SiKasep Diakses 204.498 Calon Debitur Perumahan Subsidi
Aspek Layanan PPDPP Dinilai Berkategori Baik
JAKARTA,KORIDOR—Untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan survei kepuasan masyarakat. Salah satunya melakukan peningkatan layanan melalui pengembangan teknologi. Aplikasi Sistem KPR Subsidi Perumahan alias SiKasep, misalnya.
Tersaji data, dari 27.680 hit per Selasa (4/8) pukul 2.57 WIB sebanyak 16.601 hit atau sebesar 58, 02% menyatakan aplikasi SiKasep sangat baik. ini, 9.686 hit menyatakan aplikasi ini baik atau sebesar 34,99%.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan PPDPP saat ini dan ke depan adalah untuk membangun layanan pembiayaan perumahan yang lebih baik.
“Ke depan Kementerian PUPR akan memiliki big data yang tersaji di SiKasep. Baik dari sisi permintaan akan perumahan, dari sisi penyediaan perumahan, kuota bank dan sisi pemantauan terhadap kualitas rumah subsidi,” ungkapnya
Aplikasi Sistem KPR Subsidi Perumahan alias SiKasep semenjak diluncurkan Desember tahun lalu, terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan dashboard management control PPDPP per 4 Agustus 2020 pukul 11.16 WIB, tercatat telah diakses oleh 204.498 calon debitur perumahan subsidi.
Dimana sebanyak 84.152 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 12.704 calon debitur sudah dalam proses verifikasi dengan bank pelaksana, 769 calon debitur sudah dalam pengajuan dana FLPP dan 78.023 debitur sudah menerima dana FLPP.
Pengguna SiKasep jika dilihat dari data yang ada, rata-rata per bulan dari Januari hingga Juli mencapai 31.195 user yang mendaftar. Kunjungan tertinggi terdapat pada bulan Januari 2020 mencapai 47.126 user yang mendaftar.
Sementara itu realisasi FLPP per Selasa (4/8), PPDPP telah menyalurkan dana sebanyak Rp7,93 triliun untuk 78.251 unit rumah sehingga total penyaluran dari tahun 2010 hingga 2020 telah mencapai Rp52,30 triliun untuk 733.853 unit rumah.
Penyaluran dana FLPP pada periode yang sama ini disalurkan tertinggi oleh BTN sebanyak 39.942 unit, dilanjutkan oleh BNI sebanyak 7.682 unit, BTN Syariah sebanyak 6.591 unit, BRI Syariah sebanyak 5.275 unit, BJB sebanyak 2.990 unit, BRI sebanyak 2.205 unit, Bank Mandiri sebanyak 1.415 unit, Bank NTB Syariah sebanyak 1.101 unit, Bank Artha Graha sebanyak 1.027 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 991 unit dan sisanya disalurkan oleh bank pelaksana lainnya.
Aspek Layanan PPDPP Raih Kategori Baik
Sepanjang semester pertama tahun 2020, aspek layanan PPDPP berhasil mendapatkan prediket kategori baik oleh Kementerian Keuangan. Hasil penilaian kinerja layanan PPDPP untuk tahun 2020 sebesar 90,74 atau kategori AA (baik). Penilaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 87,45 dengan kategori AA (baik) dan tahun 2018 sebesar 73,90 dengan kategori A.
Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Budi Setiawan dalam pertemuan yang dilakukan bersama PPDPP akhir Juli 2020 menyatakan apresiasinya atas peningkatan layanan yang telah dilakukan.
“Kami sangat menghargai capaian PPDPP dalam upayanya meningkatkan layanan kepada masyarakat, bank dan pengembang melalui pengembang teknologi salah satunya SiKasep,” ujar Budi menegaskan.
Seperti diketahui, sejak tahun 2018, setiap tahunnya Kementerian Keuangan meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan untuk melakukan penilaian kinerja aspek layanan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Seperti tahun sebelumnya, penilaian yang dilakukan pada tahun 2020 meliputi kinerja aspek layanan (mencakup penilaian kinerja aspek layanan pertumbuhan produktivitas layanan, efisiensi layanan, mutu dan pelayanan bagi masyarakat dan pengembangan organisasi dan pengelolaan SDM) dan kinerja aspek keuangan meliputi rasio keuangan (mencakup rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran aset, imbalan atas aset, imbalan atas ekuitas dan rasio PNBP terhadap biaya operasi) dan kepatuhan pengelolaan keuangan ( mencakup rencana dan bisnis anggaran definitif, laporan keuangan berdasarkan SAK, surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU, tarif layanan, sistem akuntansi, persetujuan rekening dan SOP).
Metode yang digunakan oleh Kementerian PUPR melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pemantauan lapangan di empat kota, yaitu Samarinda, Kalimantan Timur, Palembang, Sumatera Selatan, Padang, Sumatera Barat dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, Biro Keuangan juga melakukan kuisioner untuk tiga kelompok baik dari sisi kepatuhan Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 124 responden, bank pelaksana (8 bank) dan pengembang (8 pengembang). Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan semua data terkait dari PPDPP.
