Finansial

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—BP Tapera menggandeng Humas Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Forum Bakohumas pada Kamis (3/10) dengan tema “Kenapa Harus Tapera?” di Jakarta. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam forum Bakohumas ini menyampaikan bahwa urgensi dibutuhkannya program Tapera sebagai solusi untuk percepatan pemenuhan backlog perumahan (melalui membeli/membangun) dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (melalui merenovasi).

“Program Tapera untuk menghimpun dan menyediakan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, yang kemudian disalurkan untuk menurunkan suku bunga/margin pembiayaan perumahan sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan,” jelas Heru Pudyo Nugroho di depan sejumlah pejabat perwakilan Humas Kementerian/Lembaga Seluruh Indonesia secara luring serta segenap Aparatur Sipil Negara yang ikut hadir secara  daring..

Lebih lanjut Heru Pudyo Nugroho sangat menyadari forum Bakohumas ini merupakan wadah yang strategis dalam menyampaikan, mengelola, mempromosikan, serta  mendiseminasikan informasi-informasi pemerintah kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pegawai yang ada di dalam instansi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Hal ini juga dipertegas oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary yang hadir mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurutnya, peran Humas tentunya sangat krusial dalam mendukung implementasi dan sosialisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. “Humas dibutuhkan untuk membangun pemahaman yang baik guna meluruskan persepsi publik tentang kebijakan ini,” ungkap Septriana Tangkary.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P Napitupulu menyampaikan agar dipahami bahwa BP Tapera merupakan suatu badan yang sangat dibutuhkan kehadirannya bagi masyarakat dalam pembiayaan perumahan. Untuk itu Nixon L.P Napitupulu mengusulkan BP Tapera mengoptimalisasikan kerjasama BP Tapera dengan ekosistem perumahan, instansi terkait untuk akuisisi peserta dan peningkatan tata kelola dan integrasi risk management.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan dan manfaat dari program Tapera ini dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam membangun narasi positif yang kuat dapat diamplifikasikan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif melalui lintas kanal/saluran sosialisasi antar Kementerian/Lembaga”, tutup Mungki Indriati Pratiwi, Kepala Divisi Komunikasi dan Sekretariat Badan.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah bisa memanfaatkan  pembiayaan Tapera yang diusung oleh BP Tapera. Saat ini penyaluran dana Tapera terhitung tanggal 24 September 2024 telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui Tapera sebanyak 4.036 unit rumah senilai Rp708,31 miliar bagi peserta Tapera. Yang tersebar di 33 provinsi, 390 kabupaten/kota, disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.880 pengembang di 10.325 perumahan. Nah jika melihat target 2024 sebanyak 8.717 unit rumah, maka masyarakat masih berpeluang untuk memanfaatkan pembiayaan perumahan Tapera ini.

Salah satu penerima manfaat pembiayaan Tapera, Nurhadi Saputro, PNS dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan kebahagiaannya atas manfaat yang diterimanya tahun 2023.

“Saya berbahagia karena akhirnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk kami sekeluarga. Program ini sangat membantu san saya ingin, teman-teman lainnya yang PNS yang belum memiliki rumah bisa menfaatkan program ini,” ajaknya.

Lebih lanjut, Nurhadi Saputro juga menyampaikan bahwa proses pengajuannya  juga sangat cepat hanya 2 (dua) bulan.

“Perumahan ini sangat berarti dan saya bersyukur karena proses pengajuan rumah sangat mudah. Bunganya flat dan cicilannya sangat terjangkau. Jumlah cicilan per bulan hampir sama dengan biaya kontrakan,” jelas Nurhadi Saputro lebih lanjut.

Tidak hanya untuk PNS, BP Tapera juga menyalurkan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat umum melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini BP Tapera juga ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 166.000 unit rumah senilai Rp21.6 trilun. Saat ini BP Tapera telah berhasil menyalurkan dana FLPP sebanyak 151.902 unit rumah senilai Rp18,56 triliun.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah yang diamanahi dalam mengelola dana FLPP, BP Tapera berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, salah satunya adalah dengan mengupayakan penambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 unit rumah dari target yang ditetapkan.

