Finansial

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar Pengundian perdana Gelegar Rezeki Tapera, disaksikan oleh Kementerian Sosial dan Notaris Jumat (29/7) di kantor BP Tapera, Kebayoran Baru, Jakarta. Gelegar Rezeki Tapera diselenggarakan dalam rangka percepatan pemutakhiran data (khusus PNS/ASN), program ini digelar sejak April 2022. Pengundian perdana ini diikuti oleh 952.906 peserta dengan hadiah tahap pertama yatu berupa  20 tablet Samsung A8 dan 47 HP Samsung A03.

Undian ini ditayangkan secara langsung melalui Zoom Meeting dan Kanal Youtube BP Tapera. Tercatat lebih dari 700 partisipan hadir menyaksikan acara undian tersebut. Dari jajaran BP Tapera hadir langsung menyaksikan dan mengundi hadiah peserta Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Eko Ariantoro; Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Ariev Baginda Siregar; dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi, Nostra Tarigan serta jajaran direktur terkait yaitu  Direktur Operasi Pengerahan dan Direktur Kerjasama Kepersertaan.

Rencananya pengundian hadiah ini akan berlangsung sebanyak 3 periode, yaitu pemutakhiran data yang dilakukan April – Juni 2022 yang diundi di bulan Juli 2022, pemutakhiran data yang dilakukan Juli hingga September 2022 yang akan dilakukan pengundian di bulan Oktober 2022, dan untuk pemutakhiran data yang dilakukan Oktober hingga Desember 2022 maka akan diundi di bulan Januari 2023 serta diikuti pengundian grand prize di periode yang sama.

Bagi peserta yang telah melakukan pemutakhiran data melalui sitara.tapera.go.id/peserta/login sejak 1 April 2022, maka secara otomatis peserta tersebut dapat mengikuti program reward “Gelegar Rezeki Tapera” dari BP Tapera dan berhak memperoleh 1 (satu) nomor undian untuk mendapatkan total 156 hadiah mencapai miliaran Rupiah berupa, Samsung Tab A8, Handphone Samsung A03, Motor Honda Bear Deluxe, dan Grand Prize mobil Mitshubishi All New Expander GLS MT.

Sebagai informasi, per 26 Juli 2022 data seluruh peserta (khusus PNS) yang telah melakukan pemutakhiran data sebanyak 1.088.174 peserta. Padahal saat ini jumlah peserta yang tercatat aktif sebanyak 4.075.814 peserta. Diharapkan dengan adanya upaya ini, sisa peserta aktif yang belum melakukan pemutakhiran data dapat segera, melakukan updating data di portal kepesertaan Sitara sesuai dengan amanah PP No.25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Pemberi Kerja dan Peserta Pekerja wajib melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data individunya. “Ditargetkan dengan adanya program Gelegar Rezeki Tapera ini, 80% dari peserta yang tercatat aktif bisa melakukan pemutahiran data,” ungkap Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Eko Ariantoro optimis.

Dengan melakukan pemutakhiran data, peserta dapat menikmati beberapa manfaat antara lain pengecekan saldo tabungan beserta imbal hasil, menentukan prinsip pengelolaan dana baik secara konvensional maupun Syariah dan bagi kepesertaan  bagi yang memenuhi syarat eligible dapat mengajukan minat pembiayaan untuk kepemilikan rumah (KPR), pembangunan rumah dan renovasi rumah dengan suku bunga yang kompetitif. Serta bisa menentukan bank pencairan tabungan ketika nanti pensiun atau berakhir masa kepesertaan.

“Langkah ini kami lakukan sebagai upaya pendorong para eserta agar segera melakukan pemutakhiran data agar bisa menikmati manfaat yang ada demi mewujudkan rumah pertama bagi MBR. Silakan kunjungi website resmi kami www.tapera.go.id untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program Gelegar Rezeki Tapera ini dan raih peluang yang ada,” tutup Eko Ariantoro dalam sambutannya.

