Aktual

SERANG, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang, Banten, pada Sabtu (9/8/2025) ke salah satu perumahan subsidi dengan kualitas baik, yakni Perumahan Arsol Land di Kota Serang, Banten.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bertemu langsung dengan pengembang yang dinilai memiliki kepedulian tinggi, dengan program gratis BPHTB, tanpa biaya notaris, dan tanpa uang muka.

Menurut Menteri Ara, Rumah contoh yang dibangun di kawasan ini memiliki kualitas yang sangat baik, dengan dinding ganda, atap tinggi setinggi 3 meter, serta jalan lingkungan yang sedang dalam proses pembangunan.

Menteri PKP juga mengucapkan terima kasih kepada pengembangnya,  Dr. Andriliwan Muhammad,  yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), atas kontribusinya membangun rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat Kota Serang. Ia menegaskan agar semangat para pengembang rumah subsidi terus dijaga untuk menghadirkan hunian layak dan nyaman bagi rakyat.

“Siapa bilang perumahan subsidi itu hanya dibangun asal-asalan dan tidak berkualitas? Bangunan rumah contoh yang dibangun Arsol Land ini bagus sekali, temboknya dobel, dan juga punya atap yang tinggi yakni setinggi 3 meter dan jalannya juga ini dalam proses Pembangunan. Kualitasnya seperti rumah komersial,” puji Ara.

Kualitas Setara Rumah Komersal

Pengembang Perumahan Arsol Land, Andre Bangsawan, demikian akrab disapa,mengucakan terimakasih atas kunjungan Menteri PKP dan rombongan. Ia memuji gerak gesit Menteri Ara dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi saalah satu program Presiden Prabowo Subianto,

“Alhamdulilah, Perumahan Arsol Land yang dikembangkan anggota Appernas Jaya dikira Menteri PKP rumah komersil, padahal rumah subsidi. Kami sebagai pengembang menjalankan aturan  pemerintah membangun rumah subsidi dengan kualitas baik. Pembangunan rumah subsidi harus mengutamakan kualitas dan kebahagiaan penghuninya, bukan sekadar mengejar keuntungan, seperti pesan Menteri Ara,” ungkap Andre.

Pada kunjungan kerja di Kota Serang, Banten, Menteri  PKP datang bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati serta sejumlah CPNS Kementerian PKP. Rombongan meninjau sejumlah perumahan bersubsidi yang dinilai memiliki kualitas yang baik. Para CPNS diajak untuk melakukan kunjungan lapangan mengecek rumah subsidi yang dibangun pengembang perumahan antara lain di Perumahan Puri Harmoni Indah, Perumahan Arsol Land, Perumahan Harmoni Residence dan Perumahan Puri Delta Angsana.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada delapan pegawai Kementerian Dalam Negeri yang telah melakukan akad Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan penerima rumah subsidi. Dari cerita para pegawai, angsuran KPR FLPP rata-rata hanya Rp1,7 juta per bulan—lebih murah dibanding biaya sewa rumah yang umumnya mencapai Rp2–3 juta per bulan.

“Memiliki rumah subsidi ternyata lebih mudah dan murah dibanding mengontrak. Ini bukti nyata bahwa program ini menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Maruarar.

Berdasarkan data, dari kuota 2.000 unit rumah subsidi untuk pegawai Kemendagri, sebanyak 1.190 pegawai telah mendaftar KPR FLPP dan 50 di antaranya telah akad kredit.

Penyerahan kunci rumah subsidi ini menjadi bagian dari Program Rumah untuk Pegawai Kemendagri yang juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan BP Tapera. Menteri PKP memuji dukungan penuh Mendagri terhadap Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan pro rakyat seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hanya 10 hari.

“Kolaborasi ini adalah bentuk karpet merah bagi rakyat. Dengan intervensi pendanaan KPR FLPP dari pemerintah pusat dan dukungan regulasi dari Kemendagri, kepemilikan rumah subsidi semakin mudah terwujud,” ungkap Maruarar.