“BP Tapera  telah mengawal proses penambahan kuota FLPP, dan saat ini dalam proses teknis pencairan DIPA oleh Kementerian Keuangan. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh mitra kerja BP Tapera khususnya pihak perbankan dan juga asosiasi pengembang untuk terus bersinergi bersama dalam membantu mewujudkan perumahan yang layak huni dan terjangkau untuk Masyarakat,” harap Heru.

Lebih lanjut, Komisioner BP Tapera juga mengapresiasi peran serta dari perbankan dan juga asosiasi pengembang dalam hal pemenuhan target penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi MBR.

“BP Tapera mengapresiasi rekan-rekan perbankan dan asosiasi pengembang atas sumbangsihnya selama ini dalam pencapaian target BP Tapera dalam pembiayaan perumahan. Melalui sinergi ini, kami berharap program pembiayaan perumahan dalam mengurangi angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia dapat terwujud secara optimal,” pungkas Heru.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Bank DKI dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjalin kerja sama bipartit untuk memanfaatkan porsi dana pendamping sebesar 25% dari pembiayaan perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara seremonial ditandatangani oleh Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus, dan Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF, Heliantopo, di Jakarta pada Senin (23/09).

Melalui kerja sama ini Bank DKI akan memanfaatkan pembiayaan atas dana pendamping porsi 25% yang diberikan oleh PT SMF guna memperkuat pendanaan jangka panjang, dimana untuk porsi 75% pembiayaan FLPP telah disediakan oleh BP Tapera. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

FLPP merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui FLPP, Pemerintah memberikan subsidi bunga dan fasilitas pendanaan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak dengan angsuran yang lebih ringan.

BACA JUGA: Bank DKI Distribusikan Bansos di Kepulauan Seribu

Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk bank dan institusi keuangan, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus mengatakan “Kemitraan ini merupakan langkah strategis dalam memberikan kontribusi memperluas akses keuangan yang inklusif khususnya dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kepemilikan hunian.

Dengan pemanfaatan dana pendamping, Bank DKI optimis dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih baik,” harap Henky.

Lebih lanjut, Ia menegaskan kerja sama ini juga menjadi komitmen Bank DKI dalam mendukung program Pemerintah untuk menekan angka ‘backlog’ atau kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan peranan Bank DKI untuk menyediakan kemudahan akses terhadap produk pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat secara umum.

BACA JUGA: Pemilik Rusun Dan Apartemen Tegas Menolak IPL Kena PPN

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan selain membangun skema kemitraan bersama stakeholder dalam bidang pembiayaan perumahan, Bank DKI terus berupaya memperluas akses pembiayaan perumahan, diantaranya menyederhanakan proses KPR dengan mengoptimalkan proses analisis untuk mempercepat proses persetujuan, maupun memastikan informasi produk dan layanan tersedia jelas dan lengkap,” tutup Arie. ***

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Bank DKI menjalin kemitraan strategis dengan PT ATDXT Teknologi Indonesia dalam upaya meningkatkan penjualan dan penggunaan Kartu Elektronik JakCard Bank DKI, yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono bersama Chairman & President Director ATDXT Group, Murthy Gurunathan Saravana, dan Direktur PT ATDXT Teknologi Indonesia, Eka Gunawan, di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono menyampaikan, Hal ini merupakan langkah penting bagi Bank DKI dalam mengoptimalkan layanan Kartu Elektronik JakCard, memperluas jangkauan dan mempermudah akses masyarakat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan pembayaran non-tunai.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo melalui keterangan resminya mengatakan, Kerja sama dengan PT ATDXT Teknologi Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital di Jakarta.

BACA JUGA: Bank DKI Distribusikan Bansos di Kepulauan Seribu

“Selain memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum dan layanan wisata lainnya, Jakcard juga merupakan upaya bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern dan terintegrasi,” ujar Agus.

JakCard Bank DKI merupakan solusi pembayaran digital berbasis kartu elektronik yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. JakCard dapat digunakan untuk kebutuhan pembayaran transportasi terintegrasi di Jakarta, mulai dari JakLingko, Transjakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek.

