Aktual

JAKARTA,KORIDOR–Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BTN kembali menunjuk Nixon LP Napitupulu menjadi Wakil Direktur Utama Bank BTN.Para pemegang saham juga mengangkat 3 komisaris baru yakni Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris, Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris dan Sentot A Sentausa sebagai Komisaris Independen. Sedangkan Eko D Heripoerwanto yang merupakan Komisaris diberhentikan secara hormat dari jabatannya.

“Kami optimistis jajaran baru ini akan solid membawa Bank BTN mencapai target sebagai The Best Mortgage Bank,” kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi persnya, Jakarta, Rabu (2/3).

Haru menjelaskan, dalam jajaran komisaris baru saat ini terdapat pejabat eselon I dari Kementerian PUPR dan Kementerian ATR BPN. Hadirnya dua pejabat pemerintah ini merupakan utusan dari pemegang saham yakni pemerintah.

Tujuannya agar kinerja perseroan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Termasuk mempermudah sinkronisasi program atau kebijakan pemerintah dengan program perusahaan.

“Jadi kita bisa memiliki keputusan yang tepat karena ada perwakilan pemegang saham dan dukungan dari pemerintah ke sektor perumahan,” katanya.

Wakil Direktur Utama BTN, Nixon menambahkan, jajaran kepengurusan baru ini akan semakin memperkuat sektor perumahan. Apalagi BTN memiliki penugasan khusus untuk memberikan kredit perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal dan hingga pelaku UMKM.

“Dari sisi kepengurusan ini pemerintah komit untuk memperkuat BTN dengan memberikan orang-orang yang kuat di sektor perumahan,” kata dia.

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Chandra M Hamzah

Wakil Komisaris Utama/Independen: Iqbal Latanro

Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen : Armand B Arief

Komisaris Independen : Sentot A Sentausa

Komisaris : Herry Trisaputra Zuna

Komisaris : Heru Budi Hartono

 Komisaris : Andin Hadiyanto

Komisaris : Himawan Arief Sugoto

Susunan Direksi

Direktur Utama : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

Direktur Finance : Nofry Rony Poetra

Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo

Direktur Distribution and Funding : Jasmin

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto

Direktur Consumer : Hirwandi Gafar

 

JAKARTA, KORIDOR –  Tahun 2022 ini pasar apartemen di Jakarta dan sekitarnya diprediksi terus tumbuh, dimana sebelumnya terpuruk saat wabah Covid-19 melanda dunia awal tahun 2020. Selain rumah tapak (landed house) dan ruang perkantoran, pasar apartemen di Jakarta ditenggarai paling terpukul.

Hal ini dapat dilihat, selama dua tahun (2020 dan 2021) hampir tidak ada developer yang berani merilis proyek apartemen baru. Meski begitu, di tahun 2021 kondisi pasar apartemen di Jakarta terus membaik dan akan berlanjut di tahun ini.

Berdasarkan riset Colliers International Indonesia memperkirakan tahun 2022 bisnis sektor properti akan kembali pulih. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sektor properti yang mulai membaik terlihat dari pergerakan ekonomi makro pada akhir tahun selama 2021, ini akan terus meningkat hingga 2022 dan mengakibatkan terjadinya kenaikan transaksi sektor properti. Membaiknya kondisi ini akan membuat kalangan developer makin confident untuk menaikkan tingkat harga yang stagnan selama situasi pandemi.

Senada dengan hasil riset tersebut, General Manager Marketing Ciputra Group, Andreas Raditya menyatakan, secara umum pasar apartemen di Jakarta tahun 2021 bergerak positif, terutama apartemen-apatemen di wilayah Jakarta Barat. Dia bahkan membagikan pandangannya untuk tahun 2022 ini pasar apartemen di Jakarta Barat akan meningkat signifikan.

BACA JUGA: BTN UJUNG TOMBAK PENYEDIAAN RUMAH RAKYAT

Menurut Radit, tahun 2021 kinerja pasar apartemen di Jakarta Barat tergolong cukup bersinar. Untuk apartemen Ciputra International kata Raditya, memiliki unit yang siap pakai atau ready stock, dengan demikian penjualan unit apartemennya dapat diikutkan dalam program diskon PPN (pajak pertambahan nilai) dari pemerintah.

“Dalam kondisi pandemi seperti ini, pencapain kami dinilai cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari insentif diskon PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian apartemen ready stock,” ungkap Radit, Rabu, 23 Februari 2022, di Jakarta.

“Di Ciputra International kami juga memberikan banyak keuntungan maksimal kepada konsumen. Selain fully furnish, kami juga memberikan fully elektronik, serta free IPL dan diskon PPN 50 persen hingga September 2022, serta program DP mulai dari 5 persen,” jelas Raditya.

Menurutnya, saat ini konsumen properti, baik end-user maupun investor sudah pintar menyeleksikan produk dan pengembang mana yang aman dan menjanjikan “cuan” yang tinggi. Hal lain yang tidak kalah penting dan diperhatikan oleh konsumen adalah track record dan performance pengembang properti itu sendiri serta beragam kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di masa sekarang.

BACA JUGA: Skema Sewa Beli Jadi Opsi BTN Tingkatkan Pembiayaan KPR

Ciputra International berada di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat. Dengan konsep superblock yang terdiri dari perkantoran, hunian (apartemen), dan nantinya juga akan ada hotel dengan total luas lahan 7,4 hektar.

Harga unit apartemen di Tower San Fransisco mulai dari Rp1,2 miliar untuk 1 bedroom, 2 bedroom Rp2 miliaran, dan 3 bedroom Rp3 miliaran. Sementara untuk tipe studio sudah sold out. Saat ini Ciputra International sedang gencar pemasaran apartemen Tower San Fransisco dengan unit yang ready stock atau siap huni. ***

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tengah mengkaji skema sewa beli (rent to own) untuk mendukung program pembiayaan hunian vertikal. Terobosan pembiayaan perbankan ini bertujuan menyiasati minimnya penjualan hunian high rise.

“Skema sewa beli ini merupakan inovasi minimnya penjualan hunian vertikal. Kita tawarkan dulu calon pembeli untuk menyewa unit properti vertikal, lalu berlanjut ke opsi beli unitnya setelah menyewa sekian tahun,” kata Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitulu, saat Grand Opening BTN Anniversary Virtual Property Expo, di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.

