Finansial

JAKARTA,KORIDOR—Menginjak usianya yang ke 72 tahun, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berinovasi dengan mengembangkan layanan, khususnya di sektor perumahan. Sesuai dengan strategi perseroan dalam menggarap Ekosistem Perumahan Digital, inovasi kali ini adalah peluncuran aplikasi BTN Properti for Developer yang dipersembahkan khusus bagi para developer atau pengembang yang selama ini menjadi mitra setia Bank BTN dalam menyalurkan pembiayaan perumahan ke masyarakat Indonesia.

“Peluncuran aplikasi BTN Properti for Developer merupakan salah satu langkah Bank BTN dalam melengkapi ekosistem perumahan digitalnya. Aplikasi ini ditujukan khusus bagi para pengembang / developer untuk melengkapi konsep One Stop Housing Ecosystem yang telah diusung BTN selama ini. Dengan mengikut sertakan mitra developer / pengembang dalam ekosistem ini, maka setiap stakeholder properti yang sudah bergabung sebelumnya, seperti hal nya home service, jasa arsitek, jasa design interior dan jasa kontraktor dapat  berkolaborasi lebih lagi dalam memanjakan nasabah BTN dengan memberikan layanan yang lengkap dan terbaik.” kata Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Selasa (22/2).

Pada kesempatan yang sama, Direktur IT, Operation & Digital Banking Bank BTN, Andi Nirwoto mengatakan, “BTN Properti for Developer kami hadirkan khusus untuk memudahkan pengembang dalam melakukan setiap aktivitas operasional dalam kaitannya dengan perbankan. Hal hal mengenai pengajuan pinjaman KPR, update manajemen stok dan pemantauan status KPR Konsumen dapat dilakukan secara langsung, mudah dan transparan. “Kami sadar bahwa dengan menyajikan segala kemudahan ini, kinerja para pengembang / developer dapat terus meningkat serta secara otomatis juga akan menopang performance dari housing ecosystem Bank BTN,” katanya.

Andi menambahkan, aplikasi BTN Properti for Developer juga telah terintegrasi dengan portal properti BTN sehingga proses pengkinian data stok unit dapat dilakukan dengan mudah dan tersentral, pengembang juga bisa melakukan interaksi dengan konsumen dalam memasarkan unit mereka. Harapannya, lanjut Andi, pengembang semakin mudah memasarkan produknya, sekaligus memantau pengajuan KPR dari para peminat properti mereka.

“Sementara bagi Bank BTN, tentunya hal ini akan berpengaruh dalam membantu mempercepat pemrosesan kredit dari Bank BTN, jadi jika dibandingkan dengan cara konvensional, pengajuan kredit secara online melalui BTN Properti for Developer dapat memangkas 50% waktu yang dibutuhkan dibandingkan pengajuan biasa jadi dari 40 jam  menjadi 20 jam.” kata Andi.

“Dalam penjualan properti secara daring, fitur yang paling dibutuhkan pengembang selain manajemen stok adalah fitur pembuatan dokumen Surat Pemesanan Rumah untuk konsumen secara otomatis. Hal ini pun telah dapat diakomodir dalam aplikasi tersebut. Sebagai informasi, saat ini developer yang menjadi mitra dan memanfaatkan platform BTN Properti sebanyak 3.204 developer. Di tahun 2022, melalui berbagai inovasi baru kami, maka Bank BTN optimis akan memiliki 5.000 rekanan developer melalui konsep One Stop Housing Ecosytem ini. ” lanjut Andi.

Dengan tren peningkatan transaksi belanja daring dan pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia, maka Andi menilai, penjualan rumah secara online melalui platform digital Bank BTN juga terlebih lagi akan makin meningkat dengan adanya platform BTN Properti for Developer dan BTN Properti.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menyambut baik aplikasi anyar dari Bank BTN tersebut. Menurut dia,  pengembangan aplikasi BTN Properti For Developer mengadaptasi  perkembangan jaman, dimana digitalisasi akan terus mendominasi dunia usaha, aplikasi BTN  Properti for Developer tentunya akan membantu kerja developer. “Apabila aplikasi ini bisa membantu mempercepat persetujuan maka dampak meningkatkan jalur komunikasi antar bank dan pengembang, maka aplikasi akan menjadi super sukses,” katanya.

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)  menggelar BTN Anniversary Virtual Property Expo dalam rangka perayaan HUT ke-72 tahun.  Dalam ajang yang dihelat mulai 22Februari hingga 31 Maret 2022 ini,  perseroan optimistis mampu meraih penyaluran kredit pemiikan rumah (KPR) sekitar Rp2,5 triliun.

Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, meski Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19, kebutuhan rumah tetap mengalami pertumbuhan. Untuk itu, sejak pandemi Covid-19 terjadi, Bank BTN rutin menggelar pameran properti secara virtual agar konsumen dapat mewujudkan rumah impian mereka.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini diharapkan makin pulih, sehingga kami optimistis daya beli masyarakat juga membaik sehingga kemampuan mereka membeli rumah tetap tinggi, dengan BTN Annniversary Virtual Property Expo kali ini, kami berharap masyarakat tetap dapat mengeksplorasi rumah idaman yang mereka butuhkan dan mewujudkannya bersama Bank BTN,” kata Nixon di Jakarta, Selasa (22/2).

Pada ajang kali ini, Bank BTN menggandeng Rumah.com dalam membangun platform  virtual expo. Platform yang digunakan pada pameran kali ini memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya platform yang lebih sederhana, interaksi calon pembeli dengan developer berjalan secara dan live streaming interactive.

“Pada Virtual Exhibition ini pengunjung dapat berkomunikasi langsung via  aplikasi chat WhatsApp dengan developer secara real time, sehingga kami harapkan proses  penawaran, negosiasi berjalan lancar,” jelas Nixon.

BTN Virtual Property Expo kali ini makin ramai dengan kehadiran 75 pengembang yang menawarkan lebih dari 175 proyek perumahaan baik subsidi maupun non subsidi  dengan rincian 35 apartemen, 140  rumah tapak baik yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tapi juga di kota besar lainnya di Indonesia seperti Surabaya, Bandung dan lain sebagainya.

Proyek tersebut diantaranya,  hunian  berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) seperti Cisauk Point  yang dibangun Adhi Commuter Properti, Samesta Mahata Tanjung Barat  yang dikembangkan Perumnas, serta proyek rumah tapak diantaranya Geriya Selaras  yang dibangun Kesuma Agung Selaras di Bogor, Surya Garden 2  milik Procity Group di Surabaya dan Seion  milik Mas Group yang berlokasi di Serang dan lain sebagainya. Adapun rentang harga properti yang ditawarkan senilai Rp 160 juta hingga lebih dari Rp 1,5 miliar.

Nixon menilai tahun ini adalah tahun yang tepat untuk membeli rumah, karena Pemerintah masih memberikan banyak insentif diantaranya kebijakan Suku Bunga Acuan yang rendah , insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap setiap pembelian rumah tapak atau unit hunian rumah susun dan kebijakan Bank Indonesia yang melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%.

“Insentif ini membantu pembeli rumah pertama maupun yang berniat untuk investasi untuk membeli rumah, sehingga saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli rumah,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar menjelaskan, selain insentif dari Pemerintah tersebut, Bank BTN juga memberikan promo khusus selama BTN Anniversary Virtual Expo digelar yaitu Suku Bunga Khusus HUT BTN ke 72 mulai dari 3,72% per tahun dengan tawaran bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan diskon asuransi jiwa sampai dengan 10%.

Promo tersebut, lanjut Hirwandi, dipaketkan dengan program flash sale dari masing-masing developer yang berpartisipasi dalam pameran.“Kami menargetkan jumlah pengunjung pada BTN Anniversary Virtual Expo mencapai lebih dari 1,5 juta pengunjung dengan target penyaluran KPR/KPA dapat menyentuh Rp 2,5 triliun,” kata Hirwandi.

Sebagai informasi,  bagi pengunjung BTN Anniversary Virtual Property Expo yang ingin membeli rumah dapat langsung  mengakses https://btnpropertiexpo.com/,   kemudian melihat langsung proyek di kota/daerah yang mereka inginkan, dan seandainya tertarik dapat langsung meminta developer untuk menghubungi kita melalui opsi “hubungi saya ” yang ada di plaform namun jika ingin  menghubingi langsung ke pengembang disediakan WA chat di booth. Sementara pengajukan KPR juga bisa dilakukan lewat opsi “ajukan KPR”.

JAKARTA,KORIDOR–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memberikan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan realisasi program sejuta rumah. Hal ini terbukti dari keseriusan BTN dalam Penyaluran KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama 72 tahun berdiri, Bank BTN konsisten telah menyalurkan kredit dan mengalir lebih dari 5 juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen. Sebanyak 3,5 juta unit diantaranya merupakan KPR Subsidi yang diperuntukkan bagi MBR.

Untuk tahun 2021 saja, Bank BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 117.699 unit dengan nilai Kredit Rp17,15 triliun. Angka tersebut merupakan perolehan dari BTN konvensional sebanyak 96.487 unit dengan nilai Rp14,11 triliun dan Unit Usaha Syariah sebanyak 21.212 unit dengan nilai Rp3,03 triliun. Dengan pencapaian tersebut, Bank BTN telah berkontribusi setidaknya 65% dari angka pencapaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP nasional pada tahun 2021 yang mencapai lebih dari 178 ribu unit.

