Aktual

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meraih penghargaan dalam ajang Property and Bank Awards 2025 sebagai Lembaga Pemerintah Pendukung Pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam acara yang digelar di Jakarta pada Rabu (25/6).

Menteri Maruarar menyatakan bahwa BP Tapera layak mendapatkan apresiasi ini berkat kontribusinya yang signifikan dalam mendukung program perumahan nasional. Ia menggarisbawahi capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang luar biasa pada Kuartal I 2025, yakni sebesar 53.874 unit rumah. Angka ini melonjak tajam sebesar 1.173,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 4.229 unit.

“Ini adalah capaian tertinggi dalam sejarah penyaluran FLPP, khususnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pun telah menaikkan target KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 menjadi 350.000 unit tahun ini,” ujar Menteri Maruarar saat kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera di Menara Mandiri II, Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa kinerja BP Tapera menjadi sumber kebanggaan nasional, karena menunjukkan komitmen dan inovasi nyata dalam memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, dukungan kebijakan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai sangat membantu percepatan kepemilikan rumah bagi MBR.

Komisioner Heru Pudyo Nugroho menyambut baik penghargaan ini dan menyatakan bahwa capaian BP Tapera adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan amanat untuk mewujudkan hunian terjangkau. Ia mencatat hingga 25 Juni 2025, realisasi KPR subsidi FLPP telah mencapai 115.930 unit rumah senilai Rp14,36 triliun.

Adapun jika dihitung sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 25 Juni 2025, realisasi mencapai 150.350 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp18,64 triliun. Dari jumlah tersebut, penerima manfaat terbanyak berasal dari kalangan pekerja swasta (115.541 unit), diikuti wiraswasta (19.011 unit), PNS (8.803 unit), anggota TNI/Polri (2.998 unit), dan lainnya (3.997 unit).

Heru juga menyampaikan bahwa BP Tapera tengah menggencarkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mengejar target 350.000 unit rumah. Kerja sama strategis telah dilakukan dengan sejumlah pihak, antara lain TNI AD (5.760 unit), guru (20.000 unit), tenaga kesehatan (30.000 unit), wartawan (3.000 unit), pekerja migran (20.000 unit), BKKBN (2.000 unit), KemenPANRB (1.000 unit), LAN (1.000 unit), ANRI (1.000 unit), serta dengan Pemprov Jawa Barat (10.000 unit), Pemprov Jawa Tengah (20.000 unit), dan Blue Bird (8.000 unit).

“Segmentasi dan akselerasi terus kami dorong. Kami optimistis target dapat tercapai dengan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan,” pungkas Heru.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Deddy Indrasetiawan, mendorong Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). Salah satu usulannya adalah meminta pemerintah menyesuaikan batas maksimal harga rumah yang berhak menerima fasilitas PPN DTP. Ia menilai batas harga Rp2 miliar terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah yang lebih mendesak.

“Sebaiknya batas harga rumah yang dapat insentif PPN DTP itu diturunkan ke kisaran Rp600–700 juta. Karena faktanya, daya beli masyarakat masih lemah dan rumah di bawah Rp700 juta-lah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat luas,” ungkap Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP Apersi, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).ungkapnya.

Dengan penyesuaian tersebut, Apersi berharap kebijakan insentif perpajakan di sektor perumahan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor properti nasional secara merata.

Kemudian, Deddy juga meminta insentif PPN DTP yang saat ini diberlakukan secara bertahap setiap enam bulan diubah. Menurutnya, skema insentif yang berubah setiap enam bulan justru menyulitkan pengembang dalam merencanakan pembangunan dan penjualan rumah.

“Sebaiknya insentif PPN DTP ini ditetapkan tetap untuk satu tahun penuh, jangan berubah-ubah setiap enam bulan. Itu malah menyulitkan kami dalam menyusun strategi pemasaran dan pembangunan,” ujar Deddy,

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 100 persen untuk penyerahan rumah tapak atau rusun hingga 30 Juni 2025, dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Namun, mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif tersebut dipangkas menjadi 50 persen.