Nixon mengungkapkan, pihaknya tengah mencoba menjajaki skema sewa beli ini dengan sejumlah perusahaan properti pelat merah. “Kami sedang jajaki dengan Perumnas dan sejumlah anak usaha BUMN Karya. Mudah-mudahan terobosan ini bisa menjawab permasalahan stagnasi penjualan hunian high rise,” kata Nixon.

Selain pembiayaan konvensional, imbuh Nixon, skema sewa beli juga menggunakan pembiayaan syariah. “Untuk pembiayaan syariah menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Konsumen akan sewa dulu. Setelah di tahun ke sekian, penyewa akan mendapat opsi beli,” tuturnya.

Nixon memaparkan, inovasi pembiayaan properti ini dapat menggunakan dua metode. Pertama, pihak developer akan bertindak sebagai pemilik unit properti dan menyewakannya kepada calon konsumen. Kedua, Bank BTN dapat menunjuk entitas usaha yang akan menangani penyewaan unit properti kepada calon konsumen.

“Kita dapat menawarkan kepada developer untuk menyewakan unit properti. Hal ini dapat menjadi solusi untuk menambah cashflow perusahaan properti ditengah situasi sulit ini,” kata Nixon.

Bank BTN kembali menyelenggarakan ajang pameran virtual dengan target penjualan Rp 2,5 triliun dan 1,5 juta pengunjung daring. Sejak tahun 2020, BUMN penyalur pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) ini sudah menggelar lima kali pameran virtual dengan konsep one stop solution.

“Sebanyak 75 pengembang dengan 176 proyek perumahan subsidi, non subsidi, maupun KPR syariah mengikuti pameran virtual ini. Proyeknya tersebar di wilayah Jabodetabek, Bali, Makassar, Manado, Lombok, dan Lampung,” ucap Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar.

“Kami berharap property seeker mendapat informasi mengenai lokasi perumahan, sarana dan prasarana pendukungnya. Calon konsumen setiap saat dapat melihat dan melakukan pencarian properti sesuai keinginan,” pungkas Hirwandi.

 

JAKARTA, KORIDOR—Syahrial (47 tahun), tukang jamu, begitu orang mengenalnya. Bapak tiga anak itu tak henti meneteskan air mata. Air mata gembira dan (juga) sedih. Ia bercerita soal perjuangan hidup, bersama sang istri sampai akhirnya bisa punya rumah sendiri.

“Sedih saya, kalau mengingat bagaimana uletnya istri saya menabung. Kini setelah kami punya rumah, dia tiada, meninggalkan kami dan anak-anak,” ujarnya. Ia terisak mengenang perjuangan istrinya yang meninggal dua tahun lalu.

Pedagang jamu “Dalimo” itu berkisah. 18 tahun lalu, ia dijodohkan  dengan gadis asal kampungnya. Lalu merantau ke Jakarta. Bekerja ikut kakak ipar sebagai tukang seduh dan penunggu warung jamu. Tinggal dan tidur di sana, bersama istri. Hidup, berbagi dengan warung, dibagian belakang, di ruang 2×2 meter persegi.

Ia dan Istri menyisihkan upahnya, Rp10 ribu-Rp20 ribu setiap hari. Tekadnya satu, bisa punya warung jamu sendiri. Setahun kemudian, pria asal Padang itu akhirnya bisa buka usaha sendiri, dan kemudian mengontrak,, tinggal di rumah petak.

Istrinya punya empat celengan. Wajib disisihkan setiap hari. Pertama, celengan untuk modal usaha. Kedua, untuk kontrak warung. Ketiga, untuk biaya hidup sehari-hari dan terakhir untuk ditabung.

“Sekali lagi, yang punya pikiran buat punya rumah itu adalah istri. Kami memang sudah ngontrak. Tiga kali pindah. Jenuh dan sumpek katanya. Karena itu istri bersikeras mau punya rumah sendiri. Tetapi kami tidak mengerti kalau pedagang jamu warung kayak saya, yang penghasilannya tidak tetap, bisa beli rumah dengan cara mencicil di bank,” kenangnya.

Suatu waktu, pelanggan warungnya  bercerita. Ada komplek perumahan baru yang akan dibangun. Lokasinya tidak jauh dari warungnya. Harganya Rp350 jutaan. Dan bisa dibeli lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Orang itu juga menginformasikan kalau pedagang, pemilik usaha seperti saya juga bisa beli rumah lewat KPR. Yang penting katanya ada pembukuan, catatan pendapatan dan pengeluaran warung, setiap bulan. Istri saya bersemangat. Besoknya langsung ke lokasi perumahannya. Dan bertanya prosedur membeli rumah lewat KPR itu,”

Pendek cerita, Ia menguras semua uang tabungan yang selama 5 tahun dikumpulkan guna membayar uang muka pembelian rumah. Dan marketing perumahan itu membantu pemberkasan KPR-nya . Namun ternyata tidak mudah. Bank tempat ia menabung, tidak menyetujui KPR-nya.

Sampai akhirnya berkas KPR-nya berpindah ke PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero). Dan disetujui !!

“Istri saya menangis tak henti-hentinya, ketika kami menanda tangani berkas KPR di kantor pemasaran. Mimpi dia punya rumah sendiri terwujud. Saya juga sampai cium tangan pejabat dari BTN waktu itu. Lama sekali. Entah berapa kali saya ucapkan terimakasih,” kenang Syahrial

Pelupuk mata Syahrial makin tergenang. Tampak kenangan akan istrinya begitu melekat. Sambil menghirup kembali rokok yang tadi hampir mati, ia melanjutkan kisahnya.

Di tahun ke- 9, setelah setiap bulan mencicil sebesar Rp1,8 jutaan, ia kemudian melunasi cicilannya dari rencana jangka waktu 15 tahun. Warung jamunya makin berkembang dan sudah punya  cabang.

“Pada akhirnya, hanya BTN yang mampu mewujudkan mimpi kami untuk punya rumah. Padahal kami hanya pedagang kecil. Tetapi kepercayaan BTN begitu besar,” ucap pedagang jamu racikan dibilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan itu.

BTN Dorong KPR Sektor Informal Lewat Skema BP2BT

Dalam kegiatan diskusi “Peluang dan Tantangan Sektor Perumahan Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, pertengahan Januari lalu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending BTN, Mochamad Yut Penta kembali menegaskan bahwa  target KPR BTN tahun 2022 untuk sektor informal ini akan jauh lebih besar tahun lalu.

