Aktual

JAKARTA, KORIDOR- PANDEMI virus corona atau Covid-19 cukup memukul beberapa sektor bisnis di dalam negeri. Tak terkecuali juga pada sektor properti. Hampir semua sub- sektor properti di tanah air saat ini mengalami penurunan yang cukum tajam.

Kendati begitu, animo investor asing untuk mengembangkan proyek properti di Indonesia bisa dikatakan masih relatif  tinggi. Sejumlah investor asing yang rata-rata berasal dari China, Singapura, Malaysia dan Jepang, tetap optimis masuk untuk berinvestasi di pasar properti Indonesia.

Setidaknya ini diungkapkan Richard Oh, CEO PT. Yiho Jakarta Real Estate Development, pengembang Sentosa Park Tangerang. ”Indonesia sangat potensial. Dengan jumlah populasi yang sangat besar dan memiliki bonus demografi, kebutuhan akan hunian kelas menengah terutama bagi kalangan profesional muda tentu juga sangat besar. Kami sangat yakin, bisnis properti di Indonesia akan kembali bergairah dalam waktu dekat, atau minimal setelah pandemi virus koroba berakhir. Karena alasan itu juga, dengan segala keunggulan dan pengalaman yang dimiliki, kami optimis proyek kami kembangkan akan terserap pasar,” ujar Richard.

Yiho Jakarta Real Estate Development sendiri merupakan anak perusahaan dari New Yiho Holding Group yang memiliki kantor pusat di China, Singapura, dan Hongkong dengan bisnis utama di pengembangan sektor properti, pariwisata, pendidikan, investasi finansial, dan industri mineral. “Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun dan rekam jejak kesuksesan di lebih dari 70 proyek sektor properti yang tersebar di berbagai negara, PT Yiho optimis akan mengulang kesuksesan yang sama di Sentosa Park,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya tidak ragu untuk menyiapkan investasi besar untuk membangun hunian premium dengan standar internasional di Indonesia. “Sekitar Rp850 miliar sudah kami siapkan untuk membangun proyek hunian premium ini. Sentosa Park merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan hunian nyaman dan sehat di era New Normal. Sentosa Park adalah sebuah Kawasan hunian dengan konsep Singapura yang dibangun di tanah seluas 10 hektar di Tangerang New City. Lokasi Sentosa Park berada dalam Kawasan Tangerang New City seluas 2.600 hektar dan dilengkapi dengan infrastrukstur yang lengkap dan terintegrasi,” terangnya.

Sementara itu, Amanda Ho, Sales and Marketing Director Sentosa Park menyebutkan, proyek pertama Yiho Group di Indonesia ini terletak di jantung Tangerang New City, dengan jarak tempuh 30 menit dari pusat kota Jakarta dan dapat diakses dengan 4 akses tol serta future MRT. Lokasinya sendiri terletak di titik yang paling strategis, yaitu di area CBD dan berada tepat di jalan Boulevard Tangerang New City selebar 40 meter.

”Selain itu di dalam kawasan Tangerang New City sendiri akan dibangun mal, area komersial, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan Central Park. Pengembangan akses, infrastuktur, dan fasilitas kawasan tentunya akan semakin meningkatkan nilai kawasan Tangerang New City sebagai kawasan hunian, investasi, bisnis, dan komersial,” terangnya.

Berkolaborasi dengan Aesler Group, salah satu firma arsitektur dunia, para penghuni akan dimanjakan dengan suasana tinggal yang nyaman, aman, tertib, bersih, dan inspiratif berstandar internasional. Adanya kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki hunian yang sehat dan nyaman di area new normal ini menjadi pertimbangan kami dalam mendesain denah rumah.

“Di setiap unit di Sentosa Park dilengkapi dengan system Double Volume Ceiling dengan plafon setinggi 4.2 meter dan jendela kaca yang dapat dibuka. Adanya plafon yang tinggi, jendela kaca serta dipadukan konsep cross ventilation, tentu akan meningkatkan sirkulasi udara dan meningkatkan pencahayaan di dalam ruangan. Dengan sistem ini, penghuni akan merasa nyaman tinggal di rumah dengan ruangan yang sejuk dan terlihat lapang,” pungkas Amanda. (*)

SUMATERA UTARA , KORIDOR–  Pemerintah terus mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional salah satunya melalui sektor pariwisata. Untuk itu, selain mempersiapkan infrastruktur, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas rumah masyarakat di kawasan pariwisata yang ada sehingga lebih tertata dan menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung.

“Salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tengah dikembangkan oleh Kementerian PUPR adalah Danau Toba,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 167, 5 Milyar untuk pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Danau Toba. Sarhunta dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus dapat menjadi homestay bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati keramahan warga.

Adanya penataan koridor dan program homestay diharapkan mampu menciptakan penataan ruang dan kebutuhan  publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah. Progam Sarhunta ini sangat bagus untuk mengembangkan tempat wisata di indonesia sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jumlah Sarhunta yang kami bangun di KSPN Danau Toba adalah 1.765 unit. Sebanyak 607 unit kami bangun di sepanjang koridor di kawasan Danau Toba. Sedangkan sisanya yakni 1.158 unit tersebar di enam kabupaten di antaranya Toba, Samosir, Simalungan, Humbang, Taput dan Pairi,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, Khalawi juga meninjau langsung ke lapangan dan mendorong para tukang untuk tetap bekerja sebaik mungkin dan mematuhi protokol kesehatan. “Progres pembangunan telah mencapai 40 persen,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, bentuk dukung pengembangan KSPN Danau Toba, Kementerian yang dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Selain infastruktur jalan, sarana air bersih dan juga yang terpenting dalam kawasan wisata adalah  mengubah wajah rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni dan juga multifungsi, yaitu selain untuk menjadi tempat tinggal yang layak dpaat juga menjadi tempat usaha, seperti rumah sewa atau homestay,” katanya.

Sebagai informasi, kawasan Danau Toba telah di tetapkan sebagai salah satu KSPN prioritas atau lima “Bali baru” di Indonesia selain Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. (*)

JAKARTA, KORIDOR—: PT Adhouse Clarion Events bekerja sama dengan Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengeluarkan jurus pamungkas, mengajak nasabah dan masyarakat luas agar segera mengunjungi Indonesia Properti Virtual Expo. Pasalnya, dalam dua hari ke depan pameran properti secara virtual lewat situs ipex.btnproperti.co.id ini akan berakhir.

“Berbagai kemudahan kepemilikan hunian seperti keringanan uang muka (DP/down payment), diskon biaya administrasi, provisi, dan appraisal, belum tentu bisa didapatkan masyarakat. Ini kesempatan emas yang langka, sayang kalau tidak dioptimalkan dengan segera mengajukan KPR/KPA,” ajak Vice President Non-Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division Bank BTN Suryanti Agustinar, Selasa (13/10).

Sesuai rencana, lanjut dia, sejatinya event tersebut berahir pada 30 September 2020. Namun, melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, Bank BTN memilih untuk memperpanjang waktu penyelenggaraan pameran hingga 15 Oktober 2020, dengan harapan mendapatkan pengunjung serta transaksi yang lebih banyak.

Tidak kurang dari 200 developer komersil dan subsidi dengan lebih dari 500 proyeknya, turut ambil bagian dalam meramaikan pameran properti secara virtual tersebut. “Kami berharap pengunjung pameran bertambah lagi. Kami ingin menembus sampai 2 juta pengunjung. Karena itu, waktu pameran kami perpanjang,” katanya.

Suryanti mengatakan selain untuk menggaet lebih banyak pengunjung, perpanjangan waktu pameran ini juga dilakukan karena permintaan para developer. Dengan adanya pameran virtual ini mereka mengaku sangat terbantu sehingga menginginkan adanya waktu tambahan. “Bagi yang belum sempat memanfaatkan kemarin, segera pilih rumah idamannya dan ajukan secara online ke BTN,” ujarnya.

Menurut dia, dalam pameran yang bisa diakses melalui kanal ipex.btnproperti.co.id ini, masyarakat bisa memilih rumah sesuai keinginannya melalui creative content serta interaksi langsung dengan penjual secara digital. Pengunjung pun dapat menikmati pengalaman melihat unit melalui teknologi 4 dimensi.

Program juga dilengkapi dengan beragam aktivitas online menarik, pelayanan penjualan selama 24 jam, dan customer support. “Ada beragam promo yang disediakan di antaranya seperti KPR Gaeesss! for Millennials, Kredit Agunan Rumah – New Normal, Indonesia Properti Virtual Expo 2020, hingga Program Bank BTNSyariah – Indonesia Properti Virtual Expo 2020,” ungkapnya berpromosi.(eza)

JAKARTA, KORIDOR – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) akan diikuti dengan aturan pelaksanaannya. Tidak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait beberapa pasal yang berhubungan dengan kewenangan kementerian tersebut.

“Salah satunya soal bank tanah yang merupakan institusi pemerintah pusat. PP dari seluruh Undang-Undang Cipta Kerja ini ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga bulan. Tapi, kita akan kebut, jadi mudah-mudahan akan jauh lebih cepat selesai,” ungkap ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam siaran persnya, Selasa (13/10).

Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menyusun draf Peraturan Pelaksanaan UU CK. Pembahasan mengenai ini juga akan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

“(Pembahasan) tidak ada yang ditutup-tutupi, karena tujuan UUCK ini adalah supaya pemerintah lebih efektif mengelola negeri ini dengan cara mengurangi regulasi,” ungkap Menteri Sofyan.

Bank tanah merupakan institusi pemerintah yang akan dipimpin oleh sebuah komite, yakni Komite Bank Tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa komite ini dipimpin oleh tiga orang menteri, dengan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai ketua. Sedangkan dua menteri lainnya akan ditunjuk presiden.

Lalu ada dewan pengawas. Dewan Pengawas terdiri dari perwakilan pemerintah serta profesional. Perwakilan pemerintah ditunjuk oleh pemerintah sendiri, sedangkan dari profesional akan dicari orang-orang yang mengerti masalah pertanahan lalu diajukan ke DPR RI untuk disetujui. Selain itu ada direksi yang diangkat oleh Presiden RI.

“Institusinya akan powerfull, maka dari itu pemimpinnya tidak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi ada dua menteri lain,yang fungsinya sebagai check and balance dalam mengambil keputusan,” jelas dia.

Selain itu, menurut Menteri Sofyan, dewan pengawas nantinya akan berfungsi untuk pengawasan. Jangan sampai nanti ada bank tanah tetapi tidak ada yang mengawasi.

Ditambahkan, bank tanah merupakan  land manager yang sebenarnya sudah diterapkan di Singapura. Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa dulu Pemerintah Singapura juga tidak punya tanah, namun berkat bank tanah, pemerintah negeri jiran itu dapat mengelola banyak tanah.

“Bank Tanah kita juga akan berkembang. Ke depan akan ada kantor-kantor, mungkin akan berbarengan di Kantor Pertanahan, namun dengan fungsi yang berbeda, yakni land manager serta land regulator” ungkap  Menteri Sofyan.

Dia tidak memungkiri awalnya bank tanah mungkin masih merupakan institusi kecil, namun dengan gerak yang cepat pada 2021 diharapkan sudah for scale dan punya beberapa kantor di daerah.Kebijakan bank tanah merupakan suatu penegasan bahwa tanah berfungsi sosial dan itu dapat dijamin oleh negara.

Menteri Sofyan turut mengklarifikasi informasi tidak benar atau hoaks mengenai bank tanah.Dikatakan, bank tanah bukanlah suatu lembaga yang mengadopsi sistem Hindia Belanda yang dikenal dengan istilah domein verklaaring.

“Itu tidak benar sama sekali. Domein verklaaring adalah deklarasi negara di mana tanah yang tidak dikuasai atau tidak bisa ditunjukkan hak miliknya akan diklaim sebagai tanah negara. Sementara bank tanah akan mengelola tanah-tanah terlantar dan kemudian diredistribusikan. Jadi, konsepnya beda,” papar Menteri Sofyan A. Djalil.

JAKARTA, KORIDOR –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perunahan Direktorat Jenderal Perumahan melakukan evaluasi mengenai dampak program perumahan bagi masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan guna mengetahui masukan dan saran serta monitoring apakah pemerintah daerah serta masyarakat terbantu dengan Program Perumahan atau tidak.

“Evaluasi terhadap hasil penyediaan perumahan terhadap masyarakat sangat penting,” ujar Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, Dedy Permadi pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Penyediaan Perumahan Terhadap Masyarakat di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/10).

Menurut Dwityo, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengetahui manfaat penyediaan perumahan secara langsung terhadap masyarakat serta dampak dari program tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Tujuan acara FGD Hasil Penyediaan Perumahan Terhadap Masyarakat antara lain pertama memperoleh informasi mengenai pemanfaatan program Direktorat Jenderal Perumahan meliputi pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum terhadap masyarakat. Tujuan kedua adalah untuk memperoleh informasi mengenai dampak sosial ekonomi dari program Direktorat Jenderal Perumahan.

Melalui kegiatan ini pihaknya juga ingin mengetahui pandangan dan tanggapan dari dinas perumahan di kabupaten/kota maupun provinsi terhadap hasil pembangunan perumahan.

Selanjutnya tujuan FGD adalah memperoleh informasi mengenai dukungan Pemerintah Daerah terhadap penyediaan rumah layak huni dan pengurangan backlog dan mendapatkan saran perbaikan dalam peningkatan pemanfaatan program Direktorat Jenderal Perumahan.

