Aktual

JAKARTA – Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (P3RSI) resmi menetapkan kembali Adjit Lauhatta sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV P3RSI yang digelar di Jakarta, Rabu (28/5).

Kepemimpinan Adjit yang sebelumnya telah menjabat selama dua periode dinilai sukses membawa P3RSI ke arah yang lebih kuat dan solid. Sesuai Anggaran Dasar organisasi, seorang ketua yang telah dua periode memimpin masih dapat dipilih kembali, jika memperoleh persetujuan lebih dari 50 persen anggota. Dalam Munas kali ini, dukungan mayoritas yang solid diberikan kepada Adjit, yang dinilai mampu mempertahankan arah organisasi di tengah tantangan kompleks pengelolaan rumah susun.

Munas IV P3RSI diresmikan oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitra Nur yang mewakili Menteri PKP Maruarar Sirait berhalangan hadir.

BACA JUGA: Stakeholder Perumahan Bahas Perumusan Aset Negara Dukung Program Perumahan 3 Juta Rumah

Perhelatan akbar P3RSI ini sendiri menjadi forum tertinggi organisasi yang tidak hanya memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi tata kelola rumah susun yang profesional, transparan, dan partisipatif. Munas ini juga menandai perjalanan 13 tahun P3RSI sejak pertama kali didirikan.

“Tahun ini, P3RSI genap berusia 13 tahun. Dari awal berdiri hanya beranggotakan 31 PPPSRS, kini kami memiliki 45 anggota aktif. Kami juga telah membentuk DPD di dua provinsi strategis: Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam waktu dekat, DPD lainnya tengah dipersiapkan di kota-kota besar seperti DKJ, Banten, Jawa Tengah, Makassar, Batam, dan Medan,” kata Adjit Lauhatta kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa P3RSI tak hanya menjadi organisasi payung bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), namun juga hadir sebagai mitra kritis pemerintah dalam menyikapi berbagai regulasi yang memengaruhi pengelolaan rumah susun.

BACA JUGA: BCA Salurkan Dana CSR Untuk Rehabilitasi Rumah Prajurit TNI AD

“Kami aktif memberi masukan terhadap berbagai regulasi, dari Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur. Salah satu capaian penting adalah advokasi kami terkait pengenaan PPN atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Setelah proses panjang, keluar Nota Dinas Nomor ND-4/PJ/PJ.02/2025 yang menyatakan bahwa IPL tidak dikenai PPN,” ungkapnya.

Di bidang layanan dasar, P3RSI juga berhasil memperjuangkan keadilan tarif air bagi warga rumah susun melalui kerja sama dengan PAM Jaya.

“Lewat dialog intensif, kami berhasil mendorong penandatanganan MoU mengenai program penagihan langsung ke unit hunian. Ini memastikan warga rumah susun tak lagi dibebani tarif batas atas yang tidak adil,” tambah Adjit.

Munas IV kali ini mengangkat tema strategis: “Konsolidasi dan Penguatan Organisasi PPPSRS dalam Menghadapi Tantangan Pengelolaan Rumah Susun Kini dan Nanti.” Tema ini mencerminkan urgensi memperkuat sinergi dan koordinasi antar anggota organisasi untuk menjawab tantangan tata kelola hunian vertikal yang semakin kompleks.

BACA JUGA: Resmi Dibuka, Sekolah Bakti Mulya 400 Cibubur, Lengkapi Institusi Pendidikan Berkualitas di Kawasan Timur Cibubur

Sebagai bagian dari rangkaian acara, P3RSI juga menggelar talk show bertajuk “Menuju Tata Kelola Rumah Susun yang Transparan dan Partisipatif: Menakar Harapan dari Permen 4/2025.” Narasumber yang hadir adalah: Akbar Pandu Kasubdit Perlindungan Konsumen Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H. Pakar Regulasi Rumah Susun, dan Mukti Andriyanto, Plt. Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat, DPRKP DKI Jakarta.

Menutup acara, Adjit mengajak seluruh peserta Munas IV untuk menjadikan forum ini sebagai ajang konsolidasi strategis, bukan sekadar agenda formalitas tahunan.

“Kita harus menyatukan visi, menyusun program kerja yang realistis dan berdampak, serta memilih kepengurusan yang mampu membawa P3RSI ke level berikutnya: lebih solid, responsif, dan berdaya saing,” tandasnya.