Jika tahun lalu realisasi KPR dari sektor pekerja informal yang tergarap oleh BTN baru 12% dari total penyaluran KPR Subsidi, maka tahun ini  diharapkan bisa lebih besar.

Mochamad Yut Penta menilai, sepanjang tahun 2021 masih terdapat beberapa permasalahan terkait penyaluran pembiayaan KPR Subsidi di Indonesia, termasuk belum tergarapnya konsumen dari kalangan pekerja informal.

“Padahal sektor informal ini jumlahnya cukup besar dibandingkan sektor formal. Karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong penyerapan realisasi dari sektor pekerja informal,” katanya.

Penta mengatakan, dari hasil data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), realisasi KPR bersubsidi bagi pekerja informal secara nasional sepanjang tahun 2021 mencapai 9,88% atau setara 17.666 unit.

Untuk tahun 2022, bank pelat merah itu akan lebih mendorong segmen pembiayaan perumahan untuk pasar pekerja informal melalui skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Tahun ini kami akan terus mendorong penyaluran KPR sektor informal ke BP2BT. Hal ini sesuai arahan Kementerian PUPR,” tandas Penta.

Penta menyebutkan realisasi KPR BP2BT Bank BTN selama tahun 2021 mencapai 10.968 unit. “Tahun lalu BP2BT belum secara spesifik membiayai kredit bagi pasar pekerja informal. Sedangkan tahun ini BP2BT akan lebih terfokus membiayai KPR pekerja informal,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Danny Wahid menyatakan, kendala utama pekerja informal ini rata rata tidak bankable, dan tidak memiliki pendapatan tetap. Padahal dilihat dari penghasilan cukup besar, sebenarnya ini potensial untuk perbankan membiayai sektor pekerja informal ini.

“Sektor pekerja informal belum tergarap dengan baik. Padahal, tidak sedikit pekerja informal yang punya kemampuan mencicil karena penghasilannya relatif besar,” pungkas Danny.

 

 

 

CIREBON,KORIDOR– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) gencar melakukan sinergi dengan berbagai institusi dan komunitas untuk membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit. Salah satu sinergi yang dilakukan bekerjasama dengan komunitas santri melalui NU Circle dalam menciptakan santri developer di berbagai daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank BTN bersama NU Circle menggelar BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, setelah sebelumnya batch 1 yang diadakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo berharap dengan kegiatan ini maka akan banyak lahir para pengusaha properti dari kalangan santri atau santri developer. Sehingga para santri developer ini akan bersama-sama dengan BTN bisa mengurangi backlog rumah yang ada di Indonesia. Dari sekitar 270 juta penduduk indonesia, data dari BPS mencatat terdapat backlog perumahan nasional di Indonesia 11,4 juta yang sangat besar dan cenderung bertambah setiap tahun.

“Harapannya jika memungkinkan 100% dari peserta yang lulus dari acara ini dapat langsung mulai bekerja dengan terjun langsung ke lapangan atau paling tidak mulai bekerja di perusahaan developer yang telah lebih dulu berkecimpung di sektor perumahan untuk mempercepat proses belajar,” ujar Haru pada acara peresmian pembukaan BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (29/1).

Menurut Haru, kebutuhan rumah saat ini sangat besar terutama didorong olah banyaknya angka pernikahan baru dan para kaum milenial yang sudah memasuki angkatan kerja. Namun di sisi lain, kemampuan pasokan perumahan tidak dapat mengikuti kecepatan pertumbuhan permintaan akan perumahan yang layak.

Haru menjelaskan, potensi yang besar ini pada kenyataannya tidak serta merta saling mengisi dan melengkapi. Ada berbagai kendala yang menghalangi di mana salah satunya adalah jumlah developer perumahan yang menjadi supplier sektor perumahan dan jumlah properti yang mampu diproduksi oleh pengembang belum mampu mengisi gap permintaan atas perumahan yang layak.

“Untuk itu, BTN mengajak kalangan santri yang tergabung dalam Santri Developer bersama-sama mengatasi kendala backlog perumahan yang masih sangat besar mencapai 11 juta unit,” jelasnya.

Lebih lanjut Haru mengungkapkan, sektor perumahan adalah sektor yang sangat defensif dan tahan banting. Tahun 2021 yang lalu ketika sektor usaha yang lain tertekan bahkan ada sektor usaha yang tumbuh negatif, bisnis properti adalah salah satu sektor usaha yang tetap tumbuh.

“Sebagai lembaga intermediasi yang berfokus dalam pembiayaan perumahan dan sektor pendukungnya, Bank BTN harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menjalankan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi,” katanya.

Salah satu caranya, papar Haru, adalah membuka peluang bekerjasama dengan sebanyak mungkin pengembang perumahan. Tentunya pengembang yang memahami seluk beluk perumahan, pengembang yang memiliki pengetahuan yang benar mengenai cara yang benar dalam mengembangkan perumahan.

“Itu sebabnya Bank BTN sangat mendukung acara Santri Developer Kebangsaan ini. Harapannya kita secara bersama-sama berkontribusi secara positif membantu pemerintah dalam program sejuta rumah, memberikan akses hunian yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang belum memiliki rumah sendiri,” tegas Haru.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan NU Circle Arsul Sani mengapresiasi Bank BTN yang terus mendukung dan melanjutkan program Santri Developer Kebangsaan ini. “Saya mengapresiasi Bank BTN yang terus bersama NU Circle ini membangun kompetensi santri melalui pelatihan Santri Developer dan selalu dilaksanakan di pesantren,” katanya.

Sedangkan, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai sinergi dari berbagai disiplin ilmu dalam proses pembangunan perumahan penting untuk mewujudkan hunian nyaman. Sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dalam keluarga.

“Bagaimana rumah yang dibangun dengan cara yang sesuai kaidah atau nilai-nilai yang berlaku menjadi hunian yang nyaman, sesuai tata kelola yang benar. Itu memerlukan ilmu yang benar,” paparnya.

Menurut Lestari, agar bisa diterima masyarakat, para developer atau pengembang perumahan harus bisa menginformasikan produk perumahan yang dibangun dengan benar. Pengembang perumahan perlu memahami disiplin ilmu komunikasi agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik dan benar oleh masyarakat.

