Aktual

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Gelaran RITECH EXPO alias  Riset, Inovasi, dan Teknologi Expo, tahun ini bersalin rupa menjadi INARIE atau Indonesia Research and Innovation Expo. Kegiatan ini merupakan pameran berskala besar untuk menunjukkan karya-karya inovatif anak bangsa yang didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) . Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN mengatakan INARIE tidak sekedar perubahan nama tetapi merupakan transformasi dari lahirnya BRIN sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi induk seluruh aktivitas riset dan inovasi di Indonesia.

“INARIE diharapkan dapat meneruskan kesuksesan RITECH EXPO dan lebih menonjolkan peranan riset dan inovasi teknologi dalam mengawal perubahan era. Sehingga, INARIE dapat membawa pameran riset terbesar ini ke level berikutnya,” kata Handoko dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Juli 2022.

INARIE 2022 akan menjadi event berskala internasional dengan mengusung tema Digital, Green, & Blue Economy. Kegiatan ini menjadi ajang pamer (show case) hasil invensi dan inovasi karya anak bangsa dengan ruang lingkup, yakni bidang pangan dan pertanian, kesehatan dan obat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, energi, material maju, hankam, kemaritiman, penanggulangan bencana, dan sosial budaya.

INARIE 2022 bertujuan menyatukan periset, inovator, dan inventor dari berbagai institusi riset, termasuk mitra dan pemangku kepentingan untuk saling mempromosikan, melihat, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam membentuk masa depan riset dan inovasi di Indonesia dan dunia.

“BRIN ingin mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi, guna mewujudkan ekonomi yang berbasis digital, berwawasan lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia,” tambah Handoko.

INARIE 2022 akan menjadi kegiatan pameran dan edukasi publik luring pertama yang didukung BRIN dan melibatkan masyarakat umum. Selama tiga tahun ke belakang secara berturut-turut, kegiatan pameran dan edukasi publik dilaksanakan dalam format virtual-exhibition.

INARIE merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia 2022 di mana BRIN berperan sebagai pengampu kegiatan Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) dan Space 20. INARIE 2022 juga terkoneksi dengan ASEAN Startup Festival yang diikuti oleh start-up dari negara anggota ASEAN dan India.

“Tahun ini, melalui INARIE 2022, Indonesia mendapat peluang untuk membangun kerja sama internasional dalam membangun kapasitas inovasi, memfasilitasi transfer teknologi dan mempromosikan teknologi sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan,” tutur Handoko.

INARIE 2022 akan melibatkan lebih dari 50 peserta pameran (exhibitor), baik dari lembaga riset, pemerintah, kalangan bisnis/pengusaha, maupun komunitas. Kegiatan ini menargetkan total sekitar enam ribu pengunjung yang berasal dari pemerintah pusat/daerah/regional termasuk lembaga pemerintah, industri/komersial, stakeholder iptek dan inovasi, lembaga riset, UMKM, komunitas, pengguna akhir dan masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa, serta media massa.

SURABAYA,KORIDOR.ONLINE—PT Intiland Development Tbk (Intiland) memulai pembangunan kawasan terpadu Amesta Living yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Dimulainya pembangunan kawasan Amesta Living menjadi langkah lanjut Perseroan setelah sukses meluncurkan dan memasarkan produkproduk hunian pada akhir tahun 2021. Amesta Living merupakan proyek pengembangan kawasan mixed-use terpadu yang dikembangkan oleh PT Graha Abdael Sukses (GAS), perusahaan hasil kolaborasi antara Intiland dengan PT Abdael Nusa.

Memiliki rencana pengembangan hingga seluas 60 hektare, Amesta Living dirancang sebagai kawasan terpadu yang menyediakan beragam kebutuhan properti, mulai dari unit-unit residensialseperti rumah tapak, apartemen, ritel, komersial, SOHO, perkantoran, hingga lifestyle mall.

Hans Wibisono Direktur Utama GAS menjelaskan pengembangan kawasan Amesta Living dilakukan dalam beberapa tahapan. Pengembangan tahap I meliputi pembangunan infrastuktur kawasan, jalan, saluran air, water promenade, fasilitas-fasilitas publik, rumah contoh, kantor pemasarakan, serta unit-unit rumah yang sudah dipasarkan.

Hans menjelaskan proses pembangunan kawasan Amesta Living sudah dimulai sejak triwulan II tahun ini. Selain pembangunan infrastruktur kawasan, Perseroan saat ini sedang membangun 280 unit rumah yang sudah terjual pada penjualan tahap I.

“Pembangunan unit rumah akan kami lakukan secara bertahap dan saat ini sudah terbangun 90 unit. Komitmen kami untuk menyelesaikan dan menyerahterimakan tepat waktu sebagai apresiasi atas kepercayaan para konsumen,” ungkap Hans lebih lanjut.

Tahapan pembangunan unit-unit rumah diproyeksikan selesai seluruhnya pada triwulan III tahun depan. Perseroan menargetkan serah terima unit ke para konsumen bisa dilakukan secara bertahap mulai triwulan III tahun 2023. Hingga pertengahan tahun ini, Perseroan juga telah menyelesaikan pembangunan kantor pemasaran untuk membantu masyarakat mengetahui pengembangan kawasan Amesta Living.

Perseroan juga berhasil menyelesaikan pembangunan sejumlah fasilitas publik seperti amphitheatre sebagai sarana kebutuhan bagi para penghuni. Upaya lainnya yakni penyediaan sejumlah fasilitas penting untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi penghuni. Salah satunya yakni penerapan berbagai sistem keamanan terpadu seperti sistem gerbang tunggal, CCTV, dan lain sebagainya.