Dengan terpilihnya kembali Adjit Lauhatta, harapan besar pun tersemat pada keberlanjutan transformasi P3RSI sebagai organisasi yang adaptif dan progresif dalam menjawab tantangan pengelolaan rumah susun di Indonesia.***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendukung penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh Bank Central Asia (BCA) untuk untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD. Adanya kerjasama antara BCA dan TNI AD diharapkan dapat mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD yang bertugas menjaga keamanan wilayah NKRI.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari BCA untuk mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD melalui penyaluran CSR,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Presiden Direktur BCA dengan KASAD di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyaksikan secara langsung prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyaluran Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD antara Tentara Nasional Angkatan Darat yang diwakili Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan PT. Bank Central Asia Tbk yakni Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dan Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (26/5/2025) malam.

Menurut Menteri PKP, penyaluran CSR ini merupakan bentuk kepercayaan perbankan khususnya BCA sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia kepada pemerintah khususnya Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian PKP sebagai operator atau pembangun, membuat aturan, dan sebagai fasilitator akan terus mendorong Program 3 Juta Rumah. Dalam hal ini kami terus berupaya membangun kepercayaan dari semua sektor agar mendukung program perumahan bagi masyarakat,” katanya

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, BCA siap mendukung Program 3 Juta Rumah karena menilai Program tersebut merupakan program yang pro rakyat. Selain itu, dengan pembangunan rumah layak huni akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami harap dengan penyaluran CSR ini akan mendorong lebih banyak perusahaan swasta lainnya untuk melakukan hal yang sama. Apalagi CSR ini untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang memang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc menerangkan, TNI AD sudah ada program perbaikan rumah sebanyak 2.000 rumah yang sudah diperbaiki sejak tahun lalu. Dari data TNI AD terdapat 4.000 rumah rusak berat.

“Kami terus berupaya menyelesaikan hunian yang rusak ini secara bertahap. Adanya komitmen BCA ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan rumah para prajurit TNI,” katanya.

Terkait dengan data rumah yang akan direhabilitasi lewat CSR BCA akan diawali dari daerah timur yakni perbatasan di NTT dan Kalbar.

“Sebanyak 51 persen prajurit TNI belum memiliki rumah, dan sebagian rumah prajurit yang ada dalam kondisi rusak berat. Kami tentu senang karena dapat bekerja sama dengan BCA dan berharap para prajurit bisa memiliki rumah layak huni,” harapnya.

JAKARTA – Pengelolaan Apartemen Kalibata City secara resmi diserahterimakan dari pihak pengembang kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kalibata City. Momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan kawasan hunian superblok di Jakarta Selatan tersebut.

Kepengurusan PPPSRS Kalibata City sejati sudah terbentuk sejak 13 Desember 2023, namun  pencatatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta  baru pada Desember 2024.

Menurut Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka, sejak terbentuk di Desember 2023, sebenarnya secara operasional pengelolaan benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama kawasan Kalibata City sudah dipegang oleh PPPSRS. Serah terima ini meliputi aspek fisik, administratif, dan keuangan, sekaligus menandai pengalihan pengelolaan secara penuh kepada warga melalui badan hukum PPPSRS.

BACA JUGA: Pacific Garden, Investasi Cerdas di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

”Nah setelah ada pencatat, maka pada hari ini dilakukan serah terima secara resmi dan menyeluruh. Acara hari ini hanya seremoni dari serah terima dari pengembang ke pengurus PPPSRS Kalibata City,” kata Musdalifah dalam acara Serah Terima Developer – PPPSRS Apartemen Kalibata City, Kamis, 15 Mei 2025, di Jakarta Selatan.

Seremoni serah terima dilakukan oleh Direktur Utama PT. Pradani Sukses Abadi (developer) Budi Yanto Lusli kepada Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka. Acara tersebut juga disaksikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta, Chief Operating Officer (COO) Inner City Management (ICM) Krisdiarto Adi Pranoto, General Manager Kalibata City Martiza Melati, dan sejumlah pengurus dan pengawas PPPSRS, serta perwakilan warga.

Dalam sambutannya, Musdalifah mengatakan, serah terima ini merupakan kado terindah untuk warga Kalibata City setelah perjuangan panjang membentuk PPPSRS, yang akhirnya berhasil terbentuk pada Desember 2023.

