Aktual

JAKARTA, KORIDOR— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelesaikan pemasangan Jembatan Bailey sebagai pengganti sementara Jembatan Tabunio II yang putus akibat banjir di Kabupaten Tanah Laut, Rabu (20/1/2021).

Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah di Provinsi Kalsel sejak sepekan terakhir mengakibatkan Sungai Maluka dan sejumlah anak Sungai Pelaihari meluap. Salah satunya Sungai Tabunio yang menggerus oprit Jembatan Tabunio II.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Jembatan Tabunio II pada Senin (18/1/2021), telah menginstruksikan agar perbaikan jembatan segera diselesaikan untuk mendukung konektivitas di Provinsi Kalsel. Untuk memproteksi oprit jembatan, Menteri Basuki juga berpesan agar menggunakan geo bag (bukan sand bag) karena akan lebih berat, sehingga dapat melindung oprit dari arus sungai.

Saat ini Jembatan Tabunio II sudah dapat dilalui semua jenis kendaraan untuk arah menuju Banjarmasin dengan  memperhatikan berat muatan kendaraan. Sedangkan arah Batu Licin (Tanah Bumbu) masih tahap perakitan dan segera dipasang untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Perakitan hingga pemasangan Jembatan Bailey dibantu oleh TNI AD dari Detasemen Zeni Tempur 8/Gawi Manuntung (Denzipur 8GM Kodam VI/Mulawarman dan Kodim 1009 Pelaihari, sejak Jembatan Tabunio II roboh pada Kamis (14/1/2021) lalu.

Jembatan Bailey yang terpasang mempunyai panjang 18 meter, lebar 3,5 meter dengan kapasitas beban maksimal sekitar 40 ton.

Jembatan Tabunio II dengan panjang bentang 16,8 meter yang berada di Kecamatan Takisung, Tanah Laut merupakan infrastruktur penting jalan nasional yang menghubungkan Lintas Selatan Kalsel (Sp Liang Anggang-Pelaihari-Batu Licin).

Dengan selesainya pemasangan Jembatan Bailey sambil menunggu pembangunan jembatan permanen diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari pasca bencana banjir di wilayah Kabupaten Tanah Laut. (*pupr/eza)

JAKARTA,  KORIDOR—Kabar baik bagi Anda kalangan Milenial yang saat ini tengah mencari hunian idaman. Pasalnya pengembang properti terbesar nasional; Ciputra Group, tengah memanjakan Anda dengan meluncurkan beragam produk hunian terbaiknya di beberapa proyek yang sedang meraka kembangkan, salah satunya di Citraland Cibubur.

Ya,setelah sukses dengan Cluster The New Areca di tahun 2020 lalu, kini awal tahun 2021, CitraLand Cibubur kembali melansir cluster hunian terbarunya, yakni Cluster Monterrey. Masih menyasar segmen hunian seharga di bawah Rp1 miliar, CitraLand Cibubur menghadirkan Cluster Monterrey yang mengusung konsep Smart Living.

Hadirnya Cluster Monterrey adalah respon dari Ciputra Group atas tingginya animo pasar dan demandakan hunian compact dan fungsional di koridor Cibubur -Cileungsi. Hal ini telah dibuktikan oleh CitraLand Cibubur dengan penjualan type hunian sejenis di Cluster The New Areca.

Merespon proyeksi positif demanddi tahun 2021 ini, CitraLand Cibubur menghadirkan 302 unit hunian di Cluster Monterrey yang akan mulai dipasarkan awal Februari 2021. Cluster Monterrey terdiri dari 3(tiga) tipe hunian, yaitu: tipe LB.51/LT.60 (Kavling 5×12) dengan harga tunai mulai dari Rp600 jutaan, tipe LB.61/LT.72 (Kavling 6×12) denganharga tunai mulai dari 700 jutaan dan tipe LB.61/LT.84 (Kavling 6×14) dengan harga tunai mulai dari 800 jutaan.

Direktur PT. Ciputra Development Tbk, Harun Hajadimengatakan pertumbuhan pasar untuk segmen hunian di bawah Rp1 miliar di CitraLand Cibubur tahun 2020 lalu cukup signifikan, meski sebagian besar didukung oleh pembeli end user.

“Sekarang kami meluncurkan produk- produk baru yang menyentuh segmen milenial sampai saat ini. Karena, kami melihat pertumbuhan hunian di segmen milenial di CitraLand Cibubur ini naik hingga 85% dengan unit price dibawah Rp 1 miliar di tahun lalu,” jelas Harun.

