Infrastruktur

JAKARTA, KORIDOR—Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek jalan tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Secara keseluruhan, 64 proyek tol masuk dalam kategori PSN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan untuk membangun 2.724 km jalan tol baru di seluruh Indonesia hingga 2024. Dengan begitu, total ruas tol di seluruh Nusantara akan mencapai panjang 4.817 km. Hingga akhir 2019 telah beroperasi 2.093 km jalan tol, dan sampai Oktober 2020 total 2.303,8 km (tambahan 310 km tol baru yang diresmikan). Target kita di akhir 2024 adalah 4.817 km jalan tol, kita bangun” ujar Hedy dalam Jumpa Pers Virtual bertajuk Progres Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bidang Jalan dan Jembatan, Selasa (20/10).

Menurut Hedy, target tersebut adalah bagian dari tujuan untuk menurunkan waktu tempuh rata-rata per 100 km (travel time) yang akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Hal ini menurutnya menunjukkan seberapa kompetitif jaringan jalan di Indonesia dalam mendukung sistem logistik.

“Dari analisis yang kita lakukan, travel time saat ini berada pada kisaran 2,3-2,5 jam per 100 km. Dalam target jangka panjang diharapkan dapat turun menjadi 1,5 jam/100Km. Strategi untuk mencapai itu adalah salah satunya dengan menjadikan jalan bebas hambatan sebagai backbone. Untuk mencapai target travel time 1,5 jam/100 km tersebut, berdasarkan hasil kajian dibutuhkan hampir 19 ribu km total jaringan jalan bebas hambatan di Indonesia,” ujar Hedy.

Hingga akhir Desember 2020, diungkapkan Hedy akan diselesaikan konstruksi 11 ruas tol baru sepanjang 125 km. Ke 11 ruas tersebut yakni Cimanggis-Cibitung Seksi IA (Cimanggis-Jatikarya) 3,17 km, dan Ujung Pandang Seksi 3 (AP Pettarani) 4,3 km yang ditargetkan selesai konstruksi minggu ketiga Oktober. Kemudian Krian-Legundi-Bunder-Manyar Seksi 1, 2, dan 3 (Krian-Bunder) 29 km ditargetkan selesai konstruksi pada minggu keempat Oktober.

Adapun Balikpapan-Samarinda Seksi 1 (KM 13-Samboja) 22km dan Cinere-Serpong Seksi 1 (SS Serpong-SS Pamulang) 6,5 km yang ditargetkan selesai konstruksi pada November 2020. Untuk yang ditargetkan selesai Desember 2020, yakni Bogor Ring Road Seksi 3A (Simpang Yasmin-Kayu Manis) 3 km; Kayu Agung – Palembang-Betung Seksi 1 Tahap 1B (Jakabaring-SS Kramasan) 9 km, Cibitung-Cilincing Seksi 1 (Cibitung-Gabus Indah)13,52 km, Cengkareng-Kunciran 14,19 km; Medan-Binjai Seksi 1 Segmen 1B-1D Jl Veteran-Tj Mulia 3,52 km, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1 (Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong) & 2A (Jaka Sampurna-Kayuringin) 5,71 km.

Dikatakan Hedy, saat ini sebanyak 14 ruas tol dari 64 proyek tol PSN kini telah beroperasi penuh dan 10 ruas lainnya baru beroperasi sebagian. “Sementara 26 ruas sedang dalam tahap pengerjaan fisik, dan 14 ruas sisanya masih dalam tahap perencanaan.

Selanjutnya terdapat 9 usulan PSN baru jalan tol yang sedang dalam proses, dimana 4 ruas dimasukan ke dalam penambahan lingkup PSN sebelumnya, dan 5 usulan PSN lain adalah ruas baru,” terangnya.

Berdasarkan data, sebanyak 4 ruas jalan tol yang akan ditambahkan dalam lingkup PSN sebelumnya antara lain ruas Ngawi-Kertosono-Kediri, Bogor Outer Ring Road (BORR), Depok-Antasari, Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo. Sedangkan 5 jalan tol baru yang diajukan sebagai Proyek Strategis Nasional di antaranya ruas Gedebage -Tasikmalaya-Cilacap (206,65 km), akses Pelabuhan Patimban (37,70 km), Semarang Harbour Toll Road (21,03 km), Maros-Sungguminasa-Takalar (48,12 km), dan Samarinda-Bontang (94 km) .