Menurut Deddy, perubahan skema insentif di tengah tahun dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi pengembang yang umumnya menyusun perencanaan proyek secara tahunan. “Kalau kita mulai membangun rumah komersial di bulan Mei atau Juni, rumahnya baru selesai enam bulan kemudian. Nah, saat diserahterimakan, insentifnya sudah turun jadi 50 persen. Itu bikin tidak sinkron dengan perencanaan bisnis kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, Deddy juga meminta pemerintah menyesuaikan batas maksimal harga rumah yang berhak menerima fasilitas PPN DTP. Ia menilai batas harga Rp2 miliar terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah yang lebih mendesak.

“Sebaiknya batas harga rumah yang dapat insentif PPN DTP itu diturunkan ke kisaran Rp600–700 juta. Karena faktanya, daya beli masyarakat masih lemah dan rumah di bawah Rp700 juta-lah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Dengan penyesuaian tersebut, Apersi berharap kebijakan insentif perpajakan di sektor perumahan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor properti nasional secara merata.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menunjuk tiga tenaga ahli guna memperkuat kinerja kementerian serta memberikan masukan strategis dalam perumusan kebijakan sektor perumahan nasional. Ketiga sosok tersebut adalah Harry Endang Kawidjaja, Paulus Totok Lusida, dan Pahala Nainggolan.

Salah satu tokoh yang ditunjuk, Harry Endang Kawidjaja, dikenal luas sebagai Ketua Umum HIMPERRA periode 2019–2023 dan Direktur Utama Delta Group. Dikenal sebagai pengusaha teknokrat, pria lulusan University of New South Wales ini kerap dijuluki “jagoan” rumah subsidi karena konsistensinya menghadirkan ribuan unit hunian terjangkau berkualitas setiap tahun.

“Setelah melalui banyak pertimbangan, saya menerima amanah ini. Semoga pengalaman saya di lapangan bisa membantu Kementerian PKP dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Paulus Totok Lusida akan mendampingi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, membawa rekam jejak panjang di industri properti nasional. Di sisi lain, Pahala Nainggolan dipercaya membantu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dengan fokus pada penguatan tata kelola serta pencegahan korupsi.

Menteri Maruarar menegaskan bahwa ketiganya dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan dedikasi mereka terhadap kemajuan sektor perumahan.

“Sebelum resmi ditetapkan, mereka sudah banyak memberi masukan berharga. Saya pilih bukan hanya karena keahlian, tapi juga karena idealisme dan rekam jejaknya,” ujar Maruarar dalam seremoni penyerahan SK di Wisma Mandiri 2, Jakarta, 19 Juni 2025.

Penyerahan SK dilakukan oleh masing-masing pejabat eselon I. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyerahkan kepada Harry Endang Kawidjaja, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur kepada Paulus Totok Lusida, dan Dirjen Tata Kelola Azis Andriansyah kepada Pahala Nainggolan.

Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel menambahkan, para tenaga ahli ini akan memberikan rekomendasi teknis dan strategis berdasarkan pengalaman mereka, sekaligus menjalankan tugas-tugas khusus sesuai mandat dari Menteri.

Menteri Maruarar pun berharap kehadiran mereka dapat memperkuat profesionalisme kementerian dan mempercepat reformasi di sektor perumahan. “Mereka lebih senior dari saya. Justru itu saya butuh bimbingan pengalaman mereka agar kementerian ini makin dipercaya rakyat,” tutupnya.

 

 

BSD CITY, KORIDOR.ONLINE – Dalam rangka memberikan pengalaman digital yang lebih optimal, Sinar Mas Land resmi meluncurkan tampilan terbaru situs web mereka di www.sinarmasland.com. Website ini hadir dengan desain yang lebih segar, responsif, dan mengedepankan kemudahan pengguna dalam menjelajahi portofolio properti – mulai dari hunian, ruang usaha, hingga peluang investasi.