Daftar pemenang undian Gelegar Rezeki Tapera Periode pertama ini dapat dilihat pada halaman resmi situs BP Tapera di https://tapera.go.id dan media sosial BP Tapera, Instagram @bp.tapera dan tayangan ulang dapat disaksikan juga di youtube BP Tapera dengan judul Pengundian Hadiah Gelegar Rejeki Tapera Periode 1. Informasi hanya keluar dari media komunikasi resmi BP Tapera, hati-hati terhadap penipuan, BP Tapera tidak memungut biaya dalam proses undian ini.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Pekan lalu tersiar peringatan terbuka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa masyarakat akan semakin sulit memiliki rumah karena tren kenaikan suku bunga acuan.  Hal itu menarik, karena Menteri Sri Mulyani mengaitkan dengan hak bermukim atas rumah yang merupakan kebutuhan dasar. Rumah dan sektor perumahan telah disodok menjadi indikator pasang atau surutnya  perekonomian. Masih menurut SMI,  tren kenaikan suku bunga sedang terjadi, dengan reaksi  melawan inflasi yang terus melambung. Dari negeri Paman Sam, Bank sentral Amerika Serikat (AS) yang dipatok sebagai acuan lebih cepat bereaksi, karena sudah naik selama 3 kali pada semester I-2022 dan akan terus naik untuk mendinginkan inflasi.

“Untuk membeli rumah 15 tahun mencicil di awal berat, suku bunga dulu, prinsipalnya di belakang. Itu karena dengan harga rumah tersebut dan interest rate sekarang harus diwaspadai karena cenderung naik dengan inflasi tinggi,” jelas Sri Mulyani dalam Acara Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Merespon itu, Muhamad Joni, Ketua Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas Pera) menyikapi dengan keraguan.

“Sisi “wow”nya Menteri Sri Mulyani peduli tinggi menjadikan perumahan rakyat sebagai indikator pasang surut perekonomian, bukan bidang yang disisihkan”, kata Ketua Kornas Pera Muhammad Joni, kepada media.

Namun, bagi Joni, peringatan Menkeu bak alarm kencang agar mewaspadai darurat pembiayaan perumahan rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Alarm SMI ini clear and present ancaman tepat sasaran dan target  program sejuta rumah”, kuatir Muhammad Joni.

Walau begitu, lanjut Joni,  alarm kencang SMI itu musti ditindaklanjuti dengan membongkar secara mendasar dan struktur kebijakan pembiayaan perumahan MBR, baik moneter, fiskal, maupun inovasi skim pembiayaan.

“Tantangannya menciptakan ekologi pembiayaan jangka panjang dan murah, dalam arti yang sebenarnya dengan efisiensi cost of fund,  inovasi pembiayaan perumahan MBR Non Formal, dan mengatasi hambatan setiap items rantai pasok pembiayaan dan penyediaaan lerumahan MBR”, lanjut Advokat yang tercatat Sekretaris Umum The HUD Institute

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Untuk menekan angka backlog perumahan di Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mendorong sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah (KPR). Menurut Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo sejauh ini peran pemerintah sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seperti dengan memberikan subsidi bagi MBR yang nilainya hingga saat ini telah mencapai Rp85,7 triliun.

Akan tetapi, Haru memandang masih dibutuhkan insentif bagi bank secara umum agar lebih maksimal dalam menyalurkan pembiayaan perumahan, termasuk pendanaan. Menurutnya, kebijakan terkait sekuritisasi aset harus memberikan keuntungan dan insentif yang baik bagi bank.

“Misalnya, relaksasi atas pengenaan pajak, kebijakan agar perbankan dapat lebih berminat di dalam melakukan sekuritisasi baik sebagai penerbit maupun sebagai investor serta kemungkinan perluasan segmen KPR yang dapat dijadikan sebagai underlying,” kata Haru dalam keterangan tertulis,Senin (11/7/2022).

Dengan demikian, Haru menyampaikan pembangunan dan kepemilikan rumah akan semakin baik dan diharapkan jumlah backlog akan terus berkurang secara signifikan.

Haru menyampaikan Bank BTN sebagai mortgage bank di Indonesia telah 13 kali menerbitkan sekuritisasi KPR sebagai alternatif sumber pendanaan pembiayaan rumah rakyat sejak 2009 dengan nilai total yang telah diterbitkan sebesar Rp12,2 triliun. Adapun, di tahun ini sekuritas KPR juga direncanakan akan diterbitkan kembali.

