Aktual

JAKARTA,KORIDOR—Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai peserta iuran Tabungan Perumahan Rakyat yang sebelumnya sudah mendapatkan rumah lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih tetap bisa memperoleh manfaat sebagai peserta Tapera. Namun manfaat yang akan diperoleh bukan untuk kepemilikan rumah baru lagi, melainkan untuk manfaat lain seperti dana bantuan renovasi rumah.

“Sebagai peserta Tapera, maka ASN  masih berhak mendapatkan fasiltas bantuan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika untuk pembelian rumah berikutnya, tentu tidak bisa karena ASN tersebut sebelumnya sudah mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah,” terang Arief Baginda Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera.

Tentunya lanjut Ariev, ASN peserta Tapera tersebut tetap harus melalui prsoses seleksi dan evaluasi sejauh mana kebutuhan terhadap manfaat yang akan diperoleh. Yang tetap diutamakan adalah ASN peserta Tapera yang belum mendapatkan manfaat sama sekali.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Kesiapan BP Tapera Menyalurkan Pembiayaan Rumah MBR” di Jakarta, Ahad (26/12/2021) bersama para jurnalis. Sebelumnya Adi Setianto, Komisioner BP Tapera mengukapkan bahwa untuk peserta iuran Tapera yang sementara ini pesertanya baru ASN,  BP Tapera sudah menyiapkan pendanaan untuk sebanyak 109 ribu unit rumah khusus bagi peserta Tapera. Dan sebanyak 200 ribu unit rumah untuk program kepemilikan rumah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Untuk menyalurkan total target pembiayaan sebanyak 309 ribu unit rumah tentunya kami akan bekerja semaksimal mungkin. Sesuai amanat, penyaluran rumah subsidi harus akurat, para penerima adalah mereka yang sesuai ketentuan,” kata Adi Setianto,

Seperti diketahui saat ini, selain membiayai kebutuhan hunian para peserta anggota Tapera—yang untuk tahap awal terdiri dari aparatur sipil negara (ASN)—BP Tapera juga menyalurkan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat KPR FLPP.

saat ini BP Tapera mengelola dua jenis dana, yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN. Dalam mengelola FLPP, BP Tapera bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Lebih lanjut, Adi Setianto menyatakan, seluruh sistem layanan yang akan diterapkan BP Tapera dari PPDPP bersifat plug and play. Artinya, seluruh peraturan yang telah diterapkan dalam penyaluran FLPP tidak ada yang berubah, hanya nomenklatur dari PPDPP menjadi BP Tapera.

“Sesuai dengan target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Perumahan Tahun 2020 – 2024, kami akan menggunakan portal teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan kami pastikan running well,”pungkasnya.

JAKARTA,KORIDOR—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan akan menyalurkan pembiayaan untuk 309.000 rumah subsidi melalui program KPR Sejahtera di 2022. Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, pihaknya menjamin pembiayaan rumah subsidi berjalan maksimal dan akurat, sesuai kelompok sasaran yang dituju.

“Kami akan bekerja semaksimal mungkin dalam menyalurkan pembiayaan 309.000 rumah subsidi, atau yang dikenal dengan sebutan KPR Sejahtera di 2022. Sesuai amanat, penyaluran rumah subsidi harus akurat, para penerima adalah mereka yang sesuai ketentuan,” ujarnya dalam diskusi Kesiapan BP Tapera Menyalurkan Pembiayaan Rumah MBR, Minggu (26/12/2021).

Setianto menjelaskan, 309.000 rumah bersubsidi yang akan disalurkan BP Tapera tahun depan terdiri dari 109.000 rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi anggota Tapera, dan 200.000 unit rumah atau senilai Rp23 triliun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun pembiayaan rumah untuk MBR akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Pengalihan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera ini termasuk SDM, Tata kelola, dan IT itu semuanya dari PPDPP. Insyaallah bisa berjalan,” ujarnya.

Adi menjelaskan, penyaluran FLPP tahun depan rencananya akan menggandeng 48 bank penyalur, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan Bank Artha Graha Internasional. Selain itu, BP Tapera juga menggandeng bank pembangunan daerah, seperti Bank Jatim, BPD Kalsel, BPD Nagari, dan BPD Jambi untuk menyalurkan FLPP.

“Nanti sekitar minggu depan kami akan lakukan perjanjian kerja sama terkait FLPP dengan bank pelaksana,” ucapnya.

Tahun Depan Dia juga memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterapkan dalam penyaluran FLPP tidak berubah. Yang berbeda, kata dia, nama lembaga pengelolanya saja, dari sebelumnya PPDPP menjadi BP Tapera. “Sesuai dengan target RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] Perumahan 2020–2024, kami akan menggunakan portal teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan kami pastikan running well,” pungka

JAKARTA,KORIDOR—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 mendatang. Dengan dibentuknya BP Tapera maka sesuai amanat dari UU 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021, alokasi dana bergulir FLPP yang selama ini dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan BLU PPDPP dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera sebagai tabungan pemerintah.

“Kami mendapat mandat untuk menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp 22 triliun atau setara dengan 200.000 unit rumah untuk tahun 2022,” ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto secara virtual, Rabu (22/12/2021).

“BP Tapera sebagai pengelola tabungan perumahan rakyat hadir dan menjadi solusi penyediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia melalui penyaluran FLPP di samping terus melaksanakan Program Tapera secara berkelanjutan,” katanya.

