Aktual

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh , sangat mengharapkan peran aktif Pemda untuk mendukung pembangunan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengurangi backlog perumahan. Hal itu bisa dilakukan melalui kebijakan tata ruang, kemudahan perizinan, serta sumber pendanaan khusus untuk perumahan.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan untuk terus melakukan sinergitas untuk mendorong pemenuhan perumahan bagi MBR dan ASN, sehingga komitmen Pemerintah untuk memberikan pembiayaan perumahan kepada Publik khususnya ASN dan MBR dapat berjalan optimal,” tuturnya saat menjadi keynote speaker dalam acara Focus Group Discussion (FGD), Rabu (21/6/2023).

Mengangkat tema “Upaya Dewan Pengurus KORPRI Untuk Mendorong Kementerian/Lembaga Serta Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Perumahan Bagi ASN dan MBR”, FGD ini merupakan hasil kolaborasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI).

Kegiatan yang diselenggarakandi Hotel Ayana Midplaza Jakarta ini, menghadirkan para Narasumber dan Penanggap dari unsur pemangku kebijakan terkait bidang Perumahan yang berkompeten secara luring untuk berdiskusi langsung terkait dengan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh ASN dan MBR dalam hal pembiayan perumahan.

Sesi diskusi ini dimoderatori langsung oleh Direktur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Ketua Departemen Jaminan Kesehatan KORPRI, Hariyadi Wibowo.

Hadir sebagai narasumber pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna; Komisioner BP Tapera, Adi Setianto; Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata selaku selaku Ketua IV Dewan Pengurus KORPRI Koordinator Bidang Kesejahteraan, Perumahan dan Usaha, Marullah Matali; dan Kepala Sub Direktorat Bina Keuangan Daerah, Amanah.

FGD kali ini diikuti pula oleh oleh 3.000 partisipan Sekretaris daerah dan Ketua KORPRI Daerah dari Sekda Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga melalui Zoom serta ditonton oleh ribuan viewer melalui YouTube BP Tapera.

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud kolaborasi BP Tapera dengan DPKN untuk merumuskan solusi atas penyeleggaraan bantuan pembiayaan perumahan. Solusi yang dihasilkan sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Publik,” kata Zudan.

Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, yang membawahi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, secara khusus menjabarkan mengenai peran aktif Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan hunian dan permukiman di daerahnya serta strategi Pemerintah Daerah, serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program perumahan dan hunian di daerah masing-masing.

Dari sisi pemerintah, Kementerian PUPR pun memberikan gambaran mengenai rencana strategis program pembiayaan perumahan tahun 2023, proyeksi program pembiayaan jangka panjang terutama yang ditujukan bagi ASN dengan batas berpenghasilan tertentu serta peluang dan potensi kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan khususnya pada Pembiayaan Perumahan.

Penyampaian kajian atau reviu atas batasan penghasilan ASN terhadap perolehan bantuan pembiayaan perumahan (GAP) dan contoh data ASN Kementerian/Lembaga atau Daerah yang belum memiliki rumah dan memiliki batas penghasilan tanggung juga menjadi fokus dari diskusi ini.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata selaku Ketua IV KORPRI Bidang Kesejahteraan dalam paparannya memberikan solusi untuk ASN yang terkendala dan belum tersentuh program bantuan pembiayaan perumahan karena belum memiliki rumah dan memiliki batas penghasilan tanggung, di mana penghasilan melebihi persyaratan untuk memperoleh bantuan pembiayaan, namun juga tidak sanggup membeli secara komersial.

Melalui FGD ini Kepala Sub Direktorat Bina Keuangan Daerah Keuangan Daerah, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga memaparkan terkait dengan peluang dan potensi pembiayaan serta pemanfaatan aset yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk sektor Perumahan serta tantangan dan upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan hunian yang ideal bagi ASN dan MBR, dan juga sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Pusat.

Dari sisi pembiayaan perumahan, kehadiran BP Tapera sebagai katalisator dalam pembiayaan perumahan. Kehadiran BP Tapera diharapkan akan menjadi solusi dalam penyediaan hunian yang berkualitas dan tepat sasaran dan Pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

Hadir sebagai penanggap, Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) selaku Ketua Departemen Pembinaan KORPRI Kementerian/Lembaga, Lalu Gita Arian; Ketua Forum Sekretaris Kementerian (FORSESMEN) selaku Ketua Departemen Pembinaan KORPRI Kementerian/Lembaga, Noor Sidharta; dan Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Perumahan, Iskandar Saleh.

Selain itu, penangap lainnya adalah: Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti; Analis Kebijakan Ahli Madya, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Widodo Ramadyanto; Ekonom dan Pengamat Ekosistem Perumahan, Akademisi dari FEB UI, Prof Ruslan Prijadi; dan Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto

Para penanggap ini yang memberikan memberikan ide kreatif, pandangan lain terkait dengan solusi pembiayan perumahan dari berbagai perspektif, serta peluang-peluang yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

Dengan diselenggarakannya FGD ini, BP Tapera bersama DPKN berharap dapat memperoleh informasi terkait program Pemerintah Daerah di bidang perumahan dalam rangka mengurangi backlog perumahan.

Harapan lainnya, dengan FGD ini nantinya dapat mendorong peran serta Pemerintah Daerah melalui informasi terkait dengan kebijakan tata ruang perumahan khususnya bagi MBR, kemudahan perizinan, serta sumber pendanaan di Pemerintah Daerah.

Hasil FGD nantinya akan menjadi rekomendasi dari DPKN yang akan disampaikan kepada para Pemangku Kebijakan, seperti Komite Tapera, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal hunian hingga Kementerian Keuangan dalam hal pembiayaan.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meresmikan Sales Center KPR Jakarta, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penguasaan pasar (market share) KPR Non Subsidi. Sales Center KPR ini dikhususkan untuk melayani penyaluran KPR  segmen emerging affluent.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, peresmian Sales Center KPR BTN merupakan bagian dari proses transformasi untuk mendukung terwujudnya visi menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025.

“Ini merupakan transformasi yang kami lakukan dalam rangka Expand to New Business Area. Kami ingin memperbesar market share KPR segmen emerging affluent dengan ticket size di atas Rp1 miliar yang potensinya masih sangat besar,” jelas Nixon saat meresmikan Sales Center KPR Jakarta, di Kantor Cabang Bank BTN Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Nixon, sejalan dengan profil dan persaingan di segmen emerging affluent yang maka diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain adalah menyediakan  layanan dan program khusus untuk segmen tersebut. Untuk mendukung langkah strategis dimaksud Bank BTN bekerjasama dengan 27 developer papan atas seperti Adhi Karya, Agung Sedayu, Ciputra dan Agung Podomoro.