Selain itu, JakCard juga dapat digunakan untuk pembayaran tiket masuk tempat wisata kelolaan Pemprov DKI Jakarta, diantaranya Monas, Taman Margasatwa Ragunan, Ancol, museum kelolaan Pemprov DKI Jakarta, seperti Museum Sejarah Fatahillah, Museum Prasasti, Museum Joang 45, Museum MH Thamrin, Museum Seni dan Keramik, Museum Wayang, hingga situs Rumah Si Pitung.

Layanan top-up JakCard Bank DKI kini dapat dilakukan melalui aplikasi Tokopedia, dan aplikasi JakOne Mobile Bank DKI dengan perangkat yang didukung oleh fitur NFC, serta jaringan ATM Bank DKI.

BACA JUGA: Sebanyak 64 Fasilitator Ikut Pelatihan Program BSPS

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi berharap kerjasama ini akan meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas JakCard Bank DKI bagi masyarakat, sebagai salah satu pilihan pembayaran digital berbasis kartu elektronik.

“Kedepannya, Bank DKI berharap dapat meningkatkan jumlah pengguna Kartu Jakcard secara signifikan dan memperluas ekosistem pembayaran digital untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern dan terintegrasi,” imbuh Arie.

Sementara itu, Chairman & President Director PT ATDXT Teknologi Indonesia, Murthy Gurunathan Saravana, menambahkan, pihaknya yakin dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mempromosikan dan memudahkan penggunaan JakCard di kalangan masyarakat Jakarta.

BACA JUGA: Kondominium, Tren Hunian di New Territory Barat Jakarta

“Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak dan tentunya bagi masyarakat secara keseluruhan, untuk meningkatkan inklusi keuangan digital di Jakarta,” tutup Murthy. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, sangat mendukung kebijakan program pembiayaan perumahan yang diusung oleh pemerintah, sesuai Buku II Nota Keuangan RAPBN 202 yang akan mengalokasikan investasi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp18, 775 Triliun dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR.

Mengutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain: Skema tiering suku bunga/marjin KPR FLPP dan pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi dan meningkatkan pembiayaan perumahan yang berasal dari non APBN blended financing dalam Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kebijakan program pembiayaan perumahan yang akan diusung oleh pemerintah ini adalah sebagai terobosan pembiayaan mengatasi backlog perumahan, meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah dan mengaktifkan sumber-sumber dana lainnya di luar APBN.

“BP Tapera saat ini tengah menggodok skema creative financing guna mengembangkan proses bisnisnya lebih luas. Kami bersama dengan Komite dan para stakeholder secara intens terus merumuskan dan mempersiapkan regulasinya,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera ungkap Komisioner BP Tapera saat ini dalam proses menyempurnakan tata kelola menuju Badan single housing financing, dimana nantinya seluruh pembiayaan perumahan akan dikelola oleh BP Tapera.

“Jadi ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya,”ungkapnya menambahkan.

“BP Tapera sangat berkomitmen penuh dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada MBR. Kami terus meningkatkan layanan dan sedang menyiapkan berbagai rancangan skema pembiayaan pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya,”ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera terhitung per Agustus 2024 telah menyalurkan 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 Triliun yang terdiri dari pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayan Perumahan (FLPP) sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,028 Triliun dan Pembiayaan Tapera sebanyak 4.035 unit rumah senilai Rp671,45 Miliar.

Penyaluran FLPP untuk tahun 2024 ini telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota yang terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Bank DKI kembali menjalankan perannya sebagai fasilitator program kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui kegiatan pendistribusian Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), yang dilakukan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada Jumat (02/08).

Dalam acara tersebut, Bank DKI juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara penggunaan kartu dan diharapkan dapat membantu penerima manfaat untuk memaksimalkan penggunaan bantuan yang diberikan.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, dalam keterangan resminya mengatakan, Bank DKI terus mendukung program kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Distribusi KAJ, KPDJ, dan KLJ ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen Bank DKI untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, mendapatkan akses yang sama terhadap program-program tersebut.

BACA JUGA: SMF Kucurkan Rp350 Miliar Ke Bank Sahabat Sampoerna Untuk Kredit Renovasi Rumah

Adapun total jumlah penerima yang akan didistribusikan di Pulau seribu sebanyak 221 penerima, terdiri atas KAJ sebanyak 56 penerima, KLJ sebanyak 148 penerima, dan KPDJ sebanyak 17 penerima.

