Finansial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memimpin langsung rapat koordinasi lanjutan terkait Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Kamis malam (17/7). Rapat ini menjadi bagian dari upaya intensif Kementerian PKP dalam merumuskan regulasi dan strategi pelaksanaan KUR Perumahan yang tepat sasaran.

“Kami terus menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga guna merumuskan skema KUR Perumahan yang inklusif dan berdampak nyata. Saya optimistis Peraturan Menteri PKP mengenai KUR Perumahan akan segera rampung,” ujar Maruarar.

Rapat turut dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, pejabat eselon I Kementerian PKP, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Himbarra, dan sejumlah bank penyalur KPR FLPP, antara lain BCA, Nobu Bank, dan Bank Artha Graha.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choirul, bersama Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa skema KUR Perumahan disusun untuk menjawab kebutuhan dari dua sisi utama: supply dan demand. Dari sisi supply, program ini akan mendukung pengembang dan ekosistem pembangunan perumahan. Sementara dari sisi demand, KUR akan menyasar masyarakat yang ingin mengembangkan usaha berbasis hunian, seperti ruko dan homestay.

“Skema ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatannya harus transparan, akuntabel, serta memenuhi indikator seperti ketepatan sasaran, NPL rendah, dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kelas UMKM,” jelas Didyk.

Kementerian PKP juga menegaskan pentingnya pelibatan mitra kerja dan asosiasi pengembang dalam proses perumusan kebijakan melalui forum diskusi (FGD), demi memastikan implementasi KUR Perumahan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku.

Dari hasil pembahasan awal, dana sebesar Rp130 triliun dari Danantara direncanakan untuk mendukung dua pilar utama KUR Perumahan: sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk sisi supply, khususnya pengembang dan ekosistem perumahan, sedangkan Rp13 triliun diarahkan untuk sisi demand, termasuk renovasi rumah, pembangunan ruko, dan bantuan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

“Himbarra tetap menjadi mitra utama penyalur KUR, termasuk BRI dan BTN. Di sisi lain, kami tengah menjajaki keterlibatan bank lainnya seperti Nobu Bank, BCA, dan Artha Graha agar penyaluran KUR Perumahan lebih luas dan menjangkau berbagai segmen,” pungkas Maruarar.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  — PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) resmi bergabung sebagai salah satu bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.

Seremoni penandatanganan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Nobu Bank, Suhaimin Djohan, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho yang didampingi Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma.

Dalam sambutannya, Suhaimin Djohan mengungkapkan bahwa Nobu Bank saat ini telah bekerja sama dengan lebih dari 100 proyek perumahan dari Palembang hingga Manado dalam skema KPR komersial.

“Kami saat ini masuk dalam lima besar bank swasta nasional untuk sektor pembiayaan perumahan. Partisipasi dalam program FLPP menjadi langkah strategis yang akan memperluas pengalaman dan cakupan layanan kami,” jelas Suhaimin.

Ia juga menambahkan bahwa Nobu Bank terus melakukan inovasi, salah satunya melalui kerja sama bilateral dengan pengembang untuk mempercepat proses akad kredit melalui program akad instan. Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan agenda audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas kendala yang sering dihadapi nasabah terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut positif kehadiran Nobu Bank sebagai mitra penyalur FLPP. Menurutnya, Nobu Bank telah lolos seluruh proses asesmen dan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembiayaan perumahan rakyat.

“Dengan bergabungnya Nobu Bank, saat ini kami memiliki 40 bank mitra penyalur FLPP. Reputasi Nobu Bank dalam pembiayaan perumahan cukup kuat, terutama melalui kolaborasinya dengan sejumlah pengembang besar,” kata Heru.

Heru juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hunian, sejalan dengan arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman agar bank penyalur bermitra dengan pengembang yang memiliki rekam jejak baik dan proyek yang berkualitas.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah asosiasi pengembang perumahan nasional, antara lain REI, Apersi, Himperra, dan Asprumnas, sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi antara sektor keuangan dan pengembang dalam mewujudkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan performa yang impresif. Hingga akhir Semester I tahun ini, penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 120.976 unit rumah senilai Rp14,99 triliun. Angka ini tumbuh signifikan 44,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebanyak 83.720 unit senilai Rp10,17 triliun.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut capaian ini sebagai bukti kuat dari komitmen kolektif dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah.

“Kenaikan ini mencerminkan semangat luar biasa dari para pengembang dan bank penyalur. Ini adalah kerja kolaboratif yang konkret, yang sekaligus menjadi wujud nyata dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Karpet Merah untuk Rakyat melalui program rumah subsidi,” ujar Heru.