Ia juga mengungkapkan rencana bersama Mendagri untuk memimpin rapat di Wamena pekan depan, membahas pembangunan 2.000 rumah bagi masyarakat dan kepala suku di Papua Pegunungan. Program serupa akan diperluas ke Kaltara, NTT, dan Aceh sebagai wujud pemerataan dan keadilan sosial.

Mendagri Tito Karnavian menyambut baik sinergi tersebut. Ia bahkan menginstruksikan pimpinan eselon untuk mendata seluruh pegawai yang belum memiliki rumah agar segera memanfaatkan fasilitas KPR FLPP.

“Banyak ASN Kemendagri yang belum punya rumah. Dengan KPR FLPP, mereka bisa memiliki rumah pertama dengan cicilan yang terjangkau,” kata Tito.

Pemerintah berharap melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, Program 3 Juta Rumah dapat berjalan sukses, membuka lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk berkonsultasi terkait pemanfaatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP, khususnya dalam mendukung kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPKP, Jakarta. Menteri PKP hadir bersama jajaran pejabat eselon I, antara lain Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal.

“Kami melakukan konsultasi mengenai pemanfaatan DIPA Kementerian PKP dengan BPKP sebagai auditor pemerintah, agar pelaksanaan program-program perumahan berjalan sesuai ketentuan perundangan dan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP menyampaikan sejumlah agenda strategis, termasuk pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hunian bagi eks pejuang Timor Timur di Kupang, serta pengelolaan aset negara seperti Wisma Atlet Kemayoran.

“Kami juga menerima masukan teknis dari BPKP, termasuk terkait pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kini sudah dapat dijalankan,” jelas Maruarar.

Selain itu, Menteri PKP menyampaikan bahwa pihaknya baru saja menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 2.000 unit rumah di Papua. Untuk itu, kementerian menjalin koordinasi erat dengan berbagai lembaga, termasuk BPKP, Gubernur Papua, BIN, dan Kepolisian.

“Program pembangunan perumahan skala besar membutuhkan sinergi dan komunikasi sejak awal. Kami berharap BPKP dapat terus mendampingi proses ini agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan dukungannya terhadap upaya Kementerian PKP dalam menjalankan mandat besar di sektor perumahan rakyat.

“BPKP siap memberikan pendampingan kepada Kementerian PKP, agar pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan tepat guna,” ujarnya.

Kementerian PKP saat ini tengah melakukan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia, mengingat statusnya sebagai kementerian baru hasil restrukturisasi kelembagaan nasional. Pendampingan dari lembaga pengawasan seperti BPKP dinilai sangat penting dalam memastikan tata kelola program dan anggaran yang optimal sejak tahap awal pelaksanaan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan akademisi di Bandung untuk turut serta dalam menyosialisasikan pentingnya Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Salah satu skema yang diusung adalah pembiayaan melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi.

“Kami akan menjalin kerja sama dengan kampus-kampus untuk menyebarluaskan informasi tentang program-program perumahan yang pro rakyat ini,” ujar Maruarar usai bertemu Rektor Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D., di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis malam (31/7).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga membahas sejumlah program prioritas lainnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan strategi untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, yang menjadi bagian dari agenda pro rakyat Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyoroti bahwa masih banyak tenaga pendidik dan staf non-akademik di lingkungan kampus yang belum memiliki hunian layak. Termasuk di antaranya petugas keamanan, tenaga kebersihan, hingga staf administrasi kampus.

“Kami ingin memastikan seluruh elemen kampus juga bisa merasakan manfaat dari program rumah subsidi ini. Bulan Agustus saya akan mengunjungi beberapa kampus di Bandung, seperti Unpar dan ITB, untuk memperluas jangkauan sosialisasi,” ujarnya. Ia menambahkan, keterlibatan dunia akademik sangat penting dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan telah melakukan pertemuan serupa dengan Rektor ITB untuk menjajaki dukungan terhadap program ini. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong terwujudnya Program 3 Juta Rumah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Rektor Unpar Prof. Tri Basuki Joewono bersama jajaran kampus dan Ketua Ikatan Alumni Unpar, Tracy, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai program rumah subsidi sangat dibutuhkan, terutama bagi pegawai kampus yang belum memiliki tempat tinggal tetap.

