Finansial

JAKARTA, KORIDOR— Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menutup penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2020 per 28 Desember dengan capaian sebesar 106,59%. Hal tersebut setara dengan nilai Rp11,23 Triliun bagi 109.253 unit rumah. Sehingga total capaian penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 28 Desember 2020 adalah sebesar Rp55,59 Triliun untuk 764.855 unit rumah. Adapun kelompok penerima FLPP berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2010 hingga per 28 Desember 2020 antara lain: Swasta 72,55%; PNS 12,08%; Wiraswasta 8,30%; TNI/Polri 3,95%; dan Lainnya 3,12%.

Di tahun 2021 mendatang, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP melalui PPDPP PUPR dengan target sebesar Rp19,1 Triliun untuk 157.500 unit rumah. Target yang lebih tinggi daripada tahun 2020 tersebut akan disalurkan melalui 30 bank pelaksana sesuai dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 lalu. Adapun 30 Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah, antara lain : Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, Syariah BPD DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, dan BPD Jambi Syariah.

Di waktu yang sama dalam penandatangan PKS tersebut, PPDPP bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang didampingi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) bersama dengan Dirjen Perumahan, juga meluncurkan Aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) yang bertujuan untuk memastikan kelayakan bangunan yang dibangun oleh para pengembang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang salah satunya di dalam mengatur tentang standar kualitas rumah subsidi.

Arief Sabaruddin selaku Direktur Utama PPDPP, menyampaikan bahwa di tahun 2021 selama 6 bulan awal SiPetruk masih dalam tahap sosialisasi kepada seluruh asosiasi pengembang. Setelahnya baru akan diterapkan sebagai salah satu syarat bagi para pengembang untuk dapat mengajukan huniannya masuk dalam SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang kemudian dapat disajikan di dalam SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

“Spirit kami dalam menciptakan SiPetruk adalah untuk menciptakan sebuah iklim usaha positif yang lebih sehat di bidang properti, khususnya pada rumah susbidi. Aplikasi ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dalam memperoleh rumah Subsidi. Kami tidak memberlakukan punishmnent atau blacklist, hanya saja bagi yang tidak memenuhi ketentuan maka tidak akan lolos dalam SiPetruk, yang berarti tidak akan masuk pada SiKumbang, dan tidak dapat menjualnya sebagai rumah subsidi pada SiKasep” terang arief.

Transformasi Layanan Digital Penuh

Peluncuran Sistem e-FLPP pada tahun 2016 lalu menjadi cikal bakal pengembangan berbagai teknologi informasi yang ada di PPDPP saat ini, seperti e-Monev, SiKasep, SiKumbang, SiPetruk, e-FLPP 2.0, dan berbagai teknologi lainnya yang menjadikan PPDPP memiliki Big Data SiKasep yang mampu mengidentifkasi kebutuhan dan ketersediaan (supply & demand) hunian secara lebih nyata (real time). Pengembangan teknologi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2019 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Arief mengakui, awal keberadaan SiKasep dan berbagai pengembangan inovasi terkait sempat menuai pro dan kontra di mata publik. “Ketika melakukan perubahan, wajar jika sempat timbul gejolak. Namun kami optimis, karena niat dan tujuan pemerintah adalah untuk memastikan dana FLPP dapat diterima oleh orang yang tepat dengan hunian yang layak. Ibaratkan proses pembentukan mutiara dalam kerang, bersakit-sakit dahulu lambat laun akan menjadi sebuah perhiasan” ujar Arief

Optimisme PPDPP tersebut berujung pada berbagai apresiasi dari para stakeholder di penghujung tahun 2020, PPDPP setidaknya menerima enam penghargaan bertemakan inovasi layanan, seperti dari Housing Estate Awards 2020, Property & Bank Awards 2020, dan IT Works Awards 2020. Hal yang serupa juga diapresiasikan oleh Menteri PUPR dan Dirjen DJPI. Menteri PUPR mengingatkan bahwa seluruh stakeholder harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi jika tidak ingin tertinggal. (*)

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau Bank BTN dan Agence Française de Développement (AFD), sebuah lembaga keuangan Prancis, telah sepakat berkolaborasi dalam pengembangan sektor perumahan rendah emisi dan terjangkau di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak yang diwakili oleh Direktur Finance, Planning and Treasury Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu dan AFD Country Director Emmanuel Baudran pada akhir November 2020 lalu.

“Bank BTN sedang melakukan penjajakan untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang di bidang properti khususnya green financing. Aktivitas ini merupakan inisiatif strategis Bank BTN dalam rangka mendukung visi sebagai Best Mortgage Bank  di wilayah Asia Tenggara tahun 2025 yang rencana realisasinya diharapkan dapat dilakukan di tahun 2021,” ucap Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangan resminya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Perjanjian ini merupakan rencana kerja sama kedua institusi dalam mengembangkan proyek terutama terkait dengan penanganan perubahan iklim.

