Finansial

JAKARTA, KORIDOR– Kabar baik bagi para pelaku bisnis properti dan konsumen properti, khususnya yang saat ini tengah mencari hunian. Soalnya, Pemerintah kembali memberikan insentif berupa pembebasan pajak.  Ya,  setelah membebaskan PPnBM kendaraan mobil, kali ini giliran sektor properti. Pemerintah memastikan akan menanggung biaya Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (01/03), mengatakan, insentif fiskal kepada sektor properti dilandasi oleh fakta bahwa kontribusi sektor properti  berupa Real Estate dan konstruksi terhadap PDB selama 20 tahun terakhir terus meningkat, dari 7,8% pada tahun 2000, menjadi 13,6% pada tahun 2020.

“Namun tahun lalu pertumbuhan sektor properti mengalami kontraksi -2,0%. Bahkan sektor konstruksi turun lebih dalam -3,3%.“Pekerja di sektor properti juga terus meningkat sejak tahun 2000 sampai dengan 2016 dan sedikit melandai hingga 9,1 Juta di 2019, namun turun menjadi 8,5 Juta di 2020. Ini yang menjadi pertimbangan pemerintah,” ujar Menko.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, momentum saat ini dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, melalui insentif-insentif tersebut agar mampu menggairahkan konsumsi, utamanya masyarakat kelas menengah.

“Kebijakan ini sifatnya komplementer dan saling menguatkan dalam menggairahkan konsumsi rumah tangga, dan merupakan bagian yang komprehensif dari paket program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang mencapai sekitar Rp699,43 triliun,” kata Menkeu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan insentif ini melengkapi empat kebijakan yang sudah Kementerian PUPR laksanakan di sektor perumahan, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp. 16,66 triliun untuk 157.500 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp. 5,96 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp. 630 miliar untuk 157.500 unit, dan Bantuan PembiayaanPerumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp. 8,7 miliar.

“Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), selain empat program tersebut, juga sudah dibebaskan PPN dan ditambahkan 4 juta cash bantuan uang muka. Sehingga secara keseluruhan, capaian program untuk tahun 2020 berjumlah 200.972 unit dengan nilai fasilitas bebas PPN yang diberikan Pemerintah sebesar Rp 2,92 triliun untuk MBR,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, rumah tapak dan/atau rumah susun yang mendapatkan insentif PPNDTP harus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif, merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, dan diberikan maksimal untuk 1 unit rumah tapak/unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

“Artinya fasilitas ini untuk rumah yang sudah ada stok. Berdasarkan data asosiasi perumahan, dengan kebijakan stimulan ini sasarannya untuk rumah non subsidi sekitar 27-30 ribu unit yang mendapatkan relaksasi, sementara untuk rumah subsidi MBR tetap mendapatkan bebas PPN,” jelas Menteri Basuki.

Ia juga menyatakan, insentif ini diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di bidang properti, terutama untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada tahun 2020 dan 2021, serta membantu masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN.

“Pemberian insentif untuk pembelian properti adalah kebijakan yang penting mengingat sektor ini sangat strategis dalam perekonomian, dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat keterkaitannya dengan berbagai sektor di dalam perekonomian, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Di samping itu, sektor perumahan yang terdiri atas sektor kontruksi dan sektor real estate secara bersama-sama juga memberikan sumbangan terhadap PDB sekitar 13,6%” pungkasnya. (*zh)

JAKARTA, KORIDOR: Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kembali menghadirkan pameran properti secara virtual yang bertajuk “Anniversary BTN Solusi Properti Expo”. Pameran virtual kali ini mengikutsertakan semua elemen industri properti tanah air yang mencakup 71 developer terpilih dengan 171 proyek unggulan serta 7 master franchise property agent.

Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN l, Hirwandi Gafar mengatakan sinyal kuat pertumbuhan sektor properti akan berlanjut pada tahun 2021. Menurutnya sinyal itu mulai terasa pada kuartal ketiga dan keempat 2020 lalu dimana  lebih dari 122 ribu unit rumah terjual di masa pandemi tercatat dari Juni hingga September 2020 mengalami tren peningkatan.

Penjualan terbaik kata  Hirwandi, pada masa pandemi terjadi untuk rumah- rumah kelas menengah dengan harga Rp 300 juta – Rp 1 miliar masih mendominasi penjualan. “Kami yakin dan optimis tahun 2021, sektor properti akan jauh lebih baik,” ujarnya, saat pembukaan “BTN Property Virtual Expo 2021”, Sabtu (27/2/2021).

Pada awal tahun 2021 sinyal kuat pemulihan ekonomi berlanjut. Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit sektor properti pada Januari 2021 meningkat dari 3,6% (yoy) pada Desember 2020 menjadi 4,5% (yoy), baik pada kredit KPR/KPA, kredit konstruksi, maupun kredit real estate. Pertumbuhan kredit KPR/KPA sendiri meningkat dari 3,4% (yoy) pada Desember 2020 menjadi 3,2% (yoy).

Momentum penguatan sektor properti ini dimanfaatkan oleh Bank yang core businessnya di KPR ini dengan menggelar kembali pameran property expo secara virtual. “Ini adalah  moment yang baik dan BTN menyiapkan medianya di masa pandemi ini bagaimana masyarakat tetap dapat membeli rumah melalui virtual yang kami siapkan sekaligus dalam rangka HUT ke 71 tahun Bank BTN”, papar Hirwandi.