Lebih lanjut Harun menjelaskan, proyeksi tahun 2021 akan lebih bagus untuk segmen pasar hunian di bawah Rp1 miliar, hal ini dikarenakan para investor sudah kembali melirik properti sebagai instrumen investasi yang kebal pandemi.

“Saat ini, kondisi sektor properti sudah mulai kembali bergairah didorong oleh investor menghilang dari pasar. Tahun lalu, pembeli properti perumahan merupakan end user, sekarang investor sudah kembali masuk dan cukup besar,” katanya.

Department Head Marketing & Sales CitraLand Cibubur, Galih PS Putri mengatakan, cluster baru Monterrey hadir dengan wajah dan fitur baru. Cluster Monterrey yang dibangun di atas lahan seluas ± 7 ini mengusung konsep trendy, stylish, namun tetap dengan harga yang affordable.

“Cluster  baru  Monterrey hadir  dengan  perpaduan konsep desain modern contemporary dengan kebutuhan smart living. Dilengkapi dengan fitur smart home yang cocok untuk keluarga muda dan generasi milenial. Rancangan desainnya bernuansa eklektik, karena cenderung mengambil inspirasi dan gaya dari era yang berbeda,” ujar Putri.

Tiap tipe di Monterrey dirancang dengan gaya rumah mewah dua lantai. Penataan ruangan pun ditata sesuai dengan kebutuhan dan stylekeluarga muda dan kaum millenial. Konsep compact& fungsional teraplikasi langsung di tiap ruang yang bisa difungsikan ganda, sehingga membuat rumah terasa lebih fleksibel untuk berbagai aktivitas.

Sementara, untuk konsep interior, dijelaskan Putri, dibuat selaras dengan design fasade bangunan yakni mengguna desain furniture modern contemporary, merupakan perpaduan antara kenyamanan dan kemewahan industrial (Besi Hitam + Granit Carara) dengan tampilan dan nuansa segar (Warna kayu Oak) dipadukan dengan material Grey mirror dan aksen gold pada kain dan beberapa element furniture, memberi sentuhan Mewah/Luxurious. Setiap rumah juga dilengkapi dengan spesifikasi fitur smart home berupa smart door lock, lamp sensor motion, CCTV, serta fiber optic access.

Penghuni juga bisa menikmati “Smart Thematic Garden” bisa difungsikan untuk contemplation area, sekaligus sebagai sunbathing area sembari melakukan aktivitas olahraga/gym secara outdoor.“Smart Thematic Garden” ini dirancang dengan instragrammable seating areaserta jaringan internet (wifi), sehingga menciptakan ruang hijau nyaman  yang  hanya  bisa  dinikmati oleh para penghuni.

Selain itu, Cluster baru Monterrey ini dilengkapi dengan fasilitas Club House yang memiliki akses langsung dengan gate/gerbang cluster Monterrey. Fasilitas Club House pun didesain dengan memperhatikan perubahan perilaku konsumen selama sosial distancing ini, sehingga perencanaan desain bangunan Club House nantinya lebih banyak mengakomodir area terbuka seperti Outdoor Co-Working Space, Outdoor Swimming Pool, Semi-Outdoor Gym serta Kid Playground.

“Melihat tingginya respon pasar di produk cluster kami sebelumnya, kami yakin Cluster baru Montterrey ini akan terserap habis dalam 1 – 2 bulan sejak diluncurkan. Optimisme ini tidak berlebihan melihat pencapaian CitraLand Cibubur di tahun 2020 terbilang cukup luar biasa, disaat pasar lesu akibat pandemi, kami berhasil membukukan pencapaian target tahunan di kuartal ke-3 tahun 2020,” pungkas Putri. (M.Faeyhan)

JAKARTA, KORIDOR—Kendati kondisi perekonomian nasional khususnya industri perumahan masih terdampak Covid-19, namun perhatian para pelaku usaha perumahan terhadap masyarakat yang terdapak bencana Covid-19 serta bencana alam yang belakangan banyak terjadi diberbagai daerah Indonesia, tidak menjadi surut.

Hal ini ditunjukan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dengan memberikan bantuan kepada korban yang terkena bencana alam Gempa, Banjir, Longsor di sejumlah wilayah Indonesia senilai Rp 300 juta.