“Pemda dan masyarakat juga bisa memberikan masukan, saran terhadap program perumahan Kementerin PUPR. Kami juga akan melakukan monitoring langsung ke lapangan dan wawancara langsung kepada penerima bantuan,” ujarnya.

Dalam program perumahan, setidaknya ada beberapa program Ditjen Perumahan yang dapat dimanfaatkan olrh masyarakat. Program perumahan tersebut antara lain pembangunan rumah susun yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, santri, dan mahasiswa. Kemudian ada juga pembangunan rumah khusus yang diperuntukan bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan peruntukan khusus lainnya.

Program ketiga adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah sebagai bentuk stimulan kepada masyarakat untuk menyediakan rumah layak huni dan yang ke empat adalah bantuan PSU rumah umum sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau.

“Kami berharap seluruh program penyediaan perumahan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan nantinya aset perumahan juga akan diserahterimakan ke Pemda. Pihak Pemda juga dapat mereplikasi program perumahan Kementerian PUPR sesuai dengan dana APBD yang ada,” harap Dwityo.

BEKASI, KORIDOR – Di tengah gelombang pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai, mengakibatkan laju bisnis di segala bidang melambat, salah satunya adalah bisnis properti. Pandemi yang hingga kini belum diketahui ujungnya menciptakan keraguan apakah ini waktu yang tepat bertransaksi properti?

Namun yang jelas, aktifitas bisnis di semua sektor mengalami penurunan signifikan, termasuk di industri properti. Tidak heran kalau banyak pengembang terpaksa menunda aksi korporasinya, tapi tidak sedikit pula yang optimis bahwa di masa pandemi tetap masih banyak peluang, khususnya di pasar rumah tapak.

Salah satu group usaha real estate yang tetap menggeliat bahkan ekspansi di masa Covid-19 adalah Duta Putra Land yang awal tahun ini mulai mengembangkan kawasan perumahan elit Grand Duta City di Jalan Raya Boulevard Grand Duta City, Kec. Babelan, Bekasi Utara seluas 200 hektar. Lokasinya strategis karena merupakan rute utama antara Bekasi Barat dan Bekasi Utara, dengan tambahan akses mendatang yang menghubungkan Tanjung Priok dan Bekasi (Tol Tanjung Priok – Cibitung, JORR 2).

Direktur Marketing Duta Putra Land Ester Santoso mengatakan, dalam kondisi ekonomi apapun Duta Putra Land tetap berkomitmen terus menjalankan proyek berskala kota ini sesuai perencanaan awal. Mengingat kebutuhan perumahan yang terus meninggi, dia optimis, pasar properti tetap ada meski dalam kondisi perekonomian belum baik.

“Chairman Duta Putra Land yakin, kalau membangun di saat krisis, maka depan yang didapatkan adalah kemakmuran, karena tren pertumbuhan ekonomi akan menanjak. Setelah krisis lewat perekonomian akan bertumbuh. Sementara kalau kita bangun di saat booming, maka kita harus siap-siap menghadapi perekonomian yang menurun. Ini yang disebut siklus properti,” kata Ester, di sela-sela acara Perkenalan Proyek Grand Duta City, Senin (12/10), di Bekasi.

Selain jajaran komisaris dan direksi Duta Putra Land, juga hadir perwakilan beberapa property agent, dan tokoh masyarakat setempat. Acara tersebut dilangsungkan secara sederhana dengan protokoler kesehatan yang ketat, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

Menurut Ester, hingga saat ini Grand Duta City belum di-launching secara resmi. Rencananya baru awal tahun 2021  proyek ini dirilis secara resmi ke publik. Meski begitu, animo masyarakat cukup tinggi. Hal ini terbukti dari sudah terjual 200 unit dari 370 unit rumah yang ditawarkan di Cluster West Manhattan (cluster pertama). Harga rumah yang ditawarkan berkisar Rp700 jutaan hingga Rp1,5 miliar.

Cluster West Manhattan sedang dalam tahap pembangunan, dimana infrastruktur cluster (jalan, saluran air, dan listrik) sudah terpasang, serta sudah dan sedang dibangun puluhan rumah. Dalam waktu dekat akan dipasarkan cluster kedua, Cluster East Manhattan.

Besarnya minat masyarakat ini, kata Ester, tidak terlepas dari lokasi yang makin sangat strategis ke depan, terutama saat jalan tol Cibitung – Cilincing yang terhubungan dengan JORR beroperasi. Nantinya akan ada pintu keluar di Marunda (akses Bekasi Utara) berjarak  sekitar 3 km (10 menit) menuju ke Grand Duta City.