“Kami sangat mendukung program dari Kementerian PKP ini. Kami juga akan mengajak alumni untuk ikut berkontribusi dalam implementasinya. Saat ini kami sedang menyiapkan data pegawai yang belum memiliki rumah agar dapat segera diakomodasi dalam program ini,” tutur Prof. Tri Basuki.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan nama baru Stasiun LRT Jakarta menjadi Boulevard Utara Summarecon Mall, bersamaan dengan pembukaan jembatan penghubung langsung dari stasiun menuju Summarecon Mall Kelapa Gading. Fasilitas ini menjadi simbol integrasi antara transportasi publik dan pusat gaya hidup perkotaan.

Kolaborasi antara PT LRT Jakarta dan PT Summarecon Agung Tbk ini menandai sinergi strategis yang memperkuat konsep transit-oriented development (TOD) yang sedang dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Stasiun yang berada di kawasan dengan volume penumpang tinggi ini kini memiliki akses langsung dan aman bagi pengunjung mall melalui jembatan terbuka sepanjang 120 meter, dengan tambahan 20 meter menuju area GAFOY.

Jembatan ini didesain dengan konsep open-air berkanopi, mengutamakan sirkulasi udara dan kenyamanan, serta dilengkapi CCTV dan petugas keamanan. Fasilitas ini dibuka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, mengikuti jam operasional mall.

President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi menyatakan bahwa inisiatif naming rights ini mencerminkan komitmen Summarecon dalam mendukung pengembangan kota yang semakin terintegrasi dengan moda transportasi publik.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong masyarakat untuk mulai berpindah ke transportasi publik yang lebih aman dan nyaman. Ini juga menjadi bagian dari edukasi publik untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi,” ujarnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Iwan Takwin, menambahkan bahwa kerja sama antara operator transportasi dan sektor swasta adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem mobilitas urban yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Inisiatif ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berpihak pada transportasi massal. Ke depan, kami akan terus mendorong kolaborasi serupa,” tegasnya.

Senada, Direktur Utama PT LRT Jakarta, Hendri Saputra, menekankan bahwa integrasi dengan pusat perbelanjaan merupakan bagian dari transformasi layanan LRT menjadi moda yang semakin relevan dengan kebutuhan warga urban.

“Konektivitas yang baik akan mengubah pola mobilitas masyarakat. Kerja sama naming rights ini bukan hanya tentang identitas, tapi tentang menghadirkan nilai tambah nyata bagi pengguna,” ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model pengembangan transportasi publik berbasis pengalaman, yang mengutamakan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan. PT LRT Jakarta membuka peluang kerja sama lanjutan guna memperluas jaringan dan memperkuat peran transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan Jakarta.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan papan rakyat dengan terus menggenjot pencapaian target pembiayaan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya besar menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hingga akhir Juli, realisasi pembiayaan telah mencapai 137.015 unit dengan nilai penyaluran sebesar Rp17 triliun. Program ini berjalan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur dan menggandeng 6.896 pengembang yang tersebar di 10.321 lokasi pada 388 kabupaten/kota di 33 provinsi.

“Kami tidak bekerja sendiri. Kunci keberhasilan kami adalah sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang, dan tentunya masyarakat sebagai penerima manfaat,” ungkap Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.

Menurut Heru, keberadaan BP Tapera sebagai pengelola dana murah jangka panjang menjadi bagian vital dalam mendukung ekosistem pembiayaan perumahan. Saat ini, BP Tapera didukung oleh 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, serta 7 manajer investasi yang bersama-sama membangun fondasi penyediaan hunian berkelanjutan di Indonesia.

Tren Positif Penurunan Backlog

Capaian ini turut mendukung tren positif penurunan backlog perumahan nasional. Berdasarkan data Susenas, jumlah rumah tangga tanpa rumah sendiri (backlog berdasarkan kepemilikan) turun dari 12,71 juta unit (2021) menjadi 9,90 juta unit (2023). Sementara backlog berdasarkan kepenghunian menurun dari 6,98 juta ke 6,69 juta rumah tangga.

“BP Tapera berperan sebagai demand aggregator yang menjembatani pembiayaan dan pasokan. Kami terus memperluas jangkauan agar makin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah pertama mereka,” tambah Heru.