Selain penambahan usulan PSN beberapa ruas jalan tol, Hedy menyatakan terdapat ruas yang akan dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor jalan tol, yakni ruas tol Palembang-Tanjung Api-Api.

PSN Jalan Non Tol

Selain jalan tol, Hedy mengungkapkan terdapat empat ruas jalan nasional (non-tol) yang masuk ke dalam daftar PSN, yakni ruas Palu-Parigi (47,86 km), ruas Gorontalo-Manado (586,29 km), Trans Maluku (426,42 km), dan Lingkar Morotai (189,21 km).

“Saat ini progres fisiknya untuk Jalan Lingkar Morotai sudah terbangun sepanjang 150,72 km, Jalan Palu-Parigi sudah 13,08 km, Jalan Gorontalo-Manado sudah 415,48 km, dan Jalan Trans Maluku sudah 297,23 km,” tutur Hedy.(*)

BONDOWOSO, KORIDOR-  Menyikapi pengajuan kawasan Ijen sebagai warisan geologi (geopark) oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada UNESCO,  Komisi V DPR RI meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pembangunan infrastruktur dasar. Hal tersebut dikemukakan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 – 2021 ke Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Dengan akan ditetapkannya Ijen sebagai kawasan Geopark, maka harus ada infrastruktur yang memadai. Bagaimana pariwisata di daerah berkembang dan kami menginginkan adanya tumbuh sentra-sentra ekonomi baru yang memberikan nilai tambah untuk Bondowoso dan daerah sekitarnya,” tutur Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati yang menjadi ketua rombongan tersebut.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kuswardono mengatakan bahwa saat ini Kementerian PUPR telah menetapkan kawasan Ijen sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mengintegrasikan antara Ijen, Baluran dan wilayah selatan Jawa Timur.

“Untuk sisi Banyuwangi sudah diprogramkan di 2021, dan di sisi Bondowoso akan diprogramkan di 2022, jadi kita sedang rencanakan untuk integrasi pariwisata ini, saat ini kami sedang mengkaji kegiatan ekonomi apa yang bisa dihubungkan sehingga bisa dibuka selebarnya ke Bondowoso,” tutur Kuswardono.

Setelah diprogramkan, nantinya berbagai macam pembangunan infrastruktur akan dapat segera terlaksana di Bondowoso seperti yang telah dilakukan di Banyuwangi saat ini. Kepala Badan Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Muhammad Reva mengatakan untuk Banyuwangi telah terlaksana pembangunan infrastruktur dasar, seperti aksesibilitas jalan permukiman, drainase.

“ Namun untuk Bondowoso sendiri tahun ini ada kegiatan Pamsimas di 12 desa dengan anggaran Rp 5,1 miliar dan direncanakan untuk tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang kami ajukan yaitu SANIMAS, TPS3R, PAMSIMAS dan PISEW,”

Penaganganan Banjir Bondowoso

Selain infrastruktur pendukung pariwisata, dalam kunjungan kerja tersebut, Nurhayati juga menyoroti penanganan banjir bandang yang terjadi di Bondowoso sampai 2 kali dalam setahun ini dan antisipasi dalam menghadapi musim penghujan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Muhammad Rizal mengatakan bahwa Tim Reaksi Cepat BBWS Brantas telah melakukan kordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pembersihan lokasi dengan warga serta mengirimkan bantuan berupa 400 lembar sandbag dan 2 pompa air.

Untuk penanganan lanjutan akan segera diprogramkan apabila telah diusulkan oleh pemerintah daerah, maupun usulan dari Komisi V DPR RI. (*pupr).

KORIDOR, JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan, Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan jalan perbatasan sejalan dengan program Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Di Provinsi Kalimantan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.910,11 Km yang berada di tiga provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 811,32 Km, Kaltim sepanjang 412,59 Km, dan Kaltara sepanjang 770,25 Km.

Pada tahun 2020, peningkatan jaringan jalan perbatasan di Kalimantan dilaksanakan sepanjang 548,49 Km yang meliputi beberapa paket pekerjaan diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan penggantian jembatan. Di Provinsi Kalbar dilaksanakan 12 paket pekerjaan sepanjang 497,43 Km diantaranya pembangunan Jalan Temajuk-Aruk sepanjang 5,80 Km dengan biaya Rp 35 miliar (MYC) dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Entikong-Rasau-Nanga Badau sepanjang 204,53 Km.