Dalam rencana tersebut, kedua institusi akan mempelajari penggunaan konsep Perumahan Smart City guna memberikan nilai tambah pada kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan.

“Bank BTN ingin berkontribusi pada pembiayaan properti ramah lingkungan yang masih terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia,” jelas Nixon.

“Bank BTN juga ingin mendukung upaya pemerintah khususnya Kebijakan Energi Nasional di mana pemerintah menetapkan untuk mengurangi intensitas energi sebesar 1% per tahun hingga tahun 2025 dan mencapai penghematan energi final sebesar 17% pada tahun 2025,” lanjutnya.

Green Financing di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Disamping itu, Bank BTN juga mendukung green economy guna meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

Bank BTN berharap dapat mengkonkritkan MoU tersebut menjadi sebuah perjanjian kerja sama dengan perkiraan penandatangan perjanjian pada tahun 2021.

AFD dan Bank BTN telah berdiskusi mengenai struktur pinjaman, proyek properti yang akan dibiayai melalui funding dari AFD, dan potensi pembiayaan sampai dengan €100 juta.

Pembiayaan dari AFD akan digunakan oleh Bank BTN untuk membiayai proyek perumahan dengan konsep green financing di Indonesia namun dengan harga yang masih terjangkau bagi kalangan MBR.

Sementara itu, AFD Country Director, Emmanuel Baudran, mengatakan penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dari kolaborasi AFD dan Bank BTN untuk membiayai kebutuhan perumahan murah dan rendah emisi di Indonesia.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga sejalan dengan deklarasi yang dibuat pada Finance in Common Summit yang diadakan beberapa minggu lalu di Paris, dimana 450 bank pembangunan berkomitmen untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) dan memerangi perubahan iklim,” ujar Emmanuel Baudran.

Tindakan ini sepenuhnya sejalan dengan strategi AFD, yaitu 100% sejalan dengan Paris Agreement, dan menggambarkan kemampuannya untuk bekerja sama dengan bank publik untuk mencapai tujuan ini.

Secara keseluruhan, kerja sama yang dilakukan di antaranya akan berupa pembangunan perumahan di kota-kota di Indonesia, pengembangan pembiayaan konstruksi hijau bersama dengan kebijakan dan model keuangan berkelanjutan, penentuan wilayah potensial untuk kerja sama dan bantuan teknis dalam rangka mendukung kegiatan Bank BTN.

Tentang AFD

AFD adalah lembaga keuangan publik yang inklusif dan aktor utama dalam kebijakan pembangunan Prancis. AFD membuat komitmen untuk proyek-proyek yang meningkatkan kehidupan masyarakat di negara berkembang dan negara lainnya.

AFD bekerja di sektor energi, kesehatan, keanekaragaman hayati, air, teknologi digital, pelatihan – dan mendukung transisi ke dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Seluruh aktivitas AFD sepenuhnya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui jaringan 85 agensinya, AFD beroperasi di 109 negara dan saat ini mendukung lebih dari 3.600 proyek pembangunan.

AFD mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2007 dengan fokus untuk melawan perubahan iklim. Sejak itu, AFD telah memobilisasi lebih dari EUR 2,5 miliar pembiayaan di Indonesia, yang tujuannya untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). www.afd.fr/en

JAKARTA,KORIDOR—Pemerintah kembali menggulirkan Dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran Rp9,1 triliun untuk 157.500 unit rumah melalui 30 bank pelaksana. Anggaran tersebut terdiri dari Dana DIPA sebesar Rp16,62 Triliun dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp2,5 Triliun.

Bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tanggal 18 Desember 2020, secara serentak 30 bank pelaksana tersebut melakukan penandatangaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, baik secara langsung di lokasi dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Adapun 30 Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah, antara lain : Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, Syariah BPD DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, dan BPD Jambi Syariah.

Bank pelaksana yang hadir di lokasi diantaranya 5 Bank Nasional yaitu Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BRI Syariah; dan 4 Bank Pembangunan Daerah yaitu BPD BJB, BPD NTB Syariah, BPD Sumselbabel, dan BPD Jatim Syariah.

Hadir menyaksikan Penandatanganan PKS Tahun 2021, Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono didampingi para pejabat Eselon I Kementerian PUPR dan Direktur Utama PPDPP. Arief Sabaruddin, selaku Direktur Utama PPDPP sampaikan bahwa realisasi penyaluran FLPP tahun 2020 per 17 Desember 2020 telah mencapai Rp10,87 Triliun untuk 105.960 unit rumah, atau sebesar 103,38%. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 17 Desember 2020 telah mencapai Rp55,24 Triliun untuk 761.562 unit rumah.