Sebelumnya, Bank DKI melakukan distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama tanggal 23 s.d. 31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, 5 penerima KPDJ, dan 5 penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, 5 penerima KLJ dan 5 penerima KPDJ.

Sampai dengan periode Juni 2024 telah dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I dibagikan kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Lebih lanjut Agus kembali menegaskan dukungan Bank DKI untuk terus berupaya memberikan dukungan keuangan yang inklusif bagi masyarakat, termasuk di wilayah Kepulauan Seribu.

BACA JUGA: UUS Bank DKI dan Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta Jalin Kerja Sama Transaksi Perbankan Syariah 

“Bank DKI menghadirkan konsep digital island melalui dukungan digitalisasi UMKM. Dengan pilihan produk dan dukungan fasilitas perbankan digital seperti JakOne Mobile, kami berharap dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh nasabah dalam mengakses layanan perbankan kami,” jelasnya.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/, atau mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Hadir Sebagai Solusi Digital

Sebagai komitmen Bank DKI untuk memberikan layanan keuangan yang menjangkau masyarakat di Kepulauan Seribu, Bank DKI telah memiliki Kantor Cabang Pembantu Pulau Pramuka yang siap melayani kebutuhan transaksi serta produk dan layanan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.

Selain itu layanan ATM Bank DKI juga tersebar hingga sebanyak 12 lokasi di berbagai pulau di wilayah Kepulauan Seribu, beberapa diantaranya di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Tidung, Pulau Sebira, dan Pulau Harapan.

BACA JUGA: Flyover Deltamas Bhagasasi Permudah Akses Masyarakat Cikarang dan Sekitarnya

Tidak hanya itu, sebelumnya Bank DKI juga telah meresmikan Kampung UMKM yang berlokasi di Pulau Pramuka, yang merupakan salah satu program Tanggung Jawab Sosial Bank DKI, dengan melakukan penataan ulang dan lokalisasi pedagang UMKM, termasuk dukungan digitalisasi kepada para UMKM sebagai merchant Bank DKI dan dapat mengakses pembayaran digital – QRIS untuk menerima berbagai pembayaran elektronik dari pelanggan dan meningkatkan efisiensi trasnaksi harian pedagang UMKM.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan dengan berbagai inisiatif seperti distribusi kartu bantuan, edukasi penggunaan kartu, dan dukungan digitalisasi UMKM, Bank DKI berupaya memastikan setiap lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Kepualauan Seribu dapat merasakan manfaat dan kemudahan dalam berbagai layanan perbankan, tutupnya. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyalurkan pembiayaan sebesar Rp350 miliar kepada Bank Sahabat Sampoerna melalui skema Refinancing Kredit Multi Guna (KMG).

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan pembiayaan KMG bagi Bank Sahabat Sampoerna dapat digunakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pekerja untuk melakukan renovasi rumah.

“Bagi pekerja penghasilan tetap, pembiayaan ini dapat digunakan untuk merenovasi rumah, sementara bagi pelaku UMKM, pembiayaan ini bisa dimanfaatkan untuk merenovasi rumah yang juga dapat dijadikan tempat usaha,” kata Ananta dalam keterangan resminya pada Jumat (30/8/2024).

Refinancing KMG ini nantinya akan diperuntukkkan oleh Bank Sahabat Sampoerna bagi calon debitur di seluruh wilayah Indonesia khususnya di seluruh area kantor cabang yakni Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Direktur Finance & Business Planning Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra mengatakan  kerja sama ini sejalan dengan visi misi Bank Sahabat Sampoerna sendiri yang fokus pada pengembangan UMKM dalam mensejahterakan masyarakat hingga di pelosok Indonesia.

“Bukan hanya pembiayaan, tapi kita terus menggerakan bagaimana UMKM bisa tumbuh menjadi entrepreneur yang baik,” katanya.

Adapun berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mencapai sebesar 60,5%. Ini menunjukan bahwa UMKM yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan hingga dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Dalam rangka memperluas penggunaan produk perbankan syariah Bank DKI, khususnya di dunia pendidikan, Bank DKI bersama Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta sepakat menjalin kerja sama, yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah, di Jakarta pada Kamis (25/07).

