Aktual

KENDAL, KORIDOR.ONLINE—Kolaborasi tanpa henti terus digaungkan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Bank BTN (Persero) Tbk.

Kali ini menggandeng Kementerian Kesehatan guna memfasilitasi Tenaga Kesehatan Indonesia untuk memiliki rumah pertamanya melalui KPR Bersubsidi Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penyerahan kunci rumah dilaksanakan secara simbolis pada Senin (28/4) di Perumahan Delta Asri Kendal Jawa Tengah diikuti secara serentak di delapan titik yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi Aceh, Sumatera Utara, Karawang, Pontianak, Kupang, Jawa Tengah dan Papua bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, Komisioner BP Tapera, Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Consumer Banking Bank BTN (Persero) Tbk. Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan di era Presiden Prabowo pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan rumah berkualitas bagi rakyat .

“Saat ini rumah subsidi disiapkan petani, nelayan, tenaga migran dan tenaga Kesehatan Indonesia, ke depan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN sedang mempersiapkan skim sehingga ART juga bisa memiliki rumah bersubsidi,” ungkapnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP dan BP Tapera untuk kuota 30 ribu yang disiapkan untuk Tenaga Kesehatan Indonesia. Dimana terdiri dari sebanyak 15.000 unit rumah untuk Perawat, 10.000 unit rumah untuk Bidan dan 5.000 unit rumah bagi tenaga Kesehatan Indonesia.

“Kami berharap tidak hanya rumah yang dibangun tetapi juga perumahan yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan dan hiburan,” ujarnya menyarankan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang turut hadir dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tahun 2025, Jawa Tengah memiliki target rumah subsidi sebanyak 20 ribu dengan menggunakan bahan dari sampah yang didaur ulang.

“Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini maka Satu KK, Satu Rumah layak Huni dapat terwujud,”ujar Gubernur Jawa Tengah optimis.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa saat ini BP Tapera dan Kementerian PKP terus berkolaborasi dan melakukan langkah solid menggandeng berbagai Kementerian dan Lembaga ini secara intensif dan tanpa menunggu waktu lama dapat diwujudkan termasuk dengan Kementerian Kesehatan.

“Ini merupakan wujud nyata atas gerak cepat kolaborasi lintas sektor pada ekosistem perumahan,” ungkapnya. Segmentasi penyaluran dana FLPP terus dilakukan guna mempercepat penyaluran dana FLPP yang tahun ini ditargetkan mencapai 220 ribu unit rumah. Bahkan ke depan, Kementerian PKP akan menaikkan jumlah penyaluran seiring dengan penambahan penghasilan bagi MBR untuk memiliki rumah subsidi.

Terhitung 28 April 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk rumah subsidi sebanyak 76.603 unit rumah senilai Rp9,47 Triliun. Khusus untuk provinsi jawa Tengah, kinerja penyaluran KPR subsidi periode 1 Januari – 28 April 2025 menduduki posisi kedua secara nasional yaitu sebanyak 6.832 unit rumah senilai Rp812, 94 miliar.

“Saat ini semakin besar peluang masyarakat untuk memiliki rumah subsidi karena pemerintah telah menaikkan batas penghasilan MBR mulai dari batas atas Rp8,5 juta per bulan hingga Rp14 juta per bulan berdasarkan 4 zonasi wilayah. Segera saja menfaatkan peluang ini karena kuota masih banyak tersedia. Yang penting memenuhi persyaratan yang ada dan belum memiliki rumah,” papar Komisioner Heru menambahkan

“Ini merupakan wujud nyata atas gerak cepat kolaborasi lintas sektor pada ekosistem perumahan,” ungkapnya. Segmentasi penyaluran dana FLPP terus dilakukan guna mempercepat penyaluran dana FLPP yang tahun ini ditargetkan mencapai 220 ribu unit rumah. Bahkan ke depan, Kementerian PKP akan menaikkan jumlah penyaluran seiring dengan penambahan penghasilan bagi MBR untuk memiliki rumah subsidi.