“Kami laksanakan evaluasi penyaluran FLPP tahun 2020 berdasarkan Kinerja realisasi penyaluran Dana FLPP, Ketepatan sasaran KPR Sejahtera serta dukungan operasional” terang Arief.

Sedangkan dalam menentukan kuota awal Tahun 2021, PPDPP menetapkan kriteria berdasarkan Data Realisasi FLPP, Data Potensi Debitur SiKasep, dan Nilai Evaluasi Bank. Selain itu, dalam penyaluran FLPP Tahun 2021 Arief menyatakan PPDPPkan berfokus pada Kinerja Realisasi Penyaluran FLPP, Ketepatan Sasaran KPR Sejahtera FLPP, dan Kualitas Bangunan Rumah Subsidi.

Peluncuran Aplikasi SiPetruk

Guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pada kegiatan yang sama tersebut PPDPP sekaligus meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Menteri Basuki menjelaskan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.

“Kualitas bangunan tidak dapat ditawar, karena itu merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat” tegas Menteri Basuki.

Pada Tahun 2020 PPDPP melakukan berbagai gebrakan inovasi penyaluran FLPP dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mencari rumah hanya dalam satu genggaman di smartphone. Aplikasi tersebut diiringi dengan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang diperuntukkan bagi para pengembang yang menyediakan rumah Subsidi.

Rangkaian aplikasi tersebut merupakan bagian dari sistem Big Data SiKasep yang dapat menjawab kondisi backlog perumahan secara lebih nyata dan real time. Pengembangan sistem e-FLPP 2.0 yang dilakukan tahun 2020 juga menyempurnakan proses bisnis penyaluran FLPP lebih cepat dan optimal.

Di tahun 2020 PPDPP juga telah melaksanakan proses kerjasama dengan lembaga di luar perbankan guna meningkatkan layanan ketepatan penyaluran FLPP, seperti dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Pengelola Jasa Konstruksi (LPJK), Perusahaan Listrik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera).

Selain itu, PPDPP juga melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) penguatan proses bisnis dan alternatif pendanaan FLPP di daerah, seperti dengan Pemda Jawa Barat, Pemda Sumut, Pemda Sulsel, dan Pemda Kalsel.

 

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menggelar pameran perumahan virtual untuk mendukung sektor perumahan yang  mencatatkan pertumbuhan positif di tengah kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pameran tersebut juga diselenggarakan untuk mendongkrak kinerja penyaluran kredit perseroan, disamping untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

Adapun, virtual expo ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang sukses digelar oleh Bank BTN pada Agustus lalu. Dalam ajang tersebut, terpantau lebih dari 2 juta orang berselancar di situs ipex.btnproperti.co.id untuk membeli hunian idaman.

Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan di tengah tekanan pandemi, sektor  perumahan mencatatkan pertumbuhan mencapai 2% pada triwulan III/2020. Sementara, tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhannya ekonomi bakal mencapai 5% dan sektor perumahan menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional bergerak naik.

Melalui pameran virtual tersebut, lanjutnya, menjadi langkah perseroan untuk mendukung catatan positif pada sektor perumahan yang menjadi core business Bank BTN.

“Peluang sektor properti untuk tumbuh masih besar di tengah angka backlog yang tinggi. Melalui virtual expo ini, kami menargetkan angka transaksi Rp500 Miliar dengan tingkat kunjungan 1 juta pengungjung. Ajang virtual expo ini juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap untuk memiliki rumah secara online dengan bunga KPR [Kredit Pemilikan Rumah] murah di masa pandemi Covid-19,” jelas Pahala di sela pembukaan KPR BTN Virtual Expo di Jakarta, Senin (14/12).

Dalam pameran yang digelar sebagai salah satu rangkaian  Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 KPR Bank BTN tersebut, Perseroan  menggandeng sekitar 75 pengembang. Dengan dukungan pengembang  tersebut, ada sekitar ratusan proyek perumahan yang bisa ditinjau dan dibeli masyarakat secara virtual melalui portal www.btnproperti.co.id.

Untuk masyarakat fixed income, Bank BTN menawarkan bunga sebesar 4,4% fixed selama 1 tahun. Kemudian, untuk masyarakat non-fixed income, bunga yang ditawarkan yakni sebesear 7,44% fixed 1 tahun.

Selain itu, Bank BTN juga memberikan promosi berupa bebas biaya admin, provisi, dan appraisal. Promosi lainnya yang juga dapat dinikmati masyarakat adalah diskon asuransi jiwa hingga 15% dan top up tabungan hingga Rp440 ribu. “Berbagai kemudahan tersebut bisa dinikmati masyarakat Indonesia mulai 14 Desember 2020 hingga 14 Januari 2021,” tutur Pahala.