Website anyar ini mengusung pendekatan customer-centric, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin mengandalkan teknologi dalam proses pencarian properti. Sejumlah fitur unggulan pun diperkenalkan. Di antaranya, fitur Search Property yang kini lebih intuitif, memungkinkan pengguna mencari properti berdasarkan kriteria seperti lokasi, harga, tipe bangunan, hingga status pembangunan. Ada juga Simulasi KPR untuk membantu menghitung estimasi cicilan, DP, dan tenor secara praktis, serta fitur Tanya KPR yang mempertemukan pengguna langsung dengan tim Sales untuk konsultasi dan informasi promo terkini.

Vice President of Marketing Communication & CRM Sinar Mas Land, Ariani Ratna Hadioetomo, menjelaskan, “Pembaruan ini adalah bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman digital yang lebih baik bagi konsumen. Website kami kini tak hanya informatif, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan secara lebih mudah dan cepat.”

Tampilan baru juga menghadirkan navigasi yang lebih terstruktur dan visual yang bersih. Pengguna bisa mengeksplorasi informasi lengkap dari setiap proyek, termasuk tipe unit, harga, lokasi strategis, hingga fasilitas sekitar. Selain itu, program Precious Member juga diintegrasikan ke dalam platform digital ini, memberikan keuntungan eksklusif seperti akses awal ke proyek terbaru dan harga spesial berdasarkan tier keanggotaan.

Fitur-fitur lain seperti Highlight News, Event, hingga Push Notification semakin memperkaya pengalaman pengguna dalam mengikuti berbagai kabar, promo, dan agenda terbaru dari Sinar Mas Land di seluruh Indonesia.

Lewat pembaruan ini, Sinar Mas Land mempertegas komitmennya dalam mendorong transformasi digital berkelanjutan – menghadirkan solusi properti yang relevan, mudah diakses, dan sesuai gaya hidup masa kini

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Pulau Bali kembali menjadi magnet investasi global. Sejak pandemi mereda, lonjakan minat investor asing terhadap properti di Pulau Dewata meningkat drastis—tercatat naik hingga 85% dengan total investasi mencapai USD 764 juta. Mayoritas dana tersebut mengalir ke pembangunan vila-vila mewah yang tersebar di kawasan-kawasan strategis.

Namun di balik euforia investasi global, ada tantangan yang dihadapi investor lokal. Banyak dari mereka yang tertarik dengan proyek-proyek premium, namun ragu terhadap aspek legalitas, struktur kepemilikan asing, dan kurangnya jaminan pasca-serah terima. Padahal, permintaan dari kalangan lokal juga semakin meningkat seiring berkembangnya gaya hidup kelas menengah dan atas di Indonesia.

“Saat ini, sangat minim opsi properti premium di Bali yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan kekhawatiran investor lokal. Banyak proyek menarik, tapi status kepemilikannya bukan SHM, dan layanan pascajualnya belum tentu terjamin. Hal inilah yang ingin kami jawab melalui Murino,” ujar Efrat Tio, CEO Murino Group.

Butik Developer Lokal dengan Visi Inovatif dan Ikonik

Murino Group hadir sebagai pengembang properti butik lokal dengan pendekatan yang unik dan visioner. Fokus mereka bukan sekadar membangun vila atau apartemen mewah, tetapi menciptakan pengalaman hidup dan investasi yang menyatu dengan alam, memiliki nilai estetika tinggi, serta menjunjung aspek legalitas yang kokoh dan transparan untuk Warga Negara Indonesia.

Sebagai butik developer, Murino mengembangkan proyek-proyek berskala terbatas dengan desain kurasi tinggi dan positioning gaya hidup yang jelas. Setiap proyek dirancang untuk bisa dimiliki sepenuhnya oleh WNI melalui skema kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik), sebuah nilai lebih yang jarang ditemukan dalam proyek-proyek serupa yang dikuasai investor asing.

Murino juga menggandeng bank nasional untuk menghadirkan skema KPR dan pembayaran fleksibel, menjadikan investasi properti eksklusif di Bali kini lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia.