Selanjutnya di Provinsi Kaltim dilaksanakan 6 paket pekerjaan sepanjang 33,46 Km diantaranya pembangunan Jalan Tiong Ohang-Lonh Pahangai 3 sepanjang 4 Km dengan anggaran Rp 23,8 miliar. Di Provinsi Kaltara dikerjakan 10 paket kegiatan sepanjang 18 Km yang terdiri dari 5 paket pembangunan Jalan Pararel Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Boh- Metualang-Long Nawang sepanjang 3,5 Km dengan anggaran Rp 35 miliar (MYC) dan 5 paket pembangunan Jalan Akses Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Semawu-Long Bawan sepanjang 2 Km dengan biaya Rp 31,75 miliar (MYC).

“Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan saya kira hampir tembus semua tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus ada 84 Km. Di Kalimantan Timur sudah tembus semua sepanjang 412,59 Km dan Kalimantan Barat tembus semua 811,32 Km. Mudah-mudahan 2 tahun kedepan ini dapat tembus semua dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur,” tutur Menteri Basuki.

Untuk jalan perbatasan di NTT atau provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste telah tembus seluruhnya sepanjang 179,99 Km. Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.

Dari 179,99 kilometer tersebut yang sudah tertangani (aspal) hingga ditahun 2019 sepanjang 145,17 kilometer. Sedangkan di tahun 2020 direncanakan jalan yang sudah aspal akan bertambah dan sedang dikerjakan menjadi sepanjang 164,57 kilometer, sehingga sisanya akan dituntaskan pada tahun 2021 mendatang.

Salah satu paket pekerjaan TA 2020 yang tengah dilaksanakan adalah pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus sepanjang 4, 48 Km dengan anggaran Rp 28,8 miliar. Jalan perbatasan di NTT memiliki manfaat penting terutama bagi masyarakat di perbatasan yang terdapat komoditas perkebunan pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete.

Di Papua, pembangunan jalan perbatasan antara Negara Indonesia-Papua Nugini sepanjang 1.098,24 Km juga terus dilaksanakan secara bertahap oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Hingga akhir 2019 telah tembus sepanjang 919,16 Km atau menyisakan 179,08 Km. Pada TA 2020, dilaksanakan 7 paket pekerjaan diantaranya pembangunan Jalan Ubrub-Towe Hitam-Oksibil sepanjang 3 Km dengan anggaran sebesar Rp 35 miliar.

Pembangunan jalan perbatasan Papua bekerjasama dengan Zeni TNI Angkatan Darat pada saat pembukaan hutan dan pembentukan badan jalan. Selanjutnya pada saat konstruksi, akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR. Pembangunannya cukup menantang dengan kondisi cuaca dan medan berat sehingga menjadi kendala dalam membawa material dan alat berat ke lokasi.

Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. (*)

JAKARTA, KORIDOR – Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 151 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah itu akan meningkat tajam pada 2045 yang disebut-sebut sebagai era emas Indonesia yang diperkirakan mencapai 233 juta jiwa penduduk. Mayoritas akan tinggal di kawasan-kawasan perkotaan.

Menurut Pakar Perkotaan Wicaksono Sarosa, ledakan jumlah penduduk Indonesia pada 2045 tersebut sangat besar, sehingga pemerintah perlu memikirkan sejak dini kemana akan menempatkan tambahan sekitar 83 juta jiwa penduduk itu dalam 20 tahun mendatang.

Dia memprediksi jika aktivitas bisnis dan perekonomian masih berjalan seperti sekarang, maka sebagian besar penduduk perkotaan itu masih akan berpusat di Pulau Jawa.

Dampaknya, ungkap Pendiri dan Direktur Ruang Waktu Knowledge Hub tersebut, Pulau Jawa dipastikan akan semakin kehilangan lahan-lahan suburnya. Wicaksono mencontohkan wilayah Karawang yang semula merupakan lumbung beras, saat ini sudah menjadi kawasan industri dan perumahan.

Padahal, urbanisasi di Indonesia belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal dan hanya segelintir orang saja yang bisa menikmatinya.

“Ujung-ujungnya, jika tidak dikelola dengan baik, maka urbanisasi hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat terhadap kota-kota yang ada,” ungkap penulis buku “Kota untuk Semua” itu dalam sebuah diskusi, baru-baru ini.

Padahal, merujuk New Urban Agenda (NUA) dikatakan tujuan utama perkotaan adalah kota untuk semua yang kalau disederhanakan adalah menjamin kota yang nyaman untuk segala usia dari anak-anak hingga lansia, tanpa membedakan jenis kelamin, serta memastikan keragaman difabilitas dan juga SARA.