Pahala menuturkan ada berbagai inovasi yang telah perseroan lakukan terutama dalam mendukung program perumahan nasional. Tujuannya, agar  bisnis sektor perumahan tetap berjalan pada masa pandemi Covid-19 dan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya untuk memiliki rumah layak yang mereka idamkan.

Pahala melanjutkan, virtual property expo dengan dukungan layanan serba digital melalui mobile banking merupakan sarana yang Bank BTN siapkan dan menjadi jawaban bagi masyarakat untuk punya rumah dengan mudah melalui Bank BTN.

Sementara itu, hingga Oktober 2020, emiten bersandi saham BBTN  mencatatkan pertumbuhan positif pada segmen KPR subsidi. Perseroan mencatatkan KPR Subsidi tumbuh di level 6,09% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp104,46 triliun pada Oktober 2020. BBTN pun tercatat telah menyalurkan KPR non-subsidi senilai Rp71,91 triliun hingga bulan ke sepuluh tahun ini.

Di segmen pembiayaan syariah yang didominasi KPR pun, BTN Syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,31% yoy menjadi Rp24,56 triliun per Oktober 2020. “Melalui pameran ini, kami harapkan mampu mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan. Kami menargetkan secara keseluruhan kredit akan tumbuh

JAKARTA,KORIDOR—Komitmen dan kontribusi  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam perannya menjadi mitra pemerintah untuk menyediakan perumahan layak bagi masyarakat makin fokus dan terarah.  Sejak Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) diluncurkan pada tanggal 10 Desember  tahun 1976, Bank BTN sebagai Bank pertama yang didaulat Pemerintah membantu masyarakat dalam hal pembiayaan perumahan, Bank BTN tak berhenti berinovasi dan mengembangkan produk KPR agar mudah dijangkau seluruh segmen masyarakat. Bahkan pada Tahun 2020, di tengah pandemi,  Bank BTN tetap menjalankan perannya untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu.

“Perjalanan panjang Bank BTN di segmen pembiayaan perumahan dan sektor pendukungnya sudah genap 44 tahun penuh dengan tantangan yang selalu memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, mendukung Pemerintah dalam misinya mensejahterakan masyarakat dan menjadikan Bank BTN sendiri sebagai Bank KPR terbaik di Indonesia maupun di Asia Tenggara kelak,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury , saat press conference HUT KPR BTN ke 44 di Jakarta, Kamis (10/12).

Selama 44 tahun sejak akad KPR perdana dilakukan di Semarang, Jawa Tengah hingga hari ini Bank BTN telah mengucurkan pembiayaan KPR senilai Rp 317 triliun yang dinikmati lebih dari 5 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Adapun dari  keseluruhan pembiayaan KPR sebanyak 76% mengalir ke segmen KPR Subsidi sementara sisanya mengakir ke segmen KPR non subsidi.

Dengan pencapaian tersebut, tak heran Bank yang dulunya bernama Postpaarbank ini menguasai pangsa pasar KPR (baik subsidi maupun non subsidi) sebesar lebih dari 40%.  Khusus pada segmen KPR Subsidi, secara akumulasi sejak tahun 2010 hingga November 2020 Bank BTN menguasai pangsa pasar sebesar 89%.

Besarnya pangsa pasar dan penyaluran KPR Subsidi tak lepas dari inovasi dan promosi yang terus dilakukan Bank BTN untuk mendukung skema subsidi yang diputuskan Pemerintah, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Uang Muka, Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan juga KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Selain  itu Bank dengan kode saham BBTN  ini juga pro aktif dalam menyalurkan KPR subsidi dengan bekerjasama dengan komunitas seperti Tukang Cukur, Ojek online dan lain sebagainya.

Sementara untuk segmen KPR non subsidi, Bank BTN baru-baru ini meracik program KPR khusus  menyesuaikan dengan segmen yang dibidik, misalnya KPR Gaess For Millenials untuk generasi millennial yang ingin berinvestasi atau memiliki rumah pertamanya dan KPR Patriot yang digarap khusus bagi TNI/Polri.

Selain dengan program KPR  khusus, Bank BTN juga makin inovatif di era disrupsi teknologi. Dengan pengembangan fitur-fitur di Mobile Bankingnya, Bank dengan kode saham BBTN ini juga terus meningkatkan performa portal aplikasi KPR Online www.btnproperti.co.id dan lelang rumah online di www.rumahmurahbtn.co.id.

“Produk KPR yang kami berikan menyesuaikan dengan segmen masyarakat yang beragam, dan kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Penyediaan Perumahan, Kementerian BUMN yang mendukung Bank BTN sehingga dapat menawarkan produk KPR yang disukai masyarakat,” kata Pahala.

