Finansial

JAKARTA, KORIDOR— Data memperlihatkan bahwa kontribusi sektor properti terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terendah bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury mengatakan rasio mortgage atau rasio properti terhadap PDB Indonesia merupakan paling rendah di Asia Tenggara. Indonesia hanya 3,0 persen, lebih rendah dari Filipina yang 3,8 persen, Thailand 22,3 persen, Malaysia 38,4 persen, dan Singapura 44,8 persen.

“Kalau kita lihat, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, misalnya diukur jumlah mortgage dengan PDB-nya, saat ini Indonesia masih sangat-sangat rendah,” ujarnya dalam webinar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) pada Rabu (23/9/2020).

Menurutnya, mortgage / PDB Indonesia yang sebesar 3 persen ini mengindikasikan bahwa masih banyak ruang bisnis untuk dikembangkan. Selain itu, menggambarkan perkembangan sektor perumahan Indonesia memang masih sangat tertinggal.

Di Indonesia, sektor properti merupakan salah satu sektor multiplier effect domino pada 174 industri dan banyak menyerap tenaga kerja. Sektor properti merupakan domestic driven, atau sektor yang banyak memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri.

“Artinya hampir keseluruhan bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan rumah, itu lebih dari 90 persen sudah diproduksi di Indonesia sehingga tentunya, sektor ini cukup strategis,” ucapnya.

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah. Hal itu ditandai masih ada backlog sebesar 11,4 juta berdasarkan kepemilikan dan 7,6 juta berdasarkan hunian. Tentu masih besarnya backlog ini membuka peluang ekspansi bisnis properti dan menggerakkan 174 sektor lainnya.

Masih tingginya backlog ini juga menunjukkan masih tingginya ruang untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

“Ini menunjukkan adanya prospek dan juga kebutuhan atau permintaan yang masih sangat tinggi. Prospek demand sangat tinggi terutama untuk kepemilikan rumah pertama yang masih rendah sehingga dibutuhkan rumah ukuran kecil dan menengah yang berada di kisaran Rp500 juta ke bawah,” tutur Pahala.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan rendahnya mortgage sektor properti di Tanah Air salah satunya tidak semua kontruksi pembangunan properti masuk dalam realestat.

“Ada yang masuk dalam konstruksi dan ada yang masuk dalam sektor properti,” ujarnya, seperti dikutip Bisnis.com

Padahal, sektor properti ini berdampak pada 174 sektor lainnya dan 3.500-an UMKM. Dia mencontohkan UMKM yang memproduksi kasur banyak pesanan karena sektor properti bergerak. “Ini perlu perhatian pemerintah untuk membantu menggerakkan sektor properti kembali,” ucap Totok.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Hendro Gondokusumo berpendapat agar pemerintah bisa lebih menaruh perhatian terhadap industri tersebut.

Terlebih, karena ada 175 sektor industri yang memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan sektor properti.

Menurutnya, apabila sektor properti meningkat akan memiliki dampak langsung pada sektor yang berkaitan.

“Dengan kontribusi terhadap PDB yang masih kecil saja sektor properti nasional memiliki pengaruh yang demikian besar untuk industri ikutannya. Kami harapkan ke depan sektor ini mendapat perhatian lebih, apalagi berkaitan langsung tidak hanya dengan karyawan saja, tetapi dampaknya juga langsung bersentuhan dengan rakyat terutama kaitannya dengan perumahan,” tuturnya.

JAKARTA,KORIDOR—Indonesia masuk zona resesi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 yang diperkirakan minus 2,9 persen – minus 1,0 persen. Angka ini direvisi dari proyeksi sebelumnya minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.

“Yang terbaru per September 2020 ini, minus 2,9 persen – minus 1,0 persen. Negatif teritori pada kuartal III ini akan berlangsung di kuartal keempat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita September virtual, Selasa (22/9/2020).

Dia menjelaskan dari sisi permintaan di kuartal III/2020 konsumsi rumah tangga masih diperkirakan pada zona kontraksi yaitu minus 3 persen hingga minus 1,5 persen dengan total outlook 2020 konsumsi kita berarti pada kisaran kontraksi minus 2,1 persen hingga minus 1 persen.