Tak berhenti sampai disitu, di awal tahun 2022 BTN bahkan telah tancap gas dan sempat membukukan akad kredit KPR FLPP sekitar 6.000 unit dalam sepekan. Pencapaian tersebut diraih melalui akad kredit yang dilakukan secara massal di seluruh Kantor Cabang Bank BTN di seluruh Indonesia. Adapun target penyaluran KPR FLPP hingga akhir tahun ini dipatok BTN sebanyak 200 ribu unit.

“BTN akan terus melakukan penyaluran program KPR FLPP Sejahtera secara tepat sasaran, sehingga dapat mendukung penurunan backlog perumahan terutama pada segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain KPR FLPP, BTN juga mendukung untuk menyalurkan program Tapera yg tersedia sebanyak 109.000 unit, juga menyalurkan KPR BP2BT kepada MBR,” ujar Hirwandi Gafar, Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN

Seperti diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki hunian layak masih luar biasa banyak. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendata akan ada 15,5 juta penduduk yang membutuhkan rumah pada 2045. Adapun, saat ini angka backlog rumah masih berada pada kisaran 11,4 juta unit.

Penyebabnya ada dua hal, pertama, daya beli masyarakat yang tidak sebanding dengan harga properti, kedua belum banyak pengembang yang turut serta  membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Hal ini menjadi dilema dan dibutuhkan peran besar dari berbagai pihak dalam mendorong program pemerintah untuk membangun sejuta rumah dalam setiap tahunnya.

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, KORIDOR—Syahrial (47 tahun), tukang jamu, begitu orang mengenalnya. Bapak tiga anak itu tak henti meneteskan air mata. Air mata gembira dan (juga) sedih. Ia bercerita soal perjuangan hidup, bersama sang istri sampai akhirnya bisa punya rumah sendiri.

“Sedih saya, kalau mengingat bagaimana uletnya istri saya menabung. Kini setelah kami punya rumah, dia tiada, meninggalkan kami dan anak-anak,” ujarnya. Ia terisak mengenang perjuangan istrinya yang meninggal dua tahun lalu.

Pedagang jamu “Dalimo” itu berkisah. 18 tahun lalu, ia dijodohkan  dengan gadis asal kampungnya. Lalu merantau ke Jakarta. Bekerja ikut kakak ipar sebagai tukang seduh dan penunggu warung jamu. Tinggal dan tidur di sana, bersama istri. Hidup, berbagi dengan warung, dibagian belakang, di ruang 2×2 meter persegi.

Ia dan Istri menyisihkan upahnya, Rp10 ribu-Rp20 ribu setiap hari. Tekadnya satu, bisa punya warung jamu sendiri. Setahun kemudian, pria asal Padang itu akhirnya bisa buka usaha sendiri, dan kemudian mengontrak,, tinggal di rumah petak.

Istrinya punya empat celengan. Wajib disisihkan setiap hari. Pertama, celengan untuk modal usaha. Kedua, untuk kontrak warung. Ketiga, untuk biaya hidup sehari-hari dan terakhir untuk ditabung.

“Sekali lagi, yang punya pikiran buat punya rumah itu adalah istri. Kami memang sudah ngontrak. Tiga kali pindah. Jenuh dan sumpek katanya. Karena itu istri bersikeras mau punya rumah sendiri. Tetapi kami tidak mengerti kalau pedagang jamu warung kayak saya, yang penghasilannya tidak tetap, bisa beli rumah dengan cara mencicil di bank,” kenangnya.

Suatu waktu, pelanggan warungnya  bercerita. Ada komplek perumahan baru yang akan dibangun. Lokasinya tidak jauh dari warungnya. Harganya Rp350 jutaan. Dan bisa dibeli lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Orang itu juga menginformasikan kalau pedagang, pemilik usaha seperti saya juga bisa beli rumah lewat KPR. Yang penting katanya ada pembukuan, catatan pendapatan dan pengeluaran warung, setiap bulan. Istri saya bersemangat. Besoknya langsung ke lokasi perumahannya. Dan bertanya prosedur membeli rumah lewat KPR itu,”

Pendek cerita, Ia menguras semua uang tabungan yang selama 5 tahun dikumpulkan guna membayar uang muka pembelian rumah. Dan marketing perumahan itu membantu pemberkasan KPR-nya . Namun ternyata tidak mudah. Bank tempat ia menabung, tidak menyetujui KPR-nya.

Sampai akhirnya berkas KPR-nya berpindah ke PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero). Dan disetujui !!

