Finansial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan kembali komitmennya sebagai penggerak utama program perumahan rakyat. BTN menjadi motor terbesar dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi FLPP dengan menggelar akad massal 26.000 unit rumah secara serentak di seluruh Indonesia.

Peresmian akad massal tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9). Acara ini dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani, dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Akad massal terbesar dalam sejarah FLPP ini melibatkan 41 bank penyalur, dengan BTN sebagai mitra utama yang menguasai 80% pangsa pasar KPR Subsidi nasional. Sebanyak 200 debitur hadir langsung di Cileungsi, sementara 25.800 lainnya mengikuti akad serentak di 100 titik pada 33 provinsi secara hybrid.

Mesin KPR Subsidi Terbesar

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan BTN mendapat mandat menyalurkan 220.000 unit FLPP dari total 350.000 unit kuota nasional tahun ini.

“Kalau dibagi rata, setiap hari BTN bisa mengakadkan 1.000 rumah. Inilah bukti BTN menjadi mesin terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hunian rakyat,” ujar Nixon.

Ia menambahkan, BTN konsisten melayani segmen MBR dari berbagai profesi, terutama pekerja sektor informal yang kini porsinya sudah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Dari 26.000 penerima manfaat akad massal, terdapat 17 profesi berbeda, mulai dari petani, pedagang, buruh, tukang becak, ojek, perawat, bidan, guru, hingga anggota TNI/Polri.

Perumahan Motor Ekonomi Nasional

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan sektor perumahan memiliki efek berganda besar bagi pertumbuhan ekonomi.

“Perumahan selalu menjadi motor pembangunan ekonomi. Karena itu kita tetapkan target tinggi: 3 juta rumah. Sebagai pemimpin transformatif, kita harus berani bercita-cita besar dan bekerja nyata untuk rakyat,” kata Presiden.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut akad massal ini menjadi bukti hadirnya negara untuk mengurangi backlog perumahan yang masih mencapai 9,9 juta unit. Ia mengapresiasi BTN sebagai bank penyalur terbesar yang konsisten mendukung program subsidi perumahan.

“Baru satu tahun Presiden Prabowo menjabat, kuota FLPP langsung naik dari rata-rata 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

FLPP Terus Jadi Program Favorit

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa FLPP adalah program paling diminati masyarakat. Ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah, BTN, dan bank-bank penyalur yang memungkinkan percepatan penyaluran rumah subsidi.

“Dengan tambahan kuota 350.000 unit tahun ini, kami optimistis semakin banyak MBR yang bisa memiliki rumah layak,” kata Heru.

Hingga September 2025, realisasi FLPP mencapai 183.058 unit senilai Rp22,71 triliun, naik 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BANTEN, KORIDOR.ONLINE — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Sutera Hall, Mall of Alam Sutera, Banten. Kegiatan ini menjadi bukti nyata dukungan BNI terhadap Program 3 Juta Rumah yang tengah dicanangkan pemerintah.

Acara ini dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, jajaran Direksi BNI, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, asosiasi pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, serta pelaku UMKM. Total peserta tercatat 3.526 orang, dengan 1.526 hadir langsung dan 2.000 mengikuti secara daring.

“Baru kali ini saya melihat sosialisasi KUR Perumahan di mana masyarakat bisa langsung bertransaksi di konter BNI. Developer, kontraktor, pemilik toko bangunan, hingga UMKM dapat langsung mengakses layanan pembiayaan setelah mengikuti sosialisasi ini,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat BNI dalam menghadirkan akses pembiayaan perumahan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Maruarar menjelaskan, KPP dapat dimanfaatkan mulai dari pengembang, kontraktor, hingga UMKM untuk pengadaan tanah, bahan bangunan, maupun jasa konstruksi. Sementara untuk individu, fasilitas ini bisa digunakan untuk membeli, membangun, hingga merenovasi rumah atau toko sebagai penunjang usaha.
“Ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan agar penyerapan anggaran, termasuk KUR Perumahan, dipercepat menjelang akhir tahun,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menegaskan bahwa KPP merupakan bagian dari strategi memperkuat ekosistem perumahan nasional.

“Program ini tidak hanya menyasar penyediaan rumah melalui pengembang dan kontraktor, tetapi juga permintaan masyarakat serta UMKM. Dengan pembiayaan terintegrasi, KPP diharapkan menciptakan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

BNI juga menghadirkan inovasi digital melalui platform wondr by BNI untuk memudahkan akses pembiayaan, pembayaran cicilan, hingga pengelolaan kebutuhan keuangan. Putrama menambahkan, langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam membuka lapangan kerja, mendorong hilirisasi, serta pemerataan ekonomi nasional.