“Untuk konsumsi pemerintah di Kuartal ketiga karena akselerasi belanja yang luar biasa mengalami positif sangat tinggi hingga 17 persen,” katanya.

Adapun, peningkatan kinerja konsumsi pemerintah tersebut didorong oleh kebijakan belanja atau ekspansi sebagai cara untuk counter cyclical. Investasi sedikit lebih baik, kendati masih lemah. Hal ini tercermin dari indikator aktivitas bangunan, impor barang modal dan penjualan kendaraan niaga.

“Perbaikan aktivitas ekonomi masih tertahan membuat investasi masih wait and see.”

Sri Mulyani melihat aktivitas pariwisata masih rendah sehingga menekan sektor perhotelan dan transportasi. Berikut ini, rincian outlook indikator pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020:

• Konsumsi Rumah Tangga/LNPRT : Kontraksi minus 3 persen hingga minus -1,5 persen
• Konsumsi Pemerintah: Positif 9,8 persen hingga 17 persen
• Investasi/PMTB : Kontraksi -8,5 persen hingga -6,6 persen
• Ekspor : Kontraksi -13,9 persen hingga -8,7 persen

JAKARTA,KORIDOR—Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau BI pada 16-17 September 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,75%.

“Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diprakirakan tetap rendah. Untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020,” kata Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif, di Jakarta, Kamis.

Di samping keputusan tersebut, BI menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut:

• Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar;
• Memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stance kebijakan moneter yang ditempuh;
• Memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021;.
• Mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional;
• Melanjutkan perluasan akseptasi QRIS dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui perpanjangan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0% untuk Usaha Mikro (UMI) dari 30 September 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2020.

“BI akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

JAKARTA,KORIDOR–Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2021 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 149, 81 triliun. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Selasa (15/9/2020).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas kerjasama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2021.

“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI,” kata Menteri Basuki.

Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 akan difokuskan pada 6 program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19 yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2021, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, perumahan sebesar Rp 8,09 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757, 68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan Rp 101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp 206,18 miliar.

Menteri Basuki juga berharap kepada Komisi V DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan infrastruktur di lapangan.

“Aspirasi akan kami pegang, sifatnya wajib, namun tidak keluar dari Program Strategis Nasional serta sesuai dengan Tupoksi Kementerian PUPR, berkeadilan dan sesuai prioritas. Kami akan laksanakan se-optimal mungkin, tetapi mohon maaf tidak seluruhnya bisa ditampung karena akan melebihi anggaran yang ada,” tutur Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga merespons usulan Komisi V DPR RI terkait program penanganan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur untuk dimasukkan dalam kesimpulan Rapat Kerja.

Penetapan hasil pembahasan alokasi anggaran dan program Kementerian dan Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2020 tersebut merupakan keputusan akhir RAPBN di Komisi V DPR. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi anggaran dan hasil rapat diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk kemudian ditetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi UU APBN Tahun 2020. Rapat kerja ditutup dengan penyerahan buku tentang kinerja Komisi V DPR.

JAKARTA,KORIDOR–Meningkatnya angka kasus baru Corona Virus Disease (COVID-19) tiap harinya memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali melaksanakan tindakan pengereman (pengurangan laju) aktifitas melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dimulai tanggal 14 September hingga satu minggu ke depan. Sebagai Ibukota Negara sekaligus sentra bisnis, kebijakan tersebut tentu saja berdampak pada hampir seluruh aspek, terutama sektor industri dan perdagangan.

Kendati demikian, Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke depan dapat mempertahankan ritme kerjanya dalam melakukan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan menerapkan layanan berbasis teknologi informasi, proses bisnis yang dilakukan antara PPDPP, Bank Pelaksana, Pengembang Perumahan, maupun Masyarakat, layanan penyaluran FLPP dapat dilakukan tanpa membutuhkan kontak fisik, bahkan dapat diterapkan oleh PPDPP yang menerapkan pola kerja Work From Home (WFH) secara penuh.

Rangkaian sistem yang dibangun oleh PPDPP dengan konsep Big Data Hunian secara online dan terpadu melalui Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) mampu menyajikan peta supply (ketersediaan) and demand (kebutuhan) hunian. Penerapan proses bisnis dari hulu ke hilir tersebut mampu dilakukan 100% secara online.