Sementara itu Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar menyebut “BTN Property Virtual Expo 2021” akan menjadi solusi mudah bagi masyarakat untuk mencari hunian idaman pascapandemi Covid-19. Sebab, BTN telah menggandeng Rumah.com, bagian dari PropertyGuru yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai penyedia teknologi untuk pameran properti virtual Bank BTN.

“Bersama Rumah.com, kami telah menghadirkan teknologi seperti tur virtual dan sistem penjualan terintegrasi. Sehingga, ketika masyarakat melakukan pencarian bisa lebih mudah menemukan hunian idaman terutama dalam program Anniversary BTN Solusi Properti Expo yang kami tawarkan bersama 71 pengembang dengan 171 proyek unggulannya,” ujarnya.

Suryanti Agustinar menjelaskan, pameran properti virtual Anniversary BTN Solusi Properti Expo ini akan berlangsung pada 27 Februari hingga 31 Maret 2021. Dalam pameran properti virtual ini, Bank BTN menawarkan suku bunga rendah 4,71 persen. Hal itu menyusul pengumuman penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menuju rekor terendah.

“Dengan berbagai kemudahaan dalam pameran properti virtual Anniversary BTN Solusi Properti Expo ditambah stimulus dari pemerintah, menjadi momen langka yang harus dioptimalkan masyarakat untuk segera memiliki hunian idaman. Mengunjungi pameran virtual juga cukup mudah, tingggal klik http://btnpropertiexpo.com, semua kebutuhan transaksi hunian idaman pun tersdia lengkap di sana,” ungkap Yanti, sapaan akrabnya.

Yanti berharap masyarakat terutama para milenial akan terus teredukasi bahwa saat ini, pascapandemi covid-19 adalah waktunya yang tepat untuk beli properti. Saat ini adalah Time to buy, karena harga sedang turun dan bunga Bank rendah.

“Masyarakat nggak musti pusing menyiapkan duit banyak, sebab uang muka sudah sangat rendah dan bunga angsuran pun hanya 4,71 persen. Selain itu, kami juga menawarkan bonus bebas biaya provisi, administrasi dan appraisal serta saldo tabungan s/d Rp710 ribu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi konsumen terutama milenial untuk menunda beli rumah,” pungkasnya. (zh)

JAKARTA, KORIDOR—Menutup tahun 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan perolehan laba bersih yang meroket 665,71% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di tengah tekanan pandemi, Bank BTN sukses meraih laba bersih senilai Rp1,60 triliun pada kuartal IV/2020, melambung tinggi dari posisi Rp209 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Plt. Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan lompatan laba bersih tersebut ditopang oleh lima strategi utama perseroan yang digelar sepanjang 2020. Selain itu, sektor perumahan juga menjadi penopang suburnya pundi-pundi laba BTN karena bergerak positif di tengah koreksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi.

“Dengan strategi tersebut membuktikan kami tidak hanya bisa memperbaiki kinerja bisnis tapi juga bertahan di tengah tekanan akibat pandemi. Tahun ini, kami optimistis dengan strategi tersebut beserta potensi di sektor properti, Bank BTN akan mencetak laba bersih yang terus melaju positif,” jelas Nixon dalam acara Media Brief Paparan Kinerja per 31 Desember 2020 di Jakarta, Senin (15/2).

Nixon merinci lima strategi yang dilakukan perseroan antara lain memaksimalkan penerapan good corporate governance (GCG), sentralisasi proses bisnis,  penguatan permodalan dan pendanaan. Selain itu, perseroan juga akan meningkatkan kualitas kredit dan menggenjot efisiensi.

Dalam laporan keuangan emiten bersandi saham BBTN tersebut, laba bersih perseroan ditopang pendapatan bunga sebesar Rp25,16 triliun pada kuartal IV/2020. Pendapatan bunga tersebut disumbang oleh penyaluran kredit yang tetap bertumbuh meski berada di bawah tekanan pandemi.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dengan pertumbuhan sebesar 8,63% yoy menjadi Rp120,72 triliun per kuartal IV/2020 menjadi penopang utama pertumbuhan kredit di BTN. Dengan catatan  positif KPR Subsidi tersebut, membuat kredit perumahan BTN secara total naik sebesar 2,29% yoy menjadi Rp234,78 triliun per kuartal IV/2020.

Di segmen kredit non perumahan, BBTN tercatat telah menyalurkan kredit senilai Rp25,32 triliun. Kinerja penyaluran tersebut ditopang oleh kredit korporasi dan kredit konsumer yang naik masing-masing sebesar 77,81% dan 4,55% menjadi Rp11,94 triliun dan Rp5,11 triliun per 31 Desember 2020. Dengan total penyaluran tersebut, kredit Bank BTN tercatat mencapai Rp260,11 triliun atau naik 1,68% yoy pada kuartal IV/2020 dari Rp255,82 triliun di kuartal IV/2019.