BTN Masih Mendominasi

Di sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi tulang punggung utama penyaluran FLPP dengan capaian 64.429 unit rumah senilai Rp7,99 triliun. Disusul oleh BTN Syariah dengan 24.126 unit (Rp2,95 triliun), serta Bank BRI di posisi ketiga dengan 9.791 unit (Rp1,23 triliun). BNI dan Bank Mandiri melengkapi lima besar dengan capaian masing-masing 5.394 unit (Rp680,03 miliar) dan 4.558 unit (Rp580,39 miliar).

REI dan APERSI Jadi Motor Pengembang

Dari sisi asosiasi pengembang, Real Estate Indonesia (REI) menempati posisi teratas dengan kontribusi 50.759 unit rumah senilai Rp6,28 triliun. Disusul oleh APERSI (36.616 unit, Rp4,56 triliun), HIMPPERA (16.324 unit, Rp2 triliun), serta ASPRUMNAS (3.973 unit) dan APERNAS (3.928 unit), masing-masing dengan nilai sekitar Rp480 miliar.

Jawa Barat Penyerap Tertinggi

Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan serapan FLPP tertinggi, yakni 28.548 unit rumah senilai Rp3,57 triliun. Diikuti oleh Jawa Tengah (10.730 unit), Sulawesi Selatan (9.395 unit), Banten (8.460 unit), dan Jawa Timur (7.541 unit).

Jika ditinjau dari latar belakang pekerjaan penerima, mayoritas adalah pekerja swasta sebanyak 92.332 unit (76,32%). Diikuti oleh wiraswasta (15.377 unit), PNS (7.563 unit), TNI/Polri (2.368 unit), dan profesi lainnya (3.336 unit).

Optimisme Menuju Target 350.000 Unit

Heru menyatakan optimisme bahwa target penyaluran FLPP tahun ini akan tercapai, apalagi pemerintah telah meningkatkan kuota dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit rumah.

“Dengan semangat dan kolaborasi yang sudah terbukti, saya percaya sisa waktu yang ada bisa dimaksimalkan oleh pengembang dan bank penyalur. Hingga Juni, kita sudah mencapai 54,98% dari target awal, atau 34,56% jika mengacu pada kuota baru,” jelas Heru.

Ia juga mengapresiasi arahan dan dukungan dari Menteri PKP Maruarar Sirait, yang disebut berperan penting dalam mendorong pencapaian semester pertama.

“Kami yakin, dengan kepemimpinan yang kuat, dan kerja sama lintas sektor yang terus solid, target 350.000 rumah subsidi untuk rakyat akan bisa dicapai. Ini bukan sekadar angka, tapi soal harapan dan masa depan banyak keluarga Indonesia,” pungkas Heru penuh semangat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah terus mempercepat langkah konkret dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat. Salah satu upaya signifikan dilakukan hari ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta, Rabu (26/6).

Melalui kerja sama strategis ini, sebanyak 25.000 unit rumah akan disiapkan khusus bagi pegawai Bank Mandiri, anak perusahaan, ekosistem payroll, pengguna Livin’ by Mandiri, serta UMKM dan masyarakat umum yang memenuhi syarat sebagai penerima KPR Sejahtera FLPP.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

“Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan sektor perbankan dalam membuka akses yang lebih luas terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, terutama bagi segmen MBR. Kami sangat mengapresiasi komitmen dan kontribusi nyata Bank Mandiri serta dukungan aktif dari BP Tapera,” ujar Menteri Maruarar Sirait.

Komitmen Mandiri, Apresiasi Tapera

Bank Mandiri menyatakan kesiapan penuh untuk menyalurkan KPR bersubsidi FLPP melalui berbagai kanal dan segmen dalam ekosistemnya. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo menyampaikan apresiasinya atas capaian Mandiri yang telah menyalurkan 4.558 unit rumah atau 99,17% dari kuota sebelumnya.

“Berdasarkan performa tersebut, kami menambah kuota penyaluran bagi Mandiri. Kami percaya, dengan memperluas segmen dan kolaborasi strategis seperti ini, target nasional 350.000 unit rumah tahun 2025 akan tercapai,” kata Heru.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan, pihaknya berkomitmen kuat untuk menjadi bagian dari solusi dalam pemenuhan kebutuhan hunian, baik bagi pegawai internal maupun masyarakat luas yang belum memiliki rumah pertama.

