Aktual

BSD, KORIDOR.ONLINE – Permintaan ruang usaha modern terus meningkat seiring kebutuhan ekosistem bisnis yang terintegrasi. Menjawab tren tersebut, Sinar Mas Land menghadirkan Powell Studio Loft di kawasan D-HUB Special Economic Zone (SEZ) BSD City, satu-satunya Kawasan Ekonomi Khusus di Jabodetabek yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi kreatif.

Dirancang oleh arsitek Urban+, Powell Studio Loft mengusung desain kontemporer dengan langit-langit tinggi serta balkon pribadi yang fungsional. Hunian usaha ini tak hanya menawarkan estetika, tetapi juga mendukung produktivitas dan kolaborasi. Lokasinya yang berada di SEZ memberikan keunggulan kompetitif, mulai dari insentif fiskal (tax holiday, tax allowance, bebas PPN, bea masuk, hingga cukai) hingga insentif nonfiskal seperti kemudahan perizinan, imigrasi, serta kelancaran lalu lintas barang dan tenaga kerja.

“Powell Studio Loft kami hadirkan sebagai ruang usaha modern dengan dukungan infrastruktur kelas dunia dan akses strategis di jantung BSD City. Kehadiran produk ini diharapkan memperkuat posisi D-HUB SEZ sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru,” ungkap Anna Budiman, CEO Commercial BSD Sinar Mas Land.

Powell Studio Loft ditawarkan dalam tiga tipe:

• Tipe D: 3 lantai, ukuran 6×13 m, harga Rp7,4–7,8 miliar.

• Tipe B: 4 lantai, ukuran 7×13 m, harga Rp8,9–9,4 miliar.

• Tipe A: 5 lantai, ukuran 7×13 m, harga Rp10,3–10,6 miliar.

Seluruh unit dilengkapi fasilitas modern seperti lift pribadi (tipe 4–5 lantai), internet fiber optic, listrik hingga 13.200 VA, suplai air PAM, telepon, area parkir luas, networking courtyard, hingga lobi penyambutan tamu.

Powell Studio Loft berada di tengah ekosistem bisnis BSD City yang matang, dikelilingi pusat komersial (The Breeze, AEON Mall, QBig, ICE BSD), pusat pendidikan internasional (Prasetiya Mulya, Monash University, Sinarmas World Academy), serta fasilitas kesehatan modern (Eka Hospital). Dari sisi aksesibilitas, kawasan ini terhubung dengan berbagai ruas tol utama, transportasi publik seperti BSD Link, feeder bus, KRL Cisauk, dan segera diperkuat dengan hadirnya Stasiun Jatake (Q4-2025) serta rencana jalur MRT Lebak Bulus–Serpong.

Dengan konsep arsitektur inovatif, insentif SEZ, serta ekosistem bisnis yang solid, Powell Studio Loft diyakini menjadi destinasi investasi strategis sekaligus ruang usaha modern bagi pelaku usaha lokal maupun global.

MAKASSAR, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para pengembang untuk segera memanfaatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) perumahan yang diberi nama KPP (Kredit Program Perumahan) yang sudah disediakan pemerintah. Menurutnya jika KPP dimanfaatkan secara optimal akan mampu menaikkan seluruh industri yang ada di dalam ekosistem perumahan.

“KUR perumahan ini sangat luar biasa untuk menaikkan seluruh industri di ekosistem perumahan, sebagai contoh pengembang dan kontraktor, pasti butuh toko bangunan dan di dalamnya pasti juga ada bahan-bahan dari industri lain seperti keramik, kaca dan lain-lain,” kata Menteri Ara dalam Rapat Kerna Nasional (Appernas Jaya) di Makassar, Sabtu (13/9/2025).

Dikatakan Menteri Ara, perbankan yang terlibat dalam pembiayaan sektor perumahan juga berperan besar, baik untuk KPR, KUR, atau pembiayaan mikro untuk melawan rentenir. Pemerintah lanjutnya sudah memberikan solusi nyata, dengan menawarkan konsep yang lebih baik.