Kualitas kredit bank yang menginjak usia 71 tahun pada 9 Februari lalu ini juga mencatatkan tren membaik. Per 31 Desember 2020, Non Performing Loan (NPL) net Bank BTN tercatat sebesar 2,06% atau turun 90 bps dari 2,96% di periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu rasio coverage Bank BTN juga meningkat mencapai lebih dari 2 kali lipat sebagai antisipasi penurunan kualitas kredit akibat pandemi Covid-19. Pada kuartal IV/2020, rasio coverage Bank BTN tercatat sebesar 115,02% atau melonjak dari 50,01% pada kuartal IV/2019.

Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BBTN  menguat dengan cost of fund (CoF) yang membaik. DPK bank spesialis pembiayaan perumahan tersebut mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 23,84% yoy dari Rp225,4 triliun pada kuartal IV/2019 menjadi Rp279,13 triliun di periode yang sama tahun lalu. Peningkatan DPK Bank BTN didominasi oleh kenaikan giro sebesar 38,24% menjadi Rp72,04 triliun per kuartal IV/2020. Dengan peningkatan DPK tersebut, loan to deposit ratio (LDR) BBTN pun terus turun ke level 93,19% pada kuartal IV/2020 dari 113,50% di kuartal IV/2019. CoF perseroan juga terus mencatatkan penurunan menjadi 4,79% di kuartal IV/2020 dari 5,68% di kuartal IV/2019.

Permodalan Bank BTN juga makin tebal dengan penerbitan Junior Global Bond yang diterbitkan pada awal 2020. Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan per kuartal IV/2020 tercatat naik 202 bps menjadi 19,34%. Dengan peningkatan di seluruh lini bisnis tersebut, aset Bank BTN tumbuh 15,85% yoy menjadi Rp361,20 triliun pada kuartal IV/2020. Posisi tersebut naik dari Rp311,77 triliun di kuartal IV/2019.

Tidak mau kalah dengan induk, kinerja Syariah BTN yang saat ini masih sebagai unit usaha perseroan juga menunjukkan kinerja positif. Hal ini dapat dilihat dari aset Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN yang  tumbuh sebesar 16,37% yoy menjadi Rp33,03 triliun pada kuartal IV/2020.

DPK yang dihimpun UUS BTN juga  tumbuh 9,02% yoy menjadi Rp23,83 triliun di akhir Desember 2020. BTN Syariah juga terus melakukan peningkatan pencadangan dengan coverage ratio naik level menjadi 55,55% pada kuartal IV/2020 dari 38,68% di periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, sejalan dengan proyeksi positif pada sektor properti yang ditopang oleh prospek perbaikan ekonomi nasional, Bank BTN membidik pertumbuhan laba bersih tahun 2021 pada kisaran 50% – 70%. Untuk mencapai target tersebut, BBTN menargetkan kredit dan DPK tumbuh pada kisaran  7% – 9%.

“Kami optimis, dengan proyeksi dan potensi yang ada meskipun masih di tengah pandemi, laba bersih perseroan tahun 2021 dapat  tetap tumbuh pada kisaran Rp2,5 triliun – Rp2,8 triliun atau naik sekitar 50% – 70% secara tahunan,” ujar Nixon.

Nixon menjelaskan proyeksi peningkatan laba bersih tersebut akan banyak ditopang oleh penghematan biaya dana. Selain itu, Bank BTN  juga akan mengandalkan penguatan digital untuk mendorong efisiensi dan fee based income (FBI). Jajaran Direksi Bank BTN pun tetap mengutamakan upaya mendorong sektor pembangunan perumahan sebagai core business Bank BTN. Sebab, lanjut Nixon, sektor tersebut dapat membawa dampak ekonomis bagi 174 industri turunan lainnya, sehingga turut bermanfaat bagi perekonomian nasional.

“Ini akan berdampak sangat positif dalam mendorong ekonomi nasional dan kami optimis BTN akan dapat memainkan perannya dengan baik sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,”  tegas Nixon.

 

JAKARTA, KORIDOR—Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menertibkan bisnis bank-bank milik negara atau Himbara diyakini bakal berdampak positif bagi bank-bank BUMN termasuk dalam hal ini PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Pasalnya bisnis perumahan subsidi yang menjadi fokus utama BTN juga mendapatkan perhatian dari manteri BUMN tersebut.

Akankah dengan keputusan Menteri BUMN tersebut, kuota rumah subsidi seperti skema FLPP yang didapat anggota Himbara akan diserahkan kepada BTN sesuai fokus bisnisnya?

Namun yang pasti langkah Menteri BUMN tersebut didukung oleh anggota Komisi XI DPR RI dan asosiasi pengembang.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendukung penuh langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin menertibkan bisnis Bank BUMN agar kembali pada sektornya masing-masing. Dengan fokus pada sektor masing-masing maka akan memperkuat kinerja bank BUMN tersebut serta menghilangkan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Saya setuju dengan wacana dari Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing. Seperti BTN akan fokus sepenuhnya pada pembiayaan perumahan terutama perumahan bersubsidi. Untuk BRI fokus pada UMKM juga sangat bagus. Karena core competence serta pembidangan dan sejarah lahirnya BRI untuk mengurusi UMKM,” ujar Misbakhun ketika dihubungi, Minggu (14/2/2021).

Menurut Misbakhun sudah sewajarnya BTN diberikan sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi, Karena BTN punya sejarah panjang dan pengalaman serta data yang sangat memadai bagaimana mengelola sektor pembiayaan perumahan ini.