Realisasi dan Target Program

Hingga 26 Juni 2025, BP Tapera mencatat telah menyalurkan 117.087 unit KPR FLPP dengan nilai pembiayaan Rp14,51 triliun. Bila dihitung sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (20 Oktober 2024), jumlah unit rumah yang telah tersalurkan mencapai 151.507 unit dengan nilai pembiayaan Rp18,78 triliun.

Penerima manfaat berasal dari beragam kalangan, di antaranya:

• 115.541 unit untuk pekerja swasta

• 19.011 unit untuk wiraswasta

• 8.803 unit untuk PNS

• 2.998 unit untuk anggota TNI/Polri

• 3.997 unit untuk kelompok masyarakat lainnya

Sinergi Lintas Sektor: Strategi Segmentasi Diperluas

BP Tapera juga terus memperluas kemitraan dengan berbagai instansi untuk mempercepat pencapaian target. Hingga kini, kerja sama telah dilakukan dengan sejumlah lembaga dan korporasi, seperti:

• TNI AD – 5.760 unit

• Guru – 20.000 unit

• Tenaga Kesehatan – 30.000 unit

• Wartawan – 3.000 unit

• Pekerja Migran – 20.000 unit

• BKKBN – 2.000 unit

• KemenPANRB, LAN, ANRI – masing-masing 1.000 unit

• Pemprov Jabar – 10.000 unit

• Pemprov Jateng – 20.000 unit

• Blue Bird Group – 8.000 unit

“Dengan strategi segmentasi yang semakin luas dan partisipasi berbagai pihak, kami optimistis target nasional 350.000 unit rumah untuk tahun ini dapat dicapai,” pungkas Komisioner Heru.

Kolaborasi antara PKP, BP Tapera, dan Bank Mandiri hari ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan butuh dukungan dan komitmen seluruh ekosistem perbankan, swasta, dan masyarakat. Sinergi seperti ini adalah langkah strategis menuju Indonesia yang lebih sejahtera melalui hunian yang layak dan terjangkau bagi semua.

BOGOR, KORIDOR.ONLINE — PT Hikmah Alam Sentosa, pengembang proyek perumahan Pesona Kahuripan, resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) dalam penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi para calon pembeli unit di kawasan Cileungsi, Bogor.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Kantor Pusat Pesona Kahuripan, Desa Cikahuripan, dan dihadiri oleh Direktur Utama PT Hikmah Alam Sentosa, Angga Budi Kusuma, Chief Consumer Officer Nobu Bank, Juanita Amanda Luthan, serta Direktur Utama Nobu Bank, Suhaimin Johan.

Dalam sambutannya, Angga menyampaikan bahwa Pesona Kahuripan hadir sebagai solusi hunian yang asri dan terjangkau bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan Nobu Bank sebagai bentuk dukungan konkret untuk memudahkan akses pembiayaan bagi konsumen.

“Kami percaya Nobu Bank adalah mitra yang tepat, berkat rekam jejaknya yang konsisten dalam mendukung proyek-proyek perumahan berkualitas,” ujar Angga.

Sementara itu, Suhaimin Johan menyambut positif kolaborasi ini. Nobu Bank, katanya, terus memperluas jangkauan layanan KPR sebagai bagian dari komitmennya terhadap penyediaan hunian layak.

“PT Hikmah Alam Sentosa adalah mitra yang memiliki kredibilitas dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan berkualitas, termasuk dalam proyek hunian subsidi. Kehadiran Nobu Bank di Pesona Kahuripan kami harap menjadi opsi terbaik bagi calon pemilik rumah,” ungkap Suhaimin.

Kerja sama ini tak hanya bersifat bisnis, tetapi juga sejalan dengan upaya bersama mendukung program nasional 3 juta rumah, salah satu prioritas dalam Asta Cita Pemerintah. PT Hikmah Alam Sentosa—dengan kiprah di segmen hunian komersial dan subsidi—menyatakan kesiapannya berkontribusi dalam mempercepat penyediaan rumah rakyat, termasuk melalui kemitraan dengan BP Tapera.

Pada kesempatan yang sama, Chief Consumer Officer Nobu Bank, Juanita Amanda Luthan menyebutkan bahwa alasan utama pihaknya tertarik pada proyek yang di garap PK Group ini bukan semata prospek pasar, melainkan karena nuansa kolaboratif yang kuat.