“Kami ingin penghuni merasa nyaman dan aman sejak mulai pindah dan tinggal di Amesta Living. Segala sesuatunya kami pikirkan secara detil, mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, dan kesiapan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya,” kata Hans Wibisono.

Sebagai pengembangan baru kawasan terpadu, Amesta Living mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat. Keunggulan dari sisi konsep, desain, fasilitas, hingga rencana pengembangan secara jangka panjang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sebuah kawasan hunian yang ideal.

Apresiasi konsumen terbukti saat peluncuran, yakni sebanyak 259 unit rumah berhasil terjual dalam satu hari. Saat ini tercatat penjualan Amesta Living mencapai sebanyak 280 unit rumah berbagai tipe dengan nilai penjualan mencapai sekitar Rp350 miliar.

Harto Laksono Direktur Pemasarakan Intiland untuk Surabaya menjelaskan bahwa hasil penjualan Amesta Living menjadi sinyalemen positif terhadap pertumbuhan sektor properti, khususnya di Surabaya. Kepercayaan dan minat beli properti masyarakat mulai berangsur-angsur pulih, termasuk tren investasi terhadap produk-produk properti, terutama segmen perumahan.

Hasil penjualan tersebut sekaligus menjadi pencapaian luar biasa di saat pandemi Covid 19 masih berlangsung. Atas hasil pencapaian tersebut, Amesta Living dinobatkan sebagai salah satu Pengembangan Proyek Baru Terbaik setelah meraih penghargaan “Best Rising Development” – Non Jabodetabek Area di ajang Lamudi Property Awards yang diselenggarakan Lamudi.co.id pada 24 Juni 2022.

“Kami percaya pasar properti berangsur-angsur pulih dan bergerak membaik. Banyak konsumen yang menanyakan rencana pengembangan baru, khususnya produk perumahan dan komersial. Saat ini adalah momentum terbaik bagi konsumen dan developer untuk meluncurkan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar,” kata Harto Laksono.

Keunggulan Konsep dan Lokasi Perseroan menilai salah satu kunci sukses Amesta Living adalah lokasi proyek yang sangat strategis. Amesta Living berlokasi di kawasan startegis Surabaya Timur dan berada di Nol Outer Eastr Ring Road (OERR) atau Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya.

Lokasi kawasan ini mudah dijangkau dari Bandara Internasional Juanda maupun menuju pusat kawasan bisnis Surabaya. Pengembangan Amesta Living juga menjadi langkah strategis Perseroan melihat ceruk pasar dari kawasan Surabaya Timur yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kunci sukses lainnya yakni memiliki desain inovatif untuk unit-unit rumah Amesta Living dengan mengusung konsep “Japandi” (Japanese – Scandinavian).

Penerapan desain yang inovatif tersebut serta dipadukan dengan pemilihan ukuran rumah yang compact terbukti sesuai dan menjawab tren gaya hidup masyarakat modern. Unit rumah tipe Terra menjadi pilihan favorit masyarakat dengan ukuran luas lahan mulai 60 m2 hingga 90 m2. Rumah dua lantai seluas 75 m2 ini dilengkapi dengan dua sampai tiga kamar tidur, dua kamar mandi, dan carport. Selain itu juga tersedia tipe lainnya seperti Nora dengan luas lahan 40 m2 dan bangunan 53m2, serta Sora dengan dua pilihan luas lahan 60 m2 dan 63 m2

Harto Laksono mengugkapkan bahwa permintaan terhadap unit-unit rumah Amesta Living terus mengalami peningkatan. Mengantisipasi tren tersebut, Perseroan berencana untuk meluncurkan klaster-klaster rumah baru pada akhir tahun ini.

“Mengantisipasi permintaan yang terus meningkat, kami sedang menyiapkan rencana pengembangan baru yang rencananya diluncurkan pada akhir tahun ini,” kata Harto Laksono.

Sebagai pengembangan terpadu, kawasan Amesta Living akan dikelola property management profesional. Layanan ini bertujuan untuk memastikan kawasan Amesta Living terjaga dari segi kebersihan, keamanan maupun memberikan pelayanan beragam kebutuhan warga penghuninya. Amesta Living juga menyediakan ekosistem kawasan yang para penghuninya dapat saling terkoneksi dan berkolaborasi.

Berbagai fasilitas yang tersedia seperti area komersial, pendidikan, social living, serta area-area publik yang difungsikan sebagai fasilitas komunal. Kawasan Amesta Living juga menyediakan area-area terbuka untuk publik seluas 8.500 m2. Pada area ini tersedia fasilitas Community Center yang dilengkapi dengan jogging track, playground, commercial area, mixed-used area, hingga meeting point. Amesta Living juga dilengkapi water feature dan water promenade melalui pemanfaatan sungai yang membelah kawasan.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Empat Ketua Asosiasi pengembang perumahan Indonesia dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan pertanahan yang selama ini dialami para pengembang. Empat asosiasi tersebut adalah: Realestat Indonesia (REI), Ketua Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Ketua Asosiasi Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

Muhamad Syawali, Ketua Umum DPP Asprumnas menjelaskan bahwa undangan KPK pada minggu lalu, Senin (4/7) tersebut berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan oleh KPK terkait dengan Kajian yang sedang mereka lakukan.