“Bantuan ini, atas inisiatif dari temen -temen anggota kami, Apersi yang peduli terhadap bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Gempa Mamuju, Banjir di Kalimantan Selatan dan Manado, termasuk juga Longsor Sumedang,” kata Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, di Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut Junaidi, bantuan yang diberikan kepada para korban gempa, banjir dan longsor tersebut berupa obat obatan, beras, pakaian, makanan dan sembako lainnya. Diharapkan bantuan tersebut bisa mengurangi beban masyarakat yang terkena musibah.

“Bantuan ini diserahkan oleh DPD Apersi di daerah, kepada para korban yang terkena musibah,” kata dia.

Menurut Junaidi, bantuan Sembako dan makanan ini, sebagai bentuk dorongan Apersi terhadap setiap musibah yang terjadi saat ini. apalagi kondisi sekarang masih meningkatnya Covid terjadi. Sehingga harus tetap menjaga protokol kesehatan. (*)

JAKARTA, KORIDOR – Salah satu sektor industri yang cukup bertahan dalam kondisi ekonomi yang merosot adalah properti. Terbukti, sejak Maret hingga kini sektor properti masih kuat menghadapai krisis ekonomi yang terjadi akibat dari pandemi.

Hal ini ditandai dengan tetap dirilisnya produk properti tipe rumah dan unit apartemen dari beberapa pengembang. Penjualan tetap terjadi, walaupun mungkin masih ada beberapa yang mengalami penurunan. Ini dapat menjadi indikasi positif bahwa prospek bisnis sektor properti di tahun-tahun mendatang diharapkan akan terus membaik.

Tak dipungkiri, pemerintah dengan sekuat tenaga menjaga ritme ekonomi agar tak terperosok jauh ke dalam. Pemerintah memberikan sejumlah insentif dan stimulus melalui keringanan suku bunga dan pajak. Peran dorongan pemerintah dan optimisme pelaku industri properti menjadi salah satu kunci bagi kembalinya sektor properti ke track sebelumnya.

Diyakini, jika pandemi telah usai dan daya beli masyarakat kembali membaik, sektor properti diprediksi akan tumbuh pesat. Rumah.com melalui Indonesia Property Market Index (RIPMI) menunjukkan secara kuartalan RIPMI-Harga pada kuartal ketiga 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,5%  dari kuartal sebelumnya (quarter-on-quarter).

Kenaikan secara kuartalan ini menjadi sinyal positif bahwa pasar properti nasional mulai kembali ke jalur yang benar. Meskipun secara tahunan indeks harga mengalami penurunan di kuartal ketiga 2020. Berada pada angka 111,2 RIPMI-H turun sebesar 0,6% secara tahunan (year-on-year).

Prospek 2021

Andreas Raditya, General Manager Marketing Ciputra Group menegaskan, pemerintah melalui sisi moneter (Bank Indonesia) kembali menurunkan suku bunga Bank Indonesia. “Pada tengah November lalu suku Bunga menjadi 3,75%, Hal ini sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Karena itu, jelang memasuki tahun 2021, Raditya meyakini industri properti akan bergerak seperti sebelum pandemi. Menurutnya produk-produk yang memiliki lokasi strategis dan memiliki konekvitas dengan infrastruktur dan moda transportasi lebih diminati konsumen. “Dekat dengan jalan tol, dekat dengan moda transportasi seperti LRT, MRT, Busway dan lainnya akan memudahkan beraktifitas,” tegasnya.

Selain itu, kondisi pasar yang masih hati-hati dalam mengeluarkan dananya akan membuat konsumen selektif mengeluarkan uangnya. Namun tuntutan untuk memiliki tenmpat tinggal tetap tinggi, apalagi untuk segmen milenial.  “Prilaku pasar ini pun disadari oleh developer dengan meluncurkan proyek apartemen dengan harga terjangkau di Rp300 jutaan di Jakarta, sehingga konsumen pun akan dimanjakan dengan tawaran harga dan promosi pembayaran yang memudahkan. Kami optimis di 2021 proyek seperti ini menjadi investasi primadona,” tegasnya.

Menurut Raditya, segmen milenial ini selalu memiliki literatur dalam memilih huniannya, dengan memanfaatkan platform digital untuk mengetahui produk yang akan dibelinya. “Pengalaman kami, melalui proyek apartemen Citra Landmark, kebanyakan milenial yang melakukan pembelian mengetahui produk kami melalui platform digital, seperti sosial media, website produk dan lainnya.”

Citra Landmark, kata Raditya, merupakan produk apartemen teranyar Ciputra Group yang berlokasi di Jakarta Timur. Diakuinya proyek apartemen ini berkelas dunia dengan harga yang affordable, ditawarkan dengan harga mulai dari Rp300 jutaan per unit.