“Terima kasih kepada para eselon I saya yang mau bekerja keras sosialisasi KUR dan selalu mengingatkan saya untuk membuat terobosan. Terima kasih juga kepada pengembang Appernas Jaya, saya ingin sekali teman teman benar-benar memanfaatkan KUR Perumahan ini,” ucapnya.

Laporkan Jika Ada Pungli

Pada kesempatan itu, Menteri Ara juga menegaskan komitmennya untuk melindungi para pengembang rumah subsidi dari pungutan liar.

“Saya himbau jika ada oknum yang meminta uang kepada pengembang rumah subsidi, segera laporkan kepada saya dengan bukti-bukti. Saya akan langsung meneruskan laporan tersebut kepada Kapolri dan Jaksa Agung,” tegasnya. Pemerintah lanjut Menteri Ara akan bertindak tegas dan keras terhadap oknum yang menghambat jalannya pembangunan perumahan.

Di akhir sambutannya Menteri PKP mengajak seluruh anggota Appernas Jaya membangun perumahan dengan hati dan mengutamakan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Appernas Jaya, Dr. Andriliwan Muhammad atau yang akrab disapa Bang Andre, bertekad mendukung penuh dan memanfaatkan segala kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam mendukung program 3 juta rumah. Ia memberikan apresiasi kepada Menteri Ara atas kerja kerasnya yang dengan tulus terus mengawal program perumahan nasional sampai ke daerah.

“Kami senang, Rakernas Appernas Jaya sekaligus jadi ajang sosialisasi KUR Perumahan. Dihadiri oleh ratusan peserta, dan bank bank papan atas yang ada di Sulawesi dengan atmosfer penuh semangat sekaligus hangat. Sosialisasi KUR Perumahan ini disambut antusias lebih 400 peserta Rakernas. Kami berkomitmen sesuai pesan Menteri PKP untuk membangun rumah berkualitas, layak huni, dan terjangkau bagi MBR ,” kata Bang Andre.

Menurut Andre, meski baru enam tahun berdiri, Appernas Jaya telah memiliki hampir 1.000 anggota yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Bang Andre juga memuji kekompakan anggotanya yang menurutnya sangat militan dalam mendorong penyediaan perumahan di daerah.

Puncak acara Rakernas ditandai dengan persembahan lagu berjudul “Membangun dengan Hati” ciptaan Ketua Umum Appernas Jaya. Lagu yang menceritakan perjalanan Menteri Ara Ara hingga menjadi menteri ini membawa suasana ruangan hening dan khidmat. Syairnya yang menyentuh hati membuat seluruh peserta larut dalam keharuan sekaligus semangat kebersamaan.

 

JAKARTA, KORDIOR.ONLINE – Memasuki usia emas, PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) merayakan kiprahnya di dunia properti dengan menggelar pameran besar bertajuk “Summarecon Expo: 50 Years Golden Journey”. Acara ini digelar di empat kota besar Indonesia mulai Jumat (12/9), sekaligus menandai perjalanan panjang Summarecon membangun kota-kota mandiri.

Dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 7,4 triliun, Summarecon optimistis pameran ini mampu meraih penjualan hingga Rp 1,5 triliun.

“Tahun lalu, expo serupa membukukan Rp 1,2 triliun. Tahun ini target kami naik menjadi sekitar Rp 1,5 triliun,” ungkap Direktur Summarecon, Sharif Benjamin.

Optimisme di Tengah Tantangan

Sharif menekankan, expo kali ini bukan semata ajang transaksi, melainkan simbol optimisme perusahaan menghadapi pasar properti yang dinamis. Sejalan dengan tema “Bersama Membangun Indonesia Emas”, Summarecon ingin menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan hunian dan kawasan komersial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Setiap pembelian properti dengan nilai kelipatan Rp 500 juta akan mendapatkan kupon undian berhadiah, yang pemenangnya akan diumumkan pada 16 November 2025 di Summarecon Mall Bekasi, bertepatan dengan puncak perayaan ulang tahun ke-50.