Terhitung 28 April 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk rumah subsidi sebanyak 76.603 unit rumah senilai Rp9,47 Triliun. Khusus untuk provinsi jawa Tengah, kinerja penyaluran KPR subsidi periode 1 Januari – 28 April 2025 menduduki posisi kedua secara nasional yaitu sebanyak 6.832 unit rumah senilai Rp812, 94 miliar.

“Saat ini semakin besar peluang masyarakat untuk memiliki rumah subsidi karena pemerintah telah menaikkan batas penghasilan MBR mulai dari batas atas Rp8,5 juta per bulan hingga Rp14 juta per bulan berdasarkan 4 zonasi wilayah. Segera saja menfaatkan peluang ini karena kuota masih banyak tersedia. Yang penting memenuhi persyaratan yang ada dan belum memiliki rumah,” papar Komisioner Heru menambahkan

SENTUL, KORIDOR, ONLINE – Dipasarkan sejak akhir tahun lalu, D’Amandita (41 hektar), hunian berkonsep  eco living yang dikembangkan oleh PT Artha Alam Prima Lestari (PT AAPL) itu menyita perhatian Masyarakat. Kawasan hunian yang berlokasi di Jl Raya Alternatif Puncak 2 itu sudah ludes terjual sebanyak 300 unit dalam waktu hanya beberapa bulan semenjak diperkenalkan ke publik.

“Sejak pertamakali diperkenalkan 2 klaster A dan B diminati pembeli. Kecepatan penjualan ini karena D’Amandita memberikan produk yang berbeda dengan yang lain,” ungkap Nurul Yaqin Direktur Marketing PT Artha Alam Prima Lestari (PT AAPL), dalam acara grand launching D’Amandita pada Sabtu (26/4).

Seperti diketahui PT AAPL merupakan bagian dari Humpuss. Dan D’Amandita merupakan proyek pertama perusahaan ini. Namun, salah satu pemegang saham PT AAPL sudah mengembangkan proyek di kawasan Bekasi, Jawa Barat hingga 10 proyek.

D’Amandita Sentul dikembangkan di atas lahan seluas 41 hektar dengan konsep “Smart Living Pure Nature”. D’Amandita Sentul dalam pembangunannya memiliki perencanaan terpadu dengan menggunakan teknologi canggih yang akan menghasilkan hunian berkualitas terbaik untuk masyarakat.

D’Amandita Sentul juga memiliki konsep lingkungan yang berkelanjutan yang akan mendukung kelangsungan hidup lingkungan untuk kehidupan masa depan.

Hal ini sejalan dengan Visi PT AAPL, menjadi pengembang yang terdepan dalam inovasi baru dan menjadikan hunian rumah yang aman, nyaman dan asri.

Sentul, Sunrise Property

Sebagai salah satu kawasan penyangga Jakarta yang saat ini menjadi pilihan masyarakat dalam memilih tempat tinggal atau pun juga investasi properti kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, tak dipungkiri diminati Masyarakat. Khususnya dalam 5 tahun terakhir, pembangunan perumahan di Sentul kian agresif dan saat pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu, perumahan di kawasan Sentul kian bertambah.

Nurul menyatakan, selain memiliki kondisi lingkungan dan alam yang bagus, kawasan Sentul didukung oleh infrastruktur yang baik seperti adanya 2 pintul tol yaitu Sirkuit Sentul dan Sentul Selatan. Selain itu nantinya juga akan ada jalur LRT di kawasan Sentul.

“Sehingga infrastruktur menjadi kunci perkembangan kawasan Sentul dan menjadi daya tarik bagi konsumen, untuk investasi atau sebagai tempat tinggal,” jelas Nurul Yaqin yang menyatakan kawasan Sentul saat ini adalah area sunrise property .

Sementara Nenta Paeng Direktur Utama PT AAPL menegaskan, perkembangan Sentul dalam beberapa tahun terakhir ini terkerek naik karena banyaknya  pengembang yang mengembangkan perumahan di Sentul. Menariknya, pengembangan yang dilakukan menyasar segmen menengah atas dengan produk yang bagus dan memiliki konsep menarik.