“Istri saya menangis tak henti-hentinya, ketika kami menanda tangani berkas KPR di kantor pemasaran. Mimpi dia punya rumah sendiri terwujud. Saya juga sampai cium tangan pejabat dari BTN waktu itu. Lama sekali. Entah berapa kali saya ucapkan terimakasih,” kenang Syahrial

Pelupuk mata Syahrial makin tergenang. Tampak kenangan akan istrinya begitu melekat. Sambil menghirup kembali rokok yang tadi hampir mati, ia melanjutkan kisahnya.

Di tahun ke- 9, setelah setiap bulan mencicil sebesar Rp1,8 jutaan, ia kemudian melunasi cicilannya dari rencana jangka waktu 15 tahun. Warung jamunya makin berkembang dan sudah punya  cabang.

“Pada akhirnya, hanya BTN yang mampu mewujudkan mimpi kami untuk punya rumah. Padahal kami hanya pedagang kecil. Tetapi kepercayaan BTN begitu besar,” ucap pedagang jamu racikan dibilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan itu.

BTN Dorong KPR Sektor Informal Lewat Skema BP2BT

Dalam kegiatan diskusi “Peluang dan Tantangan Sektor Perumahan Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, pertengahan Januari lalu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending BTN, Mochamad Yut Penta kembali menegaskan bahwa  target KPR BTN tahun 2022 untuk sektor informal ini akan jauh lebih besar tahun lalu.

Jika tahun lalu realisasi KPR dari sektor pekerja informal yang tergarap oleh BTN baru 12% dari total penyaluran KPR Subsidi, maka tahun ini  diharapkan bisa lebih besar.

Mochamad Yut Penta menilai, sepanjang tahun 2021 masih terdapat beberapa permasalahan terkait penyaluran pembiayaan KPR Subsidi di Indonesia, termasuk belum tergarapnya konsumen dari kalangan pekerja informal.

“Padahal sektor informal ini jumlahnya cukup besar dibandingkan sektor formal. Karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong penyerapan realisasi dari sektor pekerja informal,” katanya.

Penta mengatakan, dari hasil data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), realisasi KPR bersubsidi bagi pekerja informal secara nasional sepanjang tahun 2021 mencapai 9,88% atau setara 17.666 unit.

Untuk tahun 2022, bank pelat merah itu akan lebih mendorong segmen pembiayaan perumahan untuk pasar pekerja informal melalui skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Tahun ini kami akan terus mendorong penyaluran KPR sektor informal ke BP2BT. Hal ini sesuai arahan Kementerian PUPR,” tandas Penta.

Penta menyebutkan realisasi KPR BP2BT Bank BTN selama tahun 2021 mencapai 10.968 unit. “Tahun lalu BP2BT belum secara spesifik membiayai kredit bagi pasar pekerja informal. Sedangkan tahun ini BP2BT akan lebih terfokus membiayai KPR pekerja informal,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Danny Wahid menyatakan, kendala utama pekerja informal ini rata rata tidak bankable, dan tidak memiliki pendapatan tetap. Padahal dilihat dari penghasilan cukup besar, sebenarnya ini potensial untuk perbankan membiayai sektor pekerja informal ini.

“Sektor pekerja informal belum tergarap dengan baik. Padahal, tidak sedikit pekerja informal yang punya kemampuan mencicil karena penghasilannya relatif besar,” pungkas Danny.

 

 

 

CIREBON,KORIDOR– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) gencar melakukan sinergi dengan berbagai institusi dan komunitas untuk membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit. Salah satu sinergi yang dilakukan bekerjasama dengan komunitas santri melalui NU Circle dalam menciptakan santri developer di berbagai daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank BTN bersama NU Circle menggelar BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, setelah sebelumnya batch 1 yang diadakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo berharap dengan kegiatan ini maka akan banyak lahir para pengusaha properti dari kalangan santri atau santri developer. Sehingga para santri developer ini akan bersama-sama dengan BTN bisa mengurangi backlog rumah yang ada di Indonesia. Dari sekitar 270 juta penduduk indonesia, data dari BPS mencatat terdapat backlog perumahan nasional di Indonesia 11,4 juta yang sangat besar dan cenderung bertambah setiap tahun.

“Harapannya jika memungkinkan 100% dari peserta yang lulus dari acara ini dapat langsung mulai bekerja dengan terjun langsung ke lapangan atau paling tidak mulai bekerja di perusahaan developer yang telah lebih dulu berkecimpung di sektor perumahan untuk mempercepat proses belajar,” ujar Haru pada acara peresmian pembukaan BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (29/1).

Menurut Haru, kebutuhan rumah saat ini sangat besar terutama didorong olah banyaknya angka pernikahan baru dan para kaum milenial yang sudah memasuki angkatan kerja. Namun di sisi lain, kemampuan pasokan perumahan tidak dapat mengikuti kecepatan pertumbuhan permintaan akan perumahan yang layak.