Begitu menariknya proyek ini, banyak Bank yang telah bekerjasama untuk pembiayaan fasilitas kredit pemilikan apartemen (KPA), di antaranya Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank CIMB Niaga. Dan di sisi pemasarannya, Citra Landmark di dukung sejumlah property agent handal, seperti: Century21 Indonesia, Era Real Estate, RayWhite, dan Promex.

Penulis: Erlan Kallo

JAKARTA, KORIDOR— Bursa Calon Ketua Umum (Caketum) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mulai ramai. beberapa calon sudah menyatakan siap untuk untuk menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Asosiasi yang fokus untuk merumahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 22 tahun lalu itu.

Dan, saat ini walau di tengah pandemi anggota APERSI yang tersebar dari Sabang sampai Merauke masih eksis berkontribusi. Namun, tak dipungkiri, kondisi pandemi yang sudah berlangsung 10 bulan dan berimbas pada perekonomian tentunya lama kelamaan akan mengganggu pengembang yang tergabung di APERSI.

Komisaris Utama PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Yoyo Sugeng Triyogo menyatakan, jika APERSI hanya bergerak normatif maka lambat laun kondisi ini akan membahayakan anggotanya. “Harus ada gerakan extraordinary oleh pengurus, terutama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam menghadapi situasi ini,” imbuh Yoyo saat menyatakan kesiapan dirinya untuk majudalam pemilihan bursa ketua umum APERSI pada Januari 2021 mendatang di Jakarta, pada Rabu malam (23/12).

Menurutnya lagi, salah satu caranya adalah dengan dengan langkah kongkrit dari pengurus Apersi mencari jalan bersinergi dengan pemerintah untuk membuat gerakanextraordinarytersebut. “Kita tahu masalah di lapangan, dan kita harus jelaskan kendala dan bagaimana mencari solusinya bersama dan megnhasilkan keputusan  yang win-win solution yang tujuannya tetap memudahkan konsumen yang merupakan MBR. Dan disinilah peran Apersi menjadi mitra penting pemerintah dalam program pembangunan sejuta rumah (PSR),” imbuhnya.

Untuk itu Yoyo menjelaskan dengan dasar ini dirinya memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai ketua umum. Untuk itu Yoyo menegaskan bahwa visinya menjadi caketum adalah, menjadikan APERSI sebagai asosiasi yang kompeten,terpercaya dan profesional.Sementara terkait misinya, Yoyo melihat masih banyak hal yang harus dibenahi saat ini, apalagi di saat pandemi agar Apersi dapat menjaga anggotanya dari ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini.

Yoyo menjelaskan, kalau dijabarkan, misi tersebut yang pertama adalah memperluas jaringan kerjasama korporasi terutama dalam hal pembiayaan. Kemudian menjadikan APERSI yang Mandiri dan mampu menjadikan partner pemerintah dalam mencounter penurunan ekonomi.

“Lalu tata kelola organisasi yang Profesional,Transparan,Kreatif dan Inovatif. Selanjutnya menjadikan Anggota sebagai mitra kemajuan dan melindungi anggota (Vokasi) dari berbagai peluang peluang kesalahan dalam bisnis properti,” jelasnya.

Sementara itu, Safran Edi Harianto Siregar, Ketua DPD APERSI Banten menyatakan bahwa sosok Yoyo yang cukup mumpuni dan juga berkompeten. “Maka Apersi Banten pada rapat pleno beberapa hari lalu menyatakan dukungan penuh kepada Yoyo. Selain itu, Yoyo memiliki jiwa leadership yang kuat tentunya akan sangat membantu dirinya memimpin Apersi dalam 5 tahun mendatang,” jelasnya.

Safran menambahkan, selain itu perusahaan miliknya yang sudah berkembang pesat dan terorganisir dengan kata lain autopilot maka Yoyo tak akan dipusingkan oleh urusan perusahaannya. Apalagi menurut Safran, perusahaan Yoyo sudah go public menjadi perusahaan terbuka.Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Dedi Indra Setiawan salah satu anggota Apersi dari Jawa Barat yang menegaskan Yoyo sosok yang pas, dan sesuai dengan kebutuhan anggota.

