Finansial

KORIDOR.ONLINE – Partisipasi Bank DKI pada acara Pesta Rakyat, yang diselenggarakan di sepanjang ruas jalan Sudirman – Thamrin Jakarta, pada Minggu (20/10), merupakan wujud dukungan terhadap Program Pemerintah untuk bersama-sama menyambut momen penting transisi kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat rasa kebersamaan serta persatuan.

Hal ini juga merupakan perwujudan dari upaya Bank DKI untuk dapat lebih dekat dengan warga Jakarta dan sekitarnya, serta mendorong perluasan literasi dan inklusi keuangan dengan mengenalkan produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki oleh Bank DKI, seperti JakOne Mobile.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangannya kepada media, menjelaskan pentingnya pemahaman tentang produk dan layanan perbankan.

BACA JUGA: BP Tapera Dan BTN Syariah Gelar Akad Massal KPR Tapera Syariah di Jember

“Hal ini merupakan upaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki akses dan pemahaman yang baik tentang produk dan layanan perbankan. Literasi dan Inklusi keuangan merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Acara Panggung Rakyat selain menghadirkan booth untuk memberikan informasi mengenai produk dan layanan perbankan, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan interaktif, seperti penampilan musik yang diisi oleh bintang tamu ternama, yaitu Wali, Pagi Boeta, hingga Yeni Inka, dan Dara Ayu.

Selain itu juga diselenggarakan berbagai kegiatan menarik seperti sesi olahraga Zumba gratis dan terbuka untuk umum. Pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kuis yang seru, menikmati bazaar UMKM binaan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta, serta berkesempatan untuk memenangkan berbagai doorprize menarik, serta grand prize spesial bagi pengunjung yang beruntung.

BACA JUGA: BSD Raih Penghargaan ‘Indonesia’s Biggest Companies Property and Real Estate’ Ajang FORTUNE Indonesia 100 Gala

Acara ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat, dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi area Panggung Pesta Rakyat Bank DKI dan aktif berinteraksi dengan petugas Bank DKI. Diharapkan, melalui inisiatif ini, pengetahuan dan akses masyarakat terhadap produk perbankan semakin meningkat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan Bank DKI berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui partisiapsi aktif pada acara serupa, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan secara optimal, dan ikut menikmati hiburan yang dihadirkan.

“Bank DKI memiliki berbagai produk dan layanan yang inovatif dan berbasis digital untuk memenuhi ragam kebutuhan keuangan masyarakat,” tutup Arie. ***

JEMBER, KORIDOR.ONLINE—Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024). Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho melalui sambutannya juga mengatakan bahwa BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah. “Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024 kemarin, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru.

Heru juga memaparkan bahwa Di Provinsi Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp189,43 Miliar untuk 1.285 unit rumah, dimana untuk akad syariah sendiri adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp23,08 Miliar dimana Kota dan Kabupaten Jember sendiri memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit diantaranya syariah dengan nilai 1,3 Miliar.

“Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak Tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp4,27 Triliun. “Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp71,45 Triliun,” Ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS. Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sd 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit. “BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

BP Tapera dan BTN Tandatangani MOU bersama Universitas Jember

Di sisi lain, BTN Syariah dan BP Tapera pada kesempatan yang sama melakukan penantanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Universitas Jember. BP Tapera bersama Universitas Jember menandatangani MOU tentang Pemanfaatan Bisnis dan Layanan Tabungan Perumahan Rakyat, Penguatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Kelembagaan. Kerja sama ini meliputi peningkatan manfaat pada sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan layanan terhadap pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami berharap melalui Kerjasama antara BP Tapera dan Universitas Jember dapat mewujudkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran atau pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang perumahan rakyat sebagai bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia dapat berjalan optimal, ” harap Heru.

Sedangkan BTN Syariah dan Universitas Jember tandatangani kesepakatan MOU mengenai Jasa Layanan Perbankan Syariah meliputi Giro, Pembukaan Tabungan, Pembiayaan Consumer dan Komersial serta Penggunaan E-Channel.

“BTN merasa bangga dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Universitas Jember, perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi segenap civitas akademika Univeritas Jember, dengan beragam produk dan jasa perbankan yang akan memudahkan manajemen kampus, karyawan, dan mahasiswa dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari,” pungkas Hirwandi.

BANDUNG, KORIDOR.ONLINE—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membangun Learning Center di Bandung sebagai upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Learning Center ini dirancang untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan BTN dan masyarakat umum.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pembangunan Learning Center ini merupakan inisiatif strategis perseroan yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan BTN dan menjadi asset yang produktif.