PROMO SUKU BUNGA KREDIT 4,44%

Pada hari istimewa menyambut Hari Ulang Tahun Kredit Perumahan Rakyat (KPR) ke 44 yang jatuh tanggal 10 Desember 2020, Bank BTN mengelar beragam program promosi.

Promosi tersebut antara lain, suku bunga kredit untuk KPR  mulai 4,44% fixed selama 1 tahun, serta bebas biaya-biaya seperti biaya administrasi, appraisal, provisi dan juga ada tambahan top up tabungan senilai Rp 144.000 hingga Rp 440.000 tergantung besaran plafon yang diterima.

“Promo yang kami gelar, merupakan persembahan bagi masyarakat yang selama ini mempercayai Bank BTN sebagai pilihannya tidak hanya untuk KPR tapi juga menabung,” kata Pahala.

Tidak hanya bagi calon debitur, program istimewa dalam rangka HUT KPR tersebut juga dapat dinikmati debitur yang aktif melakukan transaksi  karena Bank BTN bekerjsama dengan sejumlah merchant untuk memberikan diskon, seperti di KFC, Kedai Kopi Excelso dan lain sebagainya.

Selain diskon, juga ada cashback senilai Rp 44.000 bagi nasabah BTN yang bertransaksi di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Untuk pengguna e-wallet seperti Linkaja dan Gopay juga mendapatkan promo khusus cashback saldo  e-wallet jika melakukan top up menggunakan Bank BTN dan masih banyak lagi lainnya.

Tidak ketinggalan, untuk nasabah loyal yang aktif bertransaksi dan menabung sehingga menggumpulkan poin spekta,  dapat ikut dalam lelang khusus yang digelar BTN menyambut HUT KPR ke 44 pada tanggal 17 Desember 2020.  Akan ada 4 lelang dengan hadiah Motor Yamaha NMAX, ponsel Samsung s20 dan dapat ada 4 redemption (penukaran) poin untuk 44 buah air fryer.

Selain program promo tersebut, Bank BTN juga menggelar acara khusus yang diadakan di era new normal atau adaptasikebiasan baru, seperti acara olahraga virtual ride and run sejak tanggal 7-20 Desember 2020. Selain acara hiburan, Bank BTN juga menggelar webinar Indonesia Property Outlook 2021 bertajuk Peran Sektor Properti/Perumahan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2021.

“Kami berharap pada tahun kedepan, Bank BTN tetap menjadi penyalur KPR terbaik  dan dapat menjadi mitra terpercaya pemerintah untuk Program Sejuta rumah sesuai dengan misi kami menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia pada tahun 2025,” tutup Pahala.

JAKARTA,KORIDOR–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan kesiapannya dalam menyerap tambahan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut dikemukakan oleh Nixon LP Napitupulu, Direktur BTN. Ia menjelaskan jika perseroan sangat mengharapkan adanya tambahan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baik melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga (SSB) maupun skema KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Kami meyakini permintaan KPR subsidi tahun 2021 akan lebih tinggi dari 2020,” jelas Nixon, dalam siaran pers perseroan yang diterima Koridor.online, Kamis (19/11/2020).

Menurut Nixon, sudah sewajarnya kuota FLPP ditambah karena pertumbuhan di sektor perumahan akan mendorong naiknya pertumbuhan industri pendukung dan penyerapan tenaga kerja kembali.

“BTN siap menyerap tambahan kuota FLPP,” katanya.

Seperti diketahui, tingginya minat masyarakat untuk memiliki rumah FLPP membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) berencana menambah kuota penyaluran dana FLPP.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan sebelumnya pemerintah menargetkan kuota penyaluran dana FLPP sepanjang tahun ini sebesar 102.500 unit hinian. Tercatat hingga Rabu (18/11) dana FLPP telah disalurkan sebanyak 102.665 unit senilai Rp10,52 triliun atau sebanyak 100,16% dari target yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan jika dilihat dari nilai rupiah yang ditugaskan kepada PPDPP untuk menyalurkannya, maka masih terserap sebesar 95,66%.

“Masih ada dana FLPP sebesar 4,34% dari Rp11 triliun yang diamanatkan pemerintah kepada PPDPP. Sehingga kami optimistis di sisa tahun anggaran 2020 ini akan menyalurkan hingga 110.000-an unit atau secara tepatnya menurut perhitungan mencapai 107.600 unit rumah,” kata Arief.

Hingga kuartal III/2020, BTN berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp254,91 triliun. Dari angka tersebut, KPR masih mendominasi, yakni senilai Rp196,51 triliun atau naik 1,39% year on year (yoy) dari Rp193,8 triliun pada kuartal III/2019. Dari total penyaluran KPR, porsi KPR subsidi mencapai Rp116,32 triliun atau lebih tinggi dibandingkan KPR non-subsidi yang sebesar Rp80,18 triliun.