“Selain itu, para santri calon developer harus memahami dengan baik tentang tata kota dan disiplin ilmu planologi agar rumah yang dibangun tidak menyalahi aturan berlaku. Rumah yang dibangun tidak hanya unggul dalam penerapan teknologi tetapi mampu menciptakan kebahagiaan bagi penghuni yang mampu merefleksikan nilai-nilai berlaku di masyarakat,” tegasnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi berharap dari program ini bisa melahirkan Santri yang Bagus, Pintar dan Wirausahawan. Wamenag menjelaskan program BTN Santri Developer Kebangsaan adalah salah satu program santripreneur. Tujuannya untuk mendorong santri dan pesantren agar turut berkontribusi aktif menekan angka kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan kemandirian dan kewirausahaan.

Wamenag berharap pelatihan ini banyak melahirkan usahawan, yang berpartisipasi dalam membangun masyarakat. “Apresiasi kepada BTN dan NU Circle yang telah mendukung kegiatan ini, dalam membangun masyarakat dan bangsa,” kata dia.

Pengasuh Ponpes KHAS Cirebon, KH Musthofa Aqil Siroj menyampaikan terima kasih kepada semua khalayak yang terlibat dalam acara Opening Ceremony, BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 yang diselenggarakan di Pesantren KHAS Kempek ,Cirebon.

Program Santri Developer ini sangat bagus untuk memandirikan santri. Santri yang berdaya memiliki nilai yang lebih baik karena bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain. “Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad ketika didatangi seorang ibu tua yang miskin.
Nabi Muhammad tidak langsung memberikan bantuan langsung tetapi mengajak para sahabat untuk membeli pohon kurma sehingga kurmanya bisa dinikmati si ibu tua miskin tersebut. NU Circle melajukan fungsi itu dengan mensinergikan BTN dengan santri nahdliyin,” tuturnya..

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum NU Circle Gatot Prio Utomo menegaskan, visi dan misi besar yang dibawa NU Circle adalah menyiapkan generasi nahdliyin menjadi generasi emas Indonesia pada 2045. NU Circle ingin membangun masyarakat profesional santri yang terus-menerus memproduksi santri-santri bertalenta profesional di segala bidang terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Santri Developer Kebangsaan ini akan melahirkan developer-developer yang diharapkan dapat menyediakan perumahan bagi warga nahdliyin,” pungkasnya.

KORIDOR, JAKARTA – Ketua Umum DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) terpilih periode 2022 – 2025 Adjit Lauhatta menyatakan perlunya ada revisi terkait regulasi pengelolaan rumah susun di Indonesia.

Menurut Adjit, dalam tiga tahun terakhirnya regulasi di bidang pengelolaan rumah susun banyak mengalami perubahan dan perbaikan. Mulai dari level Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri, hingga Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja, namun dalam implemtasinya terjadi banyak konflik kepentingan.

“Perubahan dan perbaikan regulasi ini tentunya berimplikasi pada kehidupan penghunian dan pengelolaan rumah susun Indonesia. Yang jelas sebagian pengurus PPPSRS harus melakukan banyak penyesuaian,” ujarnya dalam Diskusi Interaktif, “Reposisi PPPSRS Atas Perubahan dan Penyesuaian Regulasi Pengelolaan Rusun” yang merupakan rangkain acara Musyawarah Nasional III P3RSI, Rabu, 26 Januari 2022, yang diselenggarakan secara daring.

Selain itu, perubahan dan perbaikan regulasi juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengurus PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun) karena adanya sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Hal ini pula lah yang menjadi tantangan kepengurusan PPPSRS saat ini.

Baca Juga: Iwan Sunito Dan Pembelajaran Bagaimana Bangkit Dari Keterpurukan

Untuk itu, Adjit berharap, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan kembali berdialog mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. P3RSI sendiri akan terus mengkaji dan aktif memberikan solusi kepada pemerintah.

Senada dengan Adjit, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Totok Lusida mengungkapkan, aturan pembentukan PPPSRS saat ini tidak semudah apa yang dibayangkan oleh masyarakat.

Ada beberapa permasalahan, yang menurut Totok masih perlu didiskusikan, seperti proses pembentukan pengurus dan administrasi yang lebih rumit dibanding dengan regulasi sebelumnya.

“REI menginginkan adanya keterbuka sehingga tidak ada dusta diantara pemilik/penghuni, PPPSRS, dan developer. Ada banyak yang perlu kita diskusikan diantaranya aturan one name one vote, masa transisi, dan mengertian pelaku pembangunan dalam memfasilitasi pembentukan PPPSRS. Ini semua demi kebaikan penghuni rumah susun, pengelola, serta developer yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: PUPR Klaim Realisasi PSR Tahun 2021 Capai 1,1 Juta Unit

Dia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk memperhatikan aturan-aturan pembentukan kepengurusan PPPSRS, karena itulah kunci dari kesinambungan pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang ada di Indonesia.

Sementara itu, dalam sambutannya di Musyawarah Nasiona III P3RSI, Menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono,  yang diwakili Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, secara daring,  meminta para pemilik dan penghuni rumah susun untuk mengelola bangunan vertikal tersebut dengan baik dan profesional.

“Pembangunan Rusun saat ini perlu ditingkatkan karena selain mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan juga dinilai sebagai solusi tepat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Kami harap pengelolaan Rusun di Indonesia semakin baik dan profesional,” ujar Iwan Suprijanto.

Iwan menerangkan, adanya Musyawarah Nasional (Munas) ke III P3RSI Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijan dalam pembangunan Rusun. Pasalnya, semakin padatnya penduduk akan berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan dan akses infrastruktur dasar yang tepat.

Baca Juga: Asosiasi Pengembang Desak Pemerintah Atasi Kendala Sektor Perumahan

“Kami juga berharap pengelolaan Rusun harus dilakukan secara profesional dan melibatkan tenaga-tenaga teknik terlatih dalam perwatan dan perbaikan semua komponen bangunan gedung sehingga bisa menjaga umur bangunan sesuai dengan perencanaanya,” terangnya.