Selanjutnya, dana FLPP pada BP Tapera akan diperlakukan sebagai investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019, di mana kebijakan tata kelolanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pengawasannya dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pengelolaan FLPP oleh BP Tapera selaku OIP akan memberikan nilai tambah berupa konsolidasi kebijakan pembiayaan perumahan, integrasi program perumahan, perlindungan hukum, dan variasi instrumen investasi.

Lebih lanjut kata Adi, perpindahan layanan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program pembiayaan. Dengan demikian, BP Tapera diharapkan mampu menjadi penyedia layanan satu pintu atas kebutuhan sumber dana pembiayaan murah dan terjangkau.

Menurut Adi, selama ini permintaan akan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pertama jauh lebih besar dari pasokan (supply).

Program Tapera

Program Tapera ini juga tersedia khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin memiliki rumah pertama sehingga ragam sumber pembiayaan atas permintaan perumahan dapat lebih maksimal. Selama ini berbagai dukungan fiskal untuk sektor perumahan telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan, baik melalui insentif perpajakan, skema belanja K/L, subsidi, Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan, Dana Bergulir (FLPP), dan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN/Badan.

Sejak tahun 2015, alokasi APBN untuk berbagai skema di atas terus mengalami peningkatan sebesar Rp 13,3 miliar tahun 2015, hingga pada akhirnya di tahun 2021 sebesar Rp 33,471 miliar. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan bahwa FLPP merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi MBR.

Pemerintah telah mengucurkan dana FLPP sebesar Rp 60,67 triliun lebih sejak tahun 2010 hingga 2021. Melalui pengelolaan perumahan bagi MBR satu pintu oleh BP Tapera diharapkan akan semakin efisien karena akan ada sinergi antara program FLPP dan program Tapera yang meliputi yaitu pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan pembiayaan perumahan kepada peserta MBR.

Lebih lanjut, Hadiyanto mengatakan kehadiran BP Tapera yang dibentuk berdasarkan UU No. 4 Tahun 2016 diharapkan mampu menjadi pengurai permasalahan-permasalahan di sektor perumahan bersama dengan lembaga-lembaga lain yang telah dulu berdiri seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, Perumnas, Pengembang Perumahan, Perbankan Penyalur Kredit Perumahan, dan lembaga terkait lainnya.

Dalam penandatanganan perjanjian investasi ini, Hadiyanto mengingatkan bahwa BP Tapera memiliki kewajiban untuk menjamin tata kelola investasi yang bijaksana di antaranya penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan Dana FLPP secara efektif dan efisien.

JAKARTA,KORIDOR – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pelantikan pejabat Direktur Jenderal Perumahan yakni Iwan Suprijanto menggantikan Khalawi Abdul Hamid. Adanya pelantikan pejabat Direktur Jenderal Perumahan tersebut diharapkan dapat memacu pembangunan perumahan khususnya Program Sejuta Rumah untuk masyarakat di Indonesia di masa mendatang.

Pelantikan pejabat Direktur Jenderal Perumahan tersebut dilaksanakan secara langsung dengan protokol kesehatan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (20/12/2021). Tampak hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.

Pelantikan serta pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/TPA Tahun 2021. Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) Direktur Jenderal Perumahan yang dilantik adalah Iwan Suprijanto, ST, MT sebagai Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menggantikan Dr. Ir. H. Khalawi Abdul Hamid, MM, M.Sc. Pada kesempatan tersebut Dr. Ir. H. Khalawi Abdul Hamid, MM, M.Sc juga dilantik dan akan mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR menggantikan Ir. Sugiyartanto, MT.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, adanya pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian PUPR merupakan sebuah hal yang biasa dalam birokrasi. Dirinya berharap seluruh pegawai di Kementerian PUPR siap melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya.

“Rotasi dan promosi jabatan merupakan salah satu proses manajemen dalam organisasi untuk peningkatan kinerja di Kementerian PUPR. Jabatan yang akan diemban nanti adalah untuk peningkatan kinerja organisasi Kementerian PUPR,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar seluruh pejabat yang dilantik untuk meluruskan niat dalam melaksanakan tugas serta sumpah jabatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada pejabat sebelumnya yakni Khalawi Abdul Hamid atas kinerjanya selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Perumahan dan meminta pejabat yang baru untuk meningkatkan kinerja serta komitmen pembangunan perumahan Indonesia dengan baik.

“Hari ini saya resmi melantik pejabat baru yakni Iwan Suprijanto sebagai Direktur Jenderal Perumahan di lingkungan Kementerian PUPR. Saya percaya para pejabat yang dilantik akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan baik sesuai dengan amanah yang diberikan,” harapnya.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto menyatakan dirinya akan berupaya melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Untuk itu dalam waktu dekat dirinya akan melaksanakan identifikasi serta mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan selama ini.

“Dalam waktu dekat tentunya saya akan mengidentifikasi serta mengevaluasi terlebih dulu kegiatan pembangunan perumahan yang sudah berjalan. Selain itu juga merumuskan strategi yang paling efektif untuk mengurangi backlog perumahan yang ada saat ini,” terang pria kelahiran Malang tahun 1971 tersebut.

