Pemerintah Siapkan Seribu Unit Rumah Subsidi untuk Wartawan
Rumah-rumah ini akan disalurkan melalui skema KPR FLPP yang menawarkan cicilan ringan dan bunga rendah, agar dapat diakses oleh wartawan dari berbagai latar belakang media, termasuk pekerja lepas.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk mendukung penyediaan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, dan disaksikan oleh berbagai tokoh penting serta puluhan wartawan dari berbagai media.
Turut hadir dalam acara ini Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer & Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar, Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun, dan Sekretaris Dewan Pers Saefudin.
Program ini merupakan inisiatif pertama dalam sejarah Indonesia yang secara khusus ditujukan untuk wartawan. Menteri Maruarar menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyediaan perumahan juga menyasar kelompok pekerja informal, termasuk jurnalis.
“Kami siapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk para wartawan yang selama ini bekerja keras menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ini adalah wujud nyata perhatian negara kepada profesi yang berjasa besar bagi demokrasi,” ujar Maruarar. Groundbreaking proyek ini direncanakan pada 6 Mei 2025.
Rumah-rumah ini akan disalurkan melalui skema KPR FLPP yang menawarkan cicilan ringan dan bunga rendah, agar dapat diakses oleh wartawan dari berbagai latar belakang media, termasuk pekerja lepas.
Maruarar juga meminta BPS berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers, dan PWI dalam menentukan kriteria penerima manfaat agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran.
Menteri Komdigi Meutya Hafid menyambut positif inisiatif ini. “Program ini sangat ditunggu-tunggu dan akan membantu banyak wartawan yang belum memiliki rumah,” ujarnya.
Senada, Kepala BPS Amalia Adininggar menyatakan dukungannya dengan menyediakan data akurat untuk mendukung proses verifikasi penerima. Ia juga menyoroti pentingnya peran wartawan dalam menyampaikan literasi statistik kepada masyarakat.
Ketua PWI Hendry Ch Bangun mencatat bahwa sekitar 25 ribu wartawan bersertifikat tersebar di seluruh Indonesia. “Kami siap mendukung penuh program ini untuk membantu kesejahteraan rekan-rekan wartawan,” katanya.
Sekretaris Dewan Pers, Saefudin, menambahkan pentingnya penetapan kriteria yang jelas agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh wartawan yang membutuhkan.