Provinsi Jawa Barat Masih Jawara Penyaluran KPR FLPP
Realisasi sejak awal pemerintahan Prabowo–Gibran pada 20 Oktober 2024 hingga saat ini, total penyaluran KPR subsidi telah mencapai 122.421 unit rumah
SERANG, KORIDOR.ONLINE— Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat termasuk dalam daerah dengan jumlah rumah subsidi tertinggi. Berdasarkan data realisasi per 1 Januari hingga 7 Maret 2025, kinerja penyaluran KPR FLPP telah mencapai 77.207 unit rumah, dengan rincian sebagai berikut: 18.739 unit telah terealisasi, 28.809 unit telah mencapai tahap akad KPR, dan 29.659 unit masih dalam tahap proses SP3K, pembangunan, serta ready stock.
Hal itu disampaikan Heru, dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) , di Serang Banten, Minggu (9/3/2025). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, melihat realisasi sejak awal pemerintahan Prabowo–Gibran pada 20 Oktober 2024 hingga saat ini, total penyaluran KPR subsidi telah mencapai 122.421 unit rumah.
Menurut Heru, dalam upaya memastikan ketersediaan hunian pertama bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah menyelenggarakan program penyediaan perumahan bagi personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) ini dilaksanakan serentak di lima lokasi, yaitu Bekasi, Bogor, Brebes, Bantul, dan Serang sebagai pusat penyelenggaraan acara. Di Kota Serang sendiri, kegiatan ini berlangsung di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang.
Total rumah subsidi yang direncanakan dalam proyek ini mencapai ribuan unit yang tersebar di lima wilayah tersebut. Adapun rincian jumlah unit rumah yang akan dibangun mencakup 770 unit di Kabupaten Bekasi, 530 unit di Kabupaten Bantul, 1.070 unit di Kabupaten Bogor, 1.367 unit di Kabupaten Brebes, dan 2.023 unit di Kabupaten Serang. Secara keseluruhan, BP Tapera membiayai hingga 2.000 unit rumah dalam proyek ini melalui skema FLPP.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama jajaran Eselon I Kementerian PKP, serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Dari pihak TNI AD, Inspektur Jenderal Angkatan Darat mewakili KASAD membuka acara didampingi oleh Pangdam III Siliwangi. Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, turut hadir mewakili sektor perbankan.
Dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan kualitas bangunan sesuai standar yang telah ditetapkan serta akan menindak pengembang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Menurutnya, kesejahteraan penghuni adalah prioritas utama.
“Kami menargetkan rekor pembangunan rumah subsidi dalam jumlah yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, kami tetap memastikan bahwa sasaran yang dituju dan kualitas bangunan tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” ujar Menteri Ara.
Terkait dengan kebijakan daerah dalam penerapan izin pembangunan kawasan hunian, Menteri Ara menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, mengingat regulasi terkait perizinan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.