Iwan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengungkapkan, rumah atau papan sebagai kebutuhan dasar masyarakat selain sandang dan pangan juga harus mendapat perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan. Oleh karena itu, dirinya akan mengajak seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan untuk melakukan pemikiran bersama terkait dengan kebijakan di sektor perumahan selama ini khususnya terkait manfaat dan fungsi dari masing-masing program.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, imbuhnya, juga akan berupaya menggandeng mitra kerjanya untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan perumahan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan perumahan yakni Program Sejuta Rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya juga akan mengutamakan efektifitas dari progam perumahan yang ada dan efisiensi dan dalam kegiatan yang ada. Kami akan upayakan dengan ruang fiskal yang terbatas tapi kualitas belanja di sektor perumahan harus baik dan memastikan bantuan perumahan sampai kepada penerima manfaat akhir yaitu masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Khalawi Abdul Hamid menyatakan terimakasih atas dukungan dari pegawai serta mitra kerja di bidang perumahan sehingga berbagai program perumahan bisa berjalan dengan baik selama ini. Menurutnya program perumahan khususnya Program Sejuta Rumah sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, membuka lapangan kerja serta menjaga masyarakat agar terhindar dari paparan virus Covid-19 di masa pandemi ini.

“Saya mohon maaf apabila belum optimal dalam memberikan pelayanan terkait program perumahan selama ini dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama baik pegawai maupun mitra kerja di sektor perumahan. Saya yakin ke depan sektor perumahan akan semakin maju dan mencapai target pembangunan Program Sejuta Rumah sehingga seluruh masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni,” harapnya

SENTUL,KORIDOR–Keberhasilan pengembangan properti syariah pada akhirnya ditandai dengan terciptanya sistem perumahan rakyat yang inklusif, stabil dan member manfaat bagi konsumen (masyarakat) dan produsen (pengembang). Untuk mewujudkan hal itu perlu Integrasi, sinergi dan kolaborasi yang lebih luas dan saling mendukung antar pemangku kepentingan. Demikian salah satu benang merah dari lokakarya “Pengarusutamaan Hunian Madani dan Berkelanjutan di Indonesia” yang  diselenggarakan oleh The HUD Institute, Selasa, 30/11/2021.

Lokakarya yang diselenggarakan sehari penuh tersebut, dihadiri oleh semua pemangku kepentingan yang terdiri dari: Kementerian dan Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Perumahan (Swastadan BUMN) danAsosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Organisasi Islam, SKPD/OPD Pemerintahan Daerah, Media Massa, LSM, Pondok-pondok Pesantren, dan lain-lain).

Adiwarman Azwar Karim, Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI), mewakili Ketua DSN MUI dalam sambutannya sebagai keynoted speaker dan narasumber menjelaskan bahwa salah satu kunci bisa berkembang dan majunya pembiayaan properti syariah di Indonesia adalah dengan menciptakan ekosistem pembiayaan syariah yang inklusif sehingga bias dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat .

“Pembiayaan syariah hanya akan berhasil jika memberikan kenyamanan, memberikan manfaat dan harus dimulai dari sekarang. Kita tidak perlu menunggu memiliki semuanya dulu. Tetapi buat ekosistemnya, dan semunya perlu digitalisasi. Jika dalam perjalanan menjumpai tantangan, maka bersama-sama kita bareng cari jalan keluar. Syaratnya jangan ada salah satu pihak yang merasa paling penting atau berkuasa,” papar pakar pembiayaan syariah itu.

Dalam mendukung terciptanya ekosistem pembiayaan syariah, MUI lanjut Adiwarman sudah mengeluarkan banyak fatwa. Untuk pembiayaan perumahan misalnya sudah ada fatwa untuk proses sekuritisasi sehingga likuiditas lembaga pembiayaan syariah bias terpenuhi. Demikian juga dengan keberadaan BP Tapera, DSN MUI mendorong adanya produk syariah.

Hal penting lainnya, tentang pentingnya “regulasi property syariah” menurutnya adalah memberikan panduan kepada para pelaku usaha dan konsumen, bahwa properti syariah bukan sekedar hanya masalah akad, tetapi juga terkait dengan konsep permukiman syariah.

Sementara itu Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR menjelaskan bahwa dari sisipenyediaan, maka perumahan subsidi berbasis syariah menjadi salah satu model dalam program sejuta rumah.

“Rumusan lokakarya yang diselenggarakan The HUD Institute ini bias menjadi arah dan strategi penyediaan Perumahan Formal bagi MBR di Indonesia kedepan. Inovasi-inovasi yang dicetuskan dalam lokakarya ini bias membantu pemerintah merumuskan kebijakan terhadap pembangunan perumahan berbasisshariah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR memaparkan berbagai model dan dukungan pemerintah yang sudah dilakukan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan pembiayaan bagi MBR di Indonesia, khususnya dalam hal pembiayaan syariah.

“Dari sisi potensi pasarnya memang besar. Tetapi masyarakat yang memanfaatkan KPR syariah baru 16 persen dibandingkan konvensional. Sehingga perlu terobosan terobosan agar bagaimana pembiayaan perumahan syariah ini menarik. Kami juga berharap lokakarya hari ini memunculkan ide-ide baru dalam hal pembiayaan syariah bidang perumahan,” harapnya.

Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP menjelaskan bahwa diperlukan database yang mutahir dalam mendukung ekosistem pembiayaan perumahan. Segmentasi di bawah dan di atas perlu diperhatikan agar layanan penyediaan perumahan dapat saling melengkapi. Nilai-nilai syari’i menjadi satu kesatuan system ekosistem penyediaan dan pembiayaan perumahan – tidak bermakna simbolis.