“Perusahaannya yang sudah stabil dan dengan gaya modern membuat dirinya akan leluasa mengurus APERSI,” imbuh Dedi bersemangat dan yakin bahwasosok Yoyo akan mengangkat marwah APERSI dimata stakeholder dan juga pemerintah. (*)

KORIDOR, JAKARTA – Jangan pernah meremehkan bisnis rumah murah. Sebab meski rumah subsidi, kebutuhan atau pasar hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini paling besar, komposisinya bisa hingga 65%. Jangan pula dianggap enteng, karena bukti empiris ketika beberapa kali terjadi goncangan atau krisis ekonomi, segmen pasar rumah affordable (terjangkau) tetap bergerak, di saat bersamaan pasar menengah atas dan mewah tiarap di masa pandemi ini.

Mau tahu buktinya, intip saja penjualan perumahan Puri Harmoni Muktiwari, Cibitung, Bekasi yang dikembangkan Vista Land Group. Mulai dikembangkan bulan Februari 2020, perumahan bersubsidi ini sudah terjual 300 unit di masa pandemi Covid-19.

Menurut Ardian Hendra, General Manager Regional Timur Vista Land Group, tingginya minat masyarakat terhadap perumahan ini karena harga yang sangat terjangkau hanya Rp168 juta untuk tipe 27/60. Selain itu, lokasi Puri Harmoni Muktiwari yang strategis juga memantapkan masyarakat menengah ke bawah ini membeli rumah di Puri Harmoni Muktiwari.

“Hal yang menarik mengapa konsumen percaya beli di Puri Harmoni Muktiwari, karena kami berkomitmen tetap melakukan pembangunan di masa pandemi. Sementara beberapa proyek properti lain sedang menunda pembangunannya,” ungkap Ardian.

Perumahan Puri Harmoni Muktiwari berada di kawasan Cibitung, dimana dekat dengan Stasiun KRL Tambun, Pasar Induk Cibitung, Rumah sakit dan klinik, Sekolah dan tempat ibadah, serta dekat dengan tol baru Cibitung-Cilincing, dimana gerbang tol terdekat di Srijaya, Tambun Utara.

“Pertimbangan aksesibilitas dan ketersediaan sarana transportasi umum menjadi sangat penting bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebab jika rumahnya jauh dari tempat kerjanya, maka mereka akan mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar. Tapi kebetulan perumahan kami cukup dekat dengan lokasi beberapa kawasan industri Cibitung dan Cikarang,” kata Ardian, Senin, (21/12) di Bekasi.

Ardian mengatakan, pihaknya tidak menyangka bahwa di masa pandemi ini ternyata pasar perumahan bersubsidi meningkat. Saat ini, di akhir tahun tren permintaannya terus naik sehingga dia pun optimis kurang dari 3 tahun, dari total 1.000 unit rumah yang akan dibangun sold out.

“Kami sangat optimis, tahun depan penjualan kami akan lebih baik, tumbuh minimal 80 persen dibanding tahun 2020. Mengapa? Karena perumahan kami makin strategis dengan adanya pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung-Cilincing sehingga akses ke Jakarta dan Bogor menjadi lebih cepat,” ungkap Ardian.

Apalagi tahun depan prospek penjualan rumah subsidi akan bagus karena pemerintah menggelontorkan alokasi dana lebih besar tahun 2021 untuk KPR rumah subsidi atau FLPP mencapai Rp9,1 triliun.

Dengan total luas lahan 12 Ha dan berpotensi akan terus mengembangkan lahannya, Puri Harmoni Muktiwari turut memberikan kontribusi terhadap program pemerintah terkait kepemilikan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tentunya dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Ardian menjelaskan, saat ini progress pembangunan Puri Harmoni Muktiwari cukup menggembirakan. Infrastruktur jalan sudah dibuat sehingga untuk melihat lokasi unit dan rumah contohnya bisa dengan mudah. Sekarang sudah dibangun 118 unit dan sedang dalam proses pembangunan sisanya, dan tahun depan Vista Land Group akan membangun sedikitnya 300 unit rumah di Puri Harmoni Muktiwari.

Tidak hanya itu, pengembang juga sedang rencanakan membangun fasilitas area bermain anak, lapangan olahraga, musholla dan juga jogging track. Jadi Puri Harmoni Muktiwari bisa dibilang kawasan perumahan rumah subsidi rasa real estate.

Vista Land Group adalah pengembang Rumah subsidi sejak tahun 2008, dan secara konsisten terus bertumbuh dan berkembang dengan membangun lebih dari 20.000 unit rumah di lebih dari 20 proyek yang tersebar di sebagian wilayah Jawa Barat.