Tidak hanya itu, NUA juga ingin memastikan kota tetap nyaman bagi warga miskin dan mereka yang biasanya justru terpinggirkan seperti pendatang dan juga warga wilayah lain yang terkait hingga generasi mendatang termasuk spesies lain (keanekaragaman hayati).

Kota Ko-Kreasi

Tantangan demi mencapai Kota untuk Semua meliputi tiga hal, yaitu paradigmatik cara pandang yang hanya terpaku pada ekonomi saja, atau hal lain saja.

Kedua adalah masalah sistemik yang meliputi masalah kelembagaan dan peraturan yang tidak terintegrasi dan juga mislokasi anggaran. Terakhir adalah tantangan praktikal alias kapasitas manajerial, teknis, dan juga finansial.

Sementara secara pembagian bidang tantangan meliputi ekonomi dan finansial, sosial budaya, politis-tata kelola, fisik-lingkungan, dan pengetahuan serta teknologi.

“Yang harus kita gaungkan terus adalah kota Ko-Kreasi yakni saat semua orang turun tangan untuk membangun kota,” ungkap Wicaksono.

Turun tangannya semua orang, ungkap Wicaksono, juga bisa mengurangi segregasi dan juga menambah rasa aman pada masa depan. Namun, segregasi ini sangat mungkin terjadi apalagi dilakukan oleh pengembang apabila ada demand (permintaan).

Dia juga kembali mengingatkan semua pihak bahwa kota-kota menuntut lebih banyak perhatian yang lebih serius terutama dalam tata kelolanya dari berbagai dimensi. Namun perhatian serius ini tidak boleh menjadi “bias kota” dengan mengabaikan kepentingan lingkungan yang lebih luas, termasuk warga nonkota.

Sebagai salah satu wujud peradaban, kota menurut Wicaksono harus dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua orang (cities for all). Kota tidak boleh memihak, sehingga semua orang haruslah dapat menikmati dan memanfaatkan kota tersebut, ungkap dia.

“Oleh karena itu, kota harus direncanakan, dirancang, dibangun dan dikelola oleh semua. Dengan begitu, maka kota dan urbanisasi yang masih akan terus terjadi akan memiliki kontribusi dalam keterwujudan SDGs,” tegas Wicaksono.

KORIDOR, JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi senilai Rp 19,35 triliun dan penggantian dan/atau duplikasi jembatan tipe Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa dengan nilai investasi sebesar Rp 2,35 triliun.

Penyelenggaraan market sounding ini sangat penting dalam menjaga optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan di tengah Pandemi COVID-19, dalam rangka mengakselerasi nilai tambah bagi perekonomian rakyat dan mendongkrak lapangan kerja baru serta memperlancar distribusi bahan pokok, mengurangi biaya logistik, menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, dan mempermudah akses ke kawasan wisata untuk mendukung produktivitas sektor pariwisata.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam pengembangan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik di Indonesia. Penyelenggaraan market sounding juga menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, khususnya saat masa sulit Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini.

“Melalui skema KPBU akan tercipta daya ungkit dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Melalui skema ini, Pemerintah juga dapat memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan diantaranya pembiayaan sebagian konstruksi, dukungan kelayakan, serta jaminan pemerintah pada proyek KPBU sehingga diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya dibacakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Rabu (30/9/2020).

Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi sepanjang 95,51 Km akan menjadi ruas kedua di Provinsi Bali setelah Tol Bali Mandara yang bertujuan untuk pengembangan sektor pariwisata Bali bagian Barat dan Utara, utamanya peningkatan konektivitas dari Pelabuhan Gilimanuk hingga ke Metropolitan Sarbagita yang kerap mengalami kemacetan. Tol ini juga bagian dari pengembangan Jalan Tol Trans Jawa-Bali yang nantinya akan terhubung dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur dan diteruskan hingga ke Bali.

Mekanisme pengembalian investasi proyek Tol Gilimanuk – Mengwi menggunakan skema User Based Payment (UBP) dengan masa konsesi 45 tahun. Konstruksi tol direncanakan mulai 2021-2023 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap dibagi menjadi 3 seksi, termasuk jalur kendaraan roda dua sepanjang 41,3 Km yang berada di seksi 2 dan 3.