Melalui sosialisasi KPP, BNI mempertegas komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus meningkatkan peran UMKM di dalam ekosistem perumahan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Bank Jakarta kembali hadir memberikan dukungan pada penyelenggaraan Puncak Abang None Jakarta 2025 yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (26/9). Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk tabungan bagi para pemenang dan finalis, sebagai bagian dari komitmen Bank Jakarta dalam mendukung kreativitas sekaligus meningkatkan literasi keuangan generasi muda.

Acara bergengsi ini turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, jajaran pejabat Pemprov DKI, serta jajaran direksi Bank Jakarta, termasuk Direktur Utama Agus H. Widodo, Direktur Keuangan & Strategi Basaria Martha Juliana, dan Komisaris Independen Kiryanto.

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Abang None Jakarta adalah warisan budaya Betawi yang perlu dijaga sekaligus simbol optimisme generasi muda.

“Pemilihan Abang None Jakarta merupakan simbol optimisme generasi muda yang menjaga tradisi Betawi, menggambarkan pesona Jakarta sekaligus meneguhkan sebagai Kota Global yang berbudaya,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menambahkan bahwa keterlibatan Bank Jakarta tidak hanya sebatas dukungan finansial, melainkan juga bentuk relevansi dengan generasi muda Jakarta.

“Generasi muda adalah agen perubahan yang mampu menggabungkan tradisi dan modernitas. Kehadiran Abang None Jakarta menjadi wadah memperkuat jati diri kota ini sebagai kota global dengan akar budaya Betawi yang kuat,” jelas Agus.

Agus juga menekankan bahwa para finalis dan pemenang Abang None dapat menjadi duta literasi keuangan, mengingat pengaruh positif mereka di tengah masyarakat. Bank Jakarta bahkan menyiapkan ruang kolaborasi agar mereka dapat berperan aktif dalam kampanye literasi dan inklusi keuangan di berbagai kesempatan.

“Kami percaya Abang None Jakarta dapat membawa pesan penting tentang literasi dan inklusi keuangan yang lebih luas, mendukung transformasi Jakarta menuju Kota Global,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menyebut momentum ini sekaligus menjadi sarana memperkenalkan nama dan logo baru Bank Jakarta sebagai bank daerah yang modern dan dekat dengan generasi muda.

“Abang None bagi kami bukan hanya ikon pariwisata, melainkan mitra strategis dalam menyampaikan citra baru Bank Jakarta,” ujarnya.

Sejak digelar pertama kali pada 1968, Abang None Jakarta konsisten menjadi ajang pencarian duta pariwisata yang menggabungkan promosi budaya Betawi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain mendukung acara ini, Bank Jakarta juga terus berkontribusi pada pengembangan sektor pariwisata melalui layanan JakCard, kartu pembayaran non-tunai yang bisa digunakan untuk transportasi publik hingga akses ke berbagai destinasi wisata di Ibu Kota.

BANDUNG, KORIDOR.ONLINE  – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis tambahan likuiditas Rp25 triliun yang ditempatkan pemerintah akan habis terserap pada Desember 2025. Keyakinan ini sejalan dengan stabilnya permintaan kredit, khususnya dari sektor perumahan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa dukungan pemerintah melalui penempatan dana likuiditas memberi ruang lebih besar bagi BTN dalam menyalurkan kredit.

“Dengan tambahan Rp25 triliun ini, isu likuiditas bukan lagi kendala. Persaingan bank kini bukan di penghimpunan dana, melainkan di percepatan penyaluran kredit. Kami perkirakan akhir tahun dana ini sudah habis terserap,” ujar Nixon dalam forum Media Gathering BTN 2025: Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan di Bandung, Jumat (19/9).

BTN mencatat rata-rata penyaluran kredit Rp6–7 triliun per bulan. Dengan tren tersebut, tambahan likuiditas diyakini akan terserap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra, menjelaskan:

“Realisasi bulanan Rp6–7 triliun sudah cukup untuk menutup target penyerapan Rp25 triliun sampai akhir tahun.”

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan dana likuiditas sebesar Rp200 triliun kepada lima bank Himbara, di mana BTN mendapat alokasi Rp25 triliun untuk disalurkan ke sektor riil dalam enam bulan ke depan.

Dorong Percepatan Kredit 

Menurut Nixon, injeksi likuiditas ini sekaligus mempercepat realisasi kredit BTN yang masih dalam pipeline senilai lebih dari Rp30 triliun.