SiKasep merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mencari rumah bersubsidi kapanpun dan dimanapun hanya dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone berbasis sistem Android. Masyarakat cukup mengunduhnya secara gratis pada App Store dan mendaftarkan diri dengan mengisi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Besaran Penghasilan, dan Foto Diri secara langsung.

Sedangkan SiKumbang merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi para pengembang perumahan untuk mengisi hunian yang disediakannya, baik yang sedang dibangun, tersedia, hingga tahap perencanaan. Kedua aplikasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian sistem Big Data yang dibangun oleh PPDPP dengan mempertemukan antara pengembang, bank pelaksana, dan pemerintah.

Terpantau oleh MACO (Manajemen Control) PPDPP pada Senin (14/9) pukul 15.33 WIB jumlah masyarakat yang mengakses SiKasep sudah mencapai 224.800 calon debitur terdaftar, 93.092 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 10.927 calon debitur sudah dalam proses verifikasi bank pelaksana dan 88.410 calon debitur sudah menerima dana FLPP.

Per hari pertama diberlakukannya PSBB, peminat masyarakat terhadap hunian subsidi mencapai 1.389 calon debitur. “Kondisi PSBB semakin meningkatkan minat masyarakat mengakses SiKasep. Hari ini calon debitur yang mengakses aplikasi ini meningkat dibandingkan dua hari sebelumnya, Sabtu dan Minggu yang hanya 1.141 calon debitur dan 724 calon debitur. Sehingga per hari ini di bulan September, jumlah masyarakat yang mengakses SiKasep mencapai 20.119 calon debitur,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin,.

Realisasi penyaluran FLPP tanpa adanya kendala berarti dapat dilihat dari awal penerapan PSBB hingga per 14 September 2020, PPDPP mampu menyalurkan dana FLPP sebesar 88.410 unit atau setara dengan Rp9 triliun. Sehingga total penyaluran FLPP yang dilakukan oleh PPDPP perode 2010 hingga 2020 telah mencapai 744.012 unit atau senilai Rp53,37 triliun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, pada tahun 2021 PPDPP ditargetkan untuk dapat menyalurkan bantuan pembiayaan FLPP Rp16,62 Triliun dari DIPA atau sekitar 157.500 unit.

Disebutkan lebih lanjut dalam Nota Keuangan tersebut, bahwa SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) ditetapkan sebagai sistem yang dipercaya untuk mengawal tiga program KPR Subsidi Perumahan diantaranya FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).

Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP, menuturkan bahwa tingginya target penyaluran FLPP Tahun 2021 menjadi suatu tantangan, sehingga PPDPP, Bank Pelaksana, dan para asosiasi pengembang harus lebih bersinergi mempersiapkan penyaluran dana program KPR Subsidi Perumahan yang berbasis teknologi informasi.

Desktop Customer Service SiKasep

Kendati angka penyaluran FLPP Tahun 2020 telah tinggi, PPDPP terus mengembangkan inovasi teknologi informasinya. Baru-baru ini PPDPP mengembangkan aplikasi SiKasep berbentuk desktop, yang akan digunakan oleh bank pelaksana dengan fitur customer service.

Dengan fitur tersebut, masyarakat juga dapat menerima layanan dari bank pelaksana secara langsung terkait pengisian aplikasi SiKasep. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung kemudahan dan efektifitas transaksi permohonan dana subsidi pada Bank Peklaksana.

Selain itu, PPDPP juga memberikan dukungan akses host to host bank pelaksana ke dalam aplikasi SiKumbang untuk dapat melihat potensi kesediaan hunian dari para pengembang guna pengembangan bisnis bagi Bank Pelaksana.

Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa dengan membuka Jalur Host to Host untuk aplikasi SiKumbang, maka Bank Pelaksana akan mengetahui sisi supply dan demand. Sehingga tersebut dapat membuka peluang bagi perbankan memanfaatkan hal tersebut sebagai perencanaan bisnis KPR Subsidi Perumahan.