Haru menjelaskan, potensi yang besar ini pada kenyataannya tidak serta merta saling mengisi dan melengkapi. Ada berbagai kendala yang menghalangi di mana salah satunya adalah jumlah developer perumahan yang menjadi supplier sektor perumahan dan jumlah properti yang mampu diproduksi oleh pengembang belum mampu mengisi gap permintaan atas perumahan yang layak.

“Untuk itu, BTN mengajak kalangan santri yang tergabung dalam Santri Developer bersama-sama mengatasi kendala backlog perumahan yang masih sangat besar mencapai 11 juta unit,” jelasnya.

Lebih lanjut Haru mengungkapkan, sektor perumahan adalah sektor yang sangat defensif dan tahan banting. Tahun 2021 yang lalu ketika sektor usaha yang lain tertekan bahkan ada sektor usaha yang tumbuh negatif, bisnis properti adalah salah satu sektor usaha yang tetap tumbuh.

“Sebagai lembaga intermediasi yang berfokus dalam pembiayaan perumahan dan sektor pendukungnya, Bank BTN harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menjalankan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi,” katanya.

Salah satu caranya, papar Haru, adalah membuka peluang bekerjasama dengan sebanyak mungkin pengembang perumahan. Tentunya pengembang yang memahami seluk beluk perumahan, pengembang yang memiliki pengetahuan yang benar mengenai cara yang benar dalam mengembangkan perumahan.

“Itu sebabnya Bank BTN sangat mendukung acara Santri Developer Kebangsaan ini. Harapannya kita secara bersama-sama berkontribusi secara positif membantu pemerintah dalam program sejuta rumah, memberikan akses hunian yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang belum memiliki rumah sendiri,” tegas Haru.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan NU Circle Arsul Sani mengapresiasi Bank BTN yang terus mendukung dan melanjutkan program Santri Developer Kebangsaan ini. “Saya mengapresiasi Bank BTN yang terus bersama NU Circle ini membangun kompetensi santri melalui pelatihan Santri Developer dan selalu dilaksanakan di pesantren,” katanya.

Sedangkan, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai sinergi dari berbagai disiplin ilmu dalam proses pembangunan perumahan penting untuk mewujudkan hunian nyaman. Sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dalam keluarga.

“Bagaimana rumah yang dibangun dengan cara yang sesuai kaidah atau nilai-nilai yang berlaku menjadi hunian yang nyaman, sesuai tata kelola yang benar. Itu memerlukan ilmu yang benar,” paparnya.

Menurut Lestari, agar bisa diterima masyarakat, para developer atau pengembang perumahan harus bisa menginformasikan produk perumahan yang dibangun dengan benar. Pengembang perumahan perlu memahami disiplin ilmu komunikasi agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik dan benar oleh masyarakat.

“Selain itu, para santri calon developer harus memahami dengan baik tentang tata kota dan disiplin ilmu planologi agar rumah yang dibangun tidak menyalahi aturan berlaku. Rumah yang dibangun tidak hanya unggul dalam penerapan teknologi tetapi mampu menciptakan kebahagiaan bagi penghuni yang mampu merefleksikan nilai-nilai berlaku di masyarakat,” tegasnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi berharap dari program ini bisa melahirkan Santri yang Bagus, Pintar dan Wirausahawan. Wamenag menjelaskan program BTN Santri Developer Kebangsaan adalah salah satu program santripreneur. Tujuannya untuk mendorong santri dan pesantren agar turut berkontribusi aktif menekan angka kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan kemandirian dan kewirausahaan.

Wamenag berharap pelatihan ini banyak melahirkan usahawan, yang berpartisipasi dalam membangun masyarakat. “Apresiasi kepada BTN dan NU Circle yang telah mendukung kegiatan ini, dalam membangun masyarakat dan bangsa,” kata dia.

Pengasuh Ponpes KHAS Cirebon, KH Musthofa Aqil Siroj menyampaikan terima kasih kepada semua khalayak yang terlibat dalam acara Opening Ceremony, BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 yang diselenggarakan di Pesantren KHAS Kempek ,Cirebon.

Program Santri Developer ini sangat bagus untuk memandirikan santri. Santri yang berdaya memiliki nilai yang lebih baik karena bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain. “Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad ketika didatangi seorang ibu tua yang miskin.
Nabi Muhammad tidak langsung memberikan bantuan langsung tetapi mengajak para sahabat untuk membeli pohon kurma sehingga kurmanya bisa dinikmati si ibu tua miskin tersebut. NU Circle melajukan fungsi itu dengan mensinergikan BTN dengan santri nahdliyin,” tuturnya..