Penulis: Erlan Kallo

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau Bank BTN dan Agence Française de Développement (AFD), sebuah lembaga keuangan Prancis, telah sepakat berkolaborasi dalam pengembangan sektor perumahan rendah emisi dan terjangkau di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak yang diwakili oleh Direktur Finance, Planning and Treasury Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu dan AFD Country Director Emmanuel Baudran pada akhir November 2020 lalu.

“Bank BTN sedang melakukan penjajakan untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang di bidang properti khususnya green financing. Aktivitas ini merupakan inisiatif strategis Bank BTN dalam rangka mendukung visi sebagai Best Mortgage Bank  di wilayah Asia Tenggara tahun 2025 yang rencana realisasinya diharapkan dapat dilakukan di tahun 2021,” ucap Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangan resminya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Perjanjian ini merupakan rencana kerja sama kedua institusi dalam mengembangkan proyek terutama terkait dengan penanganan perubahan iklim.

Dalam rencana tersebut, kedua institusi akan mempelajari penggunaan konsep Perumahan Smart City guna memberikan nilai tambah pada kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan.

“Bank BTN ingin berkontribusi pada pembiayaan properti ramah lingkungan yang masih terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia,” jelas Nixon.

“Bank BTN juga ingin mendukung upaya pemerintah khususnya Kebijakan Energi Nasional di mana pemerintah menetapkan untuk mengurangi intensitas energi sebesar 1% per tahun hingga tahun 2025 dan mencapai penghematan energi final sebesar 17% pada tahun 2025,” lanjutnya.

Green Financing di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Disamping itu, Bank BTN juga mendukung green economy guna meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

Bank BTN berharap dapat mengkonkritkan MoU tersebut menjadi sebuah perjanjian kerja sama dengan perkiraan penandatangan perjanjian pada tahun 2021.

AFD dan Bank BTN telah berdiskusi mengenai struktur pinjaman, proyek properti yang akan dibiayai melalui funding dari AFD, dan potensi pembiayaan sampai dengan €100 juta.

Pembiayaan dari AFD akan digunakan oleh Bank BTN untuk membiayai proyek perumahan dengan konsep green financing di Indonesia namun dengan harga yang masih terjangkau bagi kalangan MBR.

Sementara itu, AFD Country Director, Emmanuel Baudran, mengatakan penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dari kolaborasi AFD dan Bank BTN untuk membiayai kebutuhan perumahan murah dan rendah emisi di Indonesia.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga sejalan dengan deklarasi yang dibuat pada Finance in Common Summit yang diadakan beberapa minggu lalu di Paris, dimana 450 bank pembangunan berkomitmen untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) dan memerangi perubahan iklim,” ujar Emmanuel Baudran.

Tindakan ini sepenuhnya sejalan dengan strategi AFD, yaitu 100% sejalan dengan Paris Agreement, dan menggambarkan kemampuannya untuk bekerja sama dengan bank publik untuk mencapai tujuan ini.

Secara keseluruhan, kerja sama yang dilakukan di antaranya akan berupa pembangunan perumahan di kota-kota di Indonesia, pengembangan pembiayaan konstruksi hijau bersama dengan kebijakan dan model keuangan berkelanjutan, penentuan wilayah potensial untuk kerja sama dan bantuan teknis dalam rangka mendukung kegiatan Bank BTN.

Tentang AFD

AFD adalah lembaga keuangan publik yang inklusif dan aktor utama dalam kebijakan pembangunan Prancis. AFD membuat komitmen untuk proyek-proyek yang meningkatkan kehidupan masyarakat di negara berkembang dan negara lainnya.

AFD bekerja di sektor energi, kesehatan, keanekaragaman hayati, air, teknologi digital, pelatihan – dan mendukung transisi ke dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Seluruh aktivitas AFD sepenuhnya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui jaringan 85 agensinya, AFD beroperasi di 109 negara dan saat ini mendukung lebih dari 3.600 proyek pembangunan.

AFD mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2007 dengan fokus untuk melawan perubahan iklim. Sejak itu, AFD telah memobilisasi lebih dari EUR 2,5 miliar pembiayaan di Indonesia, yang tujuannya untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). www.afd.fr/en

JAKARTA, KORIDOR– Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatata hingga pertengahan bulan Desember 2020, capaian pembangunan Program Sejuta Rumah (PSR) telah menembus angka 856.758 unit rumah di seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah berharap adanya dukungan dari para Kementerian/ lembaga terkait pengembang, perbankan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mensukseskan program pembangunan perumahan di Indonesia khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

“Capaian Program Sejuta Rumah status per tanggal 14 Desember 2020 telah menembus angka 856.758 unit rumah,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Jum’at (18/12/2020).