Sementara untuk proyek penggantian dan/atau duplikasi jembatan CH terdapat 38 jembatan dengan total panjang sekitar 3.000 meter yang berada di dalam sistem jaringan jalan nasional dan jalur logistik nasional di Pulau Jawa, baik di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penggantian dan/atau duplikasi jembatan CH tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) sebanyak 17 jembatan, Lintas Tengah 11 jembatan, Lintas Selatan 8 jembatan, dan jalur Pantai Selatan (Pansela) sebanyak 2 jembatan.

Kebutuhan penanganan 38 jembatan CH tersebut merupakan bagian dari mitigasi risiko akibat usia jembatan yang sudah tua dan overloading kendaraan. Skema pengembalian investasi berupa ketersediaan layanan/Availability Payment dengan masa konsesi 12 tahun. Konstruksi jembatan direncanakan mulai 2021-2023 dan akan beroperasi penuh pada 2023.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengapresiasi berbagai terobosan bagi pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya melalui skema KPBU.

“BKPM mengucapkan selamat kepada Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Pembiayaan infrastruktur walaupun di tengah COVID-19 tetap terus bergerak cepat dalam pembangunan proyek infrastruktur yang tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Bahlil Lahadalia. (*)

JAKARTA, KORIDOR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu penyelesaian pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2 Km. Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan kontainer merupakan salahsatu proyek strategis nasional yang dibangun untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah sangat tinggi.

Keberadaan Pelabuhan Patimban yang didukung oleh aksesnya dari jalur Pantura tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sepanjang koridor timur Jakarta seperti Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan penyelesaian pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban menjadi salah satu dari tindak lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Perdana Menteri Jepang periode 2007-2008 Yusuo Fakuda yang juga Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia pada beberapa waktu lalu.

“Jalan akses ini merupakan wujud nyata dari kerja sama bilateral Indonesia-Jepang dengan skema pinjaman senilai Rp. 1.2 triliun. Untuk itu harus bisa dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Saat ini progres konstruksi mencapai 98,3%, dan ditargetkan selesai pada 30 Oktober 2020,” kata Menteri Basuki dalam siaran persnya, baru-baru ini.

Jalan akses Pelabuhan Patimban dibangun dengan tiga tipe konstruksi dimana sebagian besar adalah elevated (jalan layang) di atas persawahan dengan tanah lunak. Ketiga tipe struktur tersebut adalah pile slab sepanjang 5,9 Km, flyover sepanjang 1,6 Km, dan flexible pavement sepanjang 0,7 Km.

Saat ini Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan tol yang menghubungkan ruas tol Cipali Km 89+125 hingga ruas Pantura sepanjang 37,5 Km, sehingga nantinya akan terhubung dengan jalan akses Pelabuhan Patimban ini.

Pemrakarsa akses tol Pelabuhan Patimban yakni konsorsium PT Jasa Marga (50%), PT Surya Semesta Internusa (25%), PT Daya Mulia Turangga (10%), dan PT Jasa Sarana (10%) dengan nilai investasi mencapai Rp 7,5 triliun.

Infrastruktur Paling Siap

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menyebutkan bahwa koridor timur Jakarta merupakan salah satu kawasan yang paling siap dan memenuhi syarat menjadi pusat kebangkitan ekonomi nasional khususnya di Jabodetabek pasca pandemi Covid-19.

“Selain didukung infrastruktur yang sangat memadai termasuk jalan akses, koridor ini juga terbukti sebagai kawasan dengan pertumbuhan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir,” ungkap Hari Ganie.

Ditambahkan, koridor timur Jakarta ini memiliki akses yang bagus dari sisi infrastruktur karena merupakan sentra industri terbesar di Asia Tenggara dan posisinya strategis karena menghubungkan dua kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Bandung yang tidak hanya terkoneksi lewat jalan tol tetapi nantinya juga dengan kereta cepat.

Pengembang berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius pada pengembangan koridor timur ini guna memastikan ekonomi bangkit kembali terutama di Jabodetabek sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