 

JAKARTA,KORIDOR—Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) TA 2020 melampui target yang ditetapkan oleh pemerintah kepada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tercatat per 18 November 2020, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 102.665 unit senilai Rp10,522 triliun atau 100,16% dari target yang ditetapkan sebesar 102.500 unit. Namun dari nilai Rupiah yang dianggarkan untuk dana FLPP sebesar Rp11 triliun, masih terdapat sisa anggaran yang akan segera disalurkan.

“Masih ada dana FLPP sebesar 4, 34% dari Rp11 triliun yang diamanatkan pemerintah kepada PPDPP. Sehingga kami optimis di sisa tahun anggaran 2020 ini akan menyalurkan hingga 110 ribu-an unit atau secara tepatnya menurut perhitungan mencapai 107.600 unit rumah,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin optimis.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPDPP dengan 42 bank pelaksana, setiap bank memiliki kuota senilai Rupiah dan total unit yang harus mereka realisasikan dalam tahun perjanjian. Dari kuota yang ditetapkan semua  bank pelaksana sudah memenuhi kewajibannya. “Kami memberikan apresiasi kepada bank pelaksana yang sudah bekerja optimal dalam menyalurkan dana FLPP. Sisa anggaran yang masih ada akan segera direalisasikan lagi sehingga penyaluran tahun 2020, berada di atas target yang ditetapkan. Kami akan mendistribusikan kepada 11 bank pelaksana,” ujar Arief Sabaruddin menambahkan.

Arief Sabaruddin menegaskan bahwa perjanjian kerjasama dengan bank pelaksana untuk tahun 2021 akan segera dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember sekaligus menjadi ajang bagi PPDPP untuk segera merilis produk terbarunya. “Dari hasil evaluasi kami melihat 75% bank pelaksana yang bekerjasama dengan PPDPP tahun 2020 berkinerja bagus namun kami juga melihat sejauh mana bank tersebut memberikan respon yang cepat atas aplikasi SiKasep,” ujarnya tegas.

Berdasarkan dashboard management control PPDPP, saat ini sebanyak 255.635 calon debitur sudah mengakses aplikasi SiKasep, 107.616 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 7.378 calon debitur dalam proses verifikasi, 142 calon debitur dalam proses pengajuan dana FLPP ke PPDPP dan 102.665 debitur sudah menikmati dana FLPP.

“SiKasep akan semakin komprehensif ke depannya karena dalam aplikasi ini masyarakat akan menemukan rumah yang dicari, memilih bank pelaksana sesuai dengan kebutuhan, memilih lokasi rumah yang diinginkan dan merasa nyaman karena rumah yang ada di aplikasi SiKasep adalah rumah yang standarnya sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Makanya kami mengharuskan bank bergandengan tangan dengan PPDPP untuk semakin membesarkan nama SiKasep,” ungkap Arief Sabruddin mengakhiri.

 

JAKARTA, KORIDOR– Memasuki penghujung tahun 2020 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggandeng agen properti skala nasional seperti Era Indonesia, Harcourts, LJ Hooker, Loan Market, Remax, Century21, Projek, dan Raywhite. Kerjasama ini dilakukan guna mendorong pasar properti sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh tanah air agar segera dapat mewujudkan hunian impiannya.

Kolaborasi bisnis tersebut ditandai dengan penandatanganan program bersama antara Bank BTN dengan sejumlah property agent yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (11/11). Kerjasama ini meliputi penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/KPA).

Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar menjelaskan, program ini melibatkan sejumlah perusahaan besar yang sudah teruji kiprahnya di dunia property agent.

“Dengan kerjasama ini kami berharap dapat membatu masyarakat mencari pendanaan untuk membeli properti melalui jasa property agentserta jaringan kantor member-nya,” ujar Suryanti Agustinar usai PKS via zoom meeting.

Seperti diketahui, Pademi Covid-19 membuat daya beli masyarakat menurun seiring dengan kondisi perekonomiandi seluruh dunia termasuk Indonesia yang kian merosot. Industri properti merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak pandemi. Karenanya, menurut Yanti –sapaan akrabnya, PKS Bank BTN dengan property agent ditargetkan dapat menyasar seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan hunian.

Kerjasama antara Bank BTN dengan property agent tersebut dikukuhkan melalui pelucuran program pemasaran bersama bertajuk “KANGEN BTN (KPR AGENT PROPERTY)”.

“Dalam kerjasama ini masyarakat dapat menikmati berbagai keuntungan, antara lain down payment (DP/uang muka) mulai 10% serta bebas administrasi dan provisi khusus untuk wilayah kota besar seperti JABODETABEK, Bandung dan Surabaya. Sementara para property agent akan mendapatkan marketing fee sebesar 1% untuk all plafond dan reward voucher belanja jutaan rupiah s.d akhir tahun 2020 dan dapat dilakukan pengajuan secara online.” paparnya.