“Dengan lingkungan yang sejuk, terutama di kawasan Dago, Bandung, tempat ini sangat cocok untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, mendorong produktivitas, dan meningkatkan kreativitas para peserta. Proyek ini merupakan inisiatif strategis yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan fokus utama pada pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai BTN,” kata Nixon di Bandung, Kamis (17/10).

Pembangunan Learning Center BTN Dago menurut Nixon, dibagi dalam dua tahap dengan konsep bangunan empat lantai yang dirancang khusus sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BTN.

Fasilitas ini tidak hanya mencakup ruang belajar yang nyaman, tetapi juga menyediakan Dormitory bagi para peserta pelatihan, guna mendukung program pengembangan diri secara intensif dan berkelanjutan.

Proyek pembangunan Learning Center dan Dormitory Eksekutif ini berdiri diatas lahan seluas 3,1 hektar di kawasan strategis Dago, Bandung, Jawa Barat. Adapun proyek tahap pertama direncanakan akan selesai dalam waktu 200 hari, dengan target penyelesaian konstruksi pada April 2025, dimana seluruh tim proyek diharapkan bekerja keras dengan menjaga kualitas pekerjaan untuk mencapai target tepat waktu.

“Ini adalah bukti nyata komitmen BTN dalam membangun SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dinamis. Kami percaya, melalui fasilitas ini, kualitas dan profesionalisme insan BTN akan terus meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” lanjut Nixon.

Selain itu, Learning Center BTN juga dilengkapi 3 Dormitory Eksekutif, yang akan didedikasikan sebagai penginapan eksklusif bagi para eksekutif BTN. Fasilitas ini dirancang dengan mengutamakan kenyamanan dan privasi, guna mendukung kegiatan pelatihan dan memastikan para eksekutif dapat beristirahat dengan maksimal.

Nixon menambahkan proyek Learning Center BTN Dago ini juga merupakan bagian dari roadmap ESG BTN yang membawa visi untuk menciptakan kawasan green building sertifikasi platinum sesuai dengan tujuan jangka panjang menjadi ESG Champion dengan rating AAA tahun 2028.

BTN menargetkan sertifikasi platinum untuk green building dari Green Building Council Indonesia (GBCI), yang menunjukkan komitmen terhadap pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Kawasan yang dibangun tidak hanya sekadar modern dan fungsional, tetapi juga ramah lingkungan. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik, tetapi juga mengusung visi keberlanjutan dan kami berharap proyek ini dapat menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan standar tertinggi green building,” ujarnya.

JAKARTA, JPI–BP Tapera bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) melanjutkan sinergi dan kolaborasi dalam rangka percepatan Pengembalian Tabungan Perumahan kepada Peserta PNS Pensiun, Kamis (10/10) di Jakarta. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Sugiyarto dan Sekretaris Jenderal PWRI, Agung Mulyana menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pengembalian Tabungan Perumahan sebagai tindak lanjut kesepakatan yang telah berjalan sejak tahun 2023.

Kerjasama antara BP Tapera dan PWRI ini memiliki tujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait mekanisme Pengembalian Tabungan Perumahan Rakyat melalui jaringan/perwakilan milik PWRI sehingga pengembalian tabungan dapat dilakukan secara efektif dan selektif dalam upaya percepatan Pengembalian Tabungan Perumahan Rakyat.

Kerja sama yang dilakukan ini merupakan upaya untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada BP Tapera untuk menyalurkan dana titipan milik PNS Pensiun/Ahli Waris sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Dalam proses pengembalian tabungan peserta, pengelolaan dana Taperum untuk PNS Pensiun/Ahli Waris dikategorikan ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu Periode I yaitu Pengelolaan 3 tahun pertama (2021-2023), Periode II yaitu Pengelolaan 30 tahun (2024-2054), dan Periode III yaitu Pengelolaan setelah 30 tahun (>2054).

“Hingga saat ini, BP Tapera masih memiliki tantangan terkait dengan kelengkapan data PNS Peserta Tapera yang memasuki masa pensiun, terutama nomor rekening yang masih belum terisi.  Terhitung Realisasi pengembalian Dana Taperum bagi PNS Pensiun/Ahli Waris Eks Bapertarum-PNS senilai Rp 1,8 triliun untuk  446.819 orang,” ungkap Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Sugiyarto menjelaskan.