KORIDOR, JAKARTA– Pandemi Covid-19 tidak membuat pelaksanaan pembangunan dan peresmian proyek infrastruktur dan perumahan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhambat. Kementerian PUPR pun kini mulai melaksanakan pengawasan pembangunan serta melakukan peresmian proyek pembangunan yang telah selesai melalui pemanfaatan teknologi melalui aplikasi zoom.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan sejumlah proyek infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat secara virtual melalui aplikasi zoom di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/9/2020). Setidaknya ada 10 hasil pembangunan yang dibangun Kementerian PUPR di Kabupaten Dharmasraya mulai dari pembangunan jembatan, jalan, instalasi penglolahan air minum serta rumah susun, rumah khusus serta bedah rumah masyarakat senilai Rp 227 Milyar yang diresmikan.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Dirjen Perumahan Khalawi Abdul Hamid dan Pejabat Kementerian PUPR, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Syamsul Bahri, Forkopimda, Ketua dan anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemekaran, alim ulama, bundo kanduang dan tokoh pemuda, Pejabat Eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Prosesi peresmian proyek-proyek Kementerian PUPR dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Bupati Dharmasraya beserta jajarannya berada di panggung yang ada di  Jembatan Rangka Baja Pulai yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan  Menteri PUPR melakukan peresmian secara simbolis dan virtual dari Gedung Utama Kantor Kementerian PUPR di Jakarta.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya dibangun di pusat-pusat kegiatan ekonomi atau perkotaan saja tetapi dibangun hingga ke plosok kawasan pedesaan. Hal ini juga menjadi amanah Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur untuk masyarakat Indonesia,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menteri PUPR menerangkan, pada tahun 2019 lalu Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan yang penting untuk masyarakat di Kabupaten Dharmasraya berupa jembatan, pelebaran jalan, embung, pengendalian banjir, air minum, sanitasi, rumah susun, rumah swadaya dan rumah khusus.

Beberapa proyek infrastruktur dan perumahan yang diresmikan tersebut antara lain Jembatan Cable Stayed Sungai Dareh sepanjang 200 meter senilai Rp 87,8 Milyar, Jembatan Rangka Baja Pulai sepanjang 200 meter senilai Rp 35,6 M, Pelebaran Jalan Nasional (Segmen Pulau Punjung dan Koto Baru sepanjang 1.500 meter senilai Rp 25 M, Embung Padang Roco SIluluk dan Sungai Duo  senilai Rp 15 M, Pengaman Tebing Sungai Batang Piruko Koto Baru senilai 3,2 M, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di di Jorong Koto Harjo, Jorong Jaya Mulya dan Jorong Sungai Kalang I senilai Rp 1,56 M.

Termasuk Rusunawa

Selanjutnya adalah hasil pembangunan perumahan yang masuk dalam Program Sejuta Rumah antara lain Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Sungai Rumbai sebanyak satu tower senilai Rp 16,38 M, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 1.505 unit rumah tidak layak huni senilai Rp 26, 33 Milyar dan 52 unit Rumah Khusus Sitiung senilai 6,19 M.

“Rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kabupaten Dharmasraya, 52 unit Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Dharmasraya dan 1.505 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memberikan tempat tinggal atau hunian yang layak bagi masyarakat. Selain itu juga untuk mendukung pengembangan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya,” katanya.

Rusunawa MBR Kabupaten Dharmasraya mulai dibangun pada bulan Agustus 2019 dan selesai di bulan Maret 2020. Pembangunan Rusun yang terletak di Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai ini menelan biaya Rp 16,38 Milyar yang berasal dari APBN TA 2019. Rusunawa MBR tersebut dibangun sebanyak satu tower dan memiliki ketinggian tiga lantai serta unit hunian sebanyak 42 unit kamar tipe 36. Bangunan vertikal tersebut dapat menampung sekitar 168 orang.

Sedangkan Rumah Khusus Nelayan MBR Kabupaten Dharmasraya mulai dibangun pada bulan November 2018 dan selesai di bulan Desember 2019. Rumah Khusus Nelayan ini terletak di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung dengan menelan biaya Rp 6,19 Milyar. Rusus ini dibangun 52 unit rumah denfan tipe 28 Couple.

Selanjutnya, untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya MBR Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 dan 2020 mendapatkan sebanyak 1.505 unit rumah bantuan. Dengan rincian, tahun 2019 sebanyak 1.005 unit dan tahun 2020 sebanyak 500 unit dan menelan biaya pembangunan senilai Rp 16,35 Milyar.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerangkan, pihaknya sangat berterimakasih atas bantuan pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dibangun Kementerian PUPR di daerahnya. Menurutnya, adanya proyek Kementerian PUPR secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

“Kami siap mendukung pembangunan infrastruktur agar Kabupaten Dharmasraya bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Adanya pembangunan infrastruktur yang telah selesai ini akan kami manfaatkan untuk masyarakat,” harapnya. (*)