BACA JUGA: Asaki: Program 3 Juta Rumah Dongkrak Industri Keramik Nasional

“Sejak dihuni pertama kali pada 2011, kami terus bergandeng tangan untuk membentuk PPPSRS dengan proses yang panjang. Namun hari ini, setelah segala usaha dan doa, perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil yang nyata,” ujar Musdalifah.

Ia juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari pihak pengembang dan konsultan pengelola selama masa transisi, yang telah membantu memfasilitasi proses pembentukan PPPSRS dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan demi memastikan transisi berjalan lancar dan sesuai regulasi.

Musdalifah pun mengajak seluruh pengurus dan pengawas untuk menjaga amanah dan marwah PPPSRS ke depan. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan fokus untuk terus memperbaiki kualitas hunian yang aman dan nyaman.

“Kalau di luar sana masih ada yang mencoba memecah belah, tidak usah didengar. Kita sudah sampai pada tahap ini, sekarang saatnya kita jaga dan rawat bersama.” tambah Musdalifah.

BACA JUGA: Ketua PPPSRS Kalibata City: Pilgub DKI Jakarta 2024 Berlangsung Lancar dan Kondusif

Sementara itu, General Manager Kalibata City Martiza Melati menyebut momen ini bukan sekadar tonggak sejarah tetapi juga fenomena yang patut dicontoh bagi apartemen lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi dengan warga dalam membentuk PPPSRS di Kalibata City merupakan bukti bahwa proses transisi pengelolaan bisa berjalan baik jika dilandasi dengan niat dan komunikasi yang baik.

“Sejak saya ditugaskan ke Kalibata City pada 2021, saya membawa mandat untuk membantu menjembatani pembentukan PPPSRS. Alhamdulillah, proses tersebut berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari keterbukaan dan semangat kebersamaan yang terbangun dengan para warga,” ujar Martiza. ***

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE – Sebagai pemimpin di industri granite tiles, Niro Granite kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Prinsip ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi sudah tertanam dalam setiap aspek bisnis — mulai dari proses produksi hingga kontribusi sosial bagi masyarakat.

Sejumlah pencapaian bergengsi berhasil diraih, memperkuat posisi Niro Granite sebagai perusahaan yang patuh pada standar global. Sertifikasi ISO 50001 (Manajemen Energi), Environmental Product Declaration (EPD) yang mengungkap transparansi komponen produk dan dampak lingkungannya, hingga Green Label Certificate adalah bukti nyata dedikasi perusahaan dalam menghadirkan produk yang ramah lingkungan, hemat energi, dan bertanggung jawab secara sosial.

Pada Mei 2025, Niro Granite ikut ambil bagian dalam pameran arsitektur dan desain bergengsi ARCH:ID 2025. Momentum ini dimanfaatkan untuk semakin menggaungkan pesan keberlanjutan kepada khalayak luas. Di ajang ini, Niro Granite menghadirkan booth eksklusif hasil rancangan Ary Indra, arsitek ternama Indonesia yang dikenal dengan pendekatan desain kontekstual dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi cermin sinergi indah antara arsitektur, estetika, dan kepedulian lingkungan.

Tak berhenti di situ, Niro Granite juga memperkenalkan tiga lini produk terbaru: Troy, Serena, dan Suave. Ketiganya dirancang dengan mengutamakan kualitas, estetika, sekaligus aspek keberlanjutan — mulai dari pemilihan bahan baku ramah lingkungan hingga proses produksi yang efisien energi.

Selain fokus pada lingkungan, Niro Granite juga aktif menjalankan tanggung jawab sosial. Salah satu inisiatif terbarunya adalah kolaborasi dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten untuk mendukung penyediaan fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi Niro Granite, semangat giving back to the community bukan sekadar program, tetapi bagian dari identitas perusahaan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar tren, tetapi fondasi strategis bagi pertumbuhan Niro Granite. Kami percaya bahwa inovasi yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Choong Ee Ren, CEO Niro Granite Indonesia.

Dengan mengintegrasikan produksi hijau, inovasi produk berkelanjutan, partisipasi aktif dalam pameran industri, hingga komitmen sosial yang konsisten, Niro Granite terus membuktikan diri sebagai perusahaan visioner dan bertanggung jawab — tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga di panggung internasional.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Industri properti merupakan salah satu penghela pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi di sektor properti menyerap lapangan kerja, dan turut menggerakkan 185 industri terkait, mulai dari bahan bangunan hingga peralatan rumah tangga.

