Aktual

TANGSEL,KORIDOR.ONLINE—Pengembang Properti Subur Progress Group kini kembali merilis mega proyek keduanya di Serpong Selatan, yaitu Paradise Serpong City 2. Hal itu dilakukan setelah sebelumnya, perseroan sukses dalam mengembangkan kawasan hunian Paradise Serpong City di lahan 150 hektare. Adapun Paradise Serpong City 2 berada di lahan dengan pengembangan mencapai  500 hektare. Tak heran Paradise Serpong City 2 ini diproyeksikan menjadi kota mandiri dengan pembangunan berkelanjutan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas perkotaan.

Menurut Marketing & Sales Director  Paradise Serpong City 2, Meyrick Alda Sumantri, proyek ini berkisar 15 menit perjalanan berkendara dari Paradise Serpong City.

Sewaktu pertama kali dirilis (pre-launch), Paradise Serpong City 2, pada 30 November 2022 lalu, langsung mendapat sambutan yang menggembirakan baik end-user, maupun investor properti. Bukti respon positif itu terlihat saat launching super cluster Eco Scape Residences tahap 1, Paradise Serpong City 2, pada 14 Januari 2023 yang hanya dalam satu hari sold out (terjual).

Menyusul kesuksesan itu, kata Meyrick, kini pihaknya me-launching sekitar 200 unit lebih hunian yang merupakan pemasaran tahap 2 super cluster Ecoscape itu, Kamis, (9/2/2023).

”Berkaca pada pemasaran tahap 1, kami optimis kali ini juga bisa menjual habis rumah (tahap 2) dalam waktu singkat. Sebab selain melihat konsep pembangunan hunian yang terintegrasi antara kawasan hunian, kawasan komersial, dan fasilitas umum/fasilitas, juga mereka (konsumen) telah melihat bukti jejak rekam kami di beberapa proyek sebelumnya,” kata Meyrick kepada sejumlah awak media.

Saat ini, kata Meyrick, Subur Progress Group memiliki 4 proyek yang lagi berjalan, yaitu: Paradise Sunter seluas 60 hektare di Jakarta Utara, Paradise Resort City seluas 60 di Ciputat dan Paradise Serpong City seluas 150 Hektare, serta terbaru Paradise Resort City 2.

”Sebagian besar pembeli kami di tahap 1 adalah kaum milenial usai  25 – 35 tahun dan pembeli rumah pertama. Mereka rata-rata berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek, khususnya Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan,” ungkapnya.

Meyrick menjelaskan, rumah yang ditawarkan pada tahap 2 ini dengan harga perdana mulai Rp528 juta hingga Rp999 juta. Semua rumah tersebut sudah terpasang Smart Home System, seperti smart camera, smart door lock, dan smart switch.

Hunian Dengan Fasilitas Perkotaan

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Manager Project Paradise Serpong City 2 Bambang Giantoro mengatakan, sebagai megaproyek 500 hektare yang mengusung konsep Eco Urban Living, para penghuni Paradise Serpong City 2 akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas super lengkap dan high-class, diantaranya: pusat pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, ruang terbuka hijau/taman, hiburan, dan lifestyle, serta komersial area.

“Untuk kenyamanan aksesibilitas, kami juga akan membangun infrastuktur kelas dunia, misalnya saja untuk jalan Main Boulevard ROW 40, West Boulevard ROW 30, East Boulevard ROW 40, pedestrian terkoneksi antar kawasan, dan disediakan jalur sepeda khusus dan fasilitas parkir sepeda yang luas,” jelas Bambang.

Paradise Serpong City 2 ke depan, lanjut Bambang, akan mengembangkan satu kawasan untuk pusat pendidikan dari sekolah tingkat dasar hingga universitas, bekerjasama dengan sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah International dan Universitas yang sudah bekerjasama dengan developer – developer lain.

”Dalam waktu dekat, proyek ini akan dilengkapi oleh Klinik Keluarga Royal Progress dan Apotik Keluarga Royal Progress, sedangkan ke depannya akan dibangun Rumah Sakit Royal Progress yang bertaraf internasional di Serpong Selatan dengan fasilitas medis dan tenaga ahli medis terbaik,” katanya.

Tak hanya itu, di dalam kawasan Paradise Serpong City 2 akan dibangun dua Central Business District (CBD), yaitu CBD West District dan CBD East District yang akan menopang dan memfasilitasi segala aktifitas bisnis di perumahan skala kota tersebut.

”Di CBD itu akan banyak fasilitas komersial menarik seperti, Aruma Plaza dimana setiap pengunjung dapat menikmati hidangan khas Nusantara dengan suasana lingkungan disekitarnya yang sejuk dan nyaman, serta dilengkapi area bermain bagi keluarga terutama anak – anak. Ada juga Outdoor Mall, seperti yang ada di Paradise Serpong City (pertama) dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Kawasan Serpong Selatan

Di sisi lain, kawasan Serpong Selatan (Tangerang Selatan) sendiri belakangan ini memang menjadi magnet tersendiri bagi pelaku industri properti. Pesona kawasan Serpong Selatan (Tangerang Selatan) sebagai destinasi investasi properti yang menjanjikan cuan tinggi makin menarik banyak end-user dan para investor properti.

Serpong Selatan merupakan salah satu kawasan yang diyakini tepat untuk berinvestasi properti, bahkan untuk pemula sekalipun. Sebab kawasan ini sangat strategis. Selain berbatasan langsung dengan Ciputat, Pamulang, Cisauk, dan Pondok Aren, Serpong Selatan juga dekat dengan Jakarta.

Tak heran kalau sederet pengembang papan atas sudah eksis di sana, salah satunya Subur Progress Group yang mengembangkan kota mandiri Paradise Serpong City, selain Sinarmas Land dan Summarecon. Para pengembang ini tidak hanya terfokus pada pembangunan kawasan perumahan, tapi juga pembangunan infrastruktur (jalan tol dan transportasi umum) dan fasilitas publik yang memadai. Dampaknya, harga jual properti jadi terus meningkat dan menciptakan kenyamanan bagi para penghuninya.

Sebagai contoh pesatnya pertumbuhan harga properti di kawasan Serpong Selatan terlihat dari harga jual rumah tapak di Serpong Paradise City. Jika lima (5) tahun lalu harga rumah tapak dengan luasan tanah 10 x 10 m2 hanya berkisar di angka Rp500 jutaan, namun sekarang harga itu melonjak 100% atau sudah mencapai Rp1 miliar-an.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Pandemi Covid-19 telah membentuk pola kebiasaan baru masyarakat. Hampir semua aktivitas pekerjaan kantor, kini bisa dilakukan dimana saja. Di rumah, café, fasilitas-fasilitas umum, bahkan (maaf) di wc sekalipun. Yang terpenting ada jaringan internet dan smartphone sebagai peralatan digitalnya.

Ledakan penggunaan smartphone, aplikasi yang saling terhubung, memungkinkan relasi business-to-business (B2B) dan bisnis ke konsumen (B2C) berjalan dengan baik. Ini membuat perusahaan mampu berinteraksi secara personal, langsung dan real time dengan konsumen dan partner bisnis tanpa batasan.

Demikian juga dengan layanan perbankan. Digitalisasi perbankan menjadi satu kemutlakan. Bank yang lemot dalam bertransformasi menjadi digital, diolok-olok sebagai bank jadul—Istilah yang  biasa digunakan untuk sesuatu yang berbau jaman dulu—dan dipastikan akan tertinggal bahkan ditinggalkan masyarakat.

Pemanfaatan digitalisasi dengan orientasi pelayanan sepenuhnya kepada nasabah, juga dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN). Tak mau kalah, Bank BTN bersiap  meluncurkan  New BTN Mobile. Aplikasi super alias  super apps, merupakan gabungan dari seluruh channel layanan digital Bank BTN yang selama ini mempermudah nasabah mendapatkan layanan digital mortgage ecosystem bank tersebut.

Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan bahwa Bank BTN selama ini sudah memiliki berbagai layanan digital. Seperti: mobile banking BTN, internet banking BTN, btnproperti, btnproperti for developer, SMART Residence, hingga rumahmurahbtn.co.id. Namun, selama ini, semua layanan digital itu, terpisah-pisah.

“Nantinya seluruh layanan digital tersebut akan kami integrasikan ke dalam satu aplikasi super apps BTN Mobile yang rencananya akan diluncurkan awal tahun 2023 mendatang,” kata Nixon,  akhir tahun lalu.

Nixon berharap kehadiran super apps BTN Mobile akan mempermudah para nasabah dalam mengakses seluruh layanan perbankan melalui satu genggaman smartphone. Selain itu, keberadaan super apps BTN Mobile akan melengkapi fundamental Bank BTN menjadi One Stop Shop Housing Ecosystem.

Sebagai bank yang merajai penyaluran kredit properti, dan tulang punggung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan papan. Maka kehadiran super apps BTN Mobile  diharapkan Nixon efektif mempercepat penyedian kebutuhan papan masyarakat.

Digitalisasi Perangi Backlog

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021,  angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,71 juta. Dan untuk menangani backlog tersebut diperlukan program 1,5 juta rumah per tahun untuk mengejar kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.

Apalagi, pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100 persen pada 2045. Artinya, guna mencapai target ekosistem perumahan di 2045 tersebut, dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Jelas ini ceruk pasar yang seksi bagi perbankan.

Direktur IT & Digital Bank BTN, Andi Nirwoto, optimis, keberadaan super apps BTN Mobile akan membuat Bank BTN memiliki pelayanan yang lebih baik berkat pemanfaatan teknologi digital dalam menggarap ekosistem perumahan yang dimiliki dan selama ini menjadi kekuatan Bank BTN. Sehingga konsep solusi digital melalui BTN Mobile mengkombinasi kekuatan teknologi dan kekuatan ekosistem.

Andi menjelaskan, Bank BTN menyebut aplikasi BTN Mobile sebagai “SuperApp” karena fitur-fitur yang mereka tawarkan tidak hanya memiliki fitur dasar seperti mobile banking lainnya. Tapi juga memiliki fitur financial yang terkait dengan life circle ekosistem BTN di sektor perumahan.

“Melayani nasabah kita dari mulai kepemilikan rumah, sampai dia tinggal di dalamnya, diluar kebutuhan transaksi dasar seperti bayar listrik, air, gas, pajak (PBB). Konsep utama super apps BTN Mobile menyediakan segala kebutuhan dari ekosistem perumahaan para nasabah BTN. Ini yang akan menjadi pembeda dengan yang lain,” tambahnya.

Target Bank BTN, ada sekitar 5-7 juta nasabahnya yang akan bertransformasi menggunakan super apps BTN Mobile. Dengan memaksimalkan angka tersebut Andi yakin  sudah bisa memperoleh optimalisasi transaksi yang sudah ada di BTN. Disamping mengakusisi nasabah-nasabah baru, seiring dengan inovasi-inovasi skema produk perumahan yang akan dibuat,” pungkasnya.

Akhirnya, tinggal tunggu waktu. Konon kabarnya, super apps BTN Mobile secara resmi diluncurkan awal tahun  ini. Bertepatan dengan ulang tahun Bank BTN ke-73, 9 Februari 2023.

Lalu, apakah klaim soal super apps BTN Mobile akan menjadi senjata digital yang ampuh bagi Bank BTN dalam memerangi backlog Perumahan? Mari kita tunggu.

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan akan mengembalikan dana tabungan sebanyak  170.000 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang telah pensiun pada kuartal I/2023. Hal tersebut diungkapkan Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, disela-sela  kegiatan Pengundian Rejeki Tapera Periode ke-3 dan peluncuran program Gema Tapera  bertajuk,”Komitmen BP Tapera Wujudkan Layanan Prima” , di ruang Pendopo Kementerian PUPR., Selasa (31/1)

Adi menjelaskan bahwa sejak dialihkannya pengelolaan dari Taperum PNS pada akhir Desember 2021 ke BP Tapera, tercatat sebanyak 5,04 juta PNS. Terdiri atas 1,02 juta PNS pensiun dan 4,02 juta PNS aktif. Dengan total jumlah dana tabungan senilai Rp11,8 triliun. Dari jumlah tersebut, terhitung sejak Desember 2022, BP Tapera telah mengembalikan sebanyak Rp3,4 triliun kepada 770.000 peserta pensiun dan ahli warisnya.

“Namun higga saat ini masih ada sebanyak 170.000 orang PNS pensiun dengan dana senilai Rp900 miliar yang masih harus dikembalikan. Dan Kuartal I harus sudah selesai supaya tidak merembet ke mana-mana,” ujarnya.

Hal itu lanjut Adi sesuai dengan Undang-undang Tapera Nomor 4 Tahun 2016 pasal 14 ayat 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 dinyatakan bahwa simpanan dan hasil pemupukan wajib diberikan paling lambat 3 bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.

Namun, BP Tapera lanjut Adi terus mengupayakan agar proses tersebut dapat berjalan lebih cepat dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

“Targetnya, kami akan mengembalikan tabungan paling lama 1 bulan,” ungkapnya.

Intuk itu, BP Tapera tegasnya melakukan proses pengkinian data peserta PNS melalui Portal Kepesertaan Tapera. Guna mempermudah percepatan proses pengembalian tabungan perumahan, PNS pensiun atau ahli waris.

“Lewat portal itu bagian kepegawaian, kementerian atau lembaga ataupun PNS bisa mengubah status pekerja aktif menjadi pensiun, dengan mencantumkan nama sesuai dengan buku tabungan dan nomor kontak yang dapat dihubungi, “ terangnya.

Adi menambahkan, dalam daftar kepesertaan PNS di BP Tapera saat ini, hampir separuh dari jumlah itu akan memasuki masa pensiun pada 2023 dan seterusnya. Dia mengungkapkan, setiap bulannya terdapat sekitar 8.000 hingga 12.000 PNS yang pensiun dan harus dikembalikan dana tabungannya. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya telah mencadangkan anggaran tersebut agar tidak mengalami kekurangan dana kelolaan.

“PNS yang kita kelola 3–4 tahun lagi separuhnya sudah pensiun, makanya kita kejar yang CPNS, itu kan peserta sekian tahun lalu, mulai sekitar 1983,” pungkasnya

SURABAYA, KORIDOR.ONLINE  – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP)  Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI)  Adjit Lauhatta melantik pengurus baru Dewan Pengurus Daerah (DPD) P3RSI Jawa Timur (Jatim) periode 2023 -2026, pada Senin, 30 Januari 2023, di Hall Spazio Tower Surabaya.

Menurut Adjit, keberadaan DPD P3RSI Jatim dipandang perlu, agar eksistensi organisasi P3RSI dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan rumah susun (rusun) di Jatim, khususnya di Kota Surabaya. Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan rumah susun di Jatim, maka DPD P3RSI Jatim diharapkan dapat membantu mencarikan solusi para anggotanya.

“Persoalan yang kita hadapi sekarang ini, selain kurangnya sosialisasi regulasi rumah susun, juga banyaknya perubahan aturan di bidang rumah susun.  Repotnya, aturan yang ada juga belum dapat menjadi solusi terbaik untuk memberikan keadilan semua pihak,” kata Adjit kepada sejumlah awak media, di sela-sela acara Pelantikan Pengurus DPD P3RSI Jawa Timur, Senin, 30 Januari 2023, di Surabaya.

BACA JUGA: Bank DKI Raih Penghargaan Bank Pembangunan Daerah Dengan Corporate Reputation Terbaik Tahun 2023

Adjit mengatakan,  regulasi rumah susun baik di level undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan gubernur (Pergub) masih sering membuka peluang multitafsir. Akibatnya, terjadi banyak konflik pengelolaan rumah susun yang hingga kini belum terselesaikan.

Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur, Soesilo Efendy yang juga hadir di acara tersebut menyampaikan dukungannya terhadap dilantiknya pengurus baru DPD P3RSI Jatim dan berharap dapat bersinergi dalam dengan asosiasi perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun itu.

”Di Kota Surabaya, umumnya di Jawa Timur, masalah rumah susun (gedung strata title) cukup pelik. Banyak persoalan yang dihadapi, mulai keterlambatan serah terima, tarif iuaran pengelolaan lingkungan (IPL), hingga pengelolaan. Kami sendiri di REI Jatim sering mendapat surat dari user (konsumen) dan kita mediasi dengan pengembangnya,” kata Soesilo.

BACA JUGA: BP Tapera Terima KMK Penetapan Laporan Keuangan Pembuka Dana Tapera

Soesilo mengatakan, secara garis besar persoalan rumah susun di Jatim adalah kurang komunikasi antara pelaku pembangunan, pemilik/penghuni, dan badan pengelola. Selain itu, sebagai ’budaya baru’, aturan (regulasi) tinggal di rumah susun (terutama apartemen) kurang tersosialisasi dengan baik kepada seluruh stakeholders rumah susun.

“Karena itulah, kami berharap, REI Jatim dan P3RSI Jatim dapat bersinergi, khususnya dalam mengedukasi pelaku pembangunan, pemilik/penghuni, dan badan pengelola, serta pemerintah daerah, kota dan kabupaten,” jelasnya.

Benahi regulasi

Ketua DPD P3RSI Jatim, Ariyanto Hermawan mengatakan, persoalan-persoalan utama yang sedang dihadapi stakeholders rumah susun di Jatim antara lain: masa transisi pengelolaan, perijinan, pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), pengesahan PPPSRS, fiksi antara pelaku pembangunan dengan pemilik/penghuni rumah susun), serta daya dukung regulasi sebagai solusinya.

BACA JUGA: Putusan Pengadilan: Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Tudingan Malpraktek Di RS Buah Hati Ciputat

Selain itu, lanjut Ariyanto, terjadinya perubahan-perubahan aturan di bidang pengelolaan rumah susun dalam tiga tahun terakhir ini membuat stakeholders rumah susun di Jatim harus melakukan banyak penyesuaian, dengan regulasi-regulasi terbaru di bidang pengelolaan rumah susun.

”Saat ini stakeholders rumah susun memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan terutama, melakukan berbagai perubahan di segala aspek untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang terus berubah. Perubahan-perubahan aturan tersebut, jelas berimplikasi pada pola-pola hubungan antar pemangku kepentingan di rumah susun,” ungkapnya.

”Untuk itu, kami sangat pengharapkan dukungan seluruh pemangku kepetingan rumah susun di Jatim, khusus pemerintah kota/kabupaten dan REI Jatim untuk membenahi dan mensosialisasikan aturan-aturan terkait rumah susun,” pungkas Ariyanto.

BACA JUGA: KPR Subsidi Skema BP2BT Tutup Usia

Acara Pelantikan Pengurus DPD P3RSI Jatim Periode 2023 -2026 ini juga dirangkaikan dengan acara Focus Group Discussion  (FGD) dengan tema “Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Rumah Susun di Kota Surabaya” dengan menghadirkan Reinhard Oliver, S.T.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (DPRKPP), pengamat rumah susun, pelaku pembangunan, dan praktisi property management. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Dalam rangka mendukung target pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan rumah layak masyarakat Indonesia pada 2045 atau zero backlog perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan enam usulan langkah strategis. Usulan tersebut diracik agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi namun mengurangi penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan pemakaian dana di luar milik negara.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan peluang di sektor perumahan masih sangat besar untuk dikembangkan. Apalagi, pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100% pada 2045.

Menurut Haru, untuk mencapai target ekosistem perumahan di 2045 tersebut, dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Jumlah tersebut, lanjut Haru, juga memerlukan sumber pendanaan yang stabil.

“Kami berupaya mendukung penyelesaian backlog perumahan tersebut dengan beberapa usulan yakni skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own untuk MBR Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” jelas Haru di sela Penandatanganan Memorandum of Understanding Ekosistem Pembiayaan Perumahan dan Seminar Creative Financing dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan di Jakarta, Rabu (25/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, skema baru Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang diusulkan perseroan yakni dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5%. Kemudian, untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi.

Untuk skema baru KPR SSB, diberikan dengan plafon yang lebih besar dari KPR FLPP. Tenor subsidi pun hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian sesuai perbaikan ekonomi debitur. Bunga subsidi yang diberikan yakni sebesar 7%.

Usulan skema KPR Rent to Own (RTO) ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Informal. Melalui fasilitas tersebut, MBR Informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR. Hampir mirip dengan RTO, skema Staircasing Shared Ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR.

Hirwandi menambahkan, usulan berikutnya yakni penetapan standarisasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Lalu, Bank BTN juga mengusulkan untuk mengalihkan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB).

“Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” kata Hirwandi.

Adapun, dalam kesempatan yang sama, Bank BTN melakukan penandatangan komitmen bersama dengan para anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Komitmen tersebut ditandatangani Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Melalui penandatanganan tersebut, para anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersepakat untuk aktif berkoordinasi dalam rangka pengembangan perumahan. Selain itu, para anggota juga berkomitmen aktif melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan pasar pembiayaan perumahan.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menerima Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 462 Tahun 20233 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Pembuka Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Rabu (25/1) di Pullman Hotel Jakarta.

Adi Setianto menyampaikan dengan telah diserahkannya KMK tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, telah mengesahkan Laporan Keuangan Pembuka Dana Tapera per 1 Januari 2022. “Laporan Keuangan ini telah memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan jumlah aset neto peserta senilai Rp8,98 triliun,” tambah Adi Setianto menegaskan.

Pada kesempatan yang sama, Adi Setianto juga menandatangani komitmen dengan anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersama dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Haru Koesmahargyo, dan Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Tambok Setyawati.

Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem perumahan dengan bersinergi melalui forum koordinasi dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing dan berperan aktif dalam pengembangan kajian dan/atau rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan maupun pasar pembiayaan sekunder perumahan, melalui penyediaan data dan/atau informasi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF. Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, dan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo.

Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing). Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut memiliki beberapa tujuan di antaranya yaitu yang pertama, menjadi komitmen bersama dalam melakukan sinergi melalui forum koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Kedua, menyusun rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan maupun pasar pembiayaan sekunder perumahan, dan ketiga, melakukan sinergi bagi para pihak untuk mendukung pengembangan perumahan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban menyampaikan dalam sambutannya bahwa ekosistem dalam sektor perumahan ini melibatkan banyak pihak mulai dari sisi supply hingga sisi demand, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Guna mewujudkan cita-cita Negara untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat, maka dukungan seluruh pihak dalam ekosistem perumahan mutlak dibutuhkan.

“Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah membiayai pembangunan perumahan untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejumlah 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun,” jelas Rionald.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dalam kesempatan ini, mengajak para pihak dalam ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, BP Tapera, Bank Pelaksana penyalur pembiayaan perumahan, dan juga pengembang penyedia perumahan untuk bersinergi, berkoordinasi, dan berpartisipasi aktif dalam kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan, upaya penyelesaian permasalahan, dan penguatan pembiayaan perumahan baik primer maupun sekunder. “Jika tidak ada kolaborasi dari kita semua, maka ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif akan sulit tercapai,” ujar Herry.

Selain itu, Herry Trisaputra Zuna juga mengatakan bahwa kedepannya, diharapkan para stakeholder dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan, “Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO), meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan TOD dan juga  penerapan green financing dalam rangka merespons dampak perubahan iklim dan  mendapatkan nilai tambah dengan adanya green economy“, tambahnya.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan perjanjian kerja sama dengan 40 bank untuk penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2023. Sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah, BP Tapera akan menyalurkan dana FLPP 2023 sebanyak 220 ribu unit rumah, senilai Rp25,18 triliun serta pembiayaan Tapera sebanyak 10 ribu unit senilai Rp1,05 triliun.

Program itu dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan penyaluran ini penting untuk pemenuhan kebutuhan hunian terutama bagi MBR. Namun di sisi lain, kemampuan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah masih memiliki keterbatasan.

“Harapan pemerintah nantinya, sumber pendanaan FLPP tidak bergantung pada APBN semata. Untuk tahun 2023, diharapkan BP Tapera secara bertahap mulai memperluas kepesertaannya kepada seluruh peserta mandiri dan melakukan sosialisasi lebih masif untuk lebih memperkenalkan skema pembiayaan perumahan kepada masyarakat,” kata Zainal dalam acara Penandatanganan Kerja Sama KPR dan FLPP Tahun 2023, Rabu (28/12/2022).

Adapun, 40 Bank yang akan menyalurkan FLPP di tahun 2023 terdiri dari 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Nasional tersebut terdiri dari BTN, BTN Syariah, BNI, Mandiri, BRI , BSI dan Bank Mega Syariah.  Sedangkan 33 BPD terdiri dari BJB, Sulawesi Selatan, Sumsel Babel, Jambi, BJB Syariah, Sulawesi Selatan Syariah, Riau Syariah, Sumsel Babel Syariah, Kalimantan Barat, Nagari, Kalimantan Selatan Syariah, DKI, Jatim Syariah, NTB Syariah, Sumut Syariah, Kalimantan Timur, Kalsel, Kalimantan Tengah, Sumut, Jambi Syariah, Aceh Syariah, NTT, Nagari Syariah, Jawa Timur, Kalimantan Barat Syariah, Kaltimtara Syariah, DKI Syariah, Jawa Tengah, Yogya, Sulawesi Tengah, Papua, Jateng Syariah dan Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Selain itu, dilaksanakan juga perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan 22 bank penyalur untuk pembiayaan Tapera.  Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi untul seluruh mitra kerja BP Tapera atas pencapaian kinerja tahun 2022.

Sebab, berkat kerja sama bank penyalur dan pengembang perumahan subsidi, target RPJMN 2020 – 2024 sebesar 200 ribu dan target optimalisasi realisasi FLPP 100 persen sebesar 226.000 unit mampu dipenuhi.

“Tahun 2023 kami tetap akan memberlakukan open komitmen sehingga kuota tidak akan terkunci di bank manapun sehingga MBR akan terlayani dengan lebih cepat. Kualitas dan ketepatan sasaran tetap menjadi fokus utama, setiap per triwulan akan dilakukan evaluasi guna melihat efektifitas komitmen di setiap bank serta menilai seluruh bank termasuk dari sisi keterhunian dan dokumen ketepatan sasaran,” ujar Adi

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Jajaran pengurus pusat asosiasi Srikandi Developer Dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) melakukan audiensi dengan Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat  Kementerian PUPR, Senin, 19/12/22 di gedung Kementerian PUPR Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Risma Gandhi, Ketua Umum SRIDEPPI dan sejumlah pengurus DPP SRIDEPPI memperkenalkan diri, sekaligus menjelaskan fungsi, tugas, misi dan peran atas terbentuknya SRIDEPPI. Selain itu SRIDEPPI juga menjelaskan beberapa pokok pikiran terkait dinamika dan kendala perijinan di daerah dalam pengembangan bisnis properti.

SRIDEPPI juga meminta masukan serta dukungan PUPR atas sumbatan-sumbatan perijinan yang terjadi. Hal itu guna meminimalisir persoalan lapangan yang sampai saat ini masih dirasakan pengembang di daerah.

“Masih banyak keluhan anggota di lapangan yang kami temui. Regulasi di pusat menurut kami sudah mendukung. Tetapi implementasi teknisnya di daerah ternyata tidak mudah. Pemahaman daerah soal perijinan bangunan gedung misalnya, antara pemda yang satu dengan pemda yang lain bisa berbeda beda. Padahal masih satu propinsi. Nah, kami minta ke PUPR harus lebih sering melakukan sosialisasi ke perangkat daerah agar jalannya (perizinan) cepat,” usul Risma.

Menanggapi hal tersebut Wahyu Imam Santoso Pejabat Fungsional TBP Madya, Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya mengakui memang masih banyak dinamika di daerah yang bagi PUPR sendiri harus terus menerus mengkomunikasikannya.

“Kami sudah sering sosialisasikan hal-hal teknis terkait SIMBG misalnya. Tetapi pemahaman perangkat daerah memang sering tidak sama. Harus rajin komunikasi karena terkadang pejabat di daerah yang hadir dan datang waktu sosialisasi mereka mungkin saja tidak menjelaskan dengan tuntas ke bawahannya dan beberapa hambatan lain,” terangnya.

Turut hadir dan menjelaskan beberapa hal pada kesempatan itu diantaranya Ratih Rachmawati, Ahli Muda Fungsional Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR. Sementara mendamping Risma Gandhi, hadir sejumlah pengurus SRIDEPPI. Diantaranya: Sitti Nurbaya, Wakil Ketua OKK, Nani Nadira, (Plt) Ketua Jabar, Dewi Sri Mulyati, Wakil Ketua Humas & Pengembangan Bisnis, Sisi Matahari, Desti Hardianisari dan Yusnawati Yusuf, anggota SRIDEPPI.

Lima Pokok Pikiran SRIDEPPI

Pada kesempatan itu SRIDEPPI juga mendiskusikan pokok-pokok pikiran dari  SRIDEPPI yang diusulkan ke PUPR dan pemangku kepentingan terkait. Berikut rangkuman 5 hal yang didiskusikan bersama PUPR ada saat audiensi dengan Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

1. Perbedaan sikap pemda terkait, terhadap kebutuhan akan KRK dalam proses penempuhan SLF, yang mana KRK merupakan salah satu syarat permohonan IMB. Dengan sifat yang hampir sama dengan SIPPT dan Advice Planning sepanjang tidak ada perubahan bangunan dan lokasi, terkecuali untung bangunan yang baru.
2. Tentang perbedaan tuntutan pemda terkait akan tingkat tenaga ahli pengkaji SLF, yang mana di beberapa daerah tenaga ahli pengkaji haruslah minimum tingkat madya yang dalam PP No. 16 tahun 2021 tidak disebutkan keharusannya.
3. Tentang perbedaan ketentuan pemda terkait perihal standar keandalan struktur bangunan, berdasarkan SNI yang berlaku, seperti misalnya belum adanya keseragaman format daftar simak dalam kajian struktur terkait.
4. Ketahanan gempa, dimana kesalahan atau kekurangan kajian dalam hal ini akan beresiko bagi pengkaji teknis
5. Tentang ketentuan pelaksana kajian teknis untuk SLF yang menyatakan boleh perusahaan konsultan atau tenaga independent, tanpa ada Batasan tertentu untu kpelaku sebagai jaminan bagi klien terkait keamanan dan keberlangsungan kegiatan SLF yang ditempuhnya.

SRIDEPP berharap dengan audiensi yang dilakukan maka ke depan setelah mendengar langsung dari para pengusaha, pihak-pihak terkait  bisa membuat perubahan agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih baik lagi.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp 25 triliun pada tahun 2023.

“Tahun 2023, FLPP ditargetkan sebanyak 220.000 unit senilai Rp 25,18 triliun,” ujar Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam acara Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023, Senin (19/12).

Adi menambahkan, realisasi penyaluran dana FLPP per 14 Desember 2022 sebesar 216.029 unit senilai Rp 24,03 triliun. Sehingga penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010 sampai dengan Desember awal mencapai sebesar 1.159.608 unit dengan nilai Rp 99,21 triliun.

“Sedangkan untuk pembiayaan Tapera (tahun 2023 ditargetkan) sebanyak 10.000 unit senilai Rp 1,05 Triliun,” ucap Adi.

Adi mengakui, BP Tapera masih menghadapi beberapa tantangan di tahun mendatang. Seperti infasi, suku bunga relatif tinggi dan potensi penurunan daya beli masyarakat. Meski begitu, pihaknya optimistis prospek sektor perumahan tahun depan akan berjalan bagus.

Adi mengatakan, pasar yang dinamis dan terus bertumbuh menjadi prospek investasi bagi dana yang digunakan pada pembiayaan perumahan. Sehingga hal tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi dan rencana investasi finansial.

“Khusus untuk perumahan, setelah melewati masa pandemi yang sudah hampir tiga tahun ini, industri perumahan di Indonesia sepertinya sudah semakin mengarah ke kondisi normal,” tutur Adi.

Chief Economist, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Winang Budoyo mengatakan, sektor real estate tetap selalu hijau meski pada saat pandemi Covid-19. Sebab, permintaan rumah yang diperkirakan turun saat pandemi, ternyata tidak terjadi.

“Sektor perumahan relatif resilien terhadap kondisi pandemi kemarin,” ujar Winang.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Perusahaan teknologi di bidang properti (PropTech) di Indonesia, Lamudi.co.id berencana  menggelar ajang Lamudi.co.id Property Awards (LPA) untuk kedua kalinya tahun 2022. Penghargaan ini diberikan kepada para pelaku industri properti yang telah membangun Indonesia.

Commercial Director Lamudi.co.id Yoga Priyautama mengatakan, acara LPA ini, merespon perkembangan pada sektor properti yang terus tumbuh membaik sampai semester II 2022.

“Lamudi.co.id menghadirkan ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi atas inovasi insan properti dalam pengembangan proyek baru serta proyek yang telah konsisten menghadirkan produk dan layanan prima kepada konsumen selama tahun 2022,” kata Yoga di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Di antara banyaknya ajang penghargaan saat ini, LPA memberi pengakuan bagi seluruh pemain yang mewarnai industri baik di pulau Jawa dan luar pulau Jawa dengan kategori yang sudah dikurasi melalui pendataan terpusat oleh Lamudi.

LPA akan memberikan penghargaan dengan 11 kategori fenomenal dengan Most Favorite Development sebagai kategori terunik yang akan menyortir pilihan terfavorit ditunjukkan dari jumlah pencarian terbanyak di platform Lamudi.co.id yang selanjutnya akan dilakukan polling oleh masyarakat luas. Pencarian developer dan proyek properti terbaik di Indonesia telah dimulai pada 6 Desember 2022 sampai 15 Maret 2023.

“Lamudi.co.id memberikan penghargaan berdasarkan pengujian terukur dengan berbagai kriteria oleh panel juri yang kompeten dan kredibel. Penilaian yang dilakukan oleh panel juri Lamudi.co.id. Property Awards 2022 mengusung prinsip jujur, objektif, dan transparan,” tutur Yoga Priyautama.

Director Strategis Consulting Cushman & Wakefield Arief Rahardjo yang juga salah satu juri menilai, para kontestan yang akan dinilai ini nanti adalah bagaimana developer ini mengembangkan proyeknya baik dari sisi masterplan dan juga kualitas dari proyek properti tersebut. Karena hal ini penting sebagai salah satu item yang akan dinilai. “Ya nanti kita lihat dari konsep, masterplan dan juga kualitas dari proyek tersebut seperti apa,” kata Arief.

Ia berharap LPA tahun ini akan lebih baik lagi dari sebelumnya tidak hanya dari sisi jumlah, kualitas dan juga dampak terhadap lingkungannya.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Fitra Nur menambahkan, acara LPA ini sangat penting bagi sektor properti. Artinya bisa berdampak posiitf, agar pengembang lebih semangat membangun rumah di tengah kondisi ekonomi yang saat ini masih menantang. “Pertumbuhan properti ini baru menyumbang 3% untuk PDB kita harapkan dengan adanya LPA ini pengembang lebih semangat lagi membangun rumah sehingga bisa sumbang PDB naik lagi sampai 2%,” kata Fitrah.