JAKARTA,KORIDOR—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021 menyiapkan pembangunan 8 (delapan) ruas tol baru yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Jawa dan Bali, sesuai visi pembangunan lima tahun ke depan (2020 – 2024) Presiden Joko Widodo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kedelapan ruas tol tersebut dengan total panjang  374 km dan nilai investasi  sebesar Rp. 100 Triliun adalah :

1) Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo 96,57 km;

2) Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 60,1 km;

3) Tol Kertajari-Cipali 3,6 km;

4) Tol North-South Link Bandung 14,2 km;

5) Harbour Road Tanjung Priok-Pluit 8,9 km;

6) Tol Jogja-Bawen 75,83 km;

7) Tol Gilimanuk-Mengwi 95,22 km; dan

8) Tol Kediri-Kertosono 20,3 km.

“Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN)  sepanjang 96,57 km, ” katanya pada acara penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo, di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (9/9/2020)

Menteri Basuki menambahkan, dengan dibangunnya Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo diyakini akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat pada segitiga emas sektor pariwisata adalah Joglosemar (Yogyakarta, Solo Semarang).

”Masyarakat telah menunggu-nunggu tol ini. Saya harap Joglosemar dapat menjadi segitiga emas yang bertumpu pada pengembangan potensi KSPN Borobudur dan Candi Prambanan. Di samping itu, pembangunan tol ini dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mengembangkan wilayah yang dilalui jalan tol, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Basuki.

“Saya minta dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan serangkaian penandatanganan perjanjian ini, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) segera memulai proses konstruksi dan sehingga jalan tol ini dapat beroperasi penuh di tahun 2023,” tambah Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa infrastruktur adalah salah satu tumpuan ekonomi Indonesia.”Tugas yang diemban Pak Menteri Basuki selaku Jenderal Infrastruktur bukan pekerjaan mudah, karena infrastruktur ini salah satu tumpuan perekonomian kita karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, termasuk produk-produk dalam negeri. Dengan kerja sama yang baik saya yakin target pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi dapat kita capai,” ujarnya.

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo sepanjang 96,57 km memiliki tiga seksi. Seksi 1 (JC Kartasura – SS Prambanan) sepanjang 35,64 km, seksi 2 (SS Prambanan – SS Sleman) sepanjang 22,36 km, dan seksi 3 (SS Sleman – SS Kulonprogo) sepanjang 38,57. Adapun nilai investasi dari pembangunan tol tersebut sebesar Rp 26,6 triliun.

Jalan tol ini nantinya akan menghubungkan Ibukota  Provinsi DIY dengan  Kota Solo sehingga akses menuju destinasi pariwisata nasional seperti Candi Prambanan menjadi lebih mudah. Jalan Tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan Tol Trans Jawa bagian Selatan-Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Pulau Jawa dengan menambahkan kapasitas jaringan jalan,  serta menurunkan biaya transportasi dan logistik melalui satu jaringan tol yang terintegrasi.

JAKARTA,KORIDOR—  Keputusan pemerintah menunda pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta ke Penajam Passer Utara di Kalimantan Timur mendapat dukungan dari berbagai pihak. Penanganan kesehatan masyarakat dianggap lebih prioritas.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida, menyatakan dukungannya terhadap penundaan pemindahan ibu kota negara.

“Sebelum Covid-19 sebenarnya kami sudah minta ditunda karena waktu itu properti cenderung sepi,” ujarnya. Setelah ada Covid-19, pengusaha masih fokus bertahan dari pandemi.

Totok menyatakan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat bertemu dengan anggota REI untuk membahas kerja sama pembangunan di ibu kota baru. Komunikasi kembali terjadi sekitar Mei 2020 namun kemudian belum ada kepastian lagi. “Kita pikirkan survive dulu,” katanya, seperti dikutip Tempo.

Anggota REI sebelumnya berencana menanamkan investasi di ibu kota baru. Tak tanggung, dana sekitar Rp 1.000 triliun siap digelontorkan untuk menggarap sektor properti di lokasi ibu kota baru. Mereka menilai proyek ini menjanjikan lantaran tanah telah disiapkan pemerintah sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana seperti kawasan hunian dan rumah sakit.

Seperti dinyatakan, bahwa penundaan pemindahan ibukota karena pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemi covid-19. Hal itu dinyatakan oleh Bappenas Suharso Monoarfa , Menteri PPN/Kepala  dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (8/9). Namun sampai kapan?

Dalam sidang itu Suharso tak menjawab pasti.

“Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold,” kata Suharso.