Selain menggandeng PWRI, BP Tapera juga melakukan langkah strategis dengan menjalin kemitraan dengan PT Pos Indonesia pada 13 Agustus 2024, dimana PT Pos Indonesia memiliki jaringan di seluruh Indonesia hingga ke pelosok desa. PT Pos Indonesia memiliki pengalaman dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai penyaluran dana pemerintah lainnya. “PT Pos Indonesia dapat membantu BP Tapera untuk melakukan pelacakan lokasi PNS Pensiun/Ahli Waris dan dapat membantu proses klaim hingga proses penyaluran dana ke lokasi PNS Pensiun/Ahli Waris yang mengalami keterbatasan fisik/disabilitas,” tambah Sugiyarto.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PWRI, Agung Mulyana menyampaikan apresiasi kepada BP Tapera atas kerjasama yang terjalin. “Agar kerjasama ini dapat berjalan lebih sukses kedepannya, dibutuhkan sosialisasi yang komprehensif dan komunikasi efektif antara penyelenggara PWRI, BP Tapera, dan PT Pos Indonesia,” ujar Agung Mulyana mengusulkan.  Menanggapi hal tersebut, Manager Corporate PT Pos Indonesia, Agus Rochendi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung program BP Tapera dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki.

E-Klaim, Percepatan Pencairan Tabungan

Dalam rangka mempermudah PNS Pensiun/Ahli Waris untuk melakukan klaim pengembalian tabungan, BP Tapera telah mengembangkan suatu fitur e-Klaim. E-Klaim merupakan portal layanan BP Tapera untuk memudahkan Peserta/Ahli Waris dalam melakukan klaim pengembalian tabungan. Pada portal tersebut, PNS Pensiun/Ahli Waris dapat melakukan klaim pengembalian tabungan secara online dengan melengkapi seluruh data dan dokumen yang tertera pada portal sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengirimkan dokumen seperti sebelumnya seperti SK Pensiun dan Buku tabungan.

Peserta PNS Pensiun dapat langsung mengakses website BP Tapera pada tapera.go.id dan pilih menu pengembalian tabungan, diawali dengan mengisi nama lengkap dan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) maka akan muncul status pengembalian tabungan. Jika tabungan peserta PNS Pensiun/ahli waris belum dikembalikan, akan diarahkan untuk mengisi kelengkapan dokumen pendukung seperti SK Pensiun, KTP, KK, buku tabungan dan nomor rekening, dan surat keterangan ahli waris (bagi Peserta PNS Pensiun yang telah meninggal dunia).

Sugiyarto menghimbau seluruh Peserta PNS Pensiun yang masih belum menerima pengembalian tabungannya dapat segera memanfaatkan e-klaim atau mendatangi PT Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—BP Tapera menggandeng Humas Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Forum Bakohumas pada Kamis (3/10) dengan tema “Kenapa Harus Tapera?” di Jakarta. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam forum Bakohumas ini menyampaikan bahwa urgensi dibutuhkannya program Tapera sebagai solusi untuk percepatan pemenuhan backlog perumahan (melalui membeli/membangun) dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (melalui merenovasi).

“Program Tapera untuk menghimpun dan menyediakan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, yang kemudian disalurkan untuk menurunkan suku bunga/margin pembiayaan perumahan sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan,” jelas Heru Pudyo Nugroho di depan sejumlah pejabat perwakilan Humas Kementerian/Lembaga Seluruh Indonesia secara luring serta segenap Aparatur Sipil Negara yang ikut hadir secara  daring..

Lebih lanjut Heru Pudyo Nugroho sangat menyadari forum Bakohumas ini merupakan wadah yang strategis dalam menyampaikan, mengelola, mempromosikan, serta  mendiseminasikan informasi-informasi pemerintah kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pegawai yang ada di dalam instansi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Hal ini juga dipertegas oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary yang hadir mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurutnya, peran Humas tentunya sangat krusial dalam mendukung implementasi dan sosialisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. “Humas dibutuhkan untuk membangun pemahaman yang baik guna meluruskan persepsi publik tentang kebijakan ini,” ungkap Septriana Tangkary.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P Napitupulu menyampaikan agar dipahami bahwa BP Tapera merupakan suatu badan yang sangat dibutuhkan kehadirannya bagi masyarakat dalam pembiayaan perumahan. Untuk itu Nixon L.P Napitupulu mengusulkan BP Tapera mengoptimalisasikan kerjasama BP Tapera dengan ekosistem perumahan, instansi terkait untuk akuisisi peserta dan peningkatan tata kelola dan integrasi risk management.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan dan manfaat dari program Tapera ini dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam membangun narasi positif yang kuat dapat diamplifikasikan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif melalui lintas kanal/saluran sosialisasi antar Kementerian/Lembaga”, tutup Mungki Indriati Pratiwi, Kepala Divisi Komunikasi dan Sekretariat Badan.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah bisa memanfaatkan  pembiayaan Tapera yang diusung oleh BP Tapera. Saat ini penyaluran dana Tapera terhitung tanggal 24 September 2024 telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui Tapera sebanyak 4.036 unit rumah senilai Rp708,31 miliar bagi peserta Tapera. Yang tersebar di 33 provinsi, 390 kabupaten/kota, disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.880 pengembang di 10.325 perumahan. Nah jika melihat target 2024 sebanyak 8.717 unit rumah, maka masyarakat masih berpeluang untuk memanfaatkan pembiayaan perumahan Tapera ini.