“Kami diundang untuk berdiskusi sehubungan dengan Potensi Korupsi pada Layanan Pertanahan di Kementerian ATR/ BPN yang sedang dilakukan oleh KPK. Tim kajian Direktorat Monitoring KPK pada kesempatan itu meminta masukan kepada para pengembang khususnya terkait kendala dan masukan perbaikan layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN,” terang Syawali.

Pada kesempatan itu menurut Syawali, masing-masing asosiasi memberikan masukan dan permintaan terhadap poin-poin yang ditanyakan KPK dan masukan yang diberikan asosiasi

“Ada beberapa hal yang menjadi topik bahan diskusi hangat. Misalnya tentang LSD (Lahan Sawah Dilindungi), Ploting Lahan perumahan atas nama perusahaan masih ada/masih berlangsung yang masih dilakukan oleh  Calo-calo besar, soal Perizinan oleh Pemda, terkait rekomendasi PLN yang berbelit tentang pemasangan Jaringan dan Tiang-tiang listrik, Perpindahan regulasi IMB ke PBG dan lain-lain,” ujarnya.

Masing-masing asosiasi pada kesempatan tersebut lanjut Syawali memberikan usulan dan juga permintaan kepada KPK agar pelayan pertanahan di kantor-kantor BPN seluruh Indonesia menjadi lebih baik. Termasuk pentingnya dibuatkan Hotline nomor pengaduan ke KPK dan dipampang di dinding ruang tunggu BPN dan Pemda/PTSP perizinan.

“Diskusi menurut kami berjalan cukup konstruktif dan terbuka. KPK sepakat jangan ada lagi terjadi kasus suap menyuap agar izin cepat keluar,” tambahnya.

KPK juga meminta kepada setiap asosiasi agar semua usulan dibuat tertulis kemudian dirangkum masing-masing Asosiasi sebagai masukan yang akan jadi pertimbangan KPK untuk pelayanan pertanahan dan perizinan ke depan yang lebih cepat, efisien dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

 

 

 

 

 

SEMARANG,KORIDOR.ONLINE— Selain menggelar akad kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera secara massal untuk 5.476 debitur, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) massal antara Pengembang Rumah Subsidi, di Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa tengah, Selasa (28/6/2022). Kerja sama ini diikuti sebanyak 54 pengembang yang tersebar di seluruh wilayah operasional BNI.

Dan sebagai wujud apresiasi, BNI juga memberikan awarding kepada mitra Pengembang Rumah Subsidi dan kantor wilayah yang memiliki kontribusi tertinggi dalam penyaluran kredit FLPP.

“Tentunya sebagai bank BUMN, kami tidak sekadar mengandalkan insentif pemerintah. BNI selalu proaktif mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dengan menggandeng banyak mitra khususnya dalam sektor property rumah tinggal ini,” ujar Ronny Venir, Direktur Layanan dan Jaringan BNI,

Dengan meningkatnya layanan digital BNI melalui kerjasama aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) membuat konsumen semakin mudah dalam memilih rumah subsidi. Kemudahan nasabah dalam pengajuan kredit perumahan dapat di akses melalui aplikasi online (BNI E-Form) di website resmi BNI www.bni.co.id ataupun via aplikasi BNI Mobile dan didukung layanan transactional banking lainnya.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Terkait dengan santernya rencana BTN Syariah hendak dilebur ke BSI, mendapat penolakan luas.  Menurut Muhammad Joni, Ketua Umum Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera), ada 5 alasan mendasar Kornas-Pera menolak lebur dan tamatnya BTN Syariah.

Pertama, BTN Syariah yang kini hadir bersama kiranya panjang BTN konvensional. Itu kepatuhan amanat UU Perbankan Syariah dan mandat konstitusi.

BTN Syariah menjadi bagian dari fokus misi konstitusional dan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, bukan hanya fokus teknis pembiayaan belaka.  BTN  sebagai bank fokus yang hadir untuk pembiayaan kebutihan dasar atas perumahan rakyat.

“Jangan utak atik BTN Syariah tanpa paham sejarah dan Kinerja serta kiprahnya. Jangan abaikan amanat mulia yang tersistem dan fokus misi  perumahan rakyat melalui inovasi dan keberlanjutan BTN dalam kiprah pembiayaan perumahan,” ujarnya

Kedua, BTN Syariah yang tidak bisa dilepaskan dari eksistensi BTN sebagai “sistem, Kinerja dan kultur” tangguh,  yang beranjak dari sejarah panjang sejak Postpaarbak 1897,  menjadi Tyokin Kyoko. Dari nilai semangat kebangsaan membenih di era awal kemerdekaan yang ditransformasikan menjadi bank tabungan pos. Di era proklamator Bung Karno bank tabungan pos bukan malah dikecilkan bahkan  dibesarkan menjadi BTN dengan UU Nomor  2 Tahun 1964.  Dengan spirit Proklamator, mustinya BTN menjadi inspirasi pemodelan institusi perjuangan pembiayaan rumah rakyat .

“Jangan sesekali melupakan sejarah (Jasmerah).  BTN pro rakyat dan bermisi fokus perumahan rakyat. Pemerintah mustinya bijaksana dan cerdas sejarah, karena BTN Syariah bagian tak terpisah dan absah dari historis dan herois misi fokus BTN dan BTN Syariah,” tegasnya.

Jika membuka data, kinerja BTN Syariah  paling mencorong dari bank syariah manapun. Sebab itu, mustinya BTN Syariah makin dibesarkan, seperti beleid cerdas dan pro rakyat  Bung Karno.Membesarkan dan kapitalisasi BTN Syariah sesuai amanat konstitusi,  dan menjadi pelajaran berharga menjalankan fungsi pembiayaan BTN-feat-BTN Syariah dan  ikhtiar mengefektifkan mandatory konstitusi. Bukan justru menihilkannya.