“Sales Center KPR Bank BTN secara eksklusif hanya memproses berkas KPR yang berasal dari 27 Top Tier Developer di Indonesia,” jelasnya.

Nixon mengungkapkan, selain di Jakarta,  Sales Center KPR BTN juga akan diresmikan di Tangerang, dan Surabaya. Hal ini dikarenakan potensi penyaluran KPR segmen tersebut di daerah tersebut masih sangat besar.

Untuk mendukung launching Sales Center KPR tersebut, Bank BTN menawarkan berbagai promo menarik seperti suku bunga kredit yang rendah dan kompetitif mulai dari 2,99%. Selain itu, Sales Center KPR BTN juga memberikan Priority Lane serta Dedicated Processing Person sehingga berkas developer menjadi prioritas untuk diproses terlebih dahulu dengan service level agreement (SLA) proses yang lebih cepat.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengatakan penduduk di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang) pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 34 juta.

“Jabodetabek  menjadi kawasan kritis  kebutuhan rumahnya  dengan harga tanah yang semakin mahal dan biaya transportasi yang  tinggi,” jelas Yayat dalam acara Talkshow Properti dengan tema “Apakah Barat Jakarta akan Menjadi New Teritory Bagi Kaum Urban” yang diadakan di Marketing Office Alam Sutera, Tangerang, Banten pada Senin (12/06/2023).

 

Pergeseran Jakarta ke kota sekitarnya terjadi secara signifikan, ini bisa dilihat dengan banyaknya proyek properti yang dikembangkan secara besar-besaran dengan konsep skala kota. Dimana luas Jakarta dan kota baru di sekitar Jakarta mencapai 116.561 hektar dengan komposisi menurut Yayat luas Jakarta sebesar 66.223 hektar dan kota baru di Bodetabek mencapai 50.338 hektar.

Secara perkembangan, proyek properti dengan konsep skala kota biasanya terlahir karena adanya aksesbilitas jalan tol. Salah satu kawasan sekitar Jakarta yang berkembang dengan massif adalah di Barat Jakarta, yakni Tangerang, Banten. Kawasan ini diuntungkan dengan adanya akses jalan tol Jakarta-Merak yang beroperasi di tahun 1985.

Menurut  Yayat, konsep pengembangnan kota harus memaksimalkan penggunaan lahan beragam dan terintegrasi dengan mempromosikan gaya hidup sehat. Dan secara ideal, pengembangan proyek skala kota ini dikembangkan sebagai kota yang compactyang menggunakan lahan campuran berkepadatan tinggiyang dikembangkan mengarah pada bangunan vertikal. Tentunya memudahkan secara aksesbilitas dan berorientasi pada pejalan kaki.

“Untuk mewujudkan ini ada aspek yang diperhatikan yakni 3D + T, density, diversity, design dan transit. Density berkaitan dengan kepadatan kawasan atau intensitas pemanfaatan lahan yang tinggi, diversity berkaitan dengan keberagaman pengunaan lahan dan jenis aktivitas kawasan, design berkaitan dengan desain kawasan yang ramah terhadap pejalan kaki, pesepeda dan lainnya,” jelas Yayat.

Sementara Alvin Andronicus Chief Marketing Officer Elevee Condominium menegaskan bahwa kawasan Barat Jakarta yakni Tangerang telah menjadi kawasan tujuan untuk tinggal bagi masyarakat. Menurutnya, Alam Sutera yang dikembangkan sudah 30 tahun tak hanya membangun bangunan saja tapi juga menerapkan konsep eco green living.

“Kita tak sekedar green living, tapi juga membangun ekosistemnya dengan mengedepankan unsur 3R, yaitu reduce, reuse, recycle” penanganan sampah yang terdiri dari tiga unsur yaitu, “Mengurangi”, “Menggunakan ulang” dan “Mendaur ulang” sampah,” jelas Alvin.

Terkait Elevee Condominium, produk terbaru di Alam Sutera dengan konsep hunian vertikal ini merupakan proyek yang berbeda. Lokasinya berada di kawasan 19 hektar yang nantinya di mix dengan berbagai produk properti lainnya dengan unsur lifestyle.

Alvin menambahkan, Alvin Elevee Condominium ini nantinya memiliki fasilitas forest park seluas 4 hektar, eucaplytus park 1 hektar dan juga akan berdampingan dengan pusat lifestyle modern dengan luas 5 hektar. Selain itu lokasi Elevee Condominium ini berada di kawasan premium Alam Sutera yang akan menjadi the best point Alam Sutera.

Saat ini menurut Alvin, sudah 2 tower yang dipasarkan dengan kondisi penjualan mencapai 70% dari total 500-an unit. Rencananya, jika pada Agustus mendatang penjualan mencapai 90%, maka Elevee Condominium akan meluncurkan tower ke 3.Alvin meyakini target ini bisa tercapai karena melihat dari profil konsumen yang membeli di Elevee Condominium adalah mereka yang mnegenal kawasan Alam Sutera.

“Kebanyakan mereka dari radius 5 kiometer dari Alam Sutera, dan mereka sudah tahu kelebihan kita. Makanya kita tak banyak bicara soal aksesbilitas, karena lokasi kita memiliki aksel tol langsung. Untuk itu kita konsen pada produk dengan memberikan konsep hunian vertikal dengan dimensi luas, ukuran terkecilnya mulai dari 87,8 meter persegi dan kita menyebutnya condominium,” tegas Alvin.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Indonesia segera memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) terbaru, yakni RPJPN 2025-2045 yang mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sebagai strategi pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RPJPN 2025-2045 yang ditargetkan menjadi undang-undang pada September 2023, berbagai kegiatan dilakukan. Diantaranya adalah Forum Komunikasi Publik (FKP) Penyusunan RPJPN 2025-2045 bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Bandung, 29/5

Dalam sejumlah agenda RPJPN tersebut, The Housing and Urban Development Institute (The HUD Institute) adalah salah satu organisasi yang diminta pemerintah memberikan sejumlah masukan terkait isu-isu perumahan dan kawasan permukiman nasional ke depan.

Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute menjelaskan dalam rangka  mendukung upaya pemerintah melahirkan RPJPN 2025-2045 maka organisasi The HUD Institute sudah menyusun sejumlah masukan dan strategi yang harus dilakukan.

“The HUD Institute diminta membantu pemerintah memberikan masukan dan strategi di RPJPN 2025-2045, khususnya bidang perumahan dan permukiman. Untuk itu, kami sudah mengusulkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan ke depan,” terang Zulfi.