10 Rekomendasi Terkait Pembiayaan Properti Syariah

Dari kegiatan lokakarya tersebut The HUD Institute mengeluarkan 10 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Diantaranya adalah:

1. Digitalisasi sistem pada ekosistem penyediaan dan pembiayaan perumahan madani agar memberikan kemudahan pada masyarakat.
2. Pembenahan/Penyediaan peraturan perundangan pembiayaan perumahan tanpa bank (bukan anti bank), perijinan, dan pungutan liar. Kolaborasi Pemerintah dengan ADPS melalui pemanfaatan Land Bank Pemerintah dan ADPS.
3. Diperlukan kepastian tata ruang yang lebih baik, egosektoral, miskoordinasi antar Lembaga. Diharapkan Pemerintah memberi ruang yang lebih besar pada Pengembang rumah subsidi (berkualitas) dan berpihak pada masyarakat syariah.
4. Pembenahan perizinan yang sangat Panjang (26 langkah) di daerah. Tiap langkah memerlukan waktu dan biaya. Oleh karenanya memerlukan dukungan dari Pemerintah.
5. Lembaga Pembiayaan mencakup SMF dan BP TAPERA memiliki peran strategis kolaboratif untuk fasilitasi pembiayaan perumahan berbasis syariah.
6. Kolaborasi program 1 juta rumah dengan para Pengembang Syariah – Dit Rumah Umum dan Komersil Ditjen Perumahan.
7. Lembaga Keuangan Non Bank didorong untuk terlibat dalam pembiayaan perumahan di Indonesia.
8. Pengaduan dan pencegahan pelanggaran di sektor perumahan akan terus dibina oleh Kementerian PUPR. Mendorong semua pihak untuk meningkatkan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
9. Mendorong kejelasan hak dan kewajiban antara Pengembang dan konsumen dalam ekosistem Syariah berupa regulasi Properti Syariah.
10. The HUD Institute mendorong Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Silahturahmi Penyediaan Perumahan Madani/Syariah yang beranggotakan The HUD Institute, MUI, DSN, DPP ADPS, PT. SMF, BP TAPERA, Ditjen Perumahan KemenPUPR, Ditjen PI KemenPUPR, PPDPP, DPP HIMPERRA, DPP REI, BSI, BTN, BPJS TK, ASABRI – termasuk Lembaga Pendamping

JAKARTA, KORIDOR – Dengan adanya kantor marketing dunia maya ini akan memberikan banyak kemudahan bagi calon konsumen di masa pandemi seperti sekarang,  mereka tak perlu datang ke kantor marketing gallery, cukup masuk ke website Marketing Gallery Experience Virual Ciputra International, maka semua informasi yang dibutuhkan tentang proyek bisa didapatkan.

Sebelumnya, awal bulan Oktober 2021 Ciputra Group meliris 360 virtual marketing gallery yang sama untuk proyek apartemen The Newton 2, Ciputra Word 2 Jakarta, Jakarta Selatan. Peluncuran kantor marketing via internet di masa pandemi ini terbilang sangat sukses, karena pengunjung yang masuk ke website Virtual Marketing Gallery Experience The Newton 2 rata-rata 450 pengunjung per harinya.

General Manager Marketing Ciputra Group, Andreas Raditya menyatakan kegembiraanya karena terobosan 360 Virtual Marketing Gallery Experience ini mendapat respon positif masyarakat yang merasa mendapatkan banyak kemudahan dalam memperoleh informasi utuh tentang proyek properti yang sedang dipasarkan oleh Ciputra Group.

Baca Juga: BTN Dorong Pengembangan Kawasan Perumahan Ramah Lingkugan

Menurut Raditya,  inovasi ini diambil sebagai upaya akomodasi terhadap gaya hidup new normal (kenormalan baru) di masa pandemi Covid-19. Untuk itu pihaknya kembali merilis 360 virtual marketing gallery experience Ciputra International, serta akan menyusul proyek-proyek lainnya.

Program ini, kata Raditya,  sangat relevan dengan era transformasi digital yang dijalankan pemerintah, serta tema utama  HUT Ciputra Group ke-40 yang juga mengangkat tema “Digital Transformation for Sustainable Development.”

“Adaptasi dengan era digital transformation merupakan satu keniscayaan yang tak dapat ditolak. Karena teknologi digital ini sangat membantu masyarakat Indonesia untuk bisa terhubung satu dengan yang lainnya tanpa terbatas jarak dan waktu,” kata Raditya, di sela-sela launching “360 Virtual Marketing Gallery Experience, Ciputra International”, Jumat, 26 November 2021, di kawasan Ciputra International Jakarta Barat.

Baca Juga: Ciputra Festival 4.0: Newton 2 CW2J Ditawarkan Mulai Rp1,2 Miliar dan DP Dicicil Panjang

Sama dengan Virtual Marketing Gallery Experience The Newton 2, di kantor virtual marketing gallery Ciputa International, konsumen tak perlu datang ke kantor marketing gallery secara langsung, cukup scan QR Code yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis di sekitar Ciputra International dan tempat-tempat lainnya, maka semua informasi yang dibutuhkan tentang proyek bisa didapatkan.

Raditya juga menjelaskan, konsumen dapat mengakses virtual marketing gallery dengan mengklik tautan www.ciputrainternational.co.id/virtual-marketing-gallery/  atau cukup dengan scan QR code yang sudah disediakan. Mereka bisa melihat virtual reality dari show unit yang ada dan fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati jika customer membeli unit di Ciputra International.

Lewat platform ini, lanjut Raditya, konsumen juga bisa langsung terhubung atau terkoneksi dengan seluruh sosial media dan website official project Ciputra International. Dengan kata lain konsumen bisa mendapatkan layanan yang sama lengkapnya seperti kalau mereka datang ke marketing gallery secara langsung.