Ketiga, BTN Syariah bersama BTN eksistensi di Indonesia, bulan hanya berlatar sejarah, membidik fokus hak bermukim, mandatory konstitusi, namun kinerjanya mencorong dalam fokus pembiayaan perumahan rakyat cq MBR. Tak ada yang mengalahkan BTN bergandeng dengan BTN Syariah dalam dual system yang diakui UU. Kepada siapa lagi hendak berpihak, kecuali kepada konstitusi, rakyat MBR dan kinerjanya untuk public housing menjejak dua terbaik dalam masa panjang.

Keempat, rakyat cq MBR berhak dilayani dalam inovasi pembiayaan perumahan. Juga, jangan mengusik kenyamanan lahir batin nasabah yang loyal dan damai menikmati skim pembiayaan perumahan rakyat berbasis syariah yang dibesut BTN Syariah. Patut jika BTN dan BTN Syariah menjadi model inovatif yang living (nyata) tumbuh menjadi sistem,  kinerja, tata kelola dan kultur tangguh yang sukses mengawinkan pembiayaan inovatif dengan loyalitas kepada penyediaan perumahan rakyat. Tak bisa ditolak, hak hunian merupakan hak dasar rakyat, bersama dengan hak atas pangan, sandang, papan.

Kelima, atas dasar itu patut masyarakat sipil, konsumen, nasabah, bahkan pelaku usaha menolak dileburnya BTN Syariah. Justru lanjut Joni, BTN Syariah patut dikembangkan modelnya lebih membesar, makin fokus, inovatif, disayangi nasabah, menjaga nilai-nilai sejarah, mengefektifkan mandat konstitusi. Walau tetap musti diawasi dan dikritisi demi keberlanjutan fokus misi perumahan rakyat.

“Jasmerah! BTN Syariah Kinerja Bagus dan Fokus Misi Perumahan Rakyat: Itu Hak konstitusional MBR.” tegas Joni

 

PALEMBANG,KORIDOR.ONLINE—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad massal KPR Subsidi sebanyak 10.000 unit rumah dalam waktu sehari. Akad massal KPR Subsidi yang dilaksanakan serentak di Kantor Cabang BTN seluruh Indonesia ini diharapkan semakin memudahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan Akad Massal Serentak KPR Bersubsidi selain merupakan upaya perseroan untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh Pemerintah, juga sebagai upaya mengatasi permasalahan pembiayaan perumahan subsidi yang terimbas dampak pandemi Covid-19.

“Kita tunjukkan bahwa KPR itu masih jalan dan Akad Massal ini juga sebagai ajang promosi dan edukasi Bank BTN kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” katanya di sela acara Akad Massal Serentak KPR Bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, (25/6).

Menurut Hirwandi, Bank BTN sebagai Bank fokus perumahan ikut menopang geliat sektor properti yang memiliki multiple effect ke 174 sektor turunan lainnya dan perseroan akan terus berinovasi mendorong laju penyaluran KPR Bersubsidi untuk membantu pemerintah mempercepat pencapaian Program Satu Juta Rumah.

“Akad massal ini adalah akad massal yang ketiga kalinya sejak Januari 2022. Dan jumlah debitur yang melakukan akad kredit maupun pembiayaan adalah sebanyak 10.000 debitur, yakni 8.500 debitur konvensional dan 1.500 debitur syariah,” urainya.

Hirwandi menambahkan Bank BTN berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan BP Tapera karena telah diberikan amanah menyalurkan KPR Bersubsidi dengan kuota terbanyak yaitu 170.000 kuota KPR FLPP, 19.600 kuota KPR BP2BT dan 18.360 kuota KPR Tapera.

“Kegiatan akad massal KPR secara serentak ini merupakan salah satu strategi kami untuk dapat menghabiskan kuota yang telah dipercayakan oleh Pemerintah kepada Bank BTN,” ungkapnya.

Calon debitur yang melakukan akad kredit maupun pembiayaan sangat bervariasi karena Bank BTN merupakan satu-satunya Bank yang dapat melayani semua segmen pekerjaan baik itu formal maupun informal.

“Ini merupakan bukti komitmen kami mendukung Pemerintah dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan maksimal yang tentunya sejalan dengan komitmen perseroan untuk terus menjadi Sahabat Keluarga Indonesia,” tutur Irwandi.

Adapun acara Akad Massal Serentak KPR Bersubsidi tersebut mengusung tema “BTN One Stop Housing Solution”, yang memiliki filosofi bahwa semua yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia terkait perumahan ada di Bank BTN. Hal ini karena Semua Ada, Semua Bisa, Semua Segmen, Semua Mudah di Bank BTN.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan pemerintah sangat berharap kepada sektor properti yang meliputi 174 subsektor turunan terus tumbuh positif, sehingga mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional dan menyerap semakin banyak tenaga kerja.

“Pemerintah di tahun ini menyediakan berbagai program kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah bagi masyarakat diantaranya FLPP, BP2BT, dan Tapera. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai program tersebut sesuai dengan kebutuhan,” terangnya.

Menurut Herry, pemerintah mendorong Bank BTN memiliki kinerja yang baik tidak hanya pada KPR FLPP, namun juga memaksimalkan penyaluran KPR BP2BT sesuai segmentasi program yang telah ditentukan. Herry mengapresiasi langkah Bank BTN menyelenggarakan akad kredit massal yang dilakukan secara serentak.