Berikut adalah beberapa strategi yang diusulkan The HUD Institute :

1. Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau. Dalam hal ini termasuk menyusun kebijakan perumahan yang progresif, mengatur standar kualitas untuk perumahan, mengendalikan spekulasi properti, dan memfasilitasi akses ke lahan yang terjangkau.

2. Pemetaan Kebutuhan Perumahan

Hal ini sangat penting untuk memahami kebutuhan perumahan secara menyeluruh dengan memetakan kelompok berpendapatan rendah dan rentan serta daerah – daerah dengan kekurangan hunian terjangkau. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah (Pusat dan Daerah) dapat mengarahkan sumber daya dan upaya mereka secara efektif, efisien dan tepat sasaran

3. Pengembangan Lahan yang Terjangkau

Pemerintah (Lembaga Bank Tanah) perlu mengalokasikan lahan yang terjangkau untuk pembangunan perumahan rakyat terjangkau. Hal ini dapat mencakup penggunaan kembali lahan terlantar, revitalisasi kawasan kumuh, atau kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan lahan yang terjangkau.

4. Stimulasi Pengembang Perumahan Terjangkau

Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pengembang perumahan rakyat untuk membangun hunian terjangkau. Ini bisa berupa pembebasan pajak, pemotongan birokrasi, atau keringanan perizinan. Dengan mendorong keterlibatan sektor swasta, jumlah hunian terjangkau dapat ditingkatkan.

5. Skema Pembiayaan yang Terjangkau

Akses terhadap pembiayaan perumahan rakyat yang terjangkau adalah kunci yg sangat penting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan (Bank dan Non Bank) untuk dapat  mengembangkan skema pembiayaan inovative khusus yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, seperti pinjaman dengan suku bunga rendah, program sewa – milik, atau subsidi perumahan, sistem syariah dan sejenisnya

6. Inovasi Teknologi Konstruksi

Menerapkan inovasi dalam teknologi konstruksi utk  dapat membantu mengurangi biaya pembangunan perumahan. Teknologi seperti konstruksi modular, 3D printing, atau penggunaan bahan bangunan yang murah namun berkualitas agar dapat mengurangi biaya produksi perumahan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Publik

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang perumahan mereka. Partisipasi publik dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan perumahan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan keuangan dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk memiliki atau menyewa hunian yg layak dan terjangkau serta berkualitas.

8. Kolaborasi Multisektor

Mengatasi tantangan penyediaan hunian terjangkau memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan menghasilkan sejumlah keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (24/5/2023). Diantaranya menyetujui pengakatan Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia periode 2016-2022 sebagai Wakil Komisaris Utama dan sekaligus Komisaris Independen Perseroan.

“Pemegang saham telah memberikan persetujuan seluruh agenda RUPS Tahunan serta pengangkatan Sofyan A. Djalil sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen, serta menerima pengunduran diri Lennard Ho Kian Guan, Wakil Komisaris Utama Intiland,” terang Archied Noto Pradono, Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland kepada sejumlah awak media, Rabu (24/5/2023).

Menurutnya, bergabungnya Sofyan A Djalil akan memperkuat jajaran Dewan Komisaris Perseroan dan pelaksanaan fungsi pengawasan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

“Sofyan A. Djalil memiliki pengalaman dan keahlian yang luas di dunia bisnis, khususnya di sektor properti. Kami percaya dengan bergabungnya beliau ke dalam Dewan Komisaris akan memperkuat jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan kinerja usaha secara jangka panjang,” kata dia.

Prospek Usaha 2023

Di sisi lain, manajemen perseroan menilai kondisi dan prospek usaha pada 2023 masih cukup menantang. Perseroan menyadari bahwa untuk meningkatkan kinerja usaha perlu upaya sungguh-sungguh dari seluruh organ perusahaan, termasuk dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan menghargai setiap umpan balik, saran, dan masukan yang diberikan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para konsumen loyal yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan usaha Intiland.

Archied mengungkapkan kinerja usaha perseroan selama kuartal I 2023 cukup baik. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir 31 Maret 2023, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,54 triliun. Jumlah tersebut naik Rp981 miliar atau melonjak 174,3 persen dibandingkan pencapaian kuartal I 2022 sebesar Rp562,5 miliar.

Peningkatan pendapatan usaha tersebut terutama ditopang oleh adanya pengakuan penjualan dari segmen pengembangan mixed-use & high rise, khususnya dari apartemen Fifty Seven Promenade. Selain itu, peningkatan tersebut juga dikontribusi dari segmen pengembangan lainnya, seperti kawasan perumahan, kawasan industri, dan properti investasi.

“Pendapatan usaha meningkat signifikan terutama karena adanya pengakuan penjualan apartemen Fifty Seven Promenade yang sudah proses serah terima,” imbuhnya.

Pendapatan dari pengembangan (development income) masih memberikan kontribusi terbesar, mencapai Rp1,36 triliun atau 88,3 persen dari keseluruhan. Jumlah tersebut melonjak 246,5 persen dibanding perolehan kuartal I 2022 senilai Rp393,4 miliar. Pendapatan pengembangan diperoleh dari tiga segmen yakni mixed-use & high rise, kawasan perumahan, dan kawasan industri.

Kontribusi Usaha Perseroan

Tak hanya itu, sumber pendapatan usaha berikutnya bersumber dari pendapatan berkelanjutan (recurring income) yang diperoleh dari segmen properti investasi. Sumber pendapatan usaha ini tercatat memberikan kontribusi Rp180 miliar atau sebesar 11,7 persen dari keseluruhan. Pendapatan dari recurring income mengalami kenaikan 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp169,1 miliar.

Archied menuturkan, ditinjau dari segmen pengembangan proyek, pendapatan dari segmen mixed-use & high rise memberikan kontribusi terbesar yakni mencapai Rp1,18 triliun, atau 76,8 persen. Kontribusi tersebut meningkat sebesar 877,5 persen dibandingkan kuartal I 2022 senilai Rp121,3 miliar.

Kontributor berikutnya berasal dari segmen properti investasi sebesar Rp180 miliar atau 11,7 persen dari keseluruhan. Pendapatan dari segmen ini mengalami kenaikan 6,5 persen dibandingkan perolehan kuartal I 2022 senilai Rp 169,1 miliar.

Segmen pengembangan kawasan perumahan mencatatkan kontribusi sebesar Rp 134,1 miliar atau 8,7 persen dari keseluruhan. Kontribusi dari segmen ini menurun 19,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp 166,1 miliar.