Salah satu penerima manfaat pembiayaan Tapera, Nurhadi Saputro, PNS dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan kebahagiaannya atas manfaat yang diterimanya tahun 2023.

“Saya berbahagia karena akhirnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk kami sekeluarga. Program ini sangat membantu san saya ingin, teman-teman lainnya yang PNS yang belum memiliki rumah bisa menfaatkan program ini,” ajaknya.

Lebih lanjut, Nurhadi Saputro juga menyampaikan bahwa proses pengajuannya  juga sangat cepat hanya 2 (dua) bulan.

“Perumahan ini sangat berarti dan saya bersyukur karena proses pengajuan rumah sangat mudah. Bunganya flat dan cicilannya sangat terjangkau. Jumlah cicilan per bulan hampir sama dengan biaya kontrakan,” jelas Nurhadi Saputro lebih lanjut.

Tidak hanya untuk PNS, BP Tapera juga menyalurkan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat umum melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini BP Tapera juga ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 166.000 unit rumah senilai Rp21.6 trilun. Saat ini BP Tapera telah berhasil menyalurkan dana FLPP sebanyak 151.902 unit rumah senilai Rp18,56 triliun.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah yang diamanahi dalam mengelola dana FLPP, BP Tapera berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, salah satunya adalah dengan mengupayakan penambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 unit rumah dari target yang ditetapkan.

“BP Tapera  telah mengawal proses penambahan kuota FLPP, dan saat ini dalam proses teknis pencairan DIPA oleh Kementerian Keuangan. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh mitra kerja BP Tapera khususnya pihak perbankan dan juga asosiasi pengembang untuk terus bersinergi bersama dalam membantu mewujudkan perumahan yang layak huni dan terjangkau untuk Masyarakat,” harap Heru.

Lebih lanjut, Komisioner BP Tapera juga mengapresiasi peran serta dari perbankan dan juga asosiasi pengembang dalam hal pemenuhan target penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi MBR.

“BP Tapera mengapresiasi rekan-rekan perbankan dan asosiasi pengembang atas sumbangsihnya selama ini dalam pencapaian target BP Tapera dalam pembiayaan perumahan. Melalui sinergi ini, kami berharap program pembiayaan perumahan dalam mengurangi angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia dapat terwujud secara optimal,” pungkas Heru.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Bank DKI dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjalin kerja sama bipartit untuk memanfaatkan porsi dana pendamping sebesar 25% dari pembiayaan perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara seremonial ditandatangani oleh Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus, dan Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF, Heliantopo, di Jakarta pada Senin (23/09).

Melalui kerja sama ini Bank DKI akan memanfaatkan pembiayaan atas dana pendamping porsi 25% yang diberikan oleh PT SMF guna memperkuat pendanaan jangka panjang, dimana untuk porsi 75% pembiayaan FLPP telah disediakan oleh BP Tapera. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

FLPP merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui FLPP, Pemerintah memberikan subsidi bunga dan fasilitas pendanaan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak dengan angsuran yang lebih ringan.

BACA JUGA: Bank DKI Distribusikan Bansos di Kepulauan Seribu

Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk bank dan institusi keuangan, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus mengatakan “Kemitraan ini merupakan langkah strategis dalam memberikan kontribusi memperluas akses keuangan yang inklusif khususnya dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kepemilikan hunian.

Dengan pemanfaatan dana pendamping, Bank DKI optimis dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih baik,” harap Henky.