“Pengembang besar sudah banyak masuk ke kawasan Sentul hingga ke ujung tol Jagorawi. Karena secara geografis keberadaan ruas tol Jagorawi menguntungkan kawasan Sentul. Fasilitas yang ada di kawasan Sentul pun sangat beragam, mulai dari rumah sakit, area wisata, sekolah, gaya hidup hingga kuliner yang kian beragam,” jelas Nenta.

Nurul menambahkan, ketertarikan masyarakat untuk tinggal di Sentul salah satunya karena faktor emosional dengan lingkungan yang hijau, udara yang segar di Sentul. Untuk itu kami mengembangkan proyek D’Amandita karena mengikuti kebutuhan market.

“Sebelumnya, pasar atau konsumen saat pandemi terbiasa dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga, mencari udara yang segar hingga mencari rumah yang sehat dengan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat. Makanya kita hanya memanfaatkan 45% kawasan D’Amandita untuk bangunan, selebihnya area terbuka,” jelasnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Untuk memperluas akses dan keterjangkauan kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah menetapkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR. Regulasi ini ditandatangani pada 17 April 2025 dan resmi diundangkan pada 22 April 2025.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa peraturan ini memberi peluang lebih besar bagi MBR untuk mendapatkan rumah layak huni.

“Sebelumnya, ada masyarakat berpenghasilan tanggung yang belum bisa menikmati fasilitas FLPP. Dengan aturan baru ini, harapannya lebih banyak yang bisa mengakses pembiayaan,” ujarnya.

Penyesuaian Besaran Penghasilan MBR

Permen ini menetapkan kriteria penghasilan MBR berdasarkan zonasi wilayah, mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi geografis. Luas rumah maksimal yang diperbolehkan adalah 36 m² untuk rumah umum dan 48 m² untuk rumah swadaya.

Berikut pembagian besaran penghasilan MBR berdasarkan zonasi:

• Zona 1: Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, NTT, NTB

  • Tidak kawin: Rp8,5 juta

  • Sudah kawin dan peserta Tapera: Rp10 juta

• Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Babel, Kepri, Maluku, Maluku Utara, Bali

  • Tidak kawin: Rp9 juta

  • Sudah kawin dan peserta Tapera: Rp11 juta

• Zona 3: Seluruh wilayah Papua

  • Tidak kawin: Rp10,5 juta

  • Sudah kawin dan peserta Tapera: Rp12 juta

• Zona 4: Jabodetabek

  • Tidak kawin: Rp12 juta

  • Sudah kawin dan peserta Tapera: Rp14 juta

Cara Mengakses Program FLPP

WNI yang belum pernah menerima bantuan perumahan, belum memiliki rumah, dan memiliki penghasilan tetap dapat mengakses program ini melalui bank penyalur FLPP. Tahun ini, BP Tapera bekerja sama dengan 39 bank (7 bank nasional dan 32 BPD).

Pengajuan bisa dilakukan melalui aplikasi Tapera Mobile, yang memfasilitasi pencarian rumah dan KPR dengan uang muka mulai dari 1%, tenor hingga 20 tahun, dan rumah siap huni. Perlu dicatat, fasilitas FLPP hanya bisa dimanfaatkan sekali oleh pasangan suami istri.

Harga Rumah Subsidi Maksimal

• Jawa (di luar Jabodetabek) dan Sumatera: Rp166 juta

• Kalimantan: Rp182 juta

• Sulawesi: Rp173 juta

• Jabodetabek, Maluku, Bali, Nusa Tenggara: Rp185 juta

• Papua dan Papua Barat: Rp240 juta

Segera manfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah layak dan terjangkau!

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya jumlah pasangan muda, khususnya pengantin baru, yang belum memiliki hunian sendiri dan masih tinggal bersama orang tua atau mertua. Hal ini menurutnya tercermin dari peningkatan angka backlog perumahan di Indonesia yang kini mencapai 15 juta, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2025.

“Pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 290 juta jiwa di tahun 2025, disertai dengan peningkatan jumlah keluarga baru menjadi 93,1 juta, menyebabkan lonjakan kebutuhan akan hunian. Banyak dari keluarga muda ini akhirnya terpaksa tinggal bersama orang tua karena belum mampu memiliki rumah sendiri,” ujar Fahri dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Senin (21/4/2025) di Jakarta.

Fasilitasi Pembiayaan Renovasi untuk Keluarga Muda

Fahri mengajak sektor perbankan, khususnya Bank Tabungan Negara (BTN), untuk lebih aktif memberikan dukungan pembiayaan renovasi rumah, terutama bagi keluarga muda yang masih menumpang. Ia menilai, penambahan kamar di rumah orang tua dapat menjadi solusi sementara yang realistis.

“Bayangkan pasangan muda yang baru menikah, mereka butuh privasi. Kalau belum mampu punya rumah, paling tidak mereka bisa punya ruang sendiri di rumah orang tua. Di sinilah kredit renovasi menjadi penting,” ungkap Fahri sambil mengajak Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu, untuk mempertimbangkan skema pembiayaan mikro yang lebih fleksibel.

Ia juga menyarankan agar nominal kredit untuk renovasi tidak terlalu kecil. “Renovasi rumah saat ini sulit jika hanya didukung dana Rp20 juta. Diperlukan dukungan lebih agar kualitas hunian tetap terjaga dan layak ditempati,” tambahnya.

Backlog Perumahan Menjadi Tantangan Serius

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa berdasarkan laporan resmi dari BPS yang diterima oleh kementeriannya, jumlah backlog perumahan di Indonesia telah meningkat signifikan menjadi 15 juta unit. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi sebelumnya yang berkisar antara 9,9 juta hingga 12 juta.

“Angka 15 juta ini adalah jumlah keluarga yang saat ini masih mengantre untuk memiliki rumah. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan hunian semakin mendesak,” jelasnya. Selain backlog untuk rumah baru, BPS juga mencatat bahwa kebutuhan untuk renovasi rumah mencapai angka 26 juta.

Menurut Fahri, perubahan komposisi keluarga di Indonesia juga turut mempengaruhi kondisi ini. Berdasarkan data terbaru, jumlah rata-rata anggota keluarga mengalami penurunan dari lima orang menjadi 3,1 orang per rumah tangga di tahun 2025. Ini mengindikasikan bahwa struktur keluarga cenderung mengecil, namun kebutuhan akan rumah tetap meningkat.

“Mereka yang memasuki usia menikah dan membangun keluarga baru menghadapi tantangan berat dalam mengakses hunian yang layak. Ini perlu kita jawab dengan kebijakan dan dukungan yang konkret,” tutupnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Dalam rangka memperingati 6 tahun kiprahnya, BP Tapera memberikan penghargaan kepada 16 pengembang perumahan subsidi terbaik. Acara penghargaan ini disaksikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Kamis (17/4) di Menara Mandiri, Jakarta.

Penghargaan ini didasarkan pada hasil evaluasi BP Tapera bersama Bank Penyalur dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menetapkan tiga kategori pengembang berdasarkan jumlah unit rumah yang telah direalisasikan: hingga 500 unit, 500–1.500 unit, dan di atas 1.500 unit.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa penilaian dilakukan secara menyeluruh berdasarkan tujuh indikator utama, yaitu keterhunian, ketepatan sasaran, kualitas bangunan, penilaian kredit, PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas), dan fasum (fasilitas umum). “Penilaian ini menjadi dasar pemilihan 16 pengembang terbaik. Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh pengembang untuk terus meningkatkan kualitas,” ungkap Heru.