Diskon Besar dan Unit Terbatas

Salah satu magnet utama expo adalah program “cuci gudang” properti di sembilan kawasan township Summarecon: Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Makassar, Bogor, Crown Gading, dan Tangerang.

Menurut Direktur Eksekutif Summarecon, Albert Luhur, unit lama, termasuk rumah dan ruko, ditawarkan kembali dengan diskon hingga 30 persen.

“Rentang harganya bervariasi, mulai Rp 1,5 miliar hingga Rp 9,7 miliar sebelum diskon,” ujarnya.

Rangkaian Acara di 4 Kota

Expo digelar di empat pusat perbelanjaan Summarecon, yaitu:

• Summarecon Mall Serpong (12–21 September 2025)

• Summarecon Mall Bandung (3–12 Oktober 2025)

• Summarecon Mall Kelapa Gading (17–26 Oktober 2025)

• Summarecon Mall Bekasi (7–16 November 2025)

Selain pameran properti, pengunjung dapat menikmati pertunjukan hiburan mulai dari High Wire dan Juggling, visual show oleh Isha Hening, hingga konser musik Purwacaraka. Ada pula instalasi smart home interaktif, diskusi panel tentang pembangunan kota berkelanjutan, hingga program edukasi satwa untuk anak-anak.

Fokus pada Kualitas

Meski permintaan properti cukup tinggi, Summarecon tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru meluncurkan produk baru. Hingga Agustus 2025, perusahaan sudah mencatat marketing sales Rp 3,1 triliun atau 60 persen dari target tahunan.

“Kualitas adalah prioritas utama. Kepercayaan konsumen adalah aset terbesar kami, sehingga kami lebih memilih menjaga mutu daripada sekadar mengejar volume,” tutur Sharif.

Komitmen itu tercermin dari produk eksklusif Soultan Island di Summarecon Bekasi. Dengan harga Rp 9,3–29,5 miliar per unit, proyek ini berhasil terjual Rp 150 miliar hanya dalam dua jam setelah diluncurkan. Menariknya, sebagian besar pembeli berasal dari Bekasi sendiri. “Di ceruk inilah kami bermain, melayani konsumen yang memang tumbuh dan berakar di Bekasi,” pungkas Sharif.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Polemik terkait penggolongan rumah susun sebagai pelanggan Kelompok III oleh Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) terus menuai keresahan. Puluhan ribu warga rumah susun di DKI Jakarta menolak kebijakan tarif air bersih yang disamakan dengan tarif komersial, setara dengan mal, pusat perbelanjaan, hingga industri besar.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, melakukan kunjungan kerja ke Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Azran bertemu sekitar 36 perwakilan PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) dari berbagai wilayah, serta jajaran pengurus DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI).

Azran menegaskan bahwa penggolongan rumah susun ke dalam Kelompok III sangat tidak adil.

“Saya tidak tahu bagaimana penilaian PAM Jaya sehingga rumah susun bisa dimasukkan ke dalam Kelompok III. Ini hunian, bukan industri,” tegas Azran.

Sebagai bentuk komitmen, Azran berjanji akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar warga dapat bertemu langsung dengan Gubernur Pramono Anung.

“Saya akan bantu warga untuk mendapatkan solusi. Mereka berhak atas air bersih sebagai masyarakat, bukan sebagai pelanggan industri,” ujarnya.

Azran mengungkapkan seluruh keluhan warga telah ia dokumentasikan dan dikirimkan kepada Gubernur. Ia juga berencana memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Gubernur DKI Jakarta, atau perwakilannya, bersama warga rusun dalam waktu dekat.

Harapan Bertemu Gubernur

Ketua PPPSRS Kalibata City, Hj. Musdalifah Pangka, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Azran.

“Kami sangat senang Bang Azran peduli terhadap kami. Bahkan untuk sekadar bertemu Gubernur saja, kami kesulitan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Umum DPP P3RSI, Nyoman Sumayasa, yang menyoroti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya. Ia menilai penggolongan rusun ke Kelompok III tidak hanya keliru, tetapi juga memberatkan warga.