“Sistem maupun aplikasi yang kita bangun ini merupakan meeting point antara pemerintah, bank pelaksana, maupun pengembang. Menjadi sebuah tanggungjawab kita bersama dalam melayani masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertamanya” terang Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa akrab disapa

JAKARTA, KORIDOR –  Di tengah daya beli masyakarat yang turun drastis akibat pandemi Covid-19, pihak perbankan terus berupaya mencarikan solusi agar masyarakat dapat (mampu) membeli rumah. Karena itu, kemudahan-kemudahan dalam mengucuran  KPR dan promosi menarik menjadi jawabannya.

Salah satu bank yang sedang menawarkan kemudahan tersebut adalah PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), yang sedang memaksimalkan promo Program Griya Merdeka hingga 31 Oktober 2020. Bank plat merah ini menawarkan solusi pembiayaan bagi beragam kebutuhan properti dengan fasilitas yang terjangkau.

“Nasabah dapat mengajukan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dan memperoleh margin flat sebesar 11,50% hingga 12,50% hingga lunas. Program ini diperuntukkan bagi pembiayaan dengan plafon minimal Rp25 juta hingga maksimal Rp25 miliar,” Direktur Bisnis Ritel BRIsyariah Fidri Arnaldy belum lama ini, di Jakarta.

Fidri mengatakan, program ini dilakukan untuk memaksimalkan sektor perumahaan yang terus digenjot oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Sektor perumahan memiliki multiplier effect yang bagus sehingga kami terus memaksimalkan program kepemilikan rumah melalui promo seperti Griya Merdeka. Kami berharap program ini dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat pemulihan sektor perumahan yang juga berpengaruh pada ekonomi nasional,” ujar Fidri.

Selain pembiayaan pemilikan properti, Griya Merdeka juga bisa memberi fasilitas pembiayaan pembangunan atau renovasi rumah tinggal. Termasuk untuk pembelian rumah baru dan second, pembelian apartemen baru dan second, pembelian ruko baru dan second, tanah kavling, alih pembiayaan (take over) dari lembaga keuangan konvensional ke BRIsyariah, hingga pengalihan fasilitas pembiayaan kembali (refinancing asset).

“Di samping pembiayaan pembelian rumah, kami juga memberi kesempatan pembiayaan pembelian tanah kavling, ruko (rumah toko), dan apartmen. Semuanya terbuka, baik untuk properti baru maupun second,” jelas Fidri.

Melalui program ini, nasabah dapat memilih secara langsung rumah yang akan dibeli atau dapat juga memilih dari pengembang-pengembang terbaik yang telah bekerja sama dengan BRIsyariah. Nasabah tinggal mendatangi unit kerja BRIsyariah terdekat untuk mendapatkan fasilitas promo Griya Merdeka.

“Kami menawarkan manfaat jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun. Promo ini telah berjalan sejak 17 Agustus dan masih berlangsung sampai 31 Oktober 2020 nanti. Silakan nasabah mendatangi unit kerja kami untuk memperoleh fasilitas tersebut,” pungkas Fidri.

Penulis: Erlan Kallo

BOGOR, KORIDOR – Tak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 telah memporakporandakan hampir seluruh sektor perekonomian Indonesia, tak terkecuali sektor bisnis properti. Akibat pembatasan aktivitas sosial dan bisnis (Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB) sejak Maret 2020, kontan tidak banyak yang dapat diperbuat oleh para developer.

Aktivitas promosi dan marketing konvensional seperti pameran, penyebaran flayer (brosur), serta event mendatangkan orang banyak tidak lagi boleh diselenggarakan. Mereka “terpaksa” harus berjualan (promosi) di dunia maya.

Tapi bukan developer (pengusaha) namanya,  kalau mudah menyerah pada keadaan. Di tengah tidak mudahnya bertransaksi properti, sebagian besar developer mengeluarkan “jurus-jurus” pamungkas marketingnya. Umumnya mereka menawarkan Uang Muka (DP) bisa dicicil panjang,  tanpa DP atau 0%, dan menunda (libur) bayar cicilan, serta hadiah-hadiah langsung.

Namun ada hal yang menarik dilakukan oleh  PT. Tajur Surya Abadi, pengembang perumahan Royal Tajur. Dengan tajuk Merdeka Cicilan hingga tahun depan, developer ini membayari cicilan (bukan libur) konsumennya sampai 8 bulan, dan memberikan jaminan sewa (khusus apartemen fully furnished) sehingga 2 tahun. Konsumen hanya membayar DP 10 persen yang senilai furniture dan elektronik.