Segmen Kawasan Industri

Kontributor berikutnya berasal dari segmen kawasan industri yang menyumbang pendapatan usaha Rp 43,4 miliar atau 2,8 persen dari total. Jumlah tersebut mengalami penurunan 59 persen persen dibanding kuartal I 2022 senilai Rp 106 miliar.

Archied menuturkan, pertumbuhan pendapatan usaha merupakan pencapaian yang cukup baik di tengah kondisi dan tantangan di sektor properti nasional. Perseroan terus berupaya untuk menjaga tren pertumbuhan tersebut melalui pengembangan dari proyek-proyek berjalan maupun melalui proyek baru.

Peningkatan pendapatan usaha tersebut juga telah mendorong meningkatnya kinerja profitabilitas perseroan. Laba kotor Intiland tercatat mencapai Rp746,7 miliar, atau naik 255,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba usaha dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp 663,9 miliar dan Rp391,7 miliar, atau mengalami peningkatan 407,5 persen dan 492,9 persen.

“Laba bersih kuartal I tahun ini sebesar Rp30,4 miliar, atau membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih mengalami rugi bersih Rp72,7 miliar. Sebagian besar porsi laba tahun berjalan yang kami bukukan, diatribusikan ke kepentingan non-pengendali sebesar Rp 361,3 miliar,” pungkasnya.

 

Jakarta,JPI—Sesuai dengan visi mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembiayaan dana murah berkelanjutan berlandaskan gotong royong, BP Tapera mewujudkan melalui program “Rumah Tapera”. Rumah Tapera dibangun dengan sistem kontrol Close Loop yang mengubah Supply Driven menjadi Demand Driven sehingga diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang ideal antara Customer, Developer dan Bank sehingga tujuan dalam mewujudkan Kualitas, Keterhunian dan Ketepatan Sasaran dapat tercapai.

Bersama dengan 18 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Perumnas, BP Tapera menyelenggarakan diskusi dengan tema,”Rumah Tapera, Rumah Tepat Kualitas dan Tepat Sasaran” di penghujung Minggu kedua Mei di Tangerang Selatan. Rumah Tapera bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang berkesinambungan antara BP Tapera dengan para Pengembang dan bank penyalur, dimana diharapkan dengan pembangunan rumah oleh Pengembang yang memenuhi demand dari MBR, tingkat keterhunian rumah bisa meningkat karena rumah yang dibangun tepat sasaran dan kualitas sesuai dengan spesifikasi, luas, lokasi dan bangunan rumah yang memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Rumah Tapera itu adalah rumah yang dibiayai oleh BP Tapera, diharapkan menjadi top of mind dari MBR dalam mencari hunian dan memenuhi ketentuan green building dan memiliki benefit bagi pengembang yang ingin membangunnya,” ujar Deputi Komisioner BP Tapera bidang Pengerahan Dana, Eko Ariantoro yang juga didampingi oleh Direktur Pembiayaan Perumahan, Hari Sundjojo dan Direktur Kepesertaan BP Tapera, Rio Sanggau serta Praktisi Desain Grafis, Muhamad Kausar.

Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Hari Sundjojo yang ikut hadir sebagai nara sumber menyampaikan bahwa pengembang yang akan membangun Rumah Tapera mendapatkan benefit yang menarik. Diantaranya adalah Akses informasi ke data demand yang terdiri dari lokasi kebutuhan, profiling dan preferensi rumah MBR. Selain itu adalah pengembang akan mendapatkan akses ke modal kerja yang bersumber dari dana yang dikelola oleh BP Tapera. Modal kerja yang akan diperoleh dari bank dan sumber dananya dapat berasal dari penempatan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tanah untuk pengadaan tanah, KIK konstruksi untuk pembangunan unit rumah dan berkesempatan untuk mengakses KPR belum siap huni yang sedang disiapkan oleh BP Tapera saat ini.

“Selain benefit di atas, kami juga akan memberikan privileges kepada pengembang yang membangun rumah tapera dengan pencantuman (flagging) pada aplikasi Si Kumbang, Si Kasep dan Tapera Mobile. Akses demand, rating kualitas bangunan serta kegiatan pemasaran bersama dengan corporate identity (CI) dan branding difasilitasi oleh BP Tapera,” ungkap Hari Sundjojo lebih gamblang.

Dalam diskusi sehari itu, BP Tapera mengajukan kriteria pengembang yang akan digandeng dan meminta masukan dari asosiasi atas usulan tersebut. Persyaratan tersebut dimana pengembang yang akan membangun Rumah Tapera telah membangun rumah subsidi selama 3 tahun terakhir minimal 500 unit. Pernah menerima fasilitas pembiayaan perumahan dari bank minimal Rp10 miliar dengan kualitas lancar, tidak masuk dalam perusahaan yang menjadi temuan dari pihak eksternal serta memiliki rencana pembangunan rumah subsidi minimal 100 unit sedang bagi pengembang baru cukup dengan mengajukan proposal proyek penyediaan #rumah tapera.

“Kami menunggu respon dari Asosiasi Perumahan setelah diskusi ini. Sehingga kami harapkan ke depan ada kesepakatan antara BP Tapera dan Asosiasi Pengembang Perumahan mengenai hal ini,” ujar Direktur Pembiayaan Perumahan menjelaskan.

Ke depan Asosiasi Pengembang Perumahan akan mendata anggotanya yang berminat dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya Asosiasi Pengembang Perumahan akan mengajukan secara resmi kepada BP Tapera. Tahapan berikutnya adalah BP Tapera akan melakukan verifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi pengembang. Jika syarat sudah terpenuhi maka akan dilakukan pembahasan mengenai skema pembiayaan yang akan dibutuhkan oleh pengembang dan selanjutnya akan dilaksanakan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Asosiasi Pengembang Perumahan dengan BP Tapera.

Dalam waktu dekat BP Tapera akan melaksanakan pilot project #Rumah Tapera di Kabupaten Brebes. Penyelenggaraan Rumah Tapera ini akan melibatkan stakeholder ekosistem perumahan diantaranya adalah Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Bank Tanah, Perumnas, BTN dan SMF. 18 Asosiasi Pengembang Perumahan yang hadir adalah REI, APERSI, HIMPERRA, Apernas, Pengembang Indonesia, Appernas Jaya, Asprumnas, Asperi, Perwiranusa, Apperindo, Deprindo, Perpesma, Parsindo, Perkumpulan Apersi, Ap2ersi, Apsi, Hipnu dan Srideppi serta Perumnas.