“BTN lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan ini,” tegasnya.

Begitu juga dengan BRI, menurut dia, sejarah lahirnya BRI sangat berhubungan erat dengan sektor UMKM. Misbakhun menuturkan, pembidangan ini harus semakin dikuatkan dalam bentuk strategi dan visi misi. Kemudian diterapkan dalam sebuah arahan yang bisa diimplementasikan.

“Harus ada direction atau perintah yang sifatnya tertulis dan menjadi instruksi. Supaya yang menjadi keinginan Menteri BUMN itu bisa dilaksanakan,” paparnya.

Lebih lanjut Misbakhun menegaskan, saat ini situasi ekonomi mengalami tekanan karena pandemi. Namun sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan.

Untuk itu, dia meyakini, sektor perumahan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, karena masih dibutuhkan masyarakat dan potensinya masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah. “Permintaan rumah subsidi juga masih tinggi dibandingkan rumah komersial dan sektor lainnya,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, perumahan subsidi harus jadi fokus utama pemerintah kedepan dengan pembiayaan, pendanaan dan anggaran dialokasikan ke sektor tersebut. “Dengan konsentrasi di sana pelan-pelan ekonomi bisa diangkat salah satunya dari perumahan bersubsidi,” katanya.

Untuk itu, dalam masa pandemi ini dan melihat daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi, Misbakhun menyarankan agar anggaran atau kuota rumah subsidi ditambahkan menjadi 400.000 hingga 600.000 unit. Jika ini bisa diterapkan maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga besar. “Karena sektor ini pasarnya masih sangat luas dan dari sisi risiko juga sangat aman karena ada agunannya berupa rumah,” pungkas Misbakhun.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai bahwa penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.

“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN,” kata Junaidi.

Menurutnya, bila penyaluran dana subsidi diberikan kepada semua perbankan justru tidak fokus, apalagi bila progres penyaluran tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. “Ya ngapain juga ikut kerja sama kalau penyaluran tidak sesuai, lebih baik kepada perbankan yang punya bukti jelas penyaluraannya,” kata dia.

Karena itu, ia juga berharap kepada pemerintah untuk lebih cepat menyalurkan dana rumah subsidi agar masyarakat kecil bisa segera mendapatkan rumah yang layak. Termasuk perbankan untuk mempermudah proses KPR dan aturan yang tidak berlibet dan memberatkan konsumen ataupun juga developer.

Sementara Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menilai sebaiknya dari total anggaran FLPP sebesar 60% dialokasi untuk BTN. Sedangkan bank-bank lain diberikan kuota 20%, sisanya 20% untuk cadangan kalau salah satu bank habis duluan. “Maka sisa 20% cadangan bisa dialokasikan untuk kelompok bank yang habis duluan,” paparnya.(*zh)

JAKARTA, KORIDOR— Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  memastikan batas harga rumah KPR Sejahtera tidak akan naik pada 2021 ini. Kebijakan ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan berbagai hal termasuk kondisi perekonomian nasional yang kurang menguntungkan dalam beberapa waktu belakangan ini.

 

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan, Kondisi Covid – 19 yang masih melanda tanah air saat ini membuat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menurun.  Karena itu Pemerintah memastikan bahwa harga rumah FLPP untuk tahun 2021 tidak akan mengalami kenaikan dan tetap menggunakan harga rumah tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 Tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, dengan lima kelompok wilayah persebaran rumah.

 

“Dengan tidak naiknya harga rumah FLPP tahun 2021 maka diperkirakan capaian realisasi FLPP akan melebihi target yang ditetapkan. Sekitar 170.000 unit rumah diperkirakan bisa tercapai,” ujar Arief optimis.

 

Terkait dengan hal tersebut, disarankan kepada pengembang perumahan subsidi untuk mengurangi atau menghilangkan bangunan yang sifatnya kosmetik sehingga beban harga akan berkurang. “Prioritaskan konstruksi yang berperan penting untuk bangunan rumah. Jika sudah terlalu banyak aksesoris, berarti bisa dikategorikan rumah komersil. Dipastikan bank pelaksana bisa mengkomunikasikan dengan pengembang,” jelas Arief.

 

Adapun batasan harga jual rumah bersubsidi terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu: Jawa (kecuali Jabodetek) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai), Rp 150.500.000,-; Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu), Rp 164.500.000,-; Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepualaun Anambas), Rp 156.500.000,-; Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Mahakam Ulu, Rp 168.000.000,- ; serta Papua dan Papua Barat, Rp 219.000.000,-. (eza)

JAKARTA, KORIDOR— Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menutup penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2020 per 28 Desember dengan capaian sebesar 106,59%. Hal tersebut setara dengan nilai Rp11,23 Triliun bagi 109.253 unit rumah. Sehingga total capaian penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 28 Desember 2020 adalah sebesar Rp55,59 Triliun untuk 764.855 unit rumah. Adapun kelompok penerima FLPP berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2010 hingga per 28 Desember 2020 antara lain: Swasta 72,55%; PNS 12,08%; Wiraswasta 8,30%; TNI/Polri 3,95%; dan Lainnya 3,12%.