“Demand kredit di BTN sangat besar. Dengan dana tambahan, kami bisa segera merealisasikan pipeline agar tidak berpindah ke bank lain,” jelasnya.

Tekan Biaya Dana, Tingkatkan Profitabilitas

Selain mempercepat kredit, tambahan likuiditas juga membantu BTN menurunkan biaya dana (cost of fund). Setelah keputusan pemerintah pada 12 September, BTN langsung menurunkan bunga deposito special rate sebesar 50 basis poin mulai 15 September.

“Dana Rp25 triliun ini memungkinkan BTN menekan dana mahal. Special rate akan terus kami turunkan hingga akhir tahun,” ujar Nixon.

Penurunan biaya dana tersebut diproyeksikan akan meningkatkan margin bunga bersih (NIM) BTN. Hingga semester I-2025, NIM BTN tercatat naik 139 bps ke level 4,4%.

DELI SERDANG, KORIDOR.ONLINE – Program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan hasil menggembirakan. Hal ini terlihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Perumahan Kuis Damai Lestari 2, Kabupaten Deli Serdang, Jumat–Minggu (13–15/8).

Kegiatan monev dipimpin Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al Ammari, bersama perwakilan Bank BNI sebagai penyalur KPR FLPP. Agenda ini bertujuan memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta memenuhi standar siap huni, mulai dari jaringan listrik, ketersediaan air bersih, hingga lingkungan yang tertata.

Kepuasan Penerima Manfaat

Salah satu penerima manfaat, Muhammad Zein (30), mengaku puas dengan rumah subsidi yang ditempatinya. Bekerja sebagai security di Bank BCA, Zein menempati rumah sesaat setelah akad karena kondisi bangunan lengkap tanpa kerusakan.

“Pintu, keramik, dinding, atap semuanya bagus. Jalan lingkungan juga sudah dicor beton. Lokasinya dekat tempat kerja, hanya 10 menit dari rumah,” ungkapnya.

Zein mengambil tenor cicilan 10 tahun dengan angsuran sekitar Rp1,7 juta per bulan. Menurutnya, program FLPP sangat membantu keluarga muda. “Dulu saya masih kontrak, sekarang punya rumah sendiri, jadi lebih percaya diri menatap masa depan,” tambahnya.

Standar Kualitas Rumah Subsidi

Perumahan Kuis Damai Lestari 2 yang dikembangkan PT Cahaya Sejahtera Nusantara, anggota REI, dinilai memenuhi standar kualitas rumah subsidi yang baik serta memberikan lingkungan hunian yang nyaman.

Muhammad Nauval menegaskan bahwa peningkatan kualitas FLPP adalah bukti nyata kehadiran negara.

“Kami ingin memastikan penerima KPR FLPP langsung bisa menempati rumahnya tanpa kendala. Listrik, air bersih, dan lingkungan yang aman menjadi syarat mutlak. Ini sekaligus menjawab keraguan publik soal kualitas rumah subsidi,” ujarnya.

Bukti Kehadiran Negara

BP Tapera menegaskan akan terus memperketat pengawasan bersama pengembang dan bank penyalur, sehingga masyarakat memperoleh hunian yang layak. Dengan demikian, isu negatif soal rumah subsidi yang dibangun asal-asalan oleh oknum dapat ditepis.

Hingga 20 Agustus 2025, realisasi penyaluran KPR FLPP mencapai 156.857 unit rumah. Khusus di Medan dan sekitarnya, penyaluran sudah tembus 6.711 unit. Data ini membuktikan bahwa program rumah subsidi tidak hanya terjangkau, tetapi juga semakin berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk menerapkan skema pembiayaan perumahan baru, yakni sewa beli atau rent to own (RTO), sebagai alternatif kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja, mengungkapkan bahwa Kementerian PKP siap membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus guna membahas dan mematangkan konsep RTO agar dapat diimplementasikan. Skema ini diharapkan menjadi terobosan penting dalam mendukung capaian Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian PKP sangat mendukung skema RTO yang diusulkan Apersi. Kami akan segera membentuk Tim Pokja agar pembahasan lebih cepat dan matang, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan rumah, seperti pekerja informal atau mereka yang terkendala SLIK OJK,” ujar Endang di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Jumat (8/8).

Endang menegaskan, konsep RTO masih berada pada tahap awal dan memerlukan kajian menyeluruh agar manfaatnya optimal serta potensi risikonya dapat diminimalkan.