“Nobu Bank mencanangkan target 100 unit terserap pada bulan ini. Kami optimis bisa terserap. Kami tetap menjadi pendamping, karena PK Group sebagai pengembang juga punya mitra perbankan lain,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keunggulan Nobu Bank terletak pada kecepatan proses dan angsuran berjenjang sehingga lebih terjangkau.

Di sisi lain, Nobu Bank kini juga tengah memproses kemitraan strategis dengan BP Tapera dan Kementerian PKP untuk turut menyalurkan KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan terhadap program 3 juta rumah ini diyakini akan berdampak luas karena sektor properti dikenal memiliki efek pengganda ke lebih dari 185 sektor industri turunan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2025 mencapai rekor tertinggi, yakni 350.000 unit rumah subsidi. Jumlah ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Guna merealisasikan hal tersebut, Kementerian PKP menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pembiayaan KPR FLPP di kantor BTN, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Hadir dalam penandatanganan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

“BTN adalah mitra utama dalam pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi. Kontribusinya paling besar dibanding bank lainnya,” ujar Maruarar.

Nota kesepahaman ini menjadi dasar sinergi antar pihak dalam mendukung program KPR Sejahtera FLPP, sekaligus mempercepat realisasi target ambisius pemerintah, yakni Program 3 Juta Rumah per tahun. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga berdialog dengan masyarakat sektor informal yang telah berhasil membeli rumah berkat KPR FLPP, meski tanpa slip gaji.

Ia menyebut bahwa keberhasilan BTN dalam menyalurkan KPR FLPP perlu menjadi rujukan bagi bank-bank lain.

“BTN punya pengetahuan dan pengalaman luar biasa soal pembiayaan perumahan. Kami harap BTN dapat berbagi strategi dan teknik agar penyaluran KPR FLPP berjalan merata dan efektif,” tambahnya.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program ini. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung tim BTN ke lapangan untuk memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak dan tepat sasaran.

“Kami akan terus berinovasi dalam skema pembiayaan dan aktif mengawal pembangunan rumah rakyat di berbagai daerah. Komitmen kami jelas: sukseskan Program 3 Juta Rumah bersama pemerintah,” tegas Nixon.

Program KPR FLPP dengan bunga rendah dan angsuran terjangkau diharapkan menjadi solusi nyata bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki rumah pertama mereka. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan sosial.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – “Bank DKI menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Pendidikan selama ini kepada Bank DKI dalam mendistribusikan KJMU di DKI Jakarta” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta (04/06).

Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa Bank DKI akan terus mengoptimalkan peranannya sebagai bank pembangunan daerah dengan memastikan proses penyaluran KJMU dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan.

Keterlibatan Bank DKI dalam penyaluran dana KJMU merupakan bentuk nyata sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan visi mencerdaskan kehidupan masyarakat sebagai fondasi utama pertumbuhan.

“Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung program-program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Jakarta,” demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI, ujar Agus H. Widodo dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (03/06).

BACA JUGA: Bank DKI Resmi Bentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) Bersama Bank Maluku Malut

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merupakan program bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu atau rentan secara ekonomi.

Namun memiliki potensi akademik yang baik, agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi. Penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening Bank DKI milik masing-masing penerima manfaat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa dukungan Bank DKI dalam penyaluran KJMU juga sejalan dengan komitmen Perseroan dalam menyediakan layanan perbankan yang inklusif dan berorientasi pada kemajuan sosial masyarakat Jakarta khususnya di bidang pendidikan.

Ia pun turut mengimbau seluruh penerima manfaat KJMU agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama tidak memberikan PIN dan informasi pribadi kepada orang lain.

“Bank DKI terus berinovasi dalam memberikan kemudahan transaksi dan layanan digital kepada para penerima manfaat, termasuk mahasiswa penerima KJMU, melalui aplikasi JakOne Mobile, layanan ATM, dan EDC Bank DKI yang tersebar luas untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan layanan keuangan mahasiswa,” kata Arie Rinaldi.

BACA JUGA: Pro-Kontra Soal Luas Lahan Rumah Subsidi. Appernas Jaya: Ide “Gila” Tapi Solutif

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pencairan bantuan dana KJMU Semester I Tahun 2025 secara bertahap sejak Selasa, 27 Mei 2025 lalu kepada sebanyak 16.979 mahasiswa. Adapun jumlah bantuan yang diterima sebesar total Rp9 juta per semester, sudah termasuk uang saku untuk mahasiswa sebesar Rp750 ribu per bulan. ***

 

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – PT Bank DKI dan PT Bank Maluku Malut (BMM) resmi menjalin kerja sama strategis melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penyertaan Modal dan Perjanjian Pemegang Saham, yang dilaksanakan di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/6).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar. Adapun Perjanjian Pemegang Saham ditandatangani oleh Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo dan  Gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra.