Menurut Hendra Gunawan General Manager Royal Tajur, dana “memerdekaan” cicilan konsumen selama 8 bulan itu, merupakan pengalihan dari budget marketing dan promo, yang selama pandemi Covid-19 ini tidak terpakai.

“Sejak Maret 2020, rata-rata developer memangkas budget marketingnya. Kegiatan pameran, pembuat flayer, dan billboard berkurang drastis, bahkan tidak ada. Anggaran marketing dan promosi dari Maret hingga Desember tahun ini ingin kita berikan ke konsumen, dengan menanggung cicilan mereka selama 8 bulan,” kata Hendra, Senin (31/8), saat ditemui di Alin Cafe Royal Tajur Bogor.

Hendra mengatakan, umumnya biaya marketing dan promo itu 4 persen dari gross sales, kalau ditambah dengan komisi sales bisa mencapai 7-8 persen. Budget inilah yang diberikan kepada konsumen melalui promo Merdeka Cicilan. Promo ini terbatas hanya untuk 15 unit, pembelian apartemen, rumah tapak dan kavling, dan berlaku hanya di bulan September.

Promo ini, jelas Hendra,  dibagi dua. Produk harga Rp1 miliar ke bawah akan bayari cicilannya  8 bulan. Dan produk di atas Rp1 miliar (rumah hook dan kavling besar) diberikan diskon besar di depan yang nilainya bisa sampai ratusan juta rupiah dan free biaya KPR.

“Jadi promo kami sangat berbeda dengan developer-developer lain yang saat ini ada juga promo bayarin cicilan 1 tahun, bahkan lebih 2 tahun, yang pastinya dari harga dinaikin dahulu. Kalau kami dari alokasi anggaran, boleh dicek pricelist before after ada promosi ini,” pungkas Hendra.

Jaminan sewa aman

Frans Hartono, Department Head Sales Royal Tajur mengatakan, yang lebih menarik dalam promo ini, terutama untuk investor adalah Royal Heights Apartment. Bayangkan, investor cukup membayar DP 10 persen, misalnya untuk tipe 1 bedroom seharga Rp520 juta, mereka hanya membayar DP Rp52 juta.

“Setelah bayar DP dan akad kredit, maka cicilan pertama hingga bulan ke-8 kami bayarin. Berikutnya, kami bisa pastikan cicilan bulan ke-9 hingga 2 tahun (24 bulan) ke depannya, konsumen hanya Rp200 ribu per bulan,” jelas Frans.

Bagaimana bisa hanya Rp200 ribu? Frans menjelaskan, karena 2 tahun itu sudah dibayarkan oleh jaminan sewa. Katakanlah cicilannya Rp3,5 juta per bulan, jaminan sewanya masuk Rp3,3 juta sebagai subsidi, jadi konsumen hanya menambahkan Rp200 ribu saja.

Mengapa 8 bulan? lanjut Frans, selain karena bulan kemerdekaan RI Agustus, 8 bulan itu masa tunggu sampai dengan apartemen Tower A jadi dan siap disewakan. Sehingga argo jaminan sewa berjalan.  Saat ini progress Tower A sudah mencapai 85 persen. Target selesai bangunan fisik akhir Desember 2020. Januari proses Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan serah terima unit mulai April 2021 secara bertahap.

“Pertanyaannya, bagaimana bulan ke-33? Investor membayar cicilannya normal? Tidak, malah investor mendapatkan pemasukan sebagai passive income. Karena nilai sewanya pasti sudah naik, sementara cicilannya flat,” tutur Frans.

Terkait dengan jaminan sewa, Frans mengatakan tidak perlu khawatir, karena calon penyewa unit apartemen sudah ada. Segmen yang dibidik adalah pekerja dan keluarga yang selama ini sewa dan kos di ring satu Jl Raya Tajur. Nilai jaminan sewa itu pun diambil dari nilai rata-rata pasar sewa sekitar Jl. Raya Tajur, bukan “karangan” developer.