Dalam Munas III P3RSI kali ini, Adjit kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua DPP P3RSI. Sekitar 53 anggota P3RSI yang punya hak suara, menyatakan dukungannya petahanan untuk menjabat sebagai ketua umum periode 2022 – 2025. Selain dari wilayah Jabodetabek, anggaota P3RSI juga berasal dari Surabaya dan Bandung. ***

JAKARTA,KORIDOR – Tahun 2022 menjadi tahun yang paling ditunggu para pemangku kepentingan (stakeholder) sektor perumahan di Tanah Air. Pasalnya, di satu sisi, gelombang pandemi yang mulai surut—yang diikuti oleh menggeliatnya kegiatan ekonomi—membuat sejumlah pengembang bersiap-siap untuk tinggal landas (take off) dengan meluncurkan beragam produk.

Produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) masih menjadi unggulan pilihan konsumen dalam mendapatkan rumah idaman. Fleksibilitas masa tenor dan pembayaran uang muka 10%, menjadikan produk ini banyak diminati konsumen. Sumber pembiayaan KPR mencapai 75,08 % di Kuartal II 2021, pertumbuhan KPR secara tahunan (yoy) di Kuartal II 2021 mencapai 7,24%.

Beragam kebijakan yang dirilis Pemerintah pun menjadi stimulus bagi sektor riil ini. Sebut saja suku bunga acuan di level 3,5% (terendah sepanjang sejarah), relaksasi Loan to Value (LTV) yang memungkinkan konsumen mendapatkan KPR dengan uang muka 0%, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti siap huni yang diperpanjang hingga akhir Desember 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 103/PMK.010/2021.

Perpanjangan insentif ini disambut hangat pihak pengembang dan terbukti meningkatkan penjualan rumah siap huni. Melihat hal ini, para pengembang pun mengusulkan agar insentif ini diperpanjang hingga 2022.

Di lain pihak, untuk pasar rumah subsidi, terjadi perubahan besar. Dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula dikelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), akhir tahun 2021 ini akan beralih ke BP TAPERA (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat).

Penyaluran dana FLPP tahun 2021, ditutup dengan angka tertinggi sejak dimulainya penyaluran pada 2010, yakni sebanyak 178.728 unit dengan nilai Rp19,57 triliun. Di 2022, Kementerian PUPR menargetkan KPR FLPP dapat membiayai sebanyak 200.000 rumah. Menunjang mencapai target tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp23 triliun.

Di luar anggaran tersebut, Pemerintah juga menganggarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp812 miliar, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp1,6 miliar. Sedangkan, program Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk tahun 2022 sudah tidak ada lagi. Lantas, apakah kebijakan Pemerintah ini kontra produktif terhadap target Program Sejuta Rumah yang telah berjalan sejak 2015?

Sektor Informal Perlu Dimaksimalkan

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Mochamad Yut Penta mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada penyaluran KPR Subsidi di Tahun 2021.

Menurutnya, sektor informal belum tergarap secara maksimal.Sesuai realisasi 2021, sektor informal hanya mampu tergarap 12% dari total keseluruhan. Sehingga, diperlukan strategi dalam mendorong penyerapan realisasi dari sektor informal. Selain itu, imbuh Penta, belum ada lembaga yang berfokus dalam mengontrol ketepatan sasaran, kualitas, dan keterhunian rumah.

“Pemerintah telah mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan persetujuan bangunan gedung (PGB) di Tahun 2021. Namun, hal ini tidak diikuti dengan penerbitan Perda dan Sistem PBG secara nasional,” katanya.

Terkait dengan pembiayaan perumahan di tahun 2022, dia menuturkan, pertumbuhan pembiayaan perumahan akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, antara lain pengendalian covid—sehingga tidak terjadi gelombang kasus baru—serta kebijakan pemerintah.

“Setiap terjadinya gelombang penambahan kasus baru, maka ekonomi akan melambat dan berdampak pada turunnya berbagai sektor, termasuk perumahan,” terang Penta.

Dia juga menyoroti program stimulus PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang ditengarai memicu tumbuhnya KPR secara nasional sepanjang pandemi. Perpanjangan program ini diyakini akan mampu mendorong tumbuhnya industri perumahan di 2022.

Sementara itu menurut Heliantopo, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) prosentase KPR di Indonesia masih kecil di bawah 10%, padahal pertumbuhan perumahan tidak ada matinya. Karena itu SMF tetap aktif melakukan pembiayaan jangka panjang kepada Lembaga penyalur baik konvensional maupun syariah.

“Strategi ke depan SMF adalah melakukan kerjasama pembiayaan perumahan untuk pekerja di sektor informal (KreditMikro) dan inisiasi programbaru untuk mendukung keterjangkauan pemilikan rumah bagi MBR,” tuturnya.

SMF lanjutnya juga terus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung program pemerintah di bidang perumahan, di antaranya melalui Program Perluasan Penyaluran Subsidi Perumahan (KPR Program FLPP) dan memberikan akses pendanaan kepada masyarakat yang tinggal di daerah kumuh untuk meningkatkan kualitas rumah yang dimiliki.

“Bagi pemilik homestay bisa memanfaatkan dana SMF dalam pembangunan/renovasi rumah untuk dijadikan homestay,” lanjutnya.

PBG Masih Terkendala

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP REI, Danny Wahid mengatakan kebangkitan industri properti sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor properti berkontribusi sebesar 13,6% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 8,5 juta pekerja atau 6,95% dari total tenaga kerja nasional tahun 2020.

“Seperti disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas REI lalu bahwa industri properti memiliki multiplier effect dan rantai pasok terhadap 175 industri lain yang sangat tinggi konten lokal,” ujar Danny.

Meski berkontribusi cukup signifikan, namun masih sangat banyak hambatan di lapangan. Salah satunya, kata Danni, menyangkut adanya kendala terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Mayoritas daerah belum menetapkan Perda Retribusi PBG. Kalau  pemerintah tidak memastikan Perda PBG ini selesai di bulan Januari, maka akan berdampak pada produksi rumah dan serapan insentif PPN DTP,” tegas dia.

 

Danni juga mengusulkan agar dilakukan relaksasi Sikumbang terhadap syarat PBG. Kemudian kenaikan harga rumah subsidi dan rusun untuk tahun 2022 segera ditetapkan.

 

Selain itu, REI meminta adanya fokus pada fasilitas pembiayaan untuk non fixed income (sektor informal) dengan memperbanyak kuota BP2BT dan dikhususkan untuk non fixed income. Sektor informal perlu mendapat perhatian lebih karena jumlahnya semakin banyak terutama selama masa pandemi.