“Kami mengapresiasi strategi dari Bank BTN dalam mengupayakan percepatan penyaluran KPR FLPP di tahun ini, serta juga mendorong kepada pengembang perumahan untuk membangun rumah semakin berkualitas serta memenuhi ketentuan/peraturan rumah sederhana sehat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Provinsi Sumsel Basyarudin Akhmad mengatakan, akad massal KPR Subsidi ini diharapkan bisa terus dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat. Menurut dia, perumahan dan kawasan pemukiman mempunyai peran penting dalam pembangunan di Sumsel, perkembangan industri perumahan atau properti yang mulai membaik pada tahun 2022 menjadikan sektor ini sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan. “Sektor perumahan merupakan sektor yang tumbuh positif dan pemerintah Provinsi Sumsel optimistis pertumbuhan sektor properti pada tahun ini akan mencapai 10 persen,” katanya.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE –PT Intiland Development Tbk sukses menyelesaikan tahapan konstruksi apartemen South Quarter Residence (SQ Rés), yang berlokasi di Jakarta Selatan. Tahapan ini ditandai melalui prosesi penutupan atap atau topping off tower apartemen oleh direksi Intiland beserta perwakilan pihak kontraktor dan konsultan pada Sabtu (18/6).

Permadi Indra Yoga, Direktur Pengembangan Bisnis Intiland menjelaskan pelaksanaan topping off menjadi tahapan penting dalam proses pembangunan apartemen SQ Rés. Perseroan untuk selanjutnya memasuki tahapan penyelesaian fasad bangunan, mekanikal dan elektrikal, serta pekerjaan interior.

“Kami senang, pembangunan SQ Rés berjalan lancar meskipun di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid 19. Kami selalu berkomitmen untuk menyelesaikan tepat waktu dan berusaha memenuhi harapan para pembeli,” kata Permadi Indra Yoga kepada media usai pelaksanaan prosesi topping off.

Perseroan menilai pelaksanaan topping off menjadi momentum penting untuk mendorong kembali minat beli calon konsumen yang sempat turun selama masa pandemi Covid 19. Perseroan mencermati pasar properti sudah berangsur-angsur membaik tahun ini seiring dengan pulihnya minat beli dan investasi properti masyarakat.

Kundarso, Pimpinan Proyek SQ Rés menjelaskan salah satu faktor sukses dalam proses pembangunan SQ Rés adalah adanya kesamaan komitmen dengan kontraktor, konsultan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. PT Total Bangun Persada Tbk (Total) selaku kontraktor utama beserta para sub-kontraktornya berhasil membangun sinergi dengan baik bersama Perseroan untuk menyelesaikan seluruh proses pekerjaan kontruksi.

“Saat ini, pembangunan tower D sudah masuk tahap penyelesaian fasad bangunan dan interior. Kami proyeksikan serah terima unit ke konsumen bisa dilakukan mulai triwulan kedua tahun depan,” kata Kundarso.

Perseroan optimistik proses penyelesaian pembangunan SQ Rés berjalan lancar dan serah terima unit ke konsumen bisa dilakukan tepat waktu. Tahapan pembangunan akan difokuskan pada pekerjaan penyelesaian fasad, mekanikal dan elektrikal, serta penyelesaian fasilitas-fasilitas yang ada.

Pengembangan Kawasan Terpadu Berkelanjutan

Apartemen SQ Rés merupakan salah satu portofolio pengembangan terbaru Intiland di segmen mixed-use & high rise. Mulai dikembangkan tahun 2019, pembangunan SQ Rés meliputi dua tower setinggi 23 lantai yang menempati lahan seluas 1,3 hektare. SQ Res merupakan pengembangan tahap II dari kawasan perkantoran terpadu South Quarter seluas 7,1 hektare yang akan bisa terus berkembang mencapai lebih dari 13 hektare.

Pengembangan South Quarter tahap pertama, meliputi pengembangan tiga tower perkantoran dan SQ Dome sebagai fasilitas ritel pendukung yang dibangun di lahan seluas 4,4 hektar.

Mengusung konsep pengembangan berkelanjutan (sustainable development), tahun ini South Quarter dinobatkan sebagai perkantoran terbaik di dunia setelah meraih penghargaan World Gold Winner di ajang kompetisi properti internasional FIABCI World Prixd’Excellence Awards 2022 yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada 8 Juni 2022.

South Quarter dikembangkan dengan menggunakan standar terukur dari GBCI (Green Building Council Indonesia) dan Sertifikasi EDGE yang dikembangkan oleh IFC (International Finance Corporation). Fokus utama GBCI adalah penggunaan sustainable green principles dalam desain, konstruksi dan operasional gedung.

Sementara EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) fokus pada solusi terukur yang kredibel untuk green building. Berbagai penghargaan yang diterima South Quarter merupakan hasil dari kinerja aspek desain arsitektural, penghematan energi, lingkungan, pengembangan berkelanjutan hingga tata kelola.

SQ Rés dirancang oleh Tom Wright arsitek ternama dunia dari firma arsitek WKK Architect di London Inggris. Apartemen ini dikembangkan sebagai fasilitas hunian yang mengusung tema “Oasis in the City” yang menawarkan konsep hunian bergaya resort modern dan nyaman serta dilengkapi fasilitas lengkap untuk bersosialisasi, bersantai, dan berkumpul bersama teman atau keluarga.