“Dari group (karyawan) kita saja 20 unit pasti terisi. Karyawan kita ada yang dari Yogya, Semarang, dan kebanyakan dari Jakarta.  Dari pada mereka bolak-balik lebih efisien kalau mereka tinggal di sini. Jadi jaminan sewa kita dari karyawan group saja potensinya sudah besar. Penyewanya sudah benar ada, makanya kami berani ada jaminan sewa 2 tahun,” kata Frans.

Untuk memaksimalkan promosinya, sekarang ini Royal Tajur sedang berpameran di Indonesia Properti Virtual Expo dan BCA Virtual Expo.

Penulis: Erlan Kallo

JAKARTA, KORIDOR-PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui entitas anak perusahaannya PT Mandiri Cipta Gemilang (MCG) akan menjual Lippo Mall Puri. Dari transaksi ini perseroan diperkirakan bakal mengantongi dana sebesar Rp 3,5 triliun.

Transaksi ini merupakan bagian dari strategi asset-light yang dijalankan perseroan untuk meningkatkan likuiditas.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (31/8), anak perusahaan yang bergerak di bidang realestat tersebut akan mengalihkan kepemilikan pusat belanja itu kepada PT Puri Bintang Terang (PBT) yang masih terafilisasi dengan MCG.

“Hasil yang diterima dari transaksi ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perseroan,” demikian laporan manajemen perseroan.

Penjualan dilakukan melalui perusahaan REIT (Real Estate Investment Trust, atau Dana Investasi Real Estate/DIRE) bernama Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT) yang berbadan hukum Singapura. Sementara PBT adalah anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh LMIRT namun berkedudukan hukum di Indonesia.

LMIRT adalah suatu dana investasi realestat yang dibentuk dan tunduk pada hukum Singapura.

Diketahui, Lippo Karawaci mempunyai kepemilikan di dua REIT yang tercatat di bursa efek Singapura, yaitu First Real Estate Investment Trust dan Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT) dengan aset yang dikelola masing-masing US$1,0 miliar dan US$1,4 miliar, per tanggal 30 September 2019.

“Adapun nilai transaksi pengalihan ini sebesar Rp 3,50 triliun, belum termasuk PPN. Harga jual beli wajib dibayarkan oleh PBT kepada MCG dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk MCG pada tanggal penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh MCG dan PBT atas jual beli properti,” sebut manajemen.

Ditambahkan, para pihak sepakat menyelesaikan transaksi dalam waktu paling lambat pada 31 Maret 2021 atau tanggal lain yang disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Siapkan Skema

LPKR telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengalihkan kepemilikan Lippo Mall Puri. Pertama, perseroan akan memberikan pendanaan kepada salah satu anak usaha yakni Bridgewater International Ltd, baik dalam bentuk modal maupun pinjaman. Jumlahnya sebesar 280 juta dolar Singapura.

Kedua, rencana pemberian pinjaman yang akan diberikan oleh MCG kepada anak perusahaan LMIRT yaitu Binjaimall Holdings Pte. Ltd. Keseluruhan dana yang akan diterima oleh Binjaimall Holdings akan disalurkan kepada PBT. Dana itu akan digunakan PBT untuk membayar pembelian properti kepada MCG.

CEO Lippo Karawaci, John Riady mengatakan divestasi aset kepada pihak afiliasi merupakan salah satu langkah perseroan dalam melakukan recycling asset yang diharapkan mampu menghasilkan modal baru guna mendukung ekspansi perusahaan di masa mendatang.

Lippo Mall Puri adalah salah salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Resmi dibuka untuk umum pada 19 Juni 2014, dan merupakan bagian dari kawasan pembangunan Superblok The St. Moritz.

JAKARTA, KORIDOR – PT Metropolitan Land Tbk atau Metland tetap optimistis kinerja perseroan di 2020 cukup positif, Meski di tahun ini terganggu dengan merebaknya virus Covid-19.

Olivia Surodjo, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Metropolitan Land Tbk mengatakan pihaknya akan senantiasa melakukan inovasi, promosi iklan dan strategi pemasaran digital untuk menumbuhkan kembali daya beli masyarakat.

Hingga Juni 2020, Metland telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp 390 miliar, yaitu Rp 214 miliar dari penjualan properti dan Rp 176 miliar dari pendapatan berkelanjutann (recurring income). Sedangkan laba bersih dilaporkan sebesar Rp 88 miliar.