SDM Unggul Jadi Fondasi Akselerasi

Di balik kinerja BP Tapera, terdapat sistem penguatan internal yang konsisten. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui program pelatihan, coaching, IDP (Individual Development Plan), dan sertifikasi. Semua dilakukan untuk memastikan organisasi tetap adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan nasional.

BP Tapera juga telah melakukan assessment independen untuk pemetaan potensi pegawai, memastikan setiap talenta ditempatkan secara tepat sesuai kompetensinya. Hasil pemetaan ini menjadi dasar pengembangan karier, pelatihan lanjutan, hingga penugasan strategis.

Tak hanya itu, proses rekrutmen terbuka pun tengah berlangsung guna menjaring talenta baru yang mampu memperkuat kapasitas organisasi. Hingga saat ini, BP Tapera telah menerima sekitar 4.400 pelamar melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi.

“SDM yang solid adalah kekuatan utama kami. Tidak ada superman, yang ada adalah super team. Dengan semangat kerja tim, kami yakin bisa menyelesaikan target besar ini,” tegas Heru, mengutip pernyataan Menteri PKP, Maruarar Sirait.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Dalam rangka Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya memperluas akses kepemilikan rumah bagi para pengabdi umat. Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank BTN, dan MUI, BP Tapera menyelenggarakan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP untuk 1.975 guru ngaji, dai, aktivis Islam, dan pegawai organisasi masyarakat Islam dari seluruh penjuru tanah air.

Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu malam (26/7), menjadi momen istimewa dengan kehadiran Wakil Presiden RI ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Agama Dr. H. Muhammad Syafi’i, serta pimpinan MUI dan pejabat tinggi negara lainnya. Kehadiran para tokoh nasional menandakan keseriusan negara dalam menjamin hunian layak bagi para pendidik agama yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam program perumahan formal.

Dalam acara tersebut, simbolisasi penyerahan kunci rumah kepada 25 guru ngaji mewakili hampir dua ribu penerima manfaat dilakukan di hadapan hadirin. Di balik momen sederhana itu, tersimpan harapan besar: bahwa rumah bukan hanya soal atap dan dinding, melainkan fondasi bagi ketenangan hidup, pengabdian yang lebih produktif, dan ketahanan sosial masyarakat.

Salah satu penerima, Anwar dari Bogor, mengungkapkan bahwa melalui skema KPR FLPP dari BTN Syariah, ia kini dapat meninggalkan kontrakan bulanan Rp1 juta dan menggantinya dengan cicilan rumah milik sendiri senilai Rp1,1 juta.

“Alhamdulillah, rumah ini menjadi bukti bahwa kami yang mengabdi di jalan dakwah juga mendapat tempat di negeri ini,” ujarnya.

Kisah serupa datang dari Dinda, guru Bahasa Arab di Depok. Ia membeli rumah subsidi di Bekasi meski masih sendiri.

“Saya bersyukur. Memiliki rumah sendiri di usia muda adalah pencapaian besar. Saya harap rekan-rekan guru lainnya juga bisa menyusul,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah dalam Program Tiga Juta Rumah, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara MUI dan mitra kerja seperti BP Tapera, yang mencakup kerja sama data, perencanaan, dan pelaksanaan program perumahan berbasis kelompok pengabdian keagamaan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini belum tersentuh program pembiayaan perumahan secara adil dan inklusif.

“Kami percaya bahwa pembangunan rumah bagi para guru ngaji dan dai bukan sekadar soal papan, tetapi juga bagian dari pembangunan peradaban,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas-lembaga ini, BP Tapera ingin memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang mengabdi di bidang keagamaan dan sosial, memiliki peluang yang setara untuk hidup layak. Karena sejatinya, rumah adalah hak, bukan kemewahan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Ketua Umum DPP Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional), Muhamad Syawali Pratna, menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian serius Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan papan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menilai, dua keputusan strategis yang diumumkan baru-baru ini menjadi bukti nyata arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro-rakyat.