“Dalam dua minggu, hasil pembahasan akan kami laporkan kepada Menteri. Harapannya, program ini bisa segera berjalan dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” imbuhnya.

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdullah, menjelaskan bahwa RTO dapat menjadi jawaban atas hambatan yang dihadapi MBR, terutama mereka yang tidak memiliki slip gaji formal atau memiliki catatan kredit yang kurang baik sehingga sulit mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan.

Dalam skema RTO, calon pembeli akan menempati rumah dengan status sewa selama sekitar dua tahun. Selama masa sewa, pembayaran angsuran akan mencakup tiga komponen: biaya sewa, tabungan yang dapat digunakan untuk uang muka, serta biaya proses dan perawatan rumah.

“Program 3 Juta Rumah tidak hanya akan memperluas kepemilikan rumah, tetapi juga menggerakkan industri properti dan membuka lapangan kerja. Skema RTO adalah solusi konkret agar semakin banyak masyarakat dapat mewujudkan rumah impiannya,” ujar Junaidi.

Kementerian PKP menargetkan hasil pembahasan Pokja RTO dapat menjadi acuan kebijakan pembiayaan inovatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Bank DKI yang kini mengusung identitas baru sebagai Bank Jakarta, mencatat kinerja keuangan yang solid hingga akhir Juni 2025. Transformasi menyeluruh yang dijalankan, termasuk penguatan sinergi regional dan ekspansi bisnis, menjadi pendorong utama pencapaian tersebut.

Per Juni 2025, total aset Bank Jakarta mencapai Rp84,72 triliun, naik 2,96% dibanding periode yang sama tahun lalu (Rp82,29 triliun). Kenaikan ini turut ditopang pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,84% yoy menjadi Rp67,69 triliun. Di tengah persaingan ketat di pasar DPK, rasio dana murah atau CASA Bank Jakarta tumbuh 8,03% yoy, mencapai Rp25,37 triliun – menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Dari sisi penyaluran kredit, Bank Jakarta menunjukkan kinerja signifikan, khususnya di sektor UMKM, yang mencatatkan lonjakan sebesar 43,70% yoy menjadi Rp2,31 triliun. Kredit konsumer juga tumbuh 2,92% yoy, mencapai Rp23,50 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai inisiatif, seperti penguatan literasi keuangan di sentra UMKM, kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, channeling Kredit Multiguna bersama fintech dan koperasi, hingga optimalisasi telemarketing berbasis digital.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa kinerja semester pertama ini mencerminkan arah pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen memperkuat fungsi intermediasi dan membuka akses pembiayaan yang lebih luas, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” ujar Agus.

Hingga akhir Juni 2025, laba bersih Bank Jakarta mencapai Rp421,18 miliar, tumbuh 24,42% yoy dibandingkan Rp338,53 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 10,38%, dari Rp1,34 triliun menjadi Rp1,47 triliun. Selain itu, strategi efisiensi internal berhasil menurunkan rasio BOPO menjadi 83,86%, dari sebelumnya 87,02%.

Rebranding: Bank DKI Resmi Berubah Nama Menjadi Bank Jakarta

Kinerja positif ini bertepatan dengan momentum penting dalam perjalanan perusahaan: perubahan nama dari Bank DKI menjadi Bank Jakarta, yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada HUT ke-498 Kota Jakarta.

Nama dan logo baru Bank Jakarta mencerminkan identitas kota, semangat kolaboratif, serta visi global. Logo yang menampilkan tiga garis diagonal menyerupai lidah api Monas menggambarkan tekad dan aspirasi pertumbuhan tanpa batas.

Dengan semangat baru dan fondasi kinerja yang kuat, Bank Jakarta siap melangkah sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan dalam akses perumahan melalui program rumah subsidi yang menyasar kelompok pengabdi umat. Dalam momentum Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian PKP resmi menjalin kerja sama dengan MUI untuk penyediaan rumah subsidi bagi dai, guru ngaji, aktivis Islam, serta pegawai organisasi kemasyarakatan Islam.

“Kini saatnya guru ngaji juga bisa memiliki rumah subsidi dari pemerintah,” ujar Maruarar dalam sambutannya di acara Tasyakur Milad MUI bertema “MUI Berkhidmat untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa”, yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam.

Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Presiden ke-13 K.H. Ma’ruf Amin, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, MUI, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kesepakatan ini menjadi dasar kerja sama untuk pemutakhiran data dan penyelenggaraan perumahan yang terintegrasi, khususnya bagi para dai dan tenaga pengajar keagamaan dalam lingkungan MUI.