“Langkah BTN ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mendorong sekuritisasi aset KPR untuk menekan backlog perumahan di Tanah Air yang saat ini telah mencapai 12,75 juta per tahun, sesuai data Susenas [Survei Sosial Ekonomi Nasional] pada 2020,” .

Heru menambahkan sebagai pemain utama dalam pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memacu pembiayaan perumahan atau KPR.  Di samping itu, sejumlah langkah dan strategi telah ditempuh BTN untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan, mulai dari menggelar berbagai program promosi dan pameran di berbagai daerah, inovasi digital, hingga menjalin kerja sama dengan pengembang atau developer.

“Hingga saat ini, BTN telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 5.000 pengembang dari berbagai segmen, mulai dari kecil hingga besar,” ujarnya.

Tak hanya itu, pengembang menengah dan kecil terus didorong oleh BTN untuk meningkatkan kapasitasnya hingga bisa menjadi pemain yang besar. Dengan demikian, Haru berharap ketersediaan perumahan akan semakin meningkat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Road to G20-Securitization Summit 2022, Rabu (6/7/2022), mengatakan masyarakat akan semakin sulit memiliki rumah di tengah tren kenaikan suku bunga acuan yang di beberapa negara mulai mengalami kenaikan inflasi yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingginya suku bunga di sektor perumahan.

Tercatat, Bank BTN berhasil menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 144.370 unit pada 2020. Sedangkan pada 2021, jumlah pembiayaan perumahan yang disalurkan meningkat menjadi 162.529 unit. Sementara itu, di tahun ini, Bank BTN menargetkan mampu menyalurkan pembiayaan perumahan sekitar 200.000 unit.

SURABAYA,KORIDOR.ONLINE– Dalam rangka mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat memiliki rumah pertamanya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar forum yang menghadirkan para PNS Jawa Timur pada hari Senin, 4 Juli 2022. Bertempat di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi hybrid ini dihadiri setidaknya 152 peserta secara luring dan hampir 500 partisipan secara daring. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua yang dikunjungi oleh BP Tapera yang sebelumnya telah dilakukan kegiatan yang sama di Provinsi Jawa Barat dan kemudian akan disusul dengan 11 provinsi di Indonesia lainnya.

Kegiatan yang bertemakan “Wujudkan Rumah Pertama Bagi PNS Jawa Timur: Ayo Update Data Anda Sekarang, dan Raih Manfaatnya” ini dihadiri langsung Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha bersama dengan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi. Sedangkan peserta yang hadir merupakan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan 38 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur.

Melalui sambutannya, Eko Ariantoro menyampaikan jika berdasarkan data BP Tapera, saat ini Jawa Timur memiliki 341.335 peserta Tapera aktif, dimana sebesar 299.164 telah dimutakhirkan oleh para pemberi kerjanya melalui portal sitara.tapera.go.id sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Namun BP Tapera juga mencatat saat ini sebesar 64,96% peserta masih belum melakukan pemutakhiran data secara individu.

“Dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta, kami imbau kepada para PNS untuk dapat segera memutakhirkan data diri masing-masing di portal Sitara” ujar Eko Ariantoro dalam sambutannya. Lebih lanjut disampaikan dalam portal sitara.tapera.go,id terdapat 10 isian yang bersifat mandatori dan confidential atau rahasia, yang hanya dapat diisi oleh para peserta.

Eko Ariantoro juga mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar terus mengingatkan para anggotanya untuk menyiapkan data penunjang agar memudahkan pengisian form pemutakhiran data tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh BP Tapera dari para PNS di Jawa Timur yang telah memutakhirkan data,  minat peserta terhadap bantuan pembiayaan Tapera dengan skema konvensional yaitu sebanyak 8.993 peserta memilih Kredit Pemilikan Rumah atau KPR, 1.536 peserta memilih Kredit Bangun Rumah atau KBR, dan 21.526 peserta memilih Kredit Renovasi Rumah atau KRR. Sedangkan untuk skema Syariah, sebanyak 1.279 peserta memilih Pembiayaan Pemilikan Rumah atau PPR, 232 peserta memilih Pembiayaan Bangun Rumah atau PBR, 2.259 peserta memilih Pembiayaan Renovasi Rumah atau PRR.