 

Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan, bisnis properti sudah teruji terbukti saat krisis 1998. Tren industri properti masih lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Walaupun tahun ini masih ada penurunan, tapi tren pertumbuhan industri properti masih tetap positif.

 

“Kendati terlambat, properti bisa berkontribusi dalam masa-masa sulit sekarang ini dan menjadi bagian dari industri strategis,” katanya.

 

Permasalahnya, imbuh Junaidi, industri ini kurang dapat perhatian. Belakangan baru disadari bahwa kontribusi industri properti sangat bagus. Mudah-mudahan pandangan positif bagi industri ini berlangsung untuk seterusnya.

 

Jika dulu kuota kurang, seharusnya hal ini tidak terjadi lagi, mengingat industri ini sangat strategis dan melibatkan banyak tenaga kerja padat karya. Dalam situasi sekarang, tenaga kerja padat karya di sektor properti dapat bertahan.

 

Setelah berlakunya UUCK, banyak aturan turunannya menjadi hambatan bagi pengembang. Hal tersebut wajar, karena harus menyesuaikan dengan aturan baru, namun efeknya luar biasa besar. Regulasi turunan UUCK yang diharapkan mempercepat dan mempermudah, namun ternyata menjadi penghambat.

 

Backlog akan semakin tinggi jika PBG tidak segera selesai. Perizinan yang belum bisa terlaksana akibat proses PBG yang sampai sekarang belum jelas.

 

Menurutnya, perlu ada koordinasi lintas kementerian. Saat ini ada lima kementerian yang terkait dengan PBG. Jika tidak ada sinergi lintas kementerian, backlog di tahun depan akan semakin besar. Dampak PBG ini baru terlihat di tahun depan.

 

Junaidi mengkhawatirkan akan terjadi kepanikan pengembang jika PBG tidak segera selesai. Untuk itu, harus ada harmonisasi lintas kementerian dalam upaya kemudahan investasi terkait perizinan.

 

“Pemerintah harus memberi masa transisi jika PBG belum bisa terlaksana. Bila pertumbuhan properti melorot, maka industri strategis ini akan turun. Jika tidak ada masa transisi, bisa terjadi kekosongan satu tahun dan backlog akan membengkak,” katanya.

 

Endang Kawidjaja, Ketua Umum Himperra (Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat) mengatakan, pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini membuat sektor properti harus survive.

 

Dalam kondisi seperti ini, imbuhnya, Pemerintah harus menjadi lokomotif sektor perumahan, terutama rumah subsidi untuk MBR. Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi telah meminta pengembang properti untuk menjaga momentum ekonomi di masa pandemi.

 

Di 2022 ini, agar target 230 ribu unit dapat tercapai, Himperra mengemukakan beberapa masukan. Pertama, dilakukan transisi pada tiap perubahan aturan/NSPK (norma strandar prosedur dan kriteria). Misalnya, pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera yang memerlukan trial run agar transisi berjalan lancar.

 

Endang menilai, peralihan IMB menjadi PBG juga dinilai gagal. Hal ini tidak akan terjadi bila transisi dilakukan sejak awal.

 

Selain itu, Himperra juga mengusulkan sistem one-submission permit (OSP) untuk rumah subsidi dan penyeragaman skema pembayaran agar efektif dan efisien.

 

Endang juga menyoroti dampak UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang belum sesuai harapan, bahkan cenderung menghilangkan jejak panjang lex specialis bisnis rumah subsidi.

 

“Rumah FLPP makin lama makin sulit. Di satu sisi, rumah dituntut harus berkualitas, tetapi harga tidak naik dalam dua tahun terakhir. Saya khawatir jika ini berlanjut, tak ada lagi pengembang yang mau membangun rumah subsidi,” terang Endang Kawidjaja.

 

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan mengeluhkan peraturan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang sudah diberlakukan sebagai pengganti IMB, tetapi sistem tidak mendukung.

 

“Pihak pemda tidak dapat mengeluarkan PBG dengan alasan Perda Pemberlakukan Tarif PBG belum terbit dan Pemda tidak mau memberlakukan Tarif PBG Rp0, sehingga pengembang stag tidak dapat meneruskan kegiatan pembangunan,” ujar Andre.

 

Oleh karena itu, dia meminta Bank BTN agar bisa membantu mengatasi yakni dengan menonaktifkan Sikumbang. Andre juga menyoroti pemberlakuan Buyback Guarantee yang memberatkan pengembang, karena alasan untuk jaminan user yang gagal bayar (menghindari NPL).

 

Sementara adanya pengalihan pengelolaan dana FLPP dari PPDPP kepada BP-TAPERA, Andre mengharapkan tidak menghambat proses akad KPR-FLPP. Dia mencontohkan seperti sekarang ini di mana masih belum bisa proses akad dan pencairan, begitupun kinerja SDM nya jangan sampai berubah terkait lamanya pencairan KPR dan SBUM.

 

Muhammad Syawali, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) berharap peralihan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera dapat melanjutkan program yang selama ini telah berjalan, bahkan dapat ditingkatkan.

 

“Kami juga sangat mengapresiasi PPDPP yang sangat luar biasa dalam melayani kami dari kalangan pengembang dan selalu memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan,” katanya.

 

Terkait backlog, Syawali mengatakan bahwa data yang disajikan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan—menurutnya jumlah backlog lebih banyak. Untuk mengatasi backlog, dia menyarankan agar para pemangku kepentingan sektor properti Tanah Air melakukan kolaborasi.

 

“Asprumnas berkomitmen untuk mendukung semua program perumahan rakyat yang diinisiasi Pemerintah agar rakyat, terutama MBR, bisa mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” pungkasnya

JAKARTA,KORIDOR—PT Lippo Karawaci Tbk. meyakini bahwa tahun ini akan terjadi percepatan pemulihan properti khususnya residensial rumah tapak sehingga sektor properti tetap menjadi primadona investasi saat ini. CEO PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) John Riady menuturkan bahwa investasi properti merupakan peluang bisnis yang menarik. Waktu yang tepat untuk berinvestasi ditentukan oleh ketepatan memanfaatkan peluang yang ada.