“Jika mereka mau bertanya lebih lanjut mengenai harga, promo, fasilitas dan lain-lain, mereka bisa meng-click button di WA dan langsung berhubung dengan marketing advisor yang akan menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan konsumen. Konsumen dapat meng-explore proyek Ciputra International dalam satu genggaman,” ujarnya.

Raditya yakin,  layanan Virtual Marketing Gallery Experience ini akan dapat meningkatan persentase kunjungan dan penjualan unit apartemen dan perkantoran Ciputra International hingga 50 persen.

Ciputra International berada di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat. Dengan konsep superblock yang terdiri dari perkantoran, hunian (apartemen), dan nantinya juga akan ada hotel dengan total luas lahan 7,4 hektar.

Harga unit apartemen di Tower San Fransisco mulai dari Rp1,2 miliar untuk 1 bedroom, 2 bedroom Rp2 miliaran, dan 3 bedroom Rp3 miliaran. Sementara untuk tipe studio sudah sold out.

Baca Juga: Pakar Hukum: Rumah Sakit Butuh Pengaturan Soal Realestat Kesehatan

Saat ini Ciputra International sedang gencar pemasaran apartemen Tower San Fransisco dengan unit yang ready stock atau siap huni. Keuntungan utama dari unit ready stock adalah dapat memanfaatkan insentif pemerintah berupa free PPN, yang saat ini diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Khusus bulan December ini kami juga memberikan promo super deals 12.12 dengan beragam keuntungan menarik khusus yang disiapkan bagi konsumen berupa harga super deals untuk 12 unit special, 12 pilihan hadiah langsung yang super menarik, voucher fully furnish dan beragam penawaran menarik lainnya untuk menutup akhir tahun 2021 ini.

LOMBOK BARAT,KORIDOR--PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan atau green housing. Salah satunya bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dalam menyediakan kompor induksi (listrik) bagi para debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN dan juga memberikan bantuan bibit pohon pada perumahan yang dibiayai oleh perseroan.

“Kami mendorong setiap pengembang agar dalam pembangunan perumahannya memperhatikan aspek lingkungan, sehingga kami berkomitmen untuk memberikan bantuan satu bibit pohon untuk satu rumah, agar lingkungan perumahan bisa hijau,” ujar Direktur Wholesale Risk and Asset Management Bank BTN Elisabeth Novie Riswanti dalam acara Akad Kredit Massal KPR BP2BT dan Akad Drive Thru di Perumahan Bellpark 2, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/11/2021).

Novie mengungkapkan, Bank BTN akan terus mendorong pembiayaan rumah berbasis ramah lingkungan dengan menggandeng berbagai pihak seperti PLN untuk kompor induksi. Hal ini untuk mendorong target dari pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan satu juta rumah dan satu juta kompor induksi yang merupakan pengalihan dari LPG agar bisa tercapai.

“Kami juga mendorong implementasi go green, sehingga dalam acara Akad Kredit Massal ini melakukan penanaman pohon sebanyak 1.000 unit. Nantinya Bank BTN berencana akan mensyaratkan atau meminta pengembang untuk mewajibkan menamam pohon di setiap unit rumahnya. Target kami bisa menanam 45.000 pohon dalam rangkian acara HUT KPR ke-45,” jelasnya.

Menurut Novie, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu pilihan untuk akad KPR massal kali ini karena potensi daerahnya masih sangat besar. Apalagi Presiden Joko Widodo telah meresmikan sirkuit Mandalika yang akan memicu juga pertumbuhan ekonomi di NTB, khususnya Lombok.

Keberadaan sirkuit Mandalika, lanjut dia, tidak hanya kebanggaan bagi masyarakat Lombok atau NTB saja, namun juga bangsa Indonesia. “Kita berharap adanya sirkuit kebanggan ini memberikan dampak ekonomi yang akan mendorong ekonomi bergerak termasuk sektor perumahan,” tegasnya.

Novie menegaskan, dalam mendukung pengembangan Mandalika, Bank BTN akan bekerjasama dengan para pengembang untuk membangun perumahan dan hotel. “Terkait pertumbuhan ekonomi, BTN harus memiliki peran di NTB, kalau ekonominya bergerak pasti sektor perumahan, infrastruktur pasti meningkat, potensinya masih cukup banyak dan sangat bagus,” jelasnya.

Terkait acara Akad Kredit Massal BP2BT di Lombol Barat, Novie menuturkan, ada sekitar 1.300 unit rumah yang dilakukan akad dengan debitur. Hal ini tentu akan mendukung target Bank BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT sekitar 11.000 unit hingga akhir tahun 2021.
“Dalam rangkaian HUT KPR ke-45, kita memiliki target untuk BP2BT sebanyak 11 ribu unit. Tanggal 20 November lalu sudah mencapai sekitar 6.357 unit. Angka ini cukup luar biasa sehingga BTN optimistis hingga akhir tahun bisa mencapai 11 ribu,” katanya.

Sementara Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengapresiasi perhatian perbankan dan pengembang dalam memenuhi kepemilikan rumah di Lombok Barat. “Luas lokasi pembangunan perumahan ini (Bellpark 2) sekitar 22 hektare dan ini luar biasa, mudah-mudahan bisa membantu kebutuhan masyarakat kita untuk mendapatkan perumahan yang layak,” papar Fauzan.

Menurut dia, mayoritas perumahan di NTB dibangun di wilayah Lombok Barat, untuk itu dirinya sangat mengapresiasi upaya Bank BTN dalam melakukan penanaman pohon pada perumahan yang dibangun.