BP Tapera hingga akhir Juni 2022 ini juga telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 1.394 unit, atau setara dengan Rp208,9 Miliar. Khusus untuk provinsi Jawa Timur, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 115 unit atau setara dengan Rp16,29 M dengan total paling banyak berada di daerah Malang yakni sebanyak 15 unit.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyampaikan bahwa Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat mendukung dan mengapresiasi kehadiran BP Tapera dalam memberikan solusi kepada para PNS Jawa Timur untuk dapat mendapatkan manfaat Pembiyaan Rumah Tapera. Dalam sambutannya, Wahid juga terus mengajak para PNS dari seluruh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah masing-masing di wilayah Jawa Timur untuk segera melakukan pemutakhiran data di portal Sitara.

“Saya sangat berharap kepada BP Tapera agar serius dan memberikan pertimbangan limit nilai kredit baik dengan program syariah maupun konvensional khususnya bagi PNS yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur,” tutup Wahid Wahyudi yang diikuti dengan membuka acara ini secara resmi.

Kegiatan Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta ini disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha, Plt. Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Is Aprianto dan Project Manager Tapera dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Stevanus Juli Wibowo yang di moderatori langsung oleh Kepala Divisi Kepesertaan dan Sumber Dana Lain BP Tapera, Barik Gussaini .

Gelegar Rezeki Tapera di 13 Provinsi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara BP Tapera bersama dengan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN KORPRI) yang diinisiasi sejak 8 Juni 2022 lalu. BP Tapera bersama KORPRI melakukan roadshow di 13 Provinsi di Indonesia untuk mendorong para PNS melakukan pemutakhiran data kepersertaan.

Dalam rangka mempercepat target pemutakhiran data kepesertaan, saat ini BP Tapera sedang menyelenggarkan program “Gelegar Rezeki Tapera”. Program ini merupakan apresiasi kepada para PNS telah melakukan pengikinian data melalui portal sitara.tapera.go.id. Bagi peserta Tapera yang telah melakukan pemutakhiran data di portal kepesertaan Sitara, maka secara otomatis memiliki kesempatan untuk memperoleh program reward yang menarik. Periode undian Gelegar akan digelar di tiga periode, yakni pada tanggal  1: April – Juni 2022,  Juli – September 2022 dan  Oktober – Desember 2022.

Periode dibagi menjadi 3 waktu yakni: Periode 1: Bulan April – Juni 2022 akan diundi pada Bulan Juli 2022, Periode 2: Bulan Juli – September 2022 akan diundi pada Oktober 2022, Periode 3: Bulan Oktober – Desember akan diundi pada Januari 2023. Untuk hadiah reguler akan diundi setiap periodenya, sementara hadiah Grand Prize akan diundi di akhir periode yaitu Januari 2023. “Ayo update data Anda dan raih manfaatnya,” ajak Imam Syafi’I Toha mengajak.

Hingga akhir 23 Juni 2022 ini BP Tapera tercatat telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 1.152 unit, atau setara dengan Rp172,54 Miliar. Di tahun 2022 ini BP Tapera menyediakan anggaran sebesar Rp2,95 Triliun untuk disalurkan kepada para PNS yang belum memiliki rumah pertama atau untuk kebutuhan renovasi dan membangun.

SEMARANG,KORIDOR.ONLINE— Selain menggelar akad kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera secara massal untuk 5.476 debitur, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) massal antara Pengembang Rumah Subsidi, di Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa tengah, Selasa (28/6/2022). Kerja sama ini diikuti sebanyak 54 pengembang yang tersebar di seluruh wilayah operasional BNI.

Dan sebagai wujud apresiasi, BNI juga memberikan awarding kepada mitra Pengembang Rumah Subsidi dan kantor wilayah yang memiliki kontribusi tertinggi dalam penyaluran kredit FLPP.