“Tarif Kelompok III yang dikenakan kepada warga rusun bahkan lebih mahal (Rp21.550) dibanding rumah tangga menengah dan rusun mewah (Rp17.500),” jelas Nyoman.

P3RSI menekankan bahwa persoalan ini harus diselesaikan melalui dialog langsung dengan Gubernur. Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta membuka ruang komunikasi agar warga tidak terus menanggung beban tarif yang tidak adil.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan perlunya pemutakhiran data perumahan secara nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diharapkan menjadi tolok ukur serta dasar penilaian kinerja Kementerian PKP dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah.

“Data dari BPS sangat diperlukan agar capaian pembangunan perumahan dapat diukur dengan jelas. Karena itu, pemutakhiran data perumahan di Indonesia harus segera dilakukan,” ujar Maruarar usai melakukan pertemuan dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Pentingnya Integrasi Data

Menurut Maruarar, BPS memiliki peran krusial dalam menyediakan data yang akurat, sehingga dapat dijadikan rujukan utama dalam perumusan kebijakan maupun evaluasi program perumahan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula integrasi sistem informasi perumahan lintas lembaga agar pengelolaan data semakin terpadu.

Pertemuan turut dihadiri oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, perwakilan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Imran.

Transparansi dan Check and Balance

Menteri PKP menekankan, pemutakhiran data perumahan akan dikelola secara transparan serta diumumkan secara rutin kepada publik, sebagaimana laporan inflasi bulanan yang dirilis oleh Kemendagri dan BPS.

“Dengan adanya data ini, akan ada mekanisme check and balance yang lebih kuantitatif terhadap capaian Program 3 Juta Rumah. Publik bisa mengetahui progres nyata setiap bulan,” jelas Maruarar.

Ia optimistis, dengan dukungan jaringan pegawai BPS yang mencapai lebih dari 20.000 orang serta mitra kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia, kualitas data akan lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan kontrol internal balai-balai perumahan.

Komitmen BPS

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya siap mendukung penuh Kementerian PKP. “BPS akan menjaga kualitas dan integritas data terkait perumahan. Pemutakhiran akan dilakukan secara bertahap, dan hasilnya akan dipublikasikan secara terbuka,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan BPS, Kementerian PKP berharap Program 3 Juta Rumah tidak hanya menjadi target angka, tetapi juga berbasis data riil yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Bertepatan dengan Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVII, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan mitra kerja yang dinilai berperan penting dalam pembangunan perumahan rakyat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Acara ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Senin (25/8).

Menteri PKP menegaskan, semangat Bung Hatta sebagai “Bapak Perumahan” menjadi inspirasi utama dalam menjalankan program perumahan berbasis gotong royong. Menurutnya, keberhasilan pembangunan rumah rakyat tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan dengan dukungan semua pihak.

“Hari ini saya memberikan penghargaan bagi para tokoh dan mitra yang telah berkontribusi besar bagi sektor perumahan. Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendiri, kita harus menjadi supertim. Dengan kolaborasi inilah Program 3 Juta Rumah bisa terwujud sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Menteri Ara.

Ia juga menegaskan bahwa banyak program unggulan perumahan merupakan warisan kebijakan yang baik dari pendahulunya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

“Saya harus sportif mengakui, banyak ide program bukan dari saya. FLPP, BSPS, dan PSU merupakan gagasan dari Pak Suharso Monoarfa di era Presiden SBY, dan kami siap melanjutkan program tersebut karena terbukti membantu rakyat,” jelasnya.

Menteri Ara menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP siap melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat penanganan backlog perumahan yang masih mencapai 9,9 juta unit. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden telah menambah kuota FLPP menjadi 350 ribu unit, disertai pembebasan BPHTB, PBG gratis, serta kelanjutan insentif PPN DTP untuk mendukung akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

“Saya terbuka menerima saran dari semua pihak. Hingga saat ini, saya belum menemukan skema yang lebih baik dari FLPP untuk mengatasi kebutuhan perumahan rakyat, terutama MBR. Karena itu, mari kita bergotong royong membangun rumah rakyat,” tutupnya.