Di tahun 2021 mendatang, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP melalui PPDPP PUPR dengan target sebesar Rp19,1 Triliun untuk 157.500 unit rumah. Target yang lebih tinggi daripada tahun 2020 tersebut akan disalurkan melalui 30 bank pelaksana sesuai dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 lalu. Adapun 30 Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah, antara lain : Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, Syariah BPD DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, dan BPD Jambi Syariah.

Di waktu yang sama dalam penandatangan PKS tersebut, PPDPP bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang didampingi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) bersama dengan Dirjen Perumahan, juga meluncurkan Aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) yang bertujuan untuk memastikan kelayakan bangunan yang dibangun oleh para pengembang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang salah satunya di dalam mengatur tentang standar kualitas rumah subsidi.

Arief Sabaruddin selaku Direktur Utama PPDPP, menyampaikan bahwa di tahun 2021 selama 6 bulan awal SiPetruk masih dalam tahap sosialisasi kepada seluruh asosiasi pengembang. Setelahnya baru akan diterapkan sebagai salah satu syarat bagi para pengembang untuk dapat mengajukan huniannya masuk dalam SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang kemudian dapat disajikan di dalam SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

“Spirit kami dalam menciptakan SiPetruk adalah untuk menciptakan sebuah iklim usaha positif yang lebih sehat di bidang properti, khususnya pada rumah susbidi. Aplikasi ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dalam memperoleh rumah Subsidi. Kami tidak memberlakukan punishmnent atau blacklist, hanya saja bagi yang tidak memenuhi ketentuan maka tidak akan lolos dalam SiPetruk, yang berarti tidak akan masuk pada SiKumbang, dan tidak dapat menjualnya sebagai rumah subsidi pada SiKasep” terang arief.

Transformasi Layanan Digital Penuh

Peluncuran Sistem e-FLPP pada tahun 2016 lalu menjadi cikal bakal pengembangan berbagai teknologi informasi yang ada di PPDPP saat ini, seperti e-Monev, SiKasep, SiKumbang, SiPetruk, e-FLPP 2.0, dan berbagai teknologi lainnya yang menjadikan PPDPP memiliki Big Data SiKasep yang mampu mengidentifkasi kebutuhan dan ketersediaan (supply & demand) hunian secara lebih nyata (real time). Pengembangan teknologi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2019 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Arief mengakui, awal keberadaan SiKasep dan berbagai pengembangan inovasi terkait sempat menuai pro dan kontra di mata publik. “Ketika melakukan perubahan, wajar jika sempat timbul gejolak. Namun kami optimis, karena niat dan tujuan pemerintah adalah untuk memastikan dana FLPP dapat diterima oleh orang yang tepat dengan hunian yang layak. Ibaratkan proses pembentukan mutiara dalam kerang, bersakit-sakit dahulu lambat laun akan menjadi sebuah perhiasan” ujar Arief

Optimisme PPDPP tersebut berujung pada berbagai apresiasi dari para stakeholder di penghujung tahun 2020, PPDPP setidaknya menerima enam penghargaan bertemakan inovasi layanan, seperti dari Housing Estate Awards 2020, Property & Bank Awards 2020, dan IT Works Awards 2020. Hal yang serupa juga diapresiasikan oleh Menteri PUPR dan Dirjen DJPI. Menteri PUPR mengingatkan bahwa seluruh stakeholder harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi jika tidak ingin tertinggal. (*)

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau Bank BTN dan Agence Française de Développement (AFD), sebuah lembaga keuangan Prancis, telah sepakat berkolaborasi dalam pengembangan sektor perumahan rendah emisi dan terjangkau di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak yang diwakili oleh Direktur Finance, Planning and Treasury Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu dan AFD Country Director Emmanuel Baudran pada akhir November 2020 lalu.

“Bank BTN sedang melakukan penjajakan untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang di bidang properti khususnya green financing. Aktivitas ini merupakan inisiatif strategis Bank BTN dalam rangka mendukung visi sebagai Best Mortgage Bank  di wilayah Asia Tenggara tahun 2025 yang rencana realisasinya diharapkan dapat dilakukan di tahun 2021,” ucap Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangan resminya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Perjanjian ini merupakan rencana kerja sama kedua institusi dalam mengembangkan proyek terutama terkait dengan penanganan perubahan iklim.

Dalam rencana tersebut, kedua institusi akan mempelajari penggunaan konsep Perumahan Smart City guna memberikan nilai tambah pada kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan.

“Bank BTN ingin berkontribusi pada pembiayaan properti ramah lingkungan yang masih terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia,” jelas Nixon.

“Bank BTN juga ingin mendukung upaya pemerintah khususnya Kebijakan Energi Nasional di mana pemerintah menetapkan untuk mengurangi intensitas energi sebesar 1% per tahun hingga tahun 2025 dan mencapai penghematan energi final sebesar 17% pada tahun 2025,” lanjutnya.

Green Financing di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Disamping itu, Bank BTN juga mendukung green economy guna meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

Bank BTN berharap dapat mengkonkritkan MoU tersebut menjadi sebuah perjanjian kerja sama dengan perkiraan penandatangan perjanjian pada tahun 2021.