“Dalam melakukan pembangunan kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, yang kita lakukan sekarang itu hilirnya yang penting diperhatikan juga adalah hulunya. Ini tugas pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan tentunya juga pemerintah pusat,” pungkasnya.

JAKARTA,KORIDOR—Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menutup penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan No. 111 tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah pada 31 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB.

Penyaluran dana FLPP tahun 2021 ini, ditutup tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sebesar 178.728 unit senilai Rp19,57 triliun atau 113,48% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2021 mencapai 943.583 unit senilai Rp75,176 triliun (terdiri dari Rp60,255 triliun dana DIPA dan sisanya dana perguliran FLPP). Penyaluran dana FLPP tahun 2021 ini ditutup dengan capaian service level agreement (SLA) sebesar 100% dari 2.635 berkas yang seluruhnya diproses kurang dari 3 hari kerja dengan rata-rata SLA selama 9 jam/0,4 hari.

Dana FLPP sepanjang tahun penyaluran tercatat tahun 2010 disalurkan sebanyak 7.958 unit, tahun 2011 sebanyak 109.593 unit,  tahun 2012, tercatat disalurkan untuk 64.785 unit,  tahun 2013 sebanyak 102.714 unit, tahun 2014 sebanyak 76.058 unit, tahun 2015 sebanyak 76.489 unit, tahun 2015, disalurkan untuk 58.469 unit, tahun 2017 disalurkan sebanyak 23.763 unit rumah, tahun 2018 disalurkan untuk 57.939 unit, tahun 2019 disalurkan sebanyak 77.835 unit, dan pada tahun 2020 lalu, disalurkan untuk 109.253 unit.

“Tahun ini merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun penyaluran dana FLPP semenjak 2010. Tertinggi tidak hanya dari sisi penyaluran unit tetapi juga dari dana yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp19,1 triliun dalam waktu hanya 10 bulan,” ungkap Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin tegas.

Arief demikian Arief Sabaruddin biasa disapa, menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada 41 bank pelaksana yang telah berkontribusi untuk menuntaskan target sesuai dengan komitmen yang ditetapkan. “38 bank pelaksana telah menyalurkan dana sebanyak 80% ke atas dari kuota yang diberikan. ini kerja keras semua pihak, memanfaatkan waktu singkat untuk hasil optimal,” ungkapnya memberinya apresiasi.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Arief, meskipun penyaluran dana FLPP di tahun 2021 telah tutup buku, pengembang, perbankan dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu risau, karena saat ini pemerintah masih menyediakan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema lain hingga akhir tahun 2021, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang dikelola oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR.

Sisa waktu hingga Desember nanti, menurut Arief akan dimanfaatkan optimal guna melakukan persiapan peralihan program FLPP ke BP Tapera tahun 2022 nanti.  “Proses peralihan FLPP dari PPDPP ke BP TAPERA membutuhkan persiapan adminstrasi yang harus segera kami selesaikan diantaranya, penyelesaian audit dari BPKP, laporan penutup serta perjanjian tripartit antara PPDPP, Bank Pelaksana dan BP Tapera terkait FLPP. Diharapkan 2 bulan terakhir ini seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, agar layanan yang kami lakukan dapat terus berjalan di Lembaga baru,” imbuh Arief.

Seperti yang telah diketahui, merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan FLPP pada PPDPP kepada BP TAPERA disampaikan bahwa terdapat pengalihan fungsi yang perlu untuk diperhatikan antara PPDPP dengan BP TAPERA, yaitu : Sistem tata kelola; Pegawai profesional / non – aparatur sipil negara; dan Seluruh aset utama pendukung langsung layanan FLPP berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud (teknologi informasi) dari yang ada di PPDPP akan dialihkan seluruhnya ke BP Tapera. Dengan kata lain, seluruh sumber daya di PPDPP yang selama ini melayani masyarakat dan para stakeholder hanya beralih saja dan tetap melaksanakan layanan FLPP  yang selama ini telah dilakukan

Pertahankan Sertifikasi ISO SMM dan SMKI

Selain melakukan berbagai persiapan dengan para stakeholder, PPDPP juga terus menguatkan kualitas layanan yang akan dialihkan ke BP TAPERA. Pada Bulan Oktober 2021 ini, PPDPP berhasil mempertahankan sertifikasi ISO Sistem Manajemen Mutu (SMM) 9001:2015 dan sertifikasi ISO Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) 27001:2013. Kedua sertifikasi ISO tersebut penting dipertahankan PPDPP guna menjaga kredibilitas layanannya. Kedua ISO tersebut pertama kali diperoleh pada tahun 2017 dan terus berjalan hingga saat ini.

Arief menjelaskan kedua sertifikasi ISO tersebut dapat dialihkan dan dilanjutkan dari PPDPP ke BP Tapera, dikarenakan seluruh sistem layanan yang akan diterapkan oleh BP TAPERA bersifat plug and play. “Capaian perolehan dua sertifikasi ISO ini kami harapkan tidak hanya sekedar beralih ke BP TAPERA saja, namun ke depannya dapat terus dilakukan improvement guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan stakeholder,”  pungkas Arief.

BOGOR – Terlihat para konsumen maupun investor kembali ‘berani’ membelanjakan uangnya untuk membeli properti. Salah satu properti di Bogor yang saat ini gencar memasarkan produknya adalah Royal Heights Apartment, dengan segmen harga menengah Rp.500 juta, dimana tipe terfavorit adalah 1 bedroom dan 2 bedroom, karena harga terjangkau dan sangat nyaman sebagai hunian keluarga muda serta juga mudah untuk disewakan.