Para Penerima Apresiasi di Hari Perumahan Nasional XVII

A. Tokoh Perumahan Nasional

• Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A. (Menteri Perumahan Rakyat 2009–2011)

• Bapak Theo L. Sambuaga (Menteri Negara Perumahan dan Permukiman 1998–1999)

• Ibu Meutia Hatta (Putri Bung Hatta, Bapak Perumahan Indonesia)

• Bapak Hashim Djojohadikusumo (Ketua Satgas Perumahan)

B. Legislator

• Bapak Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI)

• Bapak Lasarus (Ketua Komisi V DPR RI)

C. Badan, dan Lembaga

• Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.

• Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.

• Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D.

• Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya

• Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Dr. (H.C.) Muh. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

• Menteri BUMN, Ir. Erick Thohir, M.B.A.

• Kepala LKPP, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.

• Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari

• Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia

• Menteri PANRB, Dra. Rini Widyantini, M.Si.

D. Lembaga Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Pemeriksa Keuangan Negara

• Bapak Haerul Saleh, S.H. (Anggota IV BPK RI)

• Bapak Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP)

• Bapak Setyo Budiyanto (Ketua KPK)

• Bapak Sanitiar Burhanuddin (Jaksa Agung)

• Bapak Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (Kapolri)

E. Lembaga Keuangan dan Perbankan

Sebagai sektor strategis pendukung pembiayaan perumahan, apresiasi diberikan kepada:

• Gubernur Bank Indonesia

• Direktur Utama BTN

• Direktur Utama BNI

• Direktur Utama Bank Nobu

• CEO Danantara

• Direktur Utama Bank Mandiri

• Direktur Utama BSI

• Direktur Utama SMF

• Komisioner BP Tapera

• Direktur Utama BRI

• Presiden Direktur BCA

• Direktur Utama Perum Perumnas

F. Pemerintah Daerah

Provinsi dengan Alokasi Perumahan Terbesar:

1. Jawa Tengah (17.510 unit)

2. Aceh (3.114 unit)

3. Jawa Timur (2.110 unit)

Kabupaten/Kota dengan PBG Rp0 Terbanyak:

1. Kota Kendari (2.262 unit)

2. Kabupaten Banyuasin (2.097 unit)

3. Kabupaten Kuburaya (3.581 unit)

Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran Perumahan Terbesar:

1. Kabupaten Malang (5.460 unit)

2. Kabupaten Bandung (2.452 unit)

3. Kabupaten Situbondo (674 unit)

G. Asosiasi Pengembang Perumahan

• REI (65.150 unit)

• Apersi (46.294 unit)

• Himperra (21.243 unit)

• Asprumnas (5.109 unit)

• Apernas (5.094 unit)

• Pengembang Indonesia (4.588 unit)

• Appernas Jaya (2.882 unit)

H. 5 Pengembang Terbaik Rumah Bersubsidi

1. PT Abadi Mukti Kirana – Perumahan Kota Baru Arjosari, Kab. Bandung, Jawa Barat

2. PT Royal Persada Property – Perumahan Pondok Sejahtera, Kab. Maros, Sulawesi Selatan

3. PT Indah Cemani Raya – Perumahan Griya Sutera Balaraja, Kab. Tangerang, Banten

4. PT Lan Sena Jaya – Perumahan Benteng Mutiara Mas, Kab. Purwakarta, Jawa Barat

5. PT Bangun Famili Sejahtera – Perumahan Griya Family, Kab. Bekasi, Jawa Barat

I. Lembaga/Organisasi Masyarakat/Yayasan

• Zulfi Syarif Koto (The HUD Institute)

• Dr. Muhammad Mufti Mubarok (Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

• Niti Emiliana (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

J. Pengukuhan Forum Komunikasi

Forum Komunikasi Rumah Subsidi

• Agus Wahyudi (Ketua) – Perumahan Pesona Kahuripan I Bogor

• Vredo A. Putra (Wakil Ketua) – Perumahan Pondok Angsana Indah

• Ade Iwa Wiwaha (Korwil DKI Jakarta & Banten) – Perumahan Taman Baru Kemeranggen