Sebagai simbol dimulainya program, Menteri PKP menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 25 orang guru ngaji dan guru agama yang telah mengikuti akad massal KPR subsidi melalui Bank BTN.

Maruarar menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menekan backlog perumahan nasional yang kini mencapai 9,9 juta unit. Ia berharap MUI ikut mendorong keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Program ini bukan sekadar bangun rumah, tapi bagian dari perjuangan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kami ingin yang mengabdi untuk umat, juga mendapat perhatian negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP berdialog dengan dua penerima manfaat. Salah satunya adalah Anwar, guru ngaji dari Yayasan Madani Bogor, yang menyampaikan rasa syukurnya karena kini tidak perlu lagi menyewa rumah.

“Dulu kontrak Rp1 juta sebulan. Sekarang KPR FLPP saya Rp1,1 juta per bulan, tapi rumah sendiri. Lingkungannya juga bagus, air lancar, bangunan kokoh,” ungkap Anwar.

Hal serupa disampaikan Dinda, guru Bahasa Arab di Depok, yang juga telah membeli rumah subsidi di kawasan Bekasi.

“Alhamdulillah walau saya belum menikah, sudah punya rumah sendiri. Bangunannya rapi, warga di lingkungan juga saling bantu. Semoga teman-teman saya bisa ikut punya rumah subsidi juga,” ujarnya.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.975 guru ngaji di seluruh Indonesia telah resmi melakukan akad KPR FLPP untuk rumah subsidi.

Ketua Umum MUI K.H. M Anwar Iskandar menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar para pengabdi dakwah.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP yang telah memfasilitasi rumah subsidi bagi guru ngaji dan dai. Semoga segera terimplementasi di lapangan agar semakin banyak yang bisa memiliki rumah sendiri,” tuturnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Bank Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program Lomba Digitalisasi Pasar yang resmi diluncurkan di Jakarta. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo; Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan; dan sejumlah pimpinan lembaga keuangan lainnya. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Sekretaris Daerah Marullah Mattali.

Lomba Digitalisasi Pasar merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digagas melalui kolaborasi strategis dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Perumda Pasar Jaya. Program ini bertujuan mempercepat transformasi sistem pembayaran nontunai di pasar tradisional, sekaligus mendorong efisiensi dan transparansi transaksi.

“Tujuan utamanya adalah menjadikan pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang modern, tertib, dan bersih. QRIS dan EDC adalah pintu masuknya,” tegas Gubernur Pramono saat meresmikan program di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan.

Ia menyebut ada empat target utama dari program ini: peningkatan kesejahteraan pedagang, efisiensi transaksi, optimalisasi pajak daerah, dan pemberantasan premanisme pasar. Menurutnya, pasar yang terintegrasi sistem digital akan meminimalisir praktik pungli dan meningkatkan rasa aman.

Hingga saat ini, tercatat 20 pasar telah berpartisipasi dalam lomba yang ditargetkan mencakup seluruh 133 pasar di Jakarta. Penjurian program ini diserahkan sepenuhnya kepada BI dan OJK untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas.

Bank Jakarta, yang menjadi salah satu mitra utama digitalisasi, mendapat mandat untuk mendampingi empat pasar berdasarkan kelas dan jumlah tempat usaha: Pasar Mayestik (Kelas A – 1.516 TU), Pasar Koja Baru (Kelas B – 1.056 TU), Pasar Cengkareng (Kelas B – 1.065 TU), dan Pasar Pondok Bambu (Kelas C – 375 TU), dengan total 4.012 tempat usaha yang dilayani.

“Digitalisasi pasar merupakan langkah strategis dalam membangun ekonomi kota yang inklusif. Kami ingin menghadirkan ekosistem keuangan yang efisien dan terjangkau bagi seluruh pelaku usaha pasar,” ujar Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo.

Bank Jakarta juga akan dinilai dalam tiga kategori utama: Literasi Keuangan Terbaik dan Teraktif, Akses Keuangan Termasif, serta Digitalisasi Keuangan Terbaik. Penilaian berlangsung mulai 21 Juli hingga 9 Agustus 2025.

Senada dengan itu, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menekankan pentingnya integrasi aspek kebersihan dan pengelolaan limbah dalam indikator penilaian. “Pasar modern bukan sekadar cashless, tapi juga rapi dan higienis,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, mulai dari edukasi langsung kepada pedagang, aktivasi QRIS, pembukaan rekening digital, hingga integrasi layanan perbankan dengan ekosistem pasar.

“Kami siap menyukseskan transformasi ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap ekonomi rakyat Jakarta,” tutup Arie.