Transit Oriented Development

Selain dibangun dengan konsep pengembangan yang sangat baik, lokasi SQ Rés sangat strategis di koridor bisnis TB Simatupang Jakarta Selatan. Lokasi ini dilengkapi beragam kemudahan akses transportasi, seperti dekat dengan stasiun Mass Rapid Transportation (MRT) Fatmawati dan Lebak Bulus serta tol JORR menuju bandara SoekarnoHatta.

“SQ Rés dikembangkan menjadi bagian dari konsep Transit Oriented Development (TOD) Lebak Bulus. Kawasan TOD punya nilai tinggi karena mengedepankan aspek connectivity, accesibility dan walkability yang menjawab kebutuhan masyarakat urban,” kata Permadi Indra Yoga.

Hunian-hunian yang dekat dengan sarana transportasi publik, menurutnya, memiliki nilai dan daya jual lebih baik dibandingkan dengan hunian yang berada jauh dari sarana transportasi publik. Jarak lokasi SQ Rés dengan stasiun MRT terdekat hanya sekitar 500 meter dan disediakan layanan antar-jemput menggunakan shuttle bus dari dan menuju apartemen. Pimpinan Proyek SQ Rés

Kundarso menjelaskan SQ Rés menawarkan banyak aspek kenyamanan tinggal di sebuahk awasan pusat bisnis. Selain dekat dengan berbagai sarana kebutuhan, SQ Rés juga dilengkapi fasilitas seperti private cinema, spa & beauty salon, water pavilion, jogging track, indoor & outdoor playground, hingga kolam renang tropikal.

Kemudian sebagai bagian dari pengembangan kawasan, SQ Rés dilengkapi fasilitas elevated walkway yang menghubungkan fasilitas komersial, ritel, gaya hidup, dan hunian.

Konsep ini menggabungkan antara unsur natural dan elemen modern untuk menciptakan kawasan hunian yang nyaman serta memberikan pengalaman berjalan kaki bagi para penghuninya untuk menikmati seluruh fasilitas yang tersedia.

Promo Intiland Collections

Pengembangan dua tower apartemen SQ Rés tercatat menyediakan sebanyak 700 unit yang terbagi ke dalamb eberapa tipe. Tipe Studio merupakan tipe terkecil dengan luas bangunan mencapai 30 m². Selanjutnya terdapat tipe 1 Kamar Tidur (KT) dengan luas 36 – 45 m², tipe 1 KT plus Ruang Kerja seluas 60 m².

Untuk memenuhi kebutuhan hunian lebih luas, SQ Rés menyediakan tipe 2 KT seluas 93 m² dan tipe 2 KT Corner seluas 86 m² serta unit paling besar yakni tipe Dual Key yang luasnya mencapai 117 m².

Dengan diluncurkannya program Intiland Collections, SQ Résjuga memberikan penawaran khusus di periode 15 Juni– Agustus 2022 berupa harga khusus mulai hanya Rp 1,1 milyar, diskon sampai dengan 18%, cicilan 18X, bunga KPR hanya 1,8% serta berbagai voucher untuk belanja, furniture dan travel.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera) menolak tegas rencana merger Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger dinilai akan semakin memperlemah dan mempersulit akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah sehat dan layak huni sesuai amanah konstitusi.
Ketua Umum Kornas-Pera, Muhammad Joni menegaskan pihaknya melihat keberadaan BTN Syariah sebagai Unit
Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) selama ini cukup berprestasi, kredibel dan
mampu melaksanakan tugasnya secara baik dalam pembiayaan perumahan khususnya KPR berbasis syariah untuk
rumah bersubsidi.
“Kami tidak melihat alasan kuat yang membuat BTN Syariah secara ekonomi, pengalaman dan yuridis konstitusional harus digabung ke BSI. Malah BTN Syariah ini seharusnya diperkuat sebagai penyalur KPR FLPP bersubsidi berbasis syariah, sehingga bisa memperluas kinerjanya,” kata Joni yang juga seorang lawyer dan pemerhati kebijakan perumahan rakyat tersebut.
Merger dengan BSI justru akan melemahkan positioning BTN Syariah sebagai bank yang fokus dalam penyaluran pembiayaan perumahan mengingat BSI tidak memiliki fokus dan pengalaman di bidang pembiayaan perumahan. Yang semestinya dilakukan BSI, ujar Joni, adalah belajar terlebih dahulu kepada BTN Syariah mengenai sistem penyaluran KPR berbasis syariah, bukan malah main “caplok”.
“Semua stakeholder perumahan perlu bahu-membahu dan kompak untuk menjaga BTN Syariah demi melindungi
konsumen terutama MBR, serta membangun ekosistem pembiayaan perumahan syariah yang sehat dan kuat di Indonesia. Siklus pembiayaan perumahan selama ini belum optimal, apalagi kalau sudah tidak ada lagi bank yang fokus di perumahan,” tegas Joni.
Dia berharap pemerintah terutama Kementerian BUMN dapat mempertahankan BTN Syariah sebagai unit usaha dari bank yang benar-benar fokus pada pembiayaan perumahan. Pasalnya, penyediaan perumahan merupakan amanat konstitusi dan kewajiban pemerintah. Terlebih, kontribusi BTN dan BTN Syariah sangat besar selama ini terhadap penyediaan hunian bagi MBR.