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Bank DKI siap memberikan dukungan transaksi perbankan syariah bagi Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta yang menaungi lembaga pendidikan STIE Indonesia Jakarta, mulai dari layanan Cash Management System (CMS), pembukaan rekening Tabungan, Giro, dan Deposito, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, hingga program pemberdayaan potensi ekonomi syariah untuk masyarakat di lingkungan Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, melalui keterangan tertulis menyampaikan, “Dukungan Bank DKI terhadap transaksi perbankan syariah di Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperluas aksesibilitas terhadap layanan keuangan syariah di berbagai sektor, termasuk ekosistem pendidikan,” ujar Agus.

BACA JUGA: Bank DKI Raih Penghargaan The Best Indonesia Finance 2024

Lebih lanjut, Agus menyampaikan harapan sinergi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengguna layanan Bank DKI di Yayasan ini, serta menjadi langkah awal untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Jakarta, tandasnya.

Selain dukungan layanan keuangan syariah, kerja sama ini juga mencakup bidang pendidikan, diantaranya pengabdian dan penelitian bagi dosen, program magang mahasiswa, kerja sama publikasi antar lembaga, serta kerja sama dalam bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

Wujud dukungan Bank DKI di bidang pendidikan juga diwujudkan diantaranya sebagai fasilitator penyaluran Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan.

BACA JUGA: Flyover Deltamas Bhagasasi Permudah Akses Masyarakat Cikarang dan Sekitarnya

Bank DKI juga telah meluncurkan program Student Loan, yaitu program pinjaman untuk pembiayaan uang kuliah dengan skema multiguna yang bertujuan memberi solusi keuangan yang terjangkau dan mudah diakses bagi mahasiswa. Termasuk kerja sama Bank DKI dengan Universitas Gunadarma, Universitas Padjajaran, STIA LAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Nasional, Universitas Negeri Sebelas Maret dan akan terus diperluas dengan sejumlah Perguruan Tinggi terkemuka lainnya

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menyatakan, “Kerja sama ini menunjukkan komitmen Bank DKI untuk mendukung sektor pendidikan melalui layanan keuangan syariah yang inovatif dan terintegrasi. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan komunitas pendidikan di Jakarta,” imbuh Arie.

Senada dengan itu, Rektor STIE Indonesia Jakarta, Prof. Drs. Ridwan Maronrong, M. Sc menyambut baik kerja sama yang terjalin dan berharap hal ini menjadi awal dari rangkaian sinergi yang akan terjalin antara Bank DKI dan STIE Indonesia kedepannya.

BACA JUGA: BP Tapera: Program 3 Juta Rumah Butuh Kerjasama Yang Kuat Seluruh Pemangku Kepentingan

“Kerja sama ini adalah langkah penting dalam mendukung kemajuan pendidikan dan inklusi keuangan syariah di Jakarta, khususnya di STIE Indonesia Jakarta,” tutup Ridwan. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Pembentukan kembali kementerian khusus perumahan kian mengemuka. Para pemangku kepentingan (stakeholder) sepakat dan kompak agar urusan perumahan rakyat dapat ditanggani kembali oleh satu kementerian khusus. Deputi Komisioner BP Tapera bidang Pemupukan Dana, Doddy Bursman menyebutkan dibutuhkan kerjasama yang kuat dari seluruh stakeholders untuk mendukung program 3 juta rumah termasuk pada ekosistem perumahan.

“Terkait dengan program 3 juta rumah, BP Tapera siap mendukung apapun keputusan yang akan dilaksanakan presiden terpilih nanti. Kami akan menjaga terus penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat, serta siap menerima penugasan dari pemerintah yang akan datang,” ungkapnya pada talkshow yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Novotel Jakarta Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

BP Tapera berfungsi sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang mengelola dana FLPP sekaligus sebagai demand aggregator untuk penyediaan data MBR. Doddy menambahkan, strategi yang dibutuhkan dalam mendukung program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah perluasan pengembangan pembiayaan perumahan, mengurangi beban fiskal pemerintah dan mismatch maturity dengan menyediakan dana murah jangka panjang.