Mengutip data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang Tahun 2024, realisasi investasi properti di subsektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran mencapai total Rp 122,9 triliun, atau menempati peringkat empat besar dari total 23 subsektor. Dari investasi itu, proyek yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat berjumlah 20.017 proyek, sedangkan dari penanaman modal asing (PMA) 17.818 proyek.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA), Dr. Andriliwan Muhamad optimis industri properti nasional tahun 2025 akan terus bertumbuh. Subsektor residensial menurutnya akan terus tumbuh karena merupakan kebutuhan dasar.

“Dalam beberapa bulan ini, saya melihat pertumbuhan pasar properti mulai bergairah. Terjadi peningkatan transaksi khususnya sektor rumah subsidi. Hal itu karena dukungan adanya program 3 juta yang menjadi program unggulan pemerintah Prabowo di sektor perumahan, “ terang Andriliwan Muhamad, yang akrab disapa Andre Bangsawan.

Andre merujuk pengembangan rumah subsidi, khususnya di daerah di luar pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Program 3 juta rumah dan berbagai dukungan yang diberikan pemerintah membuat pengembang kembalinya bergairah membangun.

“Perusahaan saya, juga sudah mulai membangun dibeberapa daerah khususnya di wilayah timur Indonesia, NTB, Gorontalo. Sedangkan di pulau Jawa ada di Kota Serang. Target tahun ini, kami akan membangun sebanyak 1.500 unit rumah di daerah Serang dan Sulawesi,” papar bos Arsol Grup Nusantara itu.

Indonesia dengan dominasi penduduk usia produktif dan pasar yang bertumbuh merupakan keunggulan tersendiri. Tahun ini lanjut Andre akan menjadi pembuktian bagi pengembang untuk menawarkan produk terbaik demi menjawab kebutuhan Masyarakat

Sementera itu sejumlah emiten properti  juga optimistis dengan kinerja industry properti. PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) misalnya, mengaku optimistis kinerja industri properti masih akan baik-baik saja di tahun 2025 karena kredit kepemilikan rumah (KPR) dari perbankan masih menawarkan bunga single digit. Apalagi, pemerintah masih melanjutkan program PPN DTP untuk pembelian rumah.

Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi menjelaskan stabilitas ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan stabilitas nilai tukar rupiah hal yang akan mempengaruhi industri.

“Kami business as usual, pembangunan masih jalan terus, pencarian proyek-proyek baru masih terus berjalan,”pungkasnya, seperti dikutip kontan.

KENDAL, KORIDOR.ONLINE—Kolaborasi tanpa henti terus digaungkan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Bank BTN (Persero) Tbk.

Kali ini menggandeng Kementerian Kesehatan guna memfasilitasi Tenaga Kesehatan Indonesia untuk memiliki rumah pertamanya melalui KPR Bersubsidi Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penyerahan kunci rumah dilaksanakan secara simbolis pada Senin (28/4) di Perumahan Delta Asri Kendal Jawa Tengah diikuti secara serentak di delapan titik yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi Aceh, Sumatera Utara, Karawang, Pontianak, Kupang, Jawa Tengah dan Papua bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, Komisioner BP Tapera, Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Consumer Banking Bank BTN (Persero) Tbk. Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan di era Presiden Prabowo pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan rumah berkualitas bagi rakyat .

“Saat ini rumah subsidi disiapkan petani, nelayan, tenaga migran dan tenaga Kesehatan Indonesia, ke depan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN sedang mempersiapkan skim sehingga ART juga bisa memiliki rumah bersubsidi,” ungkapnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP dan BP Tapera untuk kuota 30 ribu yang disiapkan untuk Tenaga Kesehatan Indonesia. Dimana terdiri dari sebanyak 15.000 unit rumah untuk Perawat, 10.000 unit rumah untuk Bidan dan 5.000 unit rumah bagi tenaga Kesehatan Indonesia.

“Kami berharap tidak hanya rumah yang dibangun tetapi juga perumahan yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan dan hiburan,” ujarnya menyarankan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang turut hadir dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tahun 2025, Jawa Tengah memiliki target rumah subsidi sebanyak 20 ribu dengan menggunakan bahan dari sampah yang didaur ulang.

“Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini maka Satu KK, Satu Rumah layak Huni dapat terwujud,”ujar Gubernur Jawa Tengah optimis.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa saat ini BP Tapera dan Kementerian PKP terus berkolaborasi dan melakukan langkah solid menggandeng berbagai Kementerian dan Lembaga ini secara intensif dan tanpa menunggu waktu lama dapat diwujudkan termasuk dengan Kementerian Kesehatan.

“Ini merupakan wujud nyata atas gerak cepat kolaborasi lintas sektor pada ekosistem perumahan,” ungkapnya. Segmentasi penyaluran dana FLPP terus dilakukan guna mempercepat penyaluran dana FLPP yang tahun ini ditargetkan mencapai 220 ribu unit rumah. Bahkan ke depan, Kementerian PKP akan menaikkan jumlah penyaluran seiring dengan penambahan penghasilan bagi MBR untuk memiliki rumah subsidi.

Terhitung 28 April 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk rumah subsidi sebanyak 76.603 unit rumah senilai Rp9,47 Triliun. Khusus untuk provinsi jawa Tengah, kinerja penyaluran KPR subsidi periode 1 Januari – 28 April 2025 menduduki posisi kedua secara nasional yaitu sebanyak 6.832 unit rumah senilai Rp812, 94 miliar.

“Saat ini semakin besar peluang masyarakat untuk memiliki rumah subsidi karena pemerintah telah menaikkan batas penghasilan MBR mulai dari batas atas Rp8,5 juta per bulan hingga Rp14 juta per bulan berdasarkan 4 zonasi wilayah. Segera saja menfaatkan peluang ini karena kuota masih banyak tersedia. Yang penting memenuhi persyaratan yang ada dan belum memiliki rumah,” papar Komisioner Heru menambahkan

“Ini merupakan wujud nyata atas gerak cepat kolaborasi lintas sektor pada ekosistem perumahan,” ungkapnya. Segmentasi penyaluran dana FLPP terus dilakukan guna mempercepat penyaluran dana FLPP yang tahun ini ditargetkan mencapai 220 ribu unit rumah. Bahkan ke depan, Kementerian PKP akan menaikkan jumlah penyaluran seiring dengan penambahan penghasilan bagi MBR untuk memiliki rumah subsidi.

Terhitung 28 April 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk rumah subsidi sebanyak 76.603 unit rumah senilai Rp9,47 Triliun. Khusus untuk provinsi jawa Tengah, kinerja penyaluran KPR subsidi periode 1 Januari – 28 April 2025 menduduki posisi kedua secara nasional yaitu sebanyak 6.832 unit rumah senilai Rp812, 94 miliar.

“Saat ini semakin besar peluang masyarakat untuk memiliki rumah subsidi karena pemerintah telah menaikkan batas penghasilan MBR mulai dari batas atas Rp8,5 juta per bulan hingga Rp14 juta per bulan berdasarkan 4 zonasi wilayah. Segera saja menfaatkan peluang ini karena kuota masih banyak tersedia. Yang penting memenuhi persyaratan yang ada dan belum memiliki rumah,” papar Komisioner Heru menambahkan

SENTUL, KORIDOR, ONLINE – Dipasarkan sejak akhir tahun lalu, D’Amandita (41 hektar), hunian berkonsep  eco living yang dikembangkan oleh PT Artha Alam Prima Lestari (PT AAPL) itu menyita perhatian Masyarakat. Kawasan hunian yang berlokasi di Jl Raya Alternatif Puncak 2 itu sudah ludes terjual sebanyak 300 unit dalam waktu hanya beberapa bulan semenjak diperkenalkan ke publik.

“Sejak pertamakali diperkenalkan 2 klaster A dan B diminati pembeli. Kecepatan penjualan ini karena D’Amandita memberikan produk yang berbeda dengan yang lain,” ungkap Nurul Yaqin Direktur Marketing PT Artha Alam Prima Lestari (PT AAPL), dalam acara grand launching D’Amandita pada Sabtu (26/4).

Seperti diketahui PT AAPL merupakan bagian dari Humpuss. Dan D’Amandita merupakan proyek pertama perusahaan ini. Namun, salah satu pemegang saham PT AAPL sudah mengembangkan proyek di kawasan Bekasi, Jawa Barat hingga 10 proyek.