Batalkan Merger

Joni mengingatkan pemerintah bahwa angka kekurangan (backlog) perumahan setiap tahun semakin bertambah.
Data Susenas tahun 2021 menyebutkan backlog perumahan sudah mencapai 12,7 juta rumah tangga. Angka riil
backlog, bahkan diprediksinya lebih besar dari angka tersebut. Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah perlu membatalkan rencana merger tersebut sehingga Bank BTN dan BTN Syariah bisa tetap berkontribusi bagi Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.

Kinerja Syariah cukup kinclong. Laba bersihnya pada 2021 tercatat naik 37,33% secara tahunan dibandingkan 2020 dari Rp134,86 miliar menjadi Rp 185,20 miliar. Dalam kurun waktu 2016-2021, BTN Syariah telah menyalurkan 168 ribu KPR senilai Rp26,03 triliun. Dengan rincian 135 ribu unit KPR Subsidi atau setara Rp16,79 triliun, dan 32 ribu unit KPR non-subsidi setara Rp9,23 triliun.

Sementara merujuk kepada data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi penyaluran KPR bersubsidi dengan skema FLPP masih dikuasai oleh Bank BTN.

Dari realisasi penyaluran KPR FLPP hingga 23 Mei 2022 yang mencapai 73.189 unit atau senilai Rp8,13 triliun,
porsi Bank BTN mencapai 56,09%. Posisi kedua dikuasai oleh BTN Syariah yang mencapai 11,38%. Sementara BSI porsinya hanya 2,78%

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE- BUMN perbankan yang fokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dipastikan bakal  menggelar penawaran umum terbatas (rights issue) pada Semester II-2022. Kepastian aksi korporasi dari BTN ini terungkap dalam Rapat Kerja dalam Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Selasa (7/6/2022). Bersama dengan BTN, ada 5 BUMN lainnya yang juga akan menggelar Rights Issue pada tahun ini.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain Bank BTN akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 senilai Rp2,98 triliun dari cadangan investasi,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima dalam Raker dengan Menteri BUMN di Jakarta, Selasa (7/6).

Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank spesialis kredit perumahan itu saat ini tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN. Dengan rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN agar bisa mencapai 19%.

“BTN membutuhkan tambahan modal. PMN Rp 2,98 triliun sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui rights issue di kuartal III atau kuartal IV,” kata Kartika.

Sementara, anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam, mengatakan sangat mendukung dengan tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Hal ini ditujukan agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah dan murah sehingga backlog perumahan semakin berkurang.

“Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun, kalau perlu didukung teman-teman DPR,” ujar politisi dari PDIP Ini.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan penguatan permodalan terhadap BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti harus dilakukan. Tanpa penguatan modal pada tahun ini, maka kinerja BTN tak akan optimal dalam menangkap peluang besar di sektor properti maupun mendukung program pemerintah.

“BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah, khususnya dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan,” ujarnya

Hingga kuartal I-2022, BTN berhasil meraup laba bersih senilai Rp774 miliar, melonjak 23,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp625 miliar. Berdasarkan publikasi laporan keuangan Kuartal I-2022, bank yang fokus pada pembiayaan properti ini mencatatkan NIM sebesar 4,29%. Ini merupakan NIM tertinggi sejak 2019 lalu. Sebagai perbandingan, NIM BTN pada kuartal I-2021 tercatat hanya 3,31%.

Sejalan dengan peningkatan NIM, penyaluran kredit juga meningkat 6,04% menjadi Rp277,13 triliun, dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp 261,34 triliun. Kombinasi dari peningkatan NIM dan ekspansi kredit menjadi dasar pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) BTN melesat 28,81% menjadi Rp3,57 triliun pada Kuartal I-2022, dibandingkan Rp2,77 triliun

BTN tampaknya lebih memilih tumbuh secara hati-hati, dengan fokus pada perbaikan kualitas kredit. Alhasil BTN berhasil menurunkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross dari 4,25% menjadi 3,6%. Sedangkan NPL nett sebesar 1,28%, turun dari posisi 1,94%.

Selain kredit, peningkatan NIM dan NII juga ditopang oleh perbaikan struktur biaya dana atau cost of fund yang turun 1,28% menjadi 2,41% dari setahun sebelumnya 3,69%. Hal ini didorong oleh peningkatan porsi dana murah (current account saving account/CASA) dari total DPK meningkat menjadi 44,15% dibandingkan setahun sebelumnya 38,2%. Sebaliknya, porsi deposito atau dana mahal turun menjadi 55,85% dari sebelumnya 61,8%.

Untuk memperbaiki biaya dana ini, BTN bahkan rela portofolio deposito turun 10,96%, dari Rp182,25 triliun pada Kuartal I-2021 menjadi Rp162,27 triliun pada Kuartal I-2022. Namun tabungan dan giro masih tumbuh positif. Tabungan tumbuh 10,49% menjadi Rp45,51 triliun, sementara giro tumbuh 15,78% menjadi Rp82,75 triliun.

Secara keseluruhan DPK yang dikelola BTN turun dari Rp 295,97 triliun per Maret 2021 menjadi Rp 290,53 triliun pada akhir Maret 2022. Kondisi ini membuat Loan to Deposit Ratio (LDR) BBTN naik menjadi 95,39%.

Hingga Kuartal I-2022, kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp248,57 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada kuartal I/2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp 134,04 triliun tumbuh 9,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 122,96 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 5,16% menjadi Rp84,28 triliun pada kuartal I-2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp80,14 triliun.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Pengembang properti PT Intiland Development Tbk (DILD;Intiland) terus memperkuat lini usaha kawasan industri dengan melakukan ekspansi pengembangan kawasan industri baru. Perseroan memulai pengembangan Batang Industrial Park (BIP), sebuah pengembangan baru kawasan industri terpadu yang lokasinya berada di Kabupaten Batang, provinsi Jawa Tengah.