Jakarta, JPI—Kepemilikan properti mewah di kalangan konglomerat Indonesia kini menjadi hal yang lumrah. Tak sedikit orang terkaya RI yang memiliki aset properti di luar negeri dengan harga fantastis. Belakangan, keluarga taipan Tanah Air disoroti usai membeli 3 unit hunian mewah senilai S$206,7 juta atau setara dengan Rp2,27 triliun di 42, 42A, 42B Nassim Road di District 10, Singapura.  Namun, belum diketahui siapa konglomerat yang membeli rumah mewah di negeri Singa itu. Apalagi, hunian tersebut terletak di kawasan elit yang juga ditempati oleh salah satu pendiri Facebook, Eduardo Saverin.

Tak hanya di Singapura, sejumlah konglomerat Indonesia juga memiliki properti megah, unik, bahkan bersejarah di sejumlah negara. Lantas, siapa saja orang kaya RI pemilik properti di luar negeri?

Berikut Daftar Konglomerat Indonesia Pemilik Properti Mewah di Luar Negeri:

1. Robert Budi Hartono & Michael Hartono 

Berdasarkan data Forbes, Kamis (11/5/2023) Hartono bersaudara yakni Robert Budi Hartono dan Michael Hartono memiliki harta senilai US$47,7 miliar atau setara dengan Rp701,76 triliun.  Keduanya merupakan pewaris perusahaan manufaktur rokok kretek Djarum dari sang Ayah. Tak hanya itu, keluarga Hartono juga memupuk kekayaan dari investasi mereka di Bank Central Asia (BCA).

Fakta-fakta Shophouse, Ruko Bersejarah di Singapura yang Diminati Konglomerat Dunia Berkat kekayaannya, tak heran jika orang terkaya di RI ini memiliki sejumlah properti mewah di luar negeri. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Hartono merupakan pemilik blok raksasa di Jutland Parade yaitu sebuah nama jalan di kawasan elit Dalkeith, Perth, Australia Barat. Jalan ini terletak di tepi sungai Swan yang mengitari Perth.

Laporan dari The Market Herald menyebut properti bergaya Georgian di Jutlande Parade seluas 2.372 meter persegi terjual dengan harga AU$16,5 juta atau Rp160,7 miliar. Adapun, dikutip dari The West Australian, Hartono mengembangkan 5 rumah di wilayah tersebut sebagai rumah liburan untuknya, istri, dan anaknya.  Hunian mewah berlantai 3 itu memiliki luas 1.800 meter persegi mencakup 9 kamar tidur, 12 kamar mandi. Ada 2 rumah di tepi sungai yang memiliki 4 kamar tidur yang merupakan rumah miliki anak-anaknya yakni Vanessa dan Stefanus Hartono. Sementara, untuk dua blok yang ada di tengah telah dijual.

2. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong merupakan taipan RI dengan harta kekayaan senilai US$12,1 miliar atau setara dengan Rp177,9 triliun, berdasarkan data Forbes. Pendiri Bayan Resources (BYAN) ini memperoleh kekayaannya lewat bisnis di sektor tambang batu bara.  Orang terkaya ke-2 di RI versi Forbes Mei 2023 ini, pemilik properti The Farrer Park Company yang berlokasi Singapura. Dia mendirikan kompleks perawatan kesehatan dan perhotelan yang terintegrasi pertama di dunia.

Lokasi Farrer Park adalah situs bersejarah Singapura, di mana rangkaian peristiwa olahraga, politik dan penerbangannya selama 180 tahun terakhir terjadi di wilayah ini.  Pada akhirnya, Farrer Park mengalami perubahan transformatif yang ditandai dengan berdirinya Connexion. Berdasarkan DP Architects, Connexion adalah pusat gaya hidup terintegrasi pertama di Asia.

Pengembangan baru oleh DP Design yang mencakup pusat kesehatan spesialis serta hotel dan spa bintang lima yang berupaya menyediakan tempat untuk penyembuhan dan relaksasi dalam satu tujuan.  Tak hanya itu, Low Tuck Kwong memiliki 2 perusahaan properti di Malaysia yaitu Desaria Property dan Desaria Home yang mengerjakan 2 proyek properti di Lembah Kalang. Lewat Desaria Property, taipan ini menguasai apartemen The Manor Kuala Lumpur yang terdiri dari 484 unit dari 12 lantai.

3. Widjaja Family

Data Forbes menunjukkan, pendiri Sinar Mas Group ini memiliki kekayaan sebesar US$10,8 miliar atau setara dengan Rp158,92 triliun. Harta kekayaannya berasal dari gurita bisnis di bidang real estat, kertas, jasa keuangan, kesehatan, agribisnis, hingga telekomunikasi.  Dikutip dari situs resmi Sinar Mas Land, grup ini memiliki bangunan komersial premium yaitu gedung perkantoran senilai £195 juta atau sekitar Rp3,6 triliun di 32-50 Strand, London dari pemilik saat ini yaitu LS City dan West End Limited, bagian dari LandSec. Adapun akuisisi tersebut diselesaikan pada Juni 2022.

Lalu, melalui anak usaha Sinarmas Land Limited yang berbasis di Singapura, telah menandatangani perjanjian jual beli dengan Lembaga Tabung Haji (LTH) yang berasal dari Malaysia untuk divestasi Horseferry Property Ltd.  Perjanjian tersebut dilakukan pada 12 Juli 2022 dimana perusahaan menjual aset properti di 33 Horseferry Road, London dengan nilai transaksi sebesar £247,5 juta atau setara dengan Rp4,42 triliun. Di China, Sinar Mas Land memiliki kawasan residensial di Taicang, Shenyang, dan Chengdu dengan luas lahan berkisar 246.000 meter persegi. Kemudian, keluarga Widjaja pun memiliki hotel dan resor di Malaysia seluas 300 hektare.

4. Sri Prakash Lohia

Forbes mencatat kekayaan Sri Prakash Lohia mencapai US$7,4 miliar atau setara dengan Rp108 triliun pada Mei 2023. Sri Prakash Lohia adalah sosok pemilik PT Indo-Rama Synthetics Tbk., sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini memiliki sejumlah pabrik yang tersebar di Indonesia, Uzbekistan, dan Turki.  Konglomerat yang memiliki bisnis di bidang petrokimia dan tekstil ini diketahui memiliki properti mewah di pusat kota London, Inggris yaitu Sheridan House.