Kategori 1: Realisasi hingga 500 unit

1. PT Abadi Mukti Kirana – Perumahan Kota Baru Arjasari, Kab. Bandung, Jawa Barat

2. PT Royal Persada Property – Perumahan Pondok Sejahtera, Kab. Maros, Sulsel

3. PT Tiga Maha Rewa – Perumahan Bumi Hartacu, Gowa, Sulsel

4. PT Pandawa Lima Sukses Sejahtera – Griya Kencana Sejahtera, Kab. Ogan Ilir, Sumsel

5. Bintang Ciremai Abadi – Cigalumpit Regency, Cianjur, Jabar

6. PT Delta Mitra Sejahtera – Cikande Business Residence, Kab. Serang, Banten

Kategori 2: Realisasi 500–1.500 unit

1. PT Indah Cemani Raya – Griya Sutera Balaraja, Kab. Tangerang, Banten

2. PT LAN Sena Jaya – Benteng Mutiara Mas, Purwakarta, Jabar

3. PT Mandiri Pratama Putra – Bumi Findaria Mas, Maros, Sulsel

4. Agfe Jaya Propertindo – A99 Corp Land, Kendari, Sultra

5. Hasanah Hanifah Properti – Griya Hasanah Kalijaya, Kab. Bekasi, Jabar

Kategori 3: Realisasi di atas 1.500 unit

1. Bangun Famili Sejahtera – Griya Familiy, Bekasi, Jabar

2. Shifa Isthin Neisya – Bumi Royal Izthin Shifa, Kendari, Sultra

3. Karya Mandiri Propertindo Utama – Dwi Kencana Utama, Palembang, Sumsel

4. Bestow Harapan Indah – Bumi Citra Indah Tahap 3, Kab. Bandung, Jabar

5. Pesona Kahuripan Group – Pesona Kahuripan 10, Bogor, Jabar

Sejak berdiri, BP Tapera terus berkomitmen mendukung target Program Satu Juta Rumah. Hingga 16 April 2025, BP Tapera telah menyalurkan FLPP untuk 66.029 unit rumah subsidi senilai Rp8,16 triliun.

Komisioner Heru menekankan pentingnya kualitas dalam pembangunan perumahan subsidi. “MBR berharap mendapatkan rumah yang layak huni, dengan fasilitas sanitasi, akses jalan, dan bahan bangunan yang berkualitas. Kami mendorong para pengembang untuk memenuhi harapan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah terus menggencarkan gerakan gotong royong dalam mewujudkan rumah layak huni bagi rakyat. Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), salah satunya melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para pengusaha.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kepercayaan adalah kunci utama untuk membangun kolaborasi menyelesaikan masalah rakyat, khususnya di sektor perumahan,” ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

“Kami mengajak dunia usaha ikut serta lewat CSR untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat.”

Salah satu langkah konkret dimulai dengan peluncuran Program Bebenah Kampung di Johar Baru, Selasa (15/4/2025), bersama Yayasan Buddha Tzu Chi dan KADIN. Warga menyambut antusias dan berharap lebih banyak rumah bisa direnovasi melalui program ini.

Untuk mempercepat pelaksanaan CSR perumahan, Maruarar bersama Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Sugianto Kusuma (Aguan), telah bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sekda Jawa Barat Herman Suryatnan, Wali Kota Bandung M. Farhan, dan Bupati Pati Sudewo. Pertemuan ini membahas renovasi 1.000 RTLH, masing-masing 500 unit di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Total, Yayasan Buddha Tzu Chi berkomitmen merenovasi 2.000 RTLH di berbagai wilayah:

• 500 unit di Jawa Barat

• 500 unit di Jawa Tengah

• 500 unit di Jakarta

• 500 unit di Banten

Selain renovasi, yayasan ini juga membangun rumah baru untuk dibagikan gratis, yaitu 250 unit di Kota Tangerang dan 500 unit di Kalimantan Selatan yang kini sedang dibangun dan ditargetkan selesai Oktober 2025.