Di masa Pandemi Covid-19 ini, Bank BTN terus melakukan inovasi dalam pemberian kredit KPR, KPA itu juga untuk mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan terkhusus mendukung sector property  di tanah air.

Dalam kesempatan ini haadir juga, Wakil Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Nurul Yaqin mengungkapkan, terwujudnya kerjasama dengan Bank BTN melalui payung organisasi AREBI merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Sebab, hingga kini Bank BTN merupakan satu-satunya institusi keuangan yang paling konsisten membantu pembiayaan industri properti.

“Selain sebagai market leader di KPR/KPA, Bank BTN juga menjadi barometer pasar properti di Indonesia. Jadi, kalau kita ingin tahu seperti apa kondisi pasar properti dalam negeri, maka cukup datang ke BTN. Karena itu, kami secara institusi mendukung sepenuhnya rencana Bank BTN untuk menjadi the biggest mortgage market in Asia Tenggara,” ungkapnya.

Menurut Nurul, saat ini pasar properti sudah mulai bergairah dan menunjukan tanda-tanda kebangkitan. Kerjasama dengan Bank BTN ini merupakan salahsatu peluang untuk memacu penjualan meski pasar makin terbatas. “Kami tetap optimis selalu ada peluang ditengah kesulitan, dan kerjasama dengan Bank BTN ini adalah peluang untuk meningkatkan garirah pasar property di Indonesia,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, KORIDOR– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan dan tumbuh pada masa Pandemi COVID-19 ini. Tercatat hingga 1 November 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 87,76 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp. 59,47 triliun atau 68%.

“Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu .

Total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 87,76 triliun terdiri dari program reguler sebesar Rp. 75,44 triliun dan program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp. 12,32 triliun. Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang. Hingga awal November 2020, realisasi PKT telah mencapai Rp. 10,80 triliun atau sebesar 87,7 % dengan jumlah tenaga kerja yang telah terserap sebanyak 630.990 orang atau sekitar 98,7 %.

Dari total sebanyak 16 program PKT, secara keseluruhan 11 program telah mendekati tuntas, meliputi: Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah & Air Baku, OP Irigasi dan Rawa, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa, Revitalisasi Drainase Jalan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), ), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Disamping itu juga dialokasikan anggaran sebesar Rp.1,36 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp 1 triliun dan pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 200 milar, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 5.495 unit senilai Rp. 125,6 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 272 unit senilai Rp 5 miliar, kemudian pembelian produk rakyat seperti Big Gun Sprinkler, Tandon Air dan Biodegester.

Selain itu untuk mendukung peningkatan konektivitas, dialokasikan anggaran untuk pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton senilai Rp 120 miliar dan pembelian Resin Ester 790,42 ton sebesar Rp 25 miliar. Hingga saat ini total realisasi penyerapan untuk pembelian produk rakyat hingga saat ini adalah 57,7% senilai Rp. 281 miliar dari total pagu Rp. 487,8 miliar. (*)

JAKARTA—IH: Mengakhiri kuartal III/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan prestasi sangat positif dengan perolehan laba bersih yang melesat di level 39,72% secara tahunan (year-on-year/yoy). Perseroan tercatat mencetak laba senilai Rp1,12 triliun per kuartal III/2020, naik dari Rp801 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan berbagai langkah penguatan yang telah dilakukan oleh perseroan mulai menunjukkan hasil positif. Bank BTN, lanjutnya, telah melakukan penguatan di sisi kualitas aset, likuiditas, permodalan, bisnis, hingga langkah efisiensi. “Di tengah tekanan akibat pandemi, kenaikan laba bersih Bank BTN menjadi bukti strategi yang kami lakukan berada pada jalur yang tepat. Hingga akhir tahun nanti, kami optimistis target laba bersih akan tercapai,” jelas Pahala pada acara Paparan Kinerja Bank BTN Kuartal III/2020 di Jakarta, Kamis (22/10).

Laporan keuangan emiten bersandi saham BBTN tersebut menunjukkan laba bersih perseroan ditopang oleh penurunan beban bunga dan efisiensi. Beban bunga BTN tercatat turun 3,49% yoy menjadi Rp11,95 triliun per kuartal III/2020.

Penurunan beban bunga tersebut ditopang oleh aksi korporasi dalam pemangkasan dana mahal. Pemangkasan tersebut mampu menekan Cost of Fund (CoF) hingga 70 basis poin (bps) sejak akhir 2019. Strategi efisiensi yang dilakukan Bank BTN juga sukses menekan angka Cost to Income Ratio (CIR). Pada September 2020, CIR BTN turun 141 bps dari 57,13% pada September 2019 menjadi 55,72%.