“Tentunya sebagai bank BUMN, kami tidak sekadar mengandalkan insentif pemerintah. BNI selalu proaktif mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dengan menggandeng banyak mitra khususnya dalam sektor property rumah tinggal ini,” ujar Ronny Venir, Direktur Layanan dan Jaringan BNI,

Dengan meningkatnya layanan digital BNI melalui kerjasama aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) membuat konsumen semakin mudah dalam memilih rumah subsidi. Kemudahan nasabah dalam pengajuan kredit perumahan dapat di akses melalui aplikasi online (BNI E-Form) di website resmi BNI www.bni.co.id ataupun via aplikasi BNI Mobile dan didukung layanan transactional banking lainnya.

SEMARANG, KORIDOR.ONLINE—PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menyelenggarakan akad kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera secara massal untuk 5.476 debitur dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Kegiatan ini masih termasuk dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 BNI. Pelaksanaan akad massal dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pengembang rumah subsidi dan BNI di  Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa tengah, Selasa (28/6/2022).

Pada kesempatan ini, sejumlah pejabat secara langsung seperti Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ronny Venir, Direktur Bisnis Konsumer BNI, Corina Leyla Karnalies, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  Herry Trisaputra Zuna,  Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R. Haryo Bekti Martoyoedo.

Turut menyaksikan pula Komisoner BP Tapera, Adi Setianto, Direktur Penyaluran FLPP BP TAPERA, Hari Sundjojo, Asosiasi Pengembang REI, APERSI, HIMPERA, PENGEMBANG INDONESIA dan APERNAS, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, dan Perwakilan OJK Jawa Tengah & DIY.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  Herry Trisaputra Zuna pada kesempatan itu menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah. Dia berharap perbankan sebagai pemegang fungsi intermediator ikut berperan aktif memfasilitasi kebutuhan KPR dalam rangka pengurangan backlog rumah nasional.

“Kami mengapresiasi BNI yang menjadi salah satu BUMN paling aktif dalam menyalurkan KPR di segmen masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema FLPP. Kami harap langkah proaktif kami bersama BNI ini bisa terus membantu dalam memfasilitasi banyak pasangan muda untuk memiliki rumah,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ronny Venir, Direktur Layanan dan Jaringan BNI menyampaikan bahwa BNI sebagai agen pembangunan ikut proaktif menyalurkan kredit griya untuk terus membantu memfasilitasi banyak generasi muda memiliki rumah.

Langkah ini juga dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional karena ada lebih dari 170 industri turunan terkait yang akan ikut bergairah seiring dengan meningkatnya kinerja industri properti.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan BNI untuk berkontribusi pada pengurangan backlog rumah nasional. Kami pun berharap lebih banyak lagi pasangan muda yang dapat memiliki rumah,” sebutnya.

Ronny menyebutkan, BNI berhasil melakukan penyerapan FLPP sebanyak 17.045 debitur senilai Rp1,87 Triliun di tahun 2021.

“Tahun ini, BNI berkomitmen untuk menyalurkan sebanyak 22.159 unit yang setara dengan Rp 3,25 triliun dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran KPR Sejahtera BNI FLPP dengan BP TAPERA,” pungkasnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menggenjot realisasi penyaluran KPR bersubsidi demi mencapai target penyaluran KPR subsidi yang dipatok sebesar 200.000 unit. Salah satu upayanya adalah menggelar acara Akad Kredit Massal KPR Subsidi yang akan dilaksanakan secara nasional selama bulan Juni 2022 di seluruh Kantor Cabang Bank BTN di seluruh Indonesia yang jumlahnya diperkirakan sekitar 21.000 unit.

“Bank BTN rutin menggelar Akad Kredit Massal KPR Subsidi sebagai bentuk komitmen Bank BTN untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah subsidi. Penyelenggaraan Akad KPR Massal kita lakukan secara serentak hingga akhir bulan Juni 2022,” ujar Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/6).

Akad Kredit Massal KPR Subsidi diawali di Wilayah Jawa Barat pada Kamis, 16 Juni 2022 dengan jumlah akad sekitar 1.250 unit di Bekasi, Depok, Cibubur, Bandung Timur, Cikarang, Cibinong dan lain sebagainya. Sebanyak 1.250 peserta akad yang datang dari berbagai daerah sebagian besar berdomisili di Bekasi, Bogor dan Cikarang. Sebagian peserta Akad KPR adalah pekerja di sektor informal.