“Pada masa pandemi seperti saat ini, biasanya orang tidak berani berinvestasi. Namun, sekarang adalah saat yang tepat untuk berinvestasi dan membeli rumah,” ujarnya melalui siaran pers

Untuk mendukung peluang investasi bagi masyarakat, menurut John, LPKR telah membuktikan dengan menyediakan produk properti sebagai tools of investment. Di tengah-tengah pandemi Covid-19, ujarnya, LPKR justru meluncurkan Cendana Homes Series dengan harga terjangkau mulai dari Rp560 juta. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, John mengeklaim bahwa unit tersebut telah mencapai harga jual di atas Rp700 juta.

“LPKR terus menyediakan produk inovatif sebagai pilihan investasi properti bagi masyarakat. Saat berinvestasi yang tepat adalah sekarang. Membeli saat market sedang turun, bukan pada saat market tinggi,” katanya.

Pada tahun ini, sektor properti semakin menunjukkan perbaikan. Daya beli masyarakat kini semakin meningkat. Ditambah lagi dengan berbagai insentif dan dukungan dari berbagai sektor, seperti dukungan dari pemerintah melalui perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga Juni 2022, menjadi pendorong untuk perbaikan sektor properti.

John menjelaskan bahwa perbaikan sektor properti mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan properti yang dapat membawa kabar baik bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Mulai dari pasar properti, investasi, hingga pengguna akhir juga berpotensi berkembang seiring momentum ini.

Sebelumnya, Colliers International Indonesia memprediksi bahwa sektor properti akan mulai pulih pada tahun ini. Sejumlah indikator sektor properti yang mulai membaik terlihat dari pergerakan ekonomi makro pada akhir tahun selama 2021.

Adanya wacana PPN DTP yang akan diberikan juga kepada rumah inden (rumah belum jadi) menjadi peluang besar bagi pengembang maupun investor. Dampak dari insentif pajak ini sangat terasa bagi sektor residensial rumah tapak karena kebutuhan rumah tapak masih sangat besar.

JAKARTA,KORIDOR—Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Endang Kawidjaja menuturkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan sosialisasi rencana kenaikan harga rumah subsidi yang rerata sebesar Rp12 juta.

“Belum naik tetapi sudah disosialisasikan akan naik harga rumah subsidi. Rerata naik Rp12 juta. Itu materi yang disosialisasikan dari Kementerian PUPR, ini belum ketok palu,” tuturnya.

Dia menilai harga rumah subsidi ini memang perlu dinaikan mengingat telah terjadi kenaikan harga bahan bangunan

Hal yang sama juga dikemukakan oleh para pengembang rumah subsidi. Mereka berharap ada kenaikan harga rumah pada tahun ini.  Managing Director SPS Group dan Arrayan Group Asmat Amin mengatakan sudah dua tahun terakhir tidak ada kenaikan harga rumah subsidi.

“Selama dua tahun ini belum ada kenaikan sama sekali untuk rumah MBR,” ujarnya dalam diskusi Prolab School of Property, seperti dikutip bisnis.com.

Padahal, biaya bahan bangunan seperti besi telah mengalami kenaikan sebesar 30 persen, bahkan ada yang mencapai 50 persen. Karena itu, mereka berharap ada kenaikan harga rumah subsidi pada tahun ini.

.

 

TANGSEL,KORIDOR— Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LPP3I) atau lebih dikenal dengan nama The HUD Institute, sebagai wadah berhimpun dan rumah besar pemangku kepentingan Perumahan, Infrastruktur Dasar, Permukiman dan Perkotaan, kembali memberikan beberapa catatan penting menyongsong tahun 2022 yang penuh tantangan di tengah tekanan pandemi covid-19 yang belum tentu ujungnya sampai kapan berakhir.

Penyedian hunian dan tantangan perkotaan dimasa pandemi harus menjadi semangat inklusif dalam menghadapi tantangan yang bisa berbuah setiap saat dan membuka peluang bagi berbagai pihak untuk memberikan inovasi baru dalam setiap menghadapi kesulitan.

Adrinof Chaniago, Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute menyebutkan bahwa untuk membuat usia kota sebagai kota berkualitas lebih lama, maka perumahan perkotaan harus didominasi oleh hunian vertikal.

Pemerintah Pusat dan pemerintah kota-kota di Indonesia harus punya kebijakan tegas memperbanyak pembangunan apartemen sederhana dan rumah susun di perkotaan. Salah satu caranya, menggunakan lahan-lahan negara, aset Pemda, BUMN, BUMD, baik yang sudah ada bangunan tidak efisien maupun lahan kosong, untuk lahan pembangunan apartemen murah dan rumah susun.

“Oleh karena itu The HUD Institute juga akan terus mendorong secepatnya lahir RUU Perkotaan dan RUU Properti yang harus tegas mengarahkan pembangunan perumahan perkotaan agar didominasi hunian vertikal,” terangnya.

Dan belajar dari pengalaman pelaksanaan pembangunan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR), Oswar M. Mungkasa, Wakil Ketua Umum The HUD Institute melihat ada dua kata kunci yang terabaikan. Pertama, masyarakat sebagai subyek pembangunan perumahan dan kedua, pemenuhan hak asasi perumahan melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan adalah suatu keniscayaan. Kolaborasi adalah kunci terwujudnya keberhasilan dan keadilan, bentuk kepedulian terhadap yang tidak mampu.

“Bahwa masyarakat sebagai subyek masih dimaknai secara simbolis saja. Demikian pula dengan wacana pembangunan perumahan kolaboratif, bukan monopoli salah satu pihak, baik pemerintah, swasta bahkan masyarakat, itu juga belum sepenuhnya terwujud, “ujarnya.

Norma baru kehidupan dalam masyarakat pascapandemi menurut Arnold M. Mamesah, Wakil Ketua Bidang Data, Informatika & Komunikasi The HUD Institute menuntut kemampuan “hijrah” dari cara lama dan beradaptasi dengan berbagai norma dan nilai baru menuju masa depan yang lebih baik.

“Penyedian hunian dan tantangan perkotaan perlu memperhatikan aspek utama masyarakat madani yang mengarusutamakan kesertaraan (equality), keberagaman (diversity & inclusiveness), kepedulian (care & attention) yang selaras dengan kearifan lokal dan peradaban yang ada di Nusantara,” ujarnya.