The Ease Canggu – Investasi Wellness Berstandar Global

Sebagai langkah perdana, Murino memperkenalkan The Ease Canggu—proyek hunian sekaligus investasi gaya hidup yang berlokasi strategis di jantung Canggu, hanya 9 menit berjalan kaki dari Pantai Batu Mejan. Proyek ini terdiri dari 25 vila dan 24 apartemen eksklusif yang akan dikelola sebagai boutique hotel berstandar bintang lima.

Berbeda dari hunian biasa, The Ease menawarkan fleksibilitas penuh bagi pemilik: dapat dihuni pribadi, disewakan tanpa batasan, atau dikelola untuk menghasilkan passive income. Proyeksi ROI mencapai 8–12% per tahun menjadi daya tarik tersendiri di tengah pertumbuhan sektor hospitality Bali yang terus menggeliat.

Harga unit apartemen ditawarkan mulai dari Rp3 miliar, sementara vila eksklusif dibanderol antara Rp10 hingga Rp18 miliar.

Arsitektur dan Lingkungan yang Menyatu dalam Konsep Wellness

Tak hanya soal estetika dan potensi sewa, The Ease hadir dengan pendekatan wellness living yang mendalam. Kompleks hunian ini dikelilingi hutan Eucalyptus alami yang berfungsi sebagai elemen estetika, penyaring udara, dan peredam suara—sekaligus menciptakan suasana relaksasi alami.

Konsep wellness diterjemahkan melalui berbagai fitur unggulan, antara lain:

• Pencahayaan Biophilic yang mendukung ritme sirkadian tubuh.

• Water Treatment Plant terintegrasi yang memastikan seluruh air layak minum.

• Koneksi ruang dalam-luar dengan pencahayaan dan ventilasi alami maksimal.

• Fasilitas wellness seperti sauna, cold plunge, gym, dan rooftop pool.

• Ruang hijau aktif untuk relaksasi dan koneksi dengan alam.

Semua elemen dirancang dalam satu ekosistem yang mendukung keseimbangan fisik, mental, dan sosial, menjadikan The Ease sebagai tempat tinggal sekaligus aset bernilai tinggi.

The Ease Canggu akan resmi diluncurkan ke publik pada Agustus 2025, dengan progres pembangunan yang telah berjalan dan target penyelesaian pada Desember 2026. Proyek ini tak hanya menandai langkah awal Murino Group di industri properti nasional, tetapi juga menjadi simbol semangat baru—bahwa pengembang lokal mampu menciptakan produk berkelas dunia yang tetap berpihak pada kepemilikan dan kepentingan bangsa sendiri.

Dengan visi yang kuat, desain yang berkelas, dan komitmen terhadap kualitas serta legalitas, Murino Group hadir sebagai alternatif terpercaya di tengah dominasi asing dalam lanskap properti Bali.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Dalam rangka menyambut Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni, Apartemen Kalibata City kembali mengadakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta dan Perhimpunan Pendonor Darah Indonesia (PPDI).

Kegiatan kemanusiaan ini berlangsung di area Kalibata City pada Kamis, 12 Juni 2025, dengan target pengumpulan sebanyak 500 kantong darah.

Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kalibata City, Musdalifah Pangka, menyampaikan optimisme terhadap pencapaian target tersebut.

BACA JUGA: Lima Dekade Summarecon, Laba Naik, Pendapatan Melonjak

Musdalifah optimis target 500 kantong bisa tercapai, melihat dukungan penuh dari Badan Pengelola, Inner City Management, serta seluruh warga yang telah bahu-membahu menyukseskan kegiatan ini.

“Sejak pagi, warga sudah ramai mendaftar. Antusiasme ini berkat dukungan penuh dari Badan Pengelola, Inner City Management (ICM), dan seluruh warga Kalibata City,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut, Kamis, 12 Juni 2025, di Kalibata Citi, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini tercatat sebagai penyelenggaraan ke-14 sejak pertama kali digelar pada 2013, dan dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen sosial Kalibata City sebagai komunitas yang peduli terhadap aksi kemanusiaan. Selain membantu penerima, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor.