Kehadiran para pemimpin daerah serta otoritas perbankan nasional, seperti Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjadi simbol kuat dukungan terhadap sinergi antardaerah sebagai bagian dari konsolidasi perbankan nasional yang tertuang dalam POJK No. 12/POJK.03/2020.

BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Rumah Subsidi, BP Tapera Uji Coba Fitur “MBR Rating”

Langkah Strategis Bank DKI Menuju Bank Regional Berkinerja Nasional

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan bahwa pembentukan KUB ini merupakan tonggak penting dalam transformasi Bank DKI menjadi bank yang sehat, kuat, dan berdaya saing nasional.

“Melalui kerja sama ini, Bank DKI akan memperluas penetrasi pasar, memperkuat struktur bisnis, serta meningkatkan kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah. Ini adalah bagian dari investment story kami menuju IPO,” tegasnya.

Bank DKI akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Kedua di BMM, dan akan aktif mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem IT, serta pengembangan bisnis dan SDM di BMM, sejalan dengan prinsip Governance, Risk & Compliance (GRC) yang terintegrasi.

BACA JUGA: Asosiasi Perumahan Soroti Aturan Luas Lahan Rumah Tapak Bersubsidi

Sinergi Lintas Daerah untuk Ekonomi Berkeadilan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.

“Kami melihat kerja sama ini bukan hanya soal modal, tapi juga semangat untuk membangun Indonesia dari pinggiran secara nyata, dengan Jakarta berperan sebagai enabler,” ujarnya.

Senada, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.

“Dengan dukungan Bank DKI, kami yakin BMM dapat mengakselerasi transformasi layanan keuangan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah,” ujarnya.

BACA JUGA: Metland Bagikan Dividen Rp 86,12 Miliar dari Laba 2024, Targetkan Pertumbuhan Positif di 2025

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra, menambahkan bahwa kerja sama ini penting di tengah ketidakpastian ekonomi dan percepatan digitalisasi perbankan.

“Langkah ini adalah bentuk adaptasi dan kolaborasi di era yang penuh tantangan.”

Komitmen untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut momen ini sebagai hasil nyata dari visi besar yang telah dibangun sejak 2022.

“Hari ini kita menyaksikan tidak hanya pemenuhan regulasi, tapi juga model penguatan BPD yang kolaboratif, strategis, dan berdampak langsung ke masyarakat.”

BACA JUGA: Pemerintah Prabowo Naikkan Kuota FLPP Jadi 350.000, Appernas Jaya: “Langkah Spektakuler!”

Sementara itu, Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar, menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai awal dari transformasi besar BMM.

“Kami berharap langkah ini juga membuka ruang kerja sama ekonomi antara pengusaha Maluku dan Maluku Utara dengan pelaku usaha di Jakarta.”

KUB Bank DKI–BMM

Proses inisiasi pembentukan KUB antara Bank DKI dan BMM dimulai sejak 2024, dan bertujuan untuk:

1. Memenuhi ketentuan modal inti minimum;
2. Memperkuat ketahanan, efisiensi, dan daya saing BPD;
3. Mendorong integrasi teknologi, budaya kerja, serta tata kelola;
4. Menjadi pilar value creation dalam transformasi dan persiapan IPO Bank DKI.

Bank DKI menargetkan sinergi ini akan mulai memberikan kontribusi positif terhadap laporan konsolidasi dalam 6-12 bulan ke depan.

Bank DKI terus melangkah sebagai bank daerah yang bertransformarsi menjadi kekuatan baru dalam industri perbankan nasional. Kolaborasi hari ini adalah investasi untuk masa depan yang berkelanjutan. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Di tengah penurunan permintaan properti hingga kuartal I/2025, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) tetap percaya diri mengejar target marketing sales sebesar Rp2 triliun sepanjang tahun ini. Presiden Direktur MTLA, Anhar Sudradjat, mengungkapkan hingga April 2025, perusahaan telah membukukan prapenjualan sebesar Rp661 miliar.

“Angka tersebut berasal dari penjualan properti residensial senilai Rp485 miliar dan pendapatan berulang sebesar Rp176 miliar,” jelas Anhar dalam paparan publik di Bekasi, Rabu (28/5/2025).

