Tak Lagi Pasif, BPD Didorong Jadi “Game Changer” Ekonomi Daerah

SOLO, KORIDOR.ONLINE— Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi penggerak utama aliran pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum ASBANDA, Agus H. Widodo, dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia yang digelar di Solo, Jumat (17/4/2026).

Menurut Agus, perubahan lanskap ekonomi dan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif.

“Ke depan, BPD tidak cukup hanya menjadi pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai BPD memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah.

Dengan posisi tersebut, BPD dinilai memiliki peluang besar untuk memastikan setiap aliran dana di daerah mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, serta memperkuat sektor riil.

Agus menekankan, keterbatasan fiskal daerah tidak seharusnya menjadi hambatan pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan belanja pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu instrumen yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah yang tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis yang mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” jelasnya.

Dalam konteks kebijakan, ASBANDA juga mengusulkan kepada regulator agar menghadirkan pendekatan yang lebih presisi dalam pembiayaan sektor publik daerah, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Ini bukan pelonggaran, tetapi penyesuaian kerangka agar pembiayaan sektor publik dapat lebih optimal dengan tetap prudent,” tegas Agus.

Untuk mendorong BPD naik kelas, transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif, serta pendalaman peran BPD dalam ekosistem ekonomi daerah.

Menurutnya, ukuran keberhasilan BPD ke depan tidak lagi semata pada kinerja keuangan, tetapi pada kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Kita bukan superman, tapi super tim. Pembangunan hanya bisa berhasil jika dilakukan secara kolaboratif,” kata dia dalam keynote speech.

Ia menambahkan, peran BPD sangat strategis dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sektor riil, khususnya UMKM.

Seminar ini diharapkan menjadi momentum percepatan transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata.

Ke depan, BPD tidak hanya diposisikan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.