BP Tapera Siap Menaikkan Kuota Rumah Subsidi bagi Pekerja Media
Peningkatan alokasi diharapkan menjadi kesempatan bagi insan media di seluruh Indonesia untuk memiliki rumah layak huni
BEKASI, KORIDOR.ONLINE – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menaikkan kuota rumah subsidi khusus bagi pekerja media dari semula 1.000 unit menjadi 3.000 unit. Kebijakan ini diumumkan Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam acara penyerahan kunci program rumah subsidi bagi karyawan industri media di Cibitung, Bekasi, Selasa, 6/05.
“Saya janjikan awalnya 1.000 rumah, sekarang kita naikkan jadi 3.000 untuk wartawan. Tapi syaratnya satu: beritakan yang benar, bukan yang enak didengar,” ujar Maruarar.
Menjawab hal itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut jika penyerapan oleh karyawan media atau wartawan cepat, maka BP Tapera siap menaikkan ke 2.000 bahkan 3.000 unit. Evaluasi akan dilakukan hingga akhir semester pertama tahun ini, dengan target setidaknya 50% dari 1.000 unit terserap pada Juli.
Menurut Heru, penambahan kuota rumah subsidi bukan hanya ditujukan untuk jurnalis di kota besar, tapi juga bagi wartawan di daerah yang selama ini sulit mengakses fasilitas pembiayaan perumahan. Peningkatan alokasi diharapkan menjadi kesempatan bagi insan media di seluruh Indonesia untuk memiliki rumah layak huni.
“Jangan hanya bicara di kota besar saja. Teman-teman media di daerah juga banyak, itu juga harus kita fasilitasi,” katanya.
Pada kesempatan itu BP Tapera juga menjelaskan capaian kinerja terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di era pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 158.424 unit rumah.
“Sejak pemerintahan Pak Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini 6 Mei 2025 sudah terdistribusi sebanyak 158,424 unit rumah,” kata dia usai serah terima rumah subsidi untuk wartawan di Cibitung, Bekasi, Selasa (6/5/2024).
Heru menjelaskan, berdasarkan data sejak awal tahun 2025 hingga hari ini, jumlah rumah subsidi yang telah terdistribusi sebanyak 117.021 unit. Hal itu menunjukkan, capaian yang sangat luar biasa dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas arahan Presiden untuk memberikan rumah dengan cicilan yang terjangkau bagi masyarakat.
“Merupakan capaian yang luar biasa dibawah Pak Maruarar Sirait dan arahan Pak Presiden Prabowo untuk terus mengakselerasi pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui KPR Subsidi FLPP,” jelasnya.
Sementara itu Heru menerangkan, bantuan FLPP yang telah disalurkan sebesar Rp86,47 triliun sejak 2022 hingga 5 Mei 2025. “Kami telah menyalurkan likuiditas kurang lebih Rp86,47 triliun untuk 739,473 unit rumah,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid mengapresiasi adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyediaan hunian bagi pekerja di industri media.
“Dari 100.000 jumlah awak media di seluruh Indonesia, sekitar 70% belum memiliki rumah. Sehingga momen hari ini merupan hal Istimewa bagi seluruh ekosistem media di tanah air, karena ini membuktikan bahwa negara hadir tidak hanya sebagai pemerintah namun sebagai mitra yang menyediakan hunian sebagai kebutuhan dasar masyarakat”, jelas Menteri Meutya.