AFD dan Bank BTN telah berdiskusi mengenai struktur pinjaman, proyek properti yang akan dibiayai melalui funding dari AFD, dan potensi pembiayaan sampai dengan €100 juta.

Pembiayaan dari AFD akan digunakan oleh Bank BTN untuk membiayai proyek perumahan dengan konsep green financing di Indonesia namun dengan harga yang masih terjangkau bagi kalangan MBR.

Sementara itu, AFD Country Director, Emmanuel Baudran, mengatakan penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dari kolaborasi AFD dan Bank BTN untuk membiayai kebutuhan perumahan murah dan rendah emisi di Indonesia.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga sejalan dengan deklarasi yang dibuat pada Finance in Common Summit yang diadakan beberapa minggu lalu di Paris, dimana 450 bank pembangunan berkomitmen untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) dan memerangi perubahan iklim,” ujar Emmanuel Baudran.

Tindakan ini sepenuhnya sejalan dengan strategi AFD, yaitu 100% sejalan dengan Paris Agreement, dan menggambarkan kemampuannya untuk bekerja sama dengan bank publik untuk mencapai tujuan ini.

Secara keseluruhan, kerja sama yang dilakukan di antaranya akan berupa pembangunan perumahan di kota-kota di Indonesia, pengembangan pembiayaan konstruksi hijau bersama dengan kebijakan dan model keuangan berkelanjutan, penentuan wilayah potensial untuk kerja sama dan bantuan teknis dalam rangka mendukung kegiatan Bank BTN.

Tentang AFD

AFD adalah lembaga keuangan publik yang inklusif dan aktor utama dalam kebijakan pembangunan Prancis. AFD membuat komitmen untuk proyek-proyek yang meningkatkan kehidupan masyarakat di negara berkembang dan negara lainnya.

AFD bekerja di sektor energi, kesehatan, keanekaragaman hayati, air, teknologi digital, pelatihan – dan mendukung transisi ke dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Seluruh aktivitas AFD sepenuhnya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui jaringan 85 agensinya, AFD beroperasi di 109 negara dan saat ini mendukung lebih dari 3.600 proyek pembangunan.

AFD mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2007 dengan fokus untuk melawan perubahan iklim. Sejak itu, AFD telah memobilisasi lebih dari EUR 2,5 miliar pembiayaan di Indonesia, yang tujuannya untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). www.afd.fr/en

JAKARTA,KORIDOR—Pemerintah kembali menggulirkan Dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran Rp9,1 triliun untuk 157.500 unit rumah melalui 30 bank pelaksana. Anggaran tersebut terdiri dari Dana DIPA sebesar Rp16,62 Triliun dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp2,5 Triliun.

Bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tanggal 18 Desember 2020, secara serentak 30 bank pelaksana tersebut melakukan penandatangaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, baik secara langsung di lokasi dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Adapun 30 Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah, antara lain : Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, Syariah BPD DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, dan BPD Jambi Syariah.

Bank pelaksana yang hadir di lokasi diantaranya 5 Bank Nasional yaitu Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BRI Syariah; dan 4 Bank Pembangunan Daerah yaitu BPD BJB, BPD NTB Syariah, BPD Sumselbabel, dan BPD Jatim Syariah.

Hadir menyaksikan Penandatanganan PKS Tahun 2021, Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono didampingi para pejabat Eselon I Kementerian PUPR dan Direktur Utama PPDPP. Arief Sabaruddin, selaku Direktur Utama PPDPP sampaikan bahwa realisasi penyaluran FLPP tahun 2020 per 17 Desember 2020 telah mencapai Rp10,87 Triliun untuk 105.960 unit rumah, atau sebesar 103,38%. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 17 Desember 2020 telah mencapai Rp55,24 Triliun untuk 761.562 unit rumah.

“Kami laksanakan evaluasi penyaluran FLPP tahun 2020 berdasarkan Kinerja realisasi penyaluran Dana FLPP, Ketepatan sasaran KPR Sejahtera serta dukungan operasional” terang Arief.

Sedangkan dalam menentukan kuota awal Tahun 2021, PPDPP menetapkan kriteria berdasarkan Data Realisasi FLPP, Data Potensi Debitur SiKasep, dan Nilai Evaluasi Bank. Selain itu, dalam penyaluran FLPP Tahun 2021 Arief menyatakan PPDPPkan berfokus pada Kinerja Realisasi Penyaluran FLPP, Ketepatan Sasaran KPR Sejahtera FLPP, dan Kualitas Bangunan Rumah Subsidi.

Peluncuran Aplikasi SiPetruk

Guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pada kegiatan yang sama tersebut PPDPP sekaligus meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Menteri Basuki menjelaskan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.

“Kualitas bangunan tidak dapat ditawar, karena itu merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat” tegas Menteri Basuki.

Pada Tahun 2020 PPDPP melakukan berbagai gebrakan inovasi penyaluran FLPP dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mencari rumah hanya dalam satu genggaman di smartphone. Aplikasi tersebut diiringi dengan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang diperuntukkan bagi para pengembang yang menyediakan rumah Subsidi.

Rangkaian aplikasi tersebut merupakan bagian dari sistem Big Data SiKasep yang dapat menjawab kondisi backlog perumahan secara lebih nyata dan real time. Pengembangan sistem e-FLPP 2.0 yang dilakukan tahun 2020 juga menyempurnakan proses bisnis penyaluran FLPP lebih cepat dan optimal.