• Mangala Bagdjamulia Djuanda (Korwil Jawa Barat) – Perumahan Kota Baru Arjasari

Forum Komunikasi Rumah Susun

• Adjit Lauhatta (Ketua)

• Edwin Oktaviary Gobel (Wakil Ketua)

• Ali Sabana (Korwil Jawa Barat)

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Dalam peresmian program bedah 500 rumah di Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti ironi pembangunan. Ia mengapresiasi kontribusi PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi, namun menyebut absennya negara dalam menyediakan hunian dan pendidikan dasar. Ia menilai, meski pajak sudah dipungut, kebutuhan dasar warga justru dipenuhi swasta, bukan pemerintah.

“Kenyataan, renovasi rumah dan fasilitas pendidikan dilakukan swasta menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya bagi rakyat. Padahal (negara) sudah memungut pajak, tapi mengapa rumah dan sekolah justru harus dibangun pengusaha? Itu tandanya negara belum hadir menyelesaikan problematik dasar warga,” kata Dedi, dalam acara peresmian program bedah 500 rumah dan renovasi sekolah yang diinisiasi oleh PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di Kota Bekasi, Kamis, 21/8.

Dedi juga menyoroti kondisi ironis Jawa Barat, di mana kesenjangan infrastruktur pendidikan dan hunian masih nyata, bahkan di kota besar seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Ia menyebut banyak sekolah dasar yang belum memiliki toilet layak, sementara akses ke jenjang SMA pun masih terbatas.

“Ini bukan terjadi di pelosok, tapi di pusat kota,” ujarnya. Karena itu, ia mendesak pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan yang terintegrasi dengan jumlah penduduk.

Sebagai solusi, Pemprov Jawa Barat disebut telah mengalihkan anggaran dari pos-pos non-esensial, seperti perjalanan dinas dan rapat di hotel, untuk membiayai pembangunan pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Dedi mengapresiasi kontribusi Summarecon dan Buddha Tzu Chi. Ia menyebut keduanya sebagai contoh pengusaha yang tidak hanya mengejar keuntungan.

“Hari ini saya melihat Summarecon dan Tzu Chi, bukan pengusaha serakah, tetapi pengusaha yang berbagi,” katanya.

Dedi juga menyinggung pihak-pihak yang kerap mengkritik kedekatannya dengan konglomerat, dengan menegaskan bahwa kolaborasi semacam ini justru membawa manfaat nyata, mulai dari perbaikan rumah, sekolah, hingga penanganan banjir.

Summarecon: Usia Emas untuk Berbagi

Pada kesempatan yang sama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebut program ini sebagai bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta. Ia menegaskan, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus bergantung penuh pada APBN, melainkan bisa didorong melalui semangat gotong royong.

Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Program Tiga Juta Rumah. Maruarar berharap semakin banyak pengusaha yang terlibat dalam misi perumahan rakyat.

Sementara itu, President Director Summarecon, Adrianto P. Adhi, menjelaskan bahwa program bedah rumah dan renovasi fasilitas umum merupakan bagian dari perayaan HUT ke-50 perusahaan. Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kota dan Kabupaten Bekasi direnovasi dengan anggaran Rp15 miliar, ditambah 11 fasilitas umum senilai Rp7,5 miliar.

“Kontribusi perusahaan bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusia dan kehidupan yang lebih baik,” ungkap Adrianto.

Program ini lanjutnya melibatkan mitra, vendor, dan kontraktor yang secara sukarela ikut ambil bagian. Direktur Summarecon, Sharif Benyamin, menambahkan bahwa standar pembangunan Summarecon tetap dijaga, dengan penekanan pada keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

 

BOGOR, KORIDOR.ONLINE – Perubahan pola pikir masyarakat dalam memilih hunian kini semakin mengarah pada kualitas hidup yang seimbang dengan alam, kenyamanan, dan kemudahan akses menuju pusat kota. Berdasarkan survei Indonesia Property Watch, permintaan rumah di kisaran harga Rp1 miliar–Rp2 miliar meningkat 18 persen pada kuartal pertama 2025. Mayoritas pembelinya adalah generasi usia 25–45 tahun yang mencari hunian nyaman, tenang, dan memiliki ruang fleksibel untuk menunjang produktivitas sekaligus gaya hidup modern.