“Ke depan, BP Tapera akan terus melakukan perluasan sumber dana sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sumber dana tersebut, selain berasal dari dana peserta dan dana pemerintah melalui alokasi APBN, dapat juga dengan optimalisasi sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundangan,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden EAROPH Indonesia, Andira Reoputra yang dihubungi terpisah mengatakan bahwa program 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran nanti akan menjadi magnet yang besar bagi masyarakat termasuk masyarakat perkotaan. Pemerintahan baru mendatang diharapkan dapat merangkul semua stakeholder agar program perumahan tersebut dapat berjalan  optimal.

Menurut dia, selain penting adanya zonasi perumahan yang link and match dengan konsep penataan kota agar masyarakat bisa mendapatkan hunian terjangkau, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota juga dibutuhkan.

“Di Jakarta misalnya, pemerintah pusat memiliki aset properti termasuk lahan yang luar biasa besar, demikian pula pemerintah provinsi. Karena itu butuh yang dinamakan property bracket. Jadi di dalam property bucket ini, nanti ada aset pusat dan ada aset daerah,” kata Reo, demikian dia akrab disapa.

Kalau semua aset properti itu dapat dikumpulkan dan dikonsolidasikan, maka nantinya persoalan lahan atau lokasi untuk pembangunan hunian di perkotaan seperti di Jakarta akan bisa terselesaikan. Aset-aset yang ada di dalam property bucket, ungkap Reo, juga memungkinkan untuk dikerjasamakan melalui skema pembangunan Skema Build Operate Transfer (BOT), Build,Transfer,Operate (BOT) atau Kerja Sama Pemanfaatan atau KSP.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Bank DKI dan Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja sepakat menjalin kerja sama, khususnya dalam rangka pemanfaatan layanan fasilitas perbankan secara lebih luas dan optimal, yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Ritel & Syariah      Bank DKI, Henky Oktavianus dan Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja, Finny Widiyanti di Tangerang pada Rabu (24/07).

Dalam sambutannya, Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan perbankan dan mendukung perkembangan usaha di pasar tradisional.

“Bank DKI menyambut baik kerja sama dengan Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja dalam memajukan ekosistem pasar di wilayah Tangerang. Bank DKI menyediakan berbagai fasilitas dan layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja untuk dukungan pengembangan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelaku usaha di pasar tradisional,” ujar Henky.

BACA JUGA: Bank DKI Salurkan KLJ, KPDJ, dan KAJ untuk Masyarakat DKI Jakarta

Melalui kerja sama ini, Bank DKI menyediakan berbagai layanan fasilitas perbankan yang mencakup funding (dana) dan lending (kredit), diantaranya penyaluran fasilitas Kredit Mikro dan E-Channel (Cash Management System (CMS), mesin Electronic Data Capture (EDC), Automatic Teller Machine (ATM), Mobile Banking, hingga Uang Elektronik (berbasis server maupun berbasis chip-kartu) bagi para pelaku usaha di ekosistem pasar tradisional khususnya di daerah Tangerang.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan resminya mengatakan, “Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pedagang di wilayah Tangerang yang merupakan wilayah penyangga Jakarta,” ujar Agus.

Kemudian Agus menjelaskan bahwa kerja sama ini juga mencakup pertukaran ekosistem bisnis antara Bank DKI dan Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan produk yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sehingga tercipta sinergi yang saling menguntungkan dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.

BACAJUGA: Sinar Mas Land Raih Tiga Penghargaan di Ajang Golden Property Awards 2024

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, “Komitmen Bank DKI untuk mendukung sektor UMKM merupakan bagian dari misi kami untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat menjadi mitra yang handal bagi para pelaku usaha, dalam mewujudkan mimpi memiliki tempat usaha sendiri,” tandas Arie.

Senada dengan itu, Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja, Finny Widiyanti, menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha pasar tradisional khususnya di daerah Tangerang,

“Kami sangat antusias dengan kerja sama ini dan berharap dapat memanfaatkan berbagai fasilitas perbankan yang disediakan oleh Bank DKI untuk meningkatkan pelayanan kami kepada para pedagang dan masyarakat,” ungkap Finny. ***