CSR juga datang dari KADIN yang akan merenovasi 500 RTLH:

• 200 unit di Jakarta

• 300 unit di NTT dan wilayah lainnya

Dukungan lainnya berasal dari pengusaha Prayogo Pangestu yang akan merenovasi:

• 500 unit di Banten

• 500 unit di Jakarta

Maruarar menekankan agar program ini dijalankan cepat dan tepat sasaran.

“Dua minggu lagi kami akan survei ke Banyumas dan Bandung. Pemerintah daerah harus segera tetapkan lokasi, lalu dilakukan verifikasi berdasarkan data BPS. Bantuan harus tepat, jangan sampai orang mampu yang justru mendapatkannya,” tegasnya.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan, menambahkan bahwa penerima bantuan harus memiliki rumah sendiri dan tidak sedang berada di kawasan hijau agar tidak menimbulkan masalah hukum ke depan.

Gubernur Jateng, Ahmad Lutfi, menyambut baik kolaborasi ini. Ia mengatakan, program renovasi rumah sejalan dengan program daerah “Satu KK Satu Rumah Rakyat”. “Dengan dukungan pemerintah pusat dan CSR, ini sangat meringankan beban daerah. Semoga lebih banyak pengusaha tergerak mengikuti jejak Pak Aguan,” harapnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi BP Tapera dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat. Kini, semua kalangan—baik PNS, non-PNS, hingga pekerja non-fixed income—berkesempatan untuk memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), selama memenuhi syarat yang ditentukan. Informasi ini telah disampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur FLPP.

Khusus untuk tahun ini, BP Tapera telah menetapkan alokasi pembiayaan perumahan kepada berbagai kelompok profesi. Sebanyak 20.000 unit rumah dialokasikan untuk tenaga pendidik (guru), yang telah ditandai dengan pelaksanaan akad massal pada 25 Maret 2025, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, BPS, dan Bank BTN.

Tak hanya itu, alokasi juga diberikan kepada:

• POLRI: 14.500 unit rumah

• TNI: 5.760 unit rumah, dengan ground breaking di Serang pada 9 Maret 2025

• Tenaga kesehatan (perawat, bidan, nakes masyarakat): 30.000 unit rumah, dengan akad dan serah terima kunci direncanakan pada 28 April 2025

• Tenaga migran melalui BP2MI: 20.000 unit rumah, dengan akad dan serah terima kunci direncanakan pada 8 Mei 2025

Selain itu, beberapa instansi pemerintah juga mendapat alokasi khusus:

• Kementerian Dalam Negeri: 2.000 unit

• Kementerian Keuangan: 2.000 unit

• Badan Pusat Statistik: 2.000 unit

• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 3.000 unit

• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: 2.000 unit

Kelompok pekerja non-fixed income pun tidak tertinggal, termasuk:

• Nelayan, petani, buruh: masing-masing 20.000 unit

• Pengemudi transportasi online: 2.000 unit

• Asisten rumah tangga: 1.000 unit

• Wartawan: 1.000 unit (melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank BTN, dan Kementerian PUPR)

Capaian FLPP dan Tapera Hingga 2025

Sejak 2022 hingga kini, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp83,7 triliun untuk 709.174 unit rumah. Sementara melalui skema Tapera, sejak 2021 hingga 2024, telah disalurkan 19.345 unit rumah dengan nilai total Rp3,3 triliun.

Khusus dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo, dari 20 Oktober 2024 hingga 9 April 2025, telah berhasil disalurkan:

• Tapera: 1.384 unit rumah

• FLPP: 92.315 unit rumah

• Total: 93.699 unit rumah subsidi

Stok rumah subsidi saat ini mencapai 49.267 unit, terdiri dari:

• Dalam proses pembangunan: 9.149 unit

• Ready stock: 13.649 unit

• Disetujui kredit: 14.487 unit

• Sudah akad kredit: 11.982 unit

Sehingga total capaian program rumah subsidi selama pemerintahan berjalan mencapai 142.966 unit rumah.