Melihat tren tersebut, Sinar Mas Land memperkenalkan visi baru melalui revitalisasi Rancamaya menjadi destinasi hunian resor premium di Kota Bogor. Terletak di lahan seluas 500 hektare, Rancamaya Golf Estate menghadirkan konsep hunian bernuansa pegunungan alami dengan udara sejuk dan lingkungan hijau.

Sejak akuisisi dari PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada Oktober 2024, Sinar Mas Land telah melakukan serangkaian pembaruan, mulai dari pelebaran gerbang utama, penambahan lampu penerangan di area boulevard, pembukaan kawasan komersial, hingga rejuvenasi R Hotel dan Rancamaya Golf & Country Club. Peningkatan infrastruktur juga dilakukan untuk mempermudah akses, termasuk perbaikan jalan dan jaringan utilitas.

Mengusung tagline Life at its Peak, Rancamaya memaknai “puncak” dalam dua hal. Pertama, secara geografis berada di ketinggian 430 mdpl, menjadikannya salah satu kawasan tertinggi di Bogor dengan udara lebih bersih dan panorama Gunung Salak serta Gunung Gede Pangrango. Kedua, secara simbolis menggambarkan pencapaian tertinggi dalam hidup—memiliki hunian di Rancamaya adalah wujud kesuksesan sekaligus pilihan gaya hidup harmonis dengan alam.

Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta, menjelaskan bahwa pengembangan Rancamaya akan berlangsung berkelanjutan dengan mempertahankan kontur alam dan pohon-pohon yang telah tumbuh puluhan tahun.

“Kami masih memiliki cadangan lahan 150 hektare untuk pengembangan jangka panjang, mulai dari klaster hunian premium, area komersial, fasilitas gaya hidup, hingga optimalisasi ruang terbuka hijau,” ungkapnya.

Salah satu produk yang mendapat sambutan positif adalah klaster Amadeus Signature yang diluncurkan 10 September 2024, dengan harga mulai Rp1,4–Rp2,6 miliar. Pada kuartal ketiga 2025, Sinar Mas Land akan merilis hunian berdesain klasik modern untuk segmen menengah-atas.

Rancamaya juga telah dilengkapi fasilitas penunjang gaya hidup, seperti Rancamaya Golf & Country Club dengan lapangan 18 hole rancangan arsitek golf internasional Ted Robinson, sport club modern, sekolah bertaraf internasional HighScope Indonesia, serta R Hotel Rancamaya—hotel bintang empat dengan 132 kamar dan 6 villa.

Dari sisi konektivitas, Rancamaya hanya berjarak satu jam dari Jakarta melalui Exit Tol Ciawi, dan 200 meter dari gerbang Tol Bocimi. Kehadiran North Gate mempercepat akses ke pusat Kota Bogor melalui Jalan Batu Tulis, sementara Jalan Raya Tajur menghubungkan langsung ke berbagai pusat bisnis dan komersial di sekitarnya.

SERANG, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang, Banten, pada Sabtu (9/8/2025) ke salah satu perumahan subsidi dengan kualitas baik, yakni Perumahan Arsol Land di Kota Serang, Banten.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bertemu langsung dengan pengembang yang dinilai memiliki kepedulian tinggi, dengan program gratis BPHTB, tanpa biaya notaris, dan tanpa uang muka.

Menurut Menteri Ara, Rumah contoh yang dibangun di kawasan ini memiliki kualitas yang sangat baik, dengan dinding ganda, atap tinggi setinggi 3 meter, serta jalan lingkungan yang sedang dalam proses pembangunan.

Menteri PKP juga mengucapkan terima kasih kepada pengembangnya,  Dr. Andriliwan Muhammad,  yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), atas kontribusinya membangun rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat Kota Serang. Ia menegaskan agar semangat para pengembang rumah subsidi terus dijaga untuk menghadirkan hunian layak dan nyaman bagi rakyat.