Menurut Hendra Gunawan General Manager PT. Tajur Surya Abadi, pengembang Royal Heights Apartment yang berada di kawasan Royal Tajur, Bogor, saat ini dengan situasi kesehatan masyarakat berangsur pulih dan aktivitas perekonomian makin meningkat, pemasaran tower kedua (Tower B) Royal Heights Apartment cukup mendapat respon positif masyarakat.

Selain dari ekonomi yang membaik, ini juga tidak terlepas dari kesuksesan perjualan Tower A yang sejak serah terima kunci pada Mei 2021 sudah sold out (habis terjual). Bisa dibilang apartemen tersukses di Bogor.

Baca juga: Distrik Kingsville di Utara Rancamaya Golf Estate

“Tower A Royal Heights Apartment sudah 90% diserahterimakan dan sudah sekitar 70% dihuni baik huni tetap maupun weekender (menghuni saat akhir pekan). Serah terima unit kami janjikan bulan Juni 2021, namun kenyataannya serah terima sudah dimulai sejak Mei 2021. Dan kami sangat bersyukur pemasaran bisa sold out, pembangunan hingga serah terima Tower A sukses dilakukan di masa pandemi. Sementara banyak apartemen harus memundurkan jadwal pembangunan dan serah terimanya karena dampak pandemi. Tak hanya itu, Tower A Royal Heights Apartment juga sudah beroperasi full karena sudah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).”  Kata Hendra, Senin 25 Oktober, di Mangcek Resto & Cafe – Royal Tajur.

Kesuksesan lainnya jelas Hendra, bisa ditanyakan kepada pembeli-pembeli unit di Tower A khususnya yang mengikuti program rental guarantee, mereka sudah menikmati pendapatan sewa sejak bulan Mei 2021. Satu-satunya apartemen yang langsung tersewa pada saat terima kunci. Penyewanya dicarikan oleh pengembang yang memang sudah kuat juga di bisnis hospitality karena merupakan grup R Hotel Rancamaya.

Baca juga: Melihat Kelebihan Venue Menembak PON XX Papua

Tower B

Tak kalah menariknya dengan Tower A, promo yang ditawarkan Tower B juga sangat menguntungkan pembeli, terutama bagi investor. Sebab saat ini, pengembang memberikan promo bombastis, yaitu pembeli mendapatkan fix income selama 4 tahun. Dimana 2 tahun pertama selama pembangunan hingga selesai diberikan cashback yang kalau dihitung prosentasenya itu lebih dari bunga deposito.

“Setelah dapat cash back selama unit sedang dibangun, pada saat serah terima kunci, sama dengan Tower A, kami jamin unit langsung tersewa selama dua tahun. Atau kalau investor ingin mengelola sendiri dipersilahkan juga. Jadi 4 tahun pertama sejak membeli sudah pasti dapat profit setiap bulan,” kata Hendra.

Jika dibanding investasi condotel yang sempat marak, kata Hendra, investasi low-rise apartment di Royal Tajur jelas lebih menguntungkan. Kalau condotel, pemilik tidak dapat bebas memakai unitnya alias dijatah. Tapi di Royal Heights Apartment, setelah serah terima konsumen yang menentukan, mau dikelola pengembang sesuai rate yang ditentukan atau ingin dikelola sendiri, atau mau di huni. Keputusannya ada di konsmen.

“Jika disewakan, pemilik unit tidak lagi dibebankan dengan service charge (IPL), rekening air dan listrik, karena akan ditagihkan ke penyewa. Jadi sangat cocok untuk investor. Sementara untuk condotel ada beban management dan marketing fee,” ujarnya.

Selain konsep investasinya yang menarik, Tower B memiliki view lebih bagus, yaitu ke kolam renang, pegunungan, dan hutan kota (biotrop), serta unit sudah menggunakan smart doorlock dan fully furnished.

Meski ‘judulnya’ apartemen tapi tinggal di Royal Heights Apartment serasa sedang liburan di villa pribadi, dengan parkir luas dan eksklusif untuk penghuni. Di pertengahan tahun depan, akan beroperasi club house yang saat ini sedang dibangun. Dalam kawasan club house tersebut terdapat fasilitas, kolam renang dengan pemandangan langsung ke hutan biotrop, fitness center, games room, children playground, resto, dan mini ballroom.

Baca juga: Masyarakat Menanti Realisasi PBG Pengganti IMB*

“Harusnya saat ini paling tepat beli unit di Tower B, Royal Heights Apartment, karena ketika serah terima, virus Corona sudah menjadi endemi bukan lagi pandemi sehingga pariwisata booming, pasti demand sewa melonjak tinggi, investor yang memiliki unit apartemen di sini cuan gede,” pungkas Hendra.

Royal Heights Apartment berada dalam kawasan pengembangan Royal Tajur seluas 88 hektar, dimana 30 hektar diantaranya sudah dikembangkan. Keunggulan kawasan Royal Tajur adalah lokasi di tengah kota dengan keasrian yang terjaga, pemandangan pegunungan yang eksotis (Gunung Salak dan Gede Pangrango), dan dikelilingi hutan Biotrop, sehingga memberikan suasana lingkungan yang dipenuhi dengan udara segar, sehat dan penuh kenyamanan. ***

BOGOR, KORIDOR –  Klaster kedua Amadeus, langsung dipasarkan di 2019, dan kini sudah memasuki fase ke IV. Fase I, II, III sold out sejumlah 356 unit. Di distrik Kingsville ini, nantinya akan memiliki fasilitas clubhouse (King’s Club), danau (King’s Lake), area kuliner, dan area komersial lainnya.