“Antusiasme masyarakat untuk dapat melaksanakan Akad Kredit cukup tinggi, ini menandakan rumah subsidi dan program KPR Subsidi yang diberikan Pemerintah masih menjadi pilihan masyarakat,” kata Hirwandi.

Pada kesempatan yang sama, Hirwandi juga mengapresiasi peran pengembang yang ikut menyukseskan Akad KPR Massal yang digelar BTN. Setidaknya terdapat 206 Pengembang di wilayah Jawa Barat yang ikut andil dengan sekitar 207 proyek properti yang ditawarkan pada Akad Kredit Massal KPR Subsidi di Kantor Cabang Wilayah Jawa Barat Bank BTN.

“Komitmen Pemerintah untuk terus melanjutkan program KPR Subsidi dengan dukungan penuh Bank BTN untuk penyaluran KPR nya membuat pengembang memastikan pasokan rumah subsidi sangat memadai,” ujarnya.

Hirwandi menuturkan, hingga akhir pekan tanggal 18 Juni 2022 beberapa daerah seperti di Gorontalo, Makassar, Jambi, Medan, Palembang dan seluruh wilayah Jawa Tengah-DIY. “Gelaran puncak akad massal adalah minggu keempat bulan Juni dimana tanggal 23 Juni 2022 rencananya akan diselenggarakan akad massal nasional secara serentak dengan target 4.000 unit,” paparnya.

Dengan pencapaian tersebut, diharapkan  total akad massal hingga 23 Juni 2022 mencapai 14.000 unit dan sampai dengan akhir bulan Juni 2022 realisasi KPR Bersubsidi dapat mencapai 21.000 unit.

Selain aktif melakukan akad kredit massal KPR Subsidi untuk mengejar target pencapaian KPR Subsidi tahun ini, Bank BTN juga melakukan sejumlah strategi seperti melakukan kerjasama dengan berbagai institusi atau lembaga, asosiasi pekerja sektor informal dan menggandeng pengembang rumah subsidi untuk melakukan pameran atau program khusus dan melakukan sosialisasi program KPR Subsidi lain, seperti KPR BP2BT, KPR Tapera dan lainnya.

“Kami terus mengajak semua stakeholder properti untuk dapat berkontribusi dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah impiannya karena program KPR Subsidi merupakan program Pemerintah yang utama yaitu Program Sejuta Rumah,” jelas Hirwandi.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE- BUMN perbankan yang fokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dipastikan bakal  menggelar penawaran umum terbatas (rights issue) pada Semester II-2022. Kepastian aksi korporasi dari BTN ini terungkap dalam Rapat Kerja dalam Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Selasa (7/6/2022). Bersama dengan BTN, ada 5 BUMN lainnya yang juga akan menggelar Rights Issue pada tahun ini.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain Bank BTN akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 senilai Rp2,98 triliun dari cadangan investasi,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima dalam Raker dengan Menteri BUMN di Jakarta, Selasa (7/6).

Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank spesialis kredit perumahan itu saat ini tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN. Dengan rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN agar bisa mencapai 19%.

“BTN membutuhkan tambahan modal. PMN Rp 2,98 triliun sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui rights issue di kuartal III atau kuartal IV,” kata Kartika.

Sementara, anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam, mengatakan sangat mendukung dengan tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Hal ini ditujukan agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah dan murah sehingga backlog perumahan semakin berkurang.

“Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun, kalau perlu didukung teman-teman DPR,” ujar politisi dari PDIP Ini.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan penguatan permodalan terhadap BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti harus dilakukan. Tanpa penguatan modal pada tahun ini, maka kinerja BTN tak akan optimal dalam menangkap peluang besar di sektor properti maupun mendukung program pemerintah.

“BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah, khususnya dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan,” ujarnya

Hingga kuartal I-2022, BTN berhasil meraup laba bersih senilai Rp774 miliar, melonjak 23,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp625 miliar. Berdasarkan publikasi laporan keuangan Kuartal I-2022, bank yang fokus pada pembiayaan properti ini mencatatkan NIM sebesar 4,29%. Ini merupakan NIM tertinggi sejak 2019 lalu. Sebagai perbandingan, NIM BTN pada kuartal I-2021 tercatat hanya 3,31%.