Keputusan pertama adalah penambahan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang naik signifikan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Tambahan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp35,2 triliun yang bersumber dari Bendahara Umum Negara (BUN). Regulasi teknisnya tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025, sebagai perubahan dari Keputusan sebelumnya, KMK No. 49/2025.

Kebijakan kedua yang tak kalah penting adalah perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga 31 Desember 2025. Awalnya, skema insentif ini hanya berlaku sampai Juni dan direncanakan turun menjadi 50 persen mulai Juli. Namun, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan PPN DTP 100 persen hingga akhir tahun sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Pengumuman ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 25 Juli 2025.

“Atas nama Asprumnas, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PKP Maruarar Sirait atas kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak pada rakyat dan pengembang nasional,” ujar Syawali.

Insentif PPN DTP berlaku untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal Rp5 miliar. Namun, PPN DTP 100 persen hanya diberikan untuk rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar. Artinya, jika membeli rumah senilai Rp2,5 miliar, maka konsumen hanya perlu membayar PPN 11 persen atas selisih Rp500 juta (yakni Rp55 juta). Kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 13 Tahun 2025, melanjutkan kebijakan serupa sejak 2023.

Terobosan Tambahan: DP 0 Persen untuk Rumah Subsidi

Untuk mendukung efektivitas kebijakan ini, Asprumnas juga meluncurkan program DP 0 persen bekerja sama dengan BPJS. Program ini memungkinkan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang membeli rumah subsidi FLPP di proyek anggota Asprumnas tidak perlu membayar uang muka. Biaya DP ditanggung langsung oleh pengembang.

“Dengan DP 0 persen, kami berharap makin banyak masyarakat yang bisa membeli rumah. Ini juga membantu menyerap kuota FLPP yang sudah dinaikkan menjadi 350 ribu unit hingga akhir tahun,” jelas Syawali.

Ia juga mengapresiasi peran aktif Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam mendorong terobosan nyata untuk menyukseskan program nasional pembangunan tiga juta rumah.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti hingga 31 Desember 2025. Kepastian ini diumumkan usai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (25/7), di Jakarta.

“Tadi dalam rakor, disepakati bahwa insentif PPN DTP untuk properti tetap 100 persen, tidak dikurangi menjadi 50 persen seperti skema sebelumnya di semester kedua,” ujar Airlangga kepada awak media.

Apersi: Ini Bukan Janji, Ini Bukti

Keputusan ini disambut positif oleh pelaku industri properti. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri terkait.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Ini kebijakan konkret, bukan sekadar retorika,” kata Junaidi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7).

Menurutnya, insentif PPN DTP 100 persen merupakan langkah strategis yang langsung berdampak pada daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang tengah digenjot pemerintah.

“Keputusan ini menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap sektor properti sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini punya efek domino yang sangat luas, melibatkan lebih dari 185 industri turunan di sektor riil,” tambahnya.

Dukungan Komprehensif untuk MBR

Selain insentif PPN DTP, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga telah menghapus biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal yang menyasar langsung kebutuhan dasar rakyat, khususnya akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

Kebijakan-kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk komitmen jangka panjang pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan sektor properti, sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik di bidang pembiayaan perumahan. Penandatanganan berlangsung di Kantor BPS, menandai komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem data nasional guna mendukung pembiayaan perumahan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dokumen ditandatangani oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, disaksikan oleh jajaran pimpinan dari kedua lembaga.

Kepala BPS menekankan pentingnya kolaborasi data antar institusi untuk memastikan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.

“Pertukaran data harus berjalan lancar dan terintegrasi. Kami berharap sistem yang dibangun nanti mampu mendukung kelancaran aliran data, terutama data debitur KPR FLPP maupun Tapera,” ujar Amalia.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut positif kerja sama ini, mengingat validitas data penghasilan yang dikelola BPS sangat dibutuhkan dalam menetapkan kelayakan penerima manfaat.

“Kami fokus pada ketepatan sasaran dan keterhunian. Dengan adanya data by name by address dari BPS, penyaluran pembiayaan dapat dilakukan lebih akurat,” jelas Heru.

Ke depan, kedua lembaga akan membangun sistem pertukaran data yang terintegrasi dan andal sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.