Dikutip dari Times of India, dia membeli properti tersebut pada tahun 2008. Sheridan House merupakan properti bersejarah yang dulunya ialah tempat tinggal Jenderal John Burgoyne, salah satu tokoh penting pada Perang Revolusi Amerika. Sri Prakash Lohia membeli properti ini ketika kondisinya nyaris ambruk, kendati bangunan tersebut adalah warisan milik negara. Dia melakukan perbaikan selama 5 tahun untuk menjadikan Sheridan House sebagai properti pribadi.

 

 

5. Sukanto Tanoto

Pendiri grup usaha Royal Golden Eagle (RGE) ini memiliki kekayaannya senilai US$3 miliar atau setara dengan Rp44,6 triliun. Sukanto Tanoto telah lama terlibat dalam transaksi pembelian properti mewah di berbagai negara, di mana dirinya sempat membeli mal Tanglin Shopping Centre di Singapura seharga US$645 juta atau setara Rp9,5 triliun pada Februari 2022. Properti ini memiliki luas tanah seluas 68.512 kaki persegi dan dapat dikembangkan menjadi pengembangan komersial dengan ketinggian maksimum 20 lantai.

Dalam investigasi yang disebut OpenLux oleh Le Monde dan OCCRP terungkap puluhan properti senilai ratusan juta euro dibeli secara pribadi oleh salah satu investor Sukanto Tanoto. Investigasi tersebut menemukan Tanoto membeli istana Raja Ludwig di Munchen senilai 350 juta euro atau setara Rp5,7 triliun di Munich dibeli pada 2019.  Melansir dari OCCRP dalam proyek OpenLux, nama sang anak Anderson Tanoto yang menjadi Direktur RGE sekaligus generasi kedua dari bisnis keluarga ini dinilai memiliki gedung-gedung mewah di Jerman rancangan arsitek kondang Frank O. Gehry. Putra Tanoto membeli sebuah bangunan ikonik di Düsseldorf dengan harga kurang dari 50 juta euro atau setara dengan Rp816,8 miliar menggunakan struktur perusahaan rahasia Luksemburg yang serupa.

6. Bachtiar Karim & Family

Mengutip dari Forbes, dengan kekayaan bersih US$4 miliar atau setara dengan Rp58,7 triliun per 2022. Bachtiar mendirikan Musim Mas bersama kedua saudaranya yaitu Burhan dan Bahari. Musim Mas merupakan perusahaan kelapa sawit yang memasok minyak sawit ke pasar Asia, Eropa, dan Amerika.  Musim Mas Pte Ltd kini memiliki kantor pusat di Singapura. Bahkan, pendapatannya mencapai US$9,9 miliar atau setara dengan Rp145,5 triliun per 2021. Saat ini Grup Musim Mas telah memproduksi beberapa merek minyak goreng, seperti SunCo, Tani, M&M, Amago, Good Choice, dan Voila.

Mengutip dari The Hotel Conversation, keluarga Karim telah membeli properti senilai US$43,8 juta atau Rp641,9 miliar dari Pellicano group pada Maret 2023.  Quest Woolloongabba adalah sebuah hotel yang terletak di Woolloongabba, sebuah pinggiran kota di Brisbane, Queensland, Australia.

Properti ini terdiri dari 132 kunci dan empat toko ritel di lantai dasar.  Selang beberapa tahun, dia kembali menghebohkan publik, dengan membeli rumah bersejarah Tan Yeok Nee di 101 Penang Road Singapura yang harganya hampir Rp1 triliun pada Maret 2022.  Rumah tersebut pernah menjadi milik Tan Yeok Nee, pengusaha kelahiran Chaozhou, Guangdong, China, yang membangunnya pada 1885.  Berdasarkan laporan Australia Financial Review, keluarga Karim telah menyelesaikan pembelian hotel perdananya, yaitu Harbour Rocks Hotel di distrik The Rocks Sydney dengan harga sekitar US$40 juta atau Rp587,2 miliar pada Oktober 2022.

7. Mochtar Riady

Keluarga Mochtar Riady disebut memiliki kekayaan sebesar US$1,5 miliar atau setara dengan Rp22 triliun. Sebagaimana diektahui, Mochtar Riady merupakan pendiri grup Lippo yang terdiversifikasi, yang sekarang dijalankan oleh putra James dan Stephen Riady.  Saat ini, grup Lippo meliputi bisnis real estat, ritel, kesehatan, media, dan pendidikan. Adapun, putra Riady, Stephen, menjalankan perusahaan properti Singapura, OUE Reef Development, yang pada Juli 2020 setuju untuk menjual Menara Bank AS yang ikonis di pusat kota Los Angeles.

Mengutip dari Business Times, dirinya membeli sebuah rumah mewah tipe Good Class Bungalow (GCB) dengan harga 95 juta dolar Singapura pada 2019 atau yang saat ini senilai Rp1,05 triliun melalui OUE Reef Development.  Properti yang memiliki luas tanah 3.182 meter persegi ini terletak di Nassim Road 26A, sebuah jalan sepanjang kurang dari satu mil yang terletak di antara Tanglin Road dan Taman Botani Singapura.

Sumber: Bisnis Indonesia

SURABAYA,KORIDOR.ONLINE— PT Intiwhiz International (Intiwhiz), anak usaha Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intland) memperkuat lini bisnis perhotelan lewat pembukaan Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Jumat, (5/5/2023) di kota Surabaya. Ekspansi pengembangan ini menjadi langkah strategis Perseroan dalam meningkatkan mutu layanan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas penginapan yang nyaman dan berkualitas di kota Surabaya.

Peresmian pembukaan Whiz Luxe Hotel Spazio ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden Direktur Intiland Utama Gondokusumo. Kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita secara bersama-sama dengan Komisaris Utama Intiland Sinarto Dharmawan, Wakil Presiden Direktur Intiland yang sekaligus Presiden Direktur PT Intiwhiz International Moedjianto S. Tjahjono, Direktur Properti Intiland untuk Surabaya Simon Joseph Wirawan, dan General Manager Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya Dody Wijayanto.

Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya merupakan hotel bintang lima pertama yang dikembangkan oleh Intiwhiz. Langkah ekspansi ini melengkapi portofolio jaringan hotel yang selama ini dimiliki oleh Intiwhiz, mulai dari hotel bintang satu hingga hotel bintang lima.

Moedjianto S Tjahjono menjelaskan pembukaan Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya menjadi langkah penting bagi pengembangan bisnis Perseroan di industri perhotelan nasional. Ekspansi ini akan semakin melengkapi portofolio dari hotel-hotel yang dimiliki dan dikelola oleh Intiwhiz seperti jaringan Whiz Capsule, Whiz Hotel, Whiz Prime Hotel, hingga Grand Whiz Hotel.