Lebih lanjut, Ia menegaskan kerja sama ini juga menjadi komitmen Bank DKI dalam mendukung program Pemerintah untuk menekan angka ‘backlog’ atau kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan peranan Bank DKI untuk menyediakan kemudahan akses terhadap produk pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat secara umum.

BACA JUGA: Pemilik Rusun Dan Apartemen Tegas Menolak IPL Kena PPN

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan selain membangun skema kemitraan bersama stakeholder dalam bidang pembiayaan perumahan, Bank DKI terus berupaya memperluas akses pembiayaan perumahan, diantaranya menyederhanakan proses KPR dengan mengoptimalkan proses analisis untuk mempercepat proses persetujuan, maupun memastikan informasi produk dan layanan tersedia jelas dan lengkap,” tutup Arie. ***

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Bank DKI menjalin kemitraan strategis dengan PT ATDXT Teknologi Indonesia dalam upaya meningkatkan penjualan dan penggunaan Kartu Elektronik JakCard Bank DKI, yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono bersama Chairman & President Director ATDXT Group, Murthy Gurunathan Saravana, dan Direktur PT ATDXT Teknologi Indonesia, Eka Gunawan, di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono menyampaikan, Hal ini merupakan langkah penting bagi Bank DKI dalam mengoptimalkan layanan Kartu Elektronik JakCard, memperluas jangkauan dan mempermudah akses masyarakat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan pembayaran non-tunai.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo melalui keterangan resminya mengatakan, Kerja sama dengan PT ATDXT Teknologi Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital di Jakarta.

BACA JUGA: Bank DKI Distribusikan Bansos di Kepulauan Seribu

“Selain memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum dan layanan wisata lainnya, Jakcard juga merupakan upaya bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern dan terintegrasi,” ujar Agus.

JakCard Bank DKI merupakan solusi pembayaran digital berbasis kartu elektronik yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. JakCard dapat digunakan untuk kebutuhan pembayaran transportasi terintegrasi di Jakarta, mulai dari JakLingko, Transjakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek.

Selain itu, JakCard juga dapat digunakan untuk pembayaran tiket masuk tempat wisata kelolaan Pemprov DKI Jakarta, diantaranya Monas, Taman Margasatwa Ragunan, Ancol, museum kelolaan Pemprov DKI Jakarta, seperti Museum Sejarah Fatahillah, Museum Prasasti, Museum Joang 45, Museum MH Thamrin, Museum Seni dan Keramik, Museum Wayang, hingga situs Rumah Si Pitung.

Layanan top-up JakCard Bank DKI kini dapat dilakukan melalui aplikasi Tokopedia, dan aplikasi JakOne Mobile Bank DKI dengan perangkat yang didukung oleh fitur NFC, serta jaringan ATM Bank DKI.

BACA JUGA: Sebanyak 64 Fasilitator Ikut Pelatihan Program BSPS

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi berharap kerjasama ini akan meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas JakCard Bank DKI bagi masyarakat, sebagai salah satu pilihan pembayaran digital berbasis kartu elektronik.

“Kedepannya, Bank DKI berharap dapat meningkatkan jumlah pengguna Kartu Jakcard secara signifikan dan memperluas ekosistem pembayaran digital untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern dan terintegrasi,” imbuh Arie.

Sementara itu, Chairman & President Director PT ATDXT Teknologi Indonesia, Murthy Gurunathan Saravana, menambahkan, pihaknya yakin dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mempromosikan dan memudahkan penggunaan JakCard di kalangan masyarakat Jakarta.

BACA JUGA: Kondominium, Tren Hunian di New Territory Barat Jakarta

“Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak dan tentunya bagi masyarakat secara keseluruhan, untuk meningkatkan inklusi keuangan digital di Jakarta,” tutup Murthy. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, sangat mendukung kebijakan program pembiayaan perumahan yang diusung oleh pemerintah, sesuai Buku II Nota Keuangan RAPBN 202 yang akan mengalokasikan investasi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp18, 775 Triliun dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR.

Mengutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain: Skema tiering suku bunga/marjin KPR FLPP dan pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi dan meningkatkan pembiayaan perumahan yang berasal dari non APBN blended financing dalam Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kebijakan program pembiayaan perumahan yang akan diusung oleh pemerintah ini adalah sebagai terobosan pembiayaan mengatasi backlog perumahan, meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah dan mengaktifkan sumber-sumber dana lainnya di luar APBN.