D’Amandita Sentul dikembangkan di atas lahan seluas 41 hektar dengan konsep “Smart Living Pure Nature”. D’Amandita Sentul dalam pembangunannya memiliki perencanaan terpadu dengan menggunakan teknologi canggih yang akan menghasilkan hunian berkualitas terbaik untuk masyarakat.

D’Amandita Sentul juga memiliki konsep lingkungan yang berkelanjutan yang akan mendukung kelangsungan hidup lingkungan untuk kehidupan masa depan.

Hal ini sejalan dengan Visi PT AAPL, menjadi pengembang yang terdepan dalam inovasi baru dan menjadikan hunian rumah yang aman, nyaman dan asri.

Sentul, Sunrise Property

Sebagai salah satu kawasan penyangga Jakarta yang saat ini menjadi pilihan masyarakat dalam memilih tempat tinggal atau pun juga investasi properti kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, tak dipungkiri diminati Masyarakat. Khususnya dalam 5 tahun terakhir, pembangunan perumahan di Sentul kian agresif dan saat pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu, perumahan di kawasan Sentul kian bertambah.

Nurul menyatakan, selain memiliki kondisi lingkungan dan alam yang bagus, kawasan Sentul didukung oleh infrastruktur yang baik seperti adanya 2 pintul tol yaitu Sirkuit Sentul dan Sentul Selatan. Selain itu nantinya juga akan ada jalur LRT di kawasan Sentul.

“Sehingga infrastruktur menjadi kunci perkembangan kawasan Sentul dan menjadi daya tarik bagi konsumen, untuk investasi atau sebagai tempat tinggal,” jelas Nurul Yaqin yang menyatakan kawasan Sentul saat ini adalah area sunrise property .

Sementara Nenta Paeng Direktur Utama PT AAPL menegaskan, perkembangan Sentul dalam beberapa tahun terakhir ini terkerek naik karena banyaknya  pengembang yang mengembangkan perumahan di Sentul. Menariknya, pengembangan yang dilakukan menyasar segmen menengah atas dengan produk yang bagus dan memiliki konsep menarik.

“Pengembang besar sudah banyak masuk ke kawasan Sentul hingga ke ujung tol Jagorawi. Karena secara geografis keberadaan ruas tol Jagorawi menguntungkan kawasan Sentul. Fasilitas yang ada di kawasan Sentul pun sangat beragam, mulai dari rumah sakit, area wisata, sekolah, gaya hidup hingga kuliner yang kian beragam,” jelas Nenta.

Nurul menambahkan, ketertarikan masyarakat untuk tinggal di Sentul salah satunya karena faktor emosional dengan lingkungan yang hijau, udara yang segar di Sentul. Untuk itu kami mengembangkan proyek D’Amandita karena mengikuti kebutuhan market.

“Sebelumnya, pasar atau konsumen saat pandemi terbiasa dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga, mencari udara yang segar hingga mencari rumah yang sehat dengan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat. Makanya kita hanya memanfaatkan 45% kawasan D’Amandita untuk bangunan, selebihnya area terbuka,” jelasnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Untuk memperluas akses dan keterjangkauan kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah menetapkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR. Regulasi ini ditandatangani pada 17 April 2025 dan resmi diundangkan pada 22 April 2025.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa peraturan ini memberi peluang lebih besar bagi MBR untuk mendapatkan rumah layak huni.

“Sebelumnya, ada masyarakat berpenghasilan tanggung yang belum bisa menikmati fasilitas FLPP. Dengan aturan baru ini, harapannya lebih banyak yang bisa mengakses pembiayaan,” ujarnya.

Penyesuaian Besaran Penghasilan MBR

Permen ini menetapkan kriteria penghasilan MBR berdasarkan zonasi wilayah, mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi geografis. Luas rumah maksimal yang diperbolehkan adalah 36 m² untuk rumah umum dan 48 m² untuk rumah swadaya.

