juta rumah per tahun, berupa pembangunan dan renovasi, yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

“Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain:

Pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong mensukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepada daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG, agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan SKB 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan ijin PBG.

Ketiga, kepada seluruh pemerintah daerah, diharapkan dapat melaporkan penerbitan Perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG, kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU, sesuai amanat SKB 3 Menteri.

Ke empat, pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Selanjutnya yang kelima, pemerintah daerah agar mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Ke enam, pemerintah daerah agar memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Ke tujuh, dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Dan ke delapan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan

“Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah dimana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh Pemerintah Daerah, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemerintah Daerah,: ujarnya.

Kemudian ada Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100% pada periode Januari – Juni 2025 dan PPN DTP 50% pada periode Juli – Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat yakni Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemerintah Daerah, dan mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta Pembangunan serta renovasi rumah dengan stakeholder.

Dalam Rapat koordinasi tersebutm turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya serta dihadiri sejumlah Menteri antara lain Menteri ATR/ BPN dan Menteri Kesehatan serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Belum dapat tanggapan yang memuaskan atas keberatannya terkait kenaikkan tarif air minum dan Kelompok Pelanggan Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) yang salah penempatan, warga rumah susun se-Jakarta yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) melayangkan puluhan Surat Keberatan Administratif kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Keberatan administratif adalah upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dengan cara mengajukan keberatan tertulis kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, dalam hal ini Kepgub DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

Sekitar 45 Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) rumah susun (apartemen) hunian se-Jakarta secara bergantian selama tiga minggu mendatangi Balai Kota (Kantor Gubernur Jakarta), di Jl. Medan Merdeka Selatan untuk mengajukan Surat Keberatan Administratif, sekaligus melakukan Laporan Masyarakat.

BACA JUGA: Baru Dilantik Gubernur, Pronomo Anung Didatangi Warga Rumah Susun Tuntut Batalkan Kepgub Kenaikkan Tarif Air Bersih PAM Jaya

Menurut KianTanto Ketua PPPSRS Boulevard Mediterania Residences, langkah ini diambil karena belum ada respon positif, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, maupun PAM Jaya. Keberatan Administratif yang dilayangkan 45 PPPSRS rumah susun se-Jakarta mempertanyakan kelompok pelanggan rumah susun hunian yang disamakan dengan pusat perbelanjaan, mal, gedung perkantoran, dan gedung bertingkat komersial lainnya.

”Kami dikelompokkan dalam Kelompok K III bersama dengan gedung-gedung komersial yang menggunakan air PAM untuk bisnis. Warga kami itu rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari (masak, cuci, dan mandi),” kata Kiat seusai mengajukan surat Keberatan Administratif, Kamis, 6 Maret 2025, di Balai Kota Jakarta.

Kian yang bertemu langsung dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno mengeluhkan, bahwa penetapan kelompok pelanggan apartemen dalam Kepgub 730/2024 yang seharusnya merupakan jenis pelanggan rumah susun di kelompok pelanggan K II dengan tarif dasar namun ditetapkan pada K III dengan tarif penuh.

BACA JUGA: Apa Kabar Program Rumah Gratis Menteri PKP?

Kepada Pramono, Kian menjelaskan, apartemen adalah hunian rumah susun sehingga merupakan kelompok pelanggan K II yang menampung jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar tarif dasar PAM Jaya. Namun Kepgub 730/2024 menetapkan apartemen dalam kelompok pelanggan K III yang mendukung kegiatan perekonomian atau komersial dengan tarif penuh PAM Jaya.

”Selain itu, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, sertifikat tanda bukti kepemilikan, dan bentuk badan hukum penghuninya yang hanya mengatur hunian vertikal sebagai rumah susun, maka kata apartemen dalam Kepgub 730/2024 harus dihapus karena tidak berdasar dan menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegas Kian.

Menanggapi hal tersebut, kata Kian, Gubernur meminta warga rumah susun bersabar, karena saat ini Pemprov Jakarta sedang mengkaji ulang masalah kenaikkan tarif air minum PAM Jaya dan pengelompokkan pelanggan.

BACA JUGA: Apersi Minta Kementerian PKP Ciptakan Kondusifitas Dunia Usaha Penyediaan Rumah bagi MBR

”Tadi beliau terburu-buru, karena ada rapat dengan menteri. Inti beliau sangat mengerti masalah yang dihadapi warga rumah susun terkait kenaikkan tarif air bersih PAM Jaya. Beliau pun langsung memita Asprinya untuk dijadwalkan pertemuan dengan P3RSI besok pagi. Karena sebelum asosiasi kami sudah mengajukan surat permohonan audiensi,” jelasnya.

Kian berharap, Gubernur Pramono Anung mau mendengar aspirasi warganya yang tinggal di hunian bertingkat. Aksi Keberatan Administratif warga rumah susun se-Jakarta di Balai Kota dimulai tanggal 26 Februari 2025 dan akan berlangsung hingga akhir minggu depan.

Aksi karangan bunga

Sebelumnya pada 20 dan 26 Februari 2025, warga rumah susun se-DKI Jakarta juga melakukan aksi mengirim karangan bunga kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

BACA JUGA: Menteri Ara Lakukan Groundbreaking Perumahan Polri

Keluhan-keluhan tersebut berbunyi antara lain:

“Pak Gubernur, Rusunami Loh Kami, Kok Tarif Kami Bukan Termasuk Rusun Sederhana??”

“PAM = Perusahaan Air ‘Tidak Bisa’ di Minum, warga Rusun yang Paling Tabah Menerima Kebijakan yang Semena-mena”,

“Tarif Air Rusun Kami Lebih Mahal dari Rumah Mewah Loh Pak Gub, Kami Warga Rusun yang Paling Tersakiti dengan Kebijakan Tarif Baru”.

”Pak Gubernur Tolong Kami, Bilang ke PAM Jaya, Sesuaikan Kelompok Tarif Air Kami. Kami Rumah Tangga Bukan Komersial!!!!” ***