“BP Tapera saat ini tengah menggodok skema creative financing guna mengembangkan proses bisnisnya lebih luas. Kami bersama dengan Komite dan para stakeholder secara intens terus merumuskan dan mempersiapkan regulasinya,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera ungkap Komisioner BP Tapera saat ini dalam proses menyempurnakan tata kelola menuju Badan single housing financing, dimana nantinya seluruh pembiayaan perumahan akan dikelola oleh BP Tapera.

“Jadi ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya,”ungkapnya menambahkan.

“BP Tapera sangat berkomitmen penuh dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada MBR. Kami terus meningkatkan layanan dan sedang menyiapkan berbagai rancangan skema pembiayaan pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya,”ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera terhitung per Agustus 2024 telah menyalurkan 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 Triliun yang terdiri dari pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayan Perumahan (FLPP) sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,028 Triliun dan Pembiayaan Tapera sebanyak 4.035 unit rumah senilai Rp671,45 Miliar.

Penyaluran FLPP untuk tahun 2024 ini telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota yang terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Bank DKI kembali menjalankan perannya sebagai fasilitator program kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui kegiatan pendistribusian Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), yang dilakukan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada Jumat (02/08).

Dalam acara tersebut, Bank DKI juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara penggunaan kartu dan diharapkan dapat membantu penerima manfaat untuk memaksimalkan penggunaan bantuan yang diberikan.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, dalam keterangan resminya mengatakan, Bank DKI terus mendukung program kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Distribusi KAJ, KPDJ, dan KLJ ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen Bank DKI untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, mendapatkan akses yang sama terhadap program-program tersebut.

BACA JUGA: SMF Kucurkan Rp350 Miliar Ke Bank Sahabat Sampoerna Untuk Kredit Renovasi Rumah

Adapun total jumlah penerima yang akan didistribusikan di Pulau seribu sebanyak 221 penerima, terdiri atas KAJ sebanyak 56 penerima, KLJ sebanyak 148 penerima, dan KPDJ sebanyak 17 penerima.

Sebelumnya, Bank DKI melakukan distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama tanggal 23 s.d. 31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, 5 penerima KPDJ, dan 5 penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, 5 penerima KLJ dan 5 penerima KPDJ.

Sampai dengan periode Juni 2024 telah dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I dibagikan kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Lebih lanjut Agus kembali menegaskan dukungan Bank DKI untuk terus berupaya memberikan dukungan keuangan yang inklusif bagi masyarakat, termasuk di wilayah Kepulauan Seribu.

BACA JUGA: UUS Bank DKI dan Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta Jalin Kerja Sama Transaksi Perbankan Syariah 

“Bank DKI menghadirkan konsep digital island melalui dukungan digitalisasi UMKM. Dengan pilihan produk dan dukungan fasilitas perbankan digital seperti JakOne Mobile, kami berharap dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh nasabah dalam mengakses layanan perbankan kami,” jelasnya.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/, atau mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Hadir Sebagai Solusi Digital

Sebagai komitmen Bank DKI untuk memberikan layanan keuangan yang menjangkau masyarakat di Kepulauan Seribu, Bank DKI telah memiliki Kantor Cabang Pembantu Pulau Pramuka yang siap melayani kebutuhan transaksi serta produk dan layanan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.

Selain itu layanan ATM Bank DKI juga tersebar hingga sebanyak 12 lokasi di berbagai pulau di wilayah Kepulauan Seribu, beberapa diantaranya di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Tidung, Pulau Sebira, dan Pulau Harapan.

BACA JUGA: Flyover Deltamas Bhagasasi Permudah Akses Masyarakat Cikarang dan Sekitarnya

Tidak hanya itu, sebelumnya Bank DKI juga telah meresmikan Kampung UMKM yang berlokasi di Pulau Pramuka, yang merupakan salah satu program Tanggung Jawab Sosial Bank DKI, dengan melakukan penataan ulang dan lokalisasi pedagang UMKM, termasuk dukungan digitalisasi kepada para UMKM sebagai merchant Bank DKI dan dapat mengakses pembayaran digital – QRIS untuk menerima berbagai pembayaran elektronik dari pelanggan dan meningkatkan efisiensi trasnaksi harian pedagang UMKM.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan dengan berbagai inisiatif seperti distribusi kartu bantuan, edukasi penggunaan kartu, dan dukungan digitalisasi UMKM, Bank DKI berupaya memastikan setiap lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Kepualauan Seribu dapat merasakan manfaat dan kemudahan dalam berbagai layanan perbankan, tutupnya. ***