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum NU Circle Gatot Prio Utomo menegaskan, visi dan misi besar yang dibawa NU Circle adalah menyiapkan generasi nahdliyin menjadi generasi emas Indonesia pada 2045. NU Circle ingin membangun masyarakat profesional santri yang terus-menerus memproduksi santri-santri bertalenta profesional di segala bidang terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Santri Developer Kebangsaan ini akan melahirkan developer-developer yang diharapkan dapat menyediakan perumahan bagi warga nahdliyin,” pungkasnya.

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menggelar akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) massal untuk 1.000 lebih unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tersebar di 17 Kantor Wilayah (Kanwil) Indonesia di antaranya Kanwil Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Banjarmasin, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Jayapura, Padang, Palembang, Lampung, Medan dan Pekan Baru. Dengan Manado sebagai Kanwil yang akan menyalurkan bantuan susbidi kepada 181 calon debitur.

Executive Vice President Consumer Lending, Sales, Development Division Bank BRI, Handaru Sakti mengatakan dalam rangka membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah pertamanya, maka hari ini Senin (17/1), Bank BRI melaksanakan acara kredit massal untuk pertama kalinya di awal tahun 2022. Dia menyebut, setidaknya ada 1000 lebih calon debitur yang akan mengikuti kegiatan akad kredit massal pada kali ini.

“lebih dari 1000 calon debitur yang tersebar di seluruh Indonesia akan melaksanakan seremonial penandatanganan KPR Subsidi FLPP, ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan bank BRI terhadap program pembiayaan perumahan pemerintah untuk membantu MBR memiliki rumah pertamanya,” terang Handaru dalam Acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut.

Handaru juga berharap semoga kolaborasi seluruh stakeholder baik Bank BRI, BP Tapera, dan Asosiasi Pengembang ini dapat membantu masyarakat memiliki rumah pertamanya dan dapat memberikan makna lebih kepada Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut sebagai stakeholder program perumahan bersubsidi diantaranya Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaedi Abdillah dan juga Direktur Layanan FLPP Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Hari Sunjojo. Dalam sambutannya Hari Sunjojo menyampaikan bahwa menurutnya hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintah bahwa peralihan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera akan berjalan normal dan tidak berubah.

Hari juga berharap bahwa bank penyalur tidak hanya mengedepankan sisi percepatan penyaluran, namun juga menjaga kualitas hunian dan ketepatan sasaran. “Semoga program ini dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, sehingga dapat membentuk keluarga yang sejahtera.”tutup Hari mengakhiri sambutannya.

 

JAKARTA,KORIDOR—Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai peserta iuran Tabungan Perumahan Rakyat yang sebelumnya sudah mendapatkan rumah lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih tetap bisa memperoleh manfaat sebagai peserta Tapera. Namun manfaat yang akan diperoleh bukan untuk kepemilikan rumah baru lagi, melainkan untuk manfaat lain seperti dana bantuan renovasi rumah.

“Sebagai peserta Tapera, maka ASN  masih berhak mendapatkan fasiltas bantuan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika untuk pembelian rumah berikutnya, tentu tidak bisa karena ASN tersebut sebelumnya sudah mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah,” terang Arief Baginda Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera.

Tentunya lanjut Ariev, ASN peserta Tapera tersebut tetap harus melalui prsoses seleksi dan evaluasi sejauh mana kebutuhan terhadap manfaat yang akan diperoleh. Yang tetap diutamakan adalah ASN peserta Tapera yang belum mendapatkan manfaat sama sekali.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Kesiapan BP Tapera Menyalurkan Pembiayaan Rumah MBR” di Jakarta, Ahad (26/12/2021) bersama para jurnalis. Sebelumnya Adi Setianto, Komisioner BP Tapera mengukapkan bahwa untuk peserta iuran Tapera yang sementara ini pesertanya baru ASN,  BP Tapera sudah menyiapkan pendanaan untuk sebanyak 109 ribu unit rumah khusus bagi peserta Tapera. Dan sebanyak 200 ribu unit rumah untuk program kepemilikan rumah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Untuk menyalurkan total target pembiayaan sebanyak 309 ribu unit rumah tentunya kami akan bekerja semaksimal mungkin. Sesuai amanat, penyaluran rumah subsidi harus akurat, para penerima adalah mereka yang sesuai ketentuan,” kata Adi Setianto,

Seperti diketahui saat ini, selain membiayai kebutuhan hunian para peserta anggota Tapera—yang untuk tahap awal terdiri dari aparatur sipil negara (ASN)—BP Tapera juga menyalurkan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat KPR FLPP.

saat ini BP Tapera mengelola dua jenis dana, yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN. Dalam mengelola FLPP, BP Tapera bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Lebih lanjut, Adi Setianto menyatakan, seluruh sistem layanan yang akan diterapkan BP Tapera dari PPDPP bersifat plug and play. Artinya, seluruh peraturan yang telah diterapkan dalam penyaluran FLPP tidak ada yang berubah, hanya nomenklatur dari PPDPP menjadi BP Tapera.