Di tahun 2020 PPDPP juga telah melaksanakan proses kerjasama dengan lembaga di luar perbankan guna meningkatkan layanan ketepatan penyaluran FLPP, seperti dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Pengelola Jasa Konstruksi (LPJK), Perusahaan Listrik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera).

Selain itu, PPDPP juga melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) penguatan proses bisnis dan alternatif pendanaan FLPP di daerah, seperti dengan Pemda Jawa Barat, Pemda Sumut, Pemda Sulsel, dan Pemda Kalsel.

 

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menggelar pameran perumahan virtual untuk mendukung sektor perumahan yang  mencatatkan pertumbuhan positif di tengah kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pameran tersebut juga diselenggarakan untuk mendongkrak kinerja penyaluran kredit perseroan, disamping untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

Adapun, virtual expo ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang sukses digelar oleh Bank BTN pada Agustus lalu. Dalam ajang tersebut, terpantau lebih dari 2 juta orang berselancar di situs ipex.btnproperti.co.id untuk membeli hunian idaman.

Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan di tengah tekanan pandemi, sektor  perumahan mencatatkan pertumbuhan mencapai 2% pada triwulan III/2020. Sementara, tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhannya ekonomi bakal mencapai 5% dan sektor perumahan menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional bergerak naik.

Melalui pameran virtual tersebut, lanjutnya, menjadi langkah perseroan untuk mendukung catatan positif pada sektor perumahan yang menjadi core business Bank BTN.

“Peluang sektor properti untuk tumbuh masih besar di tengah angka backlog yang tinggi. Melalui virtual expo ini, kami menargetkan angka transaksi Rp500 Miliar dengan tingkat kunjungan 1 juta pengungjung. Ajang virtual expo ini juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap untuk memiliki rumah secara online dengan bunga KPR [Kredit Pemilikan Rumah] murah di masa pandemi Covid-19,” jelas Pahala di sela pembukaan KPR BTN Virtual Expo di Jakarta, Senin (14/12).

Dalam pameran yang digelar sebagai salah satu rangkaian  Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 KPR Bank BTN tersebut, Perseroan  menggandeng sekitar 75 pengembang. Dengan dukungan pengembang  tersebut, ada sekitar ratusan proyek perumahan yang bisa ditinjau dan dibeli masyarakat secara virtual melalui portal www.btnproperti.co.id.

Untuk masyarakat fixed income, Bank BTN menawarkan bunga sebesar 4,4% fixed selama 1 tahun. Kemudian, untuk masyarakat non-fixed income, bunga yang ditawarkan yakni sebesear 7,44% fixed 1 tahun.

Selain itu, Bank BTN juga memberikan promosi berupa bebas biaya admin, provisi, dan appraisal. Promosi lainnya yang juga dapat dinikmati masyarakat adalah diskon asuransi jiwa hingga 15% dan top up tabungan hingga Rp440 ribu. “Berbagai kemudahan tersebut bisa dinikmati masyarakat Indonesia mulai 14 Desember 2020 hingga 14 Januari 2021,” tutur Pahala.

Pahala menuturkan ada berbagai inovasi yang telah perseroan lakukan terutama dalam mendukung program perumahan nasional. Tujuannya, agar  bisnis sektor perumahan tetap berjalan pada masa pandemi Covid-19 dan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya untuk memiliki rumah layak yang mereka idamkan.

Pahala melanjutkan, virtual property expo dengan dukungan layanan serba digital melalui mobile banking merupakan sarana yang Bank BTN siapkan dan menjadi jawaban bagi masyarakat untuk punya rumah dengan mudah melalui Bank BTN.

Sementara itu, hingga Oktober 2020, emiten bersandi saham BBTN  mencatatkan pertumbuhan positif pada segmen KPR subsidi. Perseroan mencatatkan KPR Subsidi tumbuh di level 6,09% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp104,46 triliun pada Oktober 2020. BBTN pun tercatat telah menyalurkan KPR non-subsidi senilai Rp71,91 triliun hingga bulan ke sepuluh tahun ini.

Di segmen pembiayaan syariah yang didominasi KPR pun, BTN Syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,31% yoy menjadi Rp24,56 triliun per Oktober 2020. “Melalui pameran ini, kami harapkan mampu mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan. Kami menargetkan secara keseluruhan kredit akan tumbuh

JAKARTA,KORIDOR—Komitmen dan kontribusi  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam perannya menjadi mitra pemerintah untuk menyediakan perumahan layak bagi masyarakat makin fokus dan terarah.  Sejak Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) diluncurkan pada tanggal 10 Desember  tahun 1976, Bank BTN sebagai Bank pertama yang didaulat Pemerintah membantu masyarakat dalam hal pembiayaan perumahan, Bank BTN tak berhenti berinovasi dan mengembangkan produk KPR agar mudah dijangkau seluruh segmen masyarakat. Bahkan pada Tahun 2020, di tengah pandemi,  Bank BTN tetap menjalankan perannya untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu.