“Jika tol tersebut beroperasi, maka posisi Grand Duta City akan berada paling depan bandingkan perumahan-perumahan lainnya (Sumarecon Bekasi dan Kota Harapan Indah). Proyek kami sangat diuntungkan karena paling dekat dengan pintu/akses tol Marunda. Sementara ini kita melalui Tol Bekasi Barat dan Tol Cakung – Cilincing,” jelas Ester.

Investasi menguntungkan

Praktisi pemarasan Leonard Suprijatna mengapresiasi pengembangan proyek baru Duta Putra Land yang berada di lokasi yang prospektif. Selain dari segi akses tol, proyek ini dinilai istimewa karena dikembangkan dengan konsep Township Development dengan konsentrasi dua central business district (CBD) untuk kegiatan komersial dan high-building.

“Dan yang tak kalah menariknya, ke depan proyek  ini akan tersambung dengan proyek besar yang merupakan proyek baru joint antara Duta Putra Land dengan Sumarecon Gading. Aksesnya juga bisa melewati proyek ini,” ujar Leonard yang juga Direktur Panen Properti, di kesempatan yang sama.

Ditilik dari sisi investasi, kata Leonard, properti di Grand Duta City menjanjikan capital gain cukup tinggi. Alasannya, sekarang ini harga lahan di Kelapa Gading, Sedayu City, dan Jakarta Garden City sudah sangat mahal. Secara alamiah, perkembangan kota akan menuju Bekasi Utara sebagai sunrise property merupakan destinasi baru investasi properti.

“Lokasi Grand Duta City ini berada di tengah kawasan perumahan elite (Sumarecon Bekasi, Kota Harapan Indah, dan Jakarta Garden City) yang sudah mapan yang  harga tanah sudah tinggi. Sekisar Rp15 juta hingga Rp30 juta m², sementara di Grand Duta City masih di angka Rp7,5 juta m². Tentunya sangat menguntungkan kalau investor membeli sekarang,” jelas Leonard.

Menurut Leonard, konsumen akan lebih confidence mengingatkan pengembangnya (Duta Putra Land) karena telah berkontribusi dalam pembangunan proyek di Indonesia selama 37 tahun. Kunci sukses proyek Duta Putra Land adalah setiap proyek selalu mengikuti (dekat) perkembangan pembangun infrastruktur dari pemerintah, hingga proyeknya selalu berkembang pesat.

Ke depannya Grand Duta City akan menjadi kawasan mandiri dengan total hunian +/- 25.000 rumah berkonsep minimalis modern, dikelilingi dengan fasilitas-fasilitas premium seperti: shopping mall, central park, fasilitas olah raga terlengkap, entertainment lake area, shop house, water park, apartment, dan lain sebagainya.

Penulis: Erlan Kallo

JAKARTA, KORIDOR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). Undang-undang dibentuk dengan sistem omnibus law, yang melakukan sinkronisasi atas peraturan perundang-undangan yang menghambat pertumbuhan lapangan kerja.

Undang-undang ini disokong oleh berbagai macam klaster, salah satunya klaster pertanahan. Salah satunya menyangkut pembentukan bank tanah.

Dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pembentukan bank tanah bertujuan untuk menyediakan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Untuk pengelolaan Bank Tanah ini nantinya akan dibentuk Komite Bank Tanah.

“Bank Tanah juga mendukung program kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria. Dalam praktiknya, jika Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar dan sudah habis masa berlakunya, akan dihimpun dalam Bank Tanah untuk kemudian dilakukan redistribusi kepada masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN pada konferensi pers virtual itu.

Menteri ATR/BPN mengatakan Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan. Komite ini juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas yakni yang berasal dari pemerintah dan profesional. Komponen yang berasal dari pemerintah, ditunjuk langsung oleh pemerintah dan untuk profesional, diusulkan oleh pemerintah dan di-approve oleh DPR RI,” jelas Sofyan A. Djalil.

Ditambahkan, Bank Tanah tidak akan menghidupkan kembali  domein verklaring, melainkan untuk penataan pertanahan. Sehingga tanah-tanah yang tidak optimum, tanah yang tak bertuan itu akan ditampung oleh negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali ke masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, hadirnya Bank Tanah akan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN sebagai land manager dan  land regulator. Selama ini, Kementerian ATR/BPN hanya berfungsi sebagai regulator.

“Banyak yang keliru mengenai bank tanah. Jika Bank Tanah sudah ada, maka fungsi  land manager akan dilaksanakan oleh Bank Tanah, sedangkan land regulator akan dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Menteri Sofyan Djalil.