Capaian Periode 2025 (1 Januari – 9 April 2025)

Dalam kurun waktu awal tahun ini saja, telah disalurkan:

• FLPP dan Tapera: 57.895 unit rumah

• Ketersediaan rumah subsidi: 42.832 unit, dengan rincian:

  • Proses pembangunan: 9.149 unit

  • Ready stock: 8.805 unit

  • Persetujuan kredit: 12.894 unit

  • Akad kredit: 11.984 unit

Total capaian tahun 2025 hingga 9 April: 100.805 unit rumah.

“Semua capaian ini tentu berkat sinergi dengan para mitra kami: kementerian terkait, pengembang, serta lembaga keuangan penyalur. Kami optimistis target penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat bisa terus ditingkatkan,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk mendukung penyediaan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, dan disaksikan oleh berbagai tokoh penting serta puluhan wartawan dari berbagai media.

Turut hadir dalam acara ini Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer & Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar, Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun, dan Sekretaris Dewan Pers Saefudin.

Program ini merupakan inisiatif pertama dalam sejarah Indonesia yang secara khusus ditujukan untuk wartawan. Menteri Maruarar menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyediaan perumahan juga menyasar kelompok pekerja informal, termasuk jurnalis.

“Kami siapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk para wartawan yang selama ini bekerja keras menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ini adalah wujud nyata perhatian negara kepada profesi yang berjasa besar bagi demokrasi,” ujar Maruarar. Groundbreaking proyek ini direncanakan pada 6 Mei 2025.

Rumah-rumah ini akan disalurkan melalui skema KPR FLPP yang menawarkan cicilan ringan dan bunga rendah, agar dapat diakses oleh wartawan dari berbagai latar belakang media, termasuk pekerja lepas.

Maruarar juga meminta BPS berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers, dan PWI dalam menentukan kriteria penerima manfaat agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyambut positif inisiatif ini. “Program ini sangat ditunggu-tunggu dan akan membantu banyak wartawan yang belum memiliki rumah,” ujarnya.

Senada, Kepala BPS Amalia Adininggar menyatakan dukungannya dengan menyediakan data akurat untuk mendukung proses verifikasi penerima. Ia juga menyoroti pentingnya peran wartawan dalam menyampaikan literasi statistik kepada masyarakat.

Ketua PWI Hendry Ch Bangun mencatat bahwa sekitar 25 ribu wartawan bersertifikat tersebar di seluruh Indonesia. “Kami siap mendukung penuh program ini untuk membantu kesejahteraan rekan-rekan wartawan,” katanya.

Sekretaris Dewan Pers, Saefudin, menambahkan pentingnya penetapan kriteria yang jelas agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh wartawan yang membutuhkan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024 pada Rabu, 26 Maret 2025, di Menara BTN, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan dalam struktur komisaris dan direksi.

Pemegang saham sepakat untuk kembali mengangkat Nixon L.P. Napitupulu sebagai Direktur Utama, sementara Oni Febriarto Rahardjo tetap menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

Perubahan terjadi pada jajaran direksi, di mana posisi Direktur Information Technology yang sebelumnya dijabat oleh Andi Nirwanto kini digantikan oleh Tan Jacky Chen. Selain itu, pemegang saham menyetujui pengangkatan Venda Yuniarti sebagai Direktur Treasury & International Banking, serta Helmy Afrisa Nugroho sebagai Direktur Corporate Banking.

Pergantian lainnya terjadi dengan masuknya I Nyoman Sugiri Yasa dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang kini menjabat sebagai Direktur Operations di BTN. Selanjutnya, Hermita dari Bank Negara Indonesia (BNI) diangkat sebagai Direktur Commercial Banking, sementara Rully Setiawan dipercaya untuk mengisi posisi Direktur Network & Retail Funding.

Pada jajaran dewan komisaris, pemegang saham BTN memutuskan untuk memberhentikan seluruh komisaris yang menjabat sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada anggota komisaris lama yang tetap bertahan dalam susunan kepengurusan saat ini.