BACA JUGA: Himperra dan PT Citra Multi Utama Kolaborasi Hadirkan Perumahan Subsidi Berbasis Internet

General Manager Kalibata City, Martiza Melati, menambahkan bahwa kolaborasi antara warga, pengurus PPPSRS, dan Badan Pengelola menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini.

“Gotong royong dan kepedulian sosial warga Kalibata City adalah aset berharga yang harus terus dijaga,” tuturnya.

Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Sosial PMI DKI Jakarta, Sibroh Malisi, turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, kebutuhan darah di Jakarta sangat tinggi setiap harinya. Ia berharap kegiatan serupa dapat menginspirasi komunitas hunian lain untuk melakukan hal yang sama.

BACA JUGA: Dorong Hunian Terjangkau, Kementerian PKP dan BP Tapera Hadirkan Rumah Subsidi Minimalis

“Selain menyambut Hari Donor Darah Sedunia, hari ini juga kami deklarasikan Donor Darah Pemula dengan partisipasi tinggi dari para peserta muda. Dengan setetes darah yang disumbangkan, kita bisa menyelamatkan nyawa,” pungkas Sibroh. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Didukung oleh pertumbuhan pendapatan dari 9 kawasan Kota Terpadu yang tersebar di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, Makassar, Crown Gading, dan Tangerang, PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) mencatatkan kinerja keuangan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 10,62 triliun—melonjak 59,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih pun mencetak rekor sebesar Rp 1,84 triliun, naik 74,2%.

President Director Summarecon, Adrianto Pitojo Adi, menyatakan bersyukur atas hasil luar biasa di usia ke-50 Summarecon.

“Kepercayaan pasar menjadi semangat kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi menyongsong Indonesia Emas,” ungkapnya kepada awak media dalam acara press conference yang berlangsung secara daring, Kamis, 12/06.

Kontribusi utama berasal dari segmen Property Development, yang mencatatkan pendapatan Rp 7,50 triliun (naik 86% dari tahun sebelumnya). Segmen Investment Property menyumbang Rp 2,15 triliun, terutama dari peningkatan pendapatan sewa mal sebesar Rp 388 miliar. Unit Bisnis Lainnya, seperti perhotelan, juga mencatatkan pertumbuhan 10% menjadi Rp 967 miliar berkat naiknya okupansi dan tarif kamar rata-rata.

Sebagai bentuk apresiasi atas hasil positif ini, Summarecon membagikan dividen sebesar Rp 9 per lembar saham atau total Rp 148,6 miliar.

Menatap 2025, perseroan menargetkan pra-penjualan sebesar Rp 5 triliun dari seluruh proyek di 9 kawasan. Hingga kuartal pertama 2025, Summarecon telah mencatatkan penjualan awal sebesar Rp 877 miliar, menunjukkan tren positif untuk capaian tahun ini.

Selain itu, dalam RUPST, perusahaan juga menetapkan jajaran baru Dewan Komisaris dan Direksi, di antaranya:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama                : Soetjipto Nagaria

Komisaris                            : Harto Djojo Nagaria

Komisaris                            : Hendri Rahardja

Komisaris                            : LiliawatiRahardjo

Komisaris Independen      : Drs H. Edi Darnadi, M.M

Komisaris Independen      : Drs. Kris Erlangga Adji Widjaya

 

Dewan Direksi

Direktur Utama       : Ir. Adrianto Pitojo Adi

Direktur                   : Soegianto Nagaria

Direktur                   : Herman Nagaria

Direktur                   : Ir. Sharif Benyamin

Direktur                   : Lydia Tjio

Direktur                   : Nanik Widjaja

Direktur                   : Jason Lim

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama mitra kerja seperti BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyalurkan 10 ekor sapi kurban kepada masyarakat sekitar, para pegawai Kementerian, serta warga yang tinggal di rumah susun (Rusun).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus kolaborasi antar institusi dalam ekosistem perumahan.