Yayat Supriatna, Wakil Ketua Bidang Urban Development The HUD Institute tidak lupa mengrikitisi soal banyaknya regulasi dan pembentukan lembaga baru untuk penanganan masalah perumahan. Tetapi akar masalahnya tidak pernah tuntas.

“Semua terlalu fokus sama “ego centris”-nya masing-masing. Bukan “socio centris”. Padahal masalah perumahan & permukiman lebih banyak pada aspek “socio centris”-nya. Jangan lagi penanganannya dilakukan dengan pendekatan “ego centris”,” tegasnya.

Oleh karena itu diperlukan dukungan penuh agar PUPR, mampu menjadi bridging semua stakeholder perumahan. Dibutuhkan kekuatan regulasi dan aktor yang paham lapangan, lincah dan taktis untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan perumahan adalah tanggung jawab bersama.

Pemerintah perlu berani lakukan terobosan dan ambil resiko serta menetapkan target jangka panjang yang masif, misalnya Zero Backlog yang disusun secara terstruktur dan sistematis berbasis tahapan pencapaian tambahnya

Sementara itu Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute menyoroti beberapa hal. Diantaranya terkait perlunya Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia yang memahami perumahan dan pembangunan perkotaan disemua lini, terutama dalam hal penyusunan regulasi dan pelayanan publik.

Pemanfaatan APBN lewat program-program padat karya. Demikian juga persoalan klasik soal peran swasta dalam hal perizinan, pembiayaan, pertanahan yang memerlukan kemudahan, akuntabilitas dan kepastian agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

Mencermati berbagai dinamika tersebut, di tengah pandemi covid-19, The HUD Institute lanjut Muhamad Joni, Sekretaris Umum The HUD Institute, mencatat sedikitnya ada tujuh isu strategis utama dan sekaligus rekomendasi yang perlu dicermati para pemangku kepentingan ke depan.

 

Tujuh Isu Strategis itu adalah:

National Affordable Housing selaras dengan Housing Grand Design 2045 yang berbasis data & informasi

HGD 2045 mencakup (i) Penyediaan big data properti/ perumahan; (ii) Kebijakan penyediaan tanah nasional (national land policy) untuk properti/ perumahan rakyat; (iii) Kepastian penataan ruang; (iv) Akuntabilitas dan aksesibilitas perijinan; (v) Inovasi pembiayaan dan inklusi keuangan; (vi) Edukasi, literasi dan akses perlindungan konsumen.

Reposisi Industri Properti/Perumahan paska putusan MK RI tentang UU Cipta Kerja.

Beberapa isu yang bisa diharmonisasi adalah (i) Re-Analisis substansi hukum mengenai kelembagaan Bank Tanah, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3), efektifitas Hunian Berimbang, aturan yang pasti dan berkeadilan perihal tanah terlantar demi kepentingan perumahan rakyar, (ii) Pola partisipasi dan agregasi substansi hukum perlindungan konsumen kedalam proses revisi UU Cipta Kerja; (iii) Mengisi substansi UU Cipta Kerja yang masih kosong (rechvacum) terutama perihal perumahan rakyat yang; (iv) Yang perlu didukung satu tim kerja yang kolaboratif dengan pembuat UU dan multistakeholder; (v) Dengan media literasi, kampanye dan advokasi perumahan rakyat yang terjangkau, layak, berkeadilan.

Memastikan efektifnya BP TAPERA dalam pembiayaan perumahan MBR bersubsidi paska dari PPDPP ke BP TAPERA.

Perlu pengawasan dan advokasi peran BP TAPERA –yang bukan lembaga bisnis namun nirlaba– dalam pembiayaan perumahan MBR. Perlu garis kebijakan yang affirmatif dan special treatment yang membedakan pembangunan perumahan MBR dengan perumahan komersial, untuk perijinan dan pembiayaan perumahan MBR, termasuk dalam penyediaan tanah, agar tidak menjadi beban birokrasi, administrasi, dan beban biaya. BP TAPAERA juga perlu transparan dalam hal kebijakan perumahan, dan tata kelola yang baik dan membuka akses kepada sistem pembiayaan perumahan TAPERA yang terbuka, cepat dan mudah akses guna menjawab kebutuhan nasabah dan pelaku pembangunan perumahan MBR.

Penyelenggaraan perumahan (subsidi/umum dan komersil) berbasis pembiayaan syariah:

Perlu menginisiasi dan respon kritis-substantif atas RUU Ekonomi Syariah–untuk pembiayaan properti/ perumahan dan inklusi keuangan syariah.
Meluaskan porsi ekonomi syariah untuk properti/ perumahan komersial dan perumahan MBR.
Memperkuat sistem rantai pasok penyediaan perumahan berbasis syariah
Membuat panduan teknis penyediaan perumahan berbasis manajemen syariah.
Membuat payung hukum perlindungan konsumen perumahan berbasis pembiayaan syariah.
Memperkuat modal social/pelembagaan nilai pembiayaan syariah bagi komunitas.

Kawasan perkotaan dan permukiman yang madani dengan hadirkan kelayakhidupan (liveability)

Di tengah perkembangan teknologi informasi, maka perlu terus mengembangkan (i) Digitalisasi Program Sejuta Rumah; (ii) Spesial treatmen dalam mengatasi hambatan rantai pasok perumahan MBR; (iii) Menggarkkan pembangunan Sejuta Rusun. (iv) Mendorong RUU Perkotaan dan RUU Properti serta adendum UU Pemda terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman (v) Pendampingan penyusunan RKPD untuk utilitas dan fasilitas permukiman MBR.

6. Edukasi, literasi, perlindungan konsumen properti/ perumahan.

Dengan melakukan (i) Digitalisasi edukasi, literasi, dan mekanisme komplain konsumen. (ii) Aktivasi Badan Layanan Perlindungan Konsumen. (iii) Program Edukasi Konsumen: Mediasi dan Mitigasi PKPU/ Kepailitan. (iv) Penguatan kesadaran diskursif (inisiatif bertindak positif) bagi komunitas.

IKN yang tagging terintegrasi dengan dengan agenda kebijakan perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan ke dalam kebijakan dan regulasi UU IKN.

Untuk memastikan alokasi dan penyediaan perumahan MBR di pemerintah provinsi khusus IKN. Juga, kebijakan merumahkan kembali bagi warga terkena relokasi/pemindahan lokasi permukiman, dan pengembangan perumahan berbasis layanan transportasi yang terintegrasi.