“Metland juga telah membukukan total marketing sales sebesar Rp 540 miliar hingga Juni 2020,” ungkap Olivia usai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Sahan Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan baru-baru ini.

Sementara sepanjang 2019, Metland mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 487 miliar. Angka itu naik tipis 1,09% dari tahun sebelumnya.  Hal itu dikarenakan kondisi industri properti yang masih tumbuh relatif stagnan.

Dari laba tersebut, RUPST menyetujui sekitar 10% dari laba, atau sebesar Rp 6,30 per lembar saham untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada 7.655.126.330 pemegang saham sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dana dialokasikan sebagai cadangan sebesar Rp 2 miliar, sedangkan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.

RUPST dan RUPSLB PT Metropolitan Land Tbk dilaksanakan untuk melaporkan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk Thomas J. Angfendy menjelaskan selain peningkatan laba, nilai aset perseroan pada 2019 juga bertumbuh sebesar 17,59%, yaitu mencapai Rp 6,1 triliun. Sedangkan ekuitas tumbuh sebesar 11,95% menjadi Rp 3,85 triliun di 2019.

Total nilai pendapatan Metland selama 2019 adalah sebesar Rp 1,40 triliun meningkat 1,81% dibanding pendapatan tahun 2018 yang dibukukan sebesar Rp 1,38 triliun.

“Peningkatan pendapatan disebabkan oleh peningkatan penjualan properti sebesar Rp 881 miliar, naik 1,43% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 868 miliar,” ujar Thomas.

Penjualan terbesar perseroan berasal dari proyek The Riviera At Puri, Metland Cibitung, dan Metland Cileungsi. Semua proyek Perseroan turut memberikan kontribusi dengan besaran 63% dari usaha penjualan properti residensial dan penjualan properti strata title, 26% dari pendapatan sewa pusat perbelanjaan, 8% dari pengoperasian hotel dan 3% dari pengoperasian pusat rekreasi, perkantoran serta pendapatan lain-lain.

Proyek Strategis

Pada 2019, perseroan mengembangkan proyek-proyek strategis mencakup proyek residensial seperti peluncuran rumah tapak Wisteria fase 1 yang merupakan bagian dari kerjasama operasi dengan Keppel Land Ltd. Kemudian di proyek komersial, Metland melalui anak perusahaan PT Sumber Tata Lestari melaksanakan ground breaking Hotel Horison Ultima Kertajati yang berlokasi di jalan Kadipaten Jatibarang, Majalengka yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hotel berbintang empat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akomodasi penumpang pesawat udara serta masyarakat lain yang beraktifitas di bandara.

Dalam RUPST ini perseroan juga mengumumkan perubahan komposisi Dewan Komisaris dikarenakan pengunduran diri Aldo Brasali dari jabatan Komisaris serta wafatnya Presiden Komisaris Dr. Ir. Ciputra. RUPST telah menyetujui pengangkatan Junita Ciputra sebagai Presiden Komisaris PT Metropolitan Land Tbk dan Iwan Brasali sebagai Komisaris PT Metropolitan Land Tbk.

JAKARTA, KORIDOR – Pandemi Covid-19 melanda dunia sejak awal 2020 memaksa perusahaan-perusahaan mengurangi aktivitas dan karyawan (masuk secara bergantian). Kebutuhan ruang kantor diseimbangkan dengan kebutuhan protokol kesehatan agar lingkungan kerja terjamin aman.

Pembatasan aktivitas dan karyawan diharapkan dapat menekan penyebaran virus corona yang kenal sangat mudah penularannya. Apalagi kenyataan di lapangan akhir-akhir perkantoran, khusus di DKI Jakart disinyalir banyak menyumbang kasus baru.

Keadaan seperti ini, menurut Laporan MarketBeat Cushman & Wakefield belum lama ini,  membuka peluang bagi perusahaan yang menempati gedung perkantoran Grade A di CBD (Central Business District) untuk menegosiasikan penurunan harga sewa di awal, karena adanya pembatasan sosial di lingkungan kerja.