Sejalan dengan peningkatan NIM, penyaluran kredit juga meningkat 6,04% menjadi Rp277,13 triliun, dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp 261,34 triliun. Kombinasi dari peningkatan NIM dan ekspansi kredit menjadi dasar pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) BTN melesat 28,81% menjadi Rp3,57 triliun pada Kuartal I-2022, dibandingkan Rp2,77 triliun

BTN tampaknya lebih memilih tumbuh secara hati-hati, dengan fokus pada perbaikan kualitas kredit. Alhasil BTN berhasil menurunkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross dari 4,25% menjadi 3,6%. Sedangkan NPL nett sebesar 1,28%, turun dari posisi 1,94%.

Selain kredit, peningkatan NIM dan NII juga ditopang oleh perbaikan struktur biaya dana atau cost of fund yang turun 1,28% menjadi 2,41% dari setahun sebelumnya 3,69%. Hal ini didorong oleh peningkatan porsi dana murah (current account saving account/CASA) dari total DPK meningkat menjadi 44,15% dibandingkan setahun sebelumnya 38,2%. Sebaliknya, porsi deposito atau dana mahal turun menjadi 55,85% dari sebelumnya 61,8%.

Untuk memperbaiki biaya dana ini, BTN bahkan rela portofolio deposito turun 10,96%, dari Rp182,25 triliun pada Kuartal I-2021 menjadi Rp162,27 triliun pada Kuartal I-2022. Namun tabungan dan giro masih tumbuh positif. Tabungan tumbuh 10,49% menjadi Rp45,51 triliun, sementara giro tumbuh 15,78% menjadi Rp82,75 triliun.

Secara keseluruhan DPK yang dikelola BTN turun dari Rp 295,97 triliun per Maret 2021 menjadi Rp 290,53 triliun pada akhir Maret 2022. Kondisi ini membuat Loan to Deposit Ratio (LDR) BBTN naik menjadi 95,39%.

Hingga Kuartal I-2022, kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp248,57 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada kuartal I/2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp 134,04 triliun tumbuh 9,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 122,96 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 5,16% menjadi Rp84,28 triliun pada kuartal I-2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp80,14 triliun.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Program BTN Solusi milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sukses mendapatkan banyak peminat dari kalangan pekerja di wilayah Indonesia Timur. Ratusan pekerja pada Rabu (25/5) mengikuti akad massal BTN Solusi di wilayah kerja Kantor Wilayah 5 Bank BTN.

Adapun, wilayah kerja Kanwil 5 Bank BTN tersebut mencakup Ambon, Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Gorontalo, Tarakan, Kendari, Makassar, Manado, Palangkaraya, Palu, Panakukang, Pontianak, Parepare, Samarinda, Ternate, dan Jayapura.

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan program BTN Solusi terus diminati para pekerja karena menawarkan berbagai kemudahan. “Ada ratusan debitur dari berbagai profesi yang melakukan akad di 17 kantor cabang kami dari Ambon hingga Jayapura,” tutur Hirwandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5).

Pekerja yang melakukan akad BTN Solusi tersebut berprofesi di antaranya sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), polisi, karyawan perusahaan media, hingga pegawai di Rumah Sakit.

Sementara itu, hingga April 2022, realisasi penyaluran kredit BTN Solusi juga mencatatkan lonjakan pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur. Realisasi tersebut melejit mencapai 171% secara tahunan (year-on-year/yoy) per April 2022.

Program BTN Solusi merupakan program bundling payroll dan kredit. Program ini memberikan solusi bagi instansi atau lembaga untuk mengelola tabungan gaji dari karyawannya sekaligus memberikan beragam manfaat yang dapat mendukung kebutuhan finansial bagi instansi dan karyawan, termasuk kredit.