Moedjianto mengaku bangga dapat menghadirkan hotel bintang lima perdana di kota Surabaya. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 24 hotel yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya menjadi hotel ke-25 dari jaringan hotel Intiwhiz.

“Lokasinya sangat strategis dekat dengan pusat bisnis dan hiburan di kawasan Surabaya barat dan  hotel ini mengedepankan produk dan pelayanan berkualitas premium. Saya yakin Whiz Luxe Hotel Spazio akan menjadi hotel pilihan utama untuk tujuan bisnis maupun liburan di kota Surabaya,” kata dia.

Sementara Simon Joseph Wirawan mengatakan Whiz Luxe Hotel Spazio berada di lantai atas Spazio Tower, salah satu proyek pengembangan mixed-use & high-rise dari Intiland. Pengembangan hotel baru ini selain menjadi salah satu upaya Intiland dalam memperkuat sumber pendapatan usaha dari segmen pengembangan investasi properti juga untuk meningkatkan nilai dari portofolio aset-aset gedung yang dimiliki Perseroan, khususnya di kota Surabaya.

“Kehadiran Whiz Luxe Hotel Spazio ini akan melengkapi konsep pengembangan komersial terpadu di kawasan Graha Famili. Proyek pengembangan terpadu ini dirancang sebagai sebuah kawasan yang menyediakan beragam fungsi mulai dari hunian dan komersial modern yang lengkap serta didukung fasilitas perkantoran, komersial, perbelanjaan, rekreasi, dan pusat kuliner, seperti restoran dan kafe,” ujar Simon Joseph Wirawan.

Sektor Properti Mulai Membaik

Manajemen perseroan menilai pembukaan Whiz Luxe Hotel Spazio merupakan sebuah keputusan yang tepat. Hal tersebut seiring dengan momentum membaiknya sektor bisnis, pariwisata dan perhotelan pasca masa pandemi Covid 19 yang berlangsung hampir tiga tahun.

“Sektor pariwisata dan perhotelan terus menunjukan tren positif. Tingkat hunian hotel-hotel kami bahkan sudah lebih baik dibandingkan tahun 2019. Saat ini menjadi momentum terbaik untuk kembali memperkuat jaringan bisnis perhotelan yang kami miliki serta untuk memenuhi beragam kebutuhan akomodasi masyarakat yang hendak berbisnis maupun berwisata lewat pengalaman menginap yang berkesan di Surabaya,” ujar Moedjianto lebih lanjut.

Whiz Luxe Hotel Spazio menyediakan sebanyak 143 kamar berbagai tipe dengan konsep modern elegan. Selain menawarkan kenyamanan lebih, semua kamar dilengkapi dengan jendela lebar floor-to-ceiling yang memberikan penerangan alami ke dalam kamar sekaligus menyuguhkan panorama kota Pahlawan yang indah.

Menyasar segmen pasar yang berbeda dengan jaringan hotel-hotel Intiwhiz lainnya, Whiz Luxe Hotel Spazio menawarkan keunggulan dari sisi kualitas produk dan layanan. Whiz Luxe Hotel Spazio menyuguhkan ornamen warna hitam dan emas dengan konsep modern elegan. Kenyamanan dan kepuasan tamu menjadi prioritas utama yang dipertahankan. Para tamu Whiz Luxe Hotel Spazio dapat menikmati berbagai fasilitas seperti restoran, lounge, pool bar, spa dan sauna, fitness center serta infinity swimming pool.

General Manager Whiz Luxe Hotel Spazio Dodi Wijayanto optimistik hotel ini akan menjadi salah satu pilihan favorit bagi para pebisnis dan wisatawan yang memerlukan penginapan di kota Surabaya. Selain berada di lokasi yang stategis dan ideal, Whiz Luxe Hotel Spazio memiliki desain yang modern, elegan serta serta memberikan pengalaman kuliner dan layanan yang luar biasa bagi para tamu yang menginap.

“Sebagai hotel bisnis yang juga membidik pasar MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), kami menyediakan empat ruang meeting dan satu ballroom dengan kapasitas hingga 700 orang untuk standing event. Ballroom kami dilengkapi dengan indoor videotron dan perlengkapan audio visual berteknologi terkini,” ujarnya lebih lanjut

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE –Sudah 3,5 tahun pengembang menanti kenaikan harga rumah bersubsidi, namun kabar baik itu tak kunjung tiba. Pengembang rumah bersubsidi yang berada di daerah yang 99% adalah usaha kecil dan menengah (UMK) pun kini mulai hampir kehabisan nafas. Tinggal menunggu kolaps.

Pengembang rumah subsidi di seluruh Indoneia saat ini berharap-harap cemas menunggu janji pemerintah terkait kenaikan harga rumah subsidi yang sejak 2019 tidak pernah disesuaikan. Padahal, inflasi dalam 3,5 tahun terakhir sudah naik dua digit,serta harga bahan bangunan yang terus meroket.

“Kami pengembang-pengembang UMK dari seluruh Indonesia yang selama ini membantu pemerintah untuk membangun rumah subsidi mendesak pemerintah segera menetapkan kenaikan harga rumah bersubsidi. Kalau bisa April ini juga sudah naik,” tegas Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Utara, Andi Atmoko Panggabean kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama Keluarga Besar REI di Jakarta, , Rabu (12/4).

Menurutnya, mayoritas pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia saat ini sudah megap-megap kehabisan nafas. Jika harga tidak segera naik maka dipastikan akan menganggu ketahanan cashflow pengembang yang tetap berjuang bertahan selama 3,5 tahun termasuk di masa pandemi Covid-19.

Dalam situasi sulit itu, ujarnya, pengembang terus berupaya membangun meski dengan margin yang tipis. Hanya demi niat mempertahankan usaha dan membantu pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Faktanya setiap tahun ada inflasi dan kenaikan harga material. Di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) setiap tahun rencana anggaran belanja (RAB) untuk berbagai proyek konstruksi dan infrastruktur di kementerian tersebut yang notabene dibiayai APBN itu selalu mengalami kenaikan. Lho, pengembang rumah subsidi ini juga di bawah koordinasi PUPR. Tapi kok beda perlakuan?,” tanya Moko, demikian dia akrab disapa.

Dia menambahkan, material dasar yang dipakai kontraktor proyek pemerintah dengan developer hampir sama seperti besi, semen, dan lain-lain. Tetapi anehnya, harga rumah subsidi justru dibuat tidak naik, padahal pengembang membiayai pembangunan dengan modal sendiri, dan bukan dibiayai negara

“Sungguh kami merasa diperlakukan tidak adil. Kami pengembang di daerah ini kadang merasa kok seperti anak tiri di Kementerian PUPR,” tegasnya.