Menurut Khalawi, angka capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik pemerintah pusat dan daerah, kementerian/ lembaga terkait, pengembang, perbakan, sektor swasta dan masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya agar setiap masyarakat Indonesia minimal bisa menempati ataupun memiliki hunian yang layak huni.

Lebih lanjut, Kahalwi menerangkan,di saat pandemi Covid-19 ini, kebutuhan akan hunian yang layak huni bagi masyarakat tentunya menjadi salah satu hal yang sangat penting. Hampir sebagian besar masyarakat kini melakukan berbagai aktifitas seperti bekerja, sekolah, berinteraksi dengan keluarga dan melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing.

“Rumah yang layak huni tentunya bisa menjaga masyarakat agar tetap sehat dan bisa melaksanakan aktifitasnya selama masa pandemi Covid-19,” terangnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, imbuh Khalawi, capaian PSR sebanyak 856.758 unit tersebut terbagi menjadi dua yakni pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 661.715 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 195.043 unit. Pada kegiatan pembangunan PSR tersebut, presentase rumah untuk MBR adalah sebanyak 77 persen dari total capaian sedangkan sisanya sebanyak 23 persen adalah rumah untuk non MBR.

Untuk capaian perumahan non MBR berasal dari hasil pembangunan rumah khusus sebanyak 630 unit, rumah swadaya 187.379 unit, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 3.541 unit. Selain itu, pembangunan perumahan juga dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga terkait sebanyak 51.136 unit.

“Pemerintah daerah juga ikut berkontribusi dalam pembangunan rumah untuk masyarakat dan tercatat sebanyak 33.952 unit rumah telah dibangun,” terangnya.

Kementerian PUPR juga mencatat hasil pembangunan perumahan yang dilaksanakan pengembang telah mencapai angka 376.520 unit. Angka tersebut terbagi menjadi dua yakni hasil pembangunan perumahan dengan program pembiayaan perumahan sebanyak 85.339 unit dan hasil pembangunan perumahan tanpa program pembiayaan perumahan sebanyak 291.181 unit.

Sektor swasta melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) juga menyumbang hasil pembangunan hunian untuk masyarakat sebanyak 3.681 unit. Sedangkan hasil pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat tercatat 4.903 unit.

Adapun pembangunan rumah untuk non MBR saat ini tercatat dilaksanakan oleh pengembang perumahan adalah sebanyak 148.522 unit yang terdiri dari rumah tapak sebanyak 109.422 unit dan rumah susun sebanyak 39.100 unit. Sedangkan pembangunan rumah yang dilaksanakan masyarakat untuk rumah non MBR sebanyak 46.521 unit.

“Total capaian PSR dari minggu lalu tepatnya tanggal 7 Desember 2020 adalah 777.708 unit sehingga ada penambahan pembangunan rumah sebanyak 79.050 unit. Kami berharap hasil capaian rumah bisa mendekati angka 950.000 unit hingga akhir tahun 2020 ini,” harapnya. (*)

JAKARTA,KORIDOR—Pemerintah kembali menggulirkan Dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran Rp9,1 triliun untuk 157.500 unit rumah melalui 30 bank pelaksana. Anggaran tersebut terdiri dari Dana DIPA sebesar Rp16,62 Triliun dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp2,5 Triliun.

Bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tanggal 18 Desember 2020, secara serentak 30 bank pelaksana tersebut melakukan penandatangaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, baik secara langsung di lokasi dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Adapun 30 Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah, antara lain : Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, Syariah BPD DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, dan BPD Jambi Syariah.

Bank pelaksana yang hadir di lokasi diantaranya 5 Bank Nasional yaitu Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BRI Syariah; dan 4 Bank Pembangunan Daerah yaitu BPD BJB, BPD NTB Syariah, BPD Sumselbabel, dan BPD Jatim Syariah.

Hadir menyaksikan Penandatanganan PKS Tahun 2021, Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono didampingi para pejabat Eselon I Kementerian PUPR dan Direktur Utama PPDPP. Arief Sabaruddin, selaku Direktur Utama PPDPP sampaikan bahwa realisasi penyaluran FLPP tahun 2020 per 17 Desember 2020 telah mencapai Rp10,87 Triliun untuk 105.960 unit rumah, atau sebesar 103,38%. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 17 Desember 2020 telah mencapai Rp55,24 Triliun untuk 761.562 unit rumah.