Meskipun ditunda, proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran pada tahun depan, katanya. Bappenas tetap mendukung persiapan serta masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar.

Saat membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2021 di gedung DPR/MPR, Jumat (14/8), Presiden Jokowi tak menyinggung soal pemindahan ibukota baru. Presiden hanya mengatakan bahwa pemerintah fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesehatan dari pandemi Covid-19. Selain itu, yang menjadi fokus pemerintah adalah peningkatan investasi melalui penerapan omnibus law RUU Perpajakan dan RUU Cipta Kerja.

Pada kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memastikan bahwa tidak ada anggaran pembangunan fisik untuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2021 mendatang.

“Kalau (dana) fisik belum ada. Kami itu di software-nya, perencanaan jalan terus dari satgas kami di PUPR ada tim yang membahas perencanaan pembangunan IKN, ,” ujarnya, disela-sela acara penanda tanganan investasi sejumlah ruas tol baru di Kementerian PUPR, Rabu (9/9/2020).

Sebelumnya, Tri Dewi Virgianto, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga mengatakan kementerian masih melanjutkan studi kelayakan atau feasibility studies untuk proyek ibu kota negara.

“Pemerintah saat ini fokus menanggulangi pandemi. Itu sebabnya, Presiden belum menyampaikan perkembangan persiapan IKN hingga saat ini,” katanya dalam diskusi virtual yang digelar oleh Kyoto Ideas Forum, Minggu (16/8).

JAKARTA, KORIDOR— Upaya pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol sering menemui kendala terutama dalam urusan pengadaan lahan. Hal ini diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara virtual dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi, Senin (07/09).

Menurut Sofyan A. Djalil, pengadaan tanah untuk proyek pembangunan seringkali terkendala saat proses maupun akuisisinya, maka itu diperlukan evaluasi untuk mengukur, menilai dan mengoreksi, khususnya program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. “Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan untuk mengukur kinerja dalam suatu program,” katanya..

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Direktur Jenderal Bina Marga (Dirjen BM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Budi Harimawan Semihardjo beserta jajaran; Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Qoswara; Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Banten; Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta; Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaranya.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen BM Kementerian PUPR, Budi Harimawan Semihardjo dalam paparannya menyampaikan progres pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. “Sampai saat ini progres pengadaan tanah pembangunan jalan tol khususnya dalam pembayaran uang ganti rugi dapat cepat dilakukan, untuk provinsi Banten proses pembayaran sudah mencapai 85 persen, DKI 72 persen, Jawa Barat 56 persen, Kalimantan 97 persen dan Sulawesi juga sudah mencapai 97 persen,” terang Budi.

Budi Harimawan Semihardjo menambahkan, permasalahan yang terjadi secara umum terkait tanah yang memiliki karateristik khusus. “Yang menjadi masalah secara umumnya terkait tanah wakaf, tanah kas desa dan tanah milik instansi dimana dalam eksekusinya dibutuhkan izin dari pemerintah daerah setempat dan kebijakan yang berbeda setiap instansi sehingga memperlambat proses, untuk itu kami harapkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN sehingga proyek bisa terselesaikan,” imbuhnya.

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin menanggapi bahwa pihkanya sepenuhnya membantu permasalahan tersebut guna mempercepat proses pembangunan jalan tol tersebut. “Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN khususnya Kepala Kanwil dan Kantah untuk percepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan nanti akan dibuatkan surat tertulis dari Kementerian ATR/BPN untuk kepala daerah setempat guna mempercepat proses pembangunan jalan tol ini,” tutur Arie Yuriwin.

Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Qoswara melaporkan pada periode 16 Maret 2020 sampai dengan 4 September 2020 LMAN tetap melakukan pelayanan khusus jalan tol selama pandemi Covid-19. “Ini semua tidak terlepas dari kerja sama semua pihak terutama BPN, PPK yang sudah berkolaborasi sehingga kita dapat membayarkan sebesar Rp 7,7 triliun di masa pandemi ini dimana angka tersebut merupakan angka yang besar yang dapat membantu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ketika mengalami permasalahan cash flow di masa pandemi ini,” kata Qoswara.

Di akhir rapat evaluasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi kepada jajarannya dan kepada semua pihak yang telah bekerja cepat untuk mewujudkan pembangunan jalan tol. “Saya rasa sistem ini sudah berjalan dengan baik, dan semoga infrastruktur kita ke depan akan lebih maju dan baik,” pungkas Sofyan A. Djalil. (*)