Selain mendukung pembangunan untuk kepentingan publik dan program strategis nasional, Bank Tanah disebutkan Menteri ATR/BPN nantinya akan membuat pengembangan kawasan perkotaan lebih tertata serta mencegah urban sprawling.  Konsepnya nanti masyarakat menengah ke bawah akan tinggal di pusat kota, serta mereka yang mampu akan tinggal di luar kota.

Properti bagi Orang Asing

Mengenai kepemilikan rumah susun (rusun) untuk orang asing, Menteri ATR/ BPN memberikan penjelasan bahwa itu tidak benar.  Dia menjelaskan Warga Negara Asing (WNA) tidak boleh memiliki rumah susun karena tanah di bawahnya  yang menurut para ahli hukum dinamakan tanah milik bersama.

“Jadi sebenarnya yang dibolehkan adalah kepemilikan unit ruangnya yang dinamakan satuan rumah susun (sarusun). Dalam UU CK, orang asing tidak dapat membeli tanah bersama tadi, dia tidak bisa. Namun, jika tanah bersama itu dijual kepada orang Indonesia, maka tanah bersama kembali jadi milik bersama,” ujar Menteri Sofyan.

Selain Bank Tanah dan aturan kepemilikan rusun bagi WNA, UU CK juga memperkuat pengadaan tanah, meski masalah ini sudah ada dasar hukumnya yakin UU Nomor 2 Tahun 2012. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.  Contoh kecil misalnya, UU mengatakan apabila telah ditentukan penetapan lokasi kemudian dilakukan  penilaian oleh appraisal independen, kemudian karena masih ada permasalahan maka dilakukan konsinyasi, dan setelah itu BPN bisa memutuskan hubungan hukum.

“Kalau bikin jalan tol misalnya kena tanah seseorang kemudian BPN bisa melakukan putusan hubungan hukum, yaitu kalau ada keberatan maka bisa konsinyasi. Selama ini konsinyasi beda-beda pandangan antara pengadilan satu dan yang lain. Oleh sebab itu di UU ini menegaskan bahwa konsinyasi adalah bagian yang diwajibkan diterima pengadilan sesuai yang ditetapkan oleh UU,” tegas Menteri ATR/BPN.

UU CK juga memperkuat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Selama ini, HPL sudah dikenal dan cukup lama. Intinya dengan HPL itu tanah negara dan akan tetap menjadi tanah negara yang dipegang oleh pemegang HPL. Di atasnya bisa diberikan hak yang lain dengan kepastian waktu yang ditetapkan.

JAKARTA, KORIDOR – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya Integrated Tourism Master Plan (ITMP) dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.

Hal tersebut diungkapkan Angela pada “Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Wilayah Koordinatif BOPLBF: Forum Floratama 2020 Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Flores, Alor, Lembata, dan Bima”, Selasa (6/10).

Dia mengatakan pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo, NTT, dapat dilakukan secara terpadu dan komprehensif jika mengacu pada ITMP sehingga ke depan perlu segera disusun ITMP secara bersama-sama.

“Forum Floratama 2020 ini menjadi wadah yang penting bagi seluruh stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo dan sekitarnya untuk berdiskusi dan memberikan masukan agar pembangunan di Labuan Bajo dan sekitarnya dapat dilakukan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan kelas dunia,” kata Angela yang hadir secara virtual.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina, serta Kepala Daerah 11 Kabupaten di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama).

Dalam penyusunannya nanti, menurut Angela, disarankan agar ITMP didesain dengan teliti dan baik serta perlu mempertimbangkan potensi market yang ada, baik market domestik, internasional, terutama tren pariwisata ke depan pascapandemi COVID-19. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang harus bisa mencocokkan keunikan yang dimiliki dan disesuaikan dengan kalkulasi potensi market yang tepat, sehingga pembangunan tepat sasaran dan terukur.

“Kita harus bisa mencocokkan antara supply dan demand dan perlu ada target yang jelas, target yang terukur, breakdown pekerjaan, timeline yang jelas, dalam pembentukan ITMP tersebut,” tutur Angela.

Angela Tanoesoedibjo

Selain itu, entitas penting yang harus dibangun adalah center of safety yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan wisatawan dari segi keamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project untuk pembangunan center of safety yang nantinya akan diterapkan di destinasi lain.