Kinerja positif ini menjadi kelanjutan dari pencapaian tahun 2024, di mana MTLA membukukan pendapatan usaha Rp2,02 triliun atau naik 18,53% dibanding tahun sebelumnya. Laba bersih pun tumbuh 12,37% menjadi Rp469 miliar.

Direktur MTLA, Olivia Surodjo, menyebutkan pertumbuhan tersebut didorong oleh penjualan properti yang didukung insentif PPN DTP serta kinerja positif pusat perbelanjaan dan hotel, khususnya Hotel Metland Bali.

“Kontribusi bisnis kami terbagi 74% dari penjualan residensial dan 26% dari pendapatan berulang, seperti mal, hotel, dan fasilitas rekreasi,” ujarnya.

Metland yang dikenal melalui proyek township dan pusat belanja menetapkan target marketing sales Rp2 triliun pada 2025, mencakup penjualan properti serta recurring income dari aset komersial. Target ini ditopang oleh hasil solid tahun lalu serta peluncuran sejumlah proyek baru.

Pada 2024, penjualan residensial MTLA mencapai Rp1,503 triliun atau naik 22,47%, sementara pendapatan berulang tumbuh 8,38% menjadi Rp518 miliar. Insentif PPN DTP turut mendorong peningkatan permintaan, menyumbang sekitar 41% dari total penjualan residensial.

Proyek Metland Cibitung, Metland Cikarang, dan Metland Cyber Puri menjadi tulang punggung marketing sales, sementara recurring income ditopang pusat perbelanjaan seperti Metropolitan Mall Bekasi dan Grand Metropolitan serta peningkatan okupansi hotel.

Strategi Metland mengandalkan sinergi residensial-komersial untuk pertumbuhan berkelanjutan. Ekspansi juga terus berlanjut, termasuk perluasan Grand Metropolitan yang ditargetkan selesai pada 2025. Di lini residensial, MTLA merilis proyek Metland Kertajati dan meluncurkan berbagai tipe dan cluster baru di proyek lainnya seperti Metland Menteng, Transyogi, Cibitung, dan Cikarang. Dengan pendekatan produk yang adaptif dan lokasi strategis, MTLA tetap yakin sektor properti masih menyimpan potensi besar.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah.

Program ini merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia pada periode 2024–2029.

Melalui sinergi antara Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam mengatasi backlog perumahan nasional. BP Tapera dan BCA berkomitmen untuk meningkatkan kepemilikan rumah oleh MBR dan memperkuat sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan kuota 1.000 unit rumah untuk disalurkan melalui BCA.

“Penyalurannya akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan agar transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia menekankan pentingnya tata kelola pembangunan yang tertib dan sesuai aturan hukum.

Komisioner BP Tapera, Heru, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

“Sinergi ini mempercepat pemenuhan rumah layak, berkualitas, dan tepat sasaran,” jelas Heru.

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen BCA terhadap inklusi finansial dan pembangunan berkelanjutan.

“Langkah Presiden Prabowo yang melibatkan sektor perbankan sangat visioner. Kami merasa terhormat dapat berkontribusi langsung,” katanya. Ia juga berharap langkah ini diikuti oleh perbankan swasta lainnya.

BP Tapera mencatat, sejak 20 Oktober 2024 hingga 22 Mei 2025, telah terealisasi 173.162 unit KPR subsidi. Khusus periode 1 Januari–22 Mei 2025, tercatat 132.073 unit rumah telah disalurkan.

“Ini bagian dari upaya mengejar target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang meningkat dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit di tahun 2025,” jelas Heru.

Ia juga menyebutkan bahwa realisasi subsidi rumah sejak 20 Oktober 2024 mencapai 167.391 unit, dengan 126.138 unit di antaranya terealisasi sejak awal 2025.

Kuartal I 2025 mencatat penyaluran FLPP mencapai 53.873 unit, tumbuh 1.274% dibanding tahun sebelumnya.

“Ini membuktikan antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi,” tambah Heru.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk FLPP akan ditingkatkan dari Rp18,7 triliun menjadi Rp36 triliun, dengan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Rp4,8 triliun menjadi Rp6,2 triliun.

“Target 350 ribu unit akan menjadi rekor tertinggi dalam sejarah FLPP,” ujar Rionald.

Menteri Maruarar menyambut baik langkah ini sebagai bukti nyata kehadiran negara untuk membantu MBR mengakses rumah layak. Pemerintah optimis, dengan dukungan lintas sektor—termasuk Kementerian, pengembang, dan perbankan—target percepatan pembangunan perumahan nasional akan tercapai secara optimal.