Sebagai penggantinya, pemegang saham menunjuk Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama, didampingi oleh Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama. Selain itu, pemegang saham juga mengangkat Fahri Hamzah sebagai Komisaris. Fahri saat ini dikenal sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih.

Keputusan yang diambil dalam RUPST ini diharapkan dapat membawa BTN ke arah yang lebih baik dengan kepemimpinan yang baru serta strategi yang lebih inovatif dalam menghadapi tantangan industri perbankan di masa depan.

Berikut susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama: Suryo Utomo
2. Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
3. Komisaris: Fahri Hamzah
4. Komisaris Independen: Ida Nuryanti
5. Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
6. Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Dewan Direksi

1. Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
2. Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
3. Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
4. Direktur Treasury and International Banking: Venda Yuniarti
5. Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
6. Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
7. Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
8. Direktur Finance and Strategy: Nofry Rony Poetra
9. Direktur Human Capital and Compliance: Eko Waluyo
10. Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
11. Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
12. Direktur Commercial Banking: Hermita.

CIBUBUR, KORIDOR.ONLINE – Yayasan Muslim Sinar Mas Land (YMSML) kembali menggelar program Berantas Buta Al-Qur’an (BBQ) di sekitar kawasan Kota Wisata, Cibubur. Program ini merupakan hasil kerja sama antara YMSML, Pemerintahan Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, serta Yayasan Mama Papa. Acara peluncuran resmi berlangsung di Masjid Baitussalam, Desa Ciangsana pada 23 Maret 2025 dan dihadiri oleh berbagai tokoh, antara lain Aji Rachman (Wakil Ketua YMSML), H. Udin Saputra (Kepala Desa Ciangsana), H. Darma Agusnan Putra (Ketua DMI Desa Ciangsana), serta H. Surya Abi Baghir (Ketua MUI Desa Ciangsana).

Program BBQ ini difokuskan pada pelatihan intensif atau Training of Trainers (ToT) bagi ustaz dan guru mengaji. Para peserta mendapatkan bimbingan langsung, buku panduan, serta alat peraga dengan berbagai metode pembelajaran, termasuk metode Mama Papa. Metode ini dirancang untuk membantu anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur’an secara lebih sistematis dan menyenangkan. Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta diharuskan menerapkan metode ini dalam pembelajaran di masing-masing Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang mereka kelola.

Wakil Ketua YMSML, Aji Rachman, menjelaskan bahwa program ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan meningkatkan literasi Al-Qur’an serta mempererat ukhuwah Islamiyah.

“Tahun ini, program BBQ bertepatan dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah dan kami menitikberatkan pada peningkatan kompetensi tenaga pengajar agar lebih efektif dalam mengajarkan Al-Qur’an. Kami juga melakukan pemantauan rutin terhadap penerapan metode Mama Papa guna memastikan keberhasilan program,” ujar Aji Rachman.

Kepala Desa Ciangsana, Udin Saputra, turut mengapresiasi inisiatif ini.

“Program ini sangat bermanfaat bagi para guru mengaji dalam meningkatkan keterampilan mengajar serta berkontribusi dalam membangun generasi yang religius dan berakhlak. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya ini demi kemajuan pendidikan agama di Ciangsana,” ungkapnya.

Ustazah Wiwin Syamsiah dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Safarah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada YMSML.

“Pelatihan ini memberikan wawasan baru bagi kami dalam mengajarkan Al-Qur’an dengan metode yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh anak-anak. Semoga program ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan,” ujarnya.

Sebagai puncak program, BBQ 2025 akan mengadakan lomba membaca Al-Qur’an bagi anak-anak usia 5-12 tahun dari berbagai masjid dan musala di kawasan Kota Wisata. Lomba ini akan diselenggarakan pada 22 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Hingga Februari 2025, program BBQ telah menjangkau 4.014 murid TPQ di berbagai proyek Sinar Mas Land, termasuk BSD City, Kota Wisata Cibubur, Legenda Wisata Cibubur, Grand Wisata Bekasi, dan Grand City Balikpapan.