Banyak kemudahan yang didapatkan dari program tersebut, diantaranya perusahaan dapat menegosiasikan biaya jasa payroll. Selain itu, karyawan tak lagi dibebani biaya tabungan. Karyawan malah diberikan kemudahan dalam pengajuan kredit, baik kredit agunan rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, KPR Non-subsidi, hingga kredit ringan dengan suku bunga kompetitif.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Catatkan kinerja cemerlang di tengah pandemi, Bank DKI meraih penghargaan TOP BUMD 2022 dari Majalah Infobank dan The Asian Post sebagai salah satu BPD berpredikat “Excellent” pada kategori KBMI 2 Bank dengan aset Rp50 Triliun s/d Rp100 Triliun. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy di Solo (19/5).

Penghargaan ini diberikan kepada BUMD di sektor keuangan yang dianggap mampu memanfaatkan momentum pemulihan sehingga mencatatkan kinerja cemerlang di tahun 2021. Bank DKI termasuk kedalam daftar 20 BPD terbaik versi majalah Infobank.

Lebih lanjut Fidri Arnaldy menyampaikan bahwa penghargaan ini dapat terwujud berkat dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan terutama nasabah, sehingga Bank DKI tetap dapat tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Pertumbuhan kinerja juga dicapai berkat berbagai kebijakan yang dilakukan Bank DKI sebagai respons pandemi Covid-19 yang telah menunjukkan hasil yang baik dari sisi kesehatan maupun bisnis perseroan.

Trend pertumbuhan kinerja positif Bank DKI terus berlanjut di kuartal pertama tahun 2022, adapun pada Maret 2022 penyaluran kredit Bank DKI tumbuh sebesar 13,70% dari Rp33,6 triliun per Maret 2021 menjadi Rp38,3 triliun pada Maret 2022. Secara bertahap, Bank DKI juga terus melakukan perbaikan kualitas kredit yang terjaga dengan baik dimana pada kuartal I tahun 2022, Rasio NPL gross masih terjaga sebesar 3,05%, membaik dibanding periode sebelumnya sebesar Rp3,19%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank DKI juga mengalami pertumbuhan sebesar 34,32% menjadi Rp57,74 triliun pada Kuartal I tahun 2022 dari Rp42,98 triliun pada Kuartal I tahun 2021, sehingga mendorong pertumbuhan total aset Bank DKI sebesar 27,7% menjadi Rp71,13 triliun. Bank DKI juga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp198,01 miliar. Pendapatan operasional sebelum pencadangan (pre-provisioning operating profit/PPOP) tercatat tumbuh sebesar 44,7% dari semula sebesar Rp273 miliar pada kuartal I tahun 2021 menjadi sebesar Rp395 miliar pada kuartal I tahun 2022. Selain itu, Fee Based Income Bank DKI juga menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan sebesar 19,6%, dari sebesar Rp97 miliar pada kuartal I tahun 2021, menjadi sebesar Rp116 miliar.

Fidri Arnaldy juga menambahkan bahwa saat ini terus melakukan pengembangan terhadap produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki Bank DKI melalui JakOne Community Apps untuk mengakomodasi perubahan perilaku nasabah dan masyarakat yang semakin bergerak ke arah layanan digital. JakOne Community Apps merupakan layanan perbankan digital untuk mendorong penerapan inklusi keuangan serta melalui pengembangan produk dan layanan digital. Adapun JakOne Community Apps sendiri terdiri dari JakOne Mobile, JakOne Abank, JakOne Erte, JakOne Artri, dan Ancol Apps. Dan saat ini yang terbaru, Bank DKI juga menghadirkan layanan Mobile Cash Tarik Tunai tanpa kartu dan Cash Recycle Machine (CRM) pada New Flagship Branch di kantor layanan Balaikota DKI Jakarta.

Penghargaan ini menambah rentetan penghargaan yang diterima oleh Bank DKI. Sebelumnya, Bank DKI dinobatkan sebagai World’s Best Banks atau Bank Terbaik di Dunia tahun 2022 versi Majalah Forbes Indonesia, dengan urutan 15 dari 20 Bank Terbaik di Indonesia. “Penghargaan ini menjadi capaian serta pemantik kami untuk terus mendorong pertumbuhan kinerja dengan upaya peningkatan inovasi layanan dan produk yang mampu menjawab kebutuhan nasabah dan mitra kerja Bank DKI”, tutup Fidri Arnaldy