“Kami laksanakan evaluasi penyaluran FLPP tahun 2020 berdasarkan Kinerja realisasi penyaluran Dana FLPP, Ketepatan sasaran KPR Sejahtera serta dukungan operasional” terang Arief.

Sedangkan dalam menentukan kuota awal Tahun 2021, PPDPP menetapkan kriteria berdasarkan Data Realisasi FLPP, Data Potensi Debitur SiKasep, dan Nilai Evaluasi Bank. Selain itu, dalam penyaluran FLPP Tahun 2021 Arief menyatakan PPDPPkan berfokus pada Kinerja Realisasi Penyaluran FLPP, Ketepatan Sasaran KPR Sejahtera FLPP, dan Kualitas Bangunan Rumah Subsidi.

Peluncuran Aplikasi SiPetruk

Guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pada kegiatan yang sama tersebut PPDPP sekaligus meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Menteri Basuki menjelaskan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.

“Kualitas bangunan tidak dapat ditawar, karena itu merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat” tegas Menteri Basuki.

Pada Tahun 2020 PPDPP melakukan berbagai gebrakan inovasi penyaluran FLPP dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mencari rumah hanya dalam satu genggaman di smartphone. Aplikasi tersebut diiringi dengan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang diperuntukkan bagi para pengembang yang menyediakan rumah Subsidi.

Rangkaian aplikasi tersebut merupakan bagian dari sistem Big Data SiKasep yang dapat menjawab kondisi backlog perumahan secara lebih nyata dan real time. Pengembangan sistem e-FLPP 2.0 yang dilakukan tahun 2020 juga menyempurnakan proses bisnis penyaluran FLPP lebih cepat dan optimal.

Di tahun 2020 PPDPP juga telah melaksanakan proses kerjasama dengan lembaga di luar perbankan guna meningkatkan layanan ketepatan penyaluran FLPP, seperti dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Pengelola Jasa Konstruksi (LPJK), Perusahaan Listrik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera).

Selain itu, PPDPP juga melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) penguatan proses bisnis dan alternatif pendanaan FLPP di daerah, seperti dengan Pemda Jawa Barat, Pemda Sumut, Pemda Sulsel, dan Pemda Kalsel.

BOGOR, KORIDOR—Untuk mendorong agar komunitas masyarakat dapat memiliki rumah, M. Hidayat, Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap para pengembang perumahan dan perbankan bersama pemerintah untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan tersebut.

Hal itu dikarenakan pemerintah juga telah memiliki berbagai fasilitas pembiayaan perumahan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Uang Muka (BUM), BP2BT.

“Untuk pengembang, pemerintah juga telah melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan dan saluran drainase untuk perumahan bersubsidi pemerintah,” ungkapnya dalam kegiatan Pembahasan Perumahan Berbasis Komunitas yang dilaksanakan di Bogor, Rabu (16/12/2020.

Hal itu dilaksanakan agar pengembang juga lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tentunya lokasi yang tepat dengan lebih mendekati sarana tranportasi bisa menjadi pilihan yang tepat.

Adanya rumah bagi komunitas masyarakat kini juga menjadi sangat penting di masa pandemi Covid-19. Adanya rumah yang sehat dan nyaman meskipun ukurannya tidak terlalu besar juga membuat mereka lebih aman dan bisa menjaga pola hidup sehat.

“Kami juga sedang melaksanakan pilot project agar lebih banyak komunitas masyarakat yang bisa menyesuaikan dengan program ini. Intinya bantuan ini harus tepat sasaran sebab harga rumah akan terus naik mengingat keterbatasan lahan yang ada saat ini,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga hadir sejumlah komunitas seperti perwakilan dari Komunitas Jurnalis maupun perwakilan Komunitas Pegawai Honorer Kementerian PUPR.

Sementara itu, Kasubdit Wilayah III Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Salahuddin Rasyidi menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjembatani antara komunitas dengan pengembang dan perbankan dalam mengakses bantuan perumahan ini.

“Beberapa komunitas yang sedang kami sasar saat ini adalah Komunitas Jurnalis dan Komunitas Pegawai Honorer di Kementerian PUPR dengan bekerjasama dengan perbankan dan pengembang,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Himperra Endang Kawidjaja menerangkan perlu adanya mitigasi kepemilikan rumah bagi komunitas masyarakat.

“Kami mendukung adanya Program.Perumahan Berbasis Komunitas. Tapi yang perlu adalah mitigasi mengenai debitur yang akan mengangsur kredit rumah bersubsid,i sehingga lebih banyak masyarakat yang mengakses rumah,” tandas Endang.