“Siapa bilang perumahan subsidi itu hanya dibangun asal-asalan dan tidak berkualitas? Bangunan rumah contoh yang dibangun Arsol Land ini bagus sekali, temboknya dobel, dan juga punya atap yang tinggi yakni setinggi 3 meter dan jalannya juga ini dalam proses Pembangunan. Kualitasnya seperti rumah komersial,” puji Ara.

Kualitas Setara Rumah Komersal

Pengembang Perumahan Arsol Land, Andre Bangsawan, demikian akrab disapa,mengucakan terimakasih atas kunjungan Menteri PKP dan rombongan. Ia memuji gerak gesit Menteri Ara dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi saalah satu program Presiden Prabowo Subianto,

“Alhamdulilah, Perumahan Arsol Land yang dikembangkan anggota Appernas Jaya dikira Menteri PKP rumah komersil, padahal rumah subsidi. Kami sebagai pengembang menjalankan aturan  pemerintah membangun rumah subsidi dengan kualitas baik. Pembangunan rumah subsidi harus mengutamakan kualitas dan kebahagiaan penghuninya, bukan sekadar mengejar keuntungan, seperti pesan Menteri Ara,” ungkap Andre.

Pada kunjungan kerja di Kota Serang, Banten, Menteri  PKP datang bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati serta sejumlah CPNS Kementerian PKP. Rombongan meninjau sejumlah perumahan bersubsidi yang dinilai memiliki kualitas yang baik. Para CPNS diajak untuk melakukan kunjungan lapangan mengecek rumah subsidi yang dibangun pengembang perumahan antara lain di Perumahan Puri Harmoni Indah, Perumahan Arsol Land, Perumahan Harmoni Residence dan Perumahan Puri Delta Angsana.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada delapan pegawai Kementerian Dalam Negeri yang telah melakukan akad Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan penerima rumah subsidi. Dari cerita para pegawai, angsuran KPR FLPP rata-rata hanya Rp1,7 juta per bulan—lebih murah dibanding biaya sewa rumah yang umumnya mencapai Rp2–3 juta per bulan.

“Memiliki rumah subsidi ternyata lebih mudah dan murah dibanding mengontrak. Ini bukti nyata bahwa program ini menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Maruarar.

Berdasarkan data, dari kuota 2.000 unit rumah subsidi untuk pegawai Kemendagri, sebanyak 1.190 pegawai telah mendaftar KPR FLPP dan 50 di antaranya telah akad kredit.

Penyerahan kunci rumah subsidi ini menjadi bagian dari Program Rumah untuk Pegawai Kemendagri yang juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan BP Tapera. Menteri PKP memuji dukungan penuh Mendagri terhadap Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan pro rakyat seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hanya 10 hari.

“Kolaborasi ini adalah bentuk karpet merah bagi rakyat. Dengan intervensi pendanaan KPR FLPP dari pemerintah pusat dan dukungan regulasi dari Kemendagri, kepemilikan rumah subsidi semakin mudah terwujud,” ungkap Maruarar.

Ia juga mengungkapkan rencana bersama Mendagri untuk memimpin rapat di Wamena pekan depan, membahas pembangunan 2.000 rumah bagi masyarakat dan kepala suku di Papua Pegunungan. Program serupa akan diperluas ke Kaltara, NTT, dan Aceh sebagai wujud pemerataan dan keadilan sosial.

Mendagri Tito Karnavian menyambut baik sinergi tersebut. Ia bahkan menginstruksikan pimpinan eselon untuk mendata seluruh pegawai yang belum memiliki rumah agar segera memanfaatkan fasilitas KPR FLPP.

“Banyak ASN Kemendagri yang belum punya rumah. Dengan KPR FLPP, mereka bisa memiliki rumah pertama dengan cicilan yang terjangkau,” kata Tito.

Pemerintah berharap melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, Program 3 Juta Rumah dapat berjalan sukses, membuka lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.