“Kurban ini bukan hanya tentang berbagi daging, tetapi juga semangat pengabdian. Saya bersama seluruh jajaran pimpinan dan mitra kerja berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin dan jumlah hewan kurban dapat ditingkatkan setiap tahunnya,” ujar Maruarar dalam acara peringatan Idul Adha di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyerahkan langsung seekor sapi jenis grandong berangus berbobot lebih dari satu ton yang berasal dari Bima. Ia turut menyaksikan proses penyembelihan dan secara simbolis menyerahkan daging kurban kepada masyarakat sekitar dan para pegawai.

Selain dari Menteri, hewan kurban juga disumbangkan oleh pejabat Eselon I dan mitra kerja. Penyaluran sapi dilakukan ke berbagai lokasi, di antaranya:

• Wisma Mandiri (dari Menteri PKP dan Ditjen TKPR),

• Rusun Rawa Bebek (Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal),

• Yayasan Anak Terlantar Bantar Gebang (Ditjen Kawasan Permukiman),

• Rusun Marunda (Ditjen Perumahan Perkotaan dan Perdesaan),

• Rusun Penggilingan (BP Tapera),

• Rusun Pinus Elok (PT SMF),

• Rusun Pasar Rebo (sumbangan Bapak Hira Laksamana).

Menteri Maruarar juga mengingatkan bahwa sebagai birokrat, seluruh jajaran Kementerian PKP harus bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia, khususnya dalam penyediaan hunian layak.

“Jangan hanya bicara anti korupsi, tapi lawan juga kebiasaan yang merugikan dari diri sendiri. Kita butuh kemauan kuat, integritas, dan inovasi untuk mewujudkan perumahan yang merata dan adil,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Panitia Idul Adha, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah beserta tim, atas terlaksananya kegiatan dengan baik.

“Saya bangga bekerja dengan tim yang tidak hitung-hitungan waktu dan tenaga untuk rakyat. Mari kita tunjukkan kontribusi nyata, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan,” pungkasnya.

BOGOR, KORIDOR.ONLINE— Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Asta Cita, salah satunya melalui misi penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejumlah kebijakan strategis telah diluncurkan guna mendorong percepatan pencapaian target ini.

Di bawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terukur dan solutif. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat, menjaga laju pertumbuhan ekonomi, serta memperluas inklusi sosial.

“Contohnya, dalam enam bulan terakhir, kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan sangat progresif. Keputusan menambah kuota KPR FLPP serta memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sangat membantu pelaksanaan Program Asta Cita, khususnya pembangunan tiga juta rumah untuk MBR,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhamad Syawali Pratna, dalam sebuah acara di  Bogor, 09/06/2025.

Lebih lanjut, Syawali menjelaskan bahwa percepatan program tersebut juga didukung oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan ke pemerintah daerah. Dana ini dimanfaatkan untuk penyediaan lahan, infrastruktur dasar, serta utilitas penting lainnya. Kebijakan ini berhasil menekan biaya KPR MBR hingga 25 persen, mempercepat pembangunan sekitar 500.000 unit rumah per tahun, dan membuka 1,2 juta lapangan kerja di sektor konstruksi.

Tak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan Paket Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Mereka akan menerima BSU sebesar Rp600.000 selama dua bulan, yang mulai dicairkan pada Juni 2025. Selain itu, sebanyak 565.000 guru honorer turut menerima manfaat serupa. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp11,4 triliun, yang ditujukan untuk mendorong konsumsi rumah tangga padat karya dan peningkatan kualitas SDM pendidikan dasar.

“Seluruh kebijakan ini berorientasi pada penguatan daya beli masyarakat. Jika eksekusinya berjalan optimal, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti yang ditargetkan pemerintah sangat mungkin tercapai,” tegas Syawali.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Barat, H. Abun Yamin SyamIa menambahkanm bahwa peningkatan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah merupakan langkah konkret Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat perkotaan, perdesaan, hingga komunitas nelayan di wilayah pesisir.

“Menteri Keuangan merespon dengan cepat. Sehingga pengembang yang membangun rumah MBR tidak lagi dipusingkan dengan kouta yang takut kurang setiap tahunnya.  Aman, kami sudah tidak khawatir lagi masalah kouta,” pungkasnya.