“Sesuai dengan target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Perumahan Tahun 2020 – 2024, kami akan menggunakan portal teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan kami pastikan running well,”pungkasnya.

 

 

 

JAKARTA,KORIDOR—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan akan menyalurkan pembiayaan untuk 309.000 rumah subsidi melalui program KPR Sejahtera di 2022. Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, pihaknya menjamin pembiayaan rumah subsidi berjalan maksimal dan akurat, sesuai kelompok sasaran yang dituju.

“Kami akan bekerja semaksimal mungkin dalam menyalurkan pembiayaan 309.000 rumah subsidi, atau yang dikenal dengan sebutan KPR Sejahtera di 2022. Sesuai amanat, penyaluran rumah subsidi harus akurat, para penerima adalah mereka yang sesuai ketentuan,” ujarnya dalam diskusi Kesiapan BP Tapera Menyalurkan Pembiayaan Rumah MBR, Minggu (26/12/2021).

Setianto menjelaskan, 309.000 rumah bersubsidi yang akan disalurkan BP Tapera tahun depan terdiri dari 109.000 rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi anggota Tapera, dan 200.000 unit rumah atau senilai Rp23 triliun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun pembiayaan rumah untuk MBR akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Pengalihan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera ini termasuk SDM, Tata kelola, dan IT itu semuanya dari PPDPP. Insyaallah bisa berjalan,” ujarnya.

Adi menjelaskan, penyaluran FLPP tahun depan rencananya akan menggandeng 48 bank penyalur, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan Bank Artha Graha Internasional. Selain itu, BP Tapera juga menggandeng bank pembangunan daerah, seperti Bank Jatim, BPD Kalsel, BPD Nagari, dan BPD Jambi untuk menyalurkan FLPP.

“Nanti sekitar minggu depan kami akan lakukan perjanjian kerja sama terkait FLPP dengan bank pelaksana,” ucapnya.

Tahun Depan Dia juga memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterapkan dalam penyaluran FLPP tidak berubah. Yang berbeda, kata dia, nama lembaga pengelolanya saja, dari sebelumnya PPDPP menjadi BP Tapera. “Sesuai dengan target RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] Perumahan 2020–2024, kami akan menggunakan portal teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan kami pastikan running well,” pungka

JAKARTA,KORIDOR— PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimis pertumbuhan kredit pada tahun 2022 bisa capai double digit ditopang membaiknya pasar properti dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,2%.
“Perseroan optimis dengan dukungan pemerintah untuk rumah subsidi dengan skema FLPP yang terus meningkat dan pasar properti non subsidi juga membaik, pertumbuhan kredit kami tahun depan bisa double digit antara 10%,” kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo, dalam acara Zoom With Primus dengan tema “Prospek Pembiayaan Perumahan 2022” di Jakarta, Kamis (9/12)
Menurut Haru, hingga semester I-2021 pertumbuhan kredit mencapai 6% dan sampai kuartal III ada peningkatan sebesar 2% dan sampai akhir tahun pertumbuhannya sudah di atas rata rata perbankan. Peningkatan tersebut didukung oleh pembiayaan rumah subsidi yang juga menjadi fokus BTN. “Dari pertumbuhan 6% tersebut tentu sektor MBR ini pertumbuhannya cukup tinggi 10-11%,” terangnya.
Lebih lanjut, BTN juga akan menyasar kelas menengah yang memiliki penghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga rumah diatas Rp200 juta sampai Rp500 jutaan dengan potensi pembiayaan KPR cukup besar dan tahun 2022. “BTN juga akan memfokuskan kepada kelas menengah atas MBR dengan harga rumah diatas Rp200 juta dan dibawah Rp500 juta,” ungkapnya.
Haru menjelaskan adanya kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak (PPN) rumah di bawah Rp2 miliar, kebijakan Loan to Value (LTV) dan program lainnya berdampak positif untuk sektor perumahan terutama juga kelas menengah atas yang mulai meningkat.
Selain itu, BTN juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan perusahaan yang menyediakan pendanaan murah dan jangka panjang. Salah satunya dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), kemudian dengan BP Jamsostek Ketenagakerjaan yang menyediakan pendanaan bagi perumahan.
Adapun tantangan terbesar perbankan dalam pembiayaan perumahan ini adalah masih sedikitnya lembaga keuangan yang menyediakan dana murah dan jangka panjang. Karena itu, kehadiran BP Tapera ini sangat membantu dalam pembiayaan perumahan untuk jangka panjang dan stabil.
“Hadirnya BP Tapera menjawab kebutuhan pendanaan jangka panjang dan tentu stabil dan kami juga berpartner dengan developer,” ujarnya.
Sementara itu Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan saat ini BP Tapera pada tahun 2022 nanti ditugaskan pemerintah mengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan juga mengelola dana Tapera.
Dana Tapera saat ini sudah mencapai Rp9,4 triliun, dimana Rp2,7 triliun sudah siap untuk disalurkan kepada para ASN yang ingin memiliki rumah pertama, ataupun juga mau merenovasi rumah. Sedangkan dana FLPP yang akan di kelola BP Tapera di perkirakan mencapai Rp22 triliun dan dipergunakan untuk 200 ribu unit rumah MBR. “Proyek pertama kami menggandeng BTN sebagai partner,” tutur Adi.
Adi mengakui backlog perumahan di Indonesia masih tinggi mencapai 12,7 juta dan tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu, BP Tapera juga akan bekerjasama dengan pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan rumah MBR ini.
Sementara itu Founder Of Panangian School Property Panangian Simanungkalit menjelaskan semua mengetahui Bank BTN sejak dulu memang leading untuk sektor perumahan terutama untuk rumah MBR. “Kalau bicara perumahan pasti BTN leading, karena sejak berdiri memang fokus sektor perumahan,” ujarnya.
Panangian memprediksi prospek bisnis properti pada tahun 2022 kembali bangkit seiring pemerintah bisa dan mampu mengendalikan COVID-19 di tahun ini. “Jadi bisnis properti tahun 2022 itu pasti lebih bagus dari tahun 2021, properti itu ibarat seperti lokomotif dengan gerbong. Bila Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan 5,2 % dan sektor properti terutama perumahan bisa tumbuh sampai 15%,” tegasnya.