“Saat ini, merupakan kesempatan yang baik bagi beberapa perusahaan untuk mempertimbangkan berkantor di gedung perkantoran Grade A, dikarenakan situasi pasokan berlebih dan tekanan penurunan harga sewa yang masih terus berlanjut,” tutur Nonny Subeno, Executive Director, Commercial, Cushman & Wakefield, dalam siaran persnya.

Menurut Nonny, dalam kuartal 2 2020 hanya Lippo Thamrin (22.500m²), sebagai proyek perkantoran baru kedua di tahun ini, yang masuk sebagai pasokan baru pasar perkantoran CBD. Jumlah total pasokan baru yang diperkirakan akan selesai di tahun 2020 terkoreksi di 237.000m² (dari proyeksi sebelumnya 320.000m²). Hal ini disebabkan oleh konstruksi yang mengalami penundaan lebih lanjut akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

Sementara dari sisi permintaan, aktivitas penyewaan perkantoran tersendat dengan pertumbuhan yang tidak mengalami peningkatan selama April hingga Juni 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang memburuk dan pengurangan operasional kantor, serta pembatasan perjalanan yang diterapkan di Jakarta.

“Tidak ada transaksi baru yang terjadi pada hampir seluruh bangunan antara April dan Mei, walaupun beberapa peningkatan aktivitas mulai terlihat di bulan Juni dengan kenaikan permintaan untuk ruang kerja dengan luasan kecil (di bawah 200m²) dan lebih giatnya aktivitas inspeksi bangunan mengingat beberapa pembatasan operasional kantor mulai diringankan,” jelas Nonny.

Laporan itu juga menyebutkan, selain penyewaan ruang lebih dari 10.000m² yang dilakukan oleh suatu perusahaan di bidang jasa, kontrak sewa baru masih tetap terbatas. Untuk pertama kalinya sejak krisis finansial Asia di 1999, tingkat serapan secara umum di kuartal 2 2020 tercatat negatif 44.300m², menurunkan angka tingkat serapan bersih di tahun 2020 hingga saat ini mencapai negatif 12.700m².

Pengurangan area kerja, relokasi, hingga penutupan kantor terlihat pada beberapa bangunan Grade B dan C, walaupun tingkat serapan bersih pada sektor Grade A masih tercatat positif. Hinga akhir Juni 2020, tingkat hunian perkantoran CBD Jakarta secara umum untuk seluruh grade mengalami penurunan ke 74.2%, dengan perkantoran Grade B mengalami penurunan paling tajam untuk tingkat hunian pada kuartal ini sebesar 5.3%, menjadi 70.7%.

Penurunan harga sewa

Harga sewa dasar dalam Rupiah mengalami penurunan sebesar 5.5% dari kuartal sebelumnya menjadi Rp198.900,00 per meter persegi per bulan. Sementara itu, harga sewa yang sama dalam Dolar AS menunjukkan peningkatan sebesar 8.1% yang disebabkan oleh penguatan Rupiah yang signifikan (sebesar +14.4%) pada kuartal ini.

Banyak penyewa yang mencari potongan atau pengurangan harga sewa terkait aktivitas bisnis mereka yang sedang melambat. Dengan berlanjutnya tingkat hunian yang rendah, beberapa pemilik bangunan telah bersiap untuk memberikan pengurangan harga sewa sebesar 10% hingga 50% untuk para penyewa bangunan yang terdampak sangat besar oleh pandemi COVID-19, terutama pada penyewa ritel F&B pendukung yang terletak pada bangunan mereka.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang masih melambat sebagai dampak dari pandemi, perkantoran dengan lokasi dan biaya terjangkau, perampingan ruang, bahkan penutupan kantor diperkirakan akan menjadi tren pada pasar perkantoran CBD di kuartal ke depan.

Demikian pula dengan harga sewa kantor yang diproyeksikan untuk tetap menurun sejalan dengan permintaan yang melemah. Pemilik bangunan akan dihadapkan pada tantangan lebih besar selagi para penghuni kesulitan untuk membayar sewa hunian dan mengajukan penundaan pembayaran maupun pemotongan biaya sewa dan service charge. Rencana relokasi ‘pipeline’ dan ekspansi secara besar kemungkinan akan mengalami penundaan.

Penulis : Erlan Kallo