Labuan Bajo juga merupakan lokasi pilot project untuk penerapan pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari sebagai aksi dari Permen Parekraf Nomor 5 tahun 2020 yang membutuhkan dukungan dari pemda untuk implementasinya.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo juga perlu terus berbenah dalam membangun destinasi dan kawasan wisata baru, termasuk dalam menyiapkan NTT sebagai venue utama dan supporting venue perhelatan ASEAN Summit dan G20 tahun 2023.

Perlu dilakukan upaya maksimal agar agenda ASEAN Summit dan G20 dapat terlaksana dengan baik agar menjadi satu lagi wujud dari kemajuan Indonesia.

“Kami yakin Nusa Tenggara Timur bisa menjadi destinasi impian kelas dunia yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dengan kita membangun dan menyediakan quality tourism practices and standard untuk wisatawan, pasti manfaat baiknya akan kembali kepada kita, seperti devisa yang tinggi bagi Indonesia dan nilai ekonomi, lapangan pekerjaan yang besar untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” tegas Angela.

JAKARTA, KORIDOR – Pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) sudah menjadi tren pembangunan properti saat ini. TOD merupakan pengembangan yang mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah baik dengan berjalan kaki ataupun bersepeda.

Salah satu kawasan TOD yang pertama kali dikembangkan di Indonesia adalah Intermoda BSD City, Kabupaten Tangerang, seluas 25 hektare.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkesempatan menjajal area jalan utama Intermoda BSD City yang terkoneksi dengan Stasiun Cisauk dengan bersepeda, Minggu (4/10).

Dia ditemani Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, sejumlah selebritas seperti Wulan Guritno, Nugie, dan influencer lainnya yang melakukan gowes bareng sekaligus mengajak masyarakat berolahraga untuk hidup sehat.

“Pengguna angkutan massal kita baru mendekati 30%, padahal idealnya 60%. Angkutan massal dapat hidup kalau ada layanan intermoda seperti kereta dengan bus, pesawat, mobil pribadi, dan sepeda,” ungkap Budi Karya.

Dikatakan, Intermoda BSD City merupakan salah satu kawasan TOD yang terbaik di Indonesia. Ini dibuktikan dengan bersepeda lebih dari 3 kilometer tidak keringatan. Artinya, menurut Menhub, orang yang ingin ke kantor bisa naik sepeda. Oleh karena itu, Intermoda BSD City akan dijadikan percontohan untuk pengembangan TOD di Indonesia.

Menteri Perhubungan bersama rombongan berangkat menggunakan kereta rel listrik (KRL) dari Stasiun Palmerah, Jakarta, menuju Stasiun Cisauk, Kabupaten Tangerang.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyambut kedatangan Menteri Perhubungan. Dia berharap kehadiran TOD membuat masyarakat nyaman bepergian.

“Ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah, pengembang, KAI, dan beberapa pihak lain agar menjadi contoh bagi stasiun lain dalam penataan ruang dan lingkungan dengan baik sehingga kita dapat mengangkat harkat martabat masyarakat dan transportasi umum,” kata Ahmed Zaki.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany pun turut menyambut Menteri Perhubungan saat mengunjungi Stasiun Cisauk. Dia menyebutkan Intermoda BSD City merupakan kawasan TOD yang sangat luar biasa.

“Berbagai fasilitas lengkap disediakan bagi seluruh kalangan masyarakat sehingga mereka mau menggunakan transportasi massal,” ucap Airin.

Selebritas Wulan Guritno mengakui fasilitas stasiun dan terminal dalam kawasan Intermoda BSD City sangat bagus, dan merasakan langsung kemudahan akses saat membawa sepeda untuk berolahraga.

Nugie juga menyatakan terpesona dengan semua interkoneksi yang dinikmati. “Saat kami turun tadi dari KRL, stasiun, pasar, dan terminal intermoda tergabung. Saya sebagai pesepeda tadi sudah ngomong ke Pak Menteri tentang suka dukanya dulu naik KRL dan sekarang baru suka banget,” ucapnya.

Kampanye Bersepeda

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe menyampaikan, pihaknya sangat mendukung Kemenhub dalam kampanye bersepeda dan penggunaan kendaraan umum.

Keberadaan kawasan TOD Intermoda BSD City juga bermanfaat membersihkan udara dari polusi karena penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi berkurang. Ini turut membuat kawasan BSD City tampak asri dan memiliki kualitas udara yang baik sehingga cocok untuk berolahraga.

“Di sisi lain, BSD City melalui Pasar Modern BSD City juga telah dijadikan percontohan oleh Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pasar terbaik di Indonesia. Sebab pasar tradisional itu terasa layaknya supermarket karena berada dalam gedung yang bersih,” papar dia.