Untuk klaster Amadeus, akan dikelilingi oleh jalur hijau (green belt) sepanjang 1,2 km dengan lebar 8 meter yang dilengkapi dengan walking trail, area bermain, serta taman yang dapat digunakan untuk olahraga dan bersantai bersama keluarga.

Selain itu, di kawasan ini juga dirilis produk komersial terbaru berupa rumah toko (ruko) yang diberi nama Kingshop. Produk komersial ini tergolong unik (tidak biasa) karena memiliki dua facades dengan dua fungsi sebagai rumah dan toko yang maksimal. Facade komersialnya menghadap jalan Boulevard selebar 23 m, dan facade huniannya berada di dalam klaster Salvador yang merupakan klaster pertama yang kini sudah banyak dihuni.

Selain dikelilingi view Gunung Salak dan Gunung Pangrango, lokasi Kingshop juga tergolong sangat strategis karena akan terkoneksi langsung dengan ruas Bogor Inner Ring Road (BIRR) yang jaraknya hanya sekitar 500 meter.

Ruas BIRR merupakan salah satu rencana program pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Kota Bogor untuk mengurai kemacetan, yang pembangunannya akan dimulai dari daerah Wangun, Kecamatan Bogor Timur. Nantinya, jika akses ke BIRR ini beroperasi, maka Kingshop di kawasan Kingsville akan berada paling depan di pintu Utara Rancamaya Golf Estate.

Director PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk. Henny Kusuma Hendrawan mengatakan, Kingshop ini merupakan area shophouses kedua di kawasan Rancamaya Golf Estate, setelah komplek ruko pertama yang telah diisi dengan fasilitas Sekolah HighScope Indonesia di area main gate.

Ruko Kingshop akan menjadi captive market dari 3 klaster hunian di Distrik Kingsville (klaster Salvador, Amadeus, dan Burgundy) dengan 800 unit rumah yang mengelilingi, juga penghuni dari 28 klaster lainnya (sekitar 6.000 jiwa) yang ada di perumahan bergaya vila mewah ini.

“Kingshop ini kami pasarkan sangat terbatas, hanya 23 unit, yang terdiri dari tiga tipe, yaitu tipe 92/130 (Luas Tanah/Luas Bangunan) dua lantai, tipe 92/195 tiga lantai, dan tipe 128/226 tiga lantai hook. Harga mulai Rp 1,8 miliaran hingga Rp 3 miliaran,” kata Henny, Kamis, 30 September 2021, di Rancamaya, Bogor.

Apa keunik dan cuan dari Kingshop? Pertama, tidak dijual kepada investor, hanya untuk pebisnis langsung. Sejak awal, pembeli harus menyatakan komitmennya untuk segera membuka usaha setelah serah terima. Jika tidak beroperasi dalam waktu yang disepakati, maka pihak developer akan mem-buyback 75 persen dari harga pembelian.

Kedua, 23 ruko dijual berdasarkan zoning, yaitu, jenis usaha/fasilitas yang mendasar, yang pasti dicari penghuni, diantaranya Food & Beverages (restoran, kedai kopi, dll), ritel (minimarket, butik, pet shop, dll), dan services (klinik, salon, spa, laundry, dll). Usaha/bisnis yang dibuka pun tidak boleh sejenis atau sama, karena developer tidak ingin mereka ‘bertarung’ berebut konsumen, tapi harusnya saling melengkapi.

“Buat apa ruko kami terjual cepat kalau pada akhirnya kosong dan sepi karena hanya sedikit yang buka usaha.  Itu tidak bagus bagi citra kawasan yang selama ini kami jaga dengan baik. Selain itu, juga akan merugikan ruko yang sudah buka, karena keuntungannya tidak akan maksimal jika kawasan itu sepi. Saat ini, ruko Kingshop sudah terjual sekitar 65 persen, kebanyakan pembelinya adalah penghuni Rancamaya,” tegas Henny.

Merawat bumi

Menurut Henny, yang membuat Rancamaya Golf Estate berbeda dengan perumahan lain adalah perawatan lingkungan yang berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan visi pendiri Suryamas Group, yaitu bahwa Rancamaya Golf Estate dikembangkan menjadi satu kawasan dan lingkungan yang sangat menekankan pada “Merawat Bumi’ tercinta.

Karena itu, lanjut Henny, sejak didirikan 28 tahun yang lalu hingga sekarang, lapangan golf Rancamaya Golf Estate tetap menjadi lapangan golf private, khusus untuk anggota, bukan public course. Di realestatnya, tidak ada rumah dengan cat warna-warni diluar “earth colors”  warna yang menyatu dengan alam (coklat, creme, abu, putih, hijau), tidak memakai pagar tinggi, masif dan tetap dengan ruang terbuka hijau lebih dari 60 persen.

Henny mengatakan, motto dari Suryamas Group, kalau kita diberi kesempatan/pekerjaan oleh Tuhan untuk mengolah tanah, dalam hal ini menjadi pengembang/developer, itu berarti kita mendapatkan trust (kepercayaan) untuk bekerja dengan alat/material yang sudah tidak dibuat lagi.

“Untuk itu, yang kita harus bangun dan rawat dengan berkualitas adalah lingkungan dan kawasannya, yang artinya adalah membangun lingkungan. Ini yang tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu pendek dan dengan dasar ‘Hit & Go,” pungkasnya.