SENTUL, KORIDOR–Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Syariah (ADPS) M. Arief Gunawan Sungkar memaparkan bahwa Properti Syariah terbukti tidak terpengaruh Krisis Ekonomi, bahkan tumbuh eksponensial selama periode pandemic 2020 –2021. Property Syariah merupakan solusi yang ril bagi masyarakat di Indonesia yang ingin memiliki rumah (non fix income, unbankable) tanpa Bank

“Sampai Tahun 2021 kami sudah menyediakan sebanyak 45.000 unit rumah dari 1.054 lokasi Proyek Properti Syariah. Bisa menyerap lebih dari 5.000 Tenaga Kerja langsung dan 16.000 freelancer,” terangnya dalam acara lokakarya “Pengarusutamaan Hunian Madani dan Berkelanjutan di Indonesia” yang  diselenggarakan oleh The HUD Institute, Selasa 30 November 2021.

Ia mengklaim terjadi perputaran Uang Per bulan di Properti Syariah ke Bisnis lain saat ini lebih dari 100 miliar per bulan. ADPS menghitung total estimasi Market Size Properti Syariah dari 2013 sampai 2021 adalah Rp. 20 Triliun

“Target kami sampai 2025 Properti Syariah non bank akan membuat 1 juta unit, dengan market size sampai Rp 400 T.  Dengan target Tenaga Kerja di Properti Syariah diatas 100.000 Tenaga Kerja Langsung dan lebih dari 350.000 Tenaga Kerja tidak Langsung,” paparnya.

Sementara itu Hadiana, Wakil Ketua Umum DPP Himperra Bidang Properi syariah menjelaskan bahwa kunci utama properti Syariah adalah keadilan bagi produsen, Perbankan, dan Konsumen. Konsep Syariah dalam property syariah ada tiga (3) terhindar dari Riba, Spekulasi dan terhindar dari Dzolim. Selain itu memiliki prinsip halal, professional, insani (kompetitif), dan memiliki kepastian hukum.

Budi Susilo, CEO Tasnim, pengembang properti syariah yang berlokasi di Bogor juga menjelaskan bahwa Social Capital menjadi faktor kunci berkembangnya Tasnim Properti. Pengembangan Tasnim tanpa bank. Sehingga Scaling Up model yang dikembangkan perusahaan menjadi tantangan.

“Prinsip pengembangan Syariah di Tasnim adalah Ridho, Mutualisme (pemilik lahan, developer, konsumen, masyarakat, UMKM), sesuai aturan (Agama dan Pemerintah),” jelasnya.

Heliantopo, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjelaskan bahwa sebagai Lembaga pembiayaan sekunder perumahan, SMF dalam waktu dekat ini akan melakukan perluasan kegiatan usaha. Salah satunya sekuritisasi KPR syariah. Karena itu SMF akan mendukung berbagai kegiatan fasilitasi keuangan syariah dan kegiatan risetnya.

Mewakili BP Tapera, Eko Arianto, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, mengukapkan bahwa Kepesertaan BP Tapera didominansi oleh ASN (PNS) dimana 20% peserta BP Tapera memilih Syariah, sebagai salah satu skema pembiayaan yang telah disediakan BP Tapera.

 

 

Read More »