Berikut pembagian besaran penghasilan MBR berdasarkan zonasi:

• Zona 1: Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, NTT, NTB

  • Tidak kawin: Rp8,5 juta

  • Sudah kawin dan peserta Tapera: Rp10 juta

• Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Babel, Kepri, Maluku, Maluku Utara, Bali

  • Tidak kawin: Rp9 juta

  • Sudah kawin dan peserta Tapera: Rp11 juta

• Zona 3: Seluruh wilayah Papua

  • Tidak kawin: Rp10,5 juta

  • Sudah kawin dan peserta Tapera: Rp12 juta

• Zona 4: Jabodetabek

  • Tidak kawin: Rp12 juta

  • Sudah kawin dan peserta Tapera: Rp14 juta

Cara Mengakses Program FLPP

WNI yang belum pernah menerima bantuan perumahan, belum memiliki rumah, dan memiliki penghasilan tetap dapat mengakses program ini melalui bank penyalur FLPP. Tahun ini, BP Tapera bekerja sama dengan 39 bank (7 bank nasional dan 32 BPD).

Pengajuan bisa dilakukan melalui aplikasi Tapera Mobile, yang memfasilitasi pencarian rumah dan KPR dengan uang muka mulai dari 1%, tenor hingga 20 tahun, dan rumah siap huni. Perlu dicatat, fasilitas FLPP hanya bisa dimanfaatkan sekali oleh pasangan suami istri.

Harga Rumah Subsidi Maksimal

• Jawa (di luar Jabodetabek) dan Sumatera: Rp166 juta

• Kalimantan: Rp182 juta

• Sulawesi: Rp173 juta

• Jabodetabek, Maluku, Bali, Nusa Tenggara: Rp185 juta

• Papua dan Papua Barat: Rp240 juta

Segera manfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah layak dan terjangkau!

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya jumlah pasangan muda, khususnya pengantin baru, yang belum memiliki hunian sendiri dan masih tinggal bersama orang tua atau mertua. Hal ini menurutnya tercermin dari peningkatan angka backlog perumahan di Indonesia yang kini mencapai 15 juta, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2025.

“Pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 290 juta jiwa di tahun 2025, disertai dengan peningkatan jumlah keluarga baru menjadi 93,1 juta, menyebabkan lonjakan kebutuhan akan hunian. Banyak dari keluarga muda ini akhirnya terpaksa tinggal bersama orang tua karena belum mampu memiliki rumah sendiri,” ujar Fahri dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Senin (21/4/2025) di Jakarta.

Fasilitasi Pembiayaan Renovasi untuk Keluarga Muda

Fahri mengajak sektor perbankan, khususnya Bank Tabungan Negara (BTN), untuk lebih aktif memberikan dukungan pembiayaan renovasi rumah, terutama bagi keluarga muda yang masih menumpang. Ia menilai, penambahan kamar di rumah orang tua dapat menjadi solusi sementara yang realistis.

“Bayangkan pasangan muda yang baru menikah, mereka butuh privasi. Kalau belum mampu punya rumah, paling tidak mereka bisa punya ruang sendiri di rumah orang tua. Di sinilah kredit renovasi menjadi penting,” ungkap Fahri sambil mengajak Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu, untuk mempertimbangkan skema pembiayaan mikro yang lebih fleksibel.

Ia juga menyarankan agar nominal kredit untuk renovasi tidak terlalu kecil. “Renovasi rumah saat ini sulit jika hanya didukung dana Rp20 juta. Diperlukan dukungan lebih agar kualitas hunian tetap terjaga dan layak ditempati,” tambahnya.

Backlog Perumahan Menjadi Tantangan Serius

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa berdasarkan laporan resmi dari BPS yang diterima oleh kementeriannya, jumlah backlog perumahan di Indonesia telah meningkat signifikan menjadi 15 juta unit. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi sebelumnya yang berkisar antara 9,9 juta hingga 12 juta.

“Angka 15 juta ini adalah jumlah keluarga yang saat ini masih mengantre untuk memiliki rumah. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan hunian semakin mendesak,” jelasnya. Selain backlog untuk rumah baru, BPS juga mencatat bahwa kebutuhan untuk renovasi rumah mencapai angka 26 juta.

Menurut Fahri, perubahan komposisi keluarga di Indonesia juga turut mempengaruhi kondisi ini. Berdasarkan data terbaru, jumlah rata-rata anggota keluarga mengalami penurunan dari lima orang menjadi 3,1 orang per rumah tangga di tahun 2025. Ini mengindikasikan bahwa struktur keluarga cenderung mengecil, namun kebutuhan akan rumah tetap meningkat.

“Mereka yang memasuki usia menikah dan membangun keluarga baru menghadapi tantangan berat dalam mengakses hunian yang layak. Ini perlu kita jawab dengan kebijakan dan dukungan yang konkret,” tutupnya.