“Perjalanan panjang Bank BTN di segmen pembiayaan perumahan dan sektor pendukungnya sudah genap 44 tahun penuh dengan tantangan yang selalu memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, mendukung Pemerintah dalam misinya mensejahterakan masyarakat dan menjadikan Bank BTN sendiri sebagai Bank KPR terbaik di Indonesia maupun di Asia Tenggara kelak,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury , saat press conference HUT KPR BTN ke 44 di Jakarta, Kamis (10/12).

Selama 44 tahun sejak akad KPR perdana dilakukan di Semarang, Jawa Tengah hingga hari ini Bank BTN telah mengucurkan pembiayaan KPR senilai Rp 317 triliun yang dinikmati lebih dari 5 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Adapun dari  keseluruhan pembiayaan KPR sebanyak 76% mengalir ke segmen KPR Subsidi sementara sisanya mengakir ke segmen KPR non subsidi.

Dengan pencapaian tersebut, tak heran Bank yang dulunya bernama Postpaarbank ini menguasai pangsa pasar KPR (baik subsidi maupun non subsidi) sebesar lebih dari 40%.  Khusus pada segmen KPR Subsidi, secara akumulasi sejak tahun 2010 hingga November 2020 Bank BTN menguasai pangsa pasar sebesar 89%.

Besarnya pangsa pasar dan penyaluran KPR Subsidi tak lepas dari inovasi dan promosi yang terus dilakukan Bank BTN untuk mendukung skema subsidi yang diputuskan Pemerintah, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Uang Muka, Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan juga KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Selain  itu Bank dengan kode saham BBTN  ini juga pro aktif dalam menyalurkan KPR subsidi dengan bekerjasama dengan komunitas seperti Tukang Cukur, Ojek online dan lain sebagainya.

Sementara untuk segmen KPR non subsidi, Bank BTN baru-baru ini meracik program KPR khusus  menyesuaikan dengan segmen yang dibidik, misalnya KPR Gaess For Millenials untuk generasi millennial yang ingin berinvestasi atau memiliki rumah pertamanya dan KPR Patriot yang digarap khusus bagi TNI/Polri.

Selain dengan program KPR  khusus, Bank BTN juga makin inovatif di era disrupsi teknologi. Dengan pengembangan fitur-fitur di Mobile Bankingnya, Bank dengan kode saham BBTN ini juga terus meningkatkan performa portal aplikasi KPR Online www.btnproperti.co.id dan lelang rumah online di www.rumahmurahbtn.co.id.

“Produk KPR yang kami berikan menyesuaikan dengan segmen masyarakat yang beragam, dan kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Penyediaan Perumahan, Kementerian BUMN yang mendukung Bank BTN sehingga dapat menawarkan produk KPR yang disukai masyarakat,” kata Pahala.

PROMO SUKU BUNGA KREDIT 4,44%

Pada hari istimewa menyambut Hari Ulang Tahun Kredit Perumahan Rakyat (KPR) ke 44 yang jatuh tanggal 10 Desember 2020, Bank BTN mengelar beragam program promosi.

Promosi tersebut antara lain, suku bunga kredit untuk KPR  mulai 4,44% fixed selama 1 tahun, serta bebas biaya-biaya seperti biaya administrasi, appraisal, provisi dan juga ada tambahan top up tabungan senilai Rp 144.000 hingga Rp 440.000 tergantung besaran plafon yang diterima.

“Promo yang kami gelar, merupakan persembahan bagi masyarakat yang selama ini mempercayai Bank BTN sebagai pilihannya tidak hanya untuk KPR tapi juga menabung,” kata Pahala.

Tidak hanya bagi calon debitur, program istimewa dalam rangka HUT KPR tersebut juga dapat dinikmati debitur yang aktif melakukan transaksi  karena Bank BTN bekerjsama dengan sejumlah merchant untuk memberikan diskon, seperti di KFC, Kedai Kopi Excelso dan lain sebagainya.

Selain diskon, juga ada cashback senilai Rp 44.000 bagi nasabah BTN yang bertransaksi di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Untuk pengguna e-wallet seperti Linkaja dan Gopay juga mendapatkan promo khusus cashback saldo  e-wallet jika melakukan top up menggunakan Bank BTN dan masih banyak lagi lainnya.

Tidak ketinggalan, untuk nasabah loyal yang aktif bertransaksi dan menabung sehingga menggumpulkan poin spekta,  dapat ikut dalam lelang khusus yang digelar BTN menyambut HUT KPR ke 44 pada tanggal 17 Desember 2020.  Akan ada 4 lelang dengan hadiah Motor Yamaha NMAX, ponsel Samsung s20 dan dapat ada 4 redemption (penukaran) poin untuk 44 buah air fryer.

Selain program promo tersebut, Bank BTN juga menggelar acara khusus yang diadakan di era new normal atau adaptasikebiasan baru, seperti acara olahraga virtual ride and run sejak tanggal 7-20 Desember 2020. Selain acara hiburan, Bank BTN juga menggelar webinar Indonesia Property Outlook 2021 bertajuk Peran Sektor Properti/Perumahan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2021.

“Kami berharap pada tahun kedepan, Bank BTN tetap menjadi penyalur KPR terbaik  dan dapat menjadi mitra terpercaya pemerintah untuk Program Sejuta rumah sesuai dengan misi kami menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia pada tahun 2025,” tutup Pahala.