Intermoda BSD City adalah kawasan yang terintegrasi antara layanan publik berupa transportasi KRL commuter line, shuttle bus BSD Link, serta perdagangan melalui Pasar Modern Intermoda BSD City, kawasan niaga terpadu, universitas, dan kawasan hunian.

Berdiri di atas lahan seluas 11.440 meter persegi, Stasiun Cisauk dibangun dengan konsep arsitektur futuristik serta dilengkapi fasilitas-fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Stasiun memiliki dua lantai dengan dilengkapi eskalator dan lift yang memudahkan pergerakan penyandang disabilitas.

Di lantai dua stasiun, terdapat jembatan penghubung di atas udara atau skywalk sepanjang 350 meter yang mempermudah penumpang stasiun Cisauk menuju ke terminal shuttle bus BSD Link dan Pasar Modern Intermoda BSD City.

KORIDOR, JAKARTA—: Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) menjadi platform bagi masyarakat dalam mencari rumah bersubsidi bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Aplikasi yang  dibesut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ini diluncurkan pada akhir tahun 2019 dan telah resmi digunakan sejak awal tahun 2020.

Tercatat dalam data base Management Control PPDPP, per tanggal 2 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB, jumlah masyarakat yang mendaftar SiKasep telah mencapai 232.992 pengguna, yang diantaranya 96.081 lolos subsidi checking dan 9.331 dalam proses verifikasi oleh bank pelaksana, dan 94.006 masyarakat telah memperoleh bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan, per 2 Oktober 2020 realisasi penyaluran FLPP tahun 2020 telah mencapai Rp9,6 Triliun yang didistribusikan untuk 94.006 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), atau telah mencapai 91,71% dari target penyaluran yang ditetapkan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp11 Triliun. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 2 Oktober 2020 telah mencapai Rp53,96 Triliun untuk 749.608 unit rumah.

Tingginya animo masyarakat dalam menggunakan aplikasi SiKasep tersebut menunjukkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi Corona Virus Diseasse (COVID-19) tidak menghambat pemerintah untuk menunaikan tugasnya dalam menjalankan program penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.

Untuk terus mengakomodir kebutuhan masyarakat, pemerintah pada tahun 2021 terus melanjutkan program tersebut dengan menetapkan alokasi anggaran FLPP yang disalurkan oleh PPDPP sebesar Rp16,62 Triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan Rp2,5 Triliun dari dana bergulir, sehingga total alokasi anggaran Rp19,1 Trilun untuk 157.500 unit rumah. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan bantuan pembiayaan perumahan yang disediakan untuk tahun 2021 adalah berupa FLPP dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Meskipun SiKasep merupakan aplikasi sederhana yang diunduh secara gratis melalui platform Google Playstore, rangkaian sistem yang dibangun pemerintah dalam aplikasi tersebut cukup kompleks dan memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan dalam menjembatani ketersediaan hunian (supply) terhadap kebutuhan hunian (demand) dari masyarakat.

Rangkaian sistem yang dikatakan Big Data Hunian tersebut telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti: Direktorat Jenedal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan verifikasi kependudukan; Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara untuk memastikan keamanan transaksi data dengan pihak perbankan; Bank Pelaksana dan Developer Perumahan selaku mitra kerja pemerintah dalam rangkaian proses bisnis penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan; hingga penerapan Sistem Tol Data Indonesia guna sinergisitas data dengan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan.

Di tahun 2020 ini, jumlah bank pelaksana yang bekerjasama dengan pemerintah dalam menyalurkan FLPP adalah sebanyak 42 Bank yang terdiri dari Bank Umum Nasional dan Bank Pemerintah Daerah, baik Nasional maupun Konvensional. Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), pemerintah juga mencatatsaat ini per tanggal 2 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB sebanyak 20 asosiasi dan Perumahan Nasional telah mendaftarkan data perumahannya dengan jumlah mencapai 11.692 lokasi terdaftar.

PPDPP sendiri saat ini telah mensinergikan data bantuan pembiayaan perumahan lainnya seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) ke dalam Management Control PPDPP, hal tersebut untuk memastikan bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah merupakan data terpadu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Arief Sabaruddin juga menyampaikan bahwa di penghujung tahun 2020 ini pemerintah akan segera merilis sistem terbarunya, yaitu Sistem Pemantauan Infrastruktur (SiPetruk). Sistem tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas rumah yang dibangun oleh para pengembang perumahan yang terdaftar dalam SiKumbang sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah. “Kita tidak hanya sekedar menyalurkan saja, tapi harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah layak dan terjamin kualitasnya” ujar Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa disapa. (*)