Dia juga mengkritik pemerintah yang justru mendahulukan insentif fiskal untuk mobil listrik baru. Padahal, mobil bukan kebutuhan dasar seperti halnya rumah. Moko berharap pemerintah tidak buta dan tuli untuk merespon berbagai persoalan perumahan rakyat.

Pengaruhi Pasokan

Hal senada diungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini. Menurutnya, tanggungjawab menyediakan rumah bagi MBR adalah beban tugas negara dalam hal ini Kementerian PUPR. Amanat konstitusi itu jangan pernah dilupakan pemerintah. Sementara pengembang hanya membantu tugas tersebut.

“Patut juga dipertimbangkan bahwa sektor properti ini berkaitan dengan 174 industri ikutan di sektor riil. Kalau sekto ini stagnan, maka ekonomi terganggu. Sekarang banyak pengembang wait and see dan di bawah dilema karena menunggu harga naik dan itu pasti akan memengaruhi pasokan dan realisasi rumah MBR di tahun ini,” sebutnya.

Di sisi lain, pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia juga memiliki karyawan dan tukang yang harus tetap memiliki pekerjaan yang jumlahnya mencapai ratusan ribuan bahkan jutaan orang. Ahyat meminta pemerintah mempertimbangkan hal ini dengan adil dan realistis.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten Roni H. Adali menilai alasan harmonisasi yang selalu disampaikan pemerintah berkaitan dengan keputusan kenaikan harga rumah subsidi tidak realistis. Kalau ada niat baik, seharusnya 1-2 minggu harmonisasi sudah selesai, karena masalah ini tidak serumit membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

“Seharusnya pemerintah ada target waktu kapan ini selesai. Jadi tidak menunggu tanpa kejelasan seperti sekarang. Pengembang juga tidak merasa terus di PHP-in. Kami di perusahaan saja ada timeline pekerjaan, ini kok pemerintah tidak ada,” tegasnya.

Roni berharap pemerintah menghilangkan semua ego sektoral terkait permasalahan yang dihadapi pengembang rumah subsidi ini. Upaya itu untuk menjaga pasokan rumah rakyat tetap terpenuhi, termasuk dengan dukungan skim pembiayaan guna membantu keterjangkauan masyarakat. (**)

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Pengembang perumahan bersubsidi terus mempertanyakan janji pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga rumah bersubsidi yang sejak tahun 2019 tidak mengalami kenaikan. Sementara inflasi terus terjadi akibat kenaikan biaya produksi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Paulus Totok Lusida menyebutkan mayoritas pengembang perumahan bersubsidi adalah pengusaha kecil dan menengah dan kondisi usaha mereka saat ini sangat berat dengan belum ditetapkannya harga baru rumah subsidi.

“Harmonisasi rancangan PMK kenaikan harga jual rumah subsidi ini kan sudah lebih dari tiga bulan jalan. Harga ngga berubah. Kondisinya dirasakan sudah sangat berat.  Teman-teman ini hanya ingin ada kepastikan kapan kebijakan kenaikan harga jual baru bisa terbit.Biar usaha mereka bisa  jalan lagi,” kata Totok pada acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar REI, di Jakarta, Rabu, 12 April 2023.

Kondisi saat ini, banyak pengembang rumah subsidi yang megap-megap karena margin keuntungan yang tipis, masih harus dipergunakan untuk membayar pajak, bunga, gaji karyawan, dan lain-lain. Ujung-ujungnya, sebagian pengembang rumah subsidi memilih vakum, sebagian lagi bahkan dinyatakan gulung tikar.

Permintaan senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Utara, Andi Atmoko Panggabean. Menanggapi harmonisasi atas rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan harga jual rumah subsidi yang dirasa berlarut-larut, Andi Atmoko mengatakan Pemerintah seperti memberi janji palsu.

“Masalah harmonisasi sudah dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lebih dari tiga bulan lalu, tetapi mengapa hingga saat ini belum juga tuntas? Yang kami inginkan cuma kepastikan kapan kebijakan kenaikan harga jual rumah subsidi bisa diterbitkan,” kata Moko, demikian dia akrab disapa.

Ia meminta pemerintah membuka mata melihat kondisi ini. Pemerintah jangan abai terhadap permintaan kenaikan harga rumah subsidi yang disuarakan pengembang MBR. Moko demikian biasa disapa bahkan menyinggung kebijakan Pemerintah yang justru memberi subsidi yang signifikan bagi kendaraan listrik.

“Kami sangat kecewa kepada Pemerintah yang memberikan subsidi untuk konsumen kendaraan listrik. Padahal kendaraan listrik bukan kebutuhan primer,” tukasnya.

Dia menegaskan, perumahan adalah tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Selain perumahan, Kementerian PUPR juga bertanggung jawab menangani infrastruktur dan pekerjaan umum lain.

Moko pun mempertanyakan rencana anggaran biaya (RAB) untuk pekerjaan konstruksi lain, seperti gedung bertingkat, infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain—yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR—yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun.

“Di sisi lain, harga jual rumah subsidi yang notabene berada di satu kementerian yang sama, tidak mendapat perlakuan yang sama. Kami pengembang merasa dianaktirikan oleh Kementerian PUPR. Padahal Kementerian PUPR merupakan tempat kita bernaung,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD REI Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini mengatakan bahwa properti dan perumahan merupakan industri padat modal dan padat karya. Oleh karena itu, dia khawatir akan terjadi perlambatan penyediaan rumah subsidi bagi MBR, jika Pemerintah masih terus menunda kenaikan harga.

“Kami khawatir di daerah bakal terjadi stagnansi pembangunan hunian subsidi. Semula, kami mengusulkan besaran kenaikan harga rumah sebesar 7%. Tapi, informasinya besaran kenaikannya sekitar 5%, itu pun kami bisa terima, asalkan kenaikannya segera ditetapkan,” ujar Ahyat Sarbini.

Ketua DPD REI Banten Roni Hardiriyanto Adali meminta pemerintah jangan memberi harapan palsu dan harus menetapkan target waktu yang jelas bagi penyesuaian harga rumah bersubsidi.

“Saat ini margin profit pengembang rumah subsidi berkisar 10% – 15%, padahal sebelumnya bisa mencapai 20% – 25%. Jika margin turun di bawah 10%, maka bisa dipastikan pengembang tak akan mampu membangun rumah subsidi,” pungkas Roni