Di samping sukses mencatatkan penurunan beban bunga dan meningkatkan efisiensi, perseroan tetap mencatatkan kenaikan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Bank BTN mencatatkan DPK naik 18,66% yoy dari Rp230,35 triliun per kuartal III/2019 menjadi Rp273,33 di periode yang sama tahun ini.

Kenaikan DPK tersebut juga ikut menekan Loan to Deposit Ratio (LDR) ke level 93,26% di kuartal III/2020. Perolehan positif DPK juga memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) perseroan di level 178,40% per kuartal III/2020 atau naik dari LCR di kuartal III/2019 sebesar 131,12%.

Sementara itu, Bank BTN juga mencatat permodalan perseroan meningkat. Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan tercatat sebesar 18,95% pada September 2020, naik dari 16,88% di bulan yang sama tahun lalu. Peningkatan ini juga turut membuka ruang gerak yang lebih luas bagi Bank BTN untuk melakukan fungsi intermediasinya.

Di samping itu, BBTN pada kuartal III/2020 telah menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp254,91 triliun. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi terpantau menjadi penopang utama penyaluran kredit BBTN. Per kuartal III/2020, BBTN telah memberikan KPR Subsidi senilai Rp116,32 triliun atau naik 4,19% yoy dari Rp111,64 triliun. Bank BTN juga telah menyalurkan KPR Non-subsidi senilai Rp80,18 triliun per kuartal III/2020. Dengan nilai tersebut, perseroan secara total telah menyalurkan KPR sebesar Rp196,51 triliun atau naik 1,39% yoy dari Rp193,8 triliun di kuartal III/2019.

Dengan demikian, Bank BTN mencatat telah menyalurkan kredit dan pembiayaan di segmen perumahan sebesar Rp231,34 triliun per kuartal III/2020. Pada segmen kredit non-perumahan, Bank BTN mencatatkan pemberian kredit senilai Rp23,57 triliun per kuartal III/2020. Dengan kinerja tersebut, BBTN mencatatkan posisi aset sebesar Rp356,97 triliun atau naik 12,89% yoy dari Rp316,21 triliun pada kuartal III/2019.

Pahala juga menjelaskan pada kuartal III/2020, Bank BTN tetap mampu menjaga kualitas aset. Meski tekanan akibat pandemi belum mereda, perseroan berhasil menurunkan rasio kredit bermasalah (Non-performing Loan/NPL) net di level 2,26% dari posisi pada bulan yang sama tahun sebelumnya yang berada pada level 2,33%.

Sejalan dengan komitmen perseroan meningkatkan kualitas aset, Bank BTN juga terus memupuk coverage ratio. Per September 2020, BTN mencatatkan coverage ratio di level 111,36% atau melesat dari 52,67% di bulan yang sama tahun lalu.

Kinerja Unit Usaha Syariah Positif

Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN juga mencatatkan kinerja yang positif. Per kuartal III/2020, aset UUS Bank BTN naik 11,02% yoy dari Rp29,46 triliun pada kuartal II/2019 menjadi Rp32,71 triliun. Kenaikan tersebut ditopang peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar 4,51% yoy dari Rp23,31 triliun pada September 2019 menjadi Rp24,36 triliun di September 2020.

UUS Bank BTN juga mencatatkan perolehan DPK senilai Rp22,65 triliun pada September 2020. Dengan kinerja bisnisnya, BTN Syariah meraih laba bersih senilai Rp112,34 miliar pada kuartal III/2020.

Mengincar Best Mortgage Bank

Pahala menuturkan Bank BTN juga mengincar posisi sebagai Bank Pembiayaan Perumahan Terbaik di Asia Tenggara pada 2025. “Sebagai Best Mortgage Bank, kami akan mencatatkan profit dan aset tertinggi di antara pemain sejenis,” jelas Pahala.

Berbagai strategi, tambahnya, telah disiapkan untuk menuju posisi tersebut pada lima tahun mendatang. Di antaranya melipatgandakan perolehan dana murah serta membuat akses pemilikan rumah kian murah dan mudah. Perseroan juga akan menyediakan berbagai fasilitas perbankan dan investasi untuk seluruh kalangan nasabahnya.

Menurut Pahala, Bank BTN juga akan membangun portfolio berkualitas dengan NPL rendah yang sejalan dengan prinsip bisnis berkelanjutan. Bank spesialis pembiayaan perumahan ini pun mengincar menjadi innovator di sisi digital dan rumah bagi putra-putri terbaik bangsa. “Dengan menjadi yang terbaik, kami pun akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia terutama dalam hal penyediaan rumah yang terjangkau,” tegas Pahala. (*)