Permadi Indra Yoga direktur pengembangan bisnis Intiland menjelaskan pengembangan BIP menjadi salah satu strategi pertumbuhan usaha Perseroan untuk memperkuat portofolio dan kinerja usaha secara jangka panjang. Pengembangan ini sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap pertumbuhan kebutuhan lahan industri serta mendukung program pemerintah memperbanyak kawasan industri untuk menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung industri dalam negeri.

“Kami mencermati kebutuhan terhadap lahan industri akan semakin meningkat di masa depan, sejalan dengan semakin banyak perusahaan yang ingin berekspansi. Pengembangan BIP punya nilai stategis bagi pertumbuhan usaha Intiland secara jangka panjang serta menjadi wujud komitmen dalam mendukung program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi dari luar negeri, dan terciptanya lapangan kerja baru” ungkapnya lebih lanjut.

Pengembangan kawasan industri merupakan salah satu dari empat segmen usaha utama Perseroan. BIP menjadi proyek kawasan industri kedua yang dimiliki Intiland, setelah sebelumnya sukses mengembangan Ngoro Industrial Park yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

BIP merupakan kawasan industri terpadu yang pengembangannya terbagi ke dalam beberapa tahapan. Pengembangan tahap pertama meliputi area seluas 287 hektare dan pengembangan selanjutnya direncanakan sampai dengan seluas 500 hektare.

Dalam mengembangkan kawasan BIP, menurutnya, Intiland menganut prinsip-prinsip keberlanjutan dalam desain dan pengoperasian. Pengembangan kawasan industri ini berupaya untuk mematuhi kaidah-kaidah bangunan hijau, proses industri bersih, dan sistem pengelolaan air yang ketat untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan masyarakat sekitar.

Lokasi Strategis dan Kemudahan Konektivitas

Lokasi BIP sangat strategis berada di jalur tol Trans Jawa yang menjadikannya mudah dijangkau dari kota Jakarta, Semarang, maupun Surabaya. Kawasan industri BIP berlokasi empat kilometer dari pintu tol Kademan KM 348 melalui jalan raya Pantura sehingga sangat mudah dijangkau karena ditopang infrastruktur jalan yang baik. Kawasan industri BIP didukung oleh berbagai infrastruktur publik yang menjamin kemudahan dan efisiensi untuk transportasi dan logistik. Infrastruktur transportasi publik tersebut antara lain Bandar Udara Ahmad Yani, Semarang (80 km), Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang (85 km), Stasiun Kereta Api Pekalongan (23 km), Bandar Udara Internasional Kertajati, Cirebon (160 km).

“Batang menjadi kawasan favorit bagi pengembangan lahan industri. Selain ditunjang infrastruktur transportasi yang sangat baik, Batang punya sejumlah nilai tambah lain, seperti biaya tenaga kerja yang kompetitif, ketersediaan lahan yang mencukupi, serta potensi pengembangan secara jangka panjang,” kata Permadi Indra Yoga.

Berbeda dengan pengembangan kawasan industri lain di daerah Batang, kondisi geografis BIP cukup unik karena berada di wilayah yang memiliki kontur perbukitan. Kontur lahan yang berbukit juga mengurangi risiko terjadinya banjir serta menjamin pasokan air dan udara bersih yang terjaga dengan baik.

Perseroan mempersiapkan BIP sebagai kawasan industri yang ideal untuk industri ringan dan menengah. Perseroan menyiapkan lahan-lahan siap bangun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pabrik atau pergudangan dari berbagai jenis sektor industri.

Selain itu, Perseroan juga merencanakan untuk menyediakan fasilitas Bangunan Pabrik Siap Pakai serta gudang siap pakai BIP juga akan dilengkapi area komersial yang terintegrasi serta area perumahan yang diperuntukkan bagi para pekerja yang bekerja di dalam kawasan ini. Fasilitas ini memberikan kemudahan layanan serta memudahkan mobilisasi pekerja, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku industri yang masuk di kawasan BIP.

Menurut Permadi Indra Yoga, BIP dilengkapi berbagai infrastruktur dan layanan pendukung utama untuk memenuhi kebutuhan operasional pabrik-pabrik yang ada di dalamnya. Fasilitasfasilitas tersebut antara lain pasokan listrik yang stabil, jaringan telekomunikasi dan internet, pusat pengolahan limbah terpadu, pasokan air yang baik, hingga sistem keamanan terpadu, pemadam kebakaran, serta klinik kesehatan.

Perseroan saat ini mendapatkan kepercayaan sejumlah perusahaan multinasional dan nasional yang membangun pabrik baru di kawasan BIP. Investor pertama BIP yakni perusahaan multinasional PT Nestle Indonesia yang menempati lahan seluas 20 hektare dan telah melakukan ground breaking pembangunan pabrik pada bulan Mei 2021 dan saat ini sudah dalam tahapan penyelesaian pembangunan.

Tercatat saat ini sudah ada empat perusahaan yang telah menjalin kerjasama untuk membangun pabrik baru di kawasan BIP. Tiga perusahaan lainnya bergerak di bidang pengemasan dan welding electrodes. Perseroan optimistik keputusan untuk ekspansi kawasan industri merupakan langkah strategis yang tepat. Terbukti sejak beberapa tahun, pengembangan kawasan industri mampu menopang pertumbuhan usaha Perseroan secara jangka panjang dan berkelanjutan