Aktual

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Jajaran pengurus pusat asosiasi Srikandi Developer Dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) melakukan audiensi dengan Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat  Kementerian PUPR, Senin, 19/12/22 di gedung Kementerian PUPR Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Risma Gandhi, Ketua Umum SRIDEPPI dan sejumlah pengurus DPP SRIDEPPI memperkenalkan diri, sekaligus menjelaskan fungsi, tugas, misi dan peran atas terbentuknya SRIDEPPI. Selain itu SRIDEPPI juga menjelaskan beberapa pokok pikiran terkait dinamika dan kendala perijinan di daerah dalam pengembangan bisnis properti.

SRIDEPPI juga meminta masukan serta dukungan PUPR atas sumbatan-sumbatan perijinan yang terjadi. Hal itu guna meminimalisir persoalan lapangan yang sampai saat ini masih dirasakan pengembang di daerah.

“Masih banyak keluhan anggota di lapangan yang kami temui. Regulasi di pusat menurut kami sudah mendukung. Tetapi implementasi teknisnya di daerah ternyata tidak mudah. Pemahaman daerah soal perijinan bangunan gedung misalnya, antara pemda yang satu dengan pemda yang lain bisa berbeda beda. Padahal masih satu propinsi. Nah, kami minta ke PUPR harus lebih sering melakukan sosialisasi ke perangkat daerah agar jalannya (perizinan) cepat,” usul Risma.

Menanggapi hal tersebut Wahyu Imam Santoso Pejabat Fungsional TBP Madya, Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya mengakui memang masih banyak dinamika di daerah yang bagi PUPR sendiri harus terus menerus mengkomunikasikannya.

“Kami sudah sering sosialisasikan hal-hal teknis terkait SIMBG misalnya. Tetapi pemahaman perangkat daerah memang sering tidak sama. Harus rajin komunikasi karena terkadang pejabat di daerah yang hadir dan datang waktu sosialisasi mereka mungkin saja tidak menjelaskan dengan tuntas ke bawahannya dan beberapa hambatan lain,” terangnya.

Turut hadir dan menjelaskan beberapa hal pada kesempatan itu diantaranya Ratih Rachmawati, Ahli Muda Fungsional Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR. Sementara mendamping Risma Gandhi, hadir sejumlah pengurus SRIDEPPI. Diantaranya: Sitti Nurbaya, Wakil Ketua OKK, Nani Nadira, (Plt) Ketua Jabar, Dewi Sri Mulyati, Wakil Ketua Humas & Pengembangan Bisnis, Sisi Matahari, Desti Hardianisari dan Yusnawati Yusuf, anggota SRIDEPPI.

Lima Pokok Pikiran SRIDEPPI

Pada kesempatan itu SRIDEPPI juga mendiskusikan pokok-pokok pikiran dari  SRIDEPPI yang diusulkan ke PUPR dan pemangku kepentingan terkait. Berikut rangkuman 5 hal yang didiskusikan bersama PUPR ada saat audiensi dengan Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

1. Perbedaan sikap pemda terkait, terhadap kebutuhan akan KRK dalam proses penempuhan SLF, yang mana KRK merupakan salah satu syarat permohonan IMB. Dengan sifat yang hampir sama dengan SIPPT dan Advice Planning sepanjang tidak ada perubahan bangunan dan lokasi, terkecuali untung bangunan yang baru.
2. Tentang perbedaan tuntutan pemda terkait akan tingkat tenaga ahli pengkaji SLF, yang mana di beberapa daerah tenaga ahli pengkaji haruslah minimum tingkat madya yang dalam PP No. 16 tahun 2021 tidak disebutkan keharusannya.
3. Tentang perbedaan ketentuan pemda terkait perihal standar keandalan struktur bangunan, berdasarkan SNI yang berlaku, seperti misalnya belum adanya keseragaman format daftar simak dalam kajian struktur terkait.
4. Ketahanan gempa, dimana kesalahan atau kekurangan kajian dalam hal ini akan beresiko bagi pengkaji teknis
5. Tentang ketentuan pelaksana kajian teknis untuk SLF yang menyatakan boleh perusahaan konsultan atau tenaga independent, tanpa ada Batasan tertentu untu kpelaku sebagai jaminan bagi klien terkait keamanan dan keberlangsungan kegiatan SLF yang ditempuhnya.

SRIDEPP berharap dengan audiensi yang dilakukan maka ke depan setelah mendengar langsung dari para pengusaha, pihak-pihak terkait  bisa membuat perubahan agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih baik lagi.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp 25 triliun pada tahun 2023.

“Tahun 2023, FLPP ditargetkan sebanyak 220.000 unit senilai Rp 25,18 triliun,” ujar Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam acara Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023, Senin (19/12).

Adi menambahkan, realisasi penyaluran dana FLPP per 14 Desember 2022 sebesar 216.029 unit senilai Rp 24,03 triliun. Sehingga penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010 sampai dengan Desember awal mencapai sebesar 1.159.608 unit dengan nilai Rp 99,21 triliun.

“Sedangkan untuk pembiayaan Tapera (tahun 2023 ditargetkan) sebanyak 10.000 unit senilai Rp 1,05 Triliun,” ucap Adi.

Adi mengakui, BP Tapera masih menghadapi beberapa tantangan di tahun mendatang. Seperti infasi, suku bunga relatif tinggi dan potensi penurunan daya beli masyarakat. Meski begitu, pihaknya optimistis prospek sektor perumahan tahun depan akan berjalan bagus.

Adi mengatakan, pasar yang dinamis dan terus bertumbuh menjadi prospek investasi bagi dana yang digunakan pada pembiayaan perumahan. Sehingga hal tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi dan rencana investasi finansial.

“Khusus untuk perumahan, setelah melewati masa pandemi yang sudah hampir tiga tahun ini, industri perumahan di Indonesia sepertinya sudah semakin mengarah ke kondisi normal,” tutur Adi.

Chief Economist, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Winang Budoyo mengatakan, sektor real estate tetap selalu hijau meski pada saat pandemi Covid-19. Sebab, permintaan rumah yang diperkirakan turun saat pandemi, ternyata tidak terjadi.

“Sektor perumahan relatif resilien terhadap kondisi pandemi kemarin,” ujar Winang.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Perusahaan teknologi di bidang properti (PropTech) di Indonesia, Lamudi.co.id berencana  menggelar ajang Lamudi.co.id Property Awards (LPA) untuk kedua kalinya tahun 2022. Penghargaan ini diberikan kepada para pelaku industri properti yang telah membangun Indonesia.

Commercial Director Lamudi.co.id Yoga Priyautama mengatakan, acara LPA ini, merespon perkembangan pada sektor properti yang terus tumbuh membaik sampai semester II 2022.

“Lamudi.co.id menghadirkan ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi atas inovasi insan properti dalam pengembangan proyek baru serta proyek yang telah konsisten menghadirkan produk dan layanan prima kepada konsumen selama tahun 2022,” kata Yoga di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Di antara banyaknya ajang penghargaan saat ini, LPA memberi pengakuan bagi seluruh pemain yang mewarnai industri baik di pulau Jawa dan luar pulau Jawa dengan kategori yang sudah dikurasi melalui pendataan terpusat oleh Lamudi.

LPA akan memberikan penghargaan dengan 11 kategori fenomenal dengan Most Favorite Development sebagai kategori terunik yang akan menyortir pilihan terfavorit ditunjukkan dari jumlah pencarian terbanyak di platform Lamudi.co.id yang selanjutnya akan dilakukan polling oleh masyarakat luas. Pencarian developer dan proyek properti terbaik di Indonesia telah dimulai pada 6 Desember 2022 sampai 15 Maret 2023.

“Lamudi.co.id memberikan penghargaan berdasarkan pengujian terukur dengan berbagai kriteria oleh panel juri yang kompeten dan kredibel. Penilaian yang dilakukan oleh panel juri Lamudi.co.id. Property Awards 2022 mengusung prinsip jujur, objektif, dan transparan,” tutur Yoga Priyautama.

Director Strategis Consulting Cushman & Wakefield Arief Rahardjo yang juga salah satu juri menilai, para kontestan yang akan dinilai ini nanti adalah bagaimana developer ini mengembangkan proyeknya baik dari sisi masterplan dan juga kualitas dari proyek properti tersebut. Karena hal ini penting sebagai salah satu item yang akan dinilai. “Ya nanti kita lihat dari konsep, masterplan dan juga kualitas dari proyek tersebut seperti apa,” kata Arief.

Ia berharap LPA tahun ini akan lebih baik lagi dari sebelumnya tidak hanya dari sisi jumlah, kualitas dan juga dampak terhadap lingkungannya.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Fitra Nur menambahkan, acara LPA ini sangat penting bagi sektor properti. Artinya bisa berdampak posiitf, agar pengembang lebih semangat membangun rumah di tengah kondisi ekonomi yang saat ini masih menantang. “Pertumbuhan properti ini baru menyumbang 3% untuk PDB kita harapkan dengan adanya LPA ini pengembang lebih semangat lagi membangun rumah sehingga bisa sumbang PDB naik lagi sampai 2%,” kata Fitrah.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menerima penghargaan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kategori Mitra Terbaik, Selasa (29/11) pada perayaan ulang tahun KORPRI yang ke-51 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian didampingi oleh Ketua Umum KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada Komisioner BP Tapera, Adi Setianto bersama dengan penerima penghargaan lainnya.

BP Tapera sejak pertengahan tahun 2022, bekerja sama dengan KORPRI gencar  mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat memiliki rumah pertamanya.  Kerja sama ini berlanjut hingga mengadakan roadshow dan sosialisasi bersama di 13 provinsi untuk menggenjot pemutakhiran data para peserta Tapera. Kerja sama sosialisasi ini bertujuan agar para PNS dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah dalam rangka pemenuhan hunian pertamanya melalui BP Tapera. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, peserta Tapera perlu untuk melakukan pemutakhiran data.

“Kami bangga menjadi mitra KORPRI dan saya mengucapkan terima kasih kepada KORPRI atas penghargaan ini. Kami ke depan akan terus bersinergi untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan rumah pertamanya dan juga manfaat dari tapera lainnya,”ujar Adi Setianto, yang juga merupakan anggota dari Koordinator Bidang Kesejahteraan, Perumahan dan Usaha untuk Departemen Perumahan KORPRI  bangga.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh ASN dan mitra dalam pengabdiannya kepada Negara. “Seluruh ASN harus mengubah pola pikir dari penguasa menjadi abdi/pelayan masyarakat dan harus mampu merebut kepercayaan publik,” ujarnya tegas.

Perayaan Hut KORPRI ke-51 ini juga dihadiri oleh Menteri PAN RB dan Menteri Pertanian serta seluruh anggota KORPRI seluruh Indonesia.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Penyaluran Perumahan (FLPP) sebanyak 189.950 unit sebesar Rp21,137 triliun per 16 November 2022. Adapun, BP Tapera menargetkan penyaluran 226.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, BP Tapera telah menyalurkan 84 persen dari target tersebut. BP Tapera masih perlu menyalurkan 36.050 unit hingga akhir 2022.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, mengatakan pihaknya optimistis dapat menyelesaikan target tersebut lewat kolaborasi dengan berbagai stakeholders, mulai dari perbankan hingga asosiasi pengembang.

“Kami optimis untuk sisa target yang ada akan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun 2022,” kata Adi dalam kegiatan konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2022). dan optimisme tersebut lanjutnya akan diteruskan di tahun mendatang dengan target tahun 2023 sebanyak 220 ribu unit senilai Rp25,18 triliun.

Selain KPR FLPP, untuk penyaluran pembiayaan Tapera per 16 November 2022 telah terealisasi akad pembiayaan sebesar 4.256 unit senilai Rp636,72 miliar.

Ariev Baginda Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, mengatakan terdapat sejumlah kendala terkait capaian pembiayaan Tapera untuk aparatur sipil negara (ASN).

“Masih tersendat [Tapera], karena ternyata untuk ASN/PNS sebelumnya sudah ada dana Bapertarum. rata-rata sudah memanfaatannya, karena mereka sudah lama bekerja dan ada fasilitas, sebagian besar sudah beli rumah,” jelasnya.

Menurut Ariev, Tapera tersedat penyalurannya karena permintaan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan KPR FLPP. Namun, untuk Tapera Kredit Renovasi Rumah (KRR) masih dapat terserap oleh ASN. Lebih lanjut, jika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbit terkait dana Tapera untuk CPNS yang baru diterima setelah tahun 2018, maka secara otomatis mereka akan terdaftar sebagai peserta.

“Nah, itu ada sekitar 200.000 ASN baru. Logikanya kalau pegawai baru, mereka butuh rumah pertama itu. Itu potensi yang bisa kita layani nanti,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menjelaskan terkait akad pembiayaan Tapera dilakukan melalui kerjasama dengan  Bank BTN, BRI, BTN Syariah dan BJB, baik untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Sementara untuk TA 2023, penyaluran pemanfaatan dana Tapera akan ditargetkan senilai Rp4,64 triliun sebanyak 54.924 unit.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah menggodok produk pembiayaan perumahan baru untuk menyasar pekerja mandiri yang bekerja disektor informal. Saat ini jumlah Pekerja Informal di Indonesia sebanyak 77 Juta Individu atau sekitar 31 Juta Rumah Tangga. Sebanyak 62% berpenghasilan di bawah UMP. Sedangkan 37 % berpenghasilan diantara UMP hingga Rp 8 Juta dan 1% berpenghasilan di atas Rp 8 juta.

“Nah, dua kelompok terakhir adalah sasaran utama target akuisisi peserta Pekerja Mandiri yang akan disasar oleh BP Tapera. Akan kita buat skema pembiayaan perumahan yang tepat dan pas bagi mereka,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera, Eko Ariantoro, dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Senin (21/11/2022).

Eko Ariantoro, menerangkan sebanyak 60 persen pekerja di Indonesia merupakan pekerja mandiri. Dari 60 persen, hanya 38 persen yang memiliki pendapatan di atas upah minimum (UM).BP Tapera lanjutnya saaat ini sedang mendata target peserta pekerja mandiri berdasarkan segmentasi agregator, seperti pekerja digital platform (Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia), pekerja agen bank (BRIlink,agen46,agen Batara, dll) dan komunitas asosiasi (NU,Muhamadiah,Ikappi,dll).

Terkait pendanaannya, akan disalurkan melalui perbankan setelah dilakukan pendataan oleh BP Tapera. Untuk bisa menjadi peserta Tapera, mitra Gojek dan Grab harus memiliki willingness to pay dan ability to pay. Oleh karena itu, BP Tapera akan bekerja sama dengan perbankan untuk menentukan pekerja mandiri di digital informal seperti apa yang dapat lolos dalam program KPR Tapera mandiri ini.

“Penjajakan pertama adalah pekerja di digital platform yang sudah bekerja sama dengan perbankan, itu adalah Gojek dan Grab, terkait dengan proses akuisisinya, kita sudah mulai diskusi dengan Gojek dengan Grab,” jelasnya.

Ari menerangkan, untuk produk khusus pekerja mandiri ini masih perlu waktu untuk dapat diundangkan aturannya. Di akhir November-Desember BP Tapera masih dalam proses mengemas skema dari produk baru tersebut. Diharapkan tahun depan sudah selesai dan siap diluncurkan.

“Taget kami akhir Desember ini selesai produk untuk Tapera peserta pekerja mandiri, mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan Desember ada rapat komite, sehingga bulan Januari kita bisa launching produk Tapera Mandiri ini melalui satu piloting perbankan yang kita kerja samakan,” ujarnya.

Untuk diketahui, sejak program Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) dialihkan ke BP Tapera, kepesertaan untuk program Tapera sendiri tidak hanya ditujukan untuk ASN/PNS, melainkan diperluas ke BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri dan akan menyusul pekerja mandiri, pekerja swasta dan warga asing.

Namun, untuk aturan tabungan bagi pekerja seperti ASN sendiri masih dalam tahap pembahasan. Untuk itu, BP Tapera mencari terobosan lain untuk memperluas kepesertaan agar dana pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

“Untuk kepesertaan diluar pekerja mandiri, seperti ASN itu sendiri membutuhkan regulasi tambahan untuk supaya iuran ASN itu bisa dilaksanakan, jadi angkanya bisa sampai Rp4-5 triliun sebenarnya kalau bisa kita lakukan,” ungkapnya.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE- Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) KPR BTN yang ke-46 pada 10 Desember 2022 mendatang serta memperingati Hari Pahlawan yang ke-77, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar pameran perumahan terbesar di Indonesia yakni Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022. Ajang IPEX 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan akan berlangsung mulai 19 November 2022 hingga 27 November 2022.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, pelaksanaan Pameran IPEX yang sudah 24 kali digelar ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank BTN memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung penyediaan perumahan yang layak kepada masyarakat.

“Kami menyadari bahwa untuk menyelesaikan beberapa hal terkait perumahan di Indonesia dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik dari asosiasi pengembang, perbankan dan regulator yang salah satunya adalah dengan menggelar event Indonesia Property Expo (IPEX) ini,” ujar Haru pada Pembukaan IPEX 2022 di Jakarta, Sabtu (19/11).

Menurut Haru, IPEX 2022 kali ini diikuti oleh 42 pengembang yang terdiri dari 32 pengembang proyek perumahan non subsidi, 10 pengembang perumahan subsidi dan 5 produk pendukung. Adapun dalam ajang ini ada sekitar 325 proyek perumahan yang dipamerkan. “Ada beberapa proyek perumahan berlokasi di luar kota seperti di Bandung dan Surabaya. Serta lokasi lokasi strategis sesuai arahan Bapak Menteri BUMN RI yaitu lokasi yang terkoneksi langsung dengan moda transportasi (TOD),” katanya.

Haru menegaskan, Bank BTN optimistis dalam IPEX 2022 kali ini, potensi izin prinsip KPR yang bakal diraih sekitar Rp1,5 triliun, dengan rincian KPR non subsidi Rp900 miliar, KPR subsidi Rp300 miliar dan pembiayaan rumah syariah sebesar Rp300 miliar. “Bagi masyarakat yang mengambil KPR dalam ajang IPEX 2022, Bank BTN memberikan bunga yang sangat menarik yakni ini mulai dari 2,47% di tahun pertama. Selain itu ada penawaran gratis untuk biaya provisi, administrasi, dan appraisal,” paparnya.

Lebih lanjut Haru mengungkapkan, pada tahun 2045, Indonesia beraspirasi untuk dapat mencapai target zero backlog kepenghunian perumahan (home inhabited 100%) dan backlog kepemilikan rumah mencapai 91% (home ownership). Hal ini tentunya merupakan tugas yang cukup menantang namun dengan dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN, Bank BTN siap untuk menjadi poros penggerak Program Perumahan Nasional di Indonesia dengan 4 langkah strategis.

Pertama, mendorong optimalisasi sumber likuiditas program perumahan yang lebih sustain. Kedua, memastikan ketersediaan supply perumahan dengan mendorong shifting menuju vertical housing diperkotaan. Kemudian, ketiga mengembangkan program pembiayaan yang affordable bagi seluruh kelompok demand. Dan keempat, meningkatkan kolaborasi yang efektif pada pengembangan ekosistem perumahan di Indonesia.

Bank BTN, tegas Haru, sangat mengapresiasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan serta Kementerian ATR/BPN yang sangat mendukung perseroan untuk berperan sebagai lokomotif penyaluran perumahan di Indonesia. Untuk itu, Bank BTN akan terus melakukan transformasi dengan menjalankan berbagai inisiatif strategis yang dapat meningkatkan kontribusi Bank BTN dalam memfasilitasi kebutuhan hunian masyarakat Indonesia.

“Bank BTN akan memastikan amanah yang diberikan pemerintah akan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu dapat memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” jelasnya.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, kolaborasi aktif di antara stakeholder atau pengembang dan perbankan, penting untuk terus terjalin dengan baik demi mereduksi angka backlog rumah yang telah mencapai 12,7 juta.

Angka ini akan terus bertambah, seiring kebutuhan rumah per tahun yang mencapai satu juta unit. Sementara pembangunan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 200.000-300.000 unit per tahun.

“Saya mengapresiasi pameran IPEX ini, yang tahun 2022 sudah dilakukan tiga kali. Nah, dalam pameran kali ini, para pengembang menyediakan perumahan. BTN menyediakan pembiayaannya,” tegas Iwan.

BEKASI,KORIDOR.ONLINE—Setelah sukses dan berhasil memasarkan hunian premium di Klaster Water Terrace tahap 1 , di Grand Wisata Bekasi, pengembang Sinar Mas Land kembali meluncurkan pengembangan Klaster Water Terrace tahap 2. Kali ini, di atas lahan seluas 3,4 hektar itu akan berdiri sebanyak 104 unit hunian. Rencananya unit hunian mewah itu akan mulai dipasarkan (launching)  pada Desember 2022 nanti.

“Pembangunan 104 unit rumah di Klaster Water Terrace Grand Wisata tahap 2 ini merupakan yang terakhir di dalam kawasan hunian mewah Klaster Water Terrace. Jadi, ini merupakan kesempatan bagi konsumen yang mendambakan hunian mewah dengan lingkungan hijau yang asri dan tenang di jantung Grand Wisata Bekasi,” ungkap Handoyo Lim, Marketing & Promotion Department Head Grand Wisata Bekasi, Rabu, (16/11/2022.)

Menurut Handoyo, selain harganya yang relatif terjangkau yakni dipasarkan mulai Rp2,8 miliar hingga Rp4 miliar per unit, banyak keunggulan yang dimiliki Klaster Water Terrace ini.  Antara lain: memiliki Private Club House (luas 2.000 m2 dengan luas kolam renang dewasa, kolam renang anak, ruang serbaguna, serta jogging track mengelilingi cluster), double security gate, Free Smart Home & CCTV System.

“Water Terrace Tahap 2 juga berada di lokasi strategis, karena dekat dengan Mall Living World Grand Wisata dan Go!Wet Water Park. Cluster ini juga merupakan yang termewah di Grand Wisata, dengan desain arsitektur modern, spacious, dan mewah, layout ruangan yang sempurna, serta lanskap yang indah,” terang Handoyo Lim.

Sedangkan tipe hunian yang dipasarkan adalah Type Crystal (189) : LT 200 (10×20), LT 180 (10×18), Type Blue (151) : LT 162 (9×18), dan Type Lagoon (143) : LT 160 (8×20), LT 144 (8×18).

Pembangunan Infrastruktur Yang Masif

Seiring semakin banyaknya proyek infrastruktur terutama jalan tol yang rampung, dan semakin terbukanya aksesibilitas menunju kawasan Grand Wisata Bekasi, membuat animo masyarakat untuk tinggal di kota mandiri seluas 1.100 hektar tersebut juga semakin tinggi. Hal ini terlihat dari produk-produk properti yang diluncurkan di Grand Wisata selalu laris manis dan terserap pasar dalam waktu singkat.

Hal ini tentu sangat wajar. Pasalnya Grand Wisata Bekasi merupakan satu-satunya kota mandiri yang diapit 2 akses Tol Jakarta- Cikampek dan Tol JORR II di sisi Timur Jakarta. Grand Wisata Bekasi juga dapat diakses melalui 3 gerbang utama yaitu North Gate, West Gate dan East Gate. Hanya 15 menit ke DKI Jakarta, menjadikan Grand Wisata Bekasi kota mandiri yang strategis dan terdekat dengan Jakarta, dengan fasilitas transportasi terbaik seperti LRT, Kereta Cepat dan Jaringan Bus Jabodetabek.

Karena alasan itu juga, tidak heran profil pembeli rumah maupun properti komersial di kawasan yang memenangkan penghargaan Golden Property Awards 2021 Best Township Development tersebut, tidak lagi didominasi masyarakat Bekasi, melainkan melebar hingga sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang dan Depok.

“Sekitar tahun 2019 sampai 2020, sebanyak 65% peminat hunian di Grand Wisata masih di Dominasi warga Bekasi dan sekitarnya. Tapi seiring perkembangan infrastruktur yang begitu masif, pembeli hunian di Grand Wisata malah lebih banyak dari luar. Sementara yang dari Bekasi dan sekitarnya menyusut hingga 45%,” ulas Handoyo.

Lebih lanjut, Handoyo mengatakan, kebutuhan rumah tapak untuk kelas premium di kawasan Grand Wisata Bekasi cukup tinggi. Bahkan peluncuran Water Terrace tahap 1 mendapat sambutan positif dari masyarakat dan terjual habis dalam waktu yang cukup singkat.

Menurutnya, rumah tapak kembali menjadi primadona pasca-pandemi. Jika dulu banyak orang yang memilih tinggal di hunian vertikal di tengah kota, setelah pandemi, banyak orang yang memilih rumah tapak agar dapat menikmati gaya hidup sehat. Pilihannya adalah perumahan dengan akses yang baik.

“Berbicara tentang akses, saat ini tidak ada yang bisa mengalahkan Timur Jakarta, khususnya Bekasi,” lanjut Handoyo. Pembangunan infrastruktur di kawasan ini sejak beberapa tahun terakhir tengah digencarkan dan paling masif.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan rumah masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR). Hingga tanggal 31 Oktober 2022, Kementerian PUPR mencatat setidaknya capaian Program Sejuta Rumah sudah menembus angka 979.592 unit di seluruh Indonesia.

“Kami (Kementerian PUPR-red) mencatat capaian PSR hingga tanggal 31 Oktober 2022 telah menembus angka 979.592 unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Menurut Iwan, pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam rangka menyediakan serta mewujudkan hunian layak. Apalagi pemenuhan rumah atau papan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selain sandang dan pangan.

“Capaian PSR untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 74 persen atau sebanyak 721.559 unit dan rumah non MBR sebanyak 258.033 unit atau 26 persen,” katanya.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pemerintah tentu akan terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan baik pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta sektor swasta untuk mensukseskan Program Sejuta Rumah. Berbagai program perumahan serta bantuan pembiayaan perumahan serta kemudahan perizinan pun terus didorong untuk menggeliatkan investasi di sektor properti yang mampu bertahan di masa pandemi lalu.

“Kami ingin seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan bisa bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan rumah ini,” tandasnya.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, terang Iwan, setidaknya capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 721.559 unit. Angka capaian tersebut terdiri dari pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 251.644 unit, Kementerian/ Lembaga lain 496 unit, pemerintah daerah 51.572 unit. Selanjutnya adalah rumah yang dibangun oleh pengembang 330.562 unit, CSR perumahan 1.358 unit dan masyarakat 85.927 unit.

Sedangkan rumah yang dibangun untuk non MBR 258.033 unit dibangun oleh pengembang 210.560 unit dan masyarakat 47.473 unit. “Angka capaian PSR bulan Oktober ini diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2022. Kami optimis PSR tahun 2022 ini bisa lebih dari satu juta unit,” harapnya.

SOLO,KORIDOR.ONLINE—Sektor pekerja informal dinilai sebagai segmen yang potensial untuk digarap bisnis jasa layanan perbankan. Selain karena jumlahnya yang sangat besar, masih banyaknya yang belum mengakses layanan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk bisa mencarikan solusi bagi pekerja informal.

Direktur Distribution & Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Jasmin mengungkapkan, saat ini perbankan masih banyak yang fokus bisnisnya melayani sektor formal, padahal sektor informal potensinya juga sangat besar. Untuk itu, perseroan terus melakukan inovasi membuat berbagai skema agar layanan perbankan bisa dinikmati pekerja informal khususnya penyaluran kredit.

“Untuk pembiayaan rumah khususnya rumah subsidi sekitar 93% dinikmati oleh pekerja formal, sedangkan sektor informal baru 7%. Untuk itu Bank BTN terus mencari skema yang bisa mempermudah pekerja informal bisa menikmati pembiayaan dari Bank BTN,” jelas Jasmin pada acara Grebeg Pasar 2022 Bank BTN & IKAPPI di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah.

Jasmin mengatakan, salah satu skema yang ditawarkan pemerintah dan Bank BTN dalam pembiayaan rumah untuk pekerja informal adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dengan produk ini, pekerja informal hanya perlu menabung di Bank BTN selama tiga bulan, setelah memenuhi syarat maka mereka bisa mengajukan permohonan KPR BP2BT.

Untuk meningkatkan penyaluran KPR BP2BT, Bank BTN menggandeng Gojek dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Dua entitas ini memiliki komunitas pekerja informal yang luar biasa banyak jumlahnya mencapai jutaan anggota.

Jasmin menjelaskan, untuk mitra driver Gojek yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan kredit sebanyak 200.000 orang. Dari jumlah tersebut Bank BTN menargetkan sekitar 30% yang dapat dibiayai oleh KPR BP2BT.

Sementara, lanjut Jasmin, jumlah pedagang tradisional yang mencapai lebih dari 12 juta juga merupakan pasar potensial bagi perseroan tidak hanya dalam menyalurkan kredit perumahan subsidi tetapi juga kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Bagi para pedagang pasar juga bisa menikmati produk Tabungan Bisnis Bank BTN untuk memudahkan transaksi mereka,” papar Jasmin.

Dia mencontohkan, untuk wilayah Solo potensi ekosistem bisnis pasar yang bisa digarap sangat besar, ada sekitar puluhan ribu pedagang yang bisa dibidik untuk dijadikan nasabah kredit dan tabungan. “Bank BTN melihat potensi KPR di wilayah Solo sangat luar biasa, dimana di Solo Raya saja ada 43 pasar tradisional. Rata-rata kita survei belum banyak yang memiliki rumah, bahkan masih kontrak,” katanya.

Menurut Jasmin, KPR BP2BT sangat cocok buat segmen untuk pedagang informal, yang bukan memiliki basis penghasilan tetap.

“Makanya kita masuk ke pasar Klewer ini, pedagang-pedagang kecil yang belum punya rumah bisa dibiayai dengan KPR BP2BT di mana uang muka dibantu pemerintah senilai Rp40 juta. Ini buat pedagang sangat cocok,” terang Jasmin.

Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengungkapkan pihaknya meminta kegiatan Grebek Pasar Bank BTN dan IKAPPI di Pasar Klewer, Solo, karena jumlah anggota yang dimiliki mencapai 3.000 lebih dan wajib hukumnya pedagang yang belum memiliki rumah harus mendapatkan rumah dengan subsidi pemerintah.

Mansuri mengatakan, jumlah pedagag pasar di seluruh Indonesia yang lebih dari 12 juta orang sebagian besar belum memiliki rumah sendiri. Untuk itu, IKAPPI bersama Bank BTN dan Kementerian PUPR telah melakukan Grebeg Pasar ke berbagai daerah untuk mengenalkan produk KPR BP2BT kepada para pedagang tradisional.

“Dengan KPR BP2BT ini diharapkan para pedagang pasar dapat segera memiliki rumah sendiri. Karena selama ini masih banyak yang ngontrak atau sewa. Lebih baik uang kontrakannya untuk mencicil bayar KPR,” jelas Mansuri.

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjelaskan agar para pedagang dapat memanfaatkan fasilitas perumahan subisidi yang diberikan pemerintah. “Kesempatan tidak datang dua kali, maka dari itu ini kesempatan yang baik bagi pedagang pasar dengan kehadiran dari Bank BTN dan Dirjen Kementerian PUPR dalam program satu juta rumah agar bisa dimanfaatkan semaksimalnya,” tegas Teguh.