JAKARTA, KORIDOR—Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menertibkan bisnis bank-bank milik negara atau Himbara diyakini bakal berdampak positif bagi bank-bank BUMN termasuk dalam hal ini PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Pasalnya bisnis perumahan subsidi yang menjadi fokus utama BTN juga mendapatkan perhatian dari manteri BUMN tersebut.
Akankah dengan keputusan Menteri BUMN tersebut, kuota rumah subsidi seperti skema FLPP yang didapat anggota Himbara akan diserahkan kepada BTN sesuai fokus bisnisnya?
Namun yang pasti langkah Menteri BUMN tersebut didukung oleh anggota Komisi XI DPR RI dan asosiasi pengembang.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendukung penuh langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin menertibkan bisnis Bank BUMN agar kembali pada sektornya masing-masing. Dengan fokus pada sektor masing-masing maka akan memperkuat kinerja bank BUMN tersebut serta menghilangkan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Saya setuju dengan wacana dari Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing. Seperti BTN akan fokus sepenuhnya pada pembiayaan perumahan terutama perumahan bersubsidi. Untuk BRI fokus pada UMKM juga sangat bagus. Karena core competence serta pembidangan dan sejarah lahirnya BRI untuk mengurusi UMKM,” ujar Misbakhun ketika dihubungi, Minggu (14/2/2021).
Menurut Misbakhun sudah sewajarnya BTN diberikan sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi, Karena BTN punya sejarah panjang dan pengalaman serta data yang sangat memadai bagaimana mengelola sektor pembiayaan perumahan ini.
“BTN lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan ini,” tegasnya.
Begitu juga dengan BRI, menurut dia, sejarah lahirnya BRI sangat berhubungan erat dengan sektor UMKM. Misbakhun menuturkan, pembidangan ini harus semakin dikuatkan dalam bentuk strategi dan visi misi. Kemudian diterapkan dalam sebuah arahan yang bisa diimplementasikan.
“Harus ada direction atau perintah yang sifatnya tertulis dan menjadi instruksi. Supaya yang menjadi keinginan Menteri BUMN itu bisa dilaksanakan,” paparnya.
Lebih lanjut Misbakhun menegaskan, saat ini situasi ekonomi mengalami tekanan karena pandemi. Namun sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan.
Untuk itu, dia meyakini, sektor perumahan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, karena masih dibutuhkan masyarakat dan potensinya masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah. “Permintaan rumah subsidi juga masih tinggi dibandingkan rumah komersial dan sektor lainnya,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, perumahan subsidi harus jadi fokus utama pemerintah kedepan dengan pembiayaan, pendanaan dan anggaran dialokasikan ke sektor tersebut. “Dengan konsentrasi di sana pelan-pelan ekonomi bisa diangkat salah satunya dari perumahan bersubsidi,” katanya.
Untuk itu, dalam masa pandemi ini dan melihat daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi, Misbakhun menyarankan agar anggaran atau kuota rumah subsidi ditambahkan menjadi 400.000 hingga 600.000 unit. Jika ini bisa diterapkan maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga besar. “Karena sektor ini pasarnya masih sangat luas dan dari sisi risiko juga sangat aman karena ada agunannya berupa rumah,” pungkas Misbakhun.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai bahwa penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.
“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN,” kata Junaidi.
Menurutnya, bila penyaluran dana subsidi diberikan kepada semua perbankan justru tidak fokus, apalagi bila progres penyaluran tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. “Ya ngapain juga ikut kerja sama kalau penyaluran tidak sesuai, lebih baik kepada perbankan yang punya bukti jelas penyaluraannya,” kata dia.
Karena itu, ia juga berharap kepada pemerintah untuk lebih cepat menyalurkan dana rumah subsidi agar masyarakat kecil bisa segera mendapatkan rumah yang layak. Termasuk perbankan untuk mempermudah proses KPR dan aturan yang tidak berlibet dan memberatkan konsumen ataupun juga developer.
Sementara Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menilai sebaiknya dari total anggaran FLPP sebesar 60% dialokasi untuk BTN. Sedangkan bank-bank lain diberikan kuota 20%, sisanya 20% untuk cadangan kalau salah satu bank habis duluan. “Maka sisa 20% cadangan bisa dialokasikan untuk kelompok